View
1.204
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
A. Pengertian, Fungsi dan Peran serta Perkembangan Pers di Indonesia
1. Pengertian Kemerdekaan Pers, Pers, Perusahaan Pers, Wartawan,
Organisasi Pers, Pers Nasional dan Pers Asing
a. Kemerdekaan pers
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan
menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, hal ini sesuai
dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang”, dan pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi: “Setiap
orang berhak atas kebebaran berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.” Selanjutnya pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia. “Berdasarkan pertimbangan di atas, maka
Undang - undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
ditetapkan.
1
b. Pengertian pers
Ketentuan umum pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers menyebutkan: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana
komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media
elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia
c. Perusahaan pers
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan
usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elekrronik, dan kantor
berita, serta perusahaan media Iainnya yang secara khusus rnenyelenggarakan,
menyiarkan atau menyalurkan informasi.
d. Wartawan dan organisasi pers
Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Sedangkan organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi
perusahaan pers.
e. Pers nasional dan pers asing
Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers
Indonesia. Sedangkan pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh
perusahaan asing
2
2. Fungsi dan Peran Pers
a. Fungsi pers
Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,
hiburan dan kontrol sosial. Di samping itu pers nasional dapat berfungsi
sebagai lembaga ekonomi.
b. Peran Pers
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut.
1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati
kebhinekaan.
3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat dan benar.
4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum.
5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers memegang peran penting
yaitu menanamkan pengertian kepada rakyat, sekaligus sebagai sarana
pengaduan masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan
program pembangunan. Oleh karena itu melalui pemberitaan pers
diharapkan adanya kontrol sosial terhadap penyelenggara negara,
bersama-sama komponen lainnya misalnya LSM.
3
3. Perkembangan Pers di Indonesia
a. Masa Penjajahan Belanda
Sejak pertengahan abad ke-1 8, Belanda sudah memperkenalkan
penerbitan surat kabar di Indonesia. Surat kabar yang pertama kali terbit di
Indonesia yaitu pada bulan Agustus 1744, dengan nama Bataviasche
Nouvellesjd.
Tujuan penerbitan surat kabar pada masa itu yaitu untuk sarana
pendidikan terutama kepada orang Belanda sendiri, dan orang-orang Eropa
umumnya, dan untuk orang-orang Indonesia sebagai latihan memperoleh
pekerjaan, terutama di dalam perusahaan penerbitan itu sendiri.
DAFTAR NAMA SURAT KABAR EDISI BAHASA INDONESIA
MASA PENJAJAHAN BELANDA
4
b. Masa pergerakan nasional
Pada masa pergerakan nasional bangsa Indonesia mengalami kemajuan.
Perjuangan fisik, diganti dengan perjuangan melalui organisasi yang bersifat
modern. Di samping itu perjuangan melawan Belanda dilakukan juga melalui
pers. Pengaruhnya pejuangan melalui pers sangat besar, bahkan bersifat
internasional, terutama di negeri Belanda dan Eropa.
c. Masa penjajahan Jepang
Sikap pemerintah Jepang lebih keras lagi, dibandingkan Belanda Hal itu
dilakukan baik kepada para pejuang maupun kepada dunia pers. Semua surat
kabar, berita-berita, dan karangan harus melalui sensor di bawah petugas
Jepang dan kantor berita Jepang yang disebut Domei.
Banyak pejuang yang bergerak secara ilegal termasuk dunia pers, agar tidak
diketahui oleh bala tentara Jepang. Namun, ada tiga tugas utama yang tidak
boleh dilupakan, yaitu, menggalang semangat perjuangan kebangsaan dan
kemerdekaan, menyumbang bagi pengembangan bahasa persatuan Indonesia,
dan memantapkan pengalaman dan keterampilan di bidang jurnalistik dan
penerbitan pers untuk kepentingan hari depan.
d. Masa kemerdekaan
Berita proklamasi Republik Indonesia pertama kali disiarkan oleh para
wartawan Indonesia melalui kantor berita jepang, Domei, di bawah pimpinan
Adam Malik. Salman teks proklamasi setelah dibacakan lalu diserahkan
kepada Asa Bafagih seorang wartawan mudaAntara, untuk diteruskan kepada
Pangulu Lubis. Di kantor Domei, selanjutnya Lubis menyiarkan teks
5
proklamasi tanpa sepengetahuan petugas senior Jepang. Berita tentang
proklamasi juga disiarkan melalui radio-radio yang waktu itu masih dikuasai
tentara Jepang. Tokoh-tokoh pergerakan yang bekerja di stasiun-stasiun radio,
antara lain, I Maladi, YusufRonodipuro, Sakti Alamsjah, A. Kadarusman, dan
Suryodipury.
Wartawan maupun koran-koran tetap setia kepada negara proklamasi,
sehingga ketika itu mendapat tindakan kekerasan dan tentara Sekutu. Inggris
memberedel harian Sinar Deli dan Pewarta Deli yang terbit di Medan, bahkan
tentara Inggris menghancurkan alat-alat cetaknya. Tindakan serupa dilakukan
terhadap Soeloeh Merdekd dan Mimbar Oemoem yang terbit di Medan, serta
Oetoesan Soematra, Merdeka, dan Obor Rakjat yang terbit di Palembang.
Sejak Proklamasi, pengusaha-pengusaha pers golongan Cina, juga kembali
menerbitkan koran-korannya. Di Medan muncul kembali harian-harian seperti
Sin Po dan KengPo. Di Semarang terbit Sin Mm, dan di Surabaya ada Java
Post. Pada umumnya koran-koran Cina tersebut mencerminkan sikap hati-hati
untuk menghindar bentrokan dengan Belanda dan gerakan-gerakan separatis
dengan pemerintah republik. Tetapi kelompok kelompok Cina tertentu, seperti
Poh An Tui di Medan, menunjukkan warna pro-Belanda. Misalnya yan terjadi
di Sumatra, cara Belanda menindas pers republik pada saat-saat mereka
melancarkan agresi militernya yaitu dengan menahan para wartawannya.
e. Masa Pemerintahan RIS
Perjanjian KMB mengubah bentuk negara kesatuan men jadi RIS. Namun
umurnya hanya delapan bulan saja, sebab pada tanggal 17 Agustus 1950
6
kembali lagi menjadi Negara Kesatuan RI. Mingguan Pesat terbitan
Yogyakarta, edisi 16 Agustus 1950, memuat sambutan Presiden Soekarno
yang berjudul “Bersatulah Kembali”, yang isinya untuk membangkitkan jiwa
persatuan .
f. Masa demokrasi terpimpin
Dunia pers dibentuk menjadi pers manipol untuk menuju pers sosialis melalui
Peraturan Peperti No. 10 Tahun 1960 dan dilengkapi Surat Presiden Nomor.
3569/HKII 960 Tanggal 12 Oktober 1960. Berdasarkan Peraturan Peperti No.
10/1960, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum izin terbit dikeluarkan,
antara lain :
1) mendukung dan membela Manipol dan program pemerintah;
2) menjadi alat penyebarluasan Manipol dengan tujuan menghapus
imperialisme dan kolonhlisme, liberalisme, federalisme, dan separatisme;
3) membela politik luar negeri bebas dan aktif serta mendukung
pelaksanaannya, tidak mendukung peran dingin antara dua blok asing
serta tidak menjadi alat perang kedua blok tersebut;
4) memperkuat keyakinan rakyat Indonesia terhadap prinsip-prinsip dasar,
orientasi, program, danr kepemimpinan revolusi;
5) menyokong setiap langkah untuk menciptakan ketertiban umum,
keamanan, maupun ketenangan situasi politik;
6) meningkatkan kesadaran terhadap kepribadian Indonesia, umpamanva
mencegah tulisan-tulisan, gambar- gambar, dan lukisan-lukisan yang
bersifat sensasi dan bertentangan dengan perasaan susila;
7
7) memberikan kritik-kritik yang konstrt1ktif terhadap keadaan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan selalu berpedoman pada
Manipoli
g. Masa Orde Baru
Pembersihan terhadap dunia pers dilakukan terhadap surat-surar kabar dan
pemecatan wartawan yang terlibat G-30-S/PKI. Di Jakarta jumlah wartawan
yang dipecat mencapai 165 orang dan di kota lainnya mencapai 208 orang.
Isi dan Tap MPRS Nomor XXXIII MPRI 1966 sebagai berikut.
1) Kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya
pertanggungjawaban kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kepentingan
rakyat dan keselamatan negara. kelangsungan dan penyelesaian revolusi
hingga terwujudnya tiga kerangka tujuan revolusi, moral dan tata rertib,
serta kepnibadian bangsa.
2) Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta
menegakkan kebenaran dan keadilan. dan bukan kebebasan dalam
pengertian liberaIisme
DEKLARASI WARTAWAN INDONESIA
Dengan nama Tuhan Yang Maha Esaa) Kami wartawan Indonesia adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang
bersendikan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.b) Kami wartawan Indonesia adalah pendukung, pengawa1 serta pembela ideologi
negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertanggungjawab dan konsekuen.c) Kami wartawan Indonesia memegang teguh kepribadian Indonesia, berwatak ksatria,
berjiwa patriot dalam membela kebenaran dan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
d) Kami wartawan Indonesia mengutamakan persanlan din kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan negara.
e) Kami wartawan Indonesia, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta memelihara kesatuan dan persatuan wartawan Indonesia sebagai profesi.
Pasir Putih 14 Oktober 1966Konferensi Kerja PWI se-Indonesia
8
h. Masa reformasi
Pada era reformasi tersebut, kehidupan pers mendapatkan angin segar, hal ini
ditandai dengan ditetapkannya Undang-undang RI No. 40 Tahun 1999 pada
tanggal 23 September 1999. Latar belakang dan pertimbangan dikeluarkannya
Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers
adalah.
1) Kemerdekaan pers merupakan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang
sangat penting untu menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang demokratis.
2) Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Yang
demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan
hati nurani dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang
sangat hakiki.
3) Pers nasional sebagaI wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan
pembentuk opini harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban,
dan peranannya dengan sebaik-baiknya,berdasarkan kemerdekaan pers
yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan perlindungan hukum,
serta bebas dan campur tangan dan paksaan dan manapun.
4) Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
9
B. Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam
Masyarakat Demokrasi di Indonesia
1. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatur tentang pers
yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan
pers antara lain.
a. Kemerdekaan pers
Pasal 2 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 menyebutkan: “Kemerdekaan pers
adalah salah. satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsp-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
b. Kebebasan memilih organisasi wartawan
Wartawan bebas memilih organisasi wartawan Hal ini sesuai pasal 7 Undang-
undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Adapun organisasi wartawan tersebut,
antara lain PWI, KWRI dan AJI.
c. Perlindungan hukum Sesuai pasal 8 dalam undang-undang tentang pers, dalam
melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
d. Hak pendirian perusahaan pers
Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
Hal ini diatur pula dalam pasal 9.
e. Ancaman pidana bagi yang menghambat tugas pers
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan
yang berakibat menghambat I atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4
Ayat (2) dan Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara palipg lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
10
f. Pertanggungjawaban pets
Pertanggungjawaban pers yaitu pertanggungjawaban konstitusional sebagaimana
tercantum pada alinea kedua kalimat kedua Pembukaan kode etik jurnalistik
Wartawan Indonesia yang menyebutkan “ . ...seluruh wartawan menjunjung tinggi
konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi
norma - norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan
Pancasila.
Pertanggungjawaban pers lebih lanjut ditegaskan dalam Kode Etik Jurnalistik
Pasal 2 berbunyi : Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan
bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan
berita, tulisan, atau gambar yang dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan negara.
Pasal 3 berbunyi : Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan, atau
gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat
fitnah, cabul, sadis, dan sensasi berlebihan.
2. Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokrasi di Indonesia
Kode etik jurnalistik disebutkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999
tentang pers pasal 7 ayat (2) : yang berbunyi “Wartawan memiliki dan mentaati kode
etik jurnalistik. Beberapa contoh kode etik jurnalistik sebagai berikut:
11
a. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (PWI)
Pasal 1
Wartawan Indonesia beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berjiwa
Pancasila, taat kepada UUD negara, bersifat ksatria, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan
negara, serta terpercaya dalam mengemban profesinya.
Pasal 2 .
Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana
mempertimbangkan patut tidaknya berita, tulisan, atau gambar yang dapat
membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa,
menjunjung perasaan agama, kepercavaan. atau keyakinan suatu golongan yang
dilindungi oleh UU.
Pasal 3
Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan. atau gambar yang
menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasi
berlebihan,
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak
menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan
seseorang atau sesuatu pihak.
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan data secara berimbang dan adil, mengutamakan
kecermatan dan kecepatan, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri.
12
Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan
tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau
perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.
Pasal 7
Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut
pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak
bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.
Pasal 8
Wartawan Indonesia memberitakan kejahatan susila dengan tidak menyebut nama
dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di
bawah umur, dilarang.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.
Pasal 10
Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh
bahan berita, gambar, atau tulisan, dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber
berita.
Pasal 11
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat
setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat dan memberi kesempatan
hak jawab secara proporsional kepada sumber dan atau objek berita.
13
Pasal 12
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memerhatikan kredibilitas
dan kompetensi sumber berita.
Pasal 13
Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip berita, tulisan,
atau gambar tanpa menyebut sumbernya.
Pasal 14
Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang
bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta
dan data, bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan,
segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.
Pasal 15
Wartawan Indonesia menghadapi ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak
menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan
berita, serta atas kesepakatan dengan sumber berita tidak m’enyiarkan keterangan off
the record.
Pasal l6
Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini
terutama berada pada hati nurani masing-masing.
Pasal 17
Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penaraan sanksi pelanggaran
KEJ ini adalah sepenuhnya hak organisasi dan PWI dan dilaksanakan oleh Dewan
Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pusat di luar PWI yang dapat mengambil
tindakan terhadap Wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal
dalam KEJ ini.
14
b. Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
1) Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar.
2) Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebehasan dan
keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3) Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya kesempatan
untuk menyuarakan pendapatnya.
4) Jurnalis melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernnya
5) Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui
masyarakat.
6) Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan
dokumen.
7) Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar
belakang, off the record, dan embargo.
8) Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9) Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial identitas korban
kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10) Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi,
dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacar/sakit jasmani, cacar/sakit
mental atau latar belakang sosial lainnya.
15
C. Evaluasi Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media
Massa
1. Evaluasi Kebebasan Pers
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia memberikan
sambutan pada Kongres Komite Wartawan Reformasi Indonesia yang dilaksanakan di
Monumen Pers Surakarta 23 Agustus 2006. Isi sambutan tersebut merupakan evaluasi
tentang kebebasan pers dan dampak kebebasan media massa.
Reformasi yang bergulir di tahun 1998 menjadi harapan seluruh bangsa
Indonesia untuk memasuki suatu kehidupan yang lebih baik yaitu era pembaharuan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan itu,
bangsa Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan negara dan memantapkan
jalannya pelaksanaan demokrasi yang ditopang dengan kebebasan pers melalui
Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam perjalanannya perubahan itu ternyata belum sepenuhnya mampu
menjawab harapan. Di sana sini masih banyak ditemui hambatan dan rantangan yang
menunjukkan bahwa bangsa kita belum sepenuhnya siap untuk melakukan perubahan
dan ke arah mana perubahan ini akan dibawa. Dengan perkataan lain dapat dikatakan
bahwa semangat perubahan yang terjadi nampaknya lebih bersifat emosional daripada
pertimbangan-pertimbangan rasionalitas.
2. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa
Era globalisasi dengan kemajuan alat komunikasi, terutama kemajuan di
bidang media elektronika misalnya internet, faksimile, handphone, televisi, radio,
tape recorder, mempunyai dampak positif membawa kemajuan dan kesejahteraan
16
suatu bangsa, selain juga dapat berdampak negatif membawa ke dunia kemaksiatan,
misalnya narkotika, adensi moral, kekerasan, dan memecah keutuhan bangsa dan
negara.
Pengaruh media massa kepada masyarakat, sangat kuat hal ini karena
cepatnya alur informasi yang sampai ada masyarakat. Untuk itu, hendaknya media
massa pandai-pandai menggunakan kebebasan yang telah dimiliki.
Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa, antara lain:
a. menimbulkan keguncangan dalam masyarakat. Jika tidak segera ditanggulangi,
maka dapat menimbulkan disintegrasi bangsa;
b. menimbulkan bahaya bagi keselamatan bangsa dan negara;
c. kritik yang tidak sesuai fakta, sensasional, dan tidak bertanggung jawab akan
menimbulkan fitnah.
17
Recommended