View
244
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SUB BAG PENGEMBANGAN PEGAWAIBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PENYULUHAN PENGELOLA BIDANG KEPEGAWAIAN
Cipayung, 30 September 2013
7 (TUJUH) PILAR KEBIJAKAN :
1. Peningkatan Kelangsungan / Kemampuan Usaha dan Daya Saing Perhubungan Laut Nasional
2. Peningkatan Keselamatan dan Kualitas Pelayanan Perhubungan Laut Nasional
3. Penataan Keselamatan dan Kualitas Pelayanan Perhubungan Laut Nasional
4. Pemanfaatan Teknologi, Energi dan Pengelolaan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut Nasional
5. Peningkatan Kemampuan SDM dan Manajemen Dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut Nasional
6. Peningkatan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan Perhubungan Laut Nasional
7. Pengembangan Prasarana, Sarana dan Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional
KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUTKEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT
MEMBANGUN KOMPETENSI SDMMEMBANGUN KOMPETENSI SDM
MOTIVASI
DAN
INOVASI
SDM,
Kreatif, Inovatif &
Produktif
Membangun kepercayaan karyawan / anggota organisasi
Memberi kebebasan dalam mengambil resiko
Mendorong dan memberi tanggung jawab
Menyediakan informasi yang terbuka dan cukup
Memberikan penyuluhan tentang pentingnya keterlibatan dalam organisasi
Menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi dan memberi tantangan
SEKRETARIAT DIREKTORAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN KEPEGAWAIANDAN UMUM
MELAKSANAKAN PEMBERIAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF KEPADA SELURUH SATUANORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN LAUT
SUB BAGIAN MUTASI SUB BAGIAN TATA USAHA
MELAKSANAKAN URUSAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
BAGIAN KEPEGAWAIANDAN UMUM
URUSAN PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
STRUKTUR ORGANISASI SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
URUSAN PENYESUAIAN
IJAZAH DAN
UJIAN DINAS
SUB BAG PENGEMBANGANPEGAWAI
URUSANFORMASI
DAN ANALISA JABATAN
URUSANPENELUSURAN
POTENSI
URUSANSISTEM
INSFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN
TUGAS POKOK SUB BAGIAN PENGEMBANGAN TUGAS POKOK SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI :PEGAWAI :
MELAKUKAN PERENCANAAN, MELAKUKAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN PEGAWAIPENGEMBANGAN PEGAWAI
DAN PENGELOLAAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA KEPEGAWAIANBASIS DATA KEPEGAWAIAN
SERTA PENYUSUNAN RENCANA SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PENDIDIKAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAIDAN PELATIHAN PEGAWAI
URUSAN URUSAN UJIAN DINAS & PENYESUAIAN UJIAN DINAS & PENYESUAIAN IJAZAHIJAZAH
UJIAN DINAS
PENYESUAIAN IJAZAH
KM. 216/KP.501/Phb-82
KM.12 TAHUN 1997 KM.16 TAHUN 1999
Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS
PP.99 Tahun 1999
PP. 12 Tahun 2002
UU NO.8 Thn.1974
UU NO.43 Thn.1999
KUALIFIKASI PANGKAT DAN GOLONGAN
UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH
PNS SEBELUM
UD TK.I DAN PI TK. SARMUD DAN SARJANA
PNS SETELAH
UD TK.I DAN PI TK. SARMUD DAN SARJANA
NO.NO. PANGKATPANGKAT GOLGOL MK(+)MK(+)
I.I. UJIAN DINAS TK.IUJIAN DINAS TK.I
Pengatur Tk.IPengatur Tk.I II/dII/d --
II.II. PI. TK. SLTAPI. TK. SLTA
JuruJuru I/cI/c 2 Thn2 Thn
III.III. PI TK. D.IIIPI TK. D.III
Pengatur Muda Pengatur Muda II/aII/a 2 Thn2 Thn
IV.IV. PI. TK. S.1PI. TK. S.1
Pengatur Muda Tk.iPengatur Muda Tk.i II/bII/b 2 Thn2 Thn
V.V. PI. Tk. S.2PI. Tk. S.2
Penata Muda Penata Muda III/aIII/a 2 Thn2 Thn
PANGKAT.PANGKAT. GOLGOL P.PCKP.PCK KET.KET.
UJIAN DINAS TK.IUJIAN DINAS TK.I
Penata MudaPenata Muda III/aIII/a III/bIII/b
PI. TK. SLTAPI. TK. SLTA
Pengatur MudaPengatur Muda II/aII/a II/cII/c
PI TK. D.IIIPI TK. D.III
Pengatur Pengatur II/cII/c III/cIII/c
PI. TK. S.1PI. TK. S.1
Penata MudaPenata Muda III/aIII/a III/dIII/d
PI. Tk. S.2PI. Tk. S.2
Penata Muda Tk.IPenata Muda Tk.I III/bIII/b IV/aIV/a
PENYESUAIAN IJAZAH :
Suatu Kenaikan Pangkat/Golongan bagi seorang PNS yang karena mengikuti suatu pendidikan, kemudian memperoleh ijazah lebih tinggi dari ijazah yang telah dimiliki semula,
sedangkan ijazah yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menerapkan Golongan Ruang Gaji dalam pengangkatan yang lebih tinggi.
MAKSUD DAN TUJUAN :
Dalam rangka penggunaan pegawai, khususnya di dalam hal Kenaikan Pangkat berdasarkan ijazah lebih tinggi yang dimiliki, maka perlu diselenggarakannya Test
Penyesuian Ijazah sebagai sarana mengukur kemampuan dan keberhasilan PNS untuk pertimbangan bagi pemberian Kenaikan Golongan dan Pangkat ke Tingkat yang lebih tinggi
dari pangkat semula.
UJIAN DINAS TK.I :
Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir Pengatur Tk.I (II/d) dengan masa kerja 2 (dua) Tahun yang akan diangkat
golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula atau menjadi Penata Muda (III/a)
PNS Tidak Sedang Dalam Keadaan :
1.1. Diberhentikan sementaraDiberhentikan sementara2.2. Menerima uang tungguMenerima uang tunggu3.3. Cuti di luar tanggungan NegaraCuti di luar tanggungan Negara
PENYESUAIAN IJAZAH TK. SARJANA DAN PASCA SARJANA :PENYESUAIAN IJAZAH TK. SARJANA DAN PASCA SARJANA :
Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir Golongan/Ruang terakhir Pengatur Muda Tk.IPengatur Muda Tk.I (II/b) dengan masa kerja 2 (dua) (II/b) dengan masa kerja 2 (dua)
TahunTahun yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula atau menjadi atau menjadi Penata Muda (III/a)Penata Muda (III/a)
PENYESUAIAN IJAZAH TK. S.1
Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki Minimal Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir Golongan/Ruang terakhir Penata Muda (III/a) dengan masa kerja 2 (dua) TahunPenata Muda (III/a) dengan masa kerja 2 (dua) Tahun
yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula yang akan diangkat golongan dan pangkatnya lebih tinggi dari yang semula atau menjadi atau menjadi Penata Muda Tk.I (III/b)Penata Muda Tk.I (III/b)
PENYESUAIAN IJAZAH TK. S.2
Kewenangan pelaksanaan PI S.1 dan S.2 Selaku Pelaksana adalah Biro Kepegawaian dan Organisasi DEPHUB melalui Kantor Pusat DITJEN HUBLA untuk proses seleksi
usulan Administrasi Peserta
PERSYARATAN ADM. PI TK. SARJANA (S.1)PERSYARATAN ADM. PI TK. SARJANA (S.1) : :
SURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. SARJANA DI TTD KEPALA KANTORSURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. SARJANA DI TTD KEPALA KANTOR FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL PENGATUR MUDA TK.I (II/B) 2 (DUA) PENGATUR MUDA TK.I (II/B) 2 (DUA)
TAHUNTAHUN DILEGALISIR DILEGALISIR FC.IJAZAH YANG DI LEGALISIR FC.IJAZAH YANG DI LEGALISIR DP.3 TERAKHIR DENGAN SEMUA UNSUR PENILAIAN BAIKDP.3 TERAKHIR DENGAN SEMUA UNSUR PENILAIAN BAIK FIPI (FORM ISIN PENYESUAIAN IJAZAH), DITTD OLEH PJBT ESELON IIFIPI (FORM ISIN PENYESUAIAN IJAZAH), DITTD OLEH PJBT ESELON II SURAT IJIN BELAJAR (SIB) DI TTD OLEH SETDITJEN HUBLASURAT IJIN BELAJAR (SIB) DI TTD OLEH SETDITJEN HUBLA PAS PHOTO UKR 3 X 4 CM SEBANYAK 4 LBR DGN PDH DAN BACKGROUND MERAHPAS PHOTO UKR 3 X 4 CM SEBANYAK 4 LBR DGN PDH DAN BACKGROUND MERAH MAKALAH DGN JUDUL SESUAI TEMA YG DITENTUKAN DAN BERKORELASI DENGAN MAKALAH DGN JUDUL SESUAI TEMA YG DITENTUKAN DAN BERKORELASI DENGAN
BIDANG KERJA SERTA DI SETUJUI KEPALA KANTOR BIDANG KERJA SERTA DI SETUJUI KEPALA KANTOR
PERSYARATAN ADM. PI TK. PASCA SARJANA (S.2) :PERSYARATAN ADM. PI TK. PASCA SARJANA (S.2) :
SURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. S.2 DI TTD KEPALA KANTORSURAT USULAN CALON PESERTA PI TK. S.2 DI TTD KEPALA KANTOR FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL FC. SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR MINIMAL PENATA MUDA (III/A) 2 (DUA) TAHUNPENATA MUDA (III/A) 2 (DUA) TAHUN
DILEGALISIRDILEGALISIR PERSYARATAN ADM LAINNYA SAMA DENGAN TK. S.1 (DI ATAS)PERSYARATAN ADM LAINNYA SAMA DENGAN TK. S.1 (DI ATAS)
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT :DIKLAT BERTUJUAN :
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengankebutuhan instansi;
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
SASARAN DIKLAT :
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.
JENIS DIKLAT :
1. Diklat Prajabatan
Merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
Diklat Prajabatan terdiri dari :
a. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I;
b. Diklat Prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II;
c. Diklat Prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III
2. Diklat dalam Jabatan
Dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Diklat dalam Jabatan terdiri dari :
a. Diklat Kepemimpinan (Diklatpim)
Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang Jabatan Struktural.
Diklatpim tediri dari :
1). Diklatpim Tingkat IV; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon IV
2). Diklatpim Tingkat III; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon III
3). Diklatpim Tingkat II; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon II
4). Diklatpim Tingkat I; Diklat untuk jabatan Struktural Eselon I
b. Diklat Fungsional
Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan
jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
c. Diklat Teknis
Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
Pembinaan Diklat dilakukan melalui :
a.Penyusunan pedoman Diklat;
b.Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;
c.Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;
d.Standarisasi dan Akreditasi Diklat;
e.Standarisasi dan Akreditasi Widyaiswara;
f. Pengembangan sistem informasi diklat;
g.Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;
h.Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan ditempat kerja, kerjsama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.
POLA DIKLAT DITJEN HUBLAPOLA DIKLAT DITJEN HUBLA
DIKLAT
DIKLAT PNS
DIKLAT CPNS
ORIENTASI/SOSIALISASI DITJEN HUBLALATIHAN DASAR & KESAMAPTAANJOB TRAININGPRAJABATAN
DIKLAT FUNGSIONALDIKLAT TEKNISDIKLAT STRUKTURAL/ KEPEMIMPINANDIKLAT LUAR NEGERIDIKLAT PASCA SARJANASEMINAR, WORKSHOP, SIDANG NASIONAL/ INTERNASIONAL
1717
MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUANEVALUASI DAN RENCANA KEBUTUHAN DIKLATEVALUASI DAN RENCANA KEBUTUHAN DIKLAT
Memberikan penjelasan Memberikan penjelasan mengenai Sasaran dan mengenai Sasaran dan Program Diklat, seperti Diklat Program Diklat, seperti Diklat Teknis maupun Fungsional.Teknis maupun Fungsional.
Adapun Beberapa Program Adapun Beberapa Program Diklat tsb, sbb :Diklat tsb, sbb :
1818
NO NAMA DIKLAT
1 KEPEMIMPINAN TK.I
2 KEPEMIMPINAN TK.II
3 KEPEMIMPINAN TK.III
4 KEPEMIMPINAN TK.IV
5 TEKNIS TERPADU TRANSPORTASI LAUT (TTPL) TK. MADYA
6 TEKNIS TERPADU TRANSPORTASI LAUT (TTPL) TK. PRATAMA
7 MARINE INSPECTOR TYPE A
8 MARINE INSPECTOR TYPE B
9 PENYEGARAN MARINE INSPECTOR
10 PENGUKUHAN MARINE INSPECTOR
11 PENGUKURAN KAPAL
12 PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL
13 KESYAHBANDARAN KELAS A
14 KESYAHBANDARAN KELAS B
15 PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT
16 PELATIHAN PENANGANAN MUATAN BERBAHAYA
17 PELATIHAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN KAPAL
18 KPLP PERWIRA
20 KPLP TAMTAMA
1919
21 LATDAS KPLP
22 KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT
23 KEPELABUHANAN
24 SBNP TK. TERAMPIL
25 SBNP TK. DASAR
26 MARINE SURVEYOR
27 MARINE INSPECTOR RADIO
28 ISPS CODE
29 PSCO
30 ISM CODE
31 KEPELAUTAN ANT/ATT I
32 KEPELAUTAN ANT/ATT II
33 KEPELAUTAN ANT/ATT III
34 KEPELAUTAN ANT/ATT IV
35 KEPELAUTAN ANT/ATT V
36 KEPELAUTAN ANT/ATT D
37 BARANG JASA PEMERINTAH
38 ARSIPARIS
39 BENDAHARA PENERIMA
40 BENDAHARA PENGELUARAN
2020
41 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
42 GOOD GOVERNANCE
43 PURNA BHAKTI
44 OUTBOUND
45 BASIC SAFETY TRAINING (BST)
46 PENILIKAN RANCANG BANGUN KAPAL
47 ...........................................................................
48 ...........................................................................
49 ...........................................................................
50 ...........................................................................
2121
Melakukan evaluasi mengenai Penempatan Melakukan evaluasi mengenai Penempatan Pegawai setelah mengikuti Diklat, Apakah Pegawai setelah mengikuti Diklat, Apakah kompetensi yang telah dimiliki sudah sesuai kompetensi yang telah dimiliki sudah sesuai dengan bidang tugasnya dengan bidang tugasnya (The Right Man, The (The Right Man, The Right Place)Right Place) ? ?
Memberikan penjelasan mengenai persyaratan Memberikan penjelasan mengenai persyaratan pegawai u/ mengikuti Diklat, seperti : pegawai u/ mengikuti Diklat, seperti : memprioritaskan pegawai u/ mengikuti Diklat memprioritaskan pegawai u/ mengikuti Diklat yang akan di ikuti sesuai dengan bidang yang akan di ikuti sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.tugasnya masing-masing.
Melakukan evaluasi pegawai di Lingkungan UPT Melakukan evaluasi pegawai di Lingkungan UPT Ditjen Hubla dalam rangka pemerataan Diklat.Ditjen Hubla dalam rangka pemerataan Diklat.
2222
Peserta Diklat Prajabatan adalah semua Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNSCPNS
Peserta Diklat Dalam JabatanPeserta Diklat Dalam Jabatan:: 1. 1. Peserta Diklat Kepemimpinan adalah PNS yang Peserta Diklat Kepemimpinan adalah PNS yang akan atau akan atau telah menduduki Jabatan Struktural. telah menduduki Jabatan Struktural. PNS yang akan PNS yang akan
mengikuti Diklatmengikuti Diklat pim Tingkat pim Tingkat tertentu tidak tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Dikldipersyaratkan mengikuti Diklaatt pim Tingkat di bawahnya.pim Tingkat di bawahnya.2. 2. Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau atau
telah menduduki Jabatan Fungsional telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.tertentu.3. 3. Peserta DikPeserta Diklalat Teknis adalah PNS yang t Teknis adalah PNS yang membutuhkan membutuhkan peningkatan kompetensi teknis peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan
tugasnya.tugasnya.
PESERTA DIKLATPESERTA DIKLAT
2323
KKurikulum Diklat:urikulum Diklat:
-- Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- - Penyusunan dan pengembangan kurikulum diklat dilakukan Penyusunan dan pengembangan kurikulum diklat dilakukan dengan dengan
melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara diklat, melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara diklat, peserta dan alumni diklat, peserta dan alumni diklat,
serta unsure ahli lainnya.serta unsure ahli lainnya.
-- Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Instansi
Pembina.Pembina.
-- Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Jabatan
FungsionalFungsional
Metode Diklat :Metode Diklat :Metode Diklat disusun sesuai dengan Metode Diklat disusun sesuai dengan TTujuan dan ujuan dan PProgram Diklat bagi orang rogram Diklat bagi orang
dewasa dewasa
KURIKULUM DAN METODE KURIKULUM DAN METODE DIKLATDIKLAT
2424
PERSYARATAN DIKLATPERSYARATAN DIKLATDiklat Penjenjangan sesuai Keputusan Menteri PerhubunganDiklat Penjenjangan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 39 tahun 1997.Nomor KM. 39 tahun 1997.
Persyaratan untuk peserta Diklat PIM TPersyaratan untuk peserta Diklat PIM Tkk. I. I : :Serendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Pembina Tk.I (IV/b ) ;Serendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau sederajat;Memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM Tk. II;Berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat Mahir;Dikonsultasikan dengan Badan Administrasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perhubungan.
2525
Persyaratan untuk peserta DikPersyaratan untuk peserta Dikllat PIM Tat PIM Tkk. II . II ::
SSerendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan erendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Pembina (IV/a);Pembina (IV/a);
SSerendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau erendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau sederajat;sederajat;
MMemiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan emiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM T(STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM Tkk. III;. III;
BBerusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun;erusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun;
MMemiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat emiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat lanjutan;lanjutan;
DDikonsultasikan dengan Badan Administrasi ikonsultasikan dengan Badan Administrasi Pertimbangan Jabatan dan KepangkatanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Kementerian Perhubungan.Perhubungan.
2626
Persyaratan untuk peserta Diklat PIM TPersyaratan untuk peserta Diklat PIM Tkk. III. III : :
Serendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Serendah-rendahnya mempunyai pangkat/golongan Penata Penata (III/c);(III/c);
Serendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau Serendah-rendahnya berpendidikan S-1 atau sederajat;sederajat;
Memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Memiliki surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM TPelatihan (STTPP) Pendidikan dan pelatihan PIM Tkk. . IV;IV;
Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat MenengahMenengah;;
Dikonsultasikan dengan Badan Administrasi Dikonsultasikan dengan Badan Administrasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan KementerianKementerian Perhubungan. Perhubungan.
2727
Persyaratan Diklat PIM TPersyaratan Diklat PIM Tkk. IV. IV : :
SSerendah-rendahnya mempunyai Pangkat/golongan erendah-rendahnya mempunyai Pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi Pegawai Negeri Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan StrukturalSipil yang akan menduduki jabatan Struktural
Serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1).Serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (S-1).
Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat dasar.dasar.
2828
TTPLTTPLA.A. PRATAMAPRATAMA
1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (Il/c); 2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (Il/c); 3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
B.B. MADYAMADYA1. PNS dengan masa kerja minimal 8 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 8 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat./Golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b);2. Pangkat./Golongan minimal Penata Muda Tk.I (III/b);3. Pejabat yang menduduki/akan menduduki jabatan eselon III dan IV pada 3. Pejabat yang menduduki/akan menduduki jabatan eselon III dan IV pada Adpel Kls. Adpel Kls. I / III / IV dan Kanpel kls. II / III;I / III / IV dan Kanpel kls. II / III;4. Diutamakan yang telah mengikuti TTPL Pratama;4. Diutamakan yang telah mengikuti TTPL Pratama;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;6. Umur maksimal 45 tahun;6. Umur maksimal 45 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
DAFTAR PERSYARATANDIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
DITJEN HUBLA
2929
KESYAHBANDARANKESYAHBANDARANA. A. TYPE ATYPE A1. 1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2.2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a)Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a)3.3. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT IIMemiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT II;;4. Diutamakan yang bertugas di4. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kesyahbandaran;Bidang Kesyahbandaran;5. Umur maksimal 45 tahun;5. Umur maksimal 45 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 8.8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.
B. TYPE BB. TYPE B1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hilbla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hilbla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);33. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;4. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kesyahbandaran; 4. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kesyahbandaran; 5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. 6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;8. 8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.
3030
MARINE INSPECTORMARINE INSPECTOR
A. A. MARINE INSPECTOR AMARINE INSPECTOR A1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a);3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;4. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT II;4. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT II;5. Diutamakan Pendidikan Sarjana Teknik Perkapalan;5. Diutamakan Pendidikan Sarjana Teknik Perkapalan;6. Umur maksimal 45 tahun;6. Umur maksimal 45 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.8. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik.
B. MARINE INSPECTOR B B. MARINE INSPECTOR B 1. PNS dengan masa1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;3. Memiliki Sertifikat Kepelautan minimal ANT/ATT III;4. Diutamakan Pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda Perkapalan;4. Diutamakan Pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda Perkapalan;5. Umur maksimal 45 tahun;5. Umur maksimal 45 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;7. Diutamakan yang bertugas di Bidang Kelaiklautan Kapal;8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin
3131
MARINE INSPECTOR RADIOMARINE INSPECTOR RADIO
1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di 1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;Ditjen Hubla;
2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. 3. Markonis Aktif dalam bidangnya minimal Markonis Aktif dalam bidangnya minimal
berijazah PRE II / C2 dengan masa berlayar berijazah PRE II / C2 dengan masa berlayar sekurang-kurangnya 1sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai markonis;tahun sebagai markonis;
4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 5. Umur maksimal 45 tahun;5. Umur maksimal 45 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat 6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat
keterangan Dokter;keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman 7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman
disiplindisiplin..
3232
PENGUKURAN KAPALPENGUKURAN KAPAL
1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);3. Pendidikan STM Perkapalan dan SMA A1 dan A2;3. Pendidikan STM Perkapalan dan SMA A1 dan A2;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin. 7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
PENDAFTARAN KAPALPENDAFTARAN KAPAL
1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Status Hukum Kapal;3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Status Hukum Kapal;4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik 6. Umur maksimal 40 tahun;6. Umur maksimal 40 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
3333
OPERATOR RADIO UMUM (ORU)OPERATOR RADIO UMUM (ORU)
1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Diutamakan yang bertugas sebagai Operator Radio Pelayaran 5. Diutamakan yang bertugas sebagai Operator Radio Pelayaran pada SROP;pada SROP;6. Umur maksimal 40 tahun;6. Umur maksimal 40 tahun;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
TEKNISI MENARA SUAR (TMS)TEKNISI MENARA SUAR (TMS)
1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin
3434
PENJAGA MENARA SUARPENJAGA MENARA SUAR
1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 40 tahun;5. Umur maksimal 40 tahun;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin..
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BARANG BERBAHAYABARANG BERBAHAYA
1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Diutamakan anggota KPLP; 2. Diutamakan anggota KPLP; 3. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);3. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;4. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;6. Umur 27 - 40 tahun;6. Umur 27 - 40 tahun;7. Jenis kelamin laki-laki;7. Jenis kelamin laki-laki;8. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.8. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
3535
KEPELABUHANANKEPELABUHANAN1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 4 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c);3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Ops. Kepelabuhanan;3. Diutamakan yang bertugas di Bidang Ops. Kepelabuhanan;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;4. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Umur maksimal 45 tahun ;5. Umur maksimal 45 tahun ;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8.8. Pendidikan minimal SLTA sederajat.Pendidikan minimal SLTA sederajat.
PENDIDIKAN DASAR KPLPPENDIDIKAN DASAR KPLP
1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);2. Pangkat/Golongan minimal Juru Muda Tk. I (I/b);3. Umur maksimal 30 tahun;3. Umur maksimal 30 tahun;4. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;4. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;5. Penilaian DP-3 untuk semua unsur baik;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
3636
PENYIDIK PFGAWAI NEGERI SIPILPENYIDIK PFGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)(PPNS)1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;1. PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun di Ditjen Hubla;2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;3. Pendidikan minimal SLTP/sederajat;4. Bertugas di Bidang Teknis Operasional;4. Bertugas di Bidang Teknis Operasional;5. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;5. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.7. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
PENANGGULANGAN PENCEMARAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN TUMPAHAN MINYAK DI LAUTTUMPAHAN MINYAK DI LAUT
1. Diutamakan anggota KPLP;1. Diutamakan anggota KPLP;2. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;Diutamakan anggota KPLP; 2. Pendidikan minimal SLTA/sederajat;Diutamakan anggota KPLP; 3. Umur 27 - 40 tahun;3. Umur 27 - 40 tahun;4. Jenis kelamin laki-laki;4. Jenis kelamin laki-laki;5. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);5. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);6. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;6. DP-3 untuk semua unsur penilaian baik selama 2 tahun berturut-turut;7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; 7. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; 8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.8. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
3737
DITJEN HUBLA
Unit Pelaksana TeknisAdpel/ Kanpel/ Disnav/Pangkalan PLP
BPPTL/ PAP
RAPAT PENENTUAN CALON PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
Program Diklat Per Tahun Anggaran
1
2DIT LALA
DIT KAPPEL
DIT PELPENGDIT KENAVIGASIAN
DIT KPLP
TELEX PEMANGGILAN PESERTA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
4
3 3
FLOWCHART FLOWCHART PERMINTAAN, USULAN DAN PEMANGGILAN PERMINTAAN, USULAN DAN PEMANGGILAN CALON PESERTA DIKLATCALON PESERTA DIKLAT
Ket :1.Permintaan Calon
Peserta Diklat 2.Usulan Calon
peserta Diklat3.Rapat Penentuan
Calon Peserta Diklat
4.Pemanggilan Peserta Diklat
3838
SETDITJEN HUBLA/ BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Unit Pelaksana TeknisAdpel/ Kanpel/ Disnav/Pangkalan PLP
Pengusulan
PROSES SURAT IJIN BELAJAR
SIB
PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENDIDIKAN UMUMPENDIDIKAN UMUM
Persyaratan:1. Permohonan dari UPT2. Foto kopi SK terakhir3. DP3 Terakhir4. Foto kopi SK Ban Terakhir5. Surat Keterangan dari sekolah6. Foto kopi ijazah terakhir7. Lokasi Pendidikan/Sekolah/PT
harus satu lokasi dengan tempat bekerja atau maks. jarak 60 km
3939
SETDITJEN HUBLA/ BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Unit Pelaksana TeknisAdpel/ Kanpel/ Disnav/Pangkalan PLP
Pengusulan
PROSES SURAT IJIN BELAJAR
SIB
PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENGUSULAN SURAT IJIN BELAJAR PENDIDIKAN KEPELAUTANPENDIDIKAN KEPELAUTAN
Persyaratan:1. Permohonan dari UPT2. Foto kopi SK terakhir3. Foto kopi DP3 Terakhir4. Masa layar min. 2 th5. Foto kopi sertifikat
pelaut/strata terakhir min. 2 th
4040
ADALAH TUGAS DARI TIAP-TIAPSDM PERHUBUNGANUNTUK MENGATASI TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN MEWUJUDKANVISI DAN MISI DEPARTEMENDALAM MEMBERIKAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI KEPADA MASYARAKAT
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | JAKARTA PUSAT
4141
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYAATAS PERHATIANNYA
Recommended