View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARANRENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI
MINERAL DAN BATUBARA
Oleh :
GUBERNUR SULAWESI BARAT
Disampaikan Dalam Rangka Rapat Monitoring dan Evaluasi
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIAGORONTALO, 8 DAN 10 JUNI 2015
Overview
5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KPK
1. Penataan Izin Usaha Pertambangan
2. Pelaksanaan kewajiban keuanganpelaku usaha pertambangan minerba
3. Pelaksanaan pengawasan produksipertambangan minerba
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/ pemurnian hasil tambang minerba
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasiltambang minerba
1. Penataan IzinUsaha Pertambangan
IUP 2014 - 2015
NO JENIS KOMODITASIUP
2014 2015
1 MINERAL LOGAM 84 15
2 BATUBARA 14 6
3 MINERAL BUKAN LOGAM 5 5
4 BATUAN 49 69
JUMLAH 152 95
JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
Status : 5 Juni 2015
NO JENIS KOMODITAS
IUP
TOTAL
EKSPLORASIOPERASI
PRODUKSI
1 MINERAL LOGAM 7 8 15
2 BATUBARA 2 4 6
3 MINERAL BUKAN LOGAM 5 - 5
4 BATUAN 2 67 69
JUMLAH 16 89 95
Kondisi IUP di atas diterbitkan dalam kewenangan Kabupaten
JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
Status : 05 JUNI 2015 (update Pemprov Sulbar)
NO KABUPATEN
IUP LOGAM IUP BATUBARAIUP MINERAL
BUKAN LOGAMIUP BATUAN
TOTALEKSPLO-
RASI
OPERASI PRODUKSI
EKSPLO-
RASI
OPERASI PRODUKSI
EKSPLO-
RASI
OPERASI PRODUKSI
EKSPLO
-RASI
OPERASI PRODUKSI
1 MAMUJU 2 4 - 3 - - - 14 23
2 MAMUJU UTARA 2 - 2 1 - - 1 31 37
3 POLEWALI MANDAR 2 3 - - - - 1 1 7
4 MAMASA 1 - - - 5 - - 9 15
5 MAMUJU TENGAH - 1 - - - - - 8 9
6 MAJENE - - - - - - - 4 4
JUMLAH7 8 2 4 5 - 2 67
9515 6 5 696
Sumber data : Laporan penyerahan IUP masing-masing kabupaten
JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
SK Pencabutan versi Update Pemprov Sulbar
N
OKABUPATEN
IUP LOGAM IUP BATUBARAIUP MINERAL
BUKAN LOGAMIUP BATUAN
TOTALEKSPLO-
RASI
OPERASI PRODUKSI
EKSPLO-
RASI
OPERASI PRODUKSI
EKSPLO
-RASI
OPERASI PRODUKSI
EKSPLO
-RASI
OPERASI PRODUKSI
1 MAMUJU 58 2 7 1 - - - - 68
2 MAMUJU UTARA - - - - - - - - -
3 POLEWALI MANDAR - - - - - - - - -
4 MAMASA 1 - - - - - - - 1
5 MAMUJU TENGAH - - - - - - - 1 1
6 MAJENE - - - 1 - - - - 1
JUMLAH59 2 7 2 - - - 1
7161 9 - 1
7
Sumber data : Laporan penyerahan IUP masing-masing kabupaten
KONDISI IUP PERKABUPATEN
Clear & Clean (CnC) dan Non Clear & Clean (Non CnC)
NO KABUPATEN
STATUS
TOTALCnC
Non CnC
1 MAMUJU 5 18 23
2 MAMUJU UTARA 2 35 37
3 POLEWALI MANDAR 2 5 7
4 MAMASA 1 14 15
5 MAMUJU TENGAH - 9 9
6 MAJENE - 4 4
JUMLAH 10 85 95
NO JENIS KOMODITAS
IUP
CnCNon
CnC
1 MINERAL LOGAM 5 10
2 BATUBARA 5 1
3 MINERAL BUKAN LOGAM - 5
4 BATUAN - 69
JUMLAH 10 85
KONDISI IUP PERKOMODITASClear & Clean (CnC) dan Non Clear & Clean (Non CnC)
STATUS DAN KONDISI IUP
NO KABUPATENJML IUP
STATUS
Clear & Clean
Overlap Hutan
Lindung
Tdk adaKegiatan
HabisMasa
Berlaku
Ada SK Peng-
akhiran
1 MAMUJU 23 5 2 7 - -
2 MAMUJU UTARA 37 2 3 4 - -
3 POLEWALI MANDAR 7 2 1 1 1 -
4 MAMASA 15 1 5 4 -
5 MAMUJU TENGAH 9 - - 5 2 -
6 MAJENE 4 - - - - -
95 10 11 21 3 -
Status : Laporan 05 JUNI 2015
10
Identifikasi Masalah :
Item tidak ada kegiatan sebagian besar berasal dari pemegang IUP komoditas
mineral dan batubara.
1. HINGGA JUNI 2015 SUDAH 5 (LIMA) PEMERINTAH
KABUPATEN YANG TELAH MENYERAHKAN
DOKUMEN PENGELOLAAN IUP KE PEMERINTAH
PROV. SULBAR, ANTARA LAIN :o KAB. POLMAN 7 IUP
o KAB. MAJENE 4 IUP
o KAB. MATENG 4 IUP
o KAB. MATRA 31 IUP
o KAB. MAMUJU 23 IUP
2. BARU 1 IUP TAHAP USULAN REKOMENDASI CnC
(PT. INTI KARYA POLMAN).
PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
1. Sebagian besar perizinan komoditas batuan langsung
IUP Operasi Produksi, tidak melalui WIUP & IUP
Eksplorasi sehingga tidak ada Biaya Pencadangan
Wilayah dan Jaminan Kesungguhan.
2. Masih ada pemegang IUP komoditas Mineral dan
Batubara belum melaksanakan kewajiban -
kewajibannya.
3. Sebagian besar pemegang IUP tidak memiliki kantor di
wilayah Provinsi Sulawesi Barat sehingga koordinasi
pemerintah provinsi tidak berjalan baik.
4. Sebagian besar pemegang IUP komoditas Mineral dan
Batubara tidak ada aktivitas di lapangan.
KENDALA PENATAAN IUP
1. Terlambatnya penyerahan data dari Kabupaten.
2. Inventarisasi Data IUP yang diserahkan Kabupaten ke
Provinsi sering berubah.
3. Kurangnya pemahaman Teknis Aparat Kabupaten
terhadap rencana aksi Korsup akibat perubahan UU
terkait kewenangan.
4. Terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.
Kendala Penataan IUP
1. MENUNGGU KOMPILASI DATA DARI KABUPATEN2. MENINGKATKAN KUALITAS APARAT TEKNIS
PROVINSI DAN KABUPATEN TERKAITPERATURAN MINERBA
3. MELAKUKAN PERCEPATAN PENATAAN IUPMELALUI KEGIATAN KOORDINASI, RAPAT-RAPATTEKNIS DAN MENYAMPAIKAN SURAT TINDAKLANJUT KORSUP
4. MENDORONG PEMEGANG IUP UNTUKMEMENUHI KEWAJIBANNYA MELALUI SURATPEMBINAAN KELENGKAPAN LAPORAN.
5. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN DITJENMINERBA
SOLUSI
PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
2. PelaksanaanKewajiban KeuanganPelaku Usaha PertambanganMinerba
KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA
Status : 05 JUNI 2015
NO KAB JML IUP
Setoran IUPPencad. Wilayah
u/ Bukan Logam& Batuan
Setoran IUPJam. Rekl. & Pasca Tamb.
Iuran Tetap Royalti
1 MAMUJU 23 - - - -
2 MAMUJU UTARA 37 - - - -
3 POLEWALI MANDAR 7 2 - 1 1
4 MAMASA 15 2 - - -
5 MAMUJU TENGAH 9 - - 1 -
6 MAJENE 4 4 - - -
JUMLAH 95 8 - 2 1
16
REALISASI KEWAJIBAN PNBP IURAN TETAP DAN ROYALTI
PEMEGANG IUP MINERBA
Status : 05 JUNI 2015
NO KABJML
IUP
TARGET REALISASIPIUTANGIURAN
TETAP (Rp)ROYALTI
(Rp)IURAN
TETAP (Rp)ROYALTI (Rp)
1 MAMUJU 9 1,180,192,000 - - -1,180,192,000
2 MAMUJU UTARA 5 1,332,734,000 - - - 1,332,734,000
3 POLEWALI MANDAR 5 238,758,000 - 10,543,020 6,300,000 228,214,980
4 MAMASA 1 35,022,000 - - - 35,022,000
5 MAMUJU TENGAH 1 62,400,000 - 228,372,172 - -
6 MAJENE - - - - - -
JUMLAH 21 2,849,106,000 - 238,915,192 6,300,000 2,776,162,980
Rp. 2,849,106,000 Rp. 245,215,19217
* ) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak tercatat di Provinsi, tetapi masuk ke retribusi kabupaten
REALISASI KEWAJIBAN PNBP PENCADANGAN WILAYAH IUP BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Status : 05 JUNI 2015
NO KAB JML IUP
TARGET REALISASI
PIUTANGPENCADANGAN WIL (Rp)
PENCADANGAN WIL (Rp)
1 MAMUJU 14 70,000,000 - 70,000,000
2 MAMUJU UTARA 32 160,000,000 - 160,000,000
3 POLEWALI MANDAR 2 10,000,000 10,000,000 -
4 MAMASA 14 125,000,000 40,000,000 85,000,000
5 MAMUJU TENGAH 8 40,000,000 - 40,000,000
6 MAJENE 4 20,000,000 20,000,000 -
JUMLAH 74 425,000,000 70,000,000 355,000,000
18
KENDALA KEWAJIBAN KEUANGAN
19
1. IDENTITAS PEMEGANG IUP TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP
SEHINGGA MENYULITKAN PENAGIHAN KEWAJIBAN
KEUANGANNYA
2. TERLAMBATNYA PENYERAHAN DATA DARI KABUPATEN.
3. LAPORAN PNBP DAN INVENTARISASI DATA IUP YANG
DISERAHKAN KABUPATEN KE PROVINSI SERING BERUBAH.
4. BANYAKNYA IUP YANG DICABUT OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BELUM MELUNASI KEWAJIBANNYA DAN SAMPAI
SAAT INI BARU DUA KABUPATEN YANG MENYERAHKAN
REKAPITULASI PIUTANG PNBP MASING-MASING KAB. MAMUJU
SEBANYAK Rp. 32.560,549,500 DAN KAB. MAMUJU TENGAH
SEBANYAK 14,222,068,500.
5. TIDAK SEMUA PEMEGANG IUP MEMBERIKAN TEMBUSAN
BUKTI SETOR ROYALTI/LANDRENT KE PROVINSI MAUPUN
KABUPATEN.
6. PEMERINTAH KABUPATEN TIDAK MEMBERIKAN PENINDAKAN
KEPADA PEMEGANG IUP YANG BELUM MEMENUHI
KEWAJIBANNYA.
SOLUSI
20
1.MELAKUKAN REKONSILIASI DATA
TINGKAT PROVINSI DAN PROAKTIF
KE KABUPATEN
2.MEMBUAT SURAT KE KABUPATEN
DAN PEMEGANG IUP UNTUK
MENYAMPAIKAN DOKUMEN
KEWAJIBAN KEUANGAN
3. PelaksanaanPengawasan ProduksiPertambanganMinerba
22
PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI
No Kewajiban Kondisi Eksisting Rencana Aksi Selanjutnya
1 Pemegang IUP komoditas
Minerba menyampaikan
laporan produksi secara
reguler
Sebagian besar pemegang
IUP Operasi Produksi
masih sebatas Administrasi
saja, tanpa ada aktivitas di
lapangan.
Mendorong para
pemegang IUP untuk
segera melakuka
kegiatan produksi
sebelum masa berlaku
Izinnya akan berakhir
sampai peringatan ke 3
(ketiga).
Akan melakukan
tindakan pencabutan
IUP jika tidak segera
melaporkan dan
melakukan kegiatan
Operasi produksi.
2 IUP komoditas Batuan
yang existing
menyampaikan laporan
produksi secara reguler
ke pemerintah Provinsi
Sebagian besar pemegang
IUP kurang mengetahui
metode pelaporan produksi
sesuai dengan format yang
laporan yang baku.
Pemerintah provinsi
akan melakukan
pembinaan dan
bimbingan teknis
kepada pemegang IUP.
4. PelaksanaanKewajiban Pengolahan/ Pemurnian HasilTambang Minerba
24
Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan/Pemurnian
Hasil Tambang
No Kewajiban Kondisi Eksisting Rencana Aksi Selanjutnya
1 Pelaksanaan
kewajiban
pengolahan/
pemurnian
Belum semua pemegang IUP
melaksanakan kegiatan
pengolahan/pemurnian, karena
sebagian besar komoditas tambang
yang dihasilkan berupa mineral
bukan logam dan batuan (andesit,
pasir dan batugamping)
Untuk pemegang IUP mineral logam
sampai saat ini belum produksi.
Peningkatan pembinaan
bagi Pelaku Usaha
Pengolahan /pemurnian
Mendorong pemakaian
teknologi pengolahan/
pemurnian yang efektif
dan efisien
2 Penegakan
sanksi bagi yang
melanggar
Dilakukan upaya pembinaan kepada
pemegang IUP Operasi Produksi
untuk dapat melakukan proses
pengolahan/pemurnian.
Pembinaan yang
terprogram sesuai
kebutuhan lapangan
Konsistensi penegakan
sanksi
5. Pelaksanaanpengawasan penjualandan pengangkutan/pengapalan hasiltambang minerba
26
Pelaksanaan Pengawasan Penjualan dan
Pengangkutan Hasil Tambang
No. Kewajiban Kondisi Eksisting Rencana Aksi Selanjutnya
1 Penyampaian laporan
kegiatan penjualan
Sebagian besar pemegang
IUP Operasi Produksi
komoditas mineral dan
batubara belum ada
aktivitas penjualan
Akan meningkatkan
pengawasan dan evaluasi
ke pemegang IUP Operasi
Produksi terhadap
rencana kegiatan
penjualan.
2 Penegakan sanksi bagi
yang melanggar
Hingga ini belum ada
penjualan untuk minerba
Konsistensi penegakan
sanksi bagi yang
melanggar
3 Pemda menyampaikan
laporan pengawasan
penjualan
sebagian besar laporan
produksi dan penjualan
pemegang IUP Operasi
produksi komoditas batuan
tidak disampaikan ke Dinas
teknis, namun langsung
ditarik oleh Dispenda atau
DPPKAD.
Alur pelaporan produksi
sebaiknya melibatkan
instansi teknis (terkait
perhitungan volume
penjualan dan jenis bahan
galiannya)
27
Recommended