View
229
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TA 2017
2
PELAKSANAAN PENYALURAN
1. Penyaluran melalui KPPN dilaksanakan berdasarkan PMK nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Penyaluran DAK Fisik Triwulan I dan Dana Desa Tahap I TA 2017 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Ditjen Perimbangan Keuangan (Dit. Dana Perimbangan dan Dit. Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan) yang ditindaklanjuti Direktur PA selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk disampaikan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Penyaluran DAK Fisik Triwulan II, III. IV dan Dana Desa Tahap II 2017 dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output yang dilaporkan dan di-input oleh Pemda melalui Aplikasi berbasis web (OMSPAN)
4. Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari PPK BUN dan PPSPM BUN melalui aplikasi SAKTI.
5. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah (pencairan dana dari RKUN ke RKUD).
3
Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia
PAPUA
7 KPPN
SUMUT
11 KPPN
ACEH
7 KPPN
RIAU
3 KPPN
SUMBAR
6 KPPN
JAMBI
5 KPPN
BABEL
2 KPPN
SUMSEL
5 KPPN
BENGKULU
4 KPPN
LAMPUNG
4 KPPN
BANTEN
3 KPPN DKI JKT
10
KPPN
JABAR
12
KPPN
DIY
3 KPPN
JATENG
15 KPPN
JATIM
15
KPPN BALI
3 KPPN
KEPRI
2 KPPN
KALBAR
6 KPPN
KALTENG
4 KPPN
KALSEL
5 KPPN
KALTIM
5 KPPN
PAPUA
BARAT
3 KPPN
MALUKU
4 KPPN
MALUKU
UTARA
2 KPPN
SULBAR
2 KPPN SULSEL
9 KPPN
SULTENG
4 KPPN
SULTRA
4 KPPN
GORONTALO
2 KPPN
SULUT
4 KPPN
NTT
6 KPPN
NTB
4 KPPN
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN
Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan
Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah
Pemerintah telah berkomitmen secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Saat ini alokasi anggaran TKDD di APBN 2017 telah melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia
4
5
6
7
KANWIL DJPB KPA Penyalur
Dok. Persyaratan Penyaluran
• Lap. Real. Penyaluran dari RKUD,
• Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Fisik
• Capaian keluaran (Output)
• Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran;
• Permasalahan yang dihadapi
OM
SPAN
softcopy
Persiapan Pemantauan dan evaluasi
ILUSTRASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA
(hardcopy) • Rencana Kegiatan • SKPRTD; SKPRDD • Rekomendasi
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi
Pelaporan Pemantauan dan evaluasi
• Laporan Pemantauan dibuat Triwulanan, Disampaikan ke Kanwil DJPB paling lambat 5(lima) hari kerja setelah Triwulan berakhir
Tim Pemantauan
Koordinator KPA
Laporan KPA
Persiapan Pemantauan dan evaluasi
• Melaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
• Menerima Laporan dan melakukan Analisis Laporan KPA Penyalur
• Menyusun Laporan
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi
• ketepatan waktu dan jumlah penyaluran • penyerapan/realisasi, dan • capaian keluaran (output). • Analisa Laporan KPA • sinkronisasi pengelolaan anggaran pusat,
daerah, dan desa.
Pelaporan Pemantauan dan evaluasi
Laporan KPA
• Laporan Pemantauan dan Evaluasi dibuat Semesteran, Disampaikan kepada Koordinator KPA secara Semesteran paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah Semester berakhir
Laporan Kanwil
Persiapan Pemantauan dan evaluasi
Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi
Pelaporan Pemantauan dan evaluasi
Tim Pemantauan
• Melaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Secara Nasional
• Menerima Laporan dan melakukan Evaluasi Laporan Kanwil
• Menyusun Laporan
Menganalisa dan membadingkan dana OMSPAN dengan Data KPA Penyalur
OM
SPAN
Menganalisa dan membadingkan dana OMSPAN dengan Data Kanwil
OM
SPAN
• Analisa Laporan Kanwil • penyerapan/realisasi, dan • capaian keluaran (output). • Membuat rekomendasi • sinkronisasi pengelolaan anggaran pusat,
daerah, dan desa.
8
9
• Laporan Pemantauan dan Evaluasi dibuat Semesteran, Disampaikan kepada PPA BUN secara Semesteran Laporan
Pemantauan
DAK FISIK
• Pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
• Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
• Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa;
• Sisa Dana Desa di RKUD; • Pencapaian output Dana
Desa; • Outcome dari kegiatan
yang dilakukan;
Dana Desa
8
Pihak yang melakukan pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, meliputi: 1. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; 2. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
9
MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA
Pihak yang dilakukan pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, antara lain: 1. Pemerintah Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 2. Desa; dan 3. Satker Kementerian/ Lembaga (K/L).
Sumber Data Data pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berupa: 1. Data Sekunder:
Perpres APBN, data dari aplikasi OMSPAN, data dari aplikasi MON SAKTI, data dari SIMTRADA, Peraturan Daerah, Perkada, Perdes, Data BPS, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Kajian Fiskal Regional, Pelaporan Pemerintah Daerah secara berkala,Hasil pemantauan dan evaluasi periode sebelumnya, dan/atau Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa hasil audit, publikasi, buku, dan karya ilmiah lainnya; dan/atau
2. Data Primer: Kuisioner, Wawancara, Forum Group Discussion, Hasil pertemuan dengan instansi terkait, Seminar, Rakor, Kunjungan Lapangan.
Metodologi Pemantauan dan Evaluasi: 1. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa: dapat menggunakan Analisa
Deskriptif dan Analisis Vertikal 2. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Analisa Komparatif, analisis
spasial, dan analisis Horizontal. 3. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa: memberikan
rekomendasi tindak lanjut dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Direktorat Pelaksanaan Anggaran Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
10
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
Dana Transfer
PNPM
KUR/UMi CSR
Program
Kementerian
Teknis
Sinergy Program
Direktorat Pelaksanaan Anggaran Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 11
Terima Kasih
Recommended