View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA
SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
(PERMATA-SAKTI)
Program Studi : S1 Akuntansi
Sandi Matakuliah : AK330
Nama Matakuliah : Auditing 1
SKS : 3
Dosen Pengampu : Hendra, S.E., Ak., M.Si
Tim Penyusun Modul :
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STEI)
JAKARTA
2020
PENGESAHAN
2
MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA
ISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
(PERMATA-SAKTI)
1. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), Jakarta
2. Dosen Pengampu
Nama : Hendra, S.E., Ak., M.Si
NIDN : 0317058305
Handphone : 081808170583
Email : lim_hendra@stei.ac.id
3. Anggota Tim
Anggota 1 :
Anggota 2 :
4. Semester : Semester Ganjil 2020/2021
5. Matakuliah
Sandi Matakuliah : AKA330
Nama Matakuliah : Auditing 1
SKS : 3
Program Studi : S1 - Akuntansi
Jakarta,
Telah diperiksa oleh,
Kepala Program Studi…
Dosen Pengampu
Siti Almurni, S.E., M.Ak
NIDN. 0311097701
Hendra, S.E., Ak., M.Si
NIDN. 0317058305
Mengetahui, Jakarta,
Wakil Ketua I - Bidang Akademik Kepala Departemen
Akuntansi/Manajemn
Dr. Lies Zulfiati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0325037601
Dr. Lies Zulfiati, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN. 0325037601
3
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan nikmat dan karuniaNya yang tak terhingga sehingga kami dapat
menyelesaikan bahan ajar mata kuliah Auditing 1. Bahan ajar ini dimaksudkan
untuk digunakan oleh mahasiswa khususnya yang sedang mengikuti Mata
Kuliah Auditing 1 sehingga dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih baik.
Modul ini disusun berdasarkan sumber literatur Auditing yaitu Theodarus M.
Tuanakotta. , Audit Kontemporer, Salemba Empat, 2015 dan Institut Akuntan
Publik Indonesia dan Standar Auditing berbasis ISA. Modul bahan ajar ini juga
mengacu kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Auditing
1. Secara garis besar modul bahan ajar ini berisi sebagai berikut:
Tatap Muka 1 Jasa – Jasa Akuntan Publik
Tatap Muka 2 Profesi akuntan publik
Tatap Muka 3 Aturan internal profesi
Tatap Muka 4 Tanggung jawab auditor
Tatap Muka 5 Bukti audit 1
Tatap Muka 6 Bukti audit 2
Tatap Muka 7 Pengendalian internal
Tatap Muka 8 Ujian Tengah Semester
Tatap Muka 9 Asersi dalam laporan keuangan
Tatap Muka 10 Prosedur penilaian risiko
Tatap Muka 11 Estimasi akuntansi
Tatap Muka 12 Pihak - pihak yang berelasi
Tatap Muka 13 Audit berbasis risiko
Tatap Muka 14 Strategi audit menyeluruh
4
Tatap Muka 15 Merumuskan pendapat auditor
Tatap Muka 16 Ujian Akhir Semester
Penulis berusaha semaksimal mungkin menyajikan rinkasan materi agar
mudah dipahami dan memberikan manfaat kepada mahasiswa. Namun demikian
kami menyadari masih adanya kekurangan dari modul bahan ajar ini. Oleh
karena itu dengan sangat terbuka kami menerima saran perbaikan.
Jakarta, 8 November 2020
Tim Penyusun
5
DAFTAR ISI
Halaman sampul ………………………………………………………………………….. i
Kata pengantar ………………………………………………………………...…………. ii
Halaman pengesahan …………………………………………………………………….. iii
Daftar isi ……………………………………………………………………...…………… iv
ISI modul:
1. RPS
2. Materi Setiap Pertemuan s.d akhir semester
2.1. TM 1 – Jasa – Jasa Akuntan Publik
2.2. TM 2 – Profesi akuntan public
2.3. TM 3 – Aturan internal profesi
2.4. TM 4 – Tanggung jawab auditor
2.5. TM 5 – Bukti audit 1
2.6. TM 6 – Bukti audit 2
2.7. TM 7 – Pengendalian internal
2.8. TM 8 – Ujian Tengah Semester
2.9. TM 9 – Asersi dalam laporan keuangan
2.10. TM 10 – Prosedur penilaian risiko
2.11. TM 11 – Estimasi akuntansi
2.12. TM 12 – Pihak - pihak yang berelasi
2.13. TM 13 – Audit berbasis risiko
2.14. TM 14 – Strategi audit menyeluruh
2.15. TM 15 – Merumuskan pendapat auditor
2.16. TM 16 – Ujiang Akhir Semester
3. Lampiran:
a. soal UTS dan UAS
b. Link LMS STEI
c. Aktivitas kuliah s.d UTS (photo/link video perkuliahan, forum, daftar hadir
dll)
6
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Referensi : Wajib : Theodarus M. Tuanakotta. (2015). Audit Kontemporer. Salemba Empat. Jakarta
Tambahan : 1. Arens, Elder, Beasley. (2015). Auditing and Assurance Service
Integrated Approach, 15 th. Prentice Hall, Pearson Education, Inc.
2. IAI. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat. Jakarta
7
Perte
muan
ke
Kemampuan Akhir Yang
Diharapkan
Bahan Kajian Model
Pembelajaran
Kriteria Penilaian
(Indikator)
Referensi
Bobot
Penilaian
Kelas Pokok
Bahasan Sub Pokok Bahasan
1 – 2 Mahasiswa dapat
menjelaskan profesi akuntan
publik, struktur organisasi
KAP, jenjang profesi akuntan
dan fungsi audit bagai
masyarakat
Jasa – Jasa
Akuntan
Publik
- Accounting dan Auditing- Mengapa jasa
audit
- Audit, Atestasi dan Asurans
- Audit dan Unsur Penugasan
- Asurans
- Laporan Asurans
- Kantor Akuntan Publik
- Kantor Jasa Akuntan Publik
- Kantor Jasa Akuntansi
- Ceramah
- Diskusi
- Tugas
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 1
Hal : 3 -29
10
3 Mahasiswa dapat
menjelaskan tentang standar
dalam kode etik profesi
Aturan
Internal
Profesi
- Kode Etik
- Standar Profesi
- Makna Perubahan Standar Audit
- Penekanan Pada Risiko
- Standar berbasis Prinsip
- Pengukuran Berkesan Eksak
- Pengendalian Internal (Internal Control)
- Pengendalian Mutu
- Pengembangan Profesional
Berkelanjutan
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 3
Hal : 49 –
69
4 Mahasiswa dapat
menjelaskan tanggung jawab
manajemen dan auditor sesuai
dengan perikatan yang telah
dibuat
Tanggung
Jawab
Hukum
- Pengantar
- ROSC: Temuan PPAJP
- Litigation Culture
- SRS dan Tanggung Jawab Hukum
- Catatan akhir
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 4
Hal : 71 -
77
8
5-6 Mahasiswa dapat
menjelaskan sifat dari suatu
bukti audit, jenis bukti,
prosedur pemerolehan bukti,
keputusan dalam penggunaan
bukti, pengorganisasian
kertas kerja dan penguasaan
kertas.
Bukti Audit - Pengantar
- Definisi
- Kewajiban Auditor
- Prosedur Audit untuk Memperoleh Bukti
Audit
- Memilih Item untuk Memperoleh Bukti
Audit
- Ceramah
- Diskusi
- Tugas
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 5
Hal : 81 -
88
10
7 Mahasiswa dapat
menjelaskan tujuan
pengendalian internal dan
komponen –kompenen yang
terkait dalam pengendalian
internal
Pengendalia
n Internal
- Pengantar
- Kutipan ISA
- Tujuan Pengendalian Internal
- Komponen Pengendalian Internal
- Lingkungan Pengendalian pada Entitas
kecil
- Risk Assessment (Penilaian Risiko)
- Information System (Sistem Informasi)
- Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
- Monitoring (Pemantauan
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 6
Hal : 91 –
108
5
8 UTS
9 Mahasiswa dapat
menjelaskan asersi dalam
laporan keuangan
Asersi
dalam
Laporan
- Cakupan dan ISA Acuan
- Selayang Pandang
- Penjelasan mengenai Asersi
- Asersi Gabungan
- Asersi dalam Auditing
- Penialaian Risiko di Tingkat Laporan
Keuangan
- Penilaian Risiko di Tingkat Asersi
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 7
Hal : 111 -
119
9
10 Mahasiswa dapat menghitung
tingkat materialitas secara
aggregate dan tingkat
materialitas masing-masing
akun
Materialitas - Fee Kurator Telkomsel
- Materialitas dan Rules – based
- Standards
- Proses Penentuan Materialitas
- Materialitas dalam Proses Audit
- Materialitas pada Dua Tingkat
- Overall Materiality
- Performance Materiality
- Specific materiality
- Specific Performance Materiality
- Penutup
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 8
Hal : 121 –
132
11 Mahasiswa dapat menjelaskan penilain risiko
berdasarkan kriteria audit
yang berlaku
Prosedur Penilaian
Risiko
- Ketiga Prosedur Penilaian Risiko - Menanyakan Kepada Manajemen dan
Pihak Lain
- Prosedur Analitikal
- Observasi (Pengamatan) dan Inspeksi
- Rancangan dan Implementasi
Pengendalian Internal
- Sumber Lain Mengenai Risiko
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta BAB : 9
Hal : 138 -
145
12 Mahasiswa dapat
menjelaskan pihak –pihak
yang berelasi dalam menilai
risiko
Pihak –
pihak yang
Berelasi
- Cakupan dan ISA Acuan
- Selayang Pandang
- Tahap 1 – Menilai Risiko
- Tahap 2 – Menanggapi Risiko
- Tahap 3 – Pelaporan
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 11
Hal : 159 -
169
13 Mahasiswa dapat
menjelaskan pekerjaan audit
berbasis risiko
Audit
Berbasis
Risiko
- Tinjauan Umum
- Risiko Audit
- Rangkuman
- Melaksanakan Audit
- Berbasis Risiko
- Dokumentasi
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 16
Hal : 229 -
249
10
- Manfaat Audit Berbasis Risiko
14 Mahasiswa dapat
menjelaskan strategi audit
menyeluruh
Strategi
Audit
Menyeluruh
- Selayang pandang
- Menyusun Strategi Audit
- Menyeluruh
- Mengomunikasikan Rencana Audit
- Dokumentasi
- Ceramah
- Diskusi
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 9
Hal : 279 -
287
15 Mahasiswa dapat
menjelaskan opini Auditor
berdasarkan SA 700
Merumuska
n Pendapat
Auditor
- Selayang Pandang
- Contoh Laporan Auditor
- Lampiran 1
- Lampiran 2
- Ceramah
- Diskusi
- Tugas
Ketepatan dalam
menyelesaikan
lembar kerja
mahasiswa dalam
memecahkan kasus
pada materi ini
Tuanakotta
BAB : 36
Hal : 489 -
515
5
16 UAS
11
PERTEMUAN 1
Hari/Tanggal: Senin / 21 September 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Jasa - Jasa Akuntan Publik
Materi
Accounting & Auditing
Audit adalah jasa akuntan publik yang dikenal sebagai jasa asurans (assurances services).
Diberikan oleh kantor akuntan publik
Accounting adalah bagian dari jasa non-asurans (non-assurances engagements). Diberikan
oleh kantor akuntan publik / akuntan publik (CPA) atau akuntan beregister (Chartered
Accountant)
Accounting process: Input (transaction journal) => Proses (recorded process to GL) => Output
(financial reporting). Accounting bersifat konstruktif
Auditing process: Laporan keuangan (financial reporting) => bukti-bukti yang mendasari
(underlying evidence) => Risk based audit.
Kedua jasas tersebut, sama – sama dilakukan oleh seorang akuntan.
Mengapa jasa audit?
Pengguna laporan keuangan menghadapi:
1. Business risks
2. Information risks
Akuntan publik bisa mempunyai peran penting dalam menekan risiko informasi, yakni dengan
memberikan jasa audit atas laporan keuangan entitas. Dalam audit auditor berupaya
memperoleh asurans yang memadai bahwa laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah
saji yang material, baik yang disebabkan kekeliruan/kesalahan maupun manipulasi.
Dengan jasa audit, tingkat keandalan laporan keuangan meningkat. Dalam hal ini auditor
memberikan suatu asurans, bukan keyakinan yang mutlak (absolute assurance), tetapi asurans
yang memadai (reasonable assurance). Bukan jaminan sepenuhnya.
Auditing termasuk satu jasa asurans, tapi bukan satu-satunya jasa asurans.
Audit adalah salah satu (tapi bukan satu-satunya) jasa atestasi. Dalam atestasi selain jasa audit
ada jasa reviu. Misalnya reviu laporan keuangan kuartal atau semesteran yang dilakukan di
12
tengah tahun (interim). Audit dan reviu meningkatkan keandalan informasi. Meningkatkan
keandalan informasi adalah ciri atestasi. Audit dan reviu adalah dua contoh atestasi.
Audit, Atestasi dan Asurans
Jasa audit diatur dengan ISA (International Standards of Auditing), Jasa review diatur
dengan International Standards on Review Engagements, Jasa asurans lainnya (diluar audit
dan review) diatur dengan ISAE (International Standards on Assurances Engagements),
Prosedur yang disepakati (Agreed-upon procedures) dan kompilasi (Compilation) bukan
merupakan perikatan asurans dan diatur dengan ISRS (International Standards on Related
Services).
Jasa yang diberikan oleh akuntan publik
Hubungan antara jasa asurans, jasa atestasi dan jasa non asurans
13
Audit dan unsur penugasan asuran
Ada lima unsur penugasan asurans, yakni:
a. Hubungan tripartite (a three party relationship)
b. Pokok tugas (A subject matter)
c. Kriteria (Criteria)
d. Bukti (Evidence)
e. Laporan asurans (An assurance report)
Audit adalah salah satu contoh penugasn asurans. Oleh karena itu, kelima unsur penugasan
asurans dapat diterapkan dalam penugasan audit.
Hubungan tripartit:
Suatu perikatan asurans melibatkan tiga pihak, yaitu:
a. Praktisi (Auditor)
b. Penanggung jawab (Manajemen)
c. Pengguna yang dituju (bank, investor atau dirjen pajak)
Tugas pokok:
Pokok penugasan dalam penugasan asurans bisa berupa:
a. Kinerja atau kondisi keuangan
b. Kinerja atau kondisi non keuangan (seperti kinerja entitas)
c. Ciri fisik (seperti kapasitas pabrik) informasi pokok tugas bisa berupa dokumen
spesifikasi.
d. Sistem dan proses seperti pengendalian internal entitas
e. Perilaku seperti tata kelola perusahaan.
Kriteria:
Kriteria dalam penugasan asurans, adalah tolak ukur (benchmarks) yang digunakan untuk
mengevaluasi atau mengukur pokok tugas, termasuk tolak ukur penyajian dna
pengungkapan.
Dalam penugasan audit kriteria yang digunakan adalah standar yang dipakai untuk
menyusun laporan keuanga seperti PSAK, IFRS dan lain-lain.
Bukti:
Bukti harus cukup (sufficient) dan tepat (appropriate). Sufficiency of evidence atau
kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas dari suatu bukti. Appropriateness of evidence atau
ketepatan bukti mengukur kualitas atau mutu dari suatu bukti. Apakah bukti itu relevan dan
andal.
Laporan asurans:
Dalam penugasan asurans, praktisi menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan yang
menegaskan asurans yang diperolehnya tentang informasi pokok tugas. Auditor juga
menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan auditnya. Opini audit terdiri atas: WTP,
WDP, TMP dan TW.
14
Kantor akuntan publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
mengatur tentang kegiatan Akuntan Publik. Akuntan publik adalah seseorang yang telah
memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang.
KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan UU Akuntan Publik memberikan jasa asurans yang meliputi:
a. Jasa audit atas informasi keuangan historis,
b. Jasa reviu atas informasi keuangan historis,
c. Jasa asurans lainnya (perikatan asurans atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi
atas efektivitas pengendalian internal, laporan keuangan prospektif dan penerbitan
confort letter untuk penawaran umum (IPO),
d. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen
Pembatasan pemberian jasa audit:
a. Rotasi rekan audit yang membatasi Akuntan Publik; dan
b. Rotasi KAP yang membatasi KAP
Rotasi rekan audit merupakan jawaban Sarbanes-Oxley Act 2002 terhadap skandal-skandal
akuntansi dan gagal audit the Big Five yang massive dipenghujung abad ke 20.
Jaringan KAP global yang secara kolektif menduduki peringkat dunia.
Big four (2014) (dalam juta dolar AS)
Prinsip rotasi & Kemahiran audit.
1. Semakin lama semakin baik.
2. Semakin lama, kewaspadaan semakin tumpul dan kearifan semakin menguap
15
Kantor jasa akuntansi
Berbeda dengan KAP, Kantor Jasa Akuntansi (KJA) tidak dipayungi oleh undang-undang,
melainkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang akuntan
beregister negara. KJA dilarang memberikan jasa asurans. Untuk mendapatkan izin usaha,
KJA harus memenuhi persyaratan, antara lain:
a. Mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di NKRI
b. Memiliki NPWP
c. Memiliki rancangan system pengendalian mutu.
Untuk meningkatkan profesionalisme dan mendorong kepatuhan akuntan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, menteri melakukan pembinaan terhadap akuntan dan KJA
yang dilakukan oleh PPAJP (P2PK)
Akuntan wajib:
a. Menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL
b. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan
c. Mematuhi kode etik
d. Mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan.
16
PERTEMUAN 2
Hari/Tanggal: Senin / 28 September 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Profesi Akuntan Publik
Materi
Tujuan pembelajaran:
Menggambarkan karakteristik kantor akuntan publik, apa yang mereka lakukan, serta
struktur organisasinya.
Membahas bagaimana e-commerce dan internet mempengaruhi operasional kantor
akuntan publik.
Mendeskripsikan fungsi-fungsi kunci yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Publik
Indonesia (IAPI).
Menggunakan standar professional akuntan publik (generally accepted auditing
standard) sebagai panduan untuk pembahasan lebih lanjut.
Membahas peran standar audit internasional
Mengidentifikasikan standar pengendalian mutu dan mempraktekkannya dalam
profesi akuntan
Mengikhtisarkan peran OJK dalam akuntansi dan auditing.
Karakteristik dan struktur akuntan public:
17
Aktivitas kantor akuntan public
1. Jasa akuntansi dan pembukuan (Accounting services)
2. Jasa perpajakan (Tax compliance)
3. Jasa konsultasi manajemen (Management consulting)
Struktur organisasi kantor akuntan public:
Tiga faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi dari KAP:
1) Kebutuhan untuk memiliki independensi atas klien
2) Pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi
3) Meningkatkan risiko pengendalian yang dihadapi oleh auditor.
Berdasarkan UU AP No 5 tahun 2011, struktur KAP dapat berbentuk:
1) Perseorangan
2) Persekutuan perdata
3) Firma, atau
4) Bentuk usaha lain sesuai dengan karakteristiknya (diatur melalui PMK), yaitu dapat
berbentuk:
a) Perseroan Terbatas Profesional (PT)
b) Persekutuan dengan kewajiban terbatas (LLP)
Level dan tanggung jawab:
E-Commerce & Operasional KAP
Kantor akuntan publik juga menggunakan internet sebagai media pelayanan jasa
mereka.
Dengan membuat website dan menjual layanan jasa mereka
KAP juga menggunakan internet untuk menghubungi staf professional global mereka
KAP juga mengambil keuntungan dari sumber daya online dan database yang bisa
diakses melalui internet.
18
Ikatan Akuntan Publik Indonesia
Dalam UU AP No 5 tahun 2011 Bab IX pasal 43 mengenai Asosiasi Profesi Akuntan
Publik. Dinyatakan sebagai berikut:
1) Akuntan publik berhimpun dalam wadah asosiasi profesi akuntan publik
2) Menteri menetapkan hanya 1 (Satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk
menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.
3) Asosiasi profesi akuntan publik tersebut harus memiliki kriteria …
4) Asosiasi profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan
dengan Keputusan Menteri (PMK)
Tugas dan wewenang IAPI:
Menyusun dan menetapkan SPAP (Standard Profesi Akuntan Publik)
Menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik
Menyelenggarakan pendidikan professional berkelanjutan, dan
Melakukan reviu mutu bagi anggotanya.
Membangun standar dan aturan
Terdapat empat area utama standar dan peraturan, yaitu :
1) Standar auditing
2) Standar kompilasi dan standar reviu
3) Standar atestasi lainnya
4) Standar konsultasi, dan
5) Kode etik professional
Kerangka Standar Profesi Akuntan Publik :
Standard umum:
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap
mental harus dipertahankan oleh auditor
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dna seksama.
Standar pekerjaan lapangan:
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya
2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang memadai harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit.
19
Standar pelaporan:
1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
2. Laporan audit harus menunjukan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak
secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan
yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya
3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali
dinyatakan lain dalam laporan audit.
4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara
keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika
pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan,
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor,
jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor yang bersangkutan.
Ikhtisar SPAP
20
Standar international audit
Mulai tahun 2014 Ikatan Akuntan Publik Indonesia sudah melakukan sinkronisasi standar
dengan ISA (International Standard on Auditing) dengan ringkasan sebagai berikut:
21
Lima elemen pengendalian:
22
Hubungan antara SPAP, pengendalian mutu, Divisi kap dna peer review
Otoritas jasa keuangan:
Dasar hokum OJK yaitu UU No 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan
OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas
dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-
Undang ini.
Tujuan, fungsi, tugas & wewenang:
Pasal 4
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
A. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
B. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
dan
C. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Pasal 5
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pasal 6
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
23
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. perizinan
untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan
akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2. kegiatan usaha bank, antara
lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan
bank; 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. sistem
informasi debitur; 4. pengujian kredit (credit testing); dan 5. standar akuntansi bank;
c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi: 1.
manajemen risiko; 2. tata kelola bank; 3. prinsip mengenal nasabah dan anti
pencucian uang; dan 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
dan
d. pemeriksaan bank.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK
mempunyai wewenang:
a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada
Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK
mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan
jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan;
24
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di
sektor jasa keuangan.
25
PERTEMUAN 3
Hari/Tanggal: Senin / 5 Oktober 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Aturan internal profesi
Materi
Kode Etik
Kode etik bersifat global, Kode etik dalam hand book of the code of ethics for professional
accountant dibuka dengan kalimat berikut:
“Ciri istimewa profesi akuntansi ialah pengakuan akan tanggung jawab untuk bertindak atas
nama kepentingan umum. Oleh karenanya, tanggung jawab akuntan professional tidaklah
semata-mata memuaskan kebutuhan klien atau pegawainya.
Kode etik terdiri dari tiga bagian berikut:
a. Prinsip – prinsip dasar etika profesi akuntansi
b. Prinsip – prinsip dasar yang diterapkan untuk akuntan professional “dalam praktik
publik” atau akuntan publik.
c. Prinsip – prinsip dasar yang diterapkan untuk akuntan professional “dalam bisnis”,
akuntan internal.
Prinsip – prinsip dasar mengenai kode etik menjadi kerangka konseptual wajib diterapkan
akuntan ketika:
a. Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip – prinsip dasar.
b. Mengevaluasi seberapa signifikannya ancaman yang diidentifikasi
c. Melakukan pegamanan untuk mengeliminasi atau menekan ancaman ke tingkat yang
dapat diterima.
Prinsip – prinsip dasar:
Seorang akuntan professional wajib mematuhi prinsip – prinsip dasar berikut ini:
a. Integritas (lurus/tidak berbelok ke kanan dan ke kiri)
b. Objektif (tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau tekanan pihak lain)
c. Kompetensi dan kehati-hatian professional (memelihara pengetahuan dan
keterampilan sebagai akuntan professional)
d. Konfidensialitas (menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sehubungan
dengan professional dan bisnis)
e. Perilaku professional (memenuhi ketentuan UU dan peraturan lainnya dan
menghindari perbuatan yang merendahkan martabat profesi)
26
Ancaman profesi
Kategori ancaman profesi adalah sebagai berikut:
a. Ancaman terhadap kepentingan pribadi (ancaman keuangan atau kepentingan lain
yang mempengaruhi secara tidak wajar dan akal sehat)
b. Ancaman akibat mereviu pekerjaan sendiri (ancaman di mana akuntan professional
tidak akan dapat mengevaluasi hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas dari KAP
yang sama
c. Ancaman berkenaan dengan nasihat yang diberikan (ancaman terhadap akuntan
professional akibat mempromosikan posisi klien atau karyawan, sehingga ia
mengorbankan objektivitas)
d. Ancaman karena kedekatan (ancaman yang berkaitan dengan hubungan dekat yang
terlalu lama dengan klien atau karyawan)
e. Ancaman intimidasi (ancaman yang membuat akuntan tidak dapat bertindak objektif
karena tekanan)
Contoh penangkalan terhadap ancaman:
a. Persyaratan mengenai jenjang pendidikan, jenis dan jumlah pelatihan, serta jenis dan
lamanya pengalaman, ketika akan memasuki profesi.
b. Persyaratan mengenai PPL (pendidikan profesi berkelanjutan)
c. Peraturan tentang tata kelola perusahaan
d. Standar profesi
e. Prosedur pemantauan (yang ditetapkan profesi atau peraturan pemerintah) dan
prosedur disiplin profesi (bagaimana memeriksa anggota profesi yang diduga
melanggar kode etik, penjatuhan sanksi, pengumuman sanksi dan banding)
f. Reviu oleh pihak ekternal atas laporan, komunikasi atau informasi yang dihasilkan
akuntan.
Faktor – faktor untuk penyelesaian konflik:
Faktor-faktor Penyelesaian konflik baik formal maupun informal antara lain:
a. Fakta-fakta relevan
b. Butir –butir etika yang dipermasalahkan
c. Potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar yang mana
d. Apa prosedur internal yang ada untuk konflik seperti ini, dan
e. Tindakan apa saja yang bisa diambil.
Setelah mempertimbangkan factor diatas, akuntan wajib menentukan tindakan yang akan
diambil dengan mempertimbangkan konsekuensi dari masing – masing alternative.
Makna perubahan standar audit:
Penekanan pada risiko
Standar berbasis prinsip
Pengukuran berkesan aksak
27
Penekanan pada risiko:
Audit berbasis ISA tidak lain dari audit berbasis risiko (risk based audit). SPAP tidak
mengabaikan aspek risiko. Hal yang berbeda ialah tekanan yang sangat besar pada
risiko, dalam setiap tahap audit.
Tahap pertama yaitu risk assessment (penilaian risiko)
Tahap kedua adalah risk response (respon terhadap risiko)
Tahap ketiga adalah pelaporan
Standar berbasis prinsip:
Standar – standar terbitan IFAC adalah standar berbasis prinsip (principles-based standards)
yang merupakan perubahan dari SPAP sebelumnya yang berbasis aturan (rules-based
standards)
Perubahan ini sangat signifikan. Filsafat dasar dalam standar berbasisi prinsip ialah:
a. Ketahui tujuan yang ingin dicapai
b. Kenali lapangan dengan baik
c. Ketahui apa yang wajib dilakukan agar audit sesuai dengan standar dan auditnya
bermutu, dan
d. Senantiasa waspada, gunakan professional judgement untuk mencapai tujuan
Perbedaan standar berbasis prinsip dan berbasis aturan:
Terdapat dua sifat yang membedakan standar berbasis prinsip dan atura, yaitu:
a. Standar berbasis aturan sangat rumit dan memberi kesan eksak atau tepat.
b. Standar berbasis aturan mengekang kearifan professional.
Pengukuran berbasis Eksak:
ISA tidak mengabaikan model-model matematis, namun, ISA memberikan
keleluasaan menerapkan kearifan professional, terutama jika model matematis
menimbulkan keragu-raguan yang besar.
Gunakan kearifan professional
Senantiasa terapkan kewaspadaan professional
Pengendalian internal
ISA menjadikan system pengendalian internal suatu kewajiban yang harus dipenuhi entitas.
Entitas wajib menetapkan, membangun, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan
dan system pengendalian internal.
ISA juga mewajibkan auditor menilai, menggunakan hasil penilainnya, dan
mengkomunikasikan kelemahan lingkungan dan system pengendalian internal. PI merupakan
perubahan mendasar dalam standar audit dan bagian yang tidak terpisahkan dari audit berbasis
risiko.
28
Pengendalian mutu
Lingkup pengendalian mutu dalam ISQC (international standard on Quality Control:
a. Jasa audit dan reviu atas laporan keuangan
b. Jasa asurans lainnya, dan
c. Jasa – jasa yang terkait dengan jasa asurans.
Sistem Pengendalian Mutu KAP:
Tanggung jawab pimpinan KAP atas mutu di dalam KAP nya
Ketentuan etika yang relevan
Hubungan dengan klien
Sumber daya manusia
Pelaksanan penugasan
Pemantauan (apakah SPM berjalan dengan baik)
Program Pendidikan Lanjutan:
Bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan profesi manapun, selama seseorang aktif dalam
profesinya. Pengembangan diri secara professional merupakan bagian penting dari aturan
internal profesi.
AP di Indonesia wajib PPL 40 SKP selama setahun.
29
PERTEMUAN 4
Hari/Tanggal: Senin / 12 Oktober 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Tanggung jawab auditor
Materi
Pengantar
Tanggung jawab hukum seorang akuntan publik lazimnya berkenaan dengan perikatan
asurans, khususnya perikatan audit. Namun, KAP yang memberikan jasa nir-asurans seperti
konsultasi perpajakan, juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum.
Apa penyebab akuntan publik berhadapan dengan tuntutan hukum?
Ketidak patuhan atau pelanggaran undang – undang.
Undang – undang yang dilanggar bisa undang-undang negara lain.
Sasaran empuk untuk tuntutan ganti rugi. Khusus nya jaringan kantor akuntan global
dan internasional yang melindungi diri mereka dengan asuransi pertanggung
professional atau professional indemnity insurance (PII).
Contoh:
Seorang akuntan publik yang terlibat dalam penyuapan pejabat Indonesia, dalam
“menangani” masalah perpajakan, bisa terkena FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).
Perbuatan dilakukan di Indonesia, mengenai urusan pajak Indonesia. Namun,
Perseroan Indonesia ini adalah anak perusahaan dari induk perusahaan yang surat
berharganya (saham, obligasi, dan lain-lain) diperdagangkan atau dicatat di pasar
modal di Amerika.
Temuan ROSC 2010:
Laporan bank dunia (Report on the observance of standard and codes tahun 2010, disingkat
ROSC 2010) tentang akuntansi dan auditing membuat catatan tentang kualitas akuntan publik
di Indonesia.
ROSC 2010 tersebut berisi wawancara dengan PPAJP pada kementerian keuangan. PPAJP
menemukan bahwa dari KAP yang ada (lebih dari 400), hanya sedikit yang mampu memenuhi
standar audit dengan baik.
Ada kesenjangan dalam kepatuhan terhadap standar (compliance gap)
30
Compliance GAP
Berikut compliance gap KAP di Indonesia:
a. Banyak auditor tidak melakukan audit planning dengan baik.
b. Banyak dokumentasi yang diperlukan tidak disiapkan. Bahkan, meskipun proses
audit dilakukan dengan benar, dokumentasi yang seharusnya mendukung hasil audit
tersebut, tidak lengkap.
c. Banyak auditor tidak berupaya mendeteksi manipulasi (fraud)
d. Banyak auditor tidak memeriksa asumsi going concern yang digunakan oleh
manajemen.
e. Banyak auditor tidak menerapkan prosedur untuk mengenal, menilai dan menanggai
risiko salah saji yang material, misalnya yang timbul akibat hubungan istimewa
(related party transactions)
f. Auditor sering kali menerima begitu saja penilaian manajemen
g. Auditor juga sering menerima begitu saja penilaian auditor lain.
Litigation culture
Budaya litigation atau budaya tuntut menuntut atau budaya litigasi, masyarakat
dengan budaya seperti itu disebut litigious society.
Apakah Indonesia memiliki budaya tuntut menuntut diantara sesame kita?
Para akuntan di Indonesia mungkin akan menjawab “Indonesia bukan litigious
society seperti masyarakat Amerika”.
Besar kemungkinan akuntan publik yang menjawab tersebut yang membaca kasus-
kasus gagal audit, SOX dan lenyapnya AA dalam peta Big Five.
Pendapat para pakar terkait litigious society.
Pakar Amerika Serikat:
a. Kehebatan system hokum di negaranya dengan tiga adjektiva: accessible,
predictable, and not corrupt! Butir ini perlu menjadi cerminan system hokum
nusantara.
b. Keyakinan orang Amerika pada umumnya, yaitu: hormati aturan!
c. Ia menganggap tuntut-menuntut adalah budaya
d. Masyarakat merangkul hokum untuk menyelesaikan masalah diantara mereka.
Pendapat pakar dari Inggris
a. Pihak yang kalah wajib membayar fee untuk dirinya dan untuk pihak yang menang.
Singkatnya, legal fee.
b. Jika kasusnya berat, dan ada risiko besar untuk kalah, pihak yang benar sekalipun
memilih untuk tidak menuntut
c. Sistem di UK itu sendiri tidak mendukung tuntutan yang remeh-temeh
31
Penjelasan pakar jepang:
a. Jepang bukan masyarakat yang suka litigasi
b. Pertama, sifat orang jepang pada umumnya, menghindari konfrontasi dan tidak suka
masalah internal dibuka kepada publik dan diselesaikan orang luar
c. Kedua, masalah sistemis dengan prosedur hokum perdata dan hokum dagang yang
dikritik sebagai tidak iefisien dalam artian waktu. Bahkan, dalam bagian lain dari
tulisan mereka menyatakan bahwa pengacara Jepang sangat kesulitan menyakinkan
klien mereka melakukan tuntutan hokum, sekalipun peluang untuk memenangkan
perkaranya sangat tinggi.
SRS dan tanggung jawab hukum
SRO (self-regulating organization) dan SRS (self-regulating systems) adalah salah
satu ciri organisasi professional.
Dengan SRS profesi mengeluarkan aturan – aturan internal seperti:
a. Kode etik
b. Standar pengendalian mutu
c. Standar audit dan asurans
d. Pengembangan professional berkelanjutan, dan lainnya
Pihak yang dirugikan dan menyeret ke meja hijau:
Dalam prakteknya auditor dapat diseret ke meja hijau, berikut pihak – pihak yang merasa
dirugikan, dapat menyeret ke meja hijau:
a. Rekan KAP yang memimpin penugasan
b. Rekan lainnya (yang melakukan review)
c. Staff pada jenjang tinggi (manager)
d. Pimpinan KAP (CEO/Managing partner)
e. KAP itu sendiri
Meja hijau:
Istilah meja hijau dapat berupa:
a. Diluar atau didalam pengandilan (pengadilan arbitrase / profesi)
b. Pengadilan perdata, pidana, pengadilan administrasi
c. Pengadilan di Indonesia atau di luar Indonesia
Kenapa kasus di Indonesia jarang dibicarakan?
Beberapa alasan kenapa kasus di Indonesia jarang dibicarakan:
a. Kelemahan penegakan hokum
b. Kasus tidak diselesaikan melalui jalur hokum
c. Kasus Indonesia yang punya nilai jual untuk dipublikasikan hanyalah kasus yang
diadili di luar Indonesia seperti kasus penyuapan pejabat pajak oleh perusahaan
publik Amerika Serikat. Pemberitaan kasus FCPA seperti ini tidak terlalu menarik
pembaca koran bisnis di Indonesia.
32
Kasus di Indonesia yang menarik perhatian public di Indonesia:
Berikut kasus yang menarik untuk publik di Indonesia:
a. Berkenaan dengan BUMN yang gagal atau kinerja dibawah harapan dalam upaya
IPO
b. Kegagalan atau kekurangan berhasil menyebabkan Direksi atau pejabat BUMN
terkena sanksi jabatan
c. Rencana IPO ditunda/dibatalkan
d. KAP atau partner melakukan perlawanan yang keras termasuk penggunaan hak
jawab.
33
PERTEMUAN 5 & 6
Hari/Tanggal: Senin / 19 & 26 Oktober 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Bukti audit
Materi
Pengantar
Berdasarkan ISA 500 : Tujuan auditor ialah merancang dan melaksanakan prosedur audit
sedemikian rupa sehingga auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menarik
kesimpulan yang memadai, yang akan digunakannya sebagai dasar pemberian opini auditnya.
Proses audit adalah proses menghimpun bukti agar auditor dapat menyimpulkan apakah
laporan keuangan yang diauditnya, bebas dari (atau justru mengandung) salah saji yang
material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun manipulasi, sehingga ia dapat
merumuskan opini auditnya.
Definisi
Audit evidence (bukti audit) adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik
kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi
yang terdapat dalam catatan accounting (yang mendasari laporan keuangan) dan informasi
lain (di luar catatan accounting)
Accounting records (catatan akunting) didefinisikan secara rinci sbb:
a. Catatan transaksi dan peristiwa accounting ke dalam unsur debit dan kredit
b. Catatan pendukung (seperti cek, catatan transfer dana, invoice, kontrak)
c. Buku besar dan buku tambahan
d. Jurnal dan koreksi penyesuaian, dan
e. Catatan berupa work sheet dan spreadsheets yang mendukung; alokasi beban biaya,
berbagai perhitungan, rekonsiliasi, dan pengungkapan (disclosure)
Appropriateness of evidences (ketepatan bukti audit) adalah ukuran mutu atau kualitas suatu
bukti audit. Ukuran kualitas bukti audit ditunjukan oleh relevansi dan keandalan dalam
mendukung kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditor.
ISA 500 alinea A27 sampai dengan A30 memberikan contoh mengenai relevansi bukti audit:
1. Relevansi berhubungan secara logis dengan atau berdampak terhadap tujuan
prosedur audit, dan dalam hubungan tertentu, dengan asersi yang dipertimbangkan.
2. Jika tujuan prosedur audit adalah menguji adanya understatement dalam eksistensi
utang dagang, maka pengujian utang dagang yang tercatat tidaklah relevan. Namun
menguji pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan, invoice yang belum
dibayar, rekening koran dari pemasok dan laporan penerimaan barang yang tidak
cocok mungkin relevan.
34
3. Serangkain prosedur audit mungkin akan menghasilkan bukti audit yang relevan
untuk asersi tertentu, tetapi tidak untuk asersi lain. Contoh inspeksi dokumen yang
berkaitan dengan penerimaan tagihan piutang sesudah lewat tanggal lapora posisi
keuangan, bisa merupakan bukti audit tentang eksistensi dan penilaian, tetapi tidak
serta merta tentang asersi cut off.
4. Uji pengendalian (Test of Control) dirancang untuk mengevaluasi berfungsinya
pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki, salah saji yang
material ditingkat asersi. Untuk merancang uji pengendalian, auditor harus
mengidentifikasikondisi yang mengindikasikan berfungsinya pengendalian, dan
kondisi penyimpangan yang mengidentifikasi tidak berfungsinya pengendalian.
Ada/tidaknya kondisi – kondisi inilah yang diuji oleh auditor.
5. Prosedur subtantif dirancang untuk mendeteksi salah saji yang material di tingkat
asersi. Prosedur ini meliputi uji rinci dan prosedur analytical subtantif.
ISA 500 alinea A31 – A33 memberikan contoh – contoh mengenai keandalan bukti
audit.
1. Keandalan informasi dipengaruhi oleh sumber dan sifat informasi, dan kondisi dalam
mana informasi itu diperoleh, termasuk pengendalian atas persiapan dan
pemeliharaan informasi itu. Oleh karena itu generalisasi tentang keandalan berbagai
bukti, pasti akan ada pengecualiannya.
2. Informasi dari sumber ekternalpun lebih baik dari sumber internal
3. Dengan menyadari akan adanya pengecualian, berikut ini beberapa generalisasi
tentang keandalan bukti audit.
Keandalan bukt audit:
a. Keandalan bukti audit meningkat jika diperoleh dari sumber indpenden diluar entitas.
b. Keandalan bukti audit yang dihasilkan secara internal akan meningkat jika
pengendalian terkait, berfungsi sebagaimana semestinya.
c. Bukti audit diperoleh langsung oleh auditor, contoh : pengamatan langsung oleh
auditor atas aplikasi system pengendalian, lebih andal dibandingkan dengan bertanya
tentang aplikasi tersebut.
d. Bukti audit dalam bentuk dokumen lebih andal dibandingkan dengan keterangan
lisan
e. Bukti audit dari dokumen original lebih andal dibandingkan dengan fotokopi
Kecukupan bukti audit:
Sufficiency of audit evidence adalah ukuran kuantitas suatu bukti audit. Berapa bukti
audit yang cukup dibutuhkan?
a. Penilaian auditor terhada risiko salah saji yang material (semakin besar risiko nya
semakin besar bukti audit yang dibutuhkan)
b. Mutu dari bukti audit.
Semakin tinggi mutu dari suatu bukti, semakin sedikit bukti audit yang diperlukan.
Namun tidak ada gunanya mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya bukti audit jika
mutu dari bukti itu rendah
35
Management expert
Management expert adalah orang atau organisasi yang memiliki keahlian dalam
suatu bidang di luar bidang accounting atau audit, dan keahlian tersebut digunakan
entitas untuk membantunya menyiapkan laporan keuangan.
Contoh keahlian dibidang aktuaria dan penilai
Informasi yang digunakan sebagai bukti audit
Informasi harus dipertimbangkan tingkat relevansi dan keandalannya
Jika informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit, disiapkan oleh pekerja ahli,
auditor wajib:
a. Mengevaluasi kompetensi ahli tersebut
b. Memahami pekerjaan ahli tersebut
c. Mengevaluasi tepat/tidaknya pekerjaan ahli itu sebagai bukti audit untuk asersi
terkait.
Ketika menggunakan informasi yang dihasilkan entitas, auditor wajib mengevaluasi
apakah informasi itu cukup andal untuk tujuan auditor, termasuk :
a. Memperoleh bukti audit tentang akurat dan lengkapnya informasi, dan
b. Mengevaluasi apakah informasi cukup tepat/teliti dan rinci untuk keperluan auditor.
Ketika merancang uji pengendalian dan uji rincian auditor wajib menentukan cara
memilih sampel sehingga efektif memenuhi tujuan prosedur audit.
Inkonsistensi dalam bukti audit atau ragu mengenai keandalan
Jika bukti audit yang diperolah dari satu sumber tidak konsisten dengan bukti dari
sumber lain; atau
Auditor meragukan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, auditor
wajib memodifikasi atau menambah prosedur audit yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalahnya, dan auditor wajib mempertimbangkan dampaknya, jika
ada, terhadap aspek audit yang lain.
Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit
Bukti audit untuk menarik kesimpulan yang memadai sebagai dasar opini auditor,
diperoleh dengan melaksanakan:
a. Prosedur – prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedures; dan
b. Prosedur – prosedur audit selanjutnya atau further audit prosedures, yang terdiri atas;
Uji pengendalian atau test of control, jika diwajibkan ISAs atau ketika auditor
memilih untuk melaksanakannya; dan
Prosedur – prosedur subtantif, termasuk uji rincian dan prosedur-prosedur analytical
substantif.
Prosedur – prosedur audit
Sebagaimana disyaratkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam ISA 315 (revised) dan
ISA 330, bukti audit untuk menarik kesimpulan yang memadai sebagai dasr opini
auditor, diperoleh dengan melaksanakan:
a. Prosedur – prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedures, dan
b. Prosedur – prosedur audit selanjutnya atau further audit procedures, yang terdiri dari:
36
Uji pengendalian atau test of controls, jika diwajibkan ISAs atau ketika auditor
memilih untuk melaksanakannya; dan
Prosedur – prosedur subtantif atau substantive procedures, termasuk uji rincian atau
test of details dan prosedur – prosedur analitikal substantive atau substantive
analytical procedure.
Prosedur – prosedur audit berikut dapat digunakan sebagai prosedur – prosedur
penilaian risiko (risk assessment procedures), uji pengendalian (test of controls) atau
prosedur – prosedur substantive (substantive procedures), tergantung konteks di
mana prosedur itu diterapkan auditor:
1. Inspection (Inspeksi)
2. Observation (observasi)
3. External confirmation (konfirmasi ekternal)
4. Recalculation (Perhitungan kembali)
5. Reperformance (lakukan kembali)
6. Analytical procedures (prosedur analitikal)
7. Inquiry (Bertanya)
Inspeksi
ISA 500 menggunakan istilah inspeksi dalam dua makna:
a. Pemeriksaan catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk
kertas, elektronik, atau media lainnya; atau
b. Pemeriksaan fisik suatu aset.
Inspeksi terhadap catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan berbagai
tingkat keandalan, tergantung pada sifat dan sumber catatan atau dokumen. Dalam
hal catatan atau dokumen internal, tergantung efektifnya pengendalian atas
pembuatan catatan atau dokumen tersebut.
Contoh pengunaan inspeksi dalam uji pengendalian adalah inspeksi atas catatan
untuk membuktikan adanya otorisasi atas transaksi.
Observasi
Pengamatan atau mengamati tidak lain dari melihat suatu proses atau prosedur yang
dilakukan orang lain. Misalnya auditor mengamati perhitungan persediaan yang
dilakukan oleh karyawan pabrik. Atau auditor mengamati pelaksanaan kegiatan
pengendalian tertentu.
Pengamatan memberikan bukti audit atas pelaksanaan suatu proses atau prosedur,
namun terbatas pada: (a) titik waktu atau periode ketika pengamatan dilakukan, dan
(b) kenyataan bahwa auditor sedang mengamati (justru yang membuat) proses atau
prosedur dilaksanakan.
Konfirmasi eksternal
Konfirmasi ekternal adalah bukti audit berupa tanggapan tertulis secara langsung
yang diperoleh auditor atas permintaannya dari pihak ketiga dalam bentuk kertas,
elektronik atau media lainnya.
37
Prosedur konfirmasi eksternal sering kali sangat relevan ketika menangani asersi
yang berkaitan dengan saldo – saldo akun dan unsur-unsurnya. Namun, prosedur ini
tidak usah dibatasi pada saldo akun saja.
Contoh, auditor dapat meminta konfirmasi mengenai syarat-syarat dalam suatu
perikatan atau transaksi dengan pihak lain.
Perhitungan kembali
Perhitungan kembali berarti mengecek akurasi atau ketelitian matematik (tambah, kurang,
kali, bagi dan lain-lain) dalam catatan atau dokumen. Perhitungan kembali dapa dilakukan
secara manual atau secara elektronik.
Lakukan kembali & prosedur analitikal
Auditor melakukan kembali secara independen prosedur atau pengendalian yang
telah dikerjakan sebagai bagian dari system pengendalian internal di entitas yang
bersangkutan.
Prosedur analitikal meliputi evaluasi atas informasi keuangan dengan menganalsa
hubungan nalar antara data keuangan dan non keuangan
Inquiry (bertanya)
Adalah mencari informasi dari orang yang mengetahui masalahnya baik masalah
keuangan dan non keuangan, dari orang di dalam atau diluar entitas. Inquiry
digunakan secara ekstensif sepanjang audit.
Inquiries bisa berupa mengajukan pertanyaan secara formal dan tertulis atau
informasi dan lisan. Nilai jawaban yang diberikan terhadap inquiries adlah bagian
yang tidak terpisahkan dari suatu inquiry proses.
Tanggapan atas inquiries dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak
dimiliki auditor atau mendukung bukti audit yang sudah ada (corroborative audit
evidence) atau sebaliknya tanggapan memberikan informasi yang berbeda signifikan
dari informasi lain yang sudah diperoleh auditor, misalnya tentang manajemen yangn
memotong kompas atas pengendalian (management override of controls)
Dalam hal tertentu tanggapan atas inquiries memungkinkan auditor memodifikasi
atau menambah prosedur auditnya. Pengumpulan bukti audit yang saling mendukung
melalui inquiry sangat penting.
Namun inquiries mengenai niat manajemen mungkin terbatas atau sangat terbatas.
Dalam hal tertentu auditor bisa memahaminya dari sejarah atau masa lalu
manajemen dalam mengambil keputusan.
Dalam hal tertentu auditor perlu mempertimbangkan untuk meminta representasi
tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG untuk mengkonfirmasi tanggapan
lisan atas inquiries.
38
Memilih item untuk memperoleh bukti audit:
Dalam memilih item yang akan diuji, auditor wajib menentukan relevansi dan
keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit. Hal yang dapat
dilakukan auditor dalam memilih item yang akan diuji:
a. Pilih semua item atau pemerikasaan 100%;
b. Pilih item tertentu (specific items); dan
c. Sampling untuk audit atau audit sampling.
Pilih semua items
Auditor dapat memutuskan untuk memeriksa 100% atau seluruh populasi. Ini tidak
lazim dalam pengujian pengendalian (test of controls) dan lebih lazim dalam uji rinci
(test of details)
Pemeriksaan 100% bisa cocok misalnya untuk:
a. Populasi terdiri dari beberapa items saja. Namun nilainya besar, contoh: entitas
mempunyai tiga kantor yang mudah diinspeksi.
b. Ada risiko yang signifikan dan cara lain tidak menghasilkan bukti audit yang cukup
dan tepat, atau
c. Pemrosesan data yang repetitive dilakukan secara otomatis oleh system membuat
pemeriksaan 100% tepat guna
Pilih items tertentu
Auditor mungkin memutuskan untuk memilih item tertentu dalam suatu populasi
dalam membuat putusan ini, factor – factor yang relevan antara lain:
a. Pemahaman auditor mengenai entitas
b. Risiko salah saji material yang dinilainya, dan
c. Ciri populasi yang diujinya
Auditor mungkin memilih items sebai berikut.
items yang tingi nilainya atau punya ciri istimewa (misalnya item yang
mencurigakan “tidak lazim” yang mempunyai sejarah salah saji atau rentan terhadap
kekeliruan.
Semua items diatas jumlah tertentu
Items untuk mendapat informasi tertentu seperti ciri entitas atau transaksi.
Pilih items tertentu dan audit sampling
Meskipun pemeriksaan secara selektif ini mungkin merupakan cara yang efisein
untuk memperoleh bukti audit, cara ini bukanlah audit sampling. Hasil dari prosedur
audit ini untuk items yang dipilih, tidak dapat diproyeksikan keseluruh populasi.
Oleh karena itu, pemeriksaan secara selektif ini tidak menghasilkan bukti audit atas
sisa populasi yang tidak disampel.
Audit sampling dirancang untuk mengambil kesimpulan atas seluruh populasi
39
PERTEMUAN 7
Hari/Tanggal: Senin / 2 November 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Pengendalian internal
Materi
Pengantar
Bab ini membahas:
1. Tujuan, lingkup, dan sifat pengendalian internal (internal control)
2. Hubungan antara pengendalian internal dengan pelaporan keuangan, dan
3. Lima komponen pengendalian internal yang menjadi perhatian auditor dalam
merancang dan melaksanakan prosedur auditnya.
Referensi utama bab ini adalah ISA 315 “identifying and assessing the risks of material
misstatement through understanding the entity and its environment”
Mitigasi RSSM oleh pengendalian internal
Penjelasan:
Perusahaan membangun, melaksanakan dan memelihara lingkungan dan system
pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik
yang disebabkan oleh kesalahan (error) maupun kecurangan (fraud). Dengan
mempertimbangkan biaya dan manfaat.
40
Kolom-kolom menunjukan risiko yang dihadapi entitas akibat terjadinya fraud dan
error. Dari kiri ke kanann, risiko ini berkisar dari risiko rendah disebelah kiri, risiko
moderate dan risiko tinggi.
Membaca dari atas kebawah kita akan melihat berbagai jenis risiko yakni risiko
bawaan, risiko pengendalian dan RSSM
Risiko bawaan terdiri dari risiko bisnis dan risiko kecurangan. Risiko bawaan
menghambat entitas mencapai tujuannya.
Manajemen menanggapi risiko pengendalian dengan membangun pengendalian
interbal. Pengendalian internal menanggulangi (mitigate) risiko yang diidentifikasi
manajemen.
Manajemen dan TCWG (those charge with governance) berupaya menekan
management’s residual risk dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya prosedur
pengendalian tambahan. Kolusi dan management override (penyalahgunaan oleh
manajemen yang membuat pengendalian tidak berfungsi) menghancurkan system
pengendalian internal yang baik sekalipun.
Pengendalian internal dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh TCWG,
manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan
yang mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal
dan dapat dipercaya.
Tujuan pengendalian internal
Tujuan pengendalian internal secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok:
1. Tujuan strategis, dengan sasaran – sasaran utama yang mendukung misi entitas.
2. Tujuan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan bebas dari salah saji material
,tepat waktu dan tepat guna.
3. Tujuan operasional, dimana pengendalian mengamankan operasi entitas, yang
dikenal sebagai operational control.
4. Tujuan kepatuhan terhadap hokum dan ketentuan perundang-undangan.
Komponen pengendalian internal terdiri atas:
a. Control environment (lingkungan pengendalian)
b. Risk assessment (penilaian risiko)
c. Information system (system informasi)
d. Control activities (kegiatan pengendalian)
e. Monitoring (pemantauan)
Control environment
Auditor wajib memahami lingkungan pengendalian. Sebagai bagian dari upaya pemahaman
ini, ia wajib mengevaluasi apakah: (kutipan ISA 315)
a. Manajemen yang diawasi TCWG, menciptakan dan mempertahankan budaya jujur
dan perilaku etis; dan
b. Komponen – komponen lingkungan pengendalian secara kolektif memberikan
landasan yang kuat bagi komponen pengendalian internal lainnya, dan apakah
komponen pengendalian internal lainnya tidak diperlemah oleh kekurangan /
defisiensi dalam lingkungan pengendalian
41
Risk assessment
Proses penilaian risiko entitas pada umumnya berurusan dengan hal – hal berikut:
1. Perubahan dalam lingkungan operasi entitas
2. Pejabat atau karyawan senior yang baru bergabung dengan entitas
3. Sistem (misalnya system informasi) yang baru atau yang mengalami perubahan
besar-besaran
4. Pertumbuhan yang cepat
5. Teknologi baru
6. Model bisnis, produk atau kegiatan baru
7. Restrukturisasi korporasi (termasuk akuisisi dan disvestasi)
8. Perluasan kegiatan di luar negeri
9. Terbitnya pernyataan akuntansi yang baru
Hal – hal yang menjadi perhatian auditor adalah:
1. Penentuan mengenai risiko yang relevan terhadap pelaporan keuangan.
2. Penaksiran seberapa signifikan dampak risiko tersebut
3. Penilaian tentang seberapa besar potensi terjadinya risiko tersebut
4. Putusan mengenai bagaimana menangani risiko tersebut dalam konteks auditnya.
Jika auditor menemukan risiko-risiko yang gagal ditemukan manajemen, auditor perlu
menanyakan hal berkut:
1. Apa yang menyebabkan manajemen gagal menemukan risiko tersebut?
2. Apakah PPRE-nya tepat untuk situasi entitas?
Jika auditor menemukan kelemahan dalam PPREatau PPRE tidak ada atau tidak berfungsi,
auditor wajib mengkomunikasikan hal tersebut kepada manajemen dan TCWG.
Information system
Manajemen dan TCWG memerlukan informasi yang andal untuk:
1. Mengelola entitas, seperti perencanaan, penganggaran, pemantauan kinerja,
pengalokasian sumber daya, penetapan harga, dan pembuatan laporan keuangan.
2. Mencapai tujuan entitas, dan
3. Mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi factor risiko.
Control Activities:
Kegiatan – kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan
bahwa petunjuk dan arahan manajemen dilaksanakan.
Contoh pengendalian memastikan bahwa barang dagang tidak dikirim ke pembeli
yang mempunyai catata atau reputasi kredit yang buruk, atau pembelian hanya boleh
dilakukan jika ada otorisasi.
42
Monitoring
Pemantauan memberikan umpan balik kepada manajemen mengenai apakah system
pengendalian internal yang dirancang untuk mengatasi risiko:
1. Efektif dalam mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan
2. Dilaksanakan dan dipahami dengan baik oleh karyawan
3. Digunakan dan ditaati setiap hari, dan
4. Dimodifikasi atau disempurnakan sesuai dengan perubahan kondisi.
43
PERTEMUAN 8
Hari/Tanggal: Senin / 9 November 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Ujian Tengah Semester
Materi
TERLAMPIR
44
PERTEMUAN 9
Hari/Tanggal: Senin / 16 November 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Asersi dalam laporan keuangan
Materi
Cakupan bab ini:
Bab ini membahas penggunaan asersi manajemen dalam auditing
Acuan bab ini adalah ISA 315 Identifying and assessing the risks of material
misstatement through understanding the entity and its environment (Mengidentifikasi
dan menilai risiko salah saji yang material melalui pemahaman terhadap entitas dan
lingkungannya)
ISA 315 mendefinisikan asersi sebagai berikut:
Asersi representasi oleh manajemen, baik secara eksplisit (dalam bentuk pernyataan)
maupun implisit (tersirat), yang terkandung dalam laporan keuangan. Representasi ini
digunakan oleh auditor untuk memperhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan,
yang mungkin terjadi (ISA 315 alinea 4(a).
Representasi manajemen
Representasi oleh manajemen kepada auditor, yang paling umum dikenal, ialah: “Laporan
keuangan secara keseluruhan atau secara menyeluruh disajikan secara wajar sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”. Representasi umum tersebut sesungguhnya
mengandung beberapa asersi (embedded assertions)
Asersi laporan keuangan dan dampak keuangannya
45
Penjelasan
Jika manajemen memberikan asersi yang benar, maka dampak kesalahan
keuangannya tidak ada. Hal ini menggambarkan dalam bidang berwarna ungu.
Khusus untuk transaksi dan saldo (karena pengungkapan bersifat kualitatif).
Jika manajemen memberikan asersi yang salah, maka dampak kesalahan
keuangannya bisa berupa angka – angka yang dinyatakan terlalu rendah atau terlalu
tinggi.
Kesalahan manajemen dalam asersi laporan keuangan mempunyai dampak
kuantitatif dan kualitatif. Auditor harus memberikan perhatian terhadap asersi
laporan keuangan.
Asersi berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari
berbagai unsur dalam laporan keuangan. Contoh – contoh asersi adalah sebagai berikut:
1. Semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada.
2. Semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya
3. Persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat
4. Utang merupakan kewajiban entitas
5. Semua transaksi yang dicatat, terjadi dalam periode berjalan
6. Semua jumlah disajikan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
Contoh :
Manajement membuat asersi kepada auditor bahwa saldo akun penjualan dalam pembukuan
telah tercakup seluruh transaksi penjualan (completeness), bahwa transaksi memang terjadi
dan adalah transaksi yang sah (occurance), dan bahwa transaksi penjualan telah dibukukan
sebagaimana mestinya dan dalam periode yang benar (accuracy and cut off).
Penjelasan mengenai asersi ISA 315 A111
Asersi untuk jenis transaksi
46
Asersi untuk saldo akun
Asersi tentang penyajian dan pengungkapan
Asersi – jenis transaksi, saldo akun, penyajian dan pengungkapan
47
Asersi gabungan
ISA 315 membolehkan auditor menggunakan asersi seperti yang dijelaskan sebelumnya,
atau dengan cara yang berbeda, sepanjang semua aspek yang dibahas diatas telah tercakup.
Untuk memudahkan penggunaan asersi dalam entitas kecil, asersi-asersi ini dapat
digabungkan.
Asersi dalam auditing
Berikut ini kutipan dari ISA 315 Alinea 25
Auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji pada:
a. Tingkat laporan keuangan, dan
b. Tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk merancang
dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya.
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa laporan keuangan mengandung berbagai
asersi. Asersi ini dapat digunakan auditor dalam menilai risiko di tingkat laporan
keuangan dan di tingkat asersi.
48
Penilaian risiko di tingkat laporan keuangan
Risiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan, cenderung bersifat
pervasive (tersebar luas) dan karena mencakup semua asersi.
Contoh; jika akuntan senior tidak cukup kompeten, sangat mungkin terjadi
kekeliruan dalam laporan keuangan. Kekeliruan ini seringkali tidak terbatas pada
satu saldo akun, atau satu jenis transaksi atau saru pengungkapan saja. Kekeliruan
juga tidak terbatas pada satu asersi saja, seperti kelengkapan transaksi penjualan.
Kekeliruan dengan mudah merambah ke asersi lain seperti accuracy, existence, dan
valuation.
Penilaian risiko di tingkat asersi
Penjelasan:
1. Risiko pada tingkat laporan keuangan (lihat bidang berwarna hijau) bersifat pervasive
dan dapat terjadi pada banyak asersi. Dalam contoh ini, risiko tersebut disebut rendah (low).
2. Bidang berwarna merah menunjukkan risiko di tingkat asersi. Yang disajikan hanyalah
beberapa contoh, seperti:
a. Inventory (persediaan), cash (kas dan bank), dan payables (utang) untuk saldo akun.
b. Revenue (pendapatan) dan Expenses (beban) untuk jenis transaksi.
c. Commitments (komitmen) dan related parties (pihak-pihak yang berelasi) untuk
penyajian dan pengungkapan.
3. Risiko untuk masing – masing asersi harus dinilai, dan hasilnya dikelompokkan sebagai
low (rendah), moderate (sedang), atau high (tinggi). Dalam contoh diatas (khusus untuk
inventory), asersi completeness dinilai low, existence dinilai moderate, accuracy dinilai low,
dan dinilai high. Dengan klasifikasi risiko ini, auditor dapat menanggapi risiko yang
dihadapinya dengan prosedur audit yang responsive.
49
Asersi
Auditor menggunakan asersi untuk :
Menentukan jenis risiko salah saji yang bisa terjadi
Menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko salah saji yang material, dan
Merancang prosedur audit selanjutnya (further audit procedures) sebagai jawaban
atas tanggapan terhadap risiko yang dinilai (responsive to the assessed risks)
Apa jenis risiko salah saji?
Dalam langkah ini auditor melaksanakan prosedur penilaian risiko (risks assessment
procedures) sebagai contoh, auditor dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah aset memang ada ? (existence)
2. Apakah entitas memiliki aset tersebut ? (Right & Obligation)
3. Apakah transaksi penjualan dicatat dengan benar?(completeness)
4. Apakah saldo persediaan disesuaikan untuk barang yang lambat perputarannya (slow
moving) dan using (obsolete)? (Valuation)
5. Apakah saldo hutang sudah meliputi semua liabilitas pada akhir periode ?
(Completeness)
6. Apakah transaksi dicatat dalam periode yang benar? (cut off)
7. Apakah jumlah yang benar disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?
(accuracy)
Seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko itu?
Risiko salah saji yang material merupakan kombinasi dari risiko bawaan (inherent
risks) dan risiko pengendalian (control risks) . Oleh karena itu, proses penilaian (risk
assessment) meliputi keduanya.
Mengetahui risiko bawaan, auditor menentukan potensi salah saji yang berkenaan
dengan asersi yang mana. Ia kemudian menilai seberapa besarnya kemungkinan
terjadi risiko ini, dan taksiran jumlahnya.
Mengenai risiko pengendalian, auditor menentukan apakah ada pengendalian internal
yang relevan untuk mencegah dan menekan (mitigate) assessed risks, dampaknya
terhadap asersi tersebut.
Apa prosedur audit selanjutnya?
Langkah terakhir ialah merancang prosedur audit yang menjawab assessed risks untuk setiap
asersi terkait. Contoh, jika risiko piutang dinyatakan lebih besar dari sesungguhnya
(overstated), itu tinggi, maka prosedur audit harus dirancang untuk menjawab asersi tersebut
(dalam hal ini existence assertion). Jika asersi mengenai transaksi penjualan yang berkenaan
dengan completeness yang berisiko tinggi, auditor dapat merancang uji pengendalian (test of
controls) yang menyoroti completeness assertion ini.
50
PERTEMUAN 10
Hari/Tanggal: Senin / 23 November 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Prosedur penilaian risiko
Materi
Pengantar
Acuan bab ini ialah ISA 240 dan ISA 315. Berikut terjemahan ISA 315 yang relevan
untuk bab ini:
ISA 315; Auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi
dan menilai risiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan dan pada
tingkat asersi. Prosedur penilaian risiko itu sendiri tidak memberikan bukti audit
yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini audit.
ISA 315.6; Prosedur penilaian risiko meliputi berikut ini:
a. Bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut auditor
mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah
saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan.
b. Prosedur analitikal
c. Pengamatan dan inspeksi.
Cakupan dan ISA Acuan
ISA 315.11; Auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai berikut ini:
a. Industri terkait, ketentuan perundangan dan factor eksternal lainnya, termasuk
kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan.
b. Sifat entitas, termasuk operasinya dan struktur kepemilikan dan governancenya
c. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, termasuk alasan untuk mengubah
kebijakan akuntansi
d. Tujuan dan strategi entitas, dan risiko bisnis terkait yang dapat berakibat pada risiko
salah saji.
e. Pengukuran dan reviu kinerja keuangan entitas.
ISA 315.12
Auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal yang relevan
bagi auditnya. Meskipun kebanyakan pengendalian yang relevan dengan audit, sangat
berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang
berhubungan dengan pelaporan keuangan, adalah relevan dengan audit. Dengan
kearifan profesionalnya, auditor menilai apakah suatu pengendalian,secara individu
atau dalam kombinasi dengan pengendalian lain, adalah relevan dengan auditnya.
51
Butir – butir pertimbangan:
ISAs yang berikut memberikan garis besar dari hal-hal khusus yang perlu diingat dalam
merancang sifat dan luasnya prosedur penilaian risiko:
a. ISA 240 Kecurangan dalam audit atas laporan keuangan
b. ISA 540 Auditing atas estimasi akuntansi
c. ISA 550 Pihak-pihak yang berelasi
d. ISA 570 Going concern
Tujuan prosedur penilaian risiko adlah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang
material dalam laporan keuangan. Tujuan ini dapat dicapai melalui pemahaman mengenai
entitas dan lingkungannya, termasuk pemahaman mengenai pengendalian internal dari entitas
tersebut.
Informasi dapat diperoleh dari sumber – sumber eksternal, seperti dari internet dan publikasi
yang diterbitkan asosiasi/industry yang bersangkutan maupun dari sumber – sumber internal
seperti karyawan.
Pemahaman entitas merupakan upaya yang berkesinambungan dan proses yang dinamis
dalam mengumpulkan, memutakhirkan, serta menganalisa informasi selama audit
berlangsung.
Bukti audit
Prosedur penilaian risiko memberikan bukti audit untuk mendukung penilaian risiko pada
tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Namun, bukit itu saja tidak cukup. Bukti
dari prosedur penilaian risiko harus dilengkapi dengan prosedut audit lanjutan yang
merupakan tanggapan atas risiko yang diidentifikasi, seperti pengujian pengendalian dan/atau
prosedur subtantif.
Auditor menggunakan kearifan profesionalnya untuk menentukan prosedur penilaian risiko
yang harus dilaksanakannya, dan seberapa dalam ia perlu memahami entitas itu.
Auditor perlu melaksanakan prosedur penilaian risiko yang cukup untuk mengidentifikasi
risiko bisnis dan risiko kecurangan yang bisa berdampak pada salah saji yang material.
Ketiga prosedur penilaian risiko
Ketiga prosedur penilaina risiko terdiri atas:
a. Prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain (inquiries of management
and others).
b. Pengamatan dan inspeksi (observation and inspection), dan
c. Prosedur analitikal (analytical procedures)
Ketiga prosedur penilaian risiko ini dilakukan selama berlangsungnya audit. Dalam
banyak situasi, hasil dari satu prosedur akan membawa pada prosedur lainnya.
Contoh, dalam wawancara dengan manajer penjualan, terungkap adanya kontrak
penjualan yang tidak biasa. Wawancara ini (inquiry procedure) diikuti dengan
prosedur inspeksi atas kontrak penjualan yang dilanjutkan dengan analisis mengenai
dampaknya terhadap margin penjualan.
52
Menanyakan kepada manajemen dan pihak lain
ISA 240 (auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang)
a. Penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji yang material dalam laporan
keuangan karena kecurangan, termasuk tentang sifat, luas dan berapa seringnya
penilaian tersebut dilakukan.
b. Proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko
kecurangan dalam entitas itu, termasuk risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh
manajemen atau yang dilaporkan kepada manajemen, atau risiko kecurangan mungkin
terjadi dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan.
c. Komunikasi manajemen dengan TCWG mengenai proses yang dilakukan manajemen
untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu; dan
d. Komunikasi manajemen dengan karyawan, jika ada, tentang pandangan manajemen
mengenai praktik-praktik bisnis dan perilaku etis.
Prosedur inquiry:
53
Prosedur analitikal
Prosedur analitikal sebagai prosedur penilaian risiko membantu mengidentifikasi hal-
hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit.
Sebagai contoh segala sesuatu yang bersifat luar biasa, seperti transaksi atau peristiwa
luar biasa, angka-angka yang terlalu tinggi, rasio-rasio yang melenceng dan tren yang
ganjil.
Kebanyakan prosedur analitikal tidak terlalu detail atau rumit. Prosedur analitikal pada
umumnya menggunakan data agregatif. Ini berarti hasil dari prosedur analitikal hanya
memberikan indikasi awal yang sanga luas/umum mengenai terjadinya salah saji yang
material.
Observasi
Observasi atau pengamatan dan inspeksi mempunyai dua fungsi:
a. Mendukung prosedur inquiries kepada manajemen dan pihak-pihak lain; dan
b. Menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya
54
Rancangan dan implementasi pengendalian internal & sumber lain mengenai risiko
Prosedur penilaian risiko meliputi prosedur evaluasi atas rancangan atau desain dan
implementasi pengendalian internal
Prosedur-prosedur lain yang dilakukan auditor dapat digunakan untuk tujuan
penilaian risiko
Sumber lain mengenai risiko
55
PERTEMUAN 11
Hari/Tanggal: Senin / 30 November 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Estimasi akuntansi
Materi
Bab ini membahas prosedur audit yang berhubungan dengan audit atas estimasi
akuntansi, termasuk audit atas estimasi akuntansi dengan nilai wajar dan disclosures
atau pengungkapannya dalam laporan keuangan. Bab ini akan mengacu pada ISA
540.
Audit atas estimasi akuntansi tersebar dari ketiga tahap dalam proses audit:
a. Tahap risk assessment (penilaian risiko)
b. Tahap risk response (menanggapi risiko)
c. Tahap reporting (pelaporan)
56
PERTEMUAN 12
Hari/Tanggal: Senin / 7 Desember 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Pihak - pihak yang berelasi
Materi
Cakupan dalam bab ini:
Bab ini membahas prosedur audit atas pihak – pihak yang berelasi (related parties)
dan hubungan di antara mereka (related party transactions). ISA yang menjadi acuan
untuk pembahasan dalam bab ini adalah ISA 550.
Dalam konteks ini, ISAs menggunakan beberapa istilah yang akan dibahas berikut
ini:
a. Arm’s length transactions – ini adalah transaksi di antara pihak-pihak (pembeli dan
penjual) yang bebas, tidak saling terkait dan bertindak independen satu terhadap
yang lain. Oleh karena itu, transaksi ini dijalankan dengan syarat dan kondisi yang
terbaik untuk mereka masing-masing pihak (in their best interest).
b. Related party, ISA memaknai related party sebagai:
1. Seseorang atau suatu entitas yang mengendalikan atau sangat berpengaruh secara
langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, terhadap entitas
pelapor;
2. Suatu entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi, secara langsung atau tidak
langsung melalui satu atau lebih perantara, oleh entitas pelapor; atau
3. Entitas lain yang bersama entitas pelapor berada di bawah pengendalian bersama
melalui (a) pemilikan dibawah kendali bersama, (b) pemilik terdiri atas keluarga dan
kerabat; atau (c) anggota manajemen kunci yang sama.
Bagaimana dengan BUMN?
Apakah BUMN merupakan pihak berelasi atau related party dalam definisi ISAs?
Menurut ISA 550.10 entitas dibawah pengendalian bersama pemerintah pusat
(BUMN) atau daerah (BUMD) tidak dianggap pihak berelasi, kecuali jika mereka
terlibat transaksi signifikan diantara mereka atau saling menggunakan sumber daya
signifikan diantara mereka.
Prosedur audit untuk transaksi pihak-pihak yang berelasi tersebar di ketiga tahap
proses audit yakni risk assessment, risk response dan reporting.
57
Prosedur dan pertanyaan audit
ISA 550.9
ISA 550.9 menegaskan tujuan auditor dalam mengaudit pihak-pihak yang berelasi. Lepas
dari apakah kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menetapkan ketentuan mengenai
pihak berelasi, auditor wajib memahami hubungan diantara pihak-pihak yang berelasi
(hubungan pihak berelasi)dan transaksi hubungan pihak berelasi yang cukup untuk:
a. Mengenal factor risiko kecurangan yang timbul dari hubungan pihak berelasi dan
transaksi hubunga pihak berelasi sesuai identifikasi dan penilaian risiko salah saji
material karena kecurangan;
b. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah laporan keuangan,
sepanjang dipengaruhi oleh hubungan pihak berelasi dan transaksi hubunga pihak
berelasi:
i. Menyajikan secara layak (dalam hal kerangka pelaporan keuangan “penyajian yang
layak”); atau
ii. Tidak menyesatkan (kerangka pelaporan keuangan “kepatuhan”); dan
58
Dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menetapkan ketentuan tentang pihak
berelasi, tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah
hubungan pihak berelasi dan transaksi hubugang pihak berelasi sudah diidentifikasi,
dipertanggungjawabkan, dan diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan sesuai
dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Pihak berelasi tidak independen satu dengan yang lain. Oleh karena itu, risiko terjadinya
salah saji material melalui transaksi hubungan pihak berelasi umumnya lebih tinggi
dibandingkan dengan transaksi di antara pihak – pihak bebas (unrelated parties).
Kerangka pelaporan keuangan juga berlaku sering kali menentapkan persyaratan akuntansi
dan pengungkapan mengenai transaksi hubungan pihak berelesi.
Dampak transaksi hubungan pihak berelasi, bisa berupa laba yang dinyatakan terlalu tinggi
(overstated) atau terlalu rendah (understated) karena harga yang diatur (transfer pricing)
Faktor Risiko
Tanggung jawab manajemen terhadap transaksi pihak-pihak berelasi dan sikap
auditor
Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan pihak-
pihak yang berelasi dan akuntansi atas transaksi hubungan pihak berelasi. Tanggung
jawab ini mengharuskan manajemen mengimplementasikan pengendalian intern
yang mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi hubungan pihak berelasi yang
benar, dan mengungkapkannya secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan.
Auditor harus senantiasa easpada terhadap informasi pihak-pihak yang berelasi
ketika mereviu catatan atau dokumen selama audit berlangsung. Auditor
menginspeksi dokumen penting tertentu, tetapi bukan melakukan investigasi yang
ekstensif terhadap catatan dan dokumen yang secara khusus diarahkan untuk
mengidentifikasi pihak-pihak yang berelasi.
59
Keterbatasan Standar
Dalam hal kerangka perlaporan keuangan yang berlaku menetapkan persyaratan yang sanagt
minim atau bahkan tidak menetapkan persyaratan apa pun tentang pihak-pihak yang
berelasi, auditor tetap harus memperoleh pemahaman yang cukup tentang hubungan dan
transaksi pihak-pihak yang berelasi agar ia dapat menyimpulkan apakah laporan keuangan,
sepanjang dipengaruhi hubungan dan transaksi pihak – pihak yang berelasi:
1. Menyajikan secara layak (dalam hal kerangka pelaporan keuangan :penyajian yang
layak”);atau
2. Tidak menyesatkan (kerangka pelaporan keuangan “kepatuhan”)
Dalam hal diperolehnya informasi yang mengarah kepada adanya hubungan dan transaksi
pihak-pihak yang berelasi (yang sebelumnya tidak diketahui atau diungkapkan oleh
manajemen), auditor harus memastikan kebenaran informasi tersebut.
60
Pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi
61
Menanggapi Risiko
Setelah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material berkenaan dengan hubungan
dan transaksi pihak-pihak yang berelasi dalam tahap pertama, auditor menanggapi risiko
tersebut dalam tahap kedua dari proses audit. Kotak berikutnya menyajikan kutipan ISA 550
mengenai kewajiban auditor dalam menanggapi risiko yang diidentifikasi dan dinilainya.
Kewajiban auditor dalam tahap menanggapi risiko
62
Pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi
Dugaan adanya kecurangan berkenanan dengan hubungan dan transaksi pihak
berelasi
Transaksi pihak berelasi yang signifikan di luar jalur bisnis normal
Asersi manajemen
Tahap ke 3 pelaporan
Tahap terakhri dalam proses audit ialah tahap pelaporan berkenaan dengan hasil audit atas
hubungan dan transaksi pihak yang berelasi.
Pertimbangan mengenai transaksi pihak berelasi:
a. Dokumen dan laporan
b. Representasi manajemen
c. Tentukan apakah laporan auditor harus dimodifikasi.
63
PERTEMUAN 13
Hari/Tanggal: Senin / 14 Desember 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Audit berbasis risiko
Materi
Cakupan dan ISA Acuan
Audit berbasis ISA adalah sinonim dari audit berbasis risiko. Ciri penting dari audit
berbasis ISA ialah bahwa audit ini berbasis risiko (risk-based audit).
Ciri audit berbasis risiko akan dibahas dalam bab ini, bersama pembahasan mengenai
hal – hal lain dalam suatu audit berbasis risiko, seperti berikut:
1. Apa tujuan auditor dalam audit berbasis risiko
2. Apa unsur – unsur dasar dari suatu audit berbasis risiko
3. Bagaimana pendekatan dalam melaksanakan audit berbasis risiko.
ISA 200 menjadi acuan utama bab ini selain kutipan dari ISA 315, ISA 330, dan ISA
700
Istilah penting
Pemakai laporan keuangan yang dituju = intended users (of financial statements)
Salah saji = Misstatement
Salah saji yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan = misstatement due to
fraud or error.
Salah saji yang material = Material misstatement
Risiko salah saji yang material = Risk of material misstatement
Asurans yang layak = Reasonable assurances
Asurans pada tingkat yang tinggi = High-level assurance
Kendala bawaan = Inherent limitations
Asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan = Assertion for classes
of transactions, account balances, and disclosures
Risiko bawan = inherent risk
Risiko pengendalian = control risk
Tujuan menyeluruh dari suatu audit ISA 200.11
Dalam mengaudit laporan keuangan, tujuan menyeluruh auditor adalah:
a. Memperoleh asurans yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara
menyeluruh bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan
atau kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai
apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
b. Melaporkan mengenai laporan keuangan, dan mengkomunikasikan segala sesuatunya
seperti yang diwajibkan ISAs, sesuai dengan temuan auditor.
64
Risiko dalam proses audit
65
Reasonable assurances – Asurans yang layak
Asuran yang layak dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan
tepat (sufficient appropriate evidence) untuk menekan risiko audit. Risiko audit
adalah risiko dimana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan
disalahsajikan secara material.
Auditor ingin menekan risiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima (to an
acceptably low level).
Dengan bukti audit yang cukup dan tepat, auditor sudah menekan risiko audit.
Namun tidak mungkin sampai ke tingkat nol, karena adanya kendala bawaan dalam
setiap audit.
Auditor tidak dapat memberikan absolute assurance (asurans mutlak). Auditor
menarik kesimpulan auditnya dan mendasarkan opini atau pendapatnya kepada
bukti-bukti audit. Padahal kebanyakan bukti audit bersifat persuasive (menguatkan)
dan bukan conclusive (menyakinkan secara mutlak)
Inherent limitations – kendala bawaan
66
Audit scope
Setiap perluasan dari tanggung jawab audit yang utama, seperti yang mungkin ditetapkan
dalam ketentuan perundang-undangan, mewajibkan auditor untuk melaksanakan pekerjaan
tambahan dan memodifikasi atau memperluas laporan audit sesuai dengan perluasan
tanggung jawabnya.
Material Misstatement
Salah saji yang material terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan memengaruhi
keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Salah saji yang material bisa:
a. Terjadi sendiri-sendiri atau bersama.
b. Berupa salah saji yang tidak dikoreksi
c. Berupa pengungkapan yang menyesatkan dalam laporan keuangan atau
pengungkapan yang tidak dicantumkan
d. Berupa kesalahan atau kecurangan
Asertions – asersi
Asersi adalah pernyataan yang diberikan manajemen, secara eksplisit maupun
implisit yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan.
Asersi berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
dari berbagai unsur laporan keuangan.
Yang dimaksud unsur-unsur dalam laporan keuangan adalah angka-angka dan
pengungkapan.
Risiko audit
Risiko audit adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan
yang disalahsajikan secara material. Tujuan audit adalah menekan risiko audit ini ke tingkat
rendah yang dapat diterima auditor. Risiko audit terdiri atas dua unsur utama:
67
Melaksanakan audit berbasis risiko
Tiga langkah audit berbasis risiko
Menilai risiko/risk assessment
Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material, karena
kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan sersi, melalui pemahaman
terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern entitas, yang memberikan
dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko (salah saji yang
material) yang dinilai.
Keharusan dalam tahap penilaian risiko:
a. Sejak awal libatkan auditor senior
b. Tekankan skeptisisme professional
c. Rencanakan auditnya
d. Lakukan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan
e. Fokus pada identifikasi risiko
f. Evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai risiko
g. Gunakan kearifan profesional
68
Menanggapi risiko / risk response
Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko
(salah saji yang material) yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi
tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut.
Dalam tahap ini auditor:
a. Menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan
pada tingkat asersi (untuk setiap transaksi, saldo akun dan pengungkapan);
b. Mengembangkan prosedur audit responsive, yakni prosedur audit yang menanggapi
risiko yang dinilai.
Tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai untuk risiko salah saji yang material
didokumentasikan dalam suatu rencana audit yang:
1. Berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan
keuangan
2. Menangani area laporan keuangan yang material, dan
3. Berisi sifat, luasnya, dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi
risiko salah saji yang material pada tingkat asersi.
Pelaporan / Reporting
Tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan
menentukan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke
tingkat rendah yang dapat diterima.
Dalam tahap ini sangatlah penting untuk menentukan:
a. Setiap perubahan dalam tingakt risiko yang dinilai
b. Apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat
c. Apakah ada situasi mencurigakan yang dialami, dan
d. Risiko tambahan (yang sebelumnya tidak teridentifikasi) sudah dinilai dengan tepat
dan prosedur audit selanjutnya, sudah dilaksanakan sebagaimana diwajibka (ISAs).
Dokumentasi
Dokumentasi audit yang cukup, diharuskan agar auditor yang berpengalaman, yang tidak
berhubungan dengan audit itu memahami:
1. Sifat, jadwal waktu, dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan
2. Hasil pelaksanaan prosedur tersebut dan bukti audit yang diperoleh, dan ‘
3. Hal – hal penting yang timbul selama audit berlangsung, kesimpulan yang ditarik
dan kearifan professional yang diterapkan untuk sampai pada kesimpulan itu.
Manfaat audit berbasis risiko
Fleksibilitas waktu
Upaya tim audit terfokus pada area kunci
Prosedur audit terfokus pada risiko
Pemahaman atas pengendalian internal
Komunikasi tepat waktu
69
PERTEMUAN 14
Hari/Tanggal: Senin / 21 Desember 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Strategi audit menyeluruh
Materi
Bagan proses audit
Perencanaan audit mempunyai manfaat sebagai berikut:
a. Anggota tim dapat belajar dari partner dan tim inti yang berpengalaman
b. Penugasan diorganisasi, dilengkapi dengan staf audit, dan dikelola secara baik
c. Pengalaman yang diperoleh dari audit terdahulu dan dari peugasa lain dimanfaatkan
secara optimal
d. Area penting atau rawan dalam audit itu mendapat perhatian yang tepat
e. Masalah yang mungkin terjadi, diantisipasi dan diselesaikan tepat pada waktunya
f. Dokumentasi audit direviu secara tepat waktu
g. Pekerjaan oleh orang lain dapat dikoordinasikan
70
PERTEMUAN 15
Hari/Tanggal: Senin / 28 Desember 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Merumuskan pendapat auditor
Materi
71
72
PERTEMUAN 16
Hari/Tanggal: Senin / 28 Desember 2020
Jam: 18.30
Ruang Kelas Virtual: Maksi03
Topik: Ujian Akhir Semester
Materi
TERLAMPIR
73
LAMPIRAN
SOAL UTS
1. Sebutkan Undang – undang yang mengatur akuntan publik di Indonesia? Apakah
profesi akuntan publik adalah profesi atau bisnis? Jelaskan
2. Sebutkan tugas dari seorang junior auditor? Jelaskan
3. Apa fungsi dari OJK? Jelaskan?
4. Sebutkan standar apa saja yang digunakan oleh auditor untuk melaksanakan tugasnya
sebagai seorang auditor independen (baik untuk pekerjaan audit, jasa assurance atau
jasa lainnya? Jelaskan
5. Apa itu asersi manajemen dalam proses audit? Jelaskan rinci masing - masing asersi
tersebut?
74
SOAL UAS
Kasus pembuatan opini dalam laporan audit.
Tujuan auditor adalah merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan
atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti audit yang
dikumpulkannya dan memberikan dengan jelas opininya melalui laporan tertulis
yang juga menjelaskan dasar dari opini tersebut.
Berikut adalah kasus yang harus anda hadapi terkait dengan perumusan opini
dalam laporan audit yang harus anda selesaikan:
PT ABC merupakan perusahaan yang berada di Karawang (Jawa Barat).
Berdasarkan PSAK 24 “Manfaat Karyawan” dan UU 13 tahun 2003 mengenai
ketenaga kerjaan, setiap perusahaan harus menyediakan cadangan manfaat
karyawan sesuai dengan peraturan tersebut diatas.
PT ABC telah berdiri selama 15 tahun yang lalu dan total karyawan tetap PT
ABC adalah sebanyak 530 orang dengan total pembayaran gaji per bulan IDR
1,5 milyar.
PT ABC baru melakukan audit laporan keuangan nya di tahun ini dan tidak
melakukan pencadangan atas manfaat karyawan tersebut. Auditor telah
berdiskusi dengan manajemen bahwa dampak atas tidak dicatatnya atau
pembuatan pencadangan atas manfaat karyawan tersebut bersifat pervasive
(auditor dibantu oleh perhitungan aktuaria). Manajemen tetap memutuskan
untuk tidak melakukan pencadangan atas manfaat karyawan tersebut.
Atas isu tersebut, opini apakah yang harus diberikan oleh auditor terkait dengan
isu tersebut, jelaskan mengapa?
75
Link LMS & Aktivitas
www.dosen.stei.ac.id
estudy.stei.ac.id
vex.stei.ac.id
76
Recommended