View
237
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Dipublikasikan oleh:Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling)Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan
Berkerja sama dengan:Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)
Ditulis oleh: Neil Franklin dan Aisyah Sileuw (Daemeter Consulting)
Kontributor:Alan Purbawiyatna, Aulia Aruan, Bambang Riyanto, Bernadinus Steni, Delon Marthinus, Dharsono Hartono, Dian Yusvita Intarini, Emile Kleden, Giorgio Budi Indarto, Niken Sakuntaladewi, Rahmat Hidayat, Rizaldi Boer, Stepi Hakim, Tunggul Butar Butar, Wahjudi Wardojo, dan para kontributor lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.
Diedit oleh:Nur Masripatin, Novia Widyaningtyas, Barbara Lang
Kutipan:Pusat Standardisasi dan Lingkungan (2013) : Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) di Indonesia. Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan, dan Forests and Climate Change Programme, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.
ISBN:
Sumber foto:IISD/Earth Negotiation Bulletin, koleksi Nur Masripatin dan FORCLIME
Dicetak oleh:Sunset Media
Jakarta, Maret 2013
Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)
Proses multi pihak mengidentifikasi elemen instrumen yang relevan dengan REDD+ yang berkesesuaian dengan Kesepakatan Cancun
2013
Safeguards
iiiPrinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Kata pengantar ........................................................................................................................................................ v
Daftar Singkatan ........................................................................................................................................................ vii
1. Pendahuluan ................................................................................................................................................... ....... 1
1.1. COP-16 dan Pedoman Terkait ............................................................................... 1
1.2. Mengembangkan Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+) .................... 3
1.3. Tentang Laporan ini .............................................................................................................................. 4
2. Identifikasi Elemen Relevan dari Instrumen yang ada ............................................................ 4
2.1. Metode Evaluasi Elemen dari Instrumen yang ada ......................................................... 5
2.2. Kriteria Evaluasi untuk Instrumen yang ada ..................................................................... 5
2.3. Hasil Analisis Elemen-elemen dari Instrumen yang ada ......................................... 6
2.4. Temuan Umum Terkait Instrumen yang ada ......................................................................... 8
3. Mengidentifikasi Draft Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada ...... 9
3.1. Materi yang Digunakan sebagai Acuan dalam Mengembangkan PCI REDD+ ............................................................................................................................... 11
3.2. Hasil Analisis: Matriks Elemen dan Denominator Umum Awal .............................. 12
3.3. Ringkasan dari Kelompok Elemen Utama dan Denominator Umum ...................... 22
3.4. Konsultasi Para Pihak selama Pengembangan PCI untuk SIS-REDD+ .................... 24
3.5. Pengembangan PCI untuk Mengukur Implementasi REDD+ .................... 28
3.6. Ringkasan Prinsip, Kriteria dan Indikator ............................................................................ 29
4. Kesimpulan ........................................................................................................................................................ 32
Lampiran:
Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) ....... 33
Daftar Isi
Safeguard
Safeguards
Safeguards
Safeguards
vPrinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Keputusan COP-16 di Cancun mengamanatkan kepada negara pihak yang melaksanakan REDD+ untuk membangun sistem penyediaan informasi mengenai implementasi safeguards (System for Information Provision on REDD+ Safeguards/SIS REDD+) yang tertuang dalam Lampiran 1 Paragraf 2 Keputusan 1/CP. 16. Pengaturan mengenai safeguards dan juga guidance (arahan) pelaksanaan safeguards yang diamanatkan dalam Lampiran 1 Keputusan COP 16 ini adalah logis secara konseptual namun dalam praktek pelaksanaannya bukanlah sesuatu yang mudah, untuk itu perlu penerjemahan safeguards supaya Indonesia dapat melaksanakannya dalam konteks nasional. Dalam rangka merespon mandat ini, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional membangun Sistem Informasi Safeguards REDD+.
Selama kurun waktu 2011 – 2012, proses multi pihak telah dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan SIS-REDD+ di Indonesia, melalui identifikasi elemen-elemen dari instrumen-instrumen yang ada yang relevan dengan safeguards REDD+ sesuai dengan Keputusan Cancun. Proses multi pihak ini meliputi 3 lokakarya nasional, serangkaian Focus Group Discussion, serta lokakarya regional di Kalimantan Tengah. Proses ini difasilitasi oleh Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Kementerian Kehutanan, dengan dukungan dari GIZ-FORCLIME.
Laporan ini dimaksudkan sebagai dokumen publikasi yang menginformasikan hasil dari proses multi pihak selama 2 tahun tersebut; dan untuk merefleksikan proses yang telah dilalui, laporan ini disusun dengan struktur sebagai berikut : Pengantar; Identifikasi Elemen yang Relevan dari Instrumen yang ada; Identifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada; dan Kesimpulan. Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi Safeguards REDD+ (SIS-REDD+) sebagai hasil dari proses tersebut disajikan sebagai lampiran dari laporan ini.
Dengan diterbitkannya laporan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak dan pakar yang terlibat dalam proses multi pihak selama 2 (dua) tahun terakhir, kepada mitra kami GIZ-FORCLIME, Daemeter Consulting, serta para staf Pusat Standardisasi dan Lingkungan.
Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi para pihak di tingkat nasional, sub-nasional maupun tingkat tapak untuk memahami pentingnya Safeguards REDD+, implementasi serta penyediaan informasi tentang implementasinya; dan lebih dari itu, untuk dapat terlibat lebih dalam dalam pengembangan SIS-REDD+ di Indonesia.
Jakarta, Maret 2013
Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan,
Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc
Kata Pengantar
viiPrinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
FPIC (atau Konsultasi, menurut istilah Pemerintah Amerika Serikat dan Bank Dunia) atau PADIATAPA adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, sebuah proses yang memberi kesempatan bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menolak atau menerima aktivitas di hutan dimana mereka memiliki hak.
FSC , lihat SFM dan HCVF
HCVF , Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi juga dikenal sebagai HCVA ( /Area dengan Nilai Konservasi tinggi), sebuah konsep yang dikembangkan oleh FSC yang menggambarkan habitat alami yang dianggap memiliki nilai sangat penting atau luar biasa signifikan.
IBSAP , Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia, berfungsi sebagai referensi utama Pemerintah untuk memandu pengembangan program nasional untuk pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di bawah Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2004-2009.
KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (SEA) adalah mekanisme kontrol wajib bagi kebijakan pembangunan, rencana dan program di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten (UU 32/2009)
PGI , Indeks Kemitraan Pemerintah, adalah ukuran dan perbandingan kinerja pemerintahan demokratis yang komprehensif seluruh provinsi di Indonesia. PGI membandingkan wilayah dan prinsip-prinsip tata kelola untuk memperoleh indikator tata kelola pemerintahan yang baik
PHPL Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, merupakan sistem pengelolaan lestari untuk semua konsesi hutan produksi di Indonesia.
SEA , lihat KLHS
SESA , Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis, merupakan sistem perlindungan/ safeguard Bank Dunia yang dapat diterapkan dalam konteks kegiatan REDD+ termasuk program percontohan REDD+.
SFM , Pengelolaan Hutan Lestari, merujuk pada standar sertifikasi sukarela untuk pengelolaan hutan lestari yang digunakan dalam konteks produksi kayu.
(FSC) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) merupakan dua sistem paling dikenal yang digunakan di Indonesia.
SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, sistem legalitas kayu yang merupakan bagian dari PHPL.
Daftar Singkatan
Free, Prior, and Informed Consent
Forest Stewardship Council
High Conservation Value ForestHigh Conservation Value Area
Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan
Partnership Governance Index
Strate gic Environmental Assessment
Strate gic Environmental and Social Assessment
Sustainable Forest ManagementForest
Stewardship Council
1Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
1. Pendahuluan
Dalam pembahasan mengenai pengembangan mekanisme REDD+ dalam kerangka kerja United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), safeguards diidentifikasi sebagai sebuah elemen penting untuk mengejawantahkan REDD+ yang efektif. Safeguards REDD+ bertujuan untuk memastikan bahwa aksi REDD+ menghindarkan atau meminimalkan dampak negatif terhadap sosial atau lingkungan. Keputusan UNFCCC/CP.16 di Cancun pada 2010 ketika kali pertama isu safeguards diangkat, telah meminta para pihak untuk mempromosikan dan menangani masalah safeguards. Safeguards yang diidentifikasi mencakup berbagai isu, termasuk transparansi struktur tata kelola kehutanan nasional, partisipasi efektif dari para pihak, penghormatan pada pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, dan menghindari baik “kebocoran” dan “pengalihan” dari penurunan emisi.
Keputusan UNFCCC pada COP 16 juga menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting REDD+ adalah tersedianya sistem informasi bagaimana safeguards ditangani dan dihormati. Sistem yang efektif untuk membagikan informasi mengenai safeguards REDD+ dimaksudkan untuk membantu mempromosikan transparansi, mencegah konsekuensi sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur dampak aksi REDD+. Salah satu keputusan Konferensi Parapihak UNFCC ke-17 di Durban di tahun 2012 menyepakati ketentuan besar mengenai pedoman, termasuk sistem informasi safeguards nasional yang harus “dibangun berdasarkan sistem yang sudah ada, yang berkesesuaian.”
Oleh karenanya, sejak COP 16 dan COP 17, pihak-pihak yang bermaksud mengimplementasikan REDD+ diberi tugas untuk menerapkan safeguards dan pengembangan sebuah sistem untuk menyediakan informasi tentang bagaimana safeguards ini ditangani dan dihormati.
Selama tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, mengkoordinasikan proses multi-pihak untuk mengembangkan sistem penyediaan informasi mengenai safeguard dalam implementasi REDD+ (SIS-REDD+).
1.1. COP-16 dan Pedoman Terkait
Keputusan UNFCCC mengamanatkan bahwa dalam implementasi REDD+, harus mempromosikan dan mendukung safeguards berikut ini:
1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional.
2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan perundangan dan kedaulatan nasional.
3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.
4. Partisipasi penuh dan efektif para para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.
5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan
Safeguards
2 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.
6. Tindakan untuk mengatasi resiko pengalihan.
7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi
Selain itu, COP 16 (Lampiran 1, Paragraf 1 dari Keputusan 1/CP.16) juga memberikan panduan untuk implementasi REDD+, dan menyarankan bahwa aksi nasional haruslah:
1. Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi, khususnya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
2. Berkontribusi terhadap pemenuhan komitmen Konvensi yang terkait dengan transfer dukungan finansial dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang.
3. Ditentukan secara spesifik oleh negara yang bersangkutan berdasarkan konteks nasional dan dengan mempertimbangkan berbagai opsi yang sesuai dengan kondisi nasional.
4. Konsisten dengan tujuan menjaga integritas lingkungan dan mempertimbangkan berbagai fungsi hutan serta ekosistem.
5. Diimplementasikan sesuai dengan kondisi, kapasitas, prioritas dan tujuan pembangunan nasional, dengan tetap menghormati kedaulatan negara .
6. Konsisten dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan nasional.
7. Diimplementasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, menangani isu perubahan iklim.
8. Konsisten dengan kebutuhan adaptasi nasional.
9. Didukung dengan pendanaan dan teknologi yang memadai, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas.
10. Berbasis hasil.
11. Mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Dalam melaksanakan safeguards REDD+ hasil dari Cancun yang dapat digunakan di semua skala dan tingkat secara efektif, diperlukan penafsiran terhadap pedoman di atas dalam konteks spesifik nasional seperti peraturan perundang-undangan, sumber daya yang tersedia, kapasitas untuk melaksanakan dan faktor lokal lainnya yang relevan. Secara khusus, warisan kebijakan, peraturan dan praktek di Indonesia merupakan aset negara yang memiliki nilai yang signifikan sebagai landasan untuk mengembangkan sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan safeguards REDD+ yang sesuai dengan konteks nasional.
Dengan justifikasi tersebut, maka pada tahun 2011, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memulai proses multi pihak yang komprehensif untuk meninjau kebijakan peraturan dan, instrumen sukarela yang ada, yang relevan dengan safeguards REDD+ sebagaimana tertuang dalam keputusan COP 16, sebagai dasar awal untuk membangun sistem informasi safeguards REDD+ nasional. Alasan implisit untuk proses ini adalah bahwa instrumen yang ada sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan/atau sudah dicoba dan diuji dalam skala dan konteks yang tepat untuk kegiatan REDD+. Langkah yang diperlukan dalam proses ini
3Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
meliputi evaluasi instrumen wajib dan sukarela yang relevan dan sesuai dengan safeguards spesifik REDD+ yang ditetapkan dalam COP 16, kekuatan dan kelemahan relatif dari instrumen, tingkat keberterimaan para para pihak, hambatan terhadap pelaksanaan dari instrumen yang lebih efektif, dan pertimbangan akan keterkaitan instrumen dalam cakupan yang komprehensif untuk segala aspek.
1.2. Mengembangkan Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)
Dalam rangka mengembangkan SIS-REDD+ yang tepat, perlu dimulai proses konsultasi para pihak pada tingkat-tingkat yang berbeda dan menggabungkan sedapat mungkin berbagai masukan teknis dan kebijakan.
Tujuan keseluruhan dari proses-proses para pihak ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem penyediaan informasi mengenai pelaksanaan safeguards yang terdiri dari Prinsip, Kriteria dan Indikator yang tepat untuk menilai pelaksanaan pengamanan dan unsur-unsur lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) - Kementerian Kehutanan memprakarsai pengembangan SIS-REDD+ sejak tahun 2011. Pendanaan proses ini disediakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Jerman, melalui program FORCLIME dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Tujuan dari proses para pihak dijabarkan lebih lanjut oleh Pustanling berdasarkan hal-hal berikut:
1. Penerjemahan safeguards REDD+ sesuai dengan Keputusan COP 16 ke dalam konteks nasional dengan kriteria dan indikator yang sesuai untuk pelaksanaan.
2. Analisis kebijakan dan instrumen lain yang ada, yang memiliki relevansi dengan safeguards REDD+ sesuai dengan Keputusan COP-16.
3. Pengembangan struktur dan mekanisme sistem informasi untuk melaksanakan safeguards REDD+ yang selaras dengan konteks spesifik Indonesia.
4. Desain lembaga SIS-REDD+.
5. Identifikasi Kriteria, Prinsip dan Indikator yang relevan sebagai komponen dari suatu sistem untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan safeguards untuk kegiatan REDD+ di Indonesia.
Langkah 1 di atas, khususnya pengumpulan informasi tentang instrumen safeguards yang ada serta masing-masing kekuatan dan kelemahannya, dicapai melalui lokakarya yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2011 oleh Pustanling, dilanjutkan dengan serangkaian diskusi kelompok terarah (FGD) selama kuartal 1-2 tahun 2011 yang melibatkan para pihak yang luas dan berfokus pada aspek kelembagaan sistem informasi safeguards.
Analisis kebijakan dan instrumen lainnya yang ada (Langkah 2) dilakukan selama kuartal 3-4 tahun 2011, juga melalui FGD, dengan bantuan Daemeter Consulting. Analisis yang dihasilkan disusun ke dalam sebuah draf laporan untuk diskusi berkelanjutan para pihak, yang bertujuan untuk mengidentifikasi “elemen” yang relevan dari instrumen yang ada dan menilai cakupan relatif dari instrumen dalam memenuhi prinsip-prinsip safeguards REDD+.
Pada Januari 2012 Pustanling memulai kegiatan pada Langkah 3 dan 4 dengan menyelenggarakan lokakarya nasional multi-pihak (Lokakarya Nasional II, 26 Januari 2012) yang difokuskan pada aspek-aspek SIS-REDD+ berikut:
Safeguards
4 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
1. Optimasi draf rancangan kelembagaan dan arus informasi SIS-REDD+
2. Identifikasi instrumen evaluasi yang tepat untuk pelaksanaan safeguards dalam REDD+
Dalam tindak lanjut lokakarya ini, kegiatan yang berkaitan dengan Langkah 5 telah dimulai, khususnya identifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator yang menyediakan informasi tentang pelaksanaan safeguards REDD+. Langkah 5 ini merupakan perpanjangan analisis dari Langkah 1 dan 2 yang dilakukan selama tahun 2011. Kembali kegiatan ini dilaksanakan oleh Pustanling dengan dukungan dana dari Pemerintah Jerman melalui GIZ, FGD multi pihak, dan dukungan teknis dari Daemeter Consulting.
1.3. Tentang Laporan ini
Laporan ini merupakan ringkasan dari kerangka rasional, proses dan hasil yang diperoleh khususnya dari Langkah 2 dan 5; dari identifikasi awal terhadap instrumen yang ada yang relevan dengan safeguards REDD+, sampai pada pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator yang secara komprehensif mencakup safeguards REDD+ dengan cara yang sejalan dengan konteks dan kondisi Indonesia.
2. Identifikasi Elemen Relevan dari Instrumen yang ada
Pendekatan yang dilakukan dalam fase pertama ini didasarkan pada alasan bahwa terdapat sejumlah instrumen, baik yang direferensikan atau diamanatkan dalam hukum Indonesia, atau sedang dipraktekkan secara sukarela, yang dapat digunakan sebagai safeguards REDD+ (Keputusan COP 16 diadopsi oleh Konferensi Para Pihak, Lampiran 1).
Oleh karena itu, tujuan keseluruhan dalam fase ini adalah untuk menganalisis instrumen dan kebijakan safeguards yang sedang digunakan di Indonesia saat ini dan mengidentifikasi elemen-elemen yang telah terbukti efektif dan dapat dilaksanakan serta yang relevan untuk ketujuh safeguards REDD+ yang diputuskan pada COP 16 UNFCCC. Keluaran yang diinginkan dari analisis ini adalah untuk:
1. Mengembangkan daftar elemen yang diidentifikasi dari instrumen dan kebijakan safeguards yang ada, disusun sesuai dengan tujuh safeguards yang tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan COP 16 UNFCCC
2. Analisis efektivitas dan kepraktisan dari elemen-elemen tersebut serta memberikan rekomendasi mengenai elemen mana yang harus dipantau dengan tujuan memberikan informasi mengenai penerapan safeguards REDD+
3. Mengidentifikasi kesenjangan antara Safeguards UNFCCC dengan elemen-elemen yang direkomendasikan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut melalui dialog multi-pihak.
5Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
2.1. Metode Evaluasi Elemen dari Instrumen yang ada
Beberapa instrumen1 yang dianalisis meliputi:
• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
• KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
• PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)
• Sertifikasi SFM (LEI, FSC)
• SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)
• PGI (Partnership Governance Index, Indeks Kemitraan Tata Pemerintahan)
• HCVF (High Conservation Value Forest, Hutan Bernilai Konservasi Tinggi)
• FPIC (Free, Prior, and Informed Consent/Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
• Safeguards berbasis hak
• SESA (Strategic Environmental and Social Safeguards Assessment/Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis)
• Instrumen lainnya yang akan diidentifikasi (misalnya undang-undang yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati, dll.)
Masing-masing instrumen tersebut dievaluasi terhadap cakupan dan tujuan dari safeguards COP 16 dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut :
• Relevansi dengan safeguards COP 16 safeguards, khususnya :
- Kelayakan teknis/‘implementabilitas’
- Potensi efektivitas dalam kondisi ideal
- Praktek saat ini yang berkaitan dengan implementasi dan efektifitas
• Keterbatasan cakupan instrumen
• Efektifitas instrumen pada skala dan konteks yang berbeda
Evaluasi tersebut (skoring yang komprehensif terhadap setiap instrumen berdasarkan kriteria di atas) dipersiapkan oleh kelompok teknis, dipresentasikan pada diskusi kelompok terfokus dan disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh.
2.2. Kriteria Evaluasi untuk Instrumen yang ada
Semua instrumen yang ada yang dipertimbangkan selanjutnya dievaluasi terhadap berbagai kriteria seperti dirangkum di atas, kemudian diberikan skor berdasarkan pemenuhan instrumen terhadap kriteria tersebut, berdasarkan alasan seperti di bawah ini:
1 detail lebih lanjut mengenai masing-masing instrumen dapat ditemukan di daftar singkatan
6 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Untuk instrumen hukum, kelayakan/’implementabilitas’ tergantung pada ada atau tidaknya sistem dan peraturan yang detail dan tidak ambigu dalam mendukung implementasi. Untuk instrumen non-hukum, kelayakan dievaluasi berdasarkan adanya sistem dan proses yang jelas untuk mendukung pelaksanaan. Dalam kedua kasus tersebut, tidak adanya proses yang jelas akan menghasilkan skor rendah. Bila ada proses yang kurang detail atau butuh modifikasi dalam praktek akan menghasilkan skor menengah. Di sisi lain, adanya sebuah proses yang dapat digunakan secara langsung tanpa modifikasi akan menghasilkan skor yang tinggi untuk instrumen yang dipertimbangkan.
Potensi efektivitas instrumen tergantung pada apakah instrumen tersebut sepenuhnya bersifat fungsional (kelayakan teknis dioptimalkan) dan seberapa baik instrumen tersebut dapat berlaku dalam mendukung safeguards tertentu, terlepas dari seberapa baik instrumen tersebut dilakukan sekarang. Beberapa instrumen jelas lebih cocok untuk safeguards tertentu daripada yang lain, tergantung pada ruang lingkup, dan skoring dialokasikan untuk instrumen berdasarkan pada evaluasi safeguards tertentu tersebut. Oleh karena itu potensi efektivitas dari instrumen sebagai safeguards dinilai terlepas dari praktik saat ini, namun dinilai terhadap kemampuan potensial, yang ada dalam definisi dan/atau desain instrumen tersebut, untuk merespon kebutuhan spesifik dari safeguards COP-16 itu sendiri. Skor untuk kriteria ini berkurang ketika ada bukti kurangnya kapasitas untuk implementasi, kurangnya pengawasan, manajemen yang buruk dari sistem dan/ atau adanya kelemahan dalam sistem yang memungkinkan terjadinya praktek yang buruk.
Instrumen juga dinilai berdasarkan evaluasi keterbatasan dalam lingkup terhadap safeguards COP-16. Hal ini mengacu pada keterbatasan dalam konteks di mana instrumen yang saat ini diterapkan, sementara mempertimbangkan bahwa, dalam kondisi tertentu, ruang lingkup dapat ditingkatkan melalui modifikasi dari instrumen itu sendiri atau sarana penerapannya.
Akhirnya, instrumen juga dievaluasi untuk efektivitas pada berbagai skala; dengan pertimbangan bahwa kegiatan REDD+ dapat terjadi baik di tingkat nasional, regional, provinsi, atau tingkat tapak/proyek. Sementara beberapa instrumen tertentu yang efektif dan relevan di berbagai skala spasial yang berbeda, yang lain jauh lebih spesifik ke salah satu ujung spektrum skala atau yang lainnya.
2.3. Hasil Analisis Elemen-elemen dari Instrumen yang ada
Singkatnya, skor agregat dari instrumen yang ada, berdasarkan kriteria yang dijelaskan sebelumnya, disajikan dalam tabel di bawah ini. Setiap instrumen utama yang dipertimbangkan diberikan skor terhadap masing-masing tujuan safeguards COP-16, dan rata-rata skor di semua pengamanan (Skor Mean) juga dihitung. Dalam tabel di bawah, kode warna sesuai dengan penilaian kualitatif terhadap relevansi dan cakupan untuk masing-masing instrumen didasarkan pada skor ini (hijau = baik, kuning = memadai; merah= lemah). Secara simultan, hubungan antara masing-masing tujuh safeguards dan instrumen yang dipertimbangkan dinilai, untuk memperkirakan secara luas mengenai cakupan relatif masing-masing safeguards dengan skema yang ada (cakupan keseluruhan – skor rata-rata).
7Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Instrumen N
FP/K
onve
nsi
Tata
kel
ola
yang
bai
k/ke
daul
atan
Men
ghor
mat
i mas
yara
kat
adat
Pelib
atan
par
a pi
hak
Kea
neka
raga
man
hay
ati,
huta
n, e
kosi
stem
karb
on p
erm
anen
Keb
ocor
an k
arbo
n
Nilai Rerata Peringkat
PHPL/SVLK 2 2 2 2 2 1 1 1.7 6
SFM 3 3 3 3 2 2 1 2.4 1
KLHS 2 3 3 3 2 2 2 2.4 1
AMDAL 2 2 1 2 2 2 1 1.7 6
HCV 2 3 3 3 3 2 1 2.4 1
FPIC 3 1 3 3 2 1 1 2.0 4
SESA 2 1 2 3 3 1 1 1.9 5
Cakupan keseluruhan (Skor Mean) 2.3 2.1 2.4 2.7 2.3 1.6 1.1
Tabel 1 – Ringkasan terhadap Relevansi Instrumen dan Cakupan
Secara keseluruhan, instrumen yang ada memberikan cakupan yang relatif memadai untuk safeguards 1 sampai 5, tidak termasuk safeguards 6 (karbon permanen/permanence of karbon) dan safeguards 7 (kebocoran karbon/leakage of carbon) yang keduanya relatif kurang terwakili dalam instrumen yang ada seperti yang dikaji.
Dalam hal relevansi dari instrumen yang ada terhadap safeguards, standar sukarela pengelolaan hutan lestari (SFM, khusus LEI dan standar FSC), KLHS dan HCV mencapai skor yang relatif tinggi. Ini diikuti oleh FPIC, SESA, AMDAL dan PHPL/SVLK yang diurutkan berdasarkan penurunan efektifitas dalam hal respon mereka terhadap safeguards COP-16.
Sehubungan dengan efektivitas instrumen pada skala yang berbeda, tabel di bawah menampilkan skor agregat untuk setiap instrumen terhadap skala nasional, provinsi, kabupaten dan lokasi tertentu. Secara keseluruhan, instrumen yang ada memberikan cakupan yang memadai dan respon yang efektif terhadap safeguards COP-16 pada tingkat lokasi proyek. Pengecualian untuk ini adalah instrumen KLHS dan SESA instrumen, yang memberikan cakupan yang relatif memadai di berbagai skala.
Safeguards
8 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
2.4. Temuan Umum terkait Instrumen yang ada
Hal-hal berikut ini merupakan ringkasan dari temuan secara umum dari analisis tahap pertama terhadap instrumen yang ada:
1. Berbagai instrumen dapat berjalan dengan baik di berbagai tingkatan dan secara umum berjalan dengan baik pada tingkat tapak, namun agak kurang pada skala geo-politik yang lebih luas.
2. Cakupan terhadap safeguards lemah atau tidak ada, untuk memastikan stok karbon permanen dan mencegah kebocoran.
3. Secara keseluruhan safeguards yang dianalisis sangat baik untuk memastikan tata kelola yang baik, menghormati masyarakat adat dan untuk memastikan pelibatan para pihak yang sesuai.
4. Dengan pengecualian KLHS, standar sukarela cenderung dinilai lebih tinggi daripada instrumen wajib.
5. Kesenjangan pada efektivitas safeguards terhadap instrumen yang ada utamanya terkait dengan:
a. Perlunya penguatan implementasi dari instrumen yang ada
b. Perlunya regulasi tambahan untuk mengawal konsistensi implementasi dari instrumen yang ada
c. Perlunya penguatan sistem untuk memonitor dampak dari instrumen
d. Adanya kesenjangan kapasitas/keahlian di tingkat provinsi/kabupaten dibandingkan dengan tingkat nasional.
e. Tidak adanya kerangka kerja “over-arching” untuk mengkoordinasikan standar metrik dan pelaporan dari beragam instrumen dan pelakunya pada tingkat nasional sampai pada tingkat lokasi proyek.
Instrumen Nasional Provinsi Kabupaten Tapak
PHPL/SVLK 3 1 1 3
SFM 2 1 1 3
KLHS 3 3 3 2
AMDAL 1 1 1 3
HCV 1 2 2 3
FPIC 1 1 2 3
SESA 3 3 3 3
Tabel 2 – Ringkasan Efektivitas Instrumen pada Berbagai Skala
9Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
6. Safeguards bukan merupakan hal baru bagi Indonesia, dan secara umum instrumen yang memadai termuat dalam instrumen wajib atau standar sukarela yang umum digunakan, untuk memberikan dasar bagi pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator yang memadai untuk kerangka kerja khusus safeguards COP-16 (dengan beberapa pengecualian).
7. Sistem safeguard/pengaman berbasis instrumen sebagaimana telah dinilai adalah memungkinkan melalui pemilihan elemen spesifik dari masing-masing instrumen, dengan memperhatikan acuan-acuan pelaksanaan instrumen yang telah diperkuat serta koordinasi yang dianggap perlu.
3. Mengidentifikasi Prinsip, Kriteria dan Indikator dari Instrumen yang ada
Tahap kedua kegiatan yang dijelaskan di sini berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut dari analisis yang dilakukan sebelumnya. Selama tahap ini, instrumen relevan yang ada dipecah menjadi elemen komponen dan dievaluasi secara lebih rinci untuk efektivitas relevansi dan kepraktisan sebagai “denominator umum” dalam kerangka kerja yang komprehensif dari Prinsip, Kriteria dan Indikator (PCI) untuk safeguards REDD+
Kegiatan dalam fase ini ditetapkan oleh langkah-langkah berikut ini:
1. Konsultasi dengan penggagas instrumen safeguards (PHPL/SVLK, sertifikasi PHL oleh FSC/LEI, KLHS, AMDAL, HCV, FPIC, SESA) untuk memvalidasi dan meningkatkan analisis sebelumnya dilakukan mengenai relevansi, keterbatasan dalam lingkup dan efektivitas mereka pada skala yang berbeda. Hal ini termasuk konsultasi hasil analisis dengan peserta FGD yang diselenggarakan oleh Pustanling bermitra dengan GIZ FORCLIME.
2. Berdasarkan analisis sebelumnya terhadap instrumen yang ada, identifikasi dan ekstraksi elemen (dalam bentuk prinsip, kriteria, indikator) yang relevan dengan masing-masing safeguards REDD+ COP 16 (butir a - g dalam lampiran Keputusan COP 16), elemen tersebut dikelompokkan untuk mengidentifikasi “denominator umum” untuk masing-masing safeguards.
3. Langkah di atas dilanjutkan dengan konsultasi dengan para pihak melalui FGD, pengembangan kerangka kerja PCI (mengacu pada instrumen aslinya) dari “denominator umum” yang telah diidentifikasi dan dapat secara efektif memberikan informasi mengenai implementasi safeguards REDD+ sebagaimana disyaratkan oleh UNFCCC.
4. Mempersiapkan laporan akhir mengenai analisis dari instrumen yang ada, termasuk sebuah draf daftar “denominator umum” terkait dengan safeguards REDD+ COP 16 yang diformulasikan sebagai prinsip, kriteria dan indikator.
10 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Langkah-langkah dalam proses analisis dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
• Mengidentifikasi dan memprioritaskan elemen-elemen yang terkandung dalam instrumen yang ada
Berdasarkan analisis sebelumnya, instrumen yang ada dianggap memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi, selanjutnya dipecah menjadi komponen mereka masing-masing untuk lebih memahami unsur-unsur kunci dari instrumen yang dapat berhubungan dengan 7 safeguards COP-16. Unsur-unsur yang berasal dari berbagai instrumen yang dikaji, kemudian disusun sesuai dengan safeguards khusus berdasarkan relevansinya.
• Identifikasi kelompok elemen atau “denominator umum”
Rangkaian elemen yang berasal dari unsur-unsur yang ada, kemudian disusun menjadi klaster-klaster sesuai dengan tema untuk mengidentifikasi kelompok utama dari elemen berdasarkan prinsip yang serupa. Selanjutnya, hal ini memberikan peluang untuk menilai tema tertentu yang kurang didukung oleh elemen-elemen yang berasal dari instrumen yang ada.Akhirnya, proses mengidentifikasi potensi untuk pengaturan hierarkis klaster elemen terhadap tema terkait dengan maksud mengidentifikasi “Prinsip” tertentu dimana “denominator umum” dapat diatur.
• Menghubungkan kelompok elemen yang timbul dengan safeguardsSelama tahap analisis, kelompok “denominator umum”, dianggap mencerminkan “Prinsip” yang muncul dari kerangka PCI, dipetakan terhadap 7 safeguards COP-16. Secara umum, apabila memungkinkan diupayakan untuk menyelaraskan satu prinsip untuk setiap safeguards utama, dengan kelompok elemen terkait disusun secara hierarkis di bawah masing-masing prinsip utama.
• Memetakan elemen kedalam kerangka kerja Prinsip, Kriteria dan Indikator
Akhirnya, dengan mengidentifikasi prinsip utama yang selaras dengan 7 safeguards COP-16, elemen komponen direkonstruksi untuk membentuk Kriteria dengan Indikator terkait. Kriteria dan Indikator mengacu pada instrumen asli dari mana mereka awalnya berasal.
Kriteria 1• Indikator• Indikator
Mengidentifikasi Para pemegang
hakKriteria 3• Indikator• Indikator
Kriteria 2• Indikator• Indikator
Resolusi konflik
Kriteria 1• Indikator• Indikator
Kriteria 3• Indikator• Indikator
Kriteria 2• Indikator• Indikator
Pembagian manfaat secara adil
Kriteria 1• Indikator• Indikator
Kriteria 3• Indikator• Indikator
Kriteria 2• Indikator• Indikator
Hak-hak adat dan
Masyarakat
Perhatikan jika Klaster berkaitan dengan Prinsip dan Kriteria
Sebagai contoh dalam Hak-hak Adat
dan Masyarakat, kita dapat mengidentifikasi Klaster/Kelompok yang mewakili tema inti. Kriteria dan Indikator diambil dari berbagai instrumen
Pemetaan Klaster
safeguard
11Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
3.1. Materi yang Digunakan sebagai Acuan dalam Mengembangkan PCI REDD+
Materi berikut merupakan dokumen sumber utama untuk analisis dan proses pembangunan PCI yang diuraikan dalam bagian ini:
1. Laporan: Pembangunan Sistem Penyediaan Informasi tentang Pelaksanaan Safeguards REDD+ di Indonesia – materi latar belakang untuk Diskusi Kelompok Terfokus I/2012 di Jakarta, tanggal 21 Maret 2012
2. Safeguards REDD+ Kebijakan dan Instrumen: Sebuah analisis untuk Pustanling oleh Daemeter Consulting, versi 8/12/2011.
3. Dokumen-dokumen (peraturan, standar, deskripsi prosedural, panduan) dari instrumen/kebijakan safeguards berikut ini:
- Kebijakan dan peraturan PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) - SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) - Sertifikasi PHL (LEI, FSC) - KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) - AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) - HCV (High Conservation Value assessment/ Penilaian Nilai Konservasi Tinggi) - FPIC (Free, Prior, and Informed Consent / Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) - SESA (Strategic Environmental and Social Assessment; Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis)
Prinsip/Kelompok
Kriteria
Setiap indikator mengacu pada satu atau beberapa instrumen asli dari mana mereka berasal.
Indikator
Hak adat dan
masyarakat
Kelompok 1
Kriteria 1 Indikator
Indikator
Indikator
Indikator
Indikator
Indikator
Indikator
Indikator
Kriteria 2
Kriteria 3
Kriteria 4
Kriteria 5
Kelompok 2
Kelompok 3
Safeguards
Safeguard
12 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
3.2. Hasil Analisis: Matrik dari Elemen dan “Denominator Umum” Awal
Tabel berikut ini menampilkan analisis tahap pertama seperti yang dijelaskan di atas, berdasarkan “dekonstruksi” dari elemen yang ada yang telah diidentifikasi sebelumnya kedalam elemen-elemen komponen. Elemen-elemen ini kemudian disusun berdasarkan tema umum (kelompok), yang dirujuk pada instrumennya masing-masing dan indikator yang termuat dalam instrumen tersebut. Akhirya, denominator umum kemudian diidentifikasi untuk memungkinkan pengelompokan elemen dengan cara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 7 safeguards COP 16.
Tabel-tabel ini menampilkan keluaran sementara dan banyak dimodifikasi selama konsultasi para pihak yang diselenggarakan oleh Pustanling/GIZ-FORCLIME.
Pada tahap ini, konsultasi tambahan dilaksanakan dengan masing-masing “pemilik/penggagas” berbagai instrumen yang ada yang digunakan di tabel. Konsultasi-konsultasi ini (atau validasi) adalah untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen tersebut diinterpretasikan dengan baik dan bahwa acuan (indikator) sudah komprehensif, realistis dan sesuai dengan maksud dari instrumen-instrumen itu sendiri.
13Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
1. T
inda
kan-
tinda
kan
yang
mel
engk
api a
tau
kons
iste
n de
ngan
tuju
an
prog
ram
keh
utan
an
nasi
onal
dan
kon
vens
i m
aupu
n pe
rset
ujua
n in
tern
asio
nal y
ang
terk
ait
Kepa
tuha
n te
rhad
ap H
ukum
da
n R
egul
asi
Pem
erin
tah
(kep
atuh
an h
ukum
)
Kete
rsed
iaan
huk
um, d
okum
en
adm
inis
tratif
dan
lapo
ran
men
gena
i im
plem
enta
si p
erat
uran
pem
erin
tah
PHPL
/SVL
KPr
asya
rat 1
.1.;
1.2;
1.3
; 1.
4; 1
.5
Prod
uksi
2.1
; 2..2
; 2.
5 So
sial
: 4.
2
Uni
t Pen
gelo
la H
utan
(U
PH) h
arus
pat
uh p
ada
huku
m d
an p
erat
uran
pe
mer
inta
h da
n m
emilik
i ko
mitm
en te
rhad
ap
konv
ensi
/per
setu
juan
in
tern
asio
nal
Kete
rsed
iaan
dat
a da
sar,
doku
men
pe
renc
anaa
n da
n la
pora
n ta
huna
n ya
ng s
esua
i den
gan
pera
tura
n pe
mer
inta
h ya
ng re
leva
n
LEI
Pras
yara
t II.1
; II.2
; II.3
Kom
itmen
te
rhad
ap k
onve
nsi/
pers
etuj
uan
inte
rnas
iona
l
Kete
rsed
iaan
lapo
ran,
term
asuk
m
onito
ring
dan
eval
uasi
seb
agai
do
mon
stra
si d
ari u
paya
unt
uk p
atuh
te
rhad
ap k
onve
nsi/p
erse
tuju
an
inte
rnas
iona
l
PHPL
/SVL
K da
n LE
I
Kepa
tuha
n hu
kum
Org
anis
asi h
arus
mem
atuh
i sem
ua
huku
m y
ang
berla
ku, p
erja
njia
n in
tern
asio
nal y
ang
dira
tifika
si,
konv
ensi
dan
per
setu
juan
FSC
Prin
sip
1
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
2. S
trukt
ur ta
ta
kelo
la h
utan
nas
iona
l ya
ng tr
ansp
aran
da
n ef
ektif
, den
gan
mem
perti
mba
ngka
n un
dang
-und
ang
dan
keda
ulat
an n
asio
nal
Peng
elol
aan
Sist
em In
form
asi
Pern
yata
an p
endu
kung
yan
g je
las
men
gena
i kom
itmen
terh
adap
tata
ke
lola
yan
g ba
ik, d
enga
n vi
si, m
isi
dan
sasa
ran
yang
tega
s da
ri U
nit
Peng
elol
a H
utan
PHPL
/ SVL
KPr
asya
rat 1
.2U
PH h
arus
mem
iliki
peng
atur
an k
elem
baga
an
untu
k m
endu
kung
tata
ke
lola
hut
an y
ang
baik
,
Pern
yata
an ta
huna
n pe
rusa
haan
yan
g m
enye
rtaka
n in
form
asi m
enge
nai
prod
uksi
, kin
erja
pad
a as
pek
sosi
al
dan
ekol
ogi,
efisi
ensi
dan
dem
onst
rasi
ak
si y
ang
dila
kuka
n un
tuk
men
gim
plem
enta
sika
n vi
si d
an m
isi
LEI
Pras
yara
t 1.1
; 1..2
; 1.
3; 1
.4; 1
.5
14 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
Stru
ktur
Org
anis
asi
Kapa
sita
s da
n m
ekan
ism
e ya
ng d
idok
umen
tasi
kan
untu
k pe
renc
anaa
n, im
plem
enta
si,
mon
itorin
g, e
valu
asi d
an u
mpa
n ba
lik
dari
kine
rja o
pera
sion
al
UPH
har
us m
emilik
i st
rukt
ur o
rgan
isas
i, ya
ng m
emun
gkin
kan
adan
ya k
omun
ikas
i ya
ng b
aik
(inte
rnal
da
n ek
ster
nal)
dan
koor
dina
si o
pera
sion
al
yang
men
gara
h pa
da
mon
itorin
g ef
ektif
te
rhad
ap k
iner
ja ta
ta
kelo
la y
ang
baik
Pern
yata
an P
erus
ahaa
n,
men
ggar
isba
wah
i stru
ktur
org
anis
asi,
term
asuk
pem
egan
g sa
ham
/pem
ilik,
serta
stru
ktur
org
anis
asi t
ekni
s
Kebi
jaka
n Pe
ngel
olaa
nM
ende
mon
stra
sika
n pe
renc
anaa
n ja
ngka
pan
jang
yan
g ko
nsis
ten
deng
an p
enca
paia
n pe
ngel
olaa
n hu
tan
lest
ari
Men
dem
onst
rasi
kan
kela
yaka
n fin
ansi
al d
ari b
isni
s ke
huta
nan
Kebi
jaka
n an
ti ko
rups
iO
rgan
isas
i har
us m
empu
blik
asik
an
kom
itmen
unt
uk ti
dak
men
awar
kan/
m
ener
ima
suap
dal
am b
entu
k ua
ng
atau
ben
tuk
koru
psi l
ainn
ya, d
an
haru
s pa
tuh
pada
und
ang-
unda
ng
anti-
koru
psi y
ang
ada.
Bila
man
a un
dang
-und
ang
anti-
koru
psi t
idak
ad
a, O
rgan
isas
i har
us m
ener
apka
n tin
daka
n an
ti ko
rups
i lai
nnya
yan
g pr
opor
sion
al d
enga
n sk
ala
dan
inte
nsita
s ke
giat
an p
enge
lola
an d
an
risik
o.
FSC
Krite
ria 1
.7
15Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
3. M
engh
arga
i pe
nget
ahua
n da
n ha
k-ha
k m
asya
raka
t ada
t m
aupu
n pe
ndud
uk
loka
l, de
ngan
m
empe
rtim
bang
kan
kew
ajib
an
inte
rnas
iona
l yan
g re
leva
n, h
ukum
dan
si
tuas
i nas
iona
l, se
rta m
empe
rhat
ikan
ba
hwa
Maj
elis
U
mum
PBB
tela
h m
enga
dops
i D
ekla
rasi
PBB
m
enge
nai H
ak-h
ak
Mas
yara
kat A
dat.
Pem
bagi
an
man
faat
yan
g ad
il
Adan
ya d
okum
enta
si m
ekan
ism
e d
istri
busi
m
anfa
at y
ang
dapa
t dite
rima
para
pih
ak
seca
ra b
ersa
ma
(teru
tam
a m
asya
raka
t lok
al
yang
terk
ena
dam
pak
oper
asi)
serta
buk
ti da
ri pe
laks
anaa
nnya
.
SVLK
/ PH
PLIn
dika
tor4
.3SV
LKU
PH m
engi
dent
ifika
si
loka
si, p
rofil
sos
ial d
an
pote
nsi d
ampa
k te
rhad
ap
mas
yara
kat l
okal
dan
m
asya
raka
t ada
t, te
rmas
uk
hak-
hak
dan
akse
s m
erek
a te
rhad
ap a
rea
huta
n da
n m
ende
mon
stra
sika
n ak
si y
ang
dila
kuka
n un
tuk
mem
inim
alka
n da
mpa
k ne
gatif
dan
m
emak
sim
alka
n da
mpa
k po
sitif
UPH
har
us m
emilik
i m
ekan
ism
e ya
ng b
erfu
ngsi
da
n di
doku
men
tasi
kan
untu
k di
strib
usi m
anfa
at
yang
dite
rima
bers
ama
deng
an m
asya
raka
t ada
t da
n m
asya
raka
t lok
al
UPH
har
us m
emilik
i pr
osed
ur u
ntuk
m
embe
rikan
kom
pens
asi
atas
pen
ggun
aan
peng
etah
uan
adat
ata
u tra
disi
onal
unt
uk tu
juan
ko
mer
sil
Org
anis
asi h
arus
men
gide
ntifi
kasi
hak
-hak
te
nuria
l mas
yara
kat a
dat,
hak
akse
s da
n pe
man
faat
an m
erek
a te
rhad
ap s
umbe
r day
a hu
tan
dan
jasa
eko
sist
em y
ang
dibe
rlaku
kan
dala
m U
nit P
enge
lola
FSC
Bagi
an d
ari k
riter
ia
3.1
Org
anis
asi h
arus
ber
kont
ribus
i pad
a pe
mel
ihar
aan
atau
pen
ingk
atan
eko
nom
i m
asya
raka
t lok
al.
FSC
Prin
sip
4
Terja
min
nya
akse
s da
n ke
ndal
i pen
uh g
ener
asi
mas
yara
kat l
okal
saa
t ini
mau
pun
yang
aka
n te
rhad
ap p
eman
faat
an h
asil
huta
n di
dae
rah
kons
esi
LEI
Indi
kato
r S1.
3LEI
Peng
atur
an y
ang
terd
okum
enta
si d
ibua
t unt
uk
men
gako
mod
ir pe
man
faat
an h
asil
huta
n da
ri m
asya
raka
t lok
al.
LEI
P 2.
9
Org
anis
asi h
arus
men
ghor
mat
i pen
geta
huan
ad
at d
an tr
adis
iona
l dan
har
us m
embe
rikan
ko
mpe
nsas
i mas
yara
kat l
okal
ata
u ad
at u
ntuk
pe
nggu
naan
pen
geta
huan
ters
ebut
unt
uk tu
juan
ko
mer
sial
(ket
ika
dapa
t dib
erla
kuka
n)
FSC
Krit
eria
3.6
dan
4.8
Peng
akua
n da
n ko
mpe
nsas
i for
mal
(huk
um)
untu
k pe
nggu
naan
dan
impl
emen
tasi
dar
i pe
nget
ahua
n tra
disi
onal
mas
yara
kat d
alam
si
stem
pen
gelo
laan
Uni
t Pen
gelo
la H
utan
LEI
S2.2
Kebi
jaka
n, re
ncan
a da
n/at
au p
rogr
am ti
dak
men
gaki
batk
an m
arjin
alis
asi s
ekel
ompo
k at
au
golo
ngan
terte
ntu
mas
yara
kat k
aren
a ad
anya
pe
mba
tasa
n ak
ses
dan
kont
rol t
erha
dap
sum
ber-s
umbe
r ala
m, m
odal
ata
u pe
nget
ahua
n
KLH
S/
AMD
ALPe
rmen
LH
09/
201 1
, KL
HS
nila
i kea
dila
n
16 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
Iden
tifika
si
pem
egan
g ha
k M
engi
dent
ifika
si d
an
men
doku
men
tasi
kan
mas
yara
kat a
dat
serta
hak
ada
t dan
hak
lega
l, se
rta
wila
yah
man
a sa
ja y
ang
dipe
rebu
tkan
at
au m
asal
ah d
i dal
am a
tau
yang
di
akib
atka
n ol
eh U
PH
FSC
Bagi
an d
ari k
riter
ia
3.1
UPH
har
us m
engi
dent
ifika
si d
an
men
ghor
mat
i kep
emilik
an, h
ak
untu
k m
engg
unak
an d
an/a
tau
peng
elol
aan
laha
n da
n su
mbe
rday
a ol
eh m
asya
raka
t ada
t di d
alam
ata
u di
are
a ya
ng m
enda
patk
an d
ampa
k da
ri U
PH.
UPH
har
us b
eker
ja s
ama
deng
an
mas
yara
kat a
dat d
an m
asya
raka
t lo
kal d
i dal
am a
tau
di a
rea
yang
te
rken
a da
mpa
k U
PH u
ntuk
m
emet
akan
dan
mem
buat
bat
as
huta
n ad
at a
tau
area
lain
nya
dim
ana
terd
apat
kep
emilik
an
dan/
atau
terd
apat
kla
im h
ak
pem
anfa
atan
; pem
etaa
n te
rseb
ut
haru
s pa
rtisi
patif
, ter
buka
dan
de
ngan
pen
deka
tan
inkl
usif
Del
inia
si y
ang
jela
s da
lam
UPH
dim
ana
dite
muk
an a
rea
mas
yara
kat a
dat/
mas
yara
kat l
okal
PHPL
/ SVL
KS
4.1
Bata
s an
tara
are
a ko
nses
i hut
an d
an
area
mas
yara
kat l
okal
did
elin
iasi
de
ngan
jela
s da
n di
setu
jui o
leh
piha
k te
rkai
t
LEI
S1.1
Mem
etak
an h
ak-h
ak, p
emeg
ang
hak
dan
peng
guna
an la
han
???
Pand
uan
GIZ
/ R
ECO
FTC
FPI
C
elem
en 1
Res
olus
i ko
nflik
Men
doku
men
tasi
kan
bukt
i bah
wa
mek
anis
me
reso
lusi
kon
flik
berfu
ngi d
i te
mpa
t ter
sebu
t.
PHPL
/ SVL
K S
. 4.4
UPH
har
us m
emilik
i pro
sedu
r un
tuk
mer
esol
usi k
onfli
k da
n m
engk
omun
ikas
ikan
pro
sedu
r in
i kep
ada
mas
yara
kat a
dat a
tau
mas
yara
kat l
okal
di d
alam
ata
u di
are
a ya
ng p
oten
sial
terk
ena
dam
pak
oper
asi U
PH
Peng
guna
an p
rose
dur a
tau
mek
anis
me
yang
ses
uai u
ntuk
mem
ecah
kan
mas
alah
kla
im tu
mpa
ng ti
ndih
di a
rea
huta
n ya
ng s
ama.
LEI
S. 1
.4
Apab
ila te
rdap
at d
eleg
asi k
ontro
l te
rhad
ap k
egia
tan
peng
elol
aan
kepa
da p
ihak
ket
iga,
har
us
dila
kuka
n pe
rset
ujua
n le
lang
ant
ara
orga
nisa
si d
an m
asya
raka
t ada
t m
elal
ui P
ADIA
TAPA
. Per
setu
juan
te
rseb
ut h
arus
mem
uat d
uras
i, ke
tent
uan
rene
gosi
asi,
perb
ahar
uan,
pe
nghe
ntia
n, k
ondi
si e
kono
mi d
ll da
n ju
ga m
emas
ukka
n ba
gaim
ana
mer
esol
usi k
onfli
k.
FSC
Krite
ria 3
.3
17Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
4. P
artis
ipas
i pen
uh
dan
efek
tif d
ari
para
pih
ak y
ang
rele
van,
khu
susn
ya
mas
yara
kat a
dat
dan
pend
uduk
loka
l, da
lam
tind
akan
yan
g di
ruju
k pa
da p
arag
raf
70 d
an 7
2 da
ri ke
putu
san
ini.
Pelib
atan
dan
pa
rtisi
pasi
pa
ra p
ihak
Area
hut
an y
ang
dija
min
pem
egan
g ijin
PHPL
waj
ibPr
ereq
uisi
te 1
.1U
PH h
arus
mel
ibat
kan
para
pi
hak
yang
rele
van
dala
m
selu
ruh
pros
es p
enge
lola
an
dan
pros
es te
rseb
ut d
isep
akat
i/di
keta
hui p
ara
piha
k
PAD
IATA
PA
PHPL
waj
ibPr
ereq
uisi
te 1
.5
Terd
apat
are
a lin
dung
yan
g te
rjam
in d
i tia
p tip
e hu
tan
PHPL
/ SVL
KE.
3.1
Impl
emen
tasi
Cor
pora
te S
ocia
l R
espo
nsib
ility
PHPL
/ SVL
KS.
4.2
Mem
prom
osik
an p
engu
atan
mas
yara
kat
dan
kary
awan
LEI
S 3.
3
Org
anis
asi w
ajib
mem
perb
arui
dan
m
erev
isi s
ecar
a be
rkal
a pe
renc
anaa
n m
anaj
emen
dan
dok
umen
tasi
pr
osed
ural
nya
untu
k m
emas
ukka
n ha
sil
mon
itorin
g da
n ev
alua
si, k
eter
libat
an
para
pih
ak a
tau
info
rmas
i ilm
iah
dan
tekn
is y
ang
baru
ser
ta u
ntuk
mer
espo
n pe
ruba
han
lingk
unga
n, k
ondi
si s
osia
l dan
ek
onom
i.
FSC
Krite
ria 7
.4
KLH
S ha
rus
dila
kuka
n se
cara
terb
uka
dan
mel
ibat
kan
mas
yara
kat d
an p
ara
piha
k la
inny
a ya
ng te
rkai
t den
gan
kebi
jaka
n,
renc
ana,
dan
/ata
u pr
ogra
m.
KLH
S/
AMD
ALPe
rmen
LH
9/2
011,
Pr
insi
p 6
KLH
S (P
artis
ipat
if)
Peng
akua
n da
n pe
rset
ujua
n pa
ra p
ihak
Pelib
atan
par
a pi
hak
berd
asar
kan
skal
a da
n in
tens
itas
unit
peng
elol
a hu
tan
FSC
Prin
sip
3 da
n Pr
insi
p 4
Pers
etuj
uan
para
pih
ak
akan
ditu
njuk
an s
ebel
um
pela
ksan
aan
kegi
atan
Kapa
bilit
as m
asya
raka
t unt
uk
men
dapa
tkan
aks
es p
ada
lapa
ngan
ker
ja
dan
pelu
ang
usah
a
LEI
S 2.
3
Mek
anis
me
kelu
han
Men
yele
saik
an k
eluh
an d
enga
n m
embe
rlaku
kan
mek
anis
me
dan
mem
berik
an k
ompe
nsas
i yan
g ad
il ke
pada
pe
ndud
uk lo
kal d
an in
divi
du.
FSC
Krite
ria 4
.6Ad
a m
ekan
ism
e ke
luha
n de
ngan
buk
ti ba
hwa
mek
anis
me
ters
ebut
ber
fung
si
deng
an e
fekt
if
18 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or u
mum
5. T
inda
kan
haru
s ko
nsis
ten
deng
an k
onse
rvas
i hu
tan
alam
dan
ke
anek
arag
aman
ha
yati,
unt
uk
mem
astik
an
bahw
a tin
daka
n ya
ng d
iruju
k pa
da
para
graf
70
dala
m
kepu
tusa
n in
i tid
ak
digu
naka
n un
tuk
men
gkon
vers
i hut
an
alam
, mel
aink
an
digu
naka
n un
tuk
mem
berik
an in
sent
if pa
da p
erlin
dung
an
dan
kons
erva
si ja
sa
huta
n al
am d
an
ekos
iste
mny
a, d
an
untu
k m
enin
gkat
kan
man
faat
sos
ial
mau
pun
lingk
unga
n la
inny
a.
Terd
apat
ar
ea y
ang
dilin
dung
i dan
pe
ngel
olaa
nnya
, te
rmas
uk h
abita
t un
tuk
spes
ies
lang
ka, d
alam
ba
haya
dan
te
ranc
am, y
ang
dido
kum
enta
si-
kan
dan
dapa
t di
verifi
kasi
Kebe
rada
an, s
tabi
litas
dan
ko
ndis
i kaw
asan
lind
ung
yang
m
ewak
ili m
asin
g-m
asin
g tip
e hu
tan
dido
kum
enta
sika
n da
n da
pat
dive
rifika
si
PHPL
/ SVL
KE
3.1
UPH
har
us m
enga
loka
sika
n da
n m
enge
lola
sis
tem
pen
gelo
laan
hu
tan
seba
gai s
iste
m p
enya
ngga
ke
hidu
pan
untu
k be
rbag
ai je
nis
spes
ies
dan
sum
berd
aya
bagi
ke
anek
arag
aman
hay
ati
Lang
kah
terd
okum
enta
si d
ilaku
kan
untu
k m
engi
dent
ifika
sika
n sp
esie
s en
dem
ik, l
angk
a, d
alam
bah
aya
dan
tera
ncam
PHPL
/ SVL
KE
3.4
Kond
isi s
pesi
es d
alam
bah
aya/
ende
mik
/dilin
dung
i di a
rea
terte
ntu
LEI
E 2.
4
Dam
pak
inte
nsita
s ke
giat
an
peng
elol
aan
prod
uksi
pad
a sp
esie
s sa
twa
lang
ka/e
ndem
ik/d
ilindu
ngi d
an
habi
tatn
ya
LEI
E 2.
6
AMD
AL h
arus
mem
perh
atik
an
kom
pone
n lin
gkun
gan
hidu
p ya
ng
ingi
n di
perta
hank
an d
an d
ijaga
ser
ta
dile
star
ikan
fung
siny
a: a
) Hut
an
Lind
ung,
Hut
an K
onse
rvas
i, da
n C
agar
Bio
sfer
; b) S
umbe
r day
a ai
r; c)
Ke
anek
arag
aman
hay
ati;
d) K
ualit
as
udar
a; e
) War
isan
ala
m d
an w
aris
an
buda
ya; f
) Ken
yam
anan
ling
kung
an
hidu
p; g
) Nila
i-nila
i bud
aya
yang
be
rorie
ntas
i sel
aras
den
gan
lingk
unga
n hi
dup
AMD
ALPe
rmen
LH
no.
8/
2006
Pedo
man
Pe
nyus
unan
AM
DAL
, Lam
pira
n I
no 7
C, p
oin
i
Org
anis
asi h
arus
mel
indu
ngi s
pesi
es
lang
ka d
an s
pesi
es te
ranc
am b
eser
ta
habi
tatn
ya d
i uni
t man
ajem
en m
elal
ui
zona
kon
serv
asi,
kaw
asan
lind
ung,
ko
nekt
ivita
s da
n tin
daka
n la
ngsu
ng
lain
nya
untu
k ke
lang
sung
an h
idup
dan
vi
abilit
as m
erek
a
FSC
Krite
ria 6
.4
19Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
5. T
inda
kan
aksi
ha
rus
kons
iste
n de
ngan
kon
serv
asi
huta
n al
am d
an
kean
ekar
agam
an
haya
ti, u
ntuk
m
emas
tikan
bah
wa
tinda
kan
yang
diru
juk
pada
par
agra
f 70
dala
m k
eput
usan
ini
tidak
dig
unak
an u
ntuk
m
engk
onve
rsi h
utan
al
am, m
elai
nkan
di
guna
kan
untu
k m
embe
rikan
inse
ntif
pada
per
lindu
ngan
da
n ko
nser
vasi
jasa
hu
tan
alam
dan
ek
osis
tem
nya,
dan
un
tuk
men
ingk
atka
n m
anfa
at s
osia
l m
aupu
n lin
gkun
gan
lain
nya.
Peng
elol
aan
kean
ekar
agam
an
haya
ti
Keam
anan
spe
sies
tana
man
lang
ka/
ende
mik
/dilin
dung
i dan
hab
itatn
yaLE
IE
2.7
UPH
har
us m
enja
ga,
mel
esta
rikan
ata
u m
enge
mba
likan
laya
nan
ekos
iste
m d
an n
ilai-n
ilai
lingk
unga
n da
ri un
it m
anaj
emen
da
n ha
rus
men
ghin
dari
dam
pak
nega
tif d
i lin
gkun
gan
UPH
har
us m
enge
mba
ngka
n st
rate
gi u
ntuk
men
erap
kan
peng
elol
aan
kean
ekar
agam
an
haya
ti un
tuk
men
jam
in
perli
ndun
gann
ya
Peng
elol
aan
flora
unt
uk m
elin
dung
i sp
esie
s te
ranc
am p
unah
, lan
gka,
dal
am
baha
ya d
an e
ndem
ik
PHPL
/SVL
KE
3.5
Keam
anan
spe
sies
sat
wa
lang
ka/
ende
mik
/dilin
dung
i dan
hab
itatn
yaLE
I E
2.8
Keam
anan
spe
sies
tana
man
lang
ka/
ende
mik
/dilin
dung
i dan
hab
itatn
yaPH
PL/S
VLK
E 3.
4
Org
anis
asi h
arus
sec
ara
efek
tif
mem
perta
hank
an k
elan
gsun
gan
hidu
p al
ami s
pesi
es a
sli d
an g
enot
ip, d
an
men
cega
h hi
lang
nya
kean
ekar
agam
an
haya
ti kh
usus
nya
mel
alui
pen
gelo
laan
ha
bita
t di u
nit m
anaj
emen
Org
anis
asi h
arus
men
unju
kkan
bah
wa
ada
lang
kah-
lang
kah
yang
efe
ktif
untu
k m
enge
lola
dan
men
gend
alik
an k
egia
tan
berb
uru,
mem
anci
ng, p
enan
gkap
an
dan
peng
umpu
lan
FSC
Krite
ria 6
.6, P
rinsi
p 9
(Pen
gelo
laan
dan
pe
ning
kata
n H
CV)
20 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
6. T
inda
kan
untu
k m
enga
tasi
resi
ko
pem
balik
an
Pros
es
pere
ncan
aan
peng
elol
aan
Kapa
sita
s da
n m
ekan
ism
e un
tuk
pere
ncan
aan,
pel
aksa
naan
, pe
man
taua
n be
rkal
a da
n um
pan
balik
m
enge
nai k
emaj
uan
untu
k m
enca
pai
PHL.
PHPL
/SVL
KPr
asya
rat 1
.4U
PH h
arus
men
yedi
akan
renc
ana
peng
elol
aan
dan
stra
tegi
unt
uk
mer
espo
n pe
ruba
han
lingk
unga
n
UPH
har
us m
emon
itor d
an
men
geva
luas
i dam
pak
sosi
al
dan
lingk
unga
n da
ri ke
giat
an
peng
elol
aan.
Has
il m
onito
ring
dan
eval
uasi
har
us d
iana
lisa
dan
dim
anfa
atka
n un
tuk
mem
berik
an u
mpa
n ba
lik y
ang
akan
dim
asuk
kan
dala
m p
rose
s pe
renc
anaa
n un
tuk
taha
p op
eras
iona
l sel
anju
tnya
Adan
ya re
ncan
a pe
ngel
olaa
n ja
ngka
pa
njan
g un
tuk
men
capa
i PH
LPH
PL/S
VLK
P 2.
1
Org
anis
asi h
arus
men
unju
kkan
ko
mitm
en ja
ngka
pan
jang
Pere
ncan
aan
dan
impl
emen
tasi
pe
ngat
uran
hut
an b
erda
sark
an fu
ngsi
da
n je
nisn
ya
LEI
P 1.
2
Peng
elol
aan
dan
mon
itorin
g ya
ng k
uat
Uku
ran
peru
baha
n la
han
kare
na
pera
mba
han
dan
konv
ersi
fung
si h
utan
, ke
baka
ran
dan
ham
bata
n la
inny
a
LEI
P 1.
3
Kapa
sita
s da
n m
ekan
ism
e un
tuk
pere
ncan
aan,
impl
emen
tasi
dan
m
onito
ring
serta
um
pan
balik
men
gena
i pe
rkem
bang
an d
alam
rang
ka m
enca
pai
PHL
PHPL
/SVL
KPr
asya
rat 1
.4
21Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safe
guar
d C
OP
16K
elom
pok
Elem
enIn
stru
men
Acu
an (i
ndik
ator
)D
enom
inat
or U
mum
7. T
inda
kan
untu
k m
engu
rang
i pe
rpin
daha
n em
isi
Kons
itens
i ko
mitm
en U
PHKe
past
ian
kaw
asan
unt
uk U
PHPH
PL/S
VLK
Pras
yara
t 1.1
UPH
, yan
g m
erup
akan
bag
ian
dari
peru
saha
an, h
arus
mem
iliki
kom
itmen
unt
uk m
enca
pai
peng
elol
aan
huta
n ya
ng b
aik
untu
k se
mua
UPH
dal
am p
erus
ahaa
n
UPH
har
us m
enge
mba
ngka
n st
rate
gi d
an im
plem
enta
siny
a un
tuk
mem
astik
an b
ahw
a tid
ak
ada
kegi
atan
ileg
al d
i dal
am u
nit
peng
elol
aan.
Kom
itmen
pem
egan
g ijin
dan
pe
rusa
haan
PHPL
/SVL
KPr
asya
rat 1
.4
Jam
inan
pem
anfa
atan
laha
n se
baga
i ar
ea h
utan
LEI
P 1.
1
Inve
stas
i hu
tan
yang
be
rkel
anju
tan
Inve
stas
i dan
rein
vest
asi u
ntuk
pe
ngel
olaa
n hu
tan
LEI
P 3.
5
Peni
ngka
tan
mod
al h
utan
LEI
P 3.
6
Men
gont
rol
kegi
atan
ileg
alO
rgan
isas
i har
us m
enge
mba
ngka
n da
n m
ener
apka
n la
ngka
h-la
ngka
h,
dan/
atau
har
us te
rliba
t den
gan
lem
baga
regu
lato
r unt
uk s
ecar
a si
stem
atis
mel
indu
ngi U
nit M
anaj
emen
da
ri pe
nggu
naan
sum
ber d
aya
yang
tida
k sa
h at
au il
egal
, ter
mas
uk
pem
ukim
an d
an k
egia
tan
ilega
l lai
nnya
FSC
Krite
ria 1
.4
22 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
3.3. Ringkasan dari Kelompok Elemen Utama dan Denominator Umum
Menindaklanjuti konsultasi dengan para pihak, kelompok elemen dan denominator umum lebih disempurnakan berdasarkan masukan dari peserta. Penyelarasan kelompok elemen dan denominator umum juga direvisi untuk meningkatkan pengaturan hirarkis safeguards, kelompok dan denominator umum, yang memfasilitasi tahap berikutnya untuk formalisasi prinsip, kriteria dan indikator. Keluaran dari tahap ini diringkas dalam tabel di bawah ini, dimana setiap tabel berkesesuaian dengan safeguards COP 16 tertentu. Sekali lagi, tabel ini merupakan output sementara, menunggu masukan lebih lanjut dari para pihak dan revisi oleh tim pengembangan:
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum1. Tindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan
Patuh terhadap hukum dan regulasi pemerintah (kepatuhan hukum)
Unit Pengelola Hutan (UPH) harus patuh terhadap hukum dan peraturan pemerintah dan memiliki komitmen terhadap konvensi/persetujuan internasionalKomitmen terhadap
konvensi/persetujuan internasional
Patuh terhadap hukum
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional
Pengelolaan Sistem Informasi
UPH harus memiliki pengaturan institusional untuk mendukung tata kelola hutan yang baik
UPH harus memiliki struktur organisasi, yang memungkinkan adanya komunikasi yang baik (internal dan eksternal) dan koordinasi operasional yang mengarah pada monitoring efektif terhadap kinerja tata kelola yang baik
Struktur Organisasi
Kebijakan Pengelolaan
Kebijakan anti korupsi
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.
Pembagian manfaat yang adil
UPH mengidentifikasi lokasi, profil sosial dan potensi dampak UPH terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk hak-hak dan akses mereka terhadap area hutan dan mendemonstrasikan aksi yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif
UPH harus memiliki mekanisme yang berfungsi dan didokumentasikan untuk distribusi manfaat yang diterima bersama dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal
UPH harus memiliki prosedur untuk memberikan kompensasi atas penggunaan pengetahuan adat atau tradisional untuk tujuan komersil
23Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umumIdentifikasi pemegang hak
UPH harus mengidentifikasi dan menghormati kepemilikan, hak untuk menggunakan dan/atau pengelolaan lahan dan sumberdaya oleh masyarakat adat di dalam atau di area yang mendapatkan dampak dari UPH
UPH harus bekerja sama dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal di dalam atau di area yang terkena dampak UPH untuk memetakan dan membuat batas hutan adat atau area lainnya dimana terdapat kepemilikan dan/atau terdapat klaim hak pemanfaatan; pemetaan tersebut harus partisipatif, terbuka dan dengan pendekatan inklusif.
Resolusi konflik UPH harus memiliki prosedur untuk meresolusi konflik dan mengkomunikasikan prosedur ini kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal di dalam atau di area yang potensial terkena dampak operasi UPH
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini
Pelibatan dan partisipasi para pihak
UPH harus melibatkan para pihak yang relevan dalam seluruh proses pengeloaan dan proses tersebut disepakati/diketahui para pihak
Pengakuan dan persetujuan para pihak
Persetujuan para pihak akan ditunjukkan sebelum pelaksanaan kegiatan
Mekanisme keluhan Ada mekanisme keluhan dengan bukti bahwa mekanisme tersebut berfungsi dengan efektif
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya
Terdapat area yang dilindungi dan pengelolaannya, termasuk habitat untuk spesies langka, dalam bahaya dan terancam, yang didokumentasikan dan dapat diverifikasi
UPH harus mengalokasikan dan mengelola sistem pengelolaan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk berbagai jenis spesies dan sumberdaya bagi keanekaragaman hayati
Pengelolaan keanekaragaman hayati
UPH harus menjaga, melestarikan atau mengembalikan layanan ekosistem dan nilai-nilai lingkungan dari unit manajemen dan harus menghindari dampak negatif di lingkungan
UPH harus mengembangkan strategi untuk menerapkan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjamin perlindungannya
24 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
3.4. Konsultasi Para Pihak Selama Pengembangan PCI untuk SIS-REDD+
Selama tahun 2011 sampai 2012, pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk SIS-REDD+ merupakan proses yang inklusif, didukung oleh partisipasi multi-pihak melalui tiga lokakarya nasional dan 3 diskusi kelompok terfokus. Koordinasi dari konsultasi multi-pihak dipimpin oleh Pustanling dengan dukungan GIZ. Dua analisis teknis dilaksanakan oleh Daemeter Consulting, yang hasilnya dipresentasikan kepada para pihak untuk mendapatkan umpan balik. Konsultasi para pihak yang utama, dan poin-poin kunci dari perkembangan dari setiap acara tersebut, diringkas pada tabel berikut ini:
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum6. Tindakan untuk mengatasi resiko pembalikan
Proses perencanaan pengelolaan
UPH harus menyediakan rencana pengelolaan dan strategi untuk merespon perubahan lingkungan
UPH harus memonitor dan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pengelolaan. Hasil monitoring dan evaluasi harus dianalisis dan dimanfaatkan untuk memberikan umpan balik yang akan dimasukan dalam proses perencanaan untuk tahap operasional selanjutnya
Pengelolaan dan monitoring yang kuat
Safeguard COP 16 Kelompok Denominator umum7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi
Konsitensi komitmen UPH
UPH, yang merupakan bagian dari perusahaan, harus memiliki komitmen untuk mencapai pengelolaan hutan yang baik untuk semua UPH dalam perusahaan
UPH harus mengembangkan strategi dan implementasinya untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan ilegal di dalam unit pengelolaan.
Investasi hutan yang berkelanjutan
Mengontrol kegiatan ilegal
25Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Tang
gal
Med
iaIn
stru
men
Nar
asum
ber
Poin
Dis
kusi
21 M
aret
201
1Lo
kaka
rya
Nas
iona
l-
Para
pih
ak k
unci
ke
huta
nan
(sek
itar 1
00
pese
rta)
Loka
kary
a N
asio
nal t
enta
ng “
Men
erje
mah
kan
Kepu
tusa
n C
OP-
16 te
ntan
g S
afeg
uard
s R
EDD
+ ke
dal
am k
onte
ks m
emba
ngun
sis
tem
info
rmas
i im
plem
enta
si S
afeg
uard
s R
EDD
+ di
In
done
sia”
•Pr
esen
tasi
men
gena
i ins
trum
en s
afeg
uard
s w
ajib
ata
u su
kare
la y
ang
seda
ng d
igun
akan
di
sekt
or k
ehut
anan
di I
ndon
esia
ser
ta p
enga
lam
an im
plem
enta
siny
a
•In
stru
men
yan
g di
pres
enta
sika
n an
tara
lain
: KLH
S, S
ESA,
HC
VF, A
MD
AL, F
PIC
, krit
eria
ta
ta k
elol
a ya
ng b
aik,
saf
egua
rds
berb
asis
hak
, dan
PH
PL.
•D
isku
si m
enge
nai k
ekua
tan,
kel
emah
an, p
ener
apan
dan
kes
esua
ian
inst
rum
en-in
stru
men
te
rseb
ut te
rhad
ap R
EDD
+
•D
isku
si m
enge
nai e
lem
en a
pa s
aja
yang
per
lu d
imon
itor
17 N
ovem
ber 2
011
FGD
-Pe
serta
FG
D
Pres
enta
si d
an d
isku
si h
asil
awal
dar
i “An
alis
is In
stru
men
Saf
egua
rds
dan
Kepr
aktis
an m
erek
a te
rhad
ap R
EDD
+” o
leh
Dae
met
er C
onsu
lting
26 J
anua
ri 20
12Lo
kaka
rya
Nas
iona
l-
Para
pih
ak k
unci
ke
huta
nan
Loka
kary
a N
asio
nal t
enta
ng “
Men
gem
bang
kan
Sist
em In
form
asi I
mpl
emen
tasi
Saf
egua
rds
RED
D+”
(Lok
akar
ya N
asio
nal I
I) de
ngan
tuju
an s
ebag
ai b
erik
ut:
•M
empe
rbai
ki s
trukt
ur ra
ncan
gan
kele
mba
gaan
dan
alir
an in
form
asi d
alam
SIS
-RED
D +
•M
engi
dent
ifika
si a
lat
ukur
yan
g se
suai
(pr
insi
p, k
riter
ia d
an in
dika
tor)
untu
k pe
laks
anaa
n si
stem
mon
itorin
g sa
fegu
ards
Loka
kary
a N
asio
nal I
I dira
ncan
g un
tuk
men
dapa
tkan
um
pan
balik
dar
i par
a pi
hak
dan
men
jaw
ab p
erta
nyaa
n ya
ng b
erka
itan
deng
an s
trukt
ur d
an m
ekan
ism
e da
ri SI
S se
rta, P
rinsi
p Kr
iteria
dan
Indi
kato
r unt
uk S
IS-R
EDD
+.
Prin
sip,
Krit
eria
dan
Indi
kato
r unt
uk S
IS-R
EDD
+, d
iang
gap
seba
gai d
asar
dan
mas
ukan
aw
al
untu
k pe
ngem
bang
an le
bih
lanj
ut p
ada
FGD
ber
ikut
nya.
19 A
pril
2012
FGD
Sem
ua
inst
rum
enPe
serta
FG
D
•Pr
esen
tasi
da
n di
skus
i m
enge
nai
pend
ekat
an
met
odol
ogis
ya
ng
dike
mba
ngka
n ol
eh
Dae
met
er C
onsu
lting
ber
dasa
rkan
ana
lisis
seb
elum
nya
untu
k m
enge
kstra
k el
emen
um
um
dari
inst
rum
en s
afeg
uard
s ya
ng a
da s
ebag
ai d
asar
unt
uk m
erum
uska
n dr
aft P
rinsi
p, K
riter
ia
dan
Indi
kato
r unt
uk m
engu
kur p
elak
sana
an S
afeg
uard
s R
EDD
+
•Pe
mba
hasa
n dr
af K
& I
untu
k m
enge
nai S
afeg
uard
s (c
) dan
(d)
CO
P-16
tent
ang
hak-
hak
mas
yara
kat d
an m
asya
raka
t ada
t ber
dasa
rkan
par
tisip
asi p
ara
piha
k.
Tabe
l: Ri
ngka
san
Kons
ulta
si P
ara
Piha
k un
tuk
Peng
emba
ngan
PCI
bag
i Si
stem
Inf
orm
asi
RED
D+Sa
fegu
ards
26 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Tang
gal
Med
iaIn
stru
men
Nar
asum
ber
Poin
Dis
kusi
8 M
ei 2
012
FGD
Sem
ua
inst
rum
enPe
serta
FG
D
•Pr
esen
tasi
dan
dis
kusi
men
gena
i dra
ft pe
rtam
a PC
I.
•PC
I ter
lalu
ber
orie
ntas
i pad
a U
nit P
enge
lola
an H
utan
(UPH
). D
iper
luka
n re
visi
seh
ingg
a bi
sa d
igun
akan
sec
ara
umum
pad
a se
mua
leve
l (lo
kasi
, reg
iona
l dan
nas
iona
l). U
PH
perlu
defi
nisi
yan
g le
bih
baik
. Uni
t RED
D+
tidak
sel
alu
dala
m b
entu
k U
PH.
•H
arus
ada
pen
deka
tan
khus
us u
ntuk
men
gado
psi p
rinsi
p FP
IC/P
ADIA
TAPA
ke
PCI.
FPIC
/PAD
IATA
PA h
arus
dilih
at s
ebag
ai s
ebua
h id
eolo
gi s
ekal
igus
pro
ses.
•PC
I har
us s
esed
erha
na m
ungk
in s
ehin
gga
kebu
tuha
n in
form
asi s
afeg
uard
s tid
ak
men
jadi
beb
an la
in u
ntuk
uni
t pen
gelo
laan
RED
D+.
17 M
ei 2
012
Inte
rvie
w
indi
vidu
HC
VPa
nel T
ekni
s Ja
ringa
n N
aras
umbe
r HC
V
•Ko
nsep
HC
V pa
da a
wal
nya
dike
mba
ngka
n ol
eh F
ores
t Ste
war
dshi
p C
ounc
il (F
SC)
untu
k m
emba
ntu
men
entu
kan
kaw
asan
hut
an y
ang
luar
bia
sa d
an s
anga
t pen
ting
– H
utan
den
gan
Nila
i Kon
serv
asi T
ingg
i unt
uk d
igun
akan
dal
am s
ertifi
kasi
pen
gelo
laan
hu
tan.
•D
enga
n m
engi
dent
ifika
si n
ilai-n
ilai k
unci
ini d
an m
enja
min
bah
wa
nila
i-nila
i di
perta
hank
an a
tau
ditin
gkat
kan,
mak
a pe
ngel
olaa
n ya
ng ra
sion
al y
ang
kons
iste
n de
ngan
per
lindu
ngan
nila
i-nila
i pen
ting
kaw
asan
hut
an d
an li
ngku
ngan
sos
ial d
apat
di
buat
.
•Ko
nsep
HC
V da
pat d
itera
pkan
dal
am s
afeg
uard
s R
EDD
+ de
ngan
per
timba
ngan
bah
wa
safe
guar
ds ju
ga b
erbi
cara
tent
ang
nila
i-nila
i kea
neka
raga
man
hay
ati d
an n
ilai-n
ilai
sosi
al, e
kono
mi d
an b
uday
a ba
gi m
asya
raka
t ada
t ata
u m
asya
raka
t lok
al.
5 Ju
ni 2
012
Inte
rvie
w
indi
vidu
FSC
Angg
ota
POKJ
A R
evie
w F
SC P
&C
•Ad
opsi
beb
erap
a Pr
insi
p da
n Kr
iteria
FSC
ke
PCI I
ndon
esia
unt
uk s
afeg
uard
s R
EDD
+ sa
ngat
dih
arga
i. H
al in
i men
unju
kkan
bah
wa
prin
sip-
prin
sip
FSC
dite
rima
dan
dapa
t di
tera
pkan
.
•St
anda
r FSC
tela
h ad
a se
lam
a le
bih
dari
15 ta
hun.
Sud
ah b
erba
gai u
paya
dila
kuka
n un
tuk
mem
buat
nya
lebi
h se
derh
ana,
mud
ah d
itera
pkan
tanp
a m
engo
rban
kan
kual
itas
stan
dar i
tu s
endi
ri.
•Pe
nggu
naan
yan
g se
suai
dar
i leg
alita
s, ta
ta k
elol
a, k
eane
kara
gam
an h
ayat
i dan
prin
sip-
prin
sip
mas
yara
kat a
dat.
8 Ju
ni 2
012
Inte
rvie
w
indi
vidu
AMD
AL/K
LHS
Peni
lai A
MD
AL•
AMD
AL/K
LHS
mer
upak
an k
eran
gka
kerja
lega
l unt
uk s
emua
keg
iata
n ya
ng b
erda
mpa
k pa
da li
ngku
ngan
.
•Ad
alah
hal
yan
g se
suai
dan
waj
ib b
agi s
etia
p st
anda
r lin
gkun
gan
untu
k m
enga
dops
i pe
rsya
rata
n AM
DAL
/ KL
HS.
•D
isad
ari b
ahw
a te
rkad
ang
AMD
AL d
ilem
ahka
n ol
eh im
plem
enta
si y
ang
tidak
mem
adai
da
n se
suai
den
gan
pera
tura
n.
27Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Tang
gal
Med
iaIn
stru
men
Nar
asum
ber
Poin
Dis
kusi
26 J
uli 2
012
Loka
kary
a N
asio
nal
Selu
ruh
para
pih
ak
terk
ait
Loka
kary
a na
sion
al te
ntan
g Pe
mbe
ntuk
an S
iste
m In
form
asi S
afeg
uard
s R
EDD
+
•Pr
esen
tasi
dan
dis
kusi
tent
ang
kegi
atan
terk
ait d
enga
n sa
fegu
ards
RED
D+
yang
sed
ang
berla
ngsu
ng d
i Ind
ones
ia (p
emba
ngun
an S
iste
m In
form
asi s
afeg
uard
s R
EDD
+ ol
eh
Pust
anlin
g, p
enge
mba
ngan
PR
ISAI
ole
h Sa
tgas
RED
D+
dan
adap
tasi
dar
i St
anda
r So
sial
dan
Lin
gkun
gan
RED
D+
ke d
alam
kon
teks
Indo
nesi
a di
sat
u pr
ovin
si p
erco
ntoh
an)
didu
kung
ole
h C
linto
n C
limat
e In
itiat
ive
dan
baga
iman
a ke
dua
hal i
ni b
erhu
bung
an s
atu
sam
a la
in.
13 A
gust
us 2
012
Inte
rvie
w
indi
vidu
PHPL
/SVL
KD
irekt
ur P
engo
laha
n da
n Pe
reda
ran
Has
il H
utan
SVLK
dan
Saf
egua
rds
RED
D:
Baik
SVL
K at
au S
afeg
uard
s m
emilik
i tuj
uan
yang
sam
a un
tuk
men
capa
i Pen
gelo
laan
Hut
an
Lest
ari.
Kedu
a si
stem
ini b
erpo
tens
i unt
uk s
alin
g m
endu
kung
sat
u sa
ma
lain
. Ked
ua s
iste
m in
i di
inis
iasi
ole
h pe
mer
inta
h (K
emen
hut)
Aks
epta
bilit
as :
Kare
na S
VLK
mer
upak
an s
kem
a w
ajib
, sem
ua U
PH h
arus
men
erim
a pe
rsya
rata
n in
i unt
uk
peng
akua
n hu
kum
terh
adap
bis
nis
mer
eka.
Sem
ua U
PH a
kan
men
giku
ti pe
ratu
ran
ini.
Jika
m
erek
a ak
an m
elak
ukan
bis
nis
karb
on d
i UPH
mer
eka,
SVL
K ha
rus
men
jadi
per
syar
atan
pe
rtam
a se
belu
m s
kem
a at
au s
tand
ar la
in d
itera
pkan
, ter
mas
uk S
afeg
uard
s R
EDD
Indo
nesi
a ke
tika
suda
h ad
a.
Pene
rimaa
n da
ri pa
sar t
elah
sud
ah je
las
dan
ada
bebe
rapa
sin
yal p
ositi
f dar
i Ero
pa, J
epan
g da
n pa
sar A
S. D
alam
wak
tu d
ekat
, pas
ar a
kan
men
gena
li da
n m
enga
kui S
VLK
yang
ada
lah
bran
ding
huk
um d
ari h
utan
Indo
nesi
a
Impl
emen
tabi
litas
dan
rele
vans
i den
gan
Safe
guar
ds R
EDD
+:SV
LK te
lah
diuj
i di b
erba
gai j
enis
kon
sesi
di s
elur
uh In
done
sia,
dar
i ska
la k
ecil
hing
ga b
isni
s be
sar d
alam
uni
t pen
gelo
laan
hut
an. M
eski
pun
mas
ih a
da b
anya
k de
tail
yang
har
us d
iper
baik
i, na
mun
tida
k ak
an a
da m
asal
ah b
agi U
PH d
an b
adan
ver
ifika
si u
ntuk
men
erap
kan
stan
dar i
ni.
Ole
h ka
rena
SVL
K te
lah
diuj
i dan
diim
plem
enta
sika
n, s
afeg
uard
s R
EDD
+ In
done
sia
dapa
t m
enga
dops
i beb
erap
a ba
gian
dar
i sta
ndar
SVL
K, k
husu
snya
dal
am p
ersy
arat
an h
ukum
. Ada
ba
nyak
det
ail d
alam
sta
ndar
yan
g m
emilik
i rel
evan
si d
an d
apat
dia
dops
i ole
h S
afeg
uard
s R
EDD
+, te
rmas
uk a
spek
sos
ial d
an li
ngku
ngan
.
13 A
gust
us 2
012
Inte
rvie
w
indi
vidu
LEI
Posi
si L
EI p
ada
peng
emba
ngan
Saf
egua
rds
RED
D+
Indo
nesi
a ad
alah
unt
uk m
endu
kung
in
isia
tif In
done
sia,
sej
auh
stan
darn
ya ti
dak
berte
ntan
gan
deng
an s
tand
ar s
ertifi
kasi
dan
inis
iatif
LE
I lai
nnya
.
Saat
ini,
LEI m
emilik
i ker
ja s
ama
deng
an S
tand
ar S
osia
l dan
Lin
gkun
gan
(SES
) RED
D+,
di
dana
i ole
h C
linto
n Fo
unda
tion.
Inis
iatif
ini a
kan
foku
s un
tuk
men
duku
ng h
ak-h
ak m
asya
raka
t da
n as
pek
kean
ekar
agam
an h
ayat
i. Ke
giat
an b
erad
a di
sub
nas
iona
l/pro
yek
dan
tela
h m
enco
ba u
ntuk
men
sine
rgik
an s
tand
ar L
EI d
enga
n st
anda
r SES
.
Sang
at m
ungk
in b
ahw
a pe
ngal
aman
LEI
di t
ingk
at s
ub n
asio
nal a
kan
diad
opsi
ole
h S
afeg
uard
R
EDD
.
28 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
3.5. Pengembangan PCI untuk Mengukur Implementasi REDD+
Pada tahap akhir ini, dikembangkan sebuah draf kerangka Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk pelaksanaan safeguards REDD+. Dasar pengembangan ini adalah analisis yang dilakukan sebelumnya: identifikasi elemen yang sesuai dari instrumen yang ada, prioritas dan pengelompokan elemen, identifikasi denominator umum, dan keselarasan dari denominator umum dengan 7 safeguards COP 16. Dalam pembangunan kerangka PCI, konsultasi para pihak menghasilkan revisi untuk draf awal. Format yang disajikan di sini merupakan versi lanjutan sesuai dengan proses revisi.
Sebagaimana digambarkan sebelumnya, Prinsip kerangka kerja PCI dikembangkan sedapat mungkin dalam rangka merespon safeguards COP 16 yang relevan secara langsung. Akhirnya mengasosiasikan setiap safeguard dengan Prinsip tertentu bisa dilakukan. Sesuai dengan struktur hirarkis dari kerangka PCI, setiap Prinsip didukung oleh satu atau lebih kriteria, dengan total 17 Kriteria di bawah 7 Prinsip. Demikian pula, tiap Kriteria didasarkan satu atau lebih indikator, untuk total 32 Indikator di bawah 17 Kriteria.
Total 7 Prinsip Sesuai dengan 7
Total 17 Kriteria
Total 32 indikators
Safeguards
Indicator
Indicator
Criteria
Criteria
Criteria
Criteria
Criteria
Principle 1
Indicator
Indicator
Criteria
Criteria
CriteriaPrinciple 2
Principle 3
Principle 4
Principle 5
Principle 6
Principle 7
NFP/Conventions
Good governance, sovereignty
Indigenous rights & community
Stakeholder engagement
Biodiversity & ecosystems
Permanence
Leakage
Dalam kerangka PCI, masing-masing Kriteria dirujuk ke satu atau lebih elemen spesifik yang berasal dari instrumen yang ada. Dalam beberapa kasus, Indikator juga direferensikan dengan elemen yang paling erat terkait. Dengan cara ini setiap Safeguard didukung oleh satu Prinsip, beberapa Kriteria dan banyak Indikator, semua terkait saling silang pada kriteria dan indikator dari instrumen yang ada.
Safeguards
Safeguards
29Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Sebuah contoh dari format struktur PCI disertakan di bawah ini, dengan keterangan:
3.6. Ringkasan Prinsip, Kriteria dan Indikator
Tabel berikut ini meringkas Prinsip dan Kriteria, serta hubungannya dengan 7 safeguards COP 16, yang dikembangkan selama analisis. Mengikuti hal ini, bagian akhir dari laporan memberikan versi lengkap dari Prinsip, Kriteria dan Indikator yang komprehsif untuk implementasi safeguards REDD+. Versi final ini menampilkan versi draft terakhir yang merupakan bahan untuk konsultasi para para pihak.
Indikator (Satu dari beberapa kriteria)
Prinsip yang sesuai Principle.
COP 16
Elemen dari instrumen yang ada yang relevan dengan kriteria
Kriteria terkait (satu dan beberapa prinsip)
Safeguards
30 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safeguard Prinsip KriteriaTindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan
Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan Nasional
Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional.
1.1 Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan/ diatur/dikelola di bawah wewenang lembaga sub-nasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia.
1.2 Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia.
1.3 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia.
Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional
Prinsip 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional
Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.
2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi dan harus mematuhi undang-undang anti korupsi Indonesia.
Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.
Prinsip 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal
Kegiatan REDD+ harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi.
3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat sub-nasional dan tapak.
3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus termasuk proses untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ berlangsung.
3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang.
3.4 Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial
Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.
Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para pihak
Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya dengan tingkat intensitas yang meningkat mengikuti tingkatannya, dari skala nasional ke skala tapak
4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian akan melibatkan para pihak ini dalam proses perencanaan, dan memastikan proses tersebut diketahui oleh para pihak
4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ termasuk adanya prosedur atau mekanisme untuk mengatasi keluhan atau perselisihan.
31Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Safeguard Prinsip Kriteria
Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.
Prinsip 5. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Lingkungan
Kegiatan REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.
5.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk identifikasi dan penilaian dampak terhadap potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus didesain sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan.
5.2 Kegiatan REDD+ harus termasuk identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya.
Tindakan untuk mengatasi resiko balik.
Prinsip 6. Pengurangan Resikobalik
Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, menekankan tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional
6.1 Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ akan menentukan risiko dari ancaman internal dan eksternal untuk stok karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.
6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan berkala terhadap ancaman dan menerapkan manajemen adaptif untuk mengurangi pembalikan.
Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi
Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi
Menyadari bahwa monitoring dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional dan nasional.
7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional.
7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi hutan dan perubahan stok karbon di daerah kegiatan REDD+ harus dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.
32 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
4. Kesimpulan
Sepanjang tahun 2011 dan 2012, dalam proses yang melibatkan tiga lokakarya besar nasional, konsultasi regional dan 3 Diskusi Kelompok Terfokus, telah dikembangkan suatu kerangka kerja Prinsip, Kriteria dan Indikator (PCI) untuk SIS-REDD+.
PCI untuk SIS-REDD+ yang ditampilkan disini berdasarkan pada instrumen wajib dan sukarela yang ada, yang relevan dengan safeguards REDD+ sebagaimana ditentukan oleh Keputusan 1/CP.16 tahun 2010, sesuai dengan Kesepakatan Cancun. Berdasarkan analisis, kepraktisan, efektifitas dan kapasitas implementasi, PCI dianggap sesuai dengan konteks nasional Indonesia dan disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.
Kerangka kerja PCI ini merupakan hasil yang masih berkembang, yang didasarkan pada telaah dan perbaikan lebih lanjut. Untuk itu, Pustanling Kementerian Kehutanan menyambut baik umpan balik lebih lanjut dari para pihak untuk menyempurnakan sistem tersebut.
Komentar dapat dikirimkan ke alamat berikut ini:
Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling)Kementerian Kehutanan Republik IndonesiaGedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto, JakartaTel/Fax: (021) 5733433Email: pustanling@yahoo.com; pustanling@dephut.go.idSitus: www.staneclime.org
33Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)di Indonesia
Sesuai dengan keputusan COP-16/2010
Pusat Standardisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan
2013
Lampiran
Safeguards
35Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
SAFEGUARD 1. Tindakan-tindakan yang melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi maupun persetujuan internasional yang relevan.
Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional
Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. [PHPL/
SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: PrasyaratII.1-II.3; FSC: Prinsip 1; Permenhut No.8/2010]
1.1. Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan/diatur/dikelola di bawah wewenang lembaga sub-nasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3]
1.1.1 Ketersediaan dokumen hukum dan administratif yang membuktikan kewenangan yang jelas untuk kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya
1.2. Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1]
1.2.1 Ketersediaan dokumen perencanaan, prosedur, dan laporan periodik mengenai implementasi peraturan pemerintah yang relevan.
1.2.2 Ketersediaan laporan mengenai implementasi konvensi/persetujuan internasional.
1.3. Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. [Permenhut No.49/2011 mengenai rencana
jangka panjang sektor hutan Indonesia untuk 2011-2030 dan RENSTRA dari Kementerian Kehutanan yang berlaku]
1.3.1 Kegiatan REDD+ pada tingkat sub-nasional sejalan dengan dan mendukung tujuan prioritas pada rencana strategis jangka panjang dari sektor kehutanan Indonesia.
SAFEGUARD 2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional
Prinsip 2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional
Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.
2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5]
2.1.1 Pernyataan yang jelas dari kebijakan mengenai penyampaian informasi oleh unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.
36 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
2.1.2 Pernyataan yang dengan jelas menguraikan struktur, tugas dan fungsi organisasi dari unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.
2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi dan harus mematuhi undang-undang anti korupsi Indonesia.[FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006;
Permenhut No.67/2011; Instruksi Menteri Kehutanan, 2012; Pakta Integritas].
2.2.1 Pernyataan kebijakan anti korupsi yang jelas.
SAFEGUARD 3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.
Prinsip 3. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal
Kegiatan REDD+ harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi.
3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat sub-nasional dan tapak. [FSC: Kriteria 3.1; PP 28/2009]
3.1.1 Ketersediaan peta dan/atau dokumen apapun mengenai masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah diidentifikasi, termasuk hak-hak mereka dalam wilayah kegiatan REDD+. [LEI: S1.3]
3.1.2 Ketersediaan rencana kerja dan pengaturan untuk mengakomodasi hak maupun aspirasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan. [LEI: P2.9]
3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai.[SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4]
3.2.1 Ketersediaan dokumentasi proses konsultasi yang menunjukkan upaya, kesesuaian skala kegiatan dan intensitas kegiatan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan REDD+.[SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4]
3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang.[FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3]
3.3.1 Kebijakan, rencana dan/atau program tidak boleh berdampak pada marjinalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan akses dan kendali atas sumber daya alam, modal maupun pengetahuan. [KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHS Nilai Keadilan]
37Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
3.3.2 Mekanisme yang terdokumentasi atas distribusi keuntungan yang adil di antara masyarakat adat dan lokal yang terpengaruh, serta bukti implementasi yang bisa ditunjukkan. [SVLK/PHPL:
4.3]
3.4. Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial. [FSC: Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2]
3.4.1 Ketersediaan mekanisme atau prosedur untuk pemberian kompensasi atas pemanfaatan komersial atas pengetahuan tradisional.
SAFEGUARD 4. Partisipasi penuh dan efektif dari para pihak yang relevan, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.
Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para pihak
Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.
4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian akan melibatkan para pihak ini dalam proses perencanaan, dan memastikan proses tersebut diketahui oleh para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip6 dalam Partisipasi]
4.1.1 Ketersediaan daftar para pihak yang terlibat.
4.1.2 Proses yang terdokumentasi dari perjanjian dengan para pihak.
4.1.3 Bukti yang terdokumentasi dari proses perencanaan dan pemantauan yang melibatkan para pihak yang relevan.
4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ termasuk adanya prosedur atau mekanisme untuk mengatasi keluhan atau perselisihan.[SVLK/PHPL: 4.4]
4.2.1 Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.
4.2.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/
PHPL: 4.4]
4.2.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang pantas untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4]
SAFEGUARD 5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada safeguards dan konservasi jasa hutan alam dan ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.
38 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Prinsip 5. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Jasa Lingkungan
Kegiatan REDD+ harus mencakup mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.
5.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkah-langkah konservasi yang perlu dilakukan.[FSC: Kriteria6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)]
5.1.1 Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan.
5.1.2 Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV]
5.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip9 pada HCV]
5.2.1 Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia.
5.2.2 Ketersediaan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
5.2.3 Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
5.2.4 Bukti dari penginderaan jarak jauh bahwa kegiatan REDD+ telah mencegah konversi hutan alam seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia. [Permenhut No.5/2010; FSC:
Kriteria 6.9]
SAFEGUARD 6. Tindakan untuk mengatasi resiko balik.
Prinsip 6. Resiko Balik ( )
Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, dengan penekanan pada tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional.
6.1 Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ akan menentukan risiko dari ancaman internal dan eksternal untuk stok karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.
6.1.1 Ketersediaan penilaian resiko untuk tapak atau wilayah kegiatan REDD+, yang meliputi penilaian terhadap resiko kebakaran hutan, perambahan hutan, penebangan liar, dan dampak eksternal lainnya.
6.1.2 Ketersediaan rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko balik yang besar.
6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan berkala terhadap ancaman dan menerapkan manajemen adaptif untuk mengurangi pembalikan.
6.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan.
Risk of Reversal
39Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
6.2.2 Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan.
SAFEGUARD 7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi
Prinsip 7. Pengurangan perpindahan emisi
Menyadari bahwa monitoring dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional dan nasional.
7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional.
7.1.1 Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.
7.1.2 Tersedianya dokumentasi strategi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario realistis, yang menghindari perpindahan emisi di luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional
7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon di wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.
7.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon, untuk wilayah kegiatan REDD+ dan perpindahan emisi berkurang luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.
40 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Annex 1. KETERANGAN ISTILAH
AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
FPIC
Free, Prior, and Informed Consent (or Consultation, per Government of USA and WB) atau Persetujuan (atau Konsultasi) Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, sebuah proses yang memberi kesempatan bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menolak atau menerima aktivitas di hutan dimana mereka memiliki hak.
FSC
Forest Stewardship Council atau Dewan Pengelolaan Hutan, lihat SFM dan HCVF
Jasa Ekosistem
Manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Hal ini mencakup:
a. Pengadaan jasa seperti makanan, produk-produk hutan dan air;
b. Jasa pengendalian seperti pengendalian banjir, kekeringan, degradasi tanah, kualitas udara, iklim dan penyakit;
c. Jasa pendukung seperti formasi tanah dan siklus gizi;
d. Dan jasa budaya maupun nilai-nilai budaya seperti manfaat rekreasi, spiritual, keagamaan serta berbagai manfaat non-material lainnya.
(Sumber: Berdasarkan R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia: Sintesis. Seri Penilaian Ekosistem Milenium. Island Press, Washington DC).
Jasa Sosial dan Lingkungan
Lihat ‘Jasa Ekosistem’
Keanekaragaman Hayati
Keberagaman variasi di antara organisme hidup dari berbagai sumber termasuk, di antaranya, yang hidup di daratan, laut maupun ekosistem air lainnya, dan kompleks ekologi tempat mereka berada; ini termasuk keberagaman spesies, antara spesies satu dengan lainnya, dan dengan ekosistemnya. (Sumber: Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati 1992, Artikel 2)
41Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Konservasi
Aktivitas pengelolaan yang dirancang untuk mempertahankan lingkungan atau nilai-nilai budaya yang teridentifikasi dalam jangka panjang. Aktivitas pengelolaan ini bisa mencakup intervensi nol atau minimal hingga intervensi dalam lingkup spesifik yang sepantasnya, dan aktivitas yang dirancang untuk mempertahankan, atau sejalan dengan mempertahankan, nilai-nilai yang diidentifikasi tersebut. (Sumber: FSC 2011).
Perpindahan Emisi
Peningkatan emisi GHG di luar batas wilayah proyek sebagai hasil dari aktivitas proyek. (Sumber: Standar CCB).
Tata Kelola yang Baik
Tata kelola bisa dilihat sebagai praktek otoritas ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola semua persoalan negara di semua tingkat. Tata kelola memiliki tiga dimensi: ekonomi, politik, dan administratif. Tata kelola ekonomi mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi negara dan hubungannya dengan perekonomian lain. Tata kelola politik adalah proses pembuatan keputusan untuk membentuk kebijakan. Tata kelola administratif adalah sistem dari implementasi kebijakan. Mencakup ketiga-tiganya, tata kelola yang baik menetapkan semua proses dan struktur untuk memandu hubungan politik dan ekonomi sosial.
Tata kelola yang baik meliputi adanya mekanisme, proses dan institusi yang efektif dimana warga dan kelompok masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya, mempraktekkan hak-hak hukumnya, menjalankan kewajibannya dan menengahi perbedaan-perbedaan mereka. (Sumber: UNDP 1997)
HCVF
High Conservation Value Forest atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, juga dikenal sebagai HCVA (High Conservation Value Area atau Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi), sebuah konsep yang dikembangkan oleh FSC untuk menggambarkan habitat alami dimana nilai-nilai tersebut dianggap memiliki arti yang luar biasa signifikan dan penting.
Indigenous Peoples (Masyarakat Adat)
Orang-orang dan kelompok-kelompok yang bisa diidentifikasi atau memiliki karakterisasi sebagai berikut:
• Karakter kunci atau kriteria utamanya adalah identifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat adat di tingkat individual dan penerimaan dari masyarakat sebagai bagian atau anggotanya
• Memiliki kelanjutan historis dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau masyarakat yang belum menetap
• Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya
• Sistem sosial, ekonomi dan politik yang unik
• Bahasa, budaya, dan keyakinan yang unik
42 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
• Membentuk kelompok masyarakat yang non-dominan
• Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhurnya sebagai orang-orang dan masyarakat yang unik.
(Sumber: Diadaptasi dari Forum Permanen PBB mengenai Masyarakat Adat, Lembar Fakta ‘Siapakah Masyarakat Adat’ Oktober 2007; Kelompok Pengembangan PBB, ‘Panduan Mengenai Masalah-masalah Masyarakat Adat’ PBB 2009; Deklarasi PBB Mengenai Hak Masyarakat Adat, 13 September 20072).
KLHS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, adalah sebuah pendekatan yang sistematis, partisipatif dan komprehensif untuk menilai integrasi dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dari aspek kebijakan, regulasi, perencanaan ruang dan keputusan strategis di tingkat propinsi dan regional.
Legal
Sesuai dengan undang-undang utama (hukum nasional maupun lokal) maupun undang-undang sekunder (regulasi tambahan, dekrit, instruksi, dll.). ‘Legal’ juga mencakup keputusan yang berdasarkan pada aturan yang dibuat oleh agen/lembaga yang kompeten secara hukum, dimana keputusan-keputusan itu lahir secara langsung dan logis dari hukum dan regulasi. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh agen/lembaga yang kompeten belum tentu legal jika tidak lahir secara langsung dan logis dari hukum dan regulasi, serta jika tidak didasarkan pada aturan tapi menggunakan kebijaksanaan administratif. (Sumber: FSC 2011)
LEI
Lembaga Ekolabel Indonesia adalah organisasi nirlaba yang mengembangkan sistem sertifikasi hutan untuk menunjang pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan di Indonesia.
Masa Pemilikan (tenur)
Persetujuan yang ditetapkan secara sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok, diakui oleh ketetapan legal atau praktek adat, sehubungan dengan ‘sekumpulan hak dan kewajiban’ dari kepemilikan, penguasaan, akses dan/atau pemanfaatan unit lahan tertentu atau sumber daya tertentu di dalamnya (seperti pohon, spesies tanaman, air, mineral, dll.) (Sumber: Persatuan Konservasi Dunia (IUCN). Definisi istilah seperti yang disediakan oleh situs IUCN)
Masyarakat Lokal
Masyarakat dalam berbagai ukuran yang berada di dalam atau sekitar Unit Manajemen, serta mereka yang cukup dekat untuk mendapat dampak nilai ekonomi atau lingkungan yang signifikan dari Unit Manajemen; atau terkena dampak ekonomi, hak dan lingkungan secara signifikan oleh aktivitas manajemen maupun aspek biofisikal dari Unit Manajemen. (Sumber: FSC 2011).
2 Pada penandatanganan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Kementrian Luar Negeri Indonesia telah menjelaskan bahwa konsep “masyarakat adat” di Indonesia harus diartikan bahwa hampir semua orang Indonesia (dengan pengecualian etnis Tionghoa) adalah pribumi dan dengan demikian berhak atas hak-hak yang sama. Akibatnya, pemerintah telah menolak perlakuan khusus kepada kelompok menyebut dirinya sebagai pribumi.
43Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Para pihak
Siapapun, kelompok atau kesatuan yang akan, atau kemungkinan akan, menjadi subyek dari dampak aktivitas Unit REDD+. Contohnya: mencakup, tapi tidak terbatas pada (misalnya dalam kasus pemilik lahan hilir), orang-orang, kelompok maupun kesatuan yang berlokasi di sekitar Unit REDD+.
Pengetahuan Tradisional
Tradisi yang telah lama bertahan dan praktek-praktek dari masyarakat wilayah, adat, maupun penduduk lokal. Pengetahuan tradisional ini juga mencakup kebijaksanaan, pengetahuan, dan ajaran di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional telah disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbagai bentuk pengetahuan tradisional diekspresikan melalui kisah, legenda, cerita rakyat, ritual, lagu, dan bahkan hukum adat. Bentuk lain dari pengetahuan tradisional diekspresikan melalui berbagai makna.(Sumber: Acharya, Deepak dan Shrivastava Anshu, 2008)
PHPL
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, adalah standar wajib untuk konsesi hutan dan industri hilir yang ditentukan oleh P. 38/Menhut-II/2009 direvisi dengan P68/Menhut-II/2011. Regulasi ini menetapkan semua unit bisnis hutan harus mendapat sertifikat Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Berkelanjutan, atau minimal mendapat sertifikasi untuk keabsahan hukum. PHPL atau audit keabsahan hukum ini dilakukan oleh auditor independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan dipantau oleh organisasi masyarakat sipil.
Ratifikasi
Sebuah proses dimana hukum, perjanjian atau persetujuan internasional (termasuk persetujuan lingkungan multilateral) disetujui secara hukum oleh badan legislatif nasional atau mekanisme legal yang setara, seperti hukum, perjanjian atau persetujuan internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional atau bergerak dengan pengembangan hukum nasional untuk memberi efek hukum yang sama. (Sumber: FSC 2011).
Renstra Kementerian Kehutanan
Rencana Strategis adalah rencana strategis Kementerian Kehutanan jangka menengah, 5 tahun, untuk periode 2010-2014, seperti yang diratifikasi di bawah P.8/Menhut-II/2010. Ini disesuaikan dengan rencana jangka panjang pembangunan nasional (RPJN 2005-2025).
Reversal (Resiko Balik)
Sebuah ciri dari proyek karbon yang berdasarkan lahan adalah kemungkinan terjadinya pembalikan dari manfaat karbon, baik karena gangguan alam (contoh: kebakaran, penyakit, hama, dan kejadian cuaca yang tidak biasa), maupun karena kurangnya jaminan yang bisa diandalkan bahwa aktivitas penggunaan lahan awal tidak dapat kembali setelah proyek berakhir.
Berbagai strategi telah diidentifikasi bahwa pembalikan potensi mitigasi seperti analisis resiko non-permanen dan pendekatan penyangga yang diadopsi oleh Voluntary Carbon Standard (Standar Karbon Sukarela) atau pembentukan kemungkinan karbon kredit, asuransi, kenyamanan konservasi dan portfolio gabungan dari proyek. (Sumber: Standar CCB)
44 Prinsip, Kriteria dan Indikator Sistem Informasi REDD+ (SIS-REDD+)Safeguards
Spesies Langka
Spesies yang jumlahnya sangat sedikit, tapi tidak diklasifikasikan sebagai terancam punah. Spesies ini hidup di wilayah yang terbatas secara geografis atau habitat tertentu, atau nyaris tidak tersebar di wilayah yang lebih luas. Spesies tersebut kira-kira setara dengan kategori Hampir Terancam Punah atau Near Threatened (NT) oleh IUCN (2001), termasuk spesies yang hampir memenuhi syarat, atau kemungkinan besar akan memenuhi syarat, untuk memasuki kategori terancam punah dalam waktu dekat. (Sumber: Berdasarkan IUCN (2001). IUCN Kategori dan Kriteria Daftar Merah: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup Spesies IUCN. IUCN.Gland, Switzerland dan Cambridge, UK).
Spesies yang Terancam Punah
Spesies yang termasuk dalam kriteria IUCN (2001) untuk Vurnerable (VU) atau rawan, Endangered (EN) atau terancam punah, maupun Critically Endangered (CR) atau terancam punah dan kritis, dan menghadapi resiko tinggi maupun sangat tinggi untuk punah dari alam. Kategori ini bisa di-reinterpretasi untuk tujuan FSC menurut klasifikasi nasional resmi (yang memiliki signifikansi hukum) dan menurut kondisi lokal dan kepadatan populasi (yang seharusnya berpengaruh pada keputusan tentang langkah-langkah konservasi yang tepat). (Sumber: berdasarkan IUCN (2001). Kategori dan Kriteria Daftar Merah IUCN: Versi 3.1. Komisi Kelangsungan Hidup IUCN. IUCN.Gland, Switzerland and Cambridge, UK.).
SVLK
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, telah dikembangkan melalui konsultasi berbagai para pihak dan diimplementasikan di bawah Peraturan Kementerian Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 dan P.68/Menhut-II/2011.SVLK yaitu standar dan panduan untuk evaluasi performa dari Sustainable Forest Management (SFM) atau Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan merupakan verifikasi legalitas penebangan kayu untuk pemilik ijin dan pemilik hutan pribadi.
Undang-undang Anti Korupsi
Mengacu pada Undang-undang Anti Korupsi Indonesia No. 31/1999 juncto Undang-undang No. 20/2001.
Recommended