View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PERAN DATA DALAM PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI BPJPH
OLEH:
H. ABJAN HALEK
BPJPH Kementerian Agama RI.
LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN JPH
Sumber: UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH pada poin a, b, c dan d menimbang
Bahwa produk yang beredar belum semua
terjamin kehalalannya
Maka ditetapkan UU No. 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal
Pengaturan mengenai
kehalalan suatu produk belum
menjamin kepastian hukum dan perlu diatur
dalam suatu peraturan
perundang -undangan;
PERAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL
Urgensi UU JPH
Masyarakat perlu mengetahui informasi
yang jelas tentang halal dan haram mengenai makanan, minuman,
obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik
Syariat Islam, mengatur umat agar dari segi
barang dan jasa agar memakan atau
menggunakan bahan-bahan yang halal, baik,
suci, dan bersih Masyarakat dalam menjalankan hak beribadah negara
berkewajiban memberikan pelindungan & jaminan
tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat
Peran UU JPH dalam
Pengembangan Industri Produk
Halal
industri
SEPUTAR JAMINAN PRODUK HALAL
• Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal
JPH
• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan
BPJPH
• Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim
MUI
Sumber: Pasal 1 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
• Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk
LPH
• Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang
Sertifikat halal
• Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan,pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk
PPH
Memberikan kenyamanan,keamanan, keselamatan dan
kepastian ketersediaan produk halal bagi yang
mengonsumsi dan menggunakan produk
Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk
memproduksi atau menjual produk
TUJUAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL (JPH)
Sumber: Pasal 3 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Kenyamanan
Memberikan ketenangan
batin bagi yang mengonsumsi/menggunakan
Keamanan
Adanya jamianan kemanaan terhadap produk
Keselamatan
Mengonsumsi produk halal
akan berdampak
baik terhadap tingkah laku
Penyelenggaraan JPH akan
memastikan ketersedian produk halal
Meningkatkan nilai tambah;
Produk bersertifikat halal
berdaya saing tinggi
PENYELENGGARAAN JPH
Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal
Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH
Pas
al 4
UU
JPH
Pasal 5
UU
JPH
Terbitnya Peraturan Presiden
No. 83 Tentang Kementerian
Agama, pasal 45 s.d. 48 Tentang
BPJPH
Terbit Nya Peraturan Menteri
Agama No 42 Tahun 2016 Yang Memuat Struktur
BPJPH
Amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH
DASAR HUKUM LAHIRNYA BPJPH
Sumber: UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
BADAN PENYELENGGARA JAMIAN PRODUK HALAL (BPJPH)
Badan PenyelenggaraJaminan Produk Halal
yang selanjutnyadisingkat BPJPH
adalah badan yang dibentuk oleh
Pemerintah untukmenyelenggarakan
Jaminan Produk Halal(JPH).
Registrasi dan
Sertifikasi Halal
Kerja sama &
Standardisasi
Pembinaan & Pengawasan
JPH
Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk BPJPH yang
berkedududkan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Dalal hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan didaerah
Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan sususnan organisasi diatur dalam
Peraturan Presiden
Sumber: Pasal 5, poin (3),(4),(5) UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
TUGAS DAN FUNGSI BPJPH
Fungsi BPJPHPasal 817 PMA No. 42 Th 2016
Koordinasi penyusunan kebijakan
teknis, rencana dan program di
bidang JPHpelaksanaan
penyelenggaraan jaminan
produk halal
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan di bidang
penyelenggaraan JPHPelaksanaan
pengawasan penyelenggara
an jaminan produk halal
Pelaksanaan administrasi
BPJPH
Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh
Menteri
Sumber: PMA No. 42 Th. 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian
Aagama
STRUKTUR BPJPH
KEPALA BPJPH
SUKOSO
KEPALA PUSAT REGISTRASI DAN
SERTIFIKASI HALAL
SITI AMINAH
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
AMRI SIREGAR
KEPALA PUSAT KERJASAMA DAN STANDARDISASI
NIFASRI
SEKRETARIS ABDURRAHMAN
Bidang Sertifikasi
Bidang Registrasi halal
Bidang Verifikasi
Bidang Pembinaan
Bidang Pengawasan
Bidang Kerja sama
Bidang Standardisasi
Bag. Perencanaan dan Sistem Informasi
Bag. Organisasi, kepegawaian dan Hukum
Bagian Keuangan dan Umum
WEWENANG BPJPH
Merumuskan dan menetapkan
kebijakan JPH Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH
Menerbitkan dan mencabutkan sertifikat halal dan label halal
Melakukan registrasi
sertifikat halal luar negeri
Melakukan sosialisasi, edukasi
dan publikasi produk halal
Melakukan akredetasi terhadap
LPH
Melakukanregistrasi auditor
halal
Melakukan pengawasan
terhadap JPH
Melakukan pembinaan
auditor halal
Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam
dan luar negeri dibidang
penyelenggaraan JPH
Sumber: Pasal 6 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
KERJASAMA BPJPH
Sumber: Pasal 7 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Kerja sama
.
KERJASAMA BPJPH DENGAN MUI
KERJASAMA BPJPH DENGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT
Sumber: Pasal 7 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Sumber: Pasal 13 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
BPJPH BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)
Sumber: Pasal 12 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produkSumber: Pasal 9 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Memiliki kantor sendiri dan
perlengkapannya
Memiliki akreditasi dari BPJPH
Memiliki auditor halal paling sedikit 3
(tiga) orang
Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang
memiliki laboratorium
Dalam hal LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang
berbadan hukum
Ketentuan tentang LPH Persyaratan Untuk Mendirikan LPH
Gedung LPH
laboratorium
TUGAS
AUDITOR
HALAL
Memeriksan dan
mengkaji proses
pengolahan produk
Memeriksan dan
mengkaji bahan yang digunakan
Memeriksa dan mengkaji
sistem penyembelihan
Meneliti lokasi
produksi
Memeriksa pendistribu
sian dan penyajian produk
Meneliti ruang peralatan,
ruang produksi dan
penyimpanan
Memeriksa sistem jaminan
halal pelaku usaha
Melaporkan hasil
pemeriksaan dan/atau pengujian
kepada LPH
AUDITOR HALAL
Sumber: Pasal 14 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
laboratorium
Sumber: Pasal 15 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
BAHAN DAN PROSES PRODUKSI PRODUK HALAL (PPH)
Bahan
Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri dari
bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan
dan bahan penolong
Bahan yang sebagaimana dimaksud berasal dari hewan,
tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui
proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa
genetik
Bahan yang berasal dari hewan pada
dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.
PPH
Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal
Lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana dimaksud wajib: dijaga kebersihan dan
higenitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal
Bahan dari hewan yang berasal
dari hewan yang diharamkan,
meliputi:
Bahan yang berasal dari hewan yang
diharamkan selain sebagaimana dimaksud,
akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
fatwa MUI
.
.
.
Sumber: Pasal 17 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH Sumber: Pasal 21 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
PELAKU USAHA
Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
Memiliki penyelia halal
Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH
Pelaku Usaha yang mengajukan
permohonan sertifikat halal
wajib:
Sumber: Pasal 23 dan 24 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal
Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada
BPJPH
Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,
penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak
halal
Menajaga kehalalan produk yang telah mendapat
sertifikat halal
Pelau usaha yang telah memperoleh
sertifikat halal wajib:
Sumber: Pasal 25 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Pelaku Usaha yang Tidak melakukan
Kewajibannya Setelah Memperoleh Sertifikat
Halal, dikenakan sanksi administratif berupa:
Pelaku Usaha yang Tidak melakukan Kewajiban
dalam mencantumkan keterangan tidak halal,
dikenakan sanksi administratif berupa:
Sumber: Pasal 27 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
SANKSI PENYELIA HALAL
Sumber: Pasal 28 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
TATA CARA MEPEROLEH
SERTIFIKAT HALAL
Sumber: Pasal 29 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
PROSES SERTIFIKASI HALAL
Pelaku Usaha
Mendaftar
sertifikasi halal
kepada BPJPH
BPJPH
MUIPenetapan
Kehalalan
Produk
LPH
Melakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian
terhadap produk dan
menyampaikan hasilnya
kepada BPJPH
Alur Proses Sertifikasi Halal
18
PEMERIKSAANADMINISTRASI
TIDAK
PEMERIKSAANOLEH AUDITOR
HALAL LPH
SIDANG FATWA HALAL
(MUI,PAKAR, K/L, INSTANSI TERKAIT)
PENGUJIAN OLEH
LPH
HALAL
PELAKU USAHA
PENDAFTARANPENERBITAN
SERTIFIKAT HALALOLEH BPJPH
BERKAS
DIKEMBALIKAN
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT
ADM HALAL
BPJPH
OK
PENOLAKAN
PEMBERIAN
SERTIFIKAT
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT
HALAL
PENETAPAN LPH PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
sebagaimana dimaksud dilakukan oleh auditor halal
Pemeriksaan dilakukan dilokasi usaha pada saat
proses produksi
Dalam pemeriksaan proses sebagaimana dimaksud terdapat bahan yang
diragukan kehalannya, dapat dilakukan pengujian
laboratorium
Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha
sebagaimana dimaksud, pelaku usaha wajib
memberikan informasi kepada auditor halal
Sumber: Pasal 30 dan 31 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
PENETAPAN KEHALALAN PRODUK
Sumber: Pasal 33, 34 dan 36 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL
LABEL HALAL
Pencantuman label halal
sebagaimana dimaksud,
harus:
mudah dilihat dan dibacaserta tidak
mudah dihapus, dilepas dan
dirusak
* * *
Pelaku usaha yang telah
memperoleh sertifikat halal
wajib mencantumkan label halal pada:
Kemasan produk
Bagian tertentu dari produk
Tempat tertentu pada produk
* *
BPJPH menetapkan
label halal yang berlaku
nasional
*
SANKSI
Sumber: Pasal 37, 38, 39 dan 41 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Pelaku usaha yang mencantumkan label
halal tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, dikenai sanksi administrasi
berupa:
Teguran lisan
Pencabutan sertifikat
halal
Peringatan tertulis
PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL
Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak
siterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat
perubahan komposisi bahan
Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh
pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan
sertifikat halalpaling lambat 3 bulan
sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir
Sumber: Pasal 42, 43 dan 44 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Setiap orang yang terlibat dalam
proses penyelenggaraan
JPH wajib menjaga kerahasiaan formula
yang tercantum dalam informasi yang diserahkan
oleh pelaku usaha
Kewajiban bagi
Penyelenggara JPH
PEMBIAYAAN
Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku
usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal
Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi pihak lain
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi
halal diatur dalam Peraturan Pemerintah
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Kerjasama internasional dalam bidang JPH dapat
berbemtuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan / atau pengakuan
sertifikat halal
Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan
perarutan perundang undangan
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama JPH diatur dengan
atau berdasarkan PP
Produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku
ketentuan sebagaimana diatur
dalam UU
Sertifikat halal sebagaimana
dimaksud wajib diregistrasi oleh bpjph sebelum
produk diedarkan di Indonesia
Produk halal sebagaimana dimaksud tidak perlu
diajukan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga
halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama
saling pengakuan
GLOBAL
Sumber: Pasal 46 dan 47 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MASA TRANSISI
Pasal 58 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI
sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan
tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal
tersebut berakhir.
Pasal 57 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan
atau perpanjangan sertifikat halal dilakukan sesuai
tata cara memperoleh sertifikat halal yang berlaku
sebelum Undang-undang diundangkan
Pasal 60 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH
MUI tetap menjalankan tugasnya dibidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk
DATA PENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI BPJPH
A. Sistem Informasi Manajemen (SIM) terdiri dari :1. Website – Portal BPJPH2. Sistem Pendaftaran Sertifikasi
dan Registrasi Halal3. Akreditasi Halal4. Auditor Halal5. Laboratorium6. Sarana prasarana lainnya
B. Data Pendukung Lainnya adalah:1. Regulasi Per-UU-an2. Data Pelaku Usaha3. Data Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH)4. Data Rumah Potong Hewan
(RPH)5. Gedung perkantoran
1. Data Primitif
2. Modern
3. Personalia - Kinerja
- Performa
- Kompetensi
4. Sumber daya manusia
1.Revolusi
2.Mesin Uap
3.Digitalisasi/IBM/UNIX/PC
4.Information Technology
5.Big Data
MENGAPA PENTINGNYA DATA ?
1.Sebagai Bahan Kebijakan pimpinan
2.Pelayanan Publik
3.Pendukung Roda/Sarana PNS dan Non PNS
4.Komitmen ketelitian
5.Keberhasilan Kinerja
MENGAPA DATA PEGAWAI DAN LAINYA PERLU DIKELOLA
Untuk menegtahui jumlah PNS Kementerian Agama
Untuk mengetahui kekuatan peta pegawaidan kebutuhan penunjang lainya danpenyebaranya
Sebagai bahan dasar bagi pimpinan untukpengambilan kebijakan dibidangkepegawaian
Sebagai perekaman data Riwayat pegawai sejak
pengangkatan CPNS sampai pensiun
Sebagai dasar perencanaan dan penghitungan
Tunjangan sertifikasi dan tunjangan kinerja
Sebagai rujukan untuk menjalankan roda sebuah
organisasi yang maksimal
Sebagai sebuah komponen secara utuh untuk sebuah
organisasi /lembaga
TERIMA KASIH
Recommended