PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN...

mS3« KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

JAKARTA-10110

TEL : 3811308,3505006,3813269,3447017 3842440

PST : 4213,4227,4209,4135

TLX : 3844492,3458540

FAX : 3811786,3845430,3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : * ~ / k . IOS fa / Q5pLr lb

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

LAUT NOMOR HK. 103/2/4/DJPL-16 TENTANG BERAT KOTOR PETI

KEMAS TERVERIFIKASI YANG DIANGKUT DI KAPAL

(VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER/ VGM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberlakuan

persyaratan verifikasi berat kotor Peti kemas

sebagaimana amandemen SOLAS 1972 Bab IV Pasal 2

yang akan diberlakukan pada 1 J u l i 2016 dan telah

diatur dalam peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16

tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang

Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass Of

Container/ VGM);

b. bahwa terdapat perubahan pada ruang l ingkup

pemberlakuan kapal di dalam Peraturan Direktur

Jenderal Perhubungan Laut sebelumnya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huru f a dan h u r u f b, perlu

menetapkan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut nomor HK. 103/2/4/DJPL-16

tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang

Model Takah 02

Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass Of

Container/ VGM)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 1980 tentang Pengesahan International

Convention For The Safety of Live At Sea, 1974;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 1989 tentang pengesahan Intemasional

Convention for Save Container (CSC) 1972;

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa

kal i diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun

2011;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesy ah bandar an Utama;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun

2012 sebagaimana telah di ubah dengan PM 135 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

13. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM. 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT NOMOR HK. 103/2/4/DJPL-16

TENTANG BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

YANG DIANGKUT DI KAPAL (VERIFIED GROSS MASS OF

CONTAINER/VGM)

Pasal I

Ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut HK.103/2/4/DJPL-16 tentang Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi Yang Diangkut d i Kapal

(Verified Gross Mass Of Container/VGM) d iubah sebagai

ber ikut :

a. Kemasan peti kemas ekspor yang diangkut d i kapal

bendera Indonesia yang berlayar di pelayaran

Intemasional dan diangkut oleh kapal bendera asing

yang berlayar dari pelabuhan di Indonesia;

b. kemasan peti kemas domestik yang diangkut d i kapal

bendera Indonesia yang berlayar d i dalam pelayaran

kawasan Indonesia 6 bulan setelah terbitnya peraturan

Pasal II

Peraturan Direktur jenderal in i berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan d i JAKARTA pada tanggal l * «3t*r>' *°x{=>

SALINAN Keputusan in i disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Koordinator Bidang Marit im dan Sumber Daya; 2. Menteri Perhubungan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 5. Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Mult imoda dan Keselamatan

Perhubungan; 6. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga

Kementerian Perdagangan; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 8. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 9. Para Kepala Kantor kesyahbandaran Utama; 10. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 11. Kepala Kantor Pelabuhan Batam; 12. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 13. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I , I I , I I I dan IV (Persero); 14. D i r e k t u r U t a m a Perusahaan Te rm ina l Peti Kemas d i Indones ia ; 15. Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA); 16. Ketua U m u m Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian

Logistics & Forwarders Association (ALFI/ILFA); 17. Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI); 18. Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI); 19. Arsip.