View
459
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Integritas Sektor Publik 2009
Hasil Survei Integritas di 4 unit layanan Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Komisi Pemberantasan KorupsiJakarta, 10 Maret, 2010
Disampaikan oleh :Dian Patria
Fungsional Litbang KPK
Pendahuluan1
Layanan Publik2
3
Unsur-Unsur Penyusun Integritas PLN4
Kesimpulan dan Tindak Lanjut5
Survei Integritas Sektor Publik
6
Agenda
2
PendahuluanTupoksi KPK
Survei Internasional
3
4
Tugas KPK Tugas KPK UU 30/2002UU 30/2002
Koordinasi(Pasal 7)
TUGAS KPK
(Pasal 6)
Supervisi(Pasal 8)
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan(Pasal 11)
Pencegahan(Pasal 13)
Monitoring(Pasal 14)
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan TPK
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK
d. Melaksanakan dengar pendapat & pertemuan dg instansi terkait
e. Meminta laporan instansi terkait ttg pencegahan TPK
BPKP
Itjen Dep
InspektoratLPND
Bawasda
KepolisianKejaksaan
BPK
Tugas KoordinasiTugas Koordinasi Pasal 7)
5
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang:
Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dg pemberantasan TPK, dan instansi yg melaksanakan pelayanan publik
BPKBPKP
Itjen DepBawasda
Departemen, LPND, Kementerian, BUMN, BUMD
(pelayanan publik)
Kepolisian Kejaksaan
Tugas SupervisiTugas Supervisi (Pasal 8)
6
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pengkajian thd sistempengelolaan administrasi
di semua lembaga negara& pemerintah
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan
Kepada :Presiden, DPR, & BPK
Tugas MonitorTugas Monitor (Pasal 14)
7
• PERC – Annual Graft Ranking, skor Indonesia 2010= 9.07
• 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 terkorup se-Asia Pasifik
• 2007 (8.03), terkorup ke-2 • 2008 (7.98) terkorup ke-3 • 2009 (8.32) terkorup
• Global Competitiveness Index (2008-2009) Indonesia ranking 55 dari 134 negara ; Malaysia 21 ; Thailand 34 ; Brunei 39
Korupsi diIndonesia
• Skor IPK Indonesia pada 2009= 2,8 (rangking 111 dari 180 negara)
• Persepsi Korupsi – komponen berasal dari pelayanan publik yang diterima oleh pebisnis
• Global Corruption Barometer (2009) mengekplor experience rumah tangga terhadap suap → 29 % responden di Indonesia membayar biaya tambahan untuk memperoleh pelayanan (2007 = 18%)
8
Layanan Publik Prinsip pelayanan publik
Standar pelayanan publikTipologi Korupsi di layanan publik
Faktor Pendorong Korupsi di layanan publik
9
1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan, mencakup persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman
dan kepastian hukum.6. Tanggung jawab
Prinsip Pelayanan PublikPrinsip Pelayanan Publik(KepmenPAN No. 63 tahun 2003)(KepmenPAN No. 63 tahun 2003)
10
1. Prosedur Pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
Standar Pelayanan PublikStandar Pelayanan Publik(KepmenPAN No. 63 tahun 2003)(KepmenPAN No. 63 tahun 2003)
11
12
Tipologi Korupsi di Layanan Publik (1)Tipologi Korupsi di Layanan Publik (1)
Tipologi Korupsi di Layanan Publik berdasarkan Analisa Kualitatif:
Pengguna layanan memberikan suap kepada petugas:
dalam memuluskan perolehan izin walaupun persyaratan tidak dipenuhi
untuk mempercepat pelayanan dan menghindari kesewenang-wenangan petugas
Pengguna layanan dengan atau tanpa pengetahuan petugas mereduksi kewajiban pembayaran dari yang seharusnya (tidak membayar sesuai dengan yang seharusnya)
Petugas meminta sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi (biaya sesuai prosedur) kepada pengguna layanan
13
Tipologi Korupsi di Layanan Publik (2)Tipologi Korupsi di Layanan Publik (2)
Petugas melakukan pungutan yang berkedok infak, kotak tips atau sumbangan seikhlasnyaPetugas memberikan harga khusus kepada orang/kelompok/institusi tertentu Jalur CepatPetugas mengedepankan pemberian izin atau layanan tertentu kepada anggota keluarga/kerabatPetugas layanan menjadi calo (perantara tidak resmi)
14
Faktor Pendorong Korupsi diFaktor Pendorong Korupsi di Layanan Publik (1) Layanan Publik (1)
Faktor Eksternal – Kebiasaan masyarakat yang ingin serba instan/cepat,
tidak ingin mengikuti prosedur dan lebih menyukai menggunakan jasa calo
– Proses sosialisasi yang tidak efektif terkait prosedur (waktu, syarat dan biaya), sehingga tidak ada kontrol yang kuat dari pengguna layanan
– Kebiasaan pemberian sejumlah uang/barang sebagai ucapan terima kasih setelah akhir pengurusan layanan
– Pemahaman yang keliru bahwa uang tambahan dan uang dalam jumlah kecil dianggap bukan korupsi budaya permisif
15
Faktor Pendorong Korupsi diFaktor Pendorong Korupsi di Layanan Publik (2) Layanan Publik (2)
Faktor Internal – Integritas pelaksana sistem yang masih rendah – Pemberian sanksi kepada petugas yang melakukan
pelanggaran tidak menimbulkan efek jera– Ruang untuk partisipasi publik (pengawasan dan
pengaduan) tidak disediakan dan pengaduan seringkali tidak ditindaklanjuti
– Kampanye anti korupsi tidak optimal, bahkan cenderung hanya sebatas jargon
– Kapasitas petugas yang terbatas dalam hal pengetahuan dan keahlian untuk memberikan pelayanan yang efisien serta sikap yang melayani dengan baik
Aparat Pemerintah
Sektor Swasta Masyarakat
Penegakan Hukum
Peran Serta
Subyek Pemberantasan KorupsiSubyek Pemberantasan Korupsi
Good Corporate GovernanceGood Public Governance
Good Governance
16
17
Pelayanan Unit/Instansi Teknis
Pelayanan Unit/Instansi Teknis
• Sebagian besar tidak tersedia loket khusus pelayanan
• Masyarakat harus mendatangi instansi teknis yang berbeda untuk jenis perijinan yang berbeda
• Ruang kerja dan ruang pelayanan biasanya tidak dipisahkan
• Terjadi kontak langsung antara masyarakat dan petugas
• Biasanya tidak transparan dalam prosedur,syarat,waktu,biaya
• Pungli dan suap banyak terjadi
Proses Pengurusan Perijinan
18
One Stop Service (OSS)One Stop Service (OSS)
• Berbagai jenis perijinan/non perijinan dapat diurus di 1 tempat/gedung
• Tersedia customer service
• Masyarakat hanya berhubungan dengan customer service untuk mengurus segala jenis perijinan/ non perijinan
• Pembayaran biasanya terpusat di kasir/bank
• Seluruh proses teknis dan administratif perijinan/non perijinan dilaksanakan di 1 tempat
• Merekrut tenaga teknis dari instansi/ unit teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis
• Transparan dalam hal prosedur, waktu, biaya, persyaratan
• Koordinasi antara instansi teknis baik, karena instansi teknis memiliki perwakilan di OSS
• Memungkinkan pengurusan perijinan pararel
Proses Pengurusan Perijinan
Survei Integritas Sektor Publik
Latar Belakang & Tujuan
Metodologi
Integritas Sektor Publik 2009- Perusahaan Listrik Negara
19
I. Latar Belakang dan Tujuan
Pendekatan mengetahui nilai indikator korupsi dalam layanan publik
Kegiatan
Tujuan/Fungsi
melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik (dari sudut pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan)
Sebagai bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi secara aktif dan efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi
20
II. Metodologi
1. Waktu Pengumpulan Data Dilakukan pada Bulan April -September 2009
2. Lembaga yang Disurvey Tingkat Pusat : 39 instansi (Perijinan,Non Perijinan,Program,PBJ) Tingkat Provinsi : 10 pemerintah provinsi (39 unit layanan; RSUD
kelas B,PBJ, Izin Trayek antar kota, Izin Pendirian Koperasi/UKM) Tingkat Kabupaten/Kota : 49 pemkab/pemkot ---> 196 unit
layanan (Akte Kelahiran, PBJ, Bantuan Pembangunan/Renovasi/Perbaikan Fisik Sekolah dari APBD II, Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/RSUD kelas C)
Perusahaan Listrik Negara (PLN): 4 unit layanan Penyelesaian pengaduan kelistrikan
(rekening,pemutusan sepihak,dsb), Pelayanan gangguan, Perubahan daya, Penyambungan/pemasangan listrik
21
II. Metodologi
3. Responden Jumlah Responden : 11.413 orang,terdiri dari 4.592 di
pusat, 1.039di tingkat provinsi, dan 5.782 di tingkat kabupaten/kota
Jumlah Responden Perusahaan Listrik Negara =120, rata-rata tiap unit layanan=30
Kriteria Responden: pengguna/pengurus langsung dalam 1 tahun terakhir
Domisili responden : Jabodetabek4. Metode Penilaian
Pembobotan indikator oleh Ahli dengan metode AHP Pengisian kuesioner melalui wawancara langsung dengan
responden Penilaian dengan memasukkan standar minimal integritas
yang ditetapkan KPK (6) Perankingan berdasar nilai indeks. Semakin besar nilai,
semakin baik integritasnya. 22
Indikator Penilaian Survei Integritas oleh Ahli
23
24
Dua Variabel UtamaDua Variabel Utama
• Pengalaman Integritas: • merefleksikan persepsi dan pengalaman
responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya (berdasarkan pengalaman personal responden)
• Potensi Integritas: • merefleksikan faktor-faktor yang berpontensi
penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden (mengindikasikan keberadaan faktor2 yang memungkinkan berkorelasi dengan terjadi korupsi di masa mendatang)
• Semakin tinggi tingkat integritas, semakin kecil kemungkinan pengguna layanan publik mengalami korupsi, mempersepsikan terjadinya korupsi dan faktor-faktor dalam sistem administrasinya yang berpotensi korupsi
Indikator Sub-Indikator NilaiFrekuensi pemberian gratifikasi (0.333) xxJumlah/beasaran gratifikasi (0.140) xxWaktu pemberian gratifikasi (0.528) xxArti pemberian gratifikasi (0.167) xxTujuan pemberian gratifikasi (0.833)
Pengalaman Korupsi (0.800)
Cara Pandang Terjadap Korupsi (0.200)
a, b, c = 5 d = 3 e, f = 1
Survei Integritas PLN Penentuan Nilai untuk Setiap Sub-
Indikator
Contoh Pertanyaan:5. Apa tujuan anda memberikan uang tambahan?(jawaban multiple)
a. Tidak ada alasan khususb. Sebagai rasa kasihan karena petugas dianggap gajinya rendahc. Sebagai ucapan terima kasihd. Menghindarkan perlakuan semena-mena dari petugase. Meluluskan pengurusan walaupun syarat tidak terpenuhif. Mempercepat waktu pengurusan
Keterangan:• Jika responden menjawab a, maka skornya 5 kemudian untuk menentukan nilai sub indikator tinggal dikalikan saja skor dengan pembobot, demikian pula untuk mencari skor indikator, variabel sampai pada skor integritas secara keseluruhan• Jika ada lebih dari 1 pertanyaan penyusun sub-indikator maka yang digunakan adalah nilai rata-rata
25
Survei Integritas PLN Dari Tahun ke Tahun (2007-2009)
Indikator 2007 2008 2009
Jumlah instansi pusat peserta SI 30 40 39
Skor integritas PLN 5.16 6.39 6.24
Peringkat SI PLN 23 dari 30 30 dari 40 31 dari 39
Skor integritas instansi pusat tertinggi 6.31 8.56 7.62
Skor integritas instansi pusat terendah 4.15 4.43 5.66
Unit layanan PLN(1) Layanan Penyambungan & pemasangan listrik 4.52 6.16 6.04
(2) Layanan gangguan 5.47 6.36 5.82
(3) Layanan jaringan dan penambahan daya 5.42 6.57 -
(4) Layanan Perubahan daya - - 6.52
(5) Layanan penyelesaian pengaduan kelistrikan - - 6.5826
2727
1. Nama unit layanan:– Penyelesaian pengaduan kelistrikan (rekening,pemutusan sepihak,dsb)– Pelayanan gangguan (kerusakan MCB meteran, perbaikan posisi tiang listrik,
pemadaman listrik)– Perubahan daya (Penambahan daya untuk rumahtangga,bisnis,industri dan gedung
kantor)– Penyambungan/pemasangan listrik (Pemasangan untuk rumahtangga, bisnis,
industri, gedung kantor)2. Lokasi unit layanan: Jabodetabek
Responden Perusahaan Listrik Negara (PLN)
1. Responden adalah pengguna langsung unit layanan 2. Jumlah=120 pengguna layanan, terdiri dari:
– Pengaduan kelistrikan = 29 responden masyarakat (rumahtangga), perusahaan, kantor pemerintahan, hotel pelanggan listrik PLN di Jabodetabek
– Pelayanan gangguan = 30 responden masyarakat (rumahtangga), perusahaan, kantor pemerintahan, hotel pelanggan listrik PLN di Jabodetabek
– Perubahan daya = 32 responden masyarakat (rumahtangga), IRT/UKM, perusahaan, kantor pemerintahan, hotel pelanggan listrik PLN Jabodetabek
– Penyambungan/pemasangan listrik = 29 responden masyarakat (rumahtangga), IRT/UKM, perusahaan, kantor pemerintahan, hotel pelanggan listrik PLN Jabodetabek
3. Domisili responden = Jabodetabek
Unit Layanan Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Integritas Sektor Publik 2009- Perusahaan Listrik Negara
27
Integritas Sektor Publik 2009- Perusahaan Listrik Negara
Skor Integritas PLN dibawah Skor Nasional 6.50
28
29
15 Instansi dengan Skor Integritas Terendah - Instansi
Pusat (2009)
30
15 Instansi dengan Skor Integritas Tertinggi - Instansi
Pusat (2009)
Unsur-Unsur Penyusun Integritas PLN
Pengalaman Integritas
Potensi Integritas
31
3232
Nilai Integritas Unit Layanan Perusahaan Listrik Negara
32
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
I. Pengalaman Integritas
a. Pengalaman Korupsi
33
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
I. Pengalaman Integritas
a. Pengalaman Korupsi
34
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
I. Pengalaman Integritas
b. Cara Pandang Korupsi
35
IV.Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritasa. Lingkungan Kerja
36
IV.Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritasa. Lingkungan Kerja
37
38
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritasb. Sistem Administrasi
38
39
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritas b. Sistem Administrasi
39
40
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritas b. Sistem Administrasi
40
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritasb. Sistem Administrasi
41
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritasc. Perilaku Individu
42
IV. Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritasc. Perilaku Individu
43
44
45
IV.Unsur-unsur Penyusun Integritas- Unit Layanan di PLN
II. Potensi Integritasd. Upaya Pencegahan Korupsi
45
Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Kesimpulan
Tindak Lanjut
46
47
V. KESIMPULAN
47
Yang Harus Dilakukan PLNYang Harus Dilakukan PLN
1. Mempertahankan dan terus meningkatkan nilai integritas yang tergolong baik di unit layanan
2. Melakukan upaya serius melakukan perbaikan dan peningkatan nilai di unit layanan yang memiliki nilai integritas rendah Public Trust
3. Melakukan pengawasan & evaluasi terus menerus dari hasil perbaikan yang dilakukan
4. Melakukan sosialisasi yang intensif terkait perbaikan-perbaikan yang dilakukan baik kepada internal (petugas layanan) maupun eksternal (pengguna layanan) sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif
5. Replikasi sistem layanan publik yang sudah baik
TINDAK LANJUT :• Membuat action plan perbaikan layanan publik• Membentuk tim monitoring perbaikan layanan publik
48
49
1. Melakukan survei integritas secara periodik setiap tahun dalam rangka memacu unit layanan instansi untuk terus melakukan perbaikan (continuous improvement)
2. Koordinasi supervisi dan monitoring terhadap instansi layanan publik, khususnya yang memiliki nilai integritas rendah
3. Mendorong perbaikan sistem layanan publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
4. Mengawal reformasi birokrasi
5. Pendidikan kepada masyarakat pengguna layanan publik tentang budaya anti korupsi
Agenda KPK
TerimakasihTerimakasih
Dian Patriad.patria@kpk.go.id
Pengaduan masyarakat
dikirimkan ke : Po. Box 575, Jakarta
10120 Email:
pengaduan@kpk.go.id Telephone: 021-3522546
(sampai 2550) ext: 130 SMS: 0811 959 575 (0811
959 KPK) atau 0855 8 575 575 (0855 8 KPK KPK)
www.kpk.go.id
Diskusi dan Tanya JawabDiskusi dan Tanya Jawab
Struktur Pertanyaan Dalam Kuesioner SI 2009 (1)
A.
Pertanyaan Saringan
1 Status responden sebagai pengguna layanan publik2 Keterlibatan responden dalam pengurusan layanan publik
B Identitas Responden1 Nama2 Pekerjaan3 Pendidikan4 Pengeluaran Rumahtangga
C Pengalaman Korupsi – Pengalaman Integritas1 Pernah/tidaknya memberikan biaya tambahan2 Jumlah biaya tambahan yang dikeluarkan3 Berapa kali memberikan biaya tambahan4 Kapan uang tambahan diberikan5 Bentuk biaya tambahan yang diberikan
DCara Pandang terhadap Korupsi - Pengalaman Integritas
1 Tujuan pemberian gratifikasi 2 Alasan pemberian gratifikasi
3Bagaimana pengguna layanan mengartikan pemberian gratifikasi 52
Struktur Pertanyaan Dalam Kuesioner SI 2009 (2)
E Lingkungan Kerja – Potensi Integritas
1Intensitas praktek pemberian uang tambahan di lingkungan pelayanan
2 Pernah tidaknya melakukan pertemuan di luar prosedur3 Berapakali pertemuan di luar prosedur dilakukan4 Tujuan pertemuan di luar prosedur
5Melihat ada/tidaknya perantara di luar prosedur dalam unit layanan
6 Siapa yang menjadi perantara di luar prosedur7 Peran perantara di luar prosedur8 Intensitas keberadaan perantara di luar prosedur9 Cara perantara di luar prosedur beroperasi10 Dampak keterlibatan perantara di luar prosedur
11Tingkat kebutuhan pengguna layanan terhadap perantara di luar prosedur
12 Ketersediaan fasilitas di lingkungan unit layanan13 Suasana/kondisi fasilitas di lingkungan unit layanan
53
Struktur Pertanyaan Dalam Kuesioner SI 2009 (3)
F Sistem Administrasi – Potensi Integritas
1Tahu tidaknya pengguna layanan terhadap SOP unit layanan
2 Penilaian pengguna layanan terhadap SOP
3Penilaian pengguna layanan terhadap syarat pengurusan layanan
4Penilaian pengguna layanan terhadap waktu penyelesaian layanan
5Penilaian pengguna layanan terhadap biaya dalam pengurusan layanan
6Penilaian pengguna layanan terkait keterbukaan informasi dalam layanan
7 Ada tidaknya teknologi informasi dalam pelayanan
8Pernah tidaknya memeanfaatkan teknologi informasi
9 Tujuan pemanfaatan teknologi informasi54
Struktur Pertanyaan Dalam Kuesioner SI 2009 (4)
GPerilaku Individu– Potensi Integritas
1 Sikap petugas layanan
2Perlakuan petugas dalam memberikan layanan
3Ada tidaknya petugas yang meminta uang tambahan
4Cara petugas meminta uang tambahan
5Seberapa sering pengguna layanan memberikan uang tambahan
55
H Pencegahan Korupsi– Potensi Integritas
1Ada tidaknya kampanye anti korupsi dalam layanan publik
2 Bentuk media kampanye
3 Pernah tidaknya melakukan komplain/pengaduan
4 Tingkat kemudahan pengaduan
5 Media pengaduan yang dimiliki unit layanan
6Tanggapan petugas terhadap pengaduan yang disampaikan
7 Tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan
Struktur Pertanyaan Dalam Kuesioner SI 2009 (5)
56
Recommended