View
240
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PEMANFATAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
SKRIPSI
Ditujukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
ARLIA SARI ARTANA
NIM :1112082000089
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1437 H/2016 M
ii
PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PEMANFATAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
SKRIPSI
Ditujukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
ARLIA SARI ARTANA
NIM :1112082000089
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1437 H/2016
iii
iv
v
vi
vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Arlia Sari Artana
2. Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 23 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Anak ke- dari : 1 dari 3 bersaudara
6. Alamat : Pamulang permai II Jl. Benda Timur 6 Blok
F31 No. 3 RT 005/015 Kec. Pamulang, Kel.
Benda Baru, Tangerang Selatan, 15418
7. Telepon : 083899961706
8. Email : arliasari2@gmail.com
II. PENDIDIKAN
1. TK (1999-2000) : TK Pertiwi
2. SD ( 2000-2006) : SDN SERUA 06
3. SMP (2006-2009) : SMPN 3 Serpong
4. SMA (2009-2012) : SMAN 6 Tangerang Selatan
5. S1 ( 2012-2016) : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
III. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Ekskul Palang Merah Remaja (PMR) (2006-2007)
2. Ekskul Majalah Dinding (Mading) SMAN 6 Tangerang Selatan
(2009-2010)
3. Humas Komunitas Tari Tradisional (KONTRAS) Akuntansi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta ( 2014-2015)
viii
IV. LATAR BELAKANG ORANG TUA
1. Ayah : Nyoman Artana, SH
2. Tempat, tangal lahir : Singaraja, 05 Oktober 1963
3. Pekerjaan : Pegawai Swasta
4. Ibu : Nurasiah
5. Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 09 Juli 1975
6. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat : Pamulang permai II Jl. Benda Timur
6 Blok F31 No. 3 RT 005/015 Kec.
Pamulang, Kel. Benda Baru,
Tangerang Selatan, 15418
8. Telepon : 081585392194/ 081219935002
ix
THE EFFECT OF UNDERSTANDING SAP, UTILIZATION SIA REGIONAL
FINANCE AND SPI ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT
FINANCE REPORT
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of government
understanding of accounting standards, utilization of local financial information
systems and internal control systems on the quality of financial reports of local
government in Jakarta
Data used this study using primary data obtained from respondents who
worked as an accounting section, finance, or administration. The sampling method
using a convenience sampling method. The data processing methods used multiple
regression analysis.
The results of this study showed that there are significant internal control
system influence on the quality of local government finance report. While,
understanding of Government accounting standards and utilization of financial
accounting information systems area there is no significant influence on the quality
of local government finance report.
Key words : understanding government accounting standards, utilization of
financial accounting information systems, internal control systems
and quality of local government finance report
x
PENGARUH PEMAHAMAN SAP, PEMANFAATAN SIA KEUANGAN
DAERAH DAN SPI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman
standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan
sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
di DKI Jakarta
Data yang digunakan penelitian ini menggunakan data primer yang
diperoleh dari responden yang bekerja sebagai pegawai dibagian akuntansi,
keuangan, atau tatausaha. Metode penentuan sampel menggunakan metode
convenience sampling. Metode pengolahan data yang digunakan analisis regresi
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang
ada pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Sementara, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata kunci : pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal
dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
xi
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalammualaikum Wr.Wb.
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:
“Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dan SPI
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada DKI
Jakarta)” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW. teladan bagi insan di muka bumi.
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai
gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Kedua orang tua (Papa dan Mama) yang telah menjadi penyemangat terbesar
dan terbaik dalam hidup dan yang telah memberikan dukungan tiada henti baik
berupa doa maupun kasih sayang berlimpah kepada penulis.
2. Bapak Dr. Arief Mufraini, Lc., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Ibu Reskino, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah
bersedia meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan pengarahan dan
bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
xii
7. Seluruh jajaran karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terimakasih atas
bantuan, perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
8. Kedua adik saya (Ayu Mutiara D.A dan Almaira Novia A.) yang telah
memberikan doa, motivasi, inspirasi dan bantuan yang tiada hentinya kepada
penulis.
9. Seluruh jajaran SKPD di DKI Jakarta, terima kasih atas bantuan, perhatian dan
pelayanan yang diberikan kepada penulis.
10. Nenek, Engkong, Tante, Om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan
senantiasa tidak pernah putus doa yang berikan kepada penulis. Terima kasih
11. Farisi Ilman Shah yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan
semangat kepada penulis serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam
proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir. Terima kasih.
12. Sahabat tercinta dari SMA hingga sekarang alias Via, Agita, Dede, Sarah,
Wiendi, Ade Irna, Wulan, Syifa, Rangga dan Rizky yang senantiasa
memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis terutama Agita yang
rela mengorbankan waktunya untuk menemani penulis dalam menyebarkan
kuesioner. Terima kasih banyak.
13. Sahabat tercinta di kampus dari awal semester hingga sekarang alias
Detoakbocor (Andyn, Aniah, Annisa, Dina, Hani, Iha, Indah, Tanti dan Wiwi)
yang selalu bersama-sama berjuang dari semester awal hingga saat ini,
memberikan bantuan, doa, dukungan serta meluangkan waktu untuk penulis
terutama Dina, Indah, Iha, Hani dan Wiwi yang rela mengorbankan waktunya
untuk menemani penulis dalam menyebarkan kuesioner. Terima kasih banyak.
14. Teman satu bimbingan alias Perempuan Tangguh (Dina, Desi, Hani, Inayah
dan Indah) yang berjuang bersama, membantu dan memberikan dukungan
kepada penulis.
15. Seluruh teman Akuntansi 2012 (khususnya Akuntansi C dan Kelas Konsentrasi
Audit) yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
16. KKN SIAP (Agita, Ajeng, Adit, Ari, Bang Bedur, Dewi, Eja, Firdha, Ijal,
Indah, Isna, Kiki dan Zein,) yang telah bekerja sama agar sertifikat KKN cepat
keluar serta memberikan dukungan, pencerahan untuk membuat skripsi serta
xiii
bantuannya. Terutama Isna dan Dewi yang rela mengorbankan waktunya untuk
menemani penulis dalam menyebarkan kuesioner.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, September 2016
Arlia Sari Artana
xiv
DAFTAR ISI
Keterangan Halaman
COVER DALAM .......................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ............................... iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................... v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ....................... vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ....................................................................... vii
ABSTRACT ..................................................................................................... ix
ABSTRAK ..................................................................................................... x
KATA PENGANTAR ................................................................................... xi
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiv
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xviii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xix
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................. 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 10
1. Tujuan Penelitian .......................................................... 10
2. Manfaat Penelitian ........................................................ 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 13
A. Tinjauan Literatur................................................................. 13
xv
1. Teori Agen .................................................................... 13
2. Teori Sinyal ................................................................... 15
3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .......... 17
4. Pemahaman SAP ........................................................... 26
5. Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah ............................. 31
6. Sistem Pengendalian Internal ........................................ 34
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ......................................... 39
C. Kerangka Pemikiran ............................................................. 47
D. Perumusan Hipotesis ............................................................ 50
1. Pemahaman SAP dengan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah ........................................................ 50
2. Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dengan Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ....................... 51
3. Sistem Pengendalian internal dengan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah ....................................... 52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................. 54
A. Ruang Lingkup Penelitian .................................................... 54
B. Metode Penentuan Sampel ................................................... 54
C. Metode Pengumpulan Data .................................................. 55
1. Penelitian Pustaka (Library Research) ......................... 55
2. Penelitian Lapangan (Field Research) .......................... 55
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian.................................... 56
1. Pemahaman SAP (X1) ................................................... 56
2. Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah (X2) ..................... 57
3. Sistem Pengendalian Internal (X3) ................................ 58
4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) ... 58
E. Metode Analisis Data ........................................................... 61
1. Statistik Deskriptif ........................................................ 61
2. Uji Kualitas Data ........................................................... 62
a. Uji Validitas ........................................................... 62
b. Uji Reliabilitas ....................................................... 62
xvi
3. Uji Asumsi Klasik ......................................................... 63
a. Uji Multikolonieritas .............................................. 63
b. Uji Normalitas ........................................................ 63
c. Uji Heteroskedastisitas ........................................... 64
4. Uji Hipotesis ................................................................. 65
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................... 68
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ......................... 68
1. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................... 68
2. Karakteristik Profil Responden ..................................... 69
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ............................................. 71
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ......................................... 71
2. Hasil Uji Kualitas Data ................................................. 72
a. Hasil Uji Validitas .................................................. 73
b. Hasil Uji Reliabilitas .............................................. 75
3. Hasil Uji Asumsi Klasik ............................................... 76
a. Hasil Uji Multikolonieritas .................................... 76
b. Hasil Uji Normalitas .............................................. 77
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................. 80
BAB V PENUTUP .................................................................................. 94
A. Kesimpulan .......................................................................... 94
B. Saran ..................................................................................... 95
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 97
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 102
xvii
DAFTAR TABEL
No. Keterangan Halaman
1.1 Opini dan Temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
di DKI Jakarta ...................................................................................... 5
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ................................................................... 39
3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian .................................................... 60
4.1 Data Sampel Penelitian ......................................................................... 69
4.2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................ 69
4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia ............................... 70
4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa
Kerja Sebagai PNS ............................................................................... 71
3.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif ................................................................ 72
3.8 Hasil Uji Validitas Pemahaman SAP ................................................... 73
3.9 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah ..................... 74
3.10 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal ................................ 74
3.11 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ... ...75
3.12 Hasil Uji Reliabilitas............................................................................. 76
3.13 Hasil Uji Multikolonieritas ................................................................... 77
3.14 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov ................ 79
3.15 Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas ................................................... 81
3.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel Y, X1, X2 dan X3 ........ 82
3.17 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ................................. 82
3.18 Hasil Uji Statistik t Variabel Y, X1 X2 dan X3 ...................................... 84
xviii
DAFTAR GAMBAR
No. Keterangan Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran ................................................................. 48
4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot ............................... 78
4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram ........................ 78
4.3 Grafik Scatterplot ................................................................................. 80
xix
DAFTAR LAMPIRAN
No. Keterangan Halaman
1 Data Distribusi Sampel Penelitian .............................................. 103
2 Surat Izin Penelitian Skripsi ........................................................ 105
3 Surat Izin Penelitian Skripsi dari DKI Jakarta ............................ 114
4 Surat Keterangan dari Kantor SKPD DKI Jakarta ...................... 123
5 Kuesioner Penelitian .................................................................... 126
6 Daftar Jawaban Responden .......................................................... 136
7 Output Hasil Pengujian Data ........................................................ 152
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman standar
akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan mengenai kualitas laporan
keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, adanya kasus-kasus
tentang buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia
khususnya di Provinsi DKI Jakarta menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih
dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya memahami standar akuntansi
pemerintah, kurangnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan
daerah serta buruknya sistem pengendalian internal sehingga mampu
menimbulkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat.
Di Indonesia, salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan (Susilawati & Riani, 2014).
2
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut,
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai
kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah di Indonesia (Nugraheni & Subaweh, 2008).
Menurut Sari et al, (2014) Selain pemahaman terhadap standar akuntansi
pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga
sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan
sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan
aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan
sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu
dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Sistem pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus di
gencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena
sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah (Udiyanti et al, 2014).
3
Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pihak yang akan
mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh
pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut
harus mempunyai nilai (Pujiswara et al, 2014).
Salah satu kasus mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
seperti yang dilansir dalam website Viva (www.viva.co.id), adalah pada
semester I tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memeriksa
sebanyak 527 laporan keuangan, yang terdiri atas 91 laporan keuangan di
lingkungan pemerintah pusat, 430 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), serta 6 laporan keuangan badan lainnya, termasuk BUMN. Dalam
pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, BPK telah memeriksa
426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2010.
Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi selama semester I tahun 2012,
menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain
permasalahan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan
dan atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp. 21,44 miliar. Kekurangan
penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 39 kasus senilai Rp.
9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai
Rp. 108,08 miliar. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota
selama semester I tahun 2012 juga menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang
sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus
senilai Rp. 230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang
4
sebanyak 322 kasus senilai Rp. 72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat
piutang/pinjaman atau dana bergulir tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp.
119,56 miliar. Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2011
menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD
tahun 2010 yang diperiksa pada semester I tahun 2011. Jumlah LKPD yang
memperoleh opini WTP mengalami peningkatan, namun dibandingkan dengan
jumlah seluruh LKPD, LKPD yang memperoleh opini WTP tersebut relatif
masih kecil, yaitu 16 persen. BPK berharap agar pemerintah daerah perlu
meningkatkan kualitas penyajian LKPD sehingga dapat memperoleh opini yang
lebih baik di masa yang akan datang. BPK juga berharap agar pemerintah daerah
melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain,
berkoordinasi dengan bank dalam mengelola rekening bendahara pengeluaran,
meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan
persediaan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menetapkan kebijakan
akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana
bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta menyusun
kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan.
Kasus lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta seperti yang dilansir dalam
website Okezone (www.Okezone.com), adalah ada beberapa masalah signifikan
dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Pemprov DKI, yakni sensus aset
tetap dan aset lainnya kurang maksimal. Pencatatan realisasi belanja operasional
tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap serta permasalahan
lainnya, yakni pengendalian dan pengamanan aset dan kemitraan dengan pihak
5
ketiga sebesar Rp. 3,58 triliun yang belum menandai dan tidak didukung dengan
dokumen, sehingga membuat risiko pada keamanan aset. Selanjutnya, laporan
piutang juga tidak dirinci. Pengendalian belanja modal atas paket lelang 85 paket
senilai Rp. 214,29 miliar pun demikian. Pada semester II 2014 ditemukan ada
2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp. 2,65 triliun. Dari total
tersebut, 4.453 rekomendasi senilai Rp. 565 miliar sudah ditindaklanjuti.
Sementara 1.178 rekomendasi senilai Rp.1,29 triliun belum sesuai rekomendasi
atau dalam proses tindak lanjuti. Daftar opini dan temuan yang terdapat dalam
laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel 1.1
berikut ini.
Tabel 1.1 Opini dan Temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI
Jakarta
Bersambung pada halaman berikutnya
Tahun Opini Temuan
2011
Wajar Tanpa Pengecualian
dengan Paragraf Penjelas
Hasil Pemeriksaan atas
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
mengungkapkan terdapat 69
temuan yang ditemukan pada
saat pemeriksaan Laporan
Keuangan Tahun 2011. Selain
itu, terdapat temuan atas
masalah administrasi, aset-aset
yang belum dimanfaatkan,
serta masih belum
terintegrasinya data
penerimaan kas dengan data
SKPD penerima pajak dan
retribusi.
6
Tabel 1.1 (Lanjutan)
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat dijelaskan bahwa masih adanya
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan dan penyebab terjadinya
hal tersebut adalah kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah,
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem
Tahun Opini Temuan
2012
Wajar Tanpa Pengecualian
dengan Paragraf Penjelas
Hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan tahun 2012 BPK
menemukan adanya kelemahan
SPI dalam menyusun laporan
keuangan dan dalam hasil
kepatuhan terhadap perundang-
undangan terungkap ada 65
temuan senilai Rp 154,55
miliar.
2013 WDP (Wajar Dengan
Pengecualian)
Hasil pemeriksaan menjelaskan
bahwa adanya kelemahan SPI
dalam menyusun laporan
keuangan. dan untuk hasil
kepatuhan perundang-
undangan mengungkapkan
terdapat 86 temuan senilai Rp.
1,54 triliun.
2014 WDP (Wajar Dengan
Pengecualian)
Pengendalian dan pengamanan
aset dan kemitraan dengan
pihak ketiga sebesar Rp3,58
triliun yang belum memadai
dan tidak didukung dengan
dokumen, sehingga membuat
risiko pada keamanan aset.
Selanjutnya, laporan piutang
juga tidak dirinci. Pengendalian
belanja modal atas paket lelang
85 paket senilai Rp214,29
miliar pun demikian. Pada
semester II 2014, menemukan
ada 2.909 temuan dengan 6.481
rekomendasi senilai Rp2,65
triliun
7
pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di suatu
pemerintahan daerah, dimana kurangnya hal tersebut akan berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2014) menyatakan bahwa unsur
pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP,
maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan
SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan
daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat
diperbandingkan).
Pujiswara et al (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah
daerah wajib memperhatikan nilai informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan
keputusan. Rendahnya kualitas informasi laporan keuangan dapat disebabkan
oleh sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara
maksimal dan pengawasan yang masih lemah. Sehingga perlu adanya
peningkatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah serta
pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah perlu
mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk
membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang
memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan
8
akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam
pengelolaan keuangan.
Susilawati et al (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa fungsi
pengendalian dilakukan oleh kepala daerah melalui sistem pengendalian intern.
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan uraian di atas, motivasi untuk melakukan penelitian ini adalah
Pertama, ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman standar
akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
dan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Kedua, ingin mengetahui sejauh mana
keberhasilan suatu negara dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan
jujur serta dilihat sejauh mana sebuah pemahaman standar akuntansi pemerintah
maupun pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang dimiliki oleh para
staf accounting di pemerintah daerah di ikuti dengan sejauh mana pengawasan
dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat
dikatakan andal dan relevan. Ketiga, karena banyaknya kasus-kasus mengenai
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia salah satunya
didaerah DKI Jakarta ini.
9
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan
oleh Yuliani, Nadirsyah, dan Bakar (2010). Adapun perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :
1. Adanya penambahan variabel independen, penelitian ini menggunakan
variabel independen sistem pengendalian internal. Sedangkan penelitian
sebelumnya tidak menggunakan variabel independen sistem pengendalian
internal.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen pemahaman standar
akuntansi pemerintah sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan
variabel pemahaman akuntansi.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Wilayah DKI Jakarta. Sedangkan penelitian sebelumnya
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah Kota Banda Aceh.
4. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian
sebelumnya pada tahun 2010.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini
berjudul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah,
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem
Pengendalian Internal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Pada Pemerintah DKI Jakarta)”
10
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang
hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem
informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal secara simultan
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti empiris tentang:
1. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah
11
b. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh
adalah sebagai berikut :
1. Kontribusi Teoritis
a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan
referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu
pengetahuan.
b. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya
tentang keuangan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh
pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informsi
akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan
melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
2. Kontribusi Praktis
a. SKPD di lingkungan Pemda DKI Jakarta, sebagai bahan referensi dan bahan
pertimbangan mengenai sumber daya manusia untuk dapat memiliki
pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal, karena hal-hal
tersebut sangat penting dalam menyajikan dan melaporkan laporan keuangan
menjadi berkualitas.
12
b. Pihak lain, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan
yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian
tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Khususnya mahasiswa
yang ingin membuat skripsi. Menambahkan variabel yang diduga dapat
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Literatur
1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen dan Meckling (1976) adalah orang pertama yang memasukkan
unsur manusia dalam model yang terpadu tentang perilaku perusahaan.
Paper mengenai teori keagenan pada manajemen keuangan, menunjukkan
hubungan keagenan atau agency relationship, muncul ketika satu atau lebih
individu (majikan) menguji individu lain (agen atau karyawan) untuk
bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat
keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen
keuangan hubungan ini muncul antara: (1) pemegang saham (Shareholders)
dengan para manajer dan (2) shareholders dengan kreditor (bondholders
atau pemegang obligasi).
Masalah keagenan antara pemegang saham (pemilik perusahaan
dengan manajer potensial) terjadi bila manajemen tak memiliki saham
mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer
bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham.
Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk
memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan
kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah conflict of interest. Untuk
meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan
14
pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut
agency cost yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor
kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi
yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tak diinginkan serta
opportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat
segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Kodrat &
Herdinata, 2009).
Teori keagenan membahas hubungan antara si agen dengan si prinsipal,
dimana si agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi
si prinsipal, prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan pada agen.
Dianalogikan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan
(Hendriksen, 2000 dalam Estrini et al, 2013).
Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih prinsipal
dengan agen. Implementasi dari teori keagenan berupa perjanjian yang
berisi proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Jensen and
Meckling, 1976). Namun, dalam prakteknya terdapat kepentingan yang
berbeda antara prinsipal dan agent sehingga menimbulkan konflik
kepentingan atau agency problem. Untuk meminimumkan konflik tersebut
pricipal dan agent sepakat untuk menjembatani konflik tersebut dengan
pihak ketiga dengan menggunakan auditor (Angruningrum et al, 2013).
Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa adanya hubungan antara
rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah sebagai
kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan
15
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada rakyat
selaku pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
Teori agen berpendapat bahwa dalam prakteknya terdapat kepentingan
yang berbeda antara prinsipal dan agent sehingga menimbulkan konflik
kepentingan atau agency problem. Untuk mengurangi konflik maka
diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen.
Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat memonitoring untuk
mengurangi ada nya agency cost.
2. Teori Sinyal (Signalling)
Hartono (2005) mengungkapkan Teori Sinyal (Signalling Theory)
merupakan bahan perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja
memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat
membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal
tersebut baik maka harus dapat ditangkap pasar dan dipresepsikan baik serta
tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk
(Mengginson dalam Hartono, 2005). Perusahaan yang mempublikasi
laporan keuangan akan memberikan informasi kepada pasar dan diharapkan
pasar dapat merespon informasi sebagai suatu sinyal yang baik atau buruk
(Estrini et al, 2013).
Teori sinyal merupakan tindakan yang diambil oleh manajemen
perusahaan dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap
16
dan akurat mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa
depan daripada pihak investor. Oleh karena itu, manajer berkewajiban
memberikan sinyal kepada pasar mengenai kondisi perusahaan kepada para
stakeholder dengan cara mempublikasikan laporan keuangan perusahaan
(Anggradewi et al, 2005).
Teori Sinyal (Signalling Theory) menjelaskan bahwa pemerintah
sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan
menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan
signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang
berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, pengungkapan yang
lebih lengkap. Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi
dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa
pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat
(Puspita et al, 2010).
Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah selaku
sebagai pihak yang diberikan amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah
dan adanya pihak luar selaku auditor yang mengaudit laporan keuangan
sehingga dapat dikemas menjadi laporan keuangan yang berkualitas dengan
memberikan salah satu dari lima opini atas laporan keuangan yang disajikan
oleh pemerintah sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan
relevan sehingga mampu dipercaya oleh rakyat.
17
3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas
pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan
kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi
yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional
pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan (Wulandari & Jalil, 2015).
Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen
penting untuk menciptakan akuntanbilitas sektor publik. Adanya tuntutan
semakin besar terhadap pelaksanaan akuntanbilitas menimbulkan implikasi
bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik,
salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.
Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir
akuntansi sektor publik. Informasi akuntansi berfungsi memberikan dasar
pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi
merupakan alat untuk melaksanakan akuntanbilitas sektor publik secara
efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Selama ini akuntansi
identik dengan pelaksanaan akuntabilitas finansial saja. Tantangan yang
dihadapi akuntansi sektor publik adalah mampukah akuntansi menyediakan
18
informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntanbilitas
manajemen, akuntanbilitas politik, dan kebijakan? Dapatkah akuntansi
dijadikan sebagai alat untuk merencanakan dan memetakan arah
pembangunan dan pertumbuhan sektor publik (Mardiasmo, 2009).
Menurut Nordiawan et al (2008) entitas pelaporan adalah unit
pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas :
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah
d. Organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan
terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan
lainnya. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan
informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama
pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:
a. Masyarakat
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
19
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,
dan pinjaman
d. Pemerintah
Menurut Bastian (2010) Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan
keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam
pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntanbilitas entitas atas
sumber daya yang dipercayakan dengan cara:
a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan
penggunaan sumber daya keuangan
b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi
kewajiban serta komitmennya.
d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas
dan perubahan yang terjadi.
e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan
pencapaian tujuan.
Menurut Ratmono & Sholihin (2015) Prinsip akuntansi dalam
pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami
dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan
20
pemerintah daerah serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami
laporan keuangan pemerintah daerah antara lain meliputi:
1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan
Operasional (Pendapatan-LO) beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas,
berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan
serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar
jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada
penilaian yang lain lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak
terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban
terkait.
3. Prinsip Nilai Realisasi
Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD
selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja
21
daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu
biaya pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak
menjadi penekanan dalam Akuntansi Pemerintah Daerah.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa
lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan
aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Perioditisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dibagi menjadi
periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
Periode pelaporan keuangan adalah tahunan dan semesteran sesuai
ketentuan yang berlaku.
6. Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan pada kejadian yang
serupa dan periode ke periode oleh pemerintah daerah. Namun demikian
perubahan metode akuntansi akan dilakukan apabila metode yang baru
diterapkan dinilai dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode
22
yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan
metode ini diugkapkan dalam laporan keuangan.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan baik pada lembar
muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan
Keuangan.
8. Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Pemerintah daerah akan menggunakan prinsip kehati-hatian
dan pertimbangan yang logis pada saat melakukan prakiraan dalam
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan
terlalu tinggi serta kewajiban atau belanja tidak dinyatakan terlalu
rendah.
Definisi kualitas menurut KBBI adalah “Tingkat baik buruknya
sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) serta
mutu”. Dalam PP No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
23
a. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan
keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud
penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki karakteristik:
1. Memberikan manfaat umpan balik (feedback value), Informasi
memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan berkualitas
jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu
dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan
dan perbaikan kinerja di masa datang.
2. Memberikan manfaat prediktif (predictive value), Informasi dapat
membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Laporan
keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk
memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja
di masa datang.
3. Disajikan tepat waktu (timeliness), Informasi disajikan tepat waktu
sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan
keputusan.
24
4. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan
selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan
kendala yang ada.
b. Andal (Reliability)
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika
hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang
andal memenuhi karakteristik:
1. Penyajian jujur (faithfulness of presentation), Informasi
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan
untuk disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari
salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
2. Dapat diverifikasi (verifiability), Informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan
lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap
menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Laporan
keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi kebenarannya
melalui proses audit independen.
25
3. Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan
keuangan tidak bersifat bias terhadap kepentingan kelompok
tertentu.
c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal
dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara
eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas
pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada
kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut
diungkapkan pada periode terjadi perubahan.
d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu,
pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas
kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan
pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
26
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu laporan
keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya sehingga
laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang
berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah
Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat
ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntanbilitas
publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan
kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan
kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi,
definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang
akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan
pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik
lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan (Nordiawan
et al, 2008).
Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan
analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun
pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta (Bastian, 2010).
Permasalahan yang telah diuraikan di atas memberikan keyakinan
bahwa penyusunan pedoman akuntansi memang sangat diperlukan. Hal
27
tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi organisasi
publik untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan
keuangan sudah semakin mendesak. Berdasarkan kebutuhan tersebut,
pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
a. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang
diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan
organisasi sektor publik yang berlaku.
b. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang
dilengkapi dengan klasifikasi renkening dan prosedur pencatatan serta
jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi
sektor publik, yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan
pelaporannya.
Standar akuntansi pemerintah merupakan panduan bagi pemakainya
dalam melaksanakan fungsi terkait. Standar merupakan acuan yang telah
disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta
berwenang dalam bidang terkait (Bastian, 2010)
Definisi pemahaman menurut KBBI adalah pengertian, pengetahuan
banyak dan kurang, pendapat, pandangan, mengerti benar, tahu benar,
pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).
Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan
keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat
maupun pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh komite SAP.
28
Komite SAP merupakan sebuah cerita panjang seiring dengan perjalanan
reformasi keuangan di Indonesia. Kebutuhan standar dan pembentukan
komite penyusunnya mulai muncul ketika desakan untuk penerapan IPSAS
semakin kuat. (Nordiawan et al, 2008).
Dari proses tersebut dihasilkan Exposure Draft Standar Akuntansi
Sektor Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor
Publik-IAI. Ada enam exposure draft yang dikeluarkan:
1. Penyajian laporan keuangan
2. Laporan arus kas
3. Koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental, dan perubahan
kebijakan akuntansi
4. Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri
5. Kos pinjaman
6. Laporan keuangan konsolidasi dan entitas kendalian.
Dalam PP No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah
menjelaskan komponen laporan keuangan terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan yang di kelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
satu periode pelaporan. Unsur yang dicangkup secara langsung oleh
LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
29
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup
oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO)
Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur
yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari
pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah
selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
30
CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera
dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK.
CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan
dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi
pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
Publikasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera
bergerak mengeluarkan SAP. Sampai kemudian, sebelum UU tentang
Keuangan Negara ditetapkan, Menteri Keuangan RI telah menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 Tanggal 13 Juni
2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
(KSAP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 Tanggal 06
Agustus 2004. Komite ini bekerja dengan melibatkan banyak unsur yang
secara formal dinyatakan terdiri atas unsur Departemen Keuangan,
Departemen Dalam Negeri, dan unsur IAI (Nordiawan et al, 2008).
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan sebuah proses
untuk mengerti benar tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam
rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
31
kas dan catatan atas laporan keuangan sehingga, dengan adanya pemahaman
atas aturan atau standar dalam pelaporan keuangan dapat memberikan
laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.
5. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem informasi (information system) adalah serangkaian prosedur
formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan
didistribusikan ke para pengguna. Sistem informasi menerima input yang
disebut transaksi, yang akan dikonversikan melalui berbagai proses menjadi
informasi output, yang akan diberikan ke pengguna. Transaksi terbagi
menjadi dua jenis: transaksi keuangan dan transaksi non keuangan (Hall,
2007)
Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi
nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi
keuangan. SIA terdiri dari tiga subsistem: (1) sistem pemrosesan transaksi
(transaction processing system)-TPS), yang mendukung operasi bisnis
harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di
seluruh perusahaan. (2) sistem buku besar/pelaporan keuangan (general
ledger/financial reporting system-GL/FRS), yang menghasilkan laporan
keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak,
serta berbagai laporan lainnya yang diisyaratkan oleh hukum dan (3) sistem
pelaporan manajemen (management reporting system-MRS), yang
menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan
bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan
32
keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan
pertanggungjawaban (Hall, 2007).
Definisi pemanfaatan menurut KBBI adalah tetap seperti keadaannya
semula, tidak berubah, bertahan, kekal, melestarikan, menjadikan
(membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan
semula, mempertahankan kelangsungan (hidup dan sebagainya).
Menurut Wulandari & Jalil (2015) Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah
Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas dua bagian utama,
yaitu:
a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), meliputi :
1. Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), meliputi :
1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Daerah
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
33
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
SAPD terdiri atas dua subsistem yaitu, pertama sistem pemerintah
daerah yang dilaksanakan di dalam Pemda, yaitu sistem akuntansi yang
dilaksanakan oleh pusat pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Satuan
Kerja Perangkat Keuangan Daerah (SKPKD) dan juga bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah. Sistem akuntansi ini sering disebut Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah tingkat pemda (SAPD-PEMDA). Dalam
SAPP, SAPD-PEMDA sama dengan SAP atau akuntansi yang berada di
Departemen Keuangan. Kedua adalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SAPD-SKPD). Dalam SAPP,
SAPD-SKPD sama dengan SAI atau akuntansi yang berada di kementerian
atau lembaga (Akbar, 2013).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa
Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data
pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi
yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan
keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yuliani et. al, 2010).
Menurut Yuliani et. al (2010) sistem informasi akuntansi keuangan
daerah dapat membuka peluang dalam mengakses informasi keuangan dan
34
mengelola informasi tersebut secara cepat dan akurat hal tersebut dapat
diwujudkan apabila dapat memanfaatkan teknologi informasi yang baik.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah
adalah suatu pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur
manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data pembukuan dan
pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas
Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pengendalian Internal
IAPI (2011: 319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu
proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain
entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan
keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2012).
Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang
dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-
tujuan berikut:
a. Keandalan pelaporan keuangan
b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
d. Efektivitas dan efisiensi operasi
35
Tujuan pokok struktur pengendalian intern tersebut dapat dipenuhi
dengan pengendalian yang baik. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi
dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan ketiga dan keempat dapat
dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik (Rahayu dan
Suhayati, 2010).
Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh
dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang
dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian
tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap
hukum-hukum dan peraturan-peraturan, serta efektivitas dan efisiensi
operasi (Boynton & Kell, 1996).
Pengendalian internal klasik tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu
manajemen dan menekankan pada sistem pengendalian yang
terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaan (plan), pelaksanaan
(do), evaluasi (check) dan pengembangan (act) (Kumaat, 2011).
Menurut Rahayu dan Suhayati (2010) didalam bukunya menjelaskan
bahwa alasan pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor
adalah:
1. Luas lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin besar dan kompleks.
2. Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik
memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan
mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi.
36
3. Pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan
audit sehingga dapat mengurangi biaya audit.
4. Digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun
penyimpangan dalam organisasi.
5. Auditor menggunakan perolehan pemahaman atas struktur
pengendalian intern untuk melakukan penaksiran risiko pengendalian
untuk arsersi dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen
pengungkapan dalam laporan keuangan.
Sejalan dengan berlalunya waktu, semakin disadari adanya berbagai
faktor yang masih perlu di artikulasikan lebih jauh, seperti faktor manusia
(falsafah hidup, gaya hidup, perilaku, kompetensi) yang saling berinteraksi
dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai (budaya) perusahaan,
adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada
historical/current data, dan kelemahan komunikasi internal. Jadi, sejak
tahun 1992 Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway
Commission (COSO) memperkenalkan kerangka pengendalian (Control
Framework) yang terdiri dari 5 unsur sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Lingkungan
Pengendalian meliputi sikap para manajemen dan karyawan terhadap
pentingnya pengendalian internal organisasi. Lingkungan pengendalian
ini sangat penting karena menjadi dasar bagi efektivitas unsur-unsur
pengendalian internal yang lain.
37
2. Penilaian Risiko (Risk Assesment), Semua organisasi menghadapi resiko,
yaitu dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu
aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non-
profit) maupun non bisnis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat
dianalisis/dievaluasi sehingga bisa diperkirakan intensitas dan tindakan
apa untuk meminimalkannya.
3. Prosedur Pengendalian (Control Procedure), Prosedur pengendalian
ditetapkan untuk standardisasi proses kerja, sehingga menjamin
tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya
ketidakberesan serta kesalahan.
4. Pemantauan (Monitoring), Pemantauan terhadap sistem Pengendalian
Internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas
pengendalian. Pengendalian intrnal dapat dimonitor secara efektif
melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha
pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati
perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh
sistem akuntansi.
5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), Informasi
dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian
internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh
manajemen, untuk pedoman operasi, dan menjamin ketaatan dengan
pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada
38
perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan.
Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai
standar eksternal, hukum, peristiwa, dan kondisi yang berpengaruh
terhadap pengambilan keputusan serta pelaporan eksternal (Kumaat,
2011).
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa
sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang
untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan
mengenai keandalan suatu laporan keuangan sehingga dapat dipercaya oleh
pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut telah dirancang sesuai
dengan standar yang berlaku.
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu
mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel
2.1
39
Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
1. M. Ali Fikri Biana Adha
Inapty, RR. Sri Pancawati
Martiningsih (2016)
Pengaruh Penerapan
Standar Akuntansi
Pemerintah, Kompetensi
Aparatur Dan Peran Audit
Internal Terhadap Kualitas
Informasi Laporan
Keuangan
Penelitian ini sama-
sama menggunakan
variabel independen:
standar akuntansi
pemerintah,
Penelitian ini sama-
sama menggunakan
variabel dependen:
kualitas laporan
keuangan dan
Respondennya
menggunakan sama-
sama pegawai yang
bekerja di bagian
keuangan
Penelitian ini
menggunakan
variabel dependen
kompetensi aparatur
dan peran audit
internal, Penelitian
ini menggunakan
lokasi di Pemprov
NTB dan Analisis
data yang digunakan
di penelitian ini
menggunakan regresi
dengan variabel
moderating
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pemerintahan penerapan
standar akuntansi pemerintah,
kompetensi aparatur, peran
internal audit memiliki
berpengaruh tidak signifikan
terhadap kualitas informasi
laporan keuangan dengan sistem
pengendalian intern sebagai
variabel moderating.
Bersambung pada halaman berikutnya
40
Tabel 2.1
(Lanjutan)
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
2. Ida Bagus Pujiswara,
Nyoman Trisna
Herawati, Ni Kadek
Sinarwati (2014)
Pengaruh Pemanfaatan
Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah dan
Pengawasan Keuangan
Daerah terhadap Nilai
Informasi Pelaporan
Keuangan dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah (studi
pada satuan kerja perangkat
daerah di kabupaten
klungkung)
Variabel independen
yang sama yaitu
Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah,
Responden nya pada
SKPD, dan Metode
penelitian yang
digunakan sama-sama
menggunakan Purposive
Sampling
Variabel dependen yang
digunakan adalah Nilai
Informasi Pelaporan
Keuangan dan
Akuntabilitas Pemerintah
Daerah, Responden yang
digunakan pada SKPD di
Kabupaten Klungkung
dan Jumlah kuesioner
yang disebar 90 dan
yang kembali 88 buah.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa: Pertama, pemanfaatan
sistem informasi akuntansi
keuangan daerah dan
pengawasan keuangan daerah
secara parsial berpengaruh
positif terhadap nilai informasi
pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Kedua, pemanfaatan
sistem informasi akuntansi
keuangan daerah dan
pengawasan keuangan daerah
secara simultan berpengaruh
positif terhadap nilai informasi
pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Ketiga, pemanfaatan
system informasi akuntansi
keuangan daerah dan
pengawasan keuangan daerah
secara parsial berpengaruh
positif
Bersambung pada halaman berikutnya
41
Tabel 2.1
(Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
3. Dian Irma
Diani (2014) Pengaruh pemahaman
akuntansi, pemanfaatan
sistem Informasi
akuntansi keuangan
daerah dan peran Internal
audit terhadap kualitas
laporan Keuangan
pemerintah daerah (Studi
Empiris pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah
di Kota Pariaman)
Variabel independen yang
sama yaitu: Pemanfaatan
Sistem Informasi
Akuntansi keuangan daerah
, Variabel dependen yang
sama yaitu Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan
Responden yang dipakai
sama-sama SKPD
Pada penelitian ini tidak
terdapat variabel
independen Pemahaman
Standar Akuntansi
Pemerintah dan Sistem
Pengendalian Internal,
Ruang lingkup
pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah SKPD
Kota Pariaman dan
Populasi yang didapat
sebesar 28 SKPD
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: pemahaman akuntansi
berpengaruh signifikan positif
terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah,
Pemanfaatan system informasi
akuntansi keuangan daerah
tidak Berpengaruh signifikan
positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah
daerah dan Peran internal audit
berpengaruh signifikan positif
terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.
42
Tabel 2.1
(Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
4. Desy Sefri
Yensi,
Amir
Hasan,
Yuneita
Anisma,
(2014)
Pengaruh Kompetensi Sumber
Daya Manusia, Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah,
Dan Sistem Pengendalian Intern
(Internal Audit) Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi
Empiris pada SKPD Kabupaten
Kuantan Singingi)
Variabel independen yang
digunakan sama-sama
menggunakan Sistem
Pengendalian Intern
(Internal Audit), Variabel
dependen yang digunakan
sama-sama Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan
Respondennya sama-sama
memakai pegawai yang
bekerja di bagian
keuangan/tatausaha.
Variabel
independen ini
tidak terdapat
Pemahaman
Standar Akuntansi
Pemerintah, Ruang
Lingkup yang
digunakan dalam
penelitian ini
adalah SKPD
Kabupaten Kuantan
Singingi dan
Responden yang di
dapat sebanyak 85
Hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa kompetensi
manusia sumber daya dan
penerapan keuangan daerah sistem
akuntansi positif berpengaruh
signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan sementara
wilayah variable pengendalian
internal (internal audit) tidak
mempengaruhi kualitas local
laporan keuangan pemerintah
43
Tabel 2.1
(Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
5. Susilawati, Dwi
Seftihani Riana
(2014)
Standar Akuntansi
Pemerintahan Dan Sistem
Pengendalian Intern Sebagai
Anteseden Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel independen
penelitian ini sama-sama
menggunakan variabel
dependen Standar Akuntansi
Pemerintahan dan Sistem
Pengendalian Intern dan
menggunakan jenis data
kuesioner
Ruang lingkup dalam
penelitian ini adalah
menggunakan SKPD
Jawa Barat, Populasi
dalam penelitian ini
adalah 17 Dinas Kota
Bandung, Teknik
penentuan sampel
dalam penelitian ini
menggunakan teknik
sampling jenuh atau
sensus.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa standar akuntansi
pemerintahan dan sistem
pengendalian intern secara
simultan mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah
daerah sebesar 52,0%. Standar
Akuntansi Pemerintahan
berpengaruh positif terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sebesar 13%,
namun tidak signifikan.
44
Tabel 2.1
(Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
6. Ni Putu Yogi
Merta Maeka Sari,
I Made Pradana
Adiputra, Edy
Sujana (2014)
Pengaruh Pemahaman
Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Dan
Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(Studi Kasus Pada Dinas-
Dinas Di Pemerintah
Kabupaten Jembrana)
Variabel independen
sama-sama
menggunakan
Pemahaman Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Dan Pemanfaatan
Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan
Daerah dan Metode
penelitian sama-sama
menggunakan
Purposive Sampling
Ruang lingkup yang
digunakan pada penelitian ini
adalah SKPD Kabupaten
Jembrana, Variabel
independen pada penelitian ini
tidak menggunakan sistem
pengendalian internal dan
Populasi yang digunakan pada
penelitian ini hanya ke dinas-
dinas nya saja
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa: 1) Terdapat pengaruh yang
positif dan signifikan antara
Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintahan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jembrana, 2) Terdapat
Pengaruh Yang Positif Dan
Signifikan Antara Pemanfaatan
Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jembrana, dan 3)
Terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara Pemahaman
Standar Akuntansi Pemerintahan
dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah
terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Jembrana.
45
Tabel 2.1
(Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
7. Ijeoma, N. B.
(2014) The Impact Of International
Public Sector Accounting
Standard (IPSAS) On
Reliability, Credibility
And Integrity Of Financial
Reporting In State
Government Administration
In Nigeria
Variabel dependen yang
digunakan sama-sama tentang
laporan keuangan
pemerintahan daerah.
Ruang lingkup yang
digunakan pada penelitian
ini adalah di pemerintahan
Nigeria
Hasil menunjukkan bahwa
pelaksanaan IPSAS oleh sector
publik di Nigeria tidak hanya akan
berdampak positif pada keandalan,
kredibilitas dan integritas
pelaporan keuangan namun
diperkirakan untuk membuka jalan
bagi seragam grafik pelaporan
keuangan oleh tiga tingkatan
pemerintah di Nigeria
8. Mu’azuSaidu
Badara dan
SitiZabedah
Saidin (2013)
Impact of the Effective
Internal Control System on
the Internal Audit
Effectiveness at Local
Government Level
Variabel independen yang
digunakan sama-sama tentang
sistem pengendalian internal
didalam pemerintahan daerah
Ruang lingkup yang
digunakan pada penelitian
ini adalah di pemerintahan
Malaysia.
Hasil menunjukan bahwa bahwa
sistem pengendalian internal yang
efektif dapat mempengaruhi
efektivitas auditor internal di
tingkat lokal.
46
Tabel 2.1
(lanjutan)
No Peneliti
(Tahun)
Judul Penelitian
Metode Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan
9. Stephen
Kwamena
Aikins (2011)
An examination of
government internal Audits’
role in improving financial
Performance
Variabel dependen yang
digunakan sama-sama
tentang laporan keuangan
pemerintahan
Variabel independen di
penelitian ini tidak terdapat
Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintah, Pemanfaatan
Sistem Informasi Keuangan
daerah dan Sistem Pengendalian
internal
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara umum, auditor
pemerintah daerah melakukan audit
lebih dalam wilayah operasional
yang berhubungan dengan
penerimaan fiscal dan pengeluaran
47
C. Kerangka Pemikiran
Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan
pengelolaan keuangan negara baik adalah dengan penyampaian laporan
pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.
Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang
baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan presiden dalam PP
No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat
dengan SAP (Wiraputra et. al, 2014)
Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pihak yang akan
mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh
pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut
harus mempunyai nilai (Pujiswara et al, 2014).
Menurut Sari et. al (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa fakta
yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun
anggaran 2012, Kabupaten Jembrana mendapat opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) (Sumber :http://metrobali.com/2013/08/28/bpkharapkan-
60-persem-kabupaten-raih-wtp/ diakses pada tanggal 17 Oktober 2013). Hal ini
mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah cukup baik, dan diharapkan
kedepannya bisa ditingkatkan lagi melalui pembenahan dan pembinaan di
48
beberapa aspek seperti meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah
mengenai pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
integrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang lebih memadai
melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan
keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
transparan dan akuntabel. Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah
dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan
memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan
kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan
keuangan daerah. Penelitian ini menguji mengenai pengaruh pemahaman
standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi
keuangan daerah dan sistem pegendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan
dapat disederhanakan dalam bentuk skema sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Bersambung pada halaman berikutnya
Akuntan Harus Mematuhi
Standar Pembuatan Laporan
Keuangan
Masih Terdapat Akuntan yang Tidak
Mematuhi Standar Pembuatan
Laporan Keuangan
GAP
Pengaruh Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dan SPI
terhadap Kualitas LKPD
Basis Teori : Teori Agensi dan Teori Sinyal
49
Gambar 2.1 (Lanjutan)
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
Variabel Independen Variabel Dependen
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah
( X1)
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah
( X2)
Sistem Pengendalian Internal
( X3)
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(Y)
Metode Analisis :Regresi
Regresi Berganda
Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
Basis Teori : Teori Agensi dan Teori Sinyal
50
D. Perumusan Hipotesis
1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjamin bahwa laporan
keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. SAP merupakan standar
yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi
keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna
merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi
informasi (Adhi dan Suhardjo, 2013).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014)
dan Inapty dan Martiningsih (2016) menyatakan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah. Namun tidak demikian yang ditunjukkan pada hasil penelitian
Sari et. al (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman SAP secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di
Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian tersebut didukung oleh
penelitian Lestari et. al (2014) dan Wiraputra et. al (2014) menyatakan
bahwa pemahaman SAP secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana
(2014), Inapty dan Martiningsih (2016), Sari et. al (2014), Lestari et. al
(2014) dan Wiraputra et. al (2014) maka keterkaitan antara pemahaman
51
standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:
H1: Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan
daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin
meningkat. suatu sistem pengelolaan penyusunan laporan keuangan dengan
cara memasukkan data-data keuangan sehingga menghasilkan suatu laporan
keuangan. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini
pemerintah Kabupaten Jembrana dapat menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika
anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut dengan
baik. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi anggota organisasi untuk
mengerti dan kegunaan sistem tersebut (Sari et. al 2014).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) menyatakan
bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah
Kota Pariaman. Namun tidak demikian yang ditunjukkan pada hasil
penelitian Pujiswara et. al (2014), Sari et. al (2014) dan Yuliani et. al (2010)
menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
52
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014),
Pujiswara et. al (2014), Sari et. al (2014) dan Yuliani et. al (2010) maka
keterkaitan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan
dalam hipotesis sebagai berikut:
H2: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah
3. Sistem Pengendalian Internal
Hal yang paling berpengaruh dalam peningkatkan sistem pengendalian
internal yaitu keandalan pelaporan. Tujuan pengendalian intern yang efektif
terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab
pelaporan keuangan ini (Susilawati dan Riana, 2014).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014)
menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar
74.6%. Hasil penelitian tersebut mendukung hasil yang dilakukan oleh
Herawati (2014) menyatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah sebesar 83%. Secara parsial, lingkungan pengendalian,
53
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko,
dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti et. al (2014) menyatakan
bahwa hasil sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian tersebut tidak
mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yensi et. al (2014) yang
menyatakan bahwa pengendalian internal (internal audit) tidak
mempengaruhi kualitas lokal laporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka keterkaitan antara
sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:
H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
54
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang
digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu
pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap variabel
dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi
penelitian ini adalah Pegawai SKPD dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha
yang berada di wilayah DKI Jakarta.
B. Metode Penentuan Sampel
Sampel pada penelitian ini adalah pegawai SKPD dibagian akuntansi/
keuangan/tata usaha yang berada di wilayah DKI Jakarta. Metode pemilihan
sampel dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling, yaitu
anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh
data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya
dan bersifat kooperatif (Hamid, 2012). Teknik pengambilan sampel ini dipilih
karena pertimbangan lokasi yang bersedia untuk mengisi kuesioner guna
mendapatkan informasi sehingga dapat memudahkan dalam pengumpulan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang diambil yaitu
pegawai SKPD dibagian akuntansi/ keuangan/tata usaha yang berada di
wilayah DKI Jakarta.
55
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan
dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang
diteliti melalui buku, jurnal, tesis, internet, dan perangkat lain yang
berkaitan dengan judul penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti
memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian
ini, yang menjadi subyek penelitian adalah pegawai SKPD dibagian
keuangan/akuntansi/tatausaha di wilayah DKI Jakarta. Peneliti memperoleh
data dengan mengirimkan kuesioner kepada kantor SKPD DKI Jakarta baik
secara langsung maupun melalui perantara. Data primer diperoleh dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk
mengumpulkan informasi dari pegawai SKPD dibagian
keuangan/akuntansi/tatausaha sebagai responden dalam penelitian ini.
Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator
variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan
kepada masing-masing pegawai SKPD dibagian keuangan/akuntansi/tata
usaha yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah di wilayah
DKI Jakarta sebagai responden.
56
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang
digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.
1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Namun Roesyanto (2007:3)
menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun
laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24
Tahun 2005 yang sekarang sudah berganti menjadi PP No. 71 Tahun 2010
mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan
penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu
diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan
keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan (Wiraputra, 2014)
Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan
Santoso & Pambelum (2008) pengukuran pemahaman standar akuntansi
pemerintah dengan menggunakan skala interval (Likert). Setiap responden
diminta untuk menjawab 10 pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin
penilaian yaitu: (1) TM (Tidak Memahami), (2) HSM (Hanya Sedikit
Memahami), (3) SM (Sedikit Memahami), (4) M (Memahami), (5) SMS
(Sangat Memahami Sekali). Skor (1) diberikan ketika responden
menganggap sama sekali tidak memahami standar akuntansi pemerintah
untuk membuat laporan keuangan menjadi berkualitas. Sedangkan untuk
skor (5) diberikan ketika responden menganggap bahwa dirinya telah sangat
57
memahami standar akuntansi pemerintah untuk membuat laporan keuangan
sehingga menjadi laporan yang berkualitas
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2)
Menurut Sari et al (2014) pemanfaatan sistem informasi akuntansi
keuangan daerah sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang
berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan,
pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam
sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat
digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-
masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.
Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan
Yuliani et. al (2010) pengukuran pemanfaatan sistem informasi akuntansi
keuangan daerah dengan menggunakan skala interval (Likert). Setiap
responden diminta untuk menjawab 10 pertanyaan yang berkaitan dengan 5
poin penilaian yaitu: (1) STS (Sangat Tidak Setuju), (2) TS (Tidak Setuju)
(3) N (Netral), (4) S (Setuju), (5) SS (Sangat Setuju).
Skor (1) diberikan ketika responden sangat tidak setuju dengan
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat membantu
dalam pembuatan laporan keuangan menjadi berkualitas. Sedangkan untuk
skor (5) diberikan ketika responden sangat setuju dengan pemanfaatan
58
sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat membantu dalam
pembuatan laporan keuangan menjadi berkualitas.
3. Sistem Pengendalian internal
Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh
dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang
dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian
tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap
hukum-hukum dan peraturan-peraturan, serta efektivitas dan efisiensi
operasi (Boynton & Kell, 1996).
Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan
Munawaroh (2010) pengukuran pemanfaatan sistem pengendalian internal
dengan menggunakan skala interval (Likert). Setiap responden diminta
untuk menjawab 20 pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian
yaitu: (1) TP (Tidak Pernah), (2) JR (Jarang) (3) KK (Kadang-Kadang), (4)
SR (Sering), (5) SL (Selalu).
Skor (1) diberikan ketika responden yang menganggap bahwa tidak
pernah adanya pemantauan/pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan.
Sedangkan untuk skor (5) diberikan ketika responden yang menganggap
bahwa selalu adanya pemantauan/pengawasan terhadap kinerja yang
dilakukan.
4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan organisasi sektor publik
merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntanbilitas sektor
59
publik. Adanya tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntanbilitas
menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk membetikan
informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang
berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan
merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi akuntansi
berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.
Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntanbilitas
sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri.
Kualitas menurut KBBI adalah Tingkat baik buruknya sesuatu, derajat
atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) serta mutu. Variabel ini
diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan Yuliani et. al (2010)
pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan
menggunakan skala interval (Likert). Setiap responden diminta untuk
menjawab 9 pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian yaitu: (1)
TP (Tidak Pernah), (2) JR (Jarang) (3) KK (Kadang-Kadang), (4) SR
(Sering), (5) SS (Sangat Sering).
Skor (1) diberikan ketika responden yang menganggap bahwa laporan
keuangan yang disajikan tidak relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat
dipahami. Sedangkan untuk skor (5) diberikan ketika responden yang
dipahami menganggap bahwa laporan keuangan yang disajikan benar-benar
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
60
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator Butir Skala
X1
Pemahaman Standar
Akuntansi
Pemerintah
1. Neraca
2. Penyajian laporan realisasi anggaran
3. Laporan arus kas
4. Penyajian CALK
5. Penilaian persediaan
6. Pengakuan investasi
7. Pengakuan aset tetap
8. Perlakuan akuntansi kotruksi
9. Perlakuan akuntansi kewajiban
10. Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Likert
X2
Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah
a. Tingkat kecepatan
b. Tiingkat keamanan
c. Tingkat efisiensi biaya
d. Tingkat kualitas hasil.
11-20 Likert
X3
Sistem Pengendalian
Internal
Komponen Pengendalian Internal
1. Pengendalian Lingkungan
a) Nilai integritas dan etika
b) Dewan komisaris dan komite audit
c) Struktur organisasi
d) Pembagian wewenang dan pembebanan
tanggung jawab
2. Penaksiran Resiko
a) Laju partumbuhan yang pesat
b) Kegiatan – kegiatan luar
c) Keputusan-keputusan akutansi
3. Aktivitas Pengendalian
a) Dokumen dan catatan yang memadai
b) Pengendalian fisik atas aktiva dan
catatan
c) Performance review
21-24
25-28
29-32
Likert
61
Tabel 3.1
(Lanjutan)
Variabel Indikator Butir Skala
X3
Sistem Pengendalian
Internal
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi
a) Mendapatkan informasi
eksternal dan internal, untuk
menyediakan suatu laporan
b) Menyediakan informasi yang
memadai dan tepat waktu
c) Terdapat keefektifan
komunikasi antara pegawai dan
pengawas
5. Pemantauan
33-36
37-40
Likert
Y
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Relevan
a. Memiliki umpan balik
b. Tepat waktu
c. Lengkap
Andal
a. Penyajian jujur
b. Dapat diverifikasi
c. Netralitas
Dapat dibandingkan
Perbandingan dapat
dilakukan secara
internal dan eksternal
Dapat dipahami
Batas pemahaman para
Pengguna
41-43
44-47
48
49
Likert
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
E. Metode Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)
(Ghozali, 2013).
62
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian validitas dalam penelitian ini
menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi
antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson
Correlation yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang
diperoleh adalah valid (Ghozali, 2013).
b. Uji Reliabilitas
Realibilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013).
Ghozali (2013) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1) Repeated Measure atau pengukuran ulang: Disini seseorang akan
disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan
kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
2) One Shot atau pengukuran sekali saja: Disini pengukurannya hanya
sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain
atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian
63
dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (𝛼). Suatu
variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha
>0,07 (Ghozali, 2013).
3. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan
pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang
digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini
meliputi:
a. Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Deteksi ada atau tidaknya
multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF
(Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi bebas dari
multikolonieritas jika nilai VIF<10 dan nilai tolerance>0,10. (Ghozali,
2013).
b. Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model
regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai
distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah
memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini,
uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu
64
variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data
yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data
searah mengikuti garis diagonal (Santoso, 2004).
Selain dengan grafik, dalam penelitian ini normalitas data juga dilihat
dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov
pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-
Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti data normal.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas
(Ghozali, 2013).
Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada
tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot. Jika ada pola tertentu maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada
pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).
Penelitian ini juga menggunakan uji Glejser untuk menguji
heteroskedastisitas. Uji statistik ini dapat lebih menjamin keakuratan hasil.
Kriteria dari uji Glejser adalah apabila nilai t statistik dari seluruh variabel
masing-masing memiliki nilai p value> 0,05, sehingga dapat disimpulkan
65
bahwa pengujian variabel tersebut tidak mengalami masalah
heteroskedastisitas dan data tersebut dapat dikatakan bersifat
homoskedastisitas (Ghazali 2013).
4. Uji Hipotesis Penelitian
Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi berganda:
Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel
dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah
diketahui besarnya (Ghozali, 2013).
Persamaan regresi ganda dirumuskan:
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e
Dimana:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah
X2 = Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
X3 = Sistem Pengendalian Internal
e = Error
a. Koefisien Determinan (R2)
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2013). Hasil
uji koefisien determinasi (R2) menjelaskan seberapa besar kemampuan
model atau interaksi antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah,
66
Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem
Pengendalian Internal (variabel independen) dalam menjelaskan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (variabel dependen).
b. Uji Statistik t
Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen (Ghazali, 2013). Hipotesis alternatif yang hendak
diuji adalah sebagai berikut:
Ha: Masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen
Ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui
dengan membandingkan nilai signifikannya dengan derajat
kepercayaannya. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka
Ha diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih
besar dari 0,05 maka Ha ditolak. Bila Ha diterima dan Ho ditolak berarti
ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel
dependen (Ghozali, 2013).
c. Uji Statistik F
Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah
semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Secara
67
bebas dengan signifikan sebesar 0,05 dapat disimpulkan (Ghozali,
2013).
1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Ini
berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas.
2) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
atau terikat.
3) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Ini
berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
atau terikat
68
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah
disebar, dengan objek penelitian adalah Pegawai SKPD yang berada di
seluruh wilayah DKI Jakarta. Pegawai SKPD yang berpartisipasi dalam
penelitian ini meliputi pegawai yang bekerja dibagian
keuangan/akuntansi/tatausaha.
Sampel diambil dengan metode convenience sampling, yaitu anggota
sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data
yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan
bersifat kooperatif (Hamid, 2012). Teknik pemilihan sampel ini dipilih
karena pertimbangan lokasi yang bersedia untuk mengisi kuesioner guna
mendapatkan informasi sehingga dapat memudahkan peneliti dalam
pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dan
dilakukan dengan penyebaran atau pembagian kuesioner di beberapa SKPD
di wilayah DKI Jakarta yang dilakukan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan
September 2016.
Peneliti mengambil sampel sebanyak 9 SKPD dari keseluruhan SKPD
yang berada di wilayah DKI Jakarta. Kuesioner yang disebarkan berjumlah
80 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 70 kuesioner
69
atau 87,5%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 10 kuesioner atau
12,5%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 70 kuesioner atau 0%.
Gambaran mengenai data sampel disajikan pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian
No. Keterangan Jumlah Persentase
1. Jumlah kuesioner yang disebar 80 100%
2. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 10 12.5%
3. Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 0 0%
4. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 70 87.5%
Sumber: Data primer yang diolah
2. Karakteristik Profil Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada
SKPD di wilayah DKI Jakarta. Berikut ini adalah deskripsi mengenai
identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan masa
kerja sebagai PNS Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.
a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin
Tabel 4.2 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan jenis kelamin.
Tabel 4.2
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis_Kelamin
Frequenc
y Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid laki-laki 33 47,1 47,1 47,1
Perempuan 37 52,9 52,9 100,0
Total 70 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
70
Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sekitar 33 orang atau 47,1%
responden didominasi oleh jens kelamin laki-laki, dan sisanya sebesar 37
orang atau 52,9% responden berjenis kelamin perempuan.
b. Deskripsi responden berdasarkan usia
Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan usia.
Tabel 4.3
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Usia
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 20-30 15 21,4 21,4 21,4
31-40 23 32,9 32,9 54,3
41-50 22 31,4 31,4 85,7
51-60 10 14,3 14,3 100,0
Total 70 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada SKPD di
wilayah DKI Jakarta sebanyak 10 responden atau 14,3% berusia 51-60
tahun. Responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 15 responden atau
21,4%, yang berusia 41-50 tahun sebanyak 22 responden atau 31,4%, yang
berusia 35-39 tahun sebanyak 6 responden atau 9,5%, Mayoritas responden
yang bekerja di kantor SKPD berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 23
responden atau 32,9%.
71
c. Deskripsi responden berdasarkan Masa Kerja Sebagai PNS
Tabel 4.4 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan masa kerja sebagai PNS.
Tabel 4.4
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan masa kerja sebagai PNS
Masa Kerja Sebagai PNS
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid 1-5 Tahun 8 11,4 11,4 11,4
6-10 Tahun 30 42,9 42,9 54,3
11-20 tahun 17 24,3 24,3 78,6
> 20 Tahun 15 21,4 21,4 100,0
Total 70 100,0 100,0
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas
responden (sebanyak 42,9%) atau sekitar 30 pegawai memiliki masa kerja
sebagai PNS sekitar 6-10 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 24,3% atau
sekitar 17 pegawai memiliki masa kerja sebagai PNS sekitar 11 sampai 20
tahun dan 21,4% atau sekitar 15 pegawai memiliki masa kerja sebagai PNS
lebih dari 20 tahun serta sekitar 8 pegawai memiliki pengalaman bekerja 1-
5 tahun.
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi
pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah akan diuji secara statistik deskriptif
seperti yang terlihat dalam tabel 4.5
72
Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.5 menjelaskan bahwa pada variabel pemahaman standar
akuntansi pemerintah jawaban minimum responden sebesar 20 dan
maksimum sebesar 50, dengan rata-rata total jawaban 36,66 dan standar
deviasi sebesar 5,951. Variabel pemanfaatan sia keuangan daerah
minimum responden sebesar 35 dan maksimum sebesar 50, dengan rata-
rata total jawaban 43,09 dan standar deviasi sebesar 3,505. Pada SPI
minimum jawaban responden sebesar 53 dan maksimum sebesar 100,
dengan rata-rata total jawaban 80,90 dan standar deviasi sebesar 10,765.
Sedangkan pada variabel Kualitas LKPD jawaban minimum responden
sebesar 23 dan maksimum sebesar 45, dengan rata-rata total jawaban 36,91
dan standar deviasi sebesar 4,162.
2. Hasil Uji Kualitas Data
a. Hasil Uji Validitas
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson
Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat
signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat
Descriptive Statistics
N
Minimu
m
Maximu
m Mean Std. Deviation
T.PSAP 70 20 50 36,66 5,951
T.PSIAKD 70 35 50 43,09 3,505
T.SPI 70 53 100 80,90 10,765
T.KLKPD 70 23 45 36,91 4,162
Valid N
(listwise) 70
73
dikatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari
empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
pemahaman standar akuntansi pemerintah (TPSAP), pemanfaatan
sistem informasi akuntansi keuangan daerah (TPSIAKD), sistem
pengendalian internal (TSPI) dan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah (TKLPD) dengan 70 sampel responden.
Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintah
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Corelation
Sig (2-
Tailed) Keterangan
1 (PSAP1) 1 0,000 Valid
2 (PSAP2) 0,598** 0,000 Valid 3 (PSAP3) 0,494** 0,000 Valid 4 (PSAP4) 0,573** 0,000 Valid 5 (PSAP5) 0,649** 0,000 Valid 6 (PSAP6) 0,512** 0,000 Valid 7 (PSAP7) 0,564** 0,000 Valid 8 (PSAP8) 0,443** 0,000 Valid
9 (PSAP9) 0,464** 0,000 Valid
10(PSAP10) 0,431** 0,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.6 menunjukkan variabel pemahaman standar akuntansi
pemerintah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan
dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
74
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan
Daerah
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Corelation
Sig (2-
Tailed) Keterangan
11(PSIAKD1) 1 0,000 Valid
12(PSIAKD2) 0,589** 0,000 Valid 13 (PSIAKD3) 0,420** 0,000 Valid 14 (PSIAKD4) 0,421** 0,000 Valid 15 (PSIAKD5) 0,421** 0,000 Valid 16 (PSIAKD6) 0,035** 0,000 Valid 17 (PSIAKD7) 0,232** 0,000 Valid 18 (PSIAKD8) 0,369** 0,000 Valid
19 (PSIAKD9) 0,512** 0,000 Valid
20
(PSIAKD10)
0,049** 0,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.7 menunjukkan variabel pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah mempunyai kriteria valid untuk semua
item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Corelation
Sig (2-
Tailed) Keterangan
21 (SPI1) 1 0,000 Valid
22 (SPI2) 0,588** 0,000 Valid 23 (SPI3) 0,534** 0,000 Valid 24 (SPI4) 0,459** 0,000 Valid 25 (SPI5) 0,369** 0,000 Valid 26 (SPI6) 0,448** 0,000 Valid 27 (SPI7) 0,457** 0,000 Valid 28 (SPI8) 0,406** 0,000 Valid
29 (SPI9) 0,470** 0,000 Valid
30 (SPI10) 0,473** 0,000 Valid
31 (SPI11) 0,342** 0,000 Valid
32 (SPI12) 0,168** 0,000 Valid
33 (SPI13) 0,374** 0,000 Valid
34 (SPI14) 0,274** 0,000 Valid
35 (SPI15) 0,350** 0,000 Valid
Bersambung pada halaman berikutnya
75
`
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.8 menunjukkan variabel sistem pengendalian internal
mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai
signifikansi lebih dari 0,05.
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Corelation Sig (2-Tailed) Keterangan
41(KLKPD1) 1 0,000 Valid
42 (KLKPD2) 0,127** 0,000 Valid 43 (KLKPD3) 0,148** 0,000 Valid 44 (KLKPD4) 0,373** 0,000 Valid 45 (KLKPD5) -0,011** 0,000 Valid 46 (KLKPD6) 0,188** 0,000 Valid 47 (KLKPD7) 0,169** 0,000 Valid 48 (KLKPD8) 0,464** 0,000 Valid
49 KLKPD9) 0,492** 0,000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.9 menunjukkan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05.
b. Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari
instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan
reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,7. Tabel 4.10
menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini.
Nomor Butir
Pertanyaan
Pearson
Corelation Sig (2-Tailed) Keterangan
36 (SPI16) 0,294** 0,000 Valid
37 (SPI17) 0,418** 0,000 Valid
38 (SPI18) 0,418** 0,000 Valid
39 (SPI19) 0,343** 0,000 Valid
40 (SPI20) 0,603** 0,000 Valid
76
Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s
Alpha Keterangan
Pemahaman SAP 0,930 Reliabel
Pemanfaatan SIA Keuangan
Daerah
0,850 Reliabel
SPI 0,949 Reliabel
Kualitas LKPD 0,788 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.10 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel
pemahaman SAP sebesar 0,930, pemanfaatan SIA Keuangan Daerah
sebesar 0,850, SPI sebesar 0,949, dan kualitas LKPD sebesar 0,788.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam
kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih
besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan
yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang
berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban
yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Multikolonieritas
Deteksi ada atau tidaknya problem multiko dapat dilakukan
dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)
serta besaran korelasi antar variabel independen.
77
Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonieritas
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.11 diatas terlihat bahwa nilai tolerance lebih
dari 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10 untuk
setiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai tolerance untuk
pemahaman SAP sebesar 0,328 dengan VIF 1,026, pemanfaatan SIA
Keuangan Daerah sebesar 0,408 dengan VIF 1,021 dan SPI sebesar
0,000 serta VIF sebesar 1,022. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan
dapat digunakan dalam penelitian ini.
b. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah
model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau
Coefficientsa
Model
Unstandardize
d Coefficients
Standardiz
ed
Coefficien
ts
T Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta
Toleran
ce VIF
1 (Constant
)
16,29
7 6,558
2,48
5 ,015
T.PSAP ,076 ,077 ,109 ,986 ,328 ,974 1,026
T.PSIAK
D ,109 ,131 ,092 ,833 ,408 ,980 1,021
T.SPI ,162 ,043 ,420
3,81
5 ,000 ,979 1,022
a. Dependent Variable: T.KLKPD
78
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi
yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.
Sumber: Data primer yang diolah
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Hasil uji normalitas berdasarkan output histogram disajikan pada
gambar berikut ini.
Sumber: Data primer yang diolah
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram
79
Gambar 4.1 dan 4.2 memperlihatkan penyebaran data yang berada
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan
bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan
melihat grafik, dalam penelitian ini normalitas data juga dilihat dengan
menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov pada alpha
sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-Smirnov
lebih besar dari 0,05 berarti data normal.
Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar
0,200; dengan nilai signifikansi di atas 0,05 berarti bahwa nilai residual
terdistribusi secara normal.
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah
dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 70
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 3,68233380
Most Extreme Differences Absolute ,060
Positive ,048
Negative -,060
Test Statistic ,060
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
80
residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians
dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas.
Sumber: Data primer yang diolah
Gambar 4.3
Grafik Scatterplot
Berdasarkan gambar 4.3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa
data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan
tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal
ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan
regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi
kualitas LKPD berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu
pemahaman SAP, pemanfaatan SIA Keuangan Daerah dan SPI.
Analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh
81
karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin
sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterprestasikan grafik
plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang dapat menjamin
keakuratan hasil, salah satu menggunakan uji glejser.
Tabel 4.13
Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -2,041 4,047 -,504 ,616
T.PSAP ,037 ,048 ,096 ,781 ,437
T.PSIAKD ,083 ,081 ,125 1,023 ,310
T.SPI ,000 ,026 -,002 -,012 ,990
a. Dependent Variable: RES_2
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,437,
0,310 dan 0,990. Tingkat probabilitas diatas 5% tersebut berarti tidak
ada indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.
4. Hasil Uji Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R2)
koefisisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Tabel
4.16 menyajikan hasil uji statistik F variabel Y, X1, X2, dan X3.
82
Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Variabel Y, X1, X2, dan X3
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,466a ,217 ,182 3,765
a. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP
b. Dependent Variable: T.KLKPD
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.14 menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,182. Hal ini
menandakan bahwa variasi variabel pemahaman SPI, pemanfaatan SIA
Keuangan Daerah dan SPI dapat menjelaskan 18,2% variasi variabel
kualitas LKPD. Sedangkan sisanya, yaitu 81,8% dijelaskan oleh faktor-
faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini, misalnya
variabel pelatihan, pengalaman kerja dan kompetensi sumber daya manusia.
b. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Hasil uji signifikan simultan (uji statistik F) dilakukan pada
tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai probability F lebih kecil
daripada 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika nilai
probability F lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F):
Tabel 4.15
Uji Signifikansi Simultan
ANOVAa
Model
Sum of
Squares Df
Mean
Square F Sig.
1 Regressi
on 259,875 3 86,625 6,111 ,001b
Residual 935,611 66 14,176
Total 1195,486 69
a. Dependent Variable: T.KLKPD
83
b. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan tabel 4.15 mengenai tabel uji signifikansi simultan
(uji statistik F) atau uji ANOVA dapat diketahui bahwa didapat nilai
F hitung sebesar 6,111 dengan probabilitas 0,001. Karena probabilitas
0,001 lebih kecil dari 0,05 maka model persamaan regresi ini dapat
disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu
pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian
internal secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.16, jika nilai
probability t lebih kecil dari 0,005 maka Ha diterima dan menolak H0,
sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,005 maka H0
diterima dan menolak Ha (Ghazali, 2013). Tabel 4.15 berikut ini
menyajikan hasil uji statistik t untuk variabel pemahaman standar
akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi
keuangan daerah dan sistem pengendalian internal.
84
Tabel 4.16
Hasil Uji Statistik t Variabel Y, X1, X2, dan X3
Berdasarkan tabel 4.16, maka diperoleh persamaan regresi
sebagai berikut:
Dimana:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X1 = Variabel Pemahaman SAP
X2 = Variabel Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah
X3 = Variabel SPI
e = Error
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Nilai konstanta sebesar 16,297 dengan nilai positif, berarti bahwa
variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan bernilai
16,297 jika masing-masing variabel pemahaman standar akuntansi
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 16,297 6,558 2,485 ,015
T.PSAP ,076 ,077 ,109 ,986 ,328
T.PSIAKD ,109 ,131 ,092 ,833 ,408
T.SPI ,162 ,043 ,420 3,815 ,000
a. Dependent Variable: T.KLKPD
Y = 16,297 + 0,76X1 + 0,109X2 +0,162X3+ 6,558
85
pemerintah, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan sistem
pengendalian internal bernilai 0.
b) Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai koefisien regresi
sebesar 0,162. Hal ini menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan 1%
variabel sistem pengendalian internal, dengan asumsi variabel lain tetap
maka akan meningkatkan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah sebesar 16,2%.
C. Pembahasan
1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.16, variabel pemahaman
standar akuntansi pemerintah mempunyai tingkat signifikansi 0,328. Hal ini
berarti menolak H1 sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman standar
akuntansi pemerintah belum mampu memperbaiki kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah karena tingkat signifikansi yang dimiliki
variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah lebih besar dari 0,05.
KSAP (2005) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 17
tahun 2003. Amanat Undang-Undang seperti disebutkan di atas tidak segera
diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Ketiadaan Standar Akuntansi Pemerintahan menimbulkan
berbagai permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.
86
Dalam menyikapi hal ini, pemerintah daerah pada umumnya berusaha
menggunakan suatu ketentuan atau acuan tertentu dalam menyusun laporan
keuangan seperti neraca awal. Sebagai hasilnya, neraca pemerintah daerah
beraneka ragam yang penyajiannya belum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbagai ketentuan atau
pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah
antara lain: (1) Pernyataan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku untuk
komersial, (2) Draf Publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan (3)
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (4)
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan International Public Sector
Accounting Standard (IPSAS).
Selain acuan yang sangat beragam sebagaimana diuraikan di atas,
penyusunan neraca awal ini juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang
tidak mempunyai kompetensi yang memadai di bidang akuntansi. Banyak
Pemerintah Daerah menggunakan jasa konsultan atau bekerja sama dengan
pihak lain, namun diantara para konsultan atau pihak yang membantu
Pemerintah Daerah belum memahami akuntansi pemerintahan dengan baik.
Pemahaman dan interpretasi terhadap ketentuan yang digunakan sebagai
acuan berbeda-beda antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Dengan
87
demikian dari satu acuan atau pedoman dapat dihasilkan neraca yang
berbeda-beda.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Kendala
informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak
memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan
informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat
keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal
yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan
keuangan pemerintah, yaitu: (a) Materialitas, (b) Pertimbangan biaya dan
manfaat, dan (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
Penelitian ini menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena
perbedaan wilayah yang dijadikan sampel dengan penelitian sebelumnya
dan kemungkinan dapat disebabkan karena responden yang ikut serta dalam
penyusunan laporan keuangan tersebut tidak memiliki kompetensi yang
memadai dibidang akuntansi atau belum bisa memahami akuntansi
pemerintahan dengan baik sehingga dapat menimbulkan pemahaman
terhadap ketentuan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman berbeda-
beda. Oleh karena itu, pihak yang belum benar-benar sepenuhnya
memahami standar akuntansi pemerintahan yang berlaku akan dapat
berdampak pada cara menerapkan standar akuntansi pemerintahan itu
88
sendiri yang menjadi tidak maksimal dalam menyajikan dan melaporkan
laporan keuangan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Inapty &
Martiningsih (2016) yang menjelaskan bahwa penerapan SAP tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan
karena penerapan SAP yang belum maksimal dilakukan dan banyaknya
petugas yang bukan berlatar belakang akuntansi, pemahaman tentang
standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran
pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen).
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Inapty &
Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi
pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susilawati
dan Riani (2014) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah
tidak berpengaruh serta penelitian ini juga mendukung peneltian yang
dilakukan oleh Heriningsih dan Rusherlistyan (2013) yang menyatakan
bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan hasil yang didapat
masih belum ada yang memenuhi Standar akuntansi pemerintah
bersadarkan PP no 71 tahun 2010, hal ini terjadi karena walaupun SAP Full
Akrual mulai disahkan tahun 2010, namun belum berlaku efektif pada tahun
2010.
Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sari, Adiputra dan Sujana (2014), Lestari, Sulindawati, dan Atmadja
(2014) dan Wiraputra, Sinarwati, Herawati (2014) yang menyatakan bahwa
89
standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat dilihat pada tabel 4.16, variabel
pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah mempunyai tingkat signifikansi 0,408. Hal ini
berarti menolak H2 sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah belum mampu membantu
memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena tingkat
signifikansi yang dimiliki variabel pemanfaatan SIA Keuangan Daerah
lebih besar dari 0,05.
KSAP (2005) menjelaskan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas yang
disajikan di neraca Pemerintah Daerah berasal dari perolehan sejak
pemerintah daerah tersebut berdiri. Pencatatan aset dan kewajiban selama
ini dilakukan melalui sistem pencatatan tunggal yang tidak dapat
menghasilkan neraca secara langsung, di samping itu pencatatan aset pada
umumnya juga dilakukan dalam berbagai subsistem yang terpecah-pecah
dan tidak terintegrasi. Dengan demikian informasi yang dihasilkan kurang
dapat diyakini keandalannya. Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan
neraca pertama kali, pemerintah daerah perlu menyiapkan suatu pendekatan
tertentu dan melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajibannya.
Keandalan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca
90
awal sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah
daerah, karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca awal ini akan
menjadi saldo awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi pada
periode berikutnya.
Menurut Pujiswara et al (2014) Semakin tinggi pemanfaatan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi nilai informasi
yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi yang
meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam
pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan
data lainnya, keakurasian, serta penyiapan laporan keuangan lebih tepat
waktu sehingga dapat meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan dan
mampu untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan tersebut benar atau valid, serta ketersedian
informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi
tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.
Penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan
pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hal terebut mungkin dapat disebabkan karena
wilayah yang digunakan dalam sampel penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa walaupun semakin
modern dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan teknologi
sistem informasi akuntansi yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk
mempermudah para pegawai dalam menyusun laporan keuangan belum
91
tentu akan membuat kualitas laporan keuangan pemerintah semakin baik.
Karena semakin tinggi responden dapat memanfaatkan sistem informasi
akuntansi maka semakin tinggi nilai informasi yang dihasilkan. Sehingga
hasil laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan
dengan baik. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) yang
menjelaskan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem
informasi akuntansi keuangan daerah. Padahal SIKD adalah suatu alat yang
digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi
keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah
daerah.
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014)
menyatakan bahwa Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan
daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pada pemerintah Kota Pariaman.
Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Pujiswara, Herawati dan Sinarwati (2014), Sari, Adiputra dan Sujana
(2014) dan Yuliani, Nadirsyah dan Bakar (2010) yang menyatakan bahwa
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.16, variabel Sistem
Pengendalian Internal mempunyai tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti
92
menerima H3 sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena
tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sistem Pengendalian Internal
lebih kecil dari 0,05.
Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah disebabkan karena semakin tinggi penerapan sistem pengendalian
internal maka semakin tinggi tingkat untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam mencapai tujuan mengenai keandalan suatu laporan
keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan sehingga dapat
dipercaya. Hal ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap kualitas
laporan keuangannya untuk sebagai peluang dalam pengambil keputusan
dari berbagai pihak. Selain itu, diterapkannya sistem pengendalian internal
yang sudah tersistem dan terancang dengan baik maka dapat membantu
meminimalisir perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh pegawai
pemerintahan khususnya yang ikut serta dalam pembuatan laporan
keuangan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah melalui
perilaku yang kurang etis tersebut. Seperti pada penelitian yang dilakukan
Udiyanti et al (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem
pengendalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan
keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka
pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas.
Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan
93
laporan keuangan. Karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya
tindakan-tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat
mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
Menurut Riana & Susilawati (2014) menyatakan dalam penelitiannya
bahwa Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian
dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu,
pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara
sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka menghasilkan informasi
keuangan yang andal.
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Riana &
Susilawati (2014), Herawati dan Sinarwati (2014) dan Udiyanti et al (2014)
menyatakan bahwa hasil sistem pengendalian internal berpengaruh
signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Yensi, Hasan dan Anisma (2014) yang menyatakan bahwa Sistem
Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi kualitas lokal laporan keuangan
pemerintah
94
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitan ini
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016),
Susilawati dan Riana (2014) dan dan Heriningsih dan Rusherlistyan (2013).
Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari,
Adiputra dan Sujana (2014), Lestari, Sulindawati, dan Atmadja (2014) dan
Wiraputra, Sinarwati, Herawati (2014).
2. Pemanfaatan Sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil
penelitan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014). Akan
tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara,
Herawati dan Sinarwati (2014), Sari, Adiputra dan Sujana (2014) dan
Yuliani, Nardisyah dan Bakar (2010).
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mendukung penelitian yang
dilakukan Susilawati dan Riana (2014), Herawati (2014) dan Udiyanti,
Atmadja, dan Darmawan (2014). Akan tetapi tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Yensi, Hasan dan Anisma (2014)
95
4. Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh
secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
B. Saran
Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian
yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa
hal diantaranya:
1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
sebaiknya dinas lebih memperhatikan pegawainya untuk bisa memahami
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan sistem informasi
keuangan daerah dan sistem pengendalian intern dengan melakukan
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar memiliki
kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga mampu membuat laporan
keuangan yang berkualitas
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau
mengganti variabel dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya, pelatihan,
pengalaman kerja dan kompetensi sumber daya manusia.
3. Penelitian lebih lanjut disarankan sebaiknya tidak hanya menggunakan
metode survey berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan
metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta
menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal.
96
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan waktu penelitian
yang tepat, terutama penelitian dengan menggunakan data primer, sebab
untuk meneliti di SKPD menunggu surat di proses cenderung lama.
5. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah survei,
sehingga hasil penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum.
97
DAFTAR PUSTAKA
Adhi, Kartika, Daniel dan Yohanes Suhardjo “Pengaruh Penerapan
StandarAkuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota
Tual)”, Jurnal Stie Semarang, Vol. 5 No. 3. Hal 93-111, 2013.
Agoes, Sukrisno. “Auditing” Edisi keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,
2012
Aikins, Kwamena, Stephen. “An Examination of Government Internal Audits Role
In Improving Financial Performance”, Journal Public Finance and
Management, Vol. 11 No. 4. Hal 307-377, 2011.
Akbar, Bahrullah, “Akuntansi Pemerintah”, Penerbit CV. Bumi Metro Raya,
Jakarta, 2013.
Anggradewi, Muflisha, Annurrizky dan Haryanto, “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Audit Delay”, Journal Of Accounting, Vol. 3 No 2. Hal 1-10,
2014.
Angruningrum, Silvia dan Made Gede Wirakusuma, “Pengaruh Profitabilitas,
Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Pada Audit
Delay”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 251-270, 2013.
Badara, Saidu, Mu’azu dan Siti Zabedah Saidin, “Impact of the Effective Internal
Control System on the Internal Audit Effectiveness at Local Government
Level”, Journal of Social and Development Sciences, Vol. 4 No. 1. Hal 16-23,
2013.
Bastian, Indra, “Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar”, Penerbit Erlangga,
Jakarta, 2010.
Boynton, William C dan Kell,G.W, “Modern Auditing” J. Wiley & Sons, c, New
York, 1996.
BPK RI, “Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta TA 2011 “Wajar
Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas” artikel diakses tanggal 26
September 2012, dari http://jakarta.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2012/05/press-releaseLHP-2011-20121.pdf 2013.
BPK RI, Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA
2013, artikel diakses tanggal 26 September 2016, dari
http://jakarta.bpk.go.id/?p=3430, 2014.
98
BPK RI, “Pemeriksaan atas LK Provinsi DKI Telah Sesuai Standar” artikel diakses
tanggal 26 September 2016, dari http:// www.bpk.go.id/news/pemeriksaan-
atas-lk-provinsi-dki-telah-sesuai-standar, 2015.
Diani, Irma Dian, “Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan system Informasi
akuntansi keuangan daerah dan peran Internal audit terhadap kualitas laporan
Keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Kota Pariaman)”, Jurnal Akuntansi Vol 2 No. 1. Hal 1-23, 2014
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa
Indonesia”. artikel diakses pada 26 September 2016, dari
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/
Erna, “Laporan Keuangan DKI Kembali Dapat Opini WTP” artikel diakses tanggal
26 September 2016, dari http:// www.jakarta.go.id/v2/news/2013/05/laporan-
keuangan-dki-kembali-dapat-opini-wtp, 2013
Fakhrizal,“BPK Temukan Kejanggalan Laporan Keuangan Pemprov DKI” dilihat
pada tanggal 26 September 2016 diakses melalui:
news.okezone.com/read/2015/07/06/338/1177294/bpk-temukan-kejanggalan-
laporan-keuangan-pemprov-dki, 2015.
Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS”, Penerbit
Salemba Empat, Jakarta, 2013.
Hall, James A,”System Information Accounting” Penerbit Salemba Empat, Jakarta,
2007.
Hamid, Abdul, “Buku Panduan Penulisan Skripsi”, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jakarta, 2007.
Herawati, Tuti, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)”, STAR
– Study & Accounting Research, Vol XI, No. 1. Hal 1-14, 2014.
Heriningsih, Sucahyo dan Rusherlistyani, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Jurnal
Ekonomi dan Bisnis, Vol 13 No.2. Hal 11-19, 2013.
Ijeoma, N. B, “The Impact of International Public Sector Accounting Standard
(IPSAS) on Reliability, Credibility and Integrity of Financial Reporting in State
Government Administration in Nigeria” International Journal of Technology
Enhancements And Emerging Engineering Research, Vol 2 ISSUE 3. Hal 1-8,
2014.
Kumaat,Vallery, G. “Internal Audit”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
99
KSAP, “Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)” artikel diakses tanggal
10 Oktober 2016, dari http://www.ksap.org/Buletin/bultek02.pdf, 2005.
Kodrat, Sukardi, David & Christian Herdinata,“Manajemen Keuangan Based on
Empirical Research”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
Lestari, Putu, Diah, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Anantawikrama Tungga
Atmadja “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada
15 Dinas Kabupaten Badung)”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan
Ganesha, Vol 2 No 1, 2014.
Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik” Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta,
2009.
Manaf, A, Iqlima, Muhammad Arfan dan Darwanis. “Pengaruh Pemahaman
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern
Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh
Inspektorat Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh”
Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 3 No. 4. Hal 23-35, 2014.
Munawaroh, “Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem
Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi
Pegawai BRI Cabang Kediri”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.13,
No. 1. Hal 76-82, 2010.
Inapty, Biana Adha, M. Ali Fikri dan RR. Sri Pancawati Martiningsih, “Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran
Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”, Jurnal Ilmu
Akuntansi, Vol 9 No. 1. Hal 27 – 42, 2016.
Nordiawan Dedi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, “Akuntansi
Pemerintahan”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Nugraheni Purwaniati dan Imam Subaweh, “Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, Jurnal
Ekonomi Bisnis, Vol. 13 No. 1. Hal 48-58, 2008.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, artikel diakses pada tanggal 10 Oktober 2016,
diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-
tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf
Pujiswara, Ida, Bagus, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati,
“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan
100
Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Kabupaten Klungkung)”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan
Ganesha, Vol 2 No. 1, 2014.
Rahayu, Kurnia, Siti & Ely Suhayati, “Auditing Konsep Dasar dan Pedoman
Pemeriksaan Akuntan Publik”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Ratmono, Dwi, & Sholihin, Mahfud, “Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis
Akrual”, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015.
Rudi, Alsadad “Mengapa Laporan Keuangan Pemprov DKI 2015 Dapat Opini
WDP?” artikel diakses pada tanggal 26 September 2016 dari
megapolitan.kompas.com/read/2016/06/01/19272801/mengapa.laporan.keuan
gan.pemprov.dki.2015.dapat.opini.wdp.
Santoso, Urip & Yohanes Joni Pambelum, “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor
Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah
Fraud”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 4 No.1. Hal 14-33, 2008.
Santoso, Singgih, “Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”. PT. Alex Media
Komputindo, Jakarta, 2004.
Sari, Maeka, M.YN.P I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana, “Pengaruh
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) dan Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten
Jembrana)” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 1,
2014.
Susilawati dan Dwi Seftihani Riana, “Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem
Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah”, STAR – Study & Accounting Research, Vol XI, No. 1.
Hal 15-32, 2014.
Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
Tanjung, A Hafiz “Akuntansi Pemerintahan Daerah. Konsep dan Aplikasi
(Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)” Cetakan Kedua, Alfabeta, ,
Bandung, 2008.
Udiyanti, Ari, Nyoman, N. L, Atmadja, T.A & Darmawan, Surya, A.N, “Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal,
dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)”, e-Journal
S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No 1, 2014.
101
Wiraputra, W.K, Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Trisna Herawati “Pengaruh
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan
Terhadap Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Klungkung)”, e-
Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 1, 2014.
Wulan, Soliyah dan Fitri Yani Jalil, “Akuntansi Pemerintahan”, UIN PRESS, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
Yensi, S.D, Amir Hasan dan Yuneita Anisma, “Pengaruh Kompetensi Sumber
Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem
Pengendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan
Singingi)”, Jom Fekon, Vol. 1. Hal 1-15, 2014.
Yuliani, Safrida, Nardisyah & Usman Bakar, ”Pengaruh Pemahaman Akuntansi,
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal
Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada
Pemerintah Kota Banda Aceh)” Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 3, No.
2. Hal 206-220, 2010
102
LAMPIRAN-
LAMPIRAN
103
LAMPIRAN 1
Data Distribusi
Sampel Penelitian
104
Data Distribusi Sampel Penelitian
No
.
Nama Kantor Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Kuesioner
Dikirim
Kuesioner
Dikembalikan
1. Inspektorat 10 10
2. Dinas Pendidikan 10 10
3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah (BPLHD)
10 10
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD)
10 10
5. Dinas Olahraga dan Pemuda 10 10
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, dan Perdagangan
10 10
7. Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
5 5
8. Dinas Pariwisata 10 -
9. Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah
5 5
105
LAMPIRAN 2
Surat Izin
Penelitian Skripsi
106
107
108
109
110
111
112
113
114
LAMPIRAN 3
Surat Izin
Penelitian Skripsi
Dari DKI Jakarta
115
116
117
118
LAMPIRAN 4
Surat Keterangan
dari SKPD
119
120
121
122
123
124
125
126
LAMPIRAN 5
Kuesioner
Penelitian
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
LAMPIRAN 6
Daftar Jawaban
Responden
137
DATA RESPONDEN
No JK Usia Masa kerja sebagai PNS
1 2 2 2
2 2 1 2
3 1 2 1
4 1 4 3
5 1 3 4
6 1 2 1
7 2 2 2
8 1 4 4
9 2 2 1
10 2 3 3
11 1 2 2
12 1 3 2
13 2 1 2
14 1 1 2
15 1 4 4
16 1 3 3
17 2 4 4
18 1 3 2
19 2 1 2
20 1 2 3
21 2 1 2
22 1 3 1
23 2 2 2
24 2 2 3
25 1 2 2
26 2 1 2
27 2 1 1
28 1 3 2
29 1 1 2
30 2 3 3
31 1 3 3
32 2 3 3
33 2 3 4
34 1 1 2
35 2 1 2
36 2 2 2
Bersambung pada halaman berikutnya
138
DATA RESPONDEN (Lanjutan)
No JK Usia Masa kerja sebagai PNS
37 2 3 4
38 1 4 4
39 1 3 3
40 2 3 4
41 1 4 4
42 1 3 3
43 2 4 4
44 2 3 3
45 2 2 2
46 1 1 2
47 2 3 4
48 2 1 2
49 2 2 2
50 1 3 3
51 2 2 3
52 1 4 4
53 2 2 2
54 2 4 4
55 1 2 2
56 1 2 1
57 1 4 4
58 1 2 2
59 1 3 4
60 2 3 3
61 2 2 3
62 2 2 2
63 1 2 3
64 2 3 3
65 2 2 2
66 1 3 2
67 1 1 1
68 2 1 2
69 2 2 2
70 2 1 1
139
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SAP
Bersambung pada halaman berikutnya
PSA
P1
PSA
P2
PSA
P3
PSA
P4
PSA
P5
PSA
P6
PSA
P7
PSA
P8
PSA
P9
PSA
P10
T.PS
AP
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36
4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37
4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39
4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 36
4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32
4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 34
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 22
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 3 3 4 4 4 4 2 4 1 33
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 32
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37
4 5 4 4 4 3 5 3 3 4 39
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 37
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38
140
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SAP (Lanjutan)
PSA
P1
PSA
P2
PSA
P3
PSA
P4
PSA
P5
PSA
P6
PSA
P7
PSA
P8
PSA
P9
PSA
P10
T.PS
AP
4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43
3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 23
3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 43
3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 24
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 36
4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 35
3 4 2 2 4 1 4 1 2 1 24
2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 24
4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 26
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 37
4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 40
4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 39
5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 47
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 37
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 37
3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 24
141
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SIA Keuangan Daerah
Bersambung pada halaman berikutnya
PSI
AK
D1
PSI
AK
D2
PSI
AK
D3
PSI
AK
D4
PSI
AK
D5
PSI
AK
D6
PSI
AK
D7
PSI
AK
D8
PSI
AK
D9
PSIA
KD1
0
T.PS
IAK
D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 43
4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 43
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 46
5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 46
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 43
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 45
4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42
4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 44
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48
5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 45
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41
4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 40
4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 41
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39
4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 44
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45
5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 45
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 45
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 45
4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 35
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 44
142
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SIA Keuangan Daerah (Lanjutan)
PSI
AK
D1
PSI
AK
D2
PSI
AK
D3
PSI
AK
D4
PSI
AK
D5
PSI
AK
D6
PSI
AK
D7
PSI
AK
D8
PSI
AK
D9
PSIA
KD1
0
T.PS
IAK
D
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 39
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 42
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 43
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 43
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42
5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 47
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 43
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 43
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 46
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 46
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42
4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 41
5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 44
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 43
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 42
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49
5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 42
5 5 4 4 5 4 2 4 4 4 41
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 42
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 48
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48
143
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI
Bersambung pada halaman berikutnya
SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6 SPI7 SPI8 SPI9 SPI10 SPI11 SPI12 SPI13 SPI14 SPI15 SPI16 SPI17 SPI18 SPI19 SPI20 T.SPI
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 80
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 84
5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 4 3 3 2 3 3 5 5 5 79
5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 5 4 84
4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 55
5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 86
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 83
4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 71
5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 83
5 4 3 2 3 4 4 3 3 5 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 70
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75
4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 4 3 3 53
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 89
5 3 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 3 2 4 3 3 5 78
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 81
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 80
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 94
5 4 4 3 4 5 5 2 4 5 5 2 5 4 5 4 4 5 5 5 85
5 5 5 5 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77
144
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI (Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 SPI6 SPI7 SPI8 SPI9 SPI10 SPI11 SPI12 SPI13 SPI14 SPI15
SPI
16
SPI
17
SPI
18
SPI
19
SPI
20
T.
SPI
2 3 5 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71
3 4 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 55
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 76
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 80
4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 76
5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 91
5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 91
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 84
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 94
5 5 5 3 3 2 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 84
5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 90
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99
145
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI (Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
SP
I1
SP
I2
SP
I3
SP
I4
SP
I5
SP
I6
SP
I7
SPI
8
SPI
9
SPI
10
SPI
11
SPI
12
SPI
13
SPI
14
SPI
15
SPI
16
SPI
17
SPI
18
SPI
19
SPI
20
T.S
PI
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
5 3 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 75
3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 59
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3 5 5 5 4 84
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 65
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 75
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 76
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 63
146
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI (Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
SP
I1
SP
I2
SP
I3
SP
I4
SP
I5
SP
I6
SP
I7
SPI
8
SPI
9
SPI
10
SPI
11
SPI
12
SPI
13
SPI
14
SPI
15
SPI
16
SPI
17
SPI
18
SPI
19
SPI
20
T.S
PI
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 74
5 4 4 3 2 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 80
5 5 4 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 85
4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 81
4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 68
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 65
5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 85
5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 89
5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 91
5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 90
147
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL SPI (Lanjutan)
SP
I1
SP
I2
SP
I3
SP
I4
SP
I5
SP
I6
SP
I7
SPI
8
SPI
9
SPI
10
SPI
11
SPI
12
SPI
13
SPI
14
SPI
15
SPI
16
SPI
17
SPI
18
SPI
19
SPI
20
T.S
PI
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 96
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 91
148
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD
Bersambung pada halaman berikutnya
KLKPD1 KLKPD2 KLKPD3 KLKPD4 KLKPD5 KLKPD6 KLKPD7 KLKPD8 KLKPD9 T.KLKPD
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 5 5 4 4 4 4 5 4 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 2 5 5 2 2 32
4 4 5 5 4 4 5 5 5 41
4 4 4 5 2 5 5 2 2 33
3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
5 4 4 4 2 4 4 4 4 35
5 5 5 4 2 4 4 4 4 37
2 4 4 4 4 4 4 4 3 33
4 4 5 5 2 2 4 5 4 35
4 2 4 4 4 5 5 5 3 36
4 5 5 4 4 5 4 5 5 41
3 4 3 4 4 4 4 3 3 32
5 4 4 4 2 4 4 4 4 35
4 3 4 5 2 4 4 3 4 33
4 3 4 4 3 4 1 4 4 31
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
4 5 5 5 4 5 5 5 5 43
149
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD (Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
KLKPD1 KLKPD2 KLKPD3 KLKPD4 KLKPD5 KLKPD6 KLKPD7 KLKPD8 KLKPD9 T.KLKPD
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
5 5 5 5 3 5 5 5 5 43
4 4 4 5 2 5 5 5 5 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 5 5 5 4 5 5 5 5 43
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 3 5 5 5 5 5 38
3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
5 5 5 4 2 4 4 4 4 37
2 5 5 5 5 5 5 5 3 40
2 5 5 5 5 5 5 5 3 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
1 5 5 2 2 2 2 2 2 23
4 4 5 4 4 4 4 5 4 38
4 4 4 4 2 5 5 4 4 36
4 5 5 5 3 5 5 5 5 42
4 4 4 4 2 4 2 2 5 31
150
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD (Lanjutan)
Bersambung pada halaman sebelumnya
KLKPD1 KLKPD2 KLKPD3 KLKPD4 KLKPD5 KLKPD6 KLKPD7 KLKPD8 KLKPD9 T.KLKPD
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 2 5 5 2 2 32
4 4 4 4 3 2 4 4 4 33
4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 5 5 5 5 5 5 42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
4 5 5 4 5 5 5 4 4 41
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 3 3 4 4 3 32
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 5 5 5 5 5 5 5 5 44
2 4 4 4 2 4 4 5 4 33
2 3 4 4 4 4 3 4 4 32
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151
JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Kualitas LKPD (Lanjutan)
Bersambung pada halaman berikutnya
KLKPD1 KLKPD2 KLKPD3 KLKPD4 KLKPD5 KLKPD6 KLKPD7 KLKPD8 KLKPD9 T.KLKPD
4 4 5 5 3 4 4 3 4 36
3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
5 5 5 5 5 2 5 5 5 42
3 4 4 4 3 3 4 4 3 32
4 5 5 5 5 5 4 5 5 43
4 4 4 5 4 4 4 5 5 39
4 5 5 5 4 4 4 4 4 39
5 4 4 5 4 4 4 4 4 38
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
4 4 4 5 5 5 5 5 5 42
4 4 4 5 5 5 5 5 5 42
4 5 5 5 5 4 5 4 4 41
152
LAMPIRAN 7
Output Hasil
Pengujian Data
153
Karakteristik Profil Responden
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis_Kelamin
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid laki-laki 33 47,1 47,1 47,1
Perempuan 37 52,9 52,9 100,0
Total 70 100,0 100,0
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Usia
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 20-30 15 21,4 21,4 21,4
31-40 23 32,9 32,9 54,3
41-50 22 31,4 31,4 85,7
51-60 10 14,3 14,3 100,0
Total 70 100,0 100,0
154
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan masa kerja sebagai PNS
Masa Kerja Sebagai PNS
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid < 5 Tahun 8 11,4 11,4 11,4
6-10 Tahun 30 42,9 42,9 54,3
11-20 tahun 17 24,3 24,3 78,6
> 20 Tahun 15 21,4 21,4 100,0
Total 70 100,0 100,0
HASIL UJI VALIDITAS PEMAHAMAN SAP
Correlations
PSAP
(1)
PSAP
(2)
PSAP
(3)
PSAP
(4)
PSAP
(5)
PSAP
(6)
PSAP
(7)
PSAP
(8)
PSAP
(9)
PSAP(
10)
T.P
SA
P
P
S
A
P
(
1
)
Pearson
Correlation 1 ,598** ,494** ,573** ,649** ,512** ,564** ,443** ,464** ,431**
,71
0**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
A
P
(
2
)
Pearson
Correlation ,598** 1 ,559** ,623** ,700** ,496** ,656** ,418** ,435** ,494**
,73
4**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
Pearson
Correlation ,494** ,559** 1 ,677** ,558** ,641** ,571** ,476** ,566** ,597**
,76
9**
155
A
P
(
3
)
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
A
P
(
4
)
Pearson
Correlation ,573** ,623** ,677** 1 ,680** ,642** ,563** ,520** ,606** ,510**
,79
6**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
A
P
(
5
)
Pearson
Correlation ,649** ,700** ,558** ,680** 1 ,679** ,802** ,550** ,564** ,514**
,83
0**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
A
P
(
6
)
Pearson
Correlation ,512** ,496** ,641** ,642** ,679** 1 ,589** ,601** ,681** ,698**
,83
6**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
A
P
(
7
)
Pearson
Correlation ,564** ,656** ,571** ,563** ,802** ,589** 1 ,617** ,532** ,628**
,81
8**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
Pearson
Correlation ,443** ,418** ,476** ,520** ,550** ,601** ,617** 1 ,687** ,738**
,78
9**
156
A
P
(
8
)
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
A
P
(
9
)
Pearson
Correlation ,464** ,435** ,566** ,606** ,564** ,681** ,532** ,687** 1 ,687**
,79
8**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
P
S
A
P
(
1
0
)
Pearson
Correlation ,431** ,494** ,597** ,510** ,514** ,698** ,628** ,738** ,687** 1
,82
0**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,00
0
N
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
T
.
P
S
A
P
Pearson
Correlation ,710** ,734** ,769** ,796** ,830** ,836** ,818** ,789** ,798** ,820** 1
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
157
HASIL UJI VALIDITAS PEMANFAATAN SIA KEUANGAN DAERAH
Correlations
PSIA
KD(1
)
PSIA
KD(2
)
PSIA
KD(3
)
PSIA
KD(4
)
PSIA
KD(5
)
PSIA
KD(6
)
PSIA
KD(7
)
PSIA
KD(8
)
PSIA
KD(9
)
PSIA
KD(10
)
T.P
SIA
KD
PSI
AK
D(
1)
Pearson
Correlation 1 ,589** ,420** ,421** ,421** ,035 ,232 ,369** ,512** ,237*
,63
9**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,772 ,053 ,002 ,000 ,049
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
2)
Pearson
Correlation ,589** 1 ,519** ,369** ,364** ,223 ,283* ,389** ,503** ,448**
,71
0**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,002 ,002 ,063 ,018 ,001 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
3)
Pearson
Correlation ,420** ,519** 1 ,363** ,498** ,289* ,440** ,258* ,493** ,259*
,67
4**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,015 ,000 ,031 ,000 ,030
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
4)
Pearson
Correlation ,421** ,369** ,363** 1 ,478** ,211 ,352** ,445** ,512** ,291*
,67
2**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,002 ,002 ,000 ,079 ,003 ,000 ,000 ,015
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
5)
Pearson
Correlation ,421** ,364** ,498** ,478** 1 ,428** ,329** ,346** ,627** ,201
,70
0**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,005 ,003 ,000 ,095
,00
0
158
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
6)
Pearson
Correlation ,035 ,223 ,289* ,211 ,428** 1 ,496** ,191 ,215 ,461**
,52
5**
Sig. (2-
tailed) ,772 ,063 ,015 ,079 ,000 ,000 ,113 ,074 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
7)
Pearson
Correlation ,232 ,283* ,440** ,352** ,329** ,496** 1 ,330** ,539** ,423**
,65
9**
Sig. (2-
tailed) ,053 ,018 ,000 ,003 ,005 ,000 ,005 ,000 ,000
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
8)
Pearson
Correlation ,369** ,389** ,258* ,445** ,346** ,191 ,330** 1 ,403** ,257*
,65
0**
Sig. (2-
tailed) ,002 ,001 ,031 ,000 ,003 ,113 ,005 ,001 ,032
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
9)
Pearson
Correlation ,512** ,503** ,493** ,512** ,627** ,215 ,539** ,403** 1 ,374**
,77
5**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,074 ,000 ,001 ,001
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
PSI
AK
D(
10)
Pearson
Correlation ,237* ,448** ,259* ,291* ,201 ,461** ,423** ,257* ,374** 1
,59
4**
Sig. (2-
tailed) ,049 ,000 ,030 ,015 ,095 ,000 ,000 ,032 ,001
,00
0
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
T.P
SI
Pearson
Correlation ,639** ,710** ,674** ,672** ,700** ,525** ,659** ,650** ,775** ,594** 1
159
AK
D
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
160
HASIL UJI VALIDITAS SPI
Correlations
SPI(
1)
SPI(
2)
SPI(
3)
SPI(
4)
SPI(
5)
SPI(
6)
SPI(
7)
SPI(
8)
SPI(
9)
SPI(
10)
SPI(
11)
SPI(
12)
SPI(
13)
SPI(
14)
SPI(
15)
SPI(
16)
SPI(
17)
SPI(
18)
SPI(
19)
SPI(
20)
T.SP
I
SPI
(1)
Pearson
Correlation 1
,588**
,534**
,459**
,369**
,448**
,457**
,406**
,470**
,473**
,342**
,168 ,374
**
,274*
,350**
,294*
,418**
,418**
,343**
,603**
,608**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,164 ,001 ,022 ,003 ,014 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(2)
Pearson
Correlation
,588**
1 ,498
**
,459**
,393**
,260*
,424**
,480**
,474**
,571**
,616**
,483**
,525**
,499**
,540**
,493**
,570**
,533**
,394**
,542**
,723**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(3)
Pearson
Correlation
,534**
,498**
1 ,592
**
,369**
,384**
,555**
,461**
,457**
,476**
,414**
,276*
,458**
,431**
,358**
,556**
,535**
,379**
,442**
,595**
,681**
161
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(4)
Pearson
Correlation
,459**
,459**
,592**
1 ,476
**
,440**
,531**
,531**
,463**
,235 ,313
**
,287*
,421**
,422**
,399**
,562**
,458**
,392**
,481**
,420**
,665**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,008 ,016 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(5)
Pearson
Correlation
,369**
,393**
,369**
,476**
1 ,677
**
,672**
,780**
,643**
,466**
,433**
,380**
,457**
,496**
,342**
,515**
,471**
,326**
,486**
,523**
,734**
Sig. (2-
tailed) ,002 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(6)
Pearson
Correlation
,448**
,260*
,384**
,440**
,677**
1 ,637
**
,637**
,631**
,309**
,373**
,292*
,376**
,304*
,315**
,496**
,543**
,311**
,465**
,527**
,671**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,031 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,002 ,015 ,001 ,011 ,008 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000
N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
162
SPI
(7)
Pearson
Correlation
,457**
,424**
,555**
,531**
,672**
,637**
1 ,599
**
,467**
,466**
,557**
,264*
,397**
,445**
,295*
,519**
,540**
,546**
,625**
,550**
,750**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,027 ,001 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(8)
Pearson
Correlation
,406**
,480**
,461**
,531**
,780**
,637**
,599**
1 ,676
**
,478**
,472**
,604**
,500**
,497**
,364**
,536**
,563**
,450**
,471**
,590**
,793**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(9)
Pearson
Correlation
,470**
,474**
,457**
,463**
,643**
,631**
,467**
,676**
1 ,480
**
,442**
,437**
,483**
,458**
,369**
,548**
,498**
,456**
,523**
,603**
,747**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(10)
Pearson
Correlation
,473**
,571**
,476**
,235 ,466
**
,309**
,466**
,478**
,480**
1 ,638
**
,431**
,490**
,480**
,404**
,459**
,539**
,471**
,319**
,626**
,677**
163
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,050 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(11)
Pearson
Correlation
,342**
,616**
,414**
,313**
,433**
,373**
,557**
,472**
,442**
,638**
1 ,462
**
,496**
,570**
,564**
,563**
,572**
,655**
,612**
,630**
,744**
Sig. (2-
tailed) ,004 ,000 ,000 ,008 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(12)
Pearson
Correlation ,168
,483**
,276*
,287*
,380**
,292*
,264*
,604**
,437**
,431**
,462**
1 ,337
**
,437**
,265*
,414**
,526**
,350**
,322**
,394**
,577**
Sig. (2-
tailed) ,164 ,000 ,021 ,016 ,001 ,015 ,027 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,026 ,000 ,000 ,003 ,006 ,001 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(13)
Pearson
Correlation
,374**
,525**
,458**
,421**
,457**
,376**
,397**
,500**
,483**
,490**
,496**
,337**
1 ,561
**
,599**
,654**
,446**
,441**
,372**
,526**
,695**
Sig. (2-
tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
164
SPI
(14)
Pearson
Correlation
,274*
,499**
,431**
,422**
,496**
,304*
,445**
,497**
,458**
,480**
,570**
,437**
,561**
1 ,629
**
,673**
,525**
,485**
,523**
,457**
,716**
Sig. (2-
tailed) ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(15)
Pearson
Correlation
,350**
,540**
,358**
,399**
,342**
,315**
,295*
,364**
,369**
,404**
,564**
,265*
,599**
,629**
1 ,678
**
,566**
,540**
,450**
,478**
,660**
Sig. (2-
tailed) ,003 ,000 ,002 ,001 ,004 ,008 ,013 ,002 ,002 ,001 ,000 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(16)
Pearson
Correlation
,294*
,493**
,556**
,562**
,515**
,496**
,519**
,536**
,548**
,459**
,563**
,414**
,654**
,673**
,678**
1 ,551
**
,531**
,523**
,556**
,780**
Sig. (2-
tailed) ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(17)
Pearson
Correlation
,418**
,570**
,535**
,458**
,471**
,543**
,540**
,563**
,498**
,539**
,572**
,526**
,446**
,525**
,566**
,551**
1 ,560
**
,647**
,716**
,782**
165
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(18)
Pearson
Correlation
,418**
,533**
,379**
,392**
,326**
,311**
,546**
,450**
,456**
,471**
,655**
,350**
,441**
,485**
,540**
,531**
,560**
1 ,791
**
,634**
,710**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,001 ,001 ,006 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(19)
Pearson
Correlation
,343**
,394**
,442**
,481**
,486**
,465**
,625**
,471**
,523**
,319**
,612**
,322**
,372**
,523**
,450**
,523**
,647**
,791**
1 ,607
**
,720**
Sig. (2-
tailed) ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,006 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
SPI
(20)
Pearson
Correlation
,603**
,542**
,595**
,420**
,523**
,527**
,550**
,590**
,603**
,626**
,630**
,394**
,526**
,457**
,478**
,556**
,716**
,634**
,607**
1 ,792
**
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
166
T.S
PI
Pearson
Correlation
,608**
,723**
,681**
,665**
,734**
,671**
,750**
,793**
,747**
,677**
,744**
,577**
,695**
,716**
,660**
,780**
,782**
,710**
,720**
,792**
1
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
167
HASIL UJI VALIDITAS KUALITAS LKPD
Correlations
KLK
PD(1)
KLK
PD(2)
KLK
PD(3)
KLK
PD(4)
KLK
PD(5)
KLK
PD(6)
KLK
PD(7)
KLK
PD(8)
KLK
PD(9)
T.KL
KPD
KLK
PD(1)
Pearson
Correlation 1 ,127 ,148 ,373** -,011 ,188 ,270* ,169 ,464**
,492*
*
Sig. (2-
tailed) ,294 ,220 ,001 ,931 ,118 ,024 ,161 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(2)
Pearson
Correlation ,127 1 ,742** ,355** ,210 ,118 ,283* ,221 ,211
,534*
*
Sig. (2-
tailed) ,294 ,000 ,003 ,081 ,332 ,018 ,066 ,080 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(3)
Pearson
Correlation ,148 ,742** 1 ,434** ,142 ,071 ,221 ,345** ,239*
,535*
*
Sig. (2-
tailed) ,220 ,000 ,000 ,242 ,562 ,066 ,003 ,046 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(4)
Pearson
Correlation ,373** ,355** ,434** 1 ,244* ,354** ,517** ,419** ,418**
,709*
*
Sig. (2-
tailed) ,001 ,003 ,000 ,042 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(5)
Pearson
Correlation -,011 ,210 ,142 ,244* 1 ,272* ,330** ,540** ,390**
,616*
*
Sig. (2-
tailed) ,931 ,081 ,242 ,042 ,023 ,005 ,000 ,001 ,000
168
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(6)
Pearson
Correlation ,188 ,118 ,071 ,354** ,272* 1 ,521** ,232 ,231
,545*
*
Sig. (2-
tailed) ,118 ,332 ,562 ,003 ,023 ,000 ,053 ,055 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(7)
Pearson
Correlation ,270* ,283* ,221 ,517** ,330** ,521** 1 ,411** ,177
,670*
*
Sig. (2-
tailed) ,024 ,018 ,066 ,000 ,005 ,000 ,000 ,143 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(8)
Pearson
Correlation ,169 ,221 ,345** ,419** ,540** ,232 ,411** 1 ,669**
,743*
*
Sig. (2-
tailed) ,161 ,066 ,003 ,000 ,000 ,053 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
KLK
PD(9)
Pearson
Correlation ,464** ,211 ,239* ,418** ,390** ,231 ,177 ,669** 1
,704*
*
Sig. (2-
tailed) ,000 ,080 ,046 ,000 ,001 ,055 ,143 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
T.KL
KPD
Pearson
Correlation ,492** ,534** ,535** ,709** ,616** ,545** ,670** ,743** ,704** 1
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
169
HASIL UJI RELIABILITAS PEMAHAMAN SAP
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 70 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 70 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items N of Items
,930 ,934 10
170
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
PSAP(1) 3,80 ,714 70
PSAP(2) 3,96 ,624 70
PSAP(3) 3,74 ,674 70
PSAP(4) 3,81 ,687 70
PSAP(5) 3,83 ,613 70
PSAP(6) 3,49 ,864 70
PSAP(7) 3,79 ,720 70
PSAP(8) 3,33 ,944 70
PSAP(9) 3,64 ,743 70
PSAP(10) 3,27 ,931 70
Inter-Item Correlation Matrix
PSAP(
1)
PSAP(
2)
PSAP(
3)
PSAP(
4)
PSAP(
5)
PSAP(
6)
PSAP(
7)
PSAP(
8)
PSAP(
9)
PSAP(1
0)
PSAP(1
) 1,000 ,598 ,494 ,573 ,649 ,512 ,564 ,443 ,464 ,431
PSAP(2
) ,598 1,000 ,559 ,623 ,700 ,496 ,656 ,418 ,435 ,494
PSAP(3
) ,494 ,559 1,000 ,677 ,558 ,641 ,571 ,476 ,566 ,597
PSAP(4
) ,573 ,623 ,677 1,000 ,680 ,642 ,563 ,520 ,606 ,510
PSAP(5
) ,649 ,700 ,558 ,680 1,000 ,679 ,802 ,550 ,564 ,514
PSAP(6
) ,512 ,496 ,641 ,642 ,679 1,000 ,589 ,601 ,681 ,698
PSAP(7
) ,564 ,656 ,571 ,563 ,802 ,589 1,000 ,617 ,532 ,628
PSAP(8
) ,443 ,418 ,476 ,520 ,550 ,601 ,617 1,000 ,687 ,738
PSAP(9
) ,464 ,435 ,566 ,606 ,564 ,681 ,532 ,687 1,000 ,687
PSAP(1
0) ,431 ,494 ,597 ,510 ,514 ,698 ,628 ,738 ,687 1,000
171
Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Squared
Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
PSAP(1) 32,86 29,892 ,642 ,485 ,927
PSAP(2) 32,70 30,358 ,679 ,602 ,925
PSAP(3) 32,91 29,703 ,716 ,588 ,923
PSAP(4) 32,84 29,381 ,747 ,649 ,922
PSAP(5) 32,83 29,738 ,793 ,794 ,921
PSAP(6) 33,17 27,564 ,783 ,690 ,920
PSAP(7) 32,87 28,925 ,771 ,737 ,920
PSAP(8) 33,33 27,441 ,717 ,645 ,925
PSAP(9) 33,01 28,913 ,745 ,629 ,922
PSAP(10
) 33,39 27,197 ,757 ,720 ,922
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
36,66 35,417 5,951 10
172
HASIL UJI RELIABILITAS PEMANFAATAN SIA KEUANGAN
DAERAH
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items N of Items
,850 ,857 10
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 70 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 70 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
PSIAKD(1) 4,44 ,500 70
PSIAKD(2) 4,43 ,527 70
PSIAKD(3) 4,21 ,508 70
PSIAKD(4) 4,44 ,500 70
PSIAKD(5) 4,34 ,508 70
173
Inter-Item Correlation Matrix
PSIA
KD(1
)
PSIA
KD(2)
PSIA
KD(3)
PSIA
KD(4)
PSIA
KD(5)
PSIA
KD(6)
PSIA
KD(7)
PSIA
KD(8)
PSIA
KD(9)
PSIAK
D(10)
PSIA
KD(1) 1,000 ,589 ,420 ,421 ,421 ,035 ,232 ,369 ,512 ,237
PSIA
KD(2) ,589 1,000 ,519 ,369 ,364 ,223 ,283 ,389 ,503 ,448
PSIA
KD(3) ,420 ,519 1,000 ,363 ,498 ,289 ,440 ,258 ,493 ,259
PSIA
KD(4) ,421 ,369 ,363 1,000 ,478 ,211 ,352 ,445 ,512 ,291
PSIA
KD(5) ,421 ,364 ,498 ,478 1,000 ,428 ,329 ,346 ,627 ,201
PSIA
KD(6) ,035 ,223 ,289 ,211 ,428 1,000 ,496 ,191 ,215 ,461
PSIA
KD(7) ,232 ,283 ,440 ,352 ,329 ,496 1,000 ,330 ,539 ,423
PSIA
KD(8) ,369 ,389 ,258 ,445 ,346 ,191 ,330 1,000 ,403 ,257
PSIA
KD(9) ,512 ,503 ,493 ,512 ,627 ,215 ,539 ,403 1,000 ,374
PSIAKD(6) 4,40 ,493 70
PSIAKD(7) 4,10 ,486 70
PSIAKD(8) 4,07 ,767 70
PSIAKD(9) 4,30 ,492 70
PSIAKD(10) 4,34 ,535 70
174
PSIA
KD(10
)
,237 ,448 ,259 ,291 ,201 ,461 ,423 ,257 ,374 1,000
Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted
Scale
Variance if
Item
Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Squared
Multiple
Correlation
Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
PSIAKD(
1) 38,64 10,291 ,542 ,471 ,836
PSIAKD(
2) 38,66 9,939 ,622 ,540 ,829
PSIAKD(
3) 38,87 10,143 ,582 ,445 ,833
PSIAKD(
4) 38,64 10,175 ,582 ,382 ,833
PSIAKD(
5) 38,74 10,049 ,614 ,607 ,830
PSIAKD(
6) 38,69 10,711 ,411 ,519 ,847
Summary Item Statistics
Mean
Minimu
m
Maxim
um Range
Maximum /
Minimum Variance
N of
Items
Item Means 4,309 4,071 4,443 ,371 1,091 ,019 10
Item Variances ,289 ,236 ,589 ,353 2,493 ,011 10
Inter-Item
Correlations ,374 ,035 ,627 ,592 17,798 ,015 10
175
PSIAKD(
7) 38,99 10,275 ,568 ,527 ,834
PSIAKD(
8) 39,01 9,377 ,493 ,297 ,849
PSIAKD(
9) 38,79 9,852 ,709 ,650 ,823
PSIAKD(
10) 38,74 10,339 ,481 ,413 ,842
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
43,09 12,282 3,505 10
176
HASIL UJI RELIABILITAS SPI
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 70 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 70 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items N of Items
,948 ,949 20
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
SPI(1) 4,40 ,646 70
SPI(2) 4,06 ,740 70
SPI(3) 4,17 ,680 70
SPI(4) 3,90 ,871 70
SPI(5) 3,67 ,863 70
177
SPI(6) 3,84 ,828 70
SPI(7) 4,04 ,824 70
SPI(8) 3,70 ,906 70
SPI(9) 3,90 ,801 70
SPI(10) 4,30 ,645 70
SPI(11) 4,19 ,708 70
SPI(12) 4,06 ,720 70
SPI(13) 4,09 ,697 70
SPI(14) 3,90 ,801 70
SPI(15) 4,00 ,834 70
SPI(16) 3,77 ,871 70
SPI(17) 4,09 ,676 70
SPI(18) 4,34 ,611 70
SPI(19) 4,31 ,733 70
SPI(20) 4,23 ,618 70
178
Inter-Item Correlation Matrix
SPI(
1)
SPI(
2)
SPI(
3)
SPI(
4)
SPI(
5)
SPI(
6)
SPI(
7)
SPI(
8)
SPI(
9)
SPI(
10)
SPI(
11)
SPI(
12)
SPI(
13)
SPI(
14)
SPI(
15)
SPI(
16)
SPI(
17)
SPI(
18)
SPI(
19)
SPI(
20)
SPI
(1)
1,00
0 ,588 ,534 ,459 ,369 ,444 ,457 ,406 ,470 ,473 ,342 ,168 ,374 ,274 ,350 ,294 ,418 ,418 ,343 ,603
SPI
(2) ,588
1,00
0 ,498 ,459 ,393 ,252 ,424 ,480 ,474 ,571 ,616 ,483 ,525 ,499 ,540 ,493 ,570 ,533 ,394 ,542
SPI
(3) ,534 ,498
1,00
0 ,592 ,369 ,383 ,555 ,461 ,457 ,476 ,414 ,276 ,458 ,431 ,358 ,556 ,535 ,379 ,442 ,595
SPI
(4) ,459 ,459 ,592
1,00
0 ,476 ,440 ,531 ,531 ,463 ,235 ,313 ,287 ,421 ,422 ,399 ,562 ,458 ,392 ,481 ,420
SPI
(5) ,369 ,393 ,369 ,476
1,00
0 ,677 ,672 ,780 ,643 ,466 ,433 ,380 ,457 ,496 ,342 ,515 ,471 ,326 ,486 ,523
SPI
(6) ,444 ,252 ,383 ,440 ,677
1,00
0 ,626 ,632 ,632 ,307 ,372 ,283 ,376 ,304 ,315 ,492 ,543 ,309 ,465 ,525
SPI
(7) ,457 ,424 ,555 ,531 ,672 ,626
1,00
0 ,599 ,467 ,466 ,557 ,264 ,397 ,445 ,295 ,519 ,540 ,546 ,625 ,550
179
SPI
(8) ,406 ,480 ,461 ,531 ,780 ,632 ,599
1,00
0 ,676 ,478 ,472 ,604 ,500 ,497 ,364 ,536 ,563 ,450 ,471 ,590
SPI
(9) ,470 ,474 ,457 ,463 ,643 ,632 ,467 ,676
1,00
0 ,480 ,442 ,437 ,483 ,458 ,369 ,548 ,498 ,456 ,523 ,603
SPI
(10)
,473 ,571 ,476 ,235 ,466 ,307 ,466 ,478 ,480 1,00
0 ,638 ,431 ,490 ,480 ,404 ,459 ,539 ,471 ,319
,626
SPI
(11) ,342 ,616 ,414 ,313 ,433 ,372 ,557 ,472 ,442 ,638
1,00
0 ,462 ,496 ,570 ,564 ,563 ,572 ,655 ,612
,630
SPI
(12) ,168 ,483 ,276 ,287 ,380 ,283 ,264 ,604 ,437 ,431 ,462
1,00
0 ,337 ,437 ,265 ,414 ,526 ,350 ,322 ,394
SPI
(13) ,374 ,525 ,458 ,421 ,457 ,376 ,397 ,500 ,483 ,490 ,496 ,337
1,00
0 ,561 ,599 ,654 ,446 ,441 ,372 ,526
SPI
(14) ,274 ,499 ,431 ,422 ,496 ,304 ,445 ,497 ,458 ,480 ,570 ,437 ,561
1,00
0 ,629 ,673 ,525 ,485 ,523 ,457
180
SPI
(15) ,350 ,540 ,358 ,399 ,342 ,315 ,295 ,364 ,369 ,404 ,564 ,265 ,599 ,629
1,00
0 ,678 ,566 ,540 ,450 ,478
SPI
(16) ,294 ,493 ,556 ,562 ,515 ,492 ,519 ,536 ,548 ,459 ,563 ,414 ,654 ,673 ,678
1,00
0 ,551 ,531 ,523 ,556
SPI
(17) ,418 ,570 ,535 ,458 ,471 ,543 ,540 ,563 ,498 ,539 ,572 ,526 ,446 ,525 ,566 ,551
1,00
0 ,560 ,647 ,716
SPI
(18) ,418 ,533 ,379 ,392 ,326 ,309 ,546 ,450 ,456 ,471 ,655 ,350 ,441 ,485 ,540 ,531 ,560
1,00
0 ,791 ,634
SPI
(19) ,343 ,394 ,442 ,481 ,486 ,465 ,625 ,471 ,523 ,319 ,612 ,322 ,372 ,523 ,450 ,523 ,647 ,791
1,00
0 ,607
SPI
(20) ,603 ,542 ,595 ,420 ,523 ,525 ,550 ,590 ,603 ,626 ,630 ,394 ,526 ,457 ,478 ,556 ,716 ,634 ,607
1,00
0
181
HASIL UJI RELIABILITAS KUALITAS LKPD
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 70 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 70 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized
Items N of Items
,788 ,799 9
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
KLKPD(1) 3,84 ,828 70
KLKPD(2) 4,16 ,651 70
KLKPD(3) 4,31 ,526 70
KLKPD(4) 4,29 ,617 70
182
KLKPD(5) 3,67 1,018 70
KLKPD(6) 4,19 ,748 70
KLKPD(7) 4,23 ,745 70
KLKPD(8) 4,17 ,816 70
KLKPD(9) 4,06 ,778 70
183
Inter-Item Correlation Matrix
KLKPD(1
)
KLKPD(2
)
KLKPD(3
)
KLKPD(4
)
KLKPD(5
)
KLKPD(6
)
KLKPD(7
)
KLKPD(8
)
KLKPD(9
)
KLKPD(1
) 1,000 ,127 ,148 ,373 -,011 ,188 ,270 ,169 ,464
KLKPD(2
) ,127 1,000 ,742 ,355 ,210 ,118 ,283 ,221 ,211
KLKPD(3
) ,148 ,742 1,000 ,434 ,142 ,071 ,221 ,345 ,239
KLKPD(4
) ,373 ,355 ,434 1,000 ,244 ,354 ,517 ,419 ,418
KLKPD(5
) -,011 ,210 ,142 ,244 1,000 ,272 ,330 ,540 ,390
KLKPD(6
) ,188 ,118 ,071 ,354 ,272 1,000 ,521 ,232 ,231
KLKPD(7
) ,270 ,283 ,221 ,517 ,330 ,521 1,000 ,411 ,177
KLKPD(8
) ,169 ,221 ,345 ,419 ,540 ,232 ,411 1,000 ,669
184
KLKPD(9
) ,464 ,211 ,239 ,418 ,390 ,231 ,177 ,669 1,000
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple
Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
KLKPD(1) 33,07 14,618 ,320 ,389 ,791
KLKPD(2) 32,76 14,853 ,408 ,602 ,776
KLKPD(3) 32,60 15,258 ,436 ,638 ,775
KLKPD(4) 32,63 14,063 ,623 ,465 ,752
KLKPD(5) 33,24 13,143 ,427 ,374 ,782
KLKPD(6) 32,73 14,490 ,400 ,321 ,778
KLKPD(7) 32,69 13,726 ,551 ,550 ,757
185
KLKPD(8) 32,74 12,947 ,632 ,667 ,744
KLKPD(9) 32,86 13,371 ,589 ,658 ,751
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
36,91 17,326 4,162 9
HASIL UJI ASUMSI KLASIK
1. HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 16,297 6,558 2,485 ,015
186
Coefficient Correlationsa
Model T.SPI T.PSIAKD T.PSAP
1 Correlations T.SPI 1,000 -,083 -,111
T.PSIAKD -,083 1,000 -,106
T.PSAP -,111 -,106 1,000
Covariances T.SPI ,002 ,000 ,000
T.PSIAKD ,000 ,017 -,001
T.PSAP ,000 -,001 ,006
a. Dependent Variable: T.KLKPD
T.PSAP ,076 ,077 ,109 ,986 ,328 ,974 1,026
T.PSIAKD ,109 ,131 ,092 ,833 ,408 ,980 1,021
T.SPI ,162 ,043 ,420 3,815 ,000 ,979 1,022
d. Dependent Variable: T.KLKPD
187
1. HASIL UJI NORMALITAS
188
2. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual
N 70
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 3,68233380
Most Extreme Differences Absolute ,060
Positive ,048
Negative -,060
Test Statistic ,060
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
189
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -2,041 4,047 -,504 ,616
T.PSAP ,037 ,048 ,096 ,781 ,437
T.PSIAKD ,083 ,081 ,125 1,023 ,310
T.SPI ,000 ,026 -,002 -,012 ,990
a. Dependent Variable: RES_2
HASIL UJI REGRESI BERGANDA
Variables Entered/Removeda
Model Variables Entered Variables Removed Method
1 T.SPI, T.PSIAKD,
T.PSAPb . Enter
a. Dependent Variable: T.KLKPD
b. All requested variables entered.
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,466a ,217 ,182 3,765
a. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP
b. Dependent Variable: T.KLKPD
190
ANOVAa
Model
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
1 Regression 259,875 3 86,625 6,111 ,001b
Residual 935,611 66 14,176
Total 1195,486 69
a. Dependent Variable: T.KLKPD
b. Predictors: (Constant), T.SPI, T.PSIAKD, T.PSAP
Recommended