View
228
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PENGARUH PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2)
DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PUTUSAN HAKIM
PENULISAN HUKUM
Oleh :
RAHIM BIN LASUPU
09400057
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2013
PENGARUH PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2)
DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PUTUSAN HAKIM
Oleh :
RAHIM BIN LASUPU
09400057
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2013
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
PENGARUH PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2) DAN
PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM
Disusun dan diajukan oleh :
Rahim Bin Lasupu
Nim : 09400057
Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan
Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal : 04 Mei 2013
LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
PERUMUSAN SANKSI DALAM PASAL 2 AYAT (1), (2) DAN 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP PUTUSAN HAKIM
Disusun dan diajukan oleh :
Rahim Bin Lasupu
NIM : 09400057
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal : 04 Mei 2013
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Rahim Bin Lasupu
NIM : 09400057
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul :
Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) Dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap
Putusan Hakim
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan
Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang
lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis
dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar
pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat
dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir
Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG
TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang
merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Ungkapan Pribadi :
Ketika jasad kita telah terkubur,
Kita mampu tetap kekal, bila semasa hidup kita sadar
Dan mau untuk menciptakan sebuah sejarah
Hukum tanpa keadilan adalah mala petaka untuk masyarakat, karena
itu Hukum dan Keadilan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,
Untuk Menciptakan Masyarakat Madani
Barang siapa yang menginkan kesuksesan di dunia haruslah dengan ilmu
Barang siapa yang menginginan kenikmatan akhirat haruslah dengan ilmu
Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya haruslah dengan ilmu
(H.R Bukhori dan Muslim)
Motto :
Bekerja Tanpa Intervensi, Berkarya Penuh Inovasi
Tegakkanlah Hukum dan Keadilan Hingga Sangkakala Menggema
KATA PENGANTAR
Hamdan Wasyukron Lillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir Penulisan Hukum
yang berjudul Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Presfektif
Unsur Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Hakim, bisa selesai
tepat pada waktunya sebagai syarat untuk menerima gelar sarjana di Fakultas
Hukum Univesritas Muhammadiyah Malang.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bisa diselesaikan
atas bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan materil maupun non materil.
Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang
meluangkan waktunya untuk mendoakan, membimbing, dan membantu penulis
dalam menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini, yaitu :
1. Ayahanda H. Supu dan Ibunda Hj. Nalang yang senantiasa
memberikan perhatian yang tulus, dukungan serta doanya dalam
menempuh pendidikan di kota Malang.
2. Dr. Muhadjir Effendy, MAP selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang
3. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Malang sekaligus pembimbing II yang
senangtiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam
menyempurnakan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini.
4. Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Pembimbing I yang senangtiasa
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam
menyempurnakan Tugas Akhir Penulisan Hukum ini.
5. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Pembina Badan
Ekseutif Mahasiswa Fakultas Hukum Masa Abdi 2011-2012
8. Komariah, SH., M.Si., MH selaku dosen wali kelas B yang senantiasa
meluangkan waktunya untuk membimbing dan membina kami.
9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
yang senantiasa mengajar, mendidik, dan membina kami untuk
menjadi mahasiswa hukum yang profesional, humanis, dan relegius.
10. Karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang yang selalu membantu kami dalam
administrasi akademik.
11. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang masa abdi 2011-2012.
12. Pengurus dan Anggota Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan
dan Keilsaman Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang (LSO PUKASH UMM).
13. Teman-teman IKAMI SULSEL Cab Malang yang senantiasa dalam
kebersamaan di perantauan.
14. Adinda Raudatul Jannah Musa, yang selalu memberikan semangat dan
motifasi kepada penulis untuk terus maju.
15. Sahabat serta teman seperjuanganku, Muhammad Ibrahim Salim., SH.,
Septi Sabrina, SH., Ika Wahyuni Sherliyana, SH., Taufiq Utomo,
Puput, Gilang, Rizal, Wawan, Dewi, Yohana dan semuanya yang saya
tidak bisa sebutkan satu persatu namun selalu ada di hati.
16. Semua pihak yang terkait yang telah memberikan masukan dan saran
dalam penulisan Tugas Akhir ini.
Dan penelitian ini telah dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh dan
dibimbing oleh dosen yang berkompeten sehingga layak untuk diujikan sebagai
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Namun penulis tetap
mengharapkan masukan dan saran dari pembaca demi pengembangan penulisan
hukum ini. Semoga penelitian manfaat bagi kita semua, bangsa dan negara serta
agama. Dan semoga Allah selalu memberkati kita semua dalam segala aktifitas
kita. Amin
Malang, 26 April 2013
Penulis
DAFTAR ISI
Lembar Cover/Sampul Dalam ...................................................................... i
Lembar Pengesahan ...................................................................................... ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ............................. iv
Ungkapan Pribadi/Motto ............................................................................... v
Abstraksi ....................................................................................................... vi
Abstract ......................................................................................................... vii
Kata Pengantar ........................................................................................... viii
Daftar Isi .................................................................................................... xi
Daftar Tabel ................................................................................................ xiii
Daftar Lampiran ............................................................................................ xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 11
C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 12
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .................................................... 12
E. Metode Penelitian ............................................................................. 14
F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 19
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perumusan Sanksi ....................................... 20
B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi 27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi ............................... 38
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim ............................................ 55
BAB III PEMBAHASAN
66
108
.......................................................................................................................
B. Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Yang Tidak Terdapat Unsur Penyalagunaan Kewenangan Terhadap
Putusan Hakim ................................................................... .................
A. Pengaruh Perumusan Sanksi Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terdapat Unsur
Penyalagunaan Kewenangan Terhadap Putusan Hakim .... .................
A. Putusan Pengadilan Yang Menggunakan Dakwaan Pasal 2 Ayat (1),
(2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi .................................................................. .................
133
BAB IV PENUTUP
Kesimpilan ........................................................................................ 148
Saran ................................................................................................. 152
Daftar Pustaka ................................................................................... 158
Index ................................................................................................. 161
Lampiran
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar Vonis Bebas/Lepas di Pengadilan Tipikor .......................... 3
Tabel 2. Vonis/Putusan Pengadilan Tipikor ................................................. 3
Tabel 7. Daftar Putusan Bebas Dan lepas .....................................................
Tabel 8. Daftar Putusan 1 s/d 4 Tahun Penjara .............................................
Tabel 9. Daftar Putusan 5 s/d 11 Tahun Penjara ...........................................
Tabel 10. Perumusan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
31 Tahunn 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .............................
Tabel 11.Perumusan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahunn
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...........................................
Tabel 3. Sistem Pemidanaan Dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) dan Pasal 3
Undang Undang Nomor 31 Tahun 199 Jo Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .... 24
Tabel 4. Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Terdakwa Tidak Melanggar
Pasal 2 Ayat (1), (2) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ............................................... 67
Tabel 5. Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Terdakwa Melanggar Pasal
Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi .................................................................................
Tabel 6. Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Terdakwa Melanggar Pasal
Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi .....................................................................
68
69
103
0
70
82
70
120
0
70
140
0
70
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adami Chazawi. 2003. Hukum Pidana Materil dan Formul Korupsi di Indonesia.
Malang. Bayumedia Publishing
Andi Hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
2008. Asas-Asas Hukum Pidana Revisi 2008. Jakarta. Rineka Cipta.
Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi Kedua.
Jakarta. Sinar Grafika.
H.M Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib. 2006. Sanksi Pidana dan
Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Simbur
Cahaya No 31 Tahun XI. Fakultas Hukum UNSRI
Jam Remellink. 2003. Hukum Pidana. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
J.C.T Simorangkir, dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta . Sinar Grafika.
Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana Presfektif ,Teoritis, dan
Praktis. Bandung. PT Alumni.
Martokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta. Liberty.
1999.
Muhammad Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,
Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai
Suatu Bentuk Pemidanaan. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
Muladi Dan Bardawi Arief. 2005. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung.
Alumni.
M. Sholehuddin. 2003. Sisitem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada.
P.A.T Lamintang . 1984. Hukum Panitensier Indonesia. Bandung. Armico.
Peter Mahmud Marzuki. 2010, Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada
Media Group.
R. Tresna. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya . Pustaka Tinta Mas.
Usfa A. Fuad dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang. UMM Press.
Jurnal
Liza Erwina. 2008. Penemuan Hukum Oleh Hakim (Recht Vinding). Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Sunatera Utara. Vol VIII. Sumatera Selatan
Muhammad Fauzan, Djumadi, dan Riris Ardhanariswari. 2008. Perumusan
Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol VIII FH UNSOED
Purwokerto.
Website
Arti kata.com http://www.artikata.com/arti-349017-sanksi.html diakses pada
tanggal 27 januari 2013 pukul 23.20 wib
Berita KoruptorIndonesia(dot)kom. DPR Peringkat Pertama Korupsi di
Indonesai.http://www.koruptorindonesia.com/archives/3410.diposting pada
hari Sabtu, 26 Februari 2011 di akses pada tanggal 05 Januari 2013 Pukul
01.00 wib
Law File http://lawfile.blogspot.com/2011/07/macam-macam-putusan-
pengadilan.html di akses pada tanggal 29 januari 2012 pukul 21.20 wib
Transparency Intenational Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi Tanggapi
IPK Indonesia di Asean. http:
//www.ti.or.id/index.php/news/2012/12/19/kpk-tanggapi-indeks-korupsi-
indonesia-di-asean diposting Rabu, 19 Desember 2012 10:50:26 diakses
pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 01.35 wib
Wikipwdia. Definisi Korupsi. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi diposting
Maret 2010 diakses pada tanggal 05 januari 2013 pukul 02.20 wib
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Lain-Lain
Febri Diansyah (et.al.,). 2012 Laporan Eksiminasi Publik 20 Kasus Tindak Pidana
Korupsi. Jakarta. ICW
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi “Buku Saku
untuk Memahami TindakPidana Korupsi”. Jakarta. Komisi Pemberantasan
Korupsi.
2010. Fahami Dulu Baru Lawan ! (Buku Saku untuk Memahami
TindakPidana Korupsi). Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi
2012. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi
Recommended