ppid.sumbarprov.go.id · 2020-07-23 · Manajemen Data Program Peningkatan Mutu Dan Keselamatan...
View
14
Download
0
Category
Documents
Report
Preview:
Click to see full reader
Citation preview
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Recommended
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang ...gloopic.net/uploads/doc/skep/KP_238_Tahun_2014... · secara lengkap, DirekturJenderal ... 17 April 2014 DIREKTUR JENDERAL
Documents
Lampiran Surat Keputusan: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR ... · Pengertian Kurikulum Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem ... pelajaran Bahasa Arab yang sangat diperlukan
Documents
Gabungan - ppid.sumbarprov.go.id
Documents
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 …€¦ · IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DR. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR URUSAN PEMERINTAHAN
Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK … · 2016. 12. 19. · 1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal
Documents
Peraturan.go.id - UNDANG-UNDANG REPUBLIK ...9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan
Documents
Abdullah Faqih - mapendasitubondo.files.wordpress.com · Kasubdit Kesiswaan Abdullah Faqih Direktur KSKK Madrasah ... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
Documents
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM …1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Documents
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Peaksanaan... · 2018-03-08 · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran ... maka integrasi yang ditawarkan dalam penyusunan
Documents
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER ... · Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
Documents
Presiden Clinton desak Presiden Soeharto teken..gelora45.com/news2/ClintonDesakSoehartoTeken.pdfmekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi. "Saya memahami Direktur
Documents
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK … · yang diatur dalam Undang-Undang PPh. 2. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak
Documents
· banding, gugatan, peninjauan kembali, dan/atau Pasal 36 Undang-Undang ... Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Documents
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ...sibopaksara.kemdikbud.go.id/uploads/2019-04/juknis-bop...2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Documents
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM … Dirjen PDN ttg... · Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ... (BPSK) yang berada di Provinsi DKI Jakarta untuk Provinsi
Documents
PERATURAN WALIKOTA SEMARANGsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170726095931Perwal07th06.pdf · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan ... Direktur PDAM Kota Semarang
Documents
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF fileORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak ... pemain drama, penari, 4
Documents
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG … · PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2007 TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ... Undang-Undang
Documents
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang ......Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Documents
Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan153.92.4.138/amdal_info/uploads/izin/PT JAYA JAGAT RAYA_PT Jay… · - 2-Memperhatikan Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 32
Documents