Pengelolaan DIPA BUN Pada Kanwil Perbendaharaan DIPA BUN... · Dasar Hukum PMK Nomor...

PENGELOLAAN DIPA BUN

PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

JAKARTA, 25 OKTOBER 2018

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

REALISASI PENYERAPAN DIPA BUN TAHUN 2014-2018SUMBER DATA : (MONEV PA)

80,19%

72,51%

92,17% 92,21%

53,42%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

Pagu Realisasi % Realisasi

Merupakan total pagu dan realisasi dari BUN

BA 999.01, BA 999.02, BA 999.03, BA

999.04, BA 999.05, BA 999.07, BA 999.08

dan BA 999.99

Realisasi tahun 2018 dengan data s.d 18

Oktober 2018

Milyar

Rupiahdalam milyar rupiah

Tahun Pagu Realisasi % Realisasi

2014 1.496.413 1.200.007 80,19%

2015 1.477.716 1.071.429 72,51%

2016 1.729.856 1.594.456 92,17%

2017 1.279.623 1.179.948 92,21%

2018 1.742.991 931.072 53,42%

REALISASI PENYERAPAN DIPA BUN TAHUN 2018 (S.D 18-10-2018)

SUMBER DATA : (MONEV PA)

26,43%

6,89%

0,00%

0,00%

78,03%69,30%

23,37%

91,03%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

999-01 999-02 999-03 999-04 999-05 999-07 999-08 999-99

Pagu Realisasi % Realisasi

Kode BA Pagu Realisasi % Realisasi

999-01 762.564 201.534 26,43%

999-02 1.368 94 6,89%

999-03 25.548 - 0,00%

999-04 13.376 - 0,00%

999-05 643.726 502.319 78,03%

999-07 181.459 125.753 69,30%

999-08 4.824 1.127 23,37%

999-99 110.125 100.244 91,03%

REVISI DIPA BUN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KANWIL

DITJEN PERBENDAHARAAN

Dasar Hukum

PMK Nomor 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018

PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Revisi

Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun

Anggaran 2018

REVISI DIPA BUN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KANWIL

DITJEN PERBENDAHARAAN

Pagu Anggaran Berubah

Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri

dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri

Penambahan dan/atau pengurangan hibah langsung

Pagu Anggaran Tetap

Pergeseran anggaran antarkeluaran (output) dalam 1 (satu) kegiatan atau antarkegiatan

sepanjang besaran anggaran yang digeser kurang dari atau sama dengan 10% dari total

pagu DIPA awal keluaran (output) yang direvisi dan tidak mengurangi volume keluaran

(output) yang direvisi

REVISI DIPA BUN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KANWIL

DITJEN PERBENDAHARAAN

Revisi Administrasi

1. Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang

sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja;

2. Ralat kode KPPN sepanjang DIPA belum direalisasikan;

3. Ralat kode lokasi satker dan/atau lokasi KPPN;

4. Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA;

5. Ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk penerusan

pinjaman;

6. Ralat cara penarikan SBSN;

7. Ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN;

8. Ralat karena kesalahan aplikasi;

9. Pencantuman/perubahan catatan hal. IVB DIPA berkaitan dengan tunggakan TA 2017;

10. Perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum direalisasikan;

11. Perubahan Pejabat Perbendaharaan.

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

10 INDIKATOR PENGUKURAN

I N D E K S K I N E R J A

P E L A K S A N A A N A N G G A R A N

11 12

PAGUMINUS

DISPENSASISPM

besarnyaminus pagu belanja

Jumlah dispensasi SPM yang diterbitkan(baik SPM benar danSPM yang salah/ retur)

IKPA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU

MINYAK DAN GAS BUMI (999975)

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN

PERBENDAHARAAN

KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan

melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);

2. Arsip data komputer RKA-KL DIPA revisi;

3. Dokumen pendukung terkait persetujuan unit eselon 1 berupa pergeseran anggaran

anggaran antarkeluaran antarkegiatan;

4. Dokumen pendukung lainnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran 1 hari kerja terhitung

sejak dokumen revisi anggaran diterima dengan lengkap dan benar

ALUR LAYANAN REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN

PERBENDAHARAAN

Petugas satker menyiapkandokumen usulan revisi

beserta data pendukung

Petugas satkermenyampaikan dokumen

usulan revisi kepadapetugas FO Kanwil DJPB

Petugas FO Kanwil DJPB memberikan tanda terimaapabila dokumen usulan

lengkap dan benar

Front Office

Middle Office

Petugas Middle office memeriksa dokumen

usulan revisi dari petugasFO

Dibuatkan suratpengesahan revisi untukditandatangani Kepala

Kanwil DJPB

Proses CW SPAN danterbit DIPA serta ADK di RKA K/L online satker ybs

BATAS AKHIR REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN

PERBENDAHARAAN

Batas akhir revisi anggaran regular pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah tanggal 30

November 2018

Batas akhir revisi anggaran dalam rangka pengesahan anggaran

belanja yang dibiayai dari hibah langsung adalah 28 Desember

2018