View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 113
JURNAL BERAJA NITIISSN 2337-4608 Volume 2 Nomor 9 (2013)httpe-journalfhunmulacidindexphpberajacopy Copyright 2013
PROBLEMATIKA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDIDI KOTA BALIKPAPAN
Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom
AbstrakDengan kemajuan zaman yang sangat pesat terjadi di dunia usaha tidak lepas dengan kebutuhan
sumber daya alam yaitu Minyak Bumi Minyak Bumi dikenal dengan sebutan Bahan Bakar Minyaksangat di butuhkan dalam usaha kegiatan manusia sehari-hari dalam hal sebagai bahan penggerakutama mesin PTPertamina (persero) sebagai operator di dalam pendistribusian bahan bakar minyakkhususnya untuk bersubsidi menjadi objek sasaran keluhan masyarakat di dalam ketersediaan dan
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS Dalam kenyataan yang terjadi bahwasemua hal-hal yang timbul di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Adanya aturan hukumdi dalam pembatasan pengisian bahan bakar minyak di harapkan member keadilan kepastian dankemanfaatan bagi masyarakat
Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi hal-halefektifnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan mengenai faktorpenghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan Penelitian inimerupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yang dianalisis secara sistematisfaktual akurat dan lengkap
Di dalam bagian pembahasan akan diuraikan secara lengkap mengenai PTPertamina (persero)bagian UPMs (unit pemasaran) VI Balikpapan dan SPBUAPMS yang berada di wilayah Kota Balikpapanpermasalahan yang timbul dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan serta
mengenai faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidiDengan demikian penulis membuat suatu penelitian mengenai masalah yang timbul dalamketersedianya bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapanagar prilaku masyarakat dapatdikendalikan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan faktor penghambat didalam pendistribusiannya agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaanbahan bakar minyak sebagai komoditas vital bagi masyarakat
Kata kunci bahan bakar minyak bersubsidi distribusi
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 213
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 313
PROBLEMS DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL IN THE BALIKPAPAN CITY
Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom
AbstractWith the rapid development of civilization occurs in the business world can not be separated
with the needs of natural resources namely petroleum Oil is better known as fuel oil is in need in thebusiness day-to-day human activities in terms of propulsion engines as the main ingredientPTPertamina (Persero) as an operator in the distribution of fuel oil in particular to be the object oftargeted subsidized public complaints in the availability and distribution of subsidized fuel at the pump
APMS In fact the case that all the things that arise in the availability of subsidized fuel it happened byitself and also the behavior limiting factors occurring also in the implementation of subsidized fueldistribution The rule of law in the limitations refueling oil is expected to provide fairness certainty andbenefit to society
Problems in the lift in this study is that the problem be things efectifity subsidized fuel inBalikpapan and the limiting factor in the distribution of subsidized fuels in the city of Balikpapan Thisstudy aims to determine the issues that arise in its availability of subsidized fuel in Balikpapan andidentify factors inhibiting both technical and non-technical in the handmade actually subsidized fuel
distribution in the city of Balikpapan This study is an empirical legal research with a descriptiveapproach that analyzed systematically factual accurate and complete
In the discussion section will be described in detail regarding PTPertamina (Persero) part UPMS(marketing unit) VI Balikpapan and gas station APMS is located in the city of Balikpapan the problemsthat arise in the availability of subsidized fuel in Balikpapan City as well as the factors inhibitors in thedistribution of subsidized fuels
Thus the author makes a research on the problems that arise in subsidized fuel in Balikpapanso that the behavior can be controlled to ensure the availability of subsidized fuel and inhibiting factorsin the distribution so that people know that the government must ensure the availability of fuel oil as avital commodity for the community
Key words subsidized fuel oil distribution
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
2
Pendahuluan
Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan
alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan
kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi
merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga
menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan
manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat
memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)
rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah
dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi
kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan
Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu
Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada
saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat
panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu
panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-
tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2
Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga
tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan
mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli
Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
3
tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina
(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di
atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan
Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo
Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas
ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal
yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan
Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota
Balikpapan
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan
serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara
langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang
diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data
normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber
dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang
berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa
kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian
Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang
menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik
pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara
menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
4
bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data
ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di
internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat
digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti
Pembahasan
A
Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak
bersubsidi di Kota Balikpapan
Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar
minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut
a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota
Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di
dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar
minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar
36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM
(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM
(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota
yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur
bbm harian)
b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan
Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah
Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan
4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
5
Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi
di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp
30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali
angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan
pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah
28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah
73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU
yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar
Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator
SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi
batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat
secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-
kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum
mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-
kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan
efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen
yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian
bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus
menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk
mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013
tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 213
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 313
PROBLEMS DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL IN THE BALIKPAPAN CITY
Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom
AbstractWith the rapid development of civilization occurs in the business world can not be separated
with the needs of natural resources namely petroleum Oil is better known as fuel oil is in need in thebusiness day-to-day human activities in terms of propulsion engines as the main ingredientPTPertamina (Persero) as an operator in the distribution of fuel oil in particular to be the object oftargeted subsidized public complaints in the availability and distribution of subsidized fuel at the pump
APMS In fact the case that all the things that arise in the availability of subsidized fuel it happened byitself and also the behavior limiting factors occurring also in the implementation of subsidized fueldistribution The rule of law in the limitations refueling oil is expected to provide fairness certainty andbenefit to society
Problems in the lift in this study is that the problem be things efectifity subsidized fuel inBalikpapan and the limiting factor in the distribution of subsidized fuels in the city of Balikpapan Thisstudy aims to determine the issues that arise in its availability of subsidized fuel in Balikpapan andidentify factors inhibiting both technical and non-technical in the handmade actually subsidized fuel
distribution in the city of Balikpapan This study is an empirical legal research with a descriptiveapproach that analyzed systematically factual accurate and complete
In the discussion section will be described in detail regarding PTPertamina (Persero) part UPMS(marketing unit) VI Balikpapan and gas station APMS is located in the city of Balikpapan the problemsthat arise in the availability of subsidized fuel in Balikpapan City as well as the factors inhibitors in thedistribution of subsidized fuels
Thus the author makes a research on the problems that arise in subsidized fuel in Balikpapanso that the behavior can be controlled to ensure the availability of subsidized fuel and inhibiting factorsin the distribution so that people know that the government must ensure the availability of fuel oil as avital commodity for the community
Key words subsidized fuel oil distribution
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
2
Pendahuluan
Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan
alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan
kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi
merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga
menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan
manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat
memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)
rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah
dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi
kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan
Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu
Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada
saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat
panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu
panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-
tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2
Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga
tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan
mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli
Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
3
tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina
(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di
atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan
Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo
Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas
ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal
yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan
Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota
Balikpapan
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan
serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara
langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang
diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data
normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber
dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang
berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa
kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian
Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang
menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik
pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara
menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
4
bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data
ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di
internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat
digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti
Pembahasan
A
Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak
bersubsidi di Kota Balikpapan
Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar
minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut
a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota
Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di
dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar
minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar
36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM
(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM
(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota
yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur
bbm harian)
b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan
Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah
Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan
4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
5
Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi
di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp
30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali
angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan
pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah
28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah
73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU
yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar
Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator
SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi
batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat
secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-
kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum
mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-
kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan
efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen
yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian
bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus
menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk
mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013
tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 313
PROBLEMS DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL IN THE BALIKPAPAN CITY
Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom
AbstractWith the rapid development of civilization occurs in the business world can not be separated
with the needs of natural resources namely petroleum Oil is better known as fuel oil is in need in thebusiness day-to-day human activities in terms of propulsion engines as the main ingredientPTPertamina (Persero) as an operator in the distribution of fuel oil in particular to be the object oftargeted subsidized public complaints in the availability and distribution of subsidized fuel at the pump
APMS In fact the case that all the things that arise in the availability of subsidized fuel it happened byitself and also the behavior limiting factors occurring also in the implementation of subsidized fueldistribution The rule of law in the limitations refueling oil is expected to provide fairness certainty andbenefit to society
Problems in the lift in this study is that the problem be things efectifity subsidized fuel inBalikpapan and the limiting factor in the distribution of subsidized fuels in the city of Balikpapan Thisstudy aims to determine the issues that arise in its availability of subsidized fuel in Balikpapan andidentify factors inhibiting both technical and non-technical in the handmade actually subsidized fuel
distribution in the city of Balikpapan This study is an empirical legal research with a descriptiveapproach that analyzed systematically factual accurate and complete
In the discussion section will be described in detail regarding PTPertamina (Persero) part UPMS(marketing unit) VI Balikpapan and gas station APMS is located in the city of Balikpapan the problemsthat arise in the availability of subsidized fuel in Balikpapan City as well as the factors inhibitors in thedistribution of subsidized fuels
Thus the author makes a research on the problems that arise in subsidized fuel in Balikpapanso that the behavior can be controlled to ensure the availability of subsidized fuel and inhibiting factorsin the distribution so that people know that the government must ensure the availability of fuel oil as avital commodity for the community
Key words subsidized fuel oil distribution
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
2
Pendahuluan
Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan
alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan
kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi
merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga
menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan
manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat
memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)
rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah
dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi
kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan
Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu
Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada
saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat
panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu
panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-
tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2
Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga
tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan
mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli
Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
3
tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina
(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di
atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan
Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo
Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas
ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal
yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan
Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota
Balikpapan
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan
serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara
langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang
diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data
normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber
dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang
berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa
kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian
Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang
menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik
pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara
menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
4
bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data
ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di
internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat
digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti
Pembahasan
A
Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak
bersubsidi di Kota Balikpapan
Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar
minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut
a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota
Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di
dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar
minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar
36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM
(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM
(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota
yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur
bbm harian)
b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan
Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah
Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan
4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
5
Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi
di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp
30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali
angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan
pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah
28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah
73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU
yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar
Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator
SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi
batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat
secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-
kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum
mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-
kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan
efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen
yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian
bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus
menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk
mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013
tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
2
Pendahuluan
Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan
alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan
kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi
merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga
menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan
manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat
memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)
rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah
dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi
kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan
Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu
Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada
saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat
panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu
panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-
tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2
Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga
tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan
mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli
Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
3
tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina
(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di
atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan
Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo
Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas
ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal
yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan
Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota
Balikpapan
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan
serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara
langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang
diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data
normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber
dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang
berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa
kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian
Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang
menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik
pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara
menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
4
bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data
ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di
internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat
digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti
Pembahasan
A
Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak
bersubsidi di Kota Balikpapan
Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar
minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut
a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota
Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di
dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar
minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar
36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM
(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM
(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota
yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur
bbm harian)
b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan
Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah
Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan
4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
5
Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi
di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp
30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali
angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan
pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah
28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah
73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU
yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar
Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator
SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi
batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat
secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-
kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum
mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-
kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan
efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen
yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian
bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus
menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk
mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013
tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
3
tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina
(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di
atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan
Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo
Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas
ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal
yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan
Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota
Balikpapan
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum
yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan
serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara
langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang
diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data
normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber
dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang
berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa
kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian
Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang
menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik
pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara
menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
4
bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data
ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di
internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat
digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti
Pembahasan
A
Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak
bersubsidi di Kota Balikpapan
Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar
minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut
a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota
Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di
dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar
minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar
36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM
(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM
(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota
yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur
bbm harian)
b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan
Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah
Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan
4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
5
Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi
di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp
30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali
angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan
pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah
28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah
73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU
yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar
Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator
SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi
batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat
secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-
kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum
mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-
kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan
efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen
yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian
bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus
menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk
mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013
tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
4
bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data
ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di
internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat
digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti
Pembahasan
A
Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak
bersubsidi di Kota Balikpapan
Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar
minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut
a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota
Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di
dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar
minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar
36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM
(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM
(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota
yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur
bbm harian)
b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan
Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah
Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan
4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
5
Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi
di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp
30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali
angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan
pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah
28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah
73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU
yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar
Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator
SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi
batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat
secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-
kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum
mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-
kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan
efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen
yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian
bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus
menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk
mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013
tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
5
Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi
di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp
30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali
angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan
pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah
28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah
73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU
yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar
Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator
SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi
batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan
Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat
secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-
kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum
mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-
kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan
efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen
yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian
bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus
menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk
mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang
Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota
Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013
tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah
5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
6
Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi
( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah
kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari
hukum tersebut yaitu keadilan
c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan
ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu
ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi
Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo
Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan
antara lain
1) Pengetapan
Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju
tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak
konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan
masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung
Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan
bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan
Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk
Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
2) Penimbunan
Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-
kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak
konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
7
menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan
Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena
tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak
Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak
bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan
penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa
di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih
3) Pencurian
Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan
bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas
supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan
Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan
mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS
Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM
bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di
bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum
secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan
Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di
dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen
sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat
B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota
Balikpapan
Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi
permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
8
bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian
bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang
sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak
terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo
Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH
MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis
keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo
aHambatan secara teknis
Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di
jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar
Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja
1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM
Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan
di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu
pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada
truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural
bHambatan secara non teknis
Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di
tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di
sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan
data-data di lapanganyaitu
1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu
Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan
bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu
lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat
di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
9
Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar
minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)
di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi
tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada
juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak
dilakukan dari pagi hari hingga sore hari
Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi
hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor
banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian
terhambat
Penutup
Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan
faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut
merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam
SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per
KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan
PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara
berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian
Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple
di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih
modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan
sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu
dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas
dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam
pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart
Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas
dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213
Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9
10
jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan
(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)
Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan
pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari
tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan
hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus
dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah
permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan
httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313
Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)
11
Daftar Pustaka
A Hasil Penelitian
983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145
983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155
983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150
983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145
983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086
B Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu
Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013
Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan
Recommended