PPT Withholding Tax & PPN

UU PPH Pasal 21UU PPH Pasal 22UU PPH Pasal 23UU PPH Pasal 26UU PPH FinalUU PPN

Undang-Undang

PasalPajak Penghasilan

First Part

Pasal 17 ayat 1Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000 5%

Rp50.000.000 – Rp250.000.000 15%

Rp250.000.000 – Rp500.000.000 25%

Di atas Rp500.000.000 30%

Dasar Hukum

PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda.

Pasal 7 ayat 1Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan)

Status Pekerja PTKP (Rp)

Belum Kawin 15.840.000

Kawin, anak 0 17.160.000

Kawin, anak 1 18.480.000

Kawin, anak 2 19.800.000

Kawin, anak 3 21.120.000

Mahmud

Gaji Bruto Rp120.000.000,-

Status Kawin Sudah Kawin

Jumlah Anak 3

Keterangan lainnya Pegawai tetap sebagai direktur

Gaji sebulan Rp10,000,000 Pengurangan:Biaya jabatan

5% * 10.000.000 Rp500,000 Penghasilan neto sebulan Rp9,500,000

Penghasilan neto setahun Rp114,000,000 12 * 9.500.000PTKP setahun- WP sendiri Rp15,840,000 -Tambahan WP menikah Rp1,320,000

-Tambahan 3 orang anak Rp3,960,000 Rp21,120,000

PKP setahun Rp92,880,000 PPh Pasal 21 Terutang5% * 50.000.000 Rp2,500,000

15% * 46.840.000 Rp6,432,000 Rp8,932,000

Jessica

Jumlah Anak 1

Keterangan lainnya Berhenti bekerja pada tahun berjalan(Januari – Agustus)

Gaji sebulan Rp7,500,000 Pengurangan:Biaya jabatan

Penghasilan neto setahun Rp85,500,000 12* 7.125.000PTKP setahun- WP sendiri Rp15,840,000

-Tambahan WP menikah Rp1,320,000

-Tambahan 1 orang anak Rp1,320,000 Rp18,480,000 PKP setahun Rp67,020,000 PPh Pasal 21 Terutang5% * 50.000.000 Rp2,500,000

15% * 17.020.000 Rp2,553,000 Rp5,053,000

PPh Pasal 21 Terutang sebulan Rp421,083

Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Selamat Sejahtera untuk tahun 2011 (s.d bulan agustus 2011) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Jan-Agts 2011) 8*7.500.000 Rp60,000,000

Pengurangan:

Biaya jabatan

5% * 60.000.000 Rp3,000,000

Penghasilan neto 8 bulan Rp57,000,000

PTKP setahun

- WP sendiri Rp15,840,000

-Tambahan WP menikah Rp1,320,000

-Tambahan 1 orang anak Rp1,320,000 Rp18,480,000

PKP setahun Rp38,520,000

PPh Pasal 21 Terutang 8 bulan

5% * 38.520.000 Rp1,926,000

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong s.d juli

7*437.583 Rp2,947,583

PPh Pasal 21 Lebih Potong Rp1,021,583

nb: kelebihan pemotongan akan dikembalikan oleh PT Selamat sejahtera kepada Jessica

Status Kawin Tidak Kawin

Jumlah Anak -

Keterangan lainnya Baru mulai bekerja pada tahun berjalan, pada bulan Juli - Desember

Pindahan dari perusahaan lain (Mulai Juli 2012)Gaji sebulan Rp5,000,000 Pengurangan:Biaya jabatan

Penghasilan neto 6 bulan Rp28,500,000 6* 7.125.000PTKP setahun- WP sendiri Rp15,840,000

Rp15,840,000 PKP setahun Rp12,660,000 PPh Pasal 21 Terutang5% * 11.340.00 Rp633,000

Mr. Brandon Lee

Jumlah Anak 3

Keterangan lainnya Bekerja pada bulan September 2011 dan akan selesai pada ujung Januari 2012

Kerja September 2011-Januari 2012Gaji sebulan Rp25,000,000 Pengurangan:Biaya jabatan5% * 25.000.000 Rp1,250,000

Maksimum diperkenankan Rp500,000 Penghasilan neto sebulan Rp24,500,000

Penghasilan neto 4 bulan Rp98,000,000 4* 24.500.000PTKP setahun- WP sendiri Rp15,840,000 -Tambahan WP menikah Rp1,320,000

-Tambahan 3 orang anak Rp3,960,000 Rp21,120,000 PKP setahun Rp76,880,000 PPh Pasal 21 Terutang 5% * 50.000.000 Rp2,500,000

15% * 26.880.000 Rp4,032,000 Total PPh terutang Rp6,532,000

Jumlah Anak 2

Keterangan lainnya Pegawai honorer bulanan – bukan pegawai tetap

Gaji sebulan Rp4,166,667 Penghasilan neto setahun Rp50,000,000

PTKP setahun- WP sendiri Rp15,840,000 -Tambahan WP menikah Rp1,320,000 -Tambahan 2 anak Rp2,640,000 Rp19,800,000 PKP setahun Rp30,200,000 PPh Pasal 21 Terutang 5% * 32.840.000 Rp755,000

UU PPh Pasal 21 (13) penghasilan yang dibayarkan kepada bukan pegawai tapi berkesinambungan maka perhitungannya adalah

UU PPh Pasal 21 = penerimaan per bulan x 50% tarif umum

Sahro Sahrukan

Jumlah Anak 3

Keterangan lainnya Bekerja pada bulan September 2011 dan akan selesai pada ujung Januari 2012

Nilai Kontrak Rp40,000,000

PPh terutang5%*50%*40.000.000 Rp1,000,000 nb: PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1)

Burhanudin

Jumlah Anak 2

Keterangan lainnya Komisaris, bukan pegawai

PPh TerutangGaji Rp200,000,000 5%*50000000 Rp2,500,000 15%*150000000 Rp22,500,000 Total pph terutang Rp25,000,000

Ny. Nany Sakum

Jumlah Anak 2

Keterangan lainnya Notaris

Nilai honor Rp50,000,000 PPh terutang5%*50%*50000000 Rp1,250,000

Dessy Zakaria

Jumlah Anak 3

Keterangan lainnya Pemenang lomba, bukan karyawan

nilai hadiah Rp10,000,000 PPh terutang25%*10000000 Rp2,500,000

Pasal 4 (2) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

PP No.132 Tanggal 15 Desember 2000 tentang PPh Atas Hadiah Undian.

KEP DJP No.KEP-395/PJ/2001 tentang Pengenaan PPh Atas hadiah undian

Maher Zein

Fee Rp1.000.000.000,-

Jumlah Anak 1

Keterangan lainnya Penyanyi dalam acara perusahaan

fee menyanyi Rp1,000,000,000 pph terutang20%*1000000000 Rp200,000,000

total pph terutang Rp200,000,000

Madun Belmondo

Fee Rp300.000.000,-

Jumlah Anak 1

Keterangan lainnya Uang pesangon

nilai pesangon Rp300,000,000 pph terutang0%*50.000.000 Rp- 5%*50.000.000 Rp2,500,000 15%*200.000.000 Rp30,000,000 total pph terutang Rp32,500,000

Gaji Bruto Rp120.000,- / hari

Status Kawin Belum Kawin

Jumlah Anak 0

Keterangan lainnya Pegawai lepas harian, ditugaskan:• 20 hari pada bulan November• 25 hari pada bulan Desember

Upah harian Rp 120,000

Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan Rp 150,000

Penghasilan nov (20 x Rp. 120000) Rp 2,400,000

Penghasilan dec (25 x Rp. 120000) Rp 3,000,000

Total penghasilan bruto Rp 5,400,000

Real PTKP setahun Rp 15,840,000

Rp 1,320,000

Rp 17,160,000

PTKP per hari Rp 47,667

PPh terutang (Rp. 5.400.000 - 47.667*55) * 5% Rp 138,916

Subagyono, SH, BKP

Fee Rp100.000.000,-

Jumlah Anak 2

Keterangan lainnya Konsultan pajak pribadi yang dibayar untuk urusan pada tahun 2010.

Nilai fee Rp100,000,000 PKP 50% 100.000.000 Rp50,000,000 PPh terutang5%*50.000.000 Rp2,500,000 Total PPh terutang Rp2,500,000

Undang-Undang

Selain PasalPajak Penghasilan

Second Part

Jasa Kebersihan danPerawatan Komputer Kantor

Jumlah Rp5.000.000,-

Tarif 2%

PPh terpotong / terpungut Rp100.000,-

Dasar hukum UU PPh Pasal 23

Keterangan lainnya Cukup jelas

Jasa Audit

Jumlah Rp50.000.000,-

Tarif 2%

PPh terpotong / terpungut Rp1.000.000,-

Keterangan lainnya Jasa audit adalah jasa professional yang merupakan WP Badan, terkena PPh Pasal 23

Sewa Gudang

Jumlah Rp200.000.000,-

Tarif 10%

Dasar hukum UU PPh Pasal 4 ayat 2

Keterangan lainnya Sewa gudang dikenakan tarif 10% dari nilai sewa

Sewa Mesin Fotokopi

Jumlah Rp15.000.000,-

Tarif 2%

Keterangan lainnya Sudah cukup jelas

Sewa Helikopter

Jumlah Rp100.000.000,-

Tarif 2%

Keterangan lainnya Penyewaan pesawat untuk kepentingan pribadi tertentu, sehingga penumpang umum tidak bisa ikut menggunakan jasa pesawat tersebut secara bersama2sama. Termasuk objek PPh pasal 23 yang dipotong oleh penyewa, dan terhutang PPN yang dipungut oleh perusahaan pesawat itu.

Sewa TongkangJumlah Rp200.000.000,-

Tarif 2%

Keterangan lainnya Persewaan Tongkang tidak termasuk usaha pelayaran, tapi jasa yang menjadi objek Pasal 23. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan tongkang dari persewaan itu.

Jasa Pengangkutan dan Jasa EMKL

Jumlah Rp350.000.000,-

Tarif 2%

Jasa EO

Jumlah Rp40.000.000,-

Tarif 2%

Dividen kepada PT AMN

Jumlah Rp250.000.000,-

Tarif 15%

Keterangan lainnya Penerima dividen adalah PT, dan penyertaan modalnya 5% (di bawah 25%).Terkena 15% PPh Pasal 23

Bunga Pinjaman Kredit

Jumlah Rp1.000.000.000,-

Tarif 15%

Keterangan lainnya Bunga kepada Bank BNI 46

Bayar Cicilan Leasing Mobil Truck

Jumlah Rp10.000.000,-

Tarif 0%

PPh terpotong / terpungut Rp0,-

Dasar hukum -

Keterangan lainnya Belum terjadi penyerahan BKP. Apabila pada akhir leasing kemudian terjadi penyerahan BKP, maka terutang PPN sebesar 10%

Jasa Pelaksana Konstruksi(Middle Class)

Jumlah Rp600.000.000,-

Tarif 3%

Dasar hukum UU PPh Pasal 4 ayat 2

Keterangan lainnya Terkena PPh Final

Membayar Royalty ke HK Co.

Jumlah Rp2.000.000.000,-

Tarif 20% 10%

PPh terpotong / terpungut Rp400.000.000,- Rp200.000.000,-

Dasar hukum UU PPh Pasal 26 UU PPN

Keterangan lainnya Final, terhadap WP Badan Luar Negeri

Disamping itu, terkena PPN atas jasa pemberian rumus khusus

Bunga Pinjaman keHSBC Hongkong

Jumlah Rp4.000.000.000,-

Tarif 20%

Keterangan lainnya Final, pembayaran bunga kepada PT di luar negeri

Jasa Kurir

Jumlah Rp500.000,-

Tarif 2%

Membeli Saham PT BerkahFulus dari WP LN

Jumlah Rp10.000.000.000,-

Tarif 5%

Keterangan lainnya Penjualan Saham Perusahaan di Indonesia (WPDN) yang dialihkan oleh pemegang sahamnya di LN.Kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan hak pemajakannya berdasarkan P3B ada di Indonesia (PMK-258/PMK.03/2008)

Pembelian Mobil Hammerdari WP LN

Jumlah Rp5.500.000.000,-

Tarif 5% 10% 75%

PPh terpotong / terpungut

Rp275.000.000,- Rp550.000.000,- Rp4.125.000.000,-

Dasar hukum UU PPh Pasal 22 UU PPN UU 42/2009, KMK 355/KMK.03/2003

Keterangan lainnya Pembelian mobil dengan harga minimal Rp5M, terkena dengan tarif tunggal 5%.

- UU 42/2009 tentang PPN Pasal 8 ayat (1) dan KMK, kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc.

Biaya Sekolah & Gaji Sopirdari Pemegang Saham WPDN OP

Jumlah Rp800.000.000,-

Tarif 10%

Dasar hukum UU PPh Pasal 17 ayat (2c)

Keterangan lainnya Dianggap sebagai pemberian dividen kepada pemegang saham WPDN, OP.

Saham Bonus kepadaSeluruh Shareholder

Jumlah Rp5.000.000.000,-

Tarif 15%

Dasar hukum UU PPh Pasal 4 ayat (1g)

Keterangan lainnya Pemberian saham bonus yang berasal dari agio saham dianggap sebagai dividen.

Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham LN (HK Co.)

Jumlah Rp40.000.000.000,-

Tarif ?

PPh terpotong / terpungut

Dasar hukum -

Keterangan lainnya Dapat dikenakan bunga dengan tarif 0% dengan syarat: 1. Uang tersebut uang PT HK Co sendiri, 2. PT HK sudah menyetor modal saham ke PT SS,3. PT HK tidak sedang rugi,4. PT SS sedang kesulitan keuanganNamun, diasumsikan bahwa PT SS sedang tidak kesulitan keuangan, maka akan dikenakan bunga pinjaman sesuai dengan pasar. Tetapi tidak bisa dihitung karena kurangnya informasi atas bunga pasar.

Pembelian Kelapa Sawitdari Pedagang Perorangan

Jumlah Rp12.000.000.000,-

Tarif 0.25%

Keterangan lainnya Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul

Sewa Pesawat Garuda Indonesia

Jumlah Rp4.000.000.000,-

Tarif 1.80%

Dasar hukum UU PPh Pasal 15KMK 475/KMK.04/1996

Keterangan lainnya Usaha penerbangan yang berdasarkan perjanjian charter saja.

Sewa Pesawat Asing,Tujuan Dubai dan Hawai

Jumlah Rp8.000.000.000,-

Tarif 2.64%

Dasar hukum UU PPh Pasal 15KMK 417/KMK.04/1996SE 32/PJ.4/1996

Keterangan lainnya Perjalanan ke Dubai dan Hawai merupakan penerbangan Luar Negeri

Pembayaran Premi Asuransi ke Zabrick Insurance Ltd. (Singapore)

Jumlah Rp30.000.000,-

Tarif 10%

Keterangan lainnya pembayaran premi asuransi ke Zabrik Insurance Ltd, masuk dalam kategori Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang, terkena tarif 10% dari premi yang dibayarkan

Membayar Letoy ManagementConsulting Co. (Kontrak 80 hari)

Jumlah Rp1.000.000.000,-

Tarif 20%

Keterangan lainnya merupakan pembayaran jasa teknik, terkena tarif Final sebesar 20%, terkena PPh Pasal 26 atas PT luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia

Jasa Teknik,Brother Architect Co. (USA)

Jumlah Rp1.200.000.000,-

Tarif 20%

Keterangan lainnya merupakan pembayaran jasa teknik, terkena tarif Final sebesar 20%, terkena PPh Pasal 26 atas PT luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia

Marketing Manager,Mr. Park Jung Lee

Jumlah Rp350.000.000,-

Tarif 20%

Keterangan lainnya Karena Mr Park Jung Lee tinggal di Indonesia kurang 183 hari, maka dianggap WP LN, dan dikenakan tarif 20% PPh Psl 26

Bonus kepada Mr. Michael Chang,Komisaris PT SS, di Hongkong

Jumlah Rp300.000.000,-

Tarif 20%

Keterangan lainnya Pembayaran bonus kepada Mr. Michael Chang yang merupakan WP LN dikenakan tarif sebesar 20% PPh Pasal 26

Pembelian Saham PT DCE, TbkMembagikan ke Direksi dan Komisaris

Jumlah Rp5.000.000.000,-

Tarif 15%

Keterangan lainnya Pembagian saham ini dianggap sebagai bonus, maka terkena PPh Pasal 23 dengan tarif 15%

Penjualan Tanah dan Gedung Kantor, Kemudian di Sewa Kembali

Penjualan Sewa Kembali

Jumlah Rp8.000.000.000,- Rp1.000.000.000,-

Tarif 5% 10%

PPh terpotong / terpungut Rp400.000.000,- Rp100.000.000,-

Dasar hukum UU PPh Pasal 4 ayat (2)PP 71/2008 Pasal 8 ayat (1)

UU PPh Pasal 4 ayat (2)

Keterangan lainnya Pengalihan harta berupa tanah dikenakan tarif final (asumsi harga jual = NJOP)

Sewa tanah dikenakan tarif PPh final.

Thanks

PPT Withholding Tax & PPN

Documents

CTI Tax Solutions: Tax Withholding - Markit

Withholding Tax Slab

Withholding Tax

Deduction Withholding Order Adjusting Tax Withholding Severance Payments

Withholding Tax in China

LUXEMBOURG INVESTMENT FUNDS Withholding Tax … · LUXEMBOURG INVESTMENT FUNDS Withholding Tax Study 2015 ... present to you the Luxembourg Investment Funds – Withholding Tax Study

Annualized Withholding Tax

Withholding Tax Configuration (3)

Withholding Tax Rates CardJuly1.2014

Withholding Tax Rates

Withholding Tax White Paper

Withholding Tax Account ID

PENERAPAN TAX PLANNING ATAS WITHHOLDING TAX …

LUXEMBOURG INVESTMENT FUNDS Withholding Tax Study … · LUXEMBOURG INVESTMENT FUNDS Withholding Tax Study 2015 ... present to you the Luxembourg Investment Funds – Withholding

Residential land withholding tax - Tax Policy, Inland …taxpolicy.ird.govt.nz/.../2016-sr-residential-land-withholding-tax.pdf · Residential land withholding tax is primarily

Tax Audit Framework On Withholding Tax 2015

CTI Tax Solutions: Tax Withholding

WITHHOLDING KENTUCKY INCOME TAX - Department of …revenue.ky.gov/Business/PublishingImages/Pages/Employer-Payroll-Withholding/2017... · WITHHOLDING KENTUCKY INCOME TAX 2017 WITHHOLDING

Extended withholding tax configuration

KPMG Withholding Tax Study 2017 · KPMG Withholding Tax Study 2017 Withholding Tax Study 2017 Luxembourg investment funds ... apply to Luxembourg SICAVs and FCPs …