View
232
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Peluang dan TantanganIndustri Media dan Konten
“Prospek Bisnis Penyiaran di Indonesia yang Dipengaruhi Kemajuan Teknologi”
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIAREPUBLIK INDONESIA
Rakornas KADIN Bidang Telekomunikasi Teknologi Informasi dan Media 2010Jakarta, 28 April 2010
Bambang SubijantoroPlt. DIREKTUR JENDERAL SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOMINFOPENYIARAN NASIONAL
Sistem penyiaran nasional dibentuk untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab
UU 32/2002 Tentang Penyiaran
2
KOMINFOPeran Media Penyiaran
3
• LPP Radio (nasional) : 1• LPP Televisi (nasional) : 1• LPS TV Nasional (berjaringan) : 10• LPS Radio : 1000• LPB (melalui satelit) : 12• LPB (melalui kabel) : 42• LPB (melalui terestrial) : 2• Pelanggan LPB : 1.2 juta• TV Household : 34 juta• Pemohon baru (radio) : 1.488• Pemohon baru (TV) : 468
Kondisi Eksisting
KOMINFO
4
KONDISI LEMBAGA PENYIARAN DI INDONESIA SAAT INI
1. Jasa Penyiaran Radio :Jumlah Pemohon 2.765Izin yang sudah disetujui 1.152− IPP Penyesuaian 625− IPP tetap (termasuk AM ke FM) 78− IPP Prinsip 449IPP ditolak 124, proses seleksi 124 dan pending 324
2. Jasa Penyiaran Televisi :Jumlah Pemohon 565Izin yang sudah disetujui 219− IPP Penyesuaian 17− IPP tetap 9− IPP Prinsip 193IPP ditolak 43, proses seleksi 31, pending 46
KOMINFO
5
KLASISFIKASI DAERAH EKONOMI MAJU (DEM)& DAERAH EKONOMI KURANG MAJU (DEKM)(Permen Kominfo No. 39 tahun 2008)
Daerah Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia diklasifikasikan dalam :Daerah Ekonomi Maju (DEM)o Terdiri atas 22 provinsi dan 271 kab/kotaDaerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM)o Terdiri atas 10 provinsi dan 150 kab/kota
Indeks Potensi dan kemajuan suatu daerah merupakan Komposit indeks dari:Indeks GeografisIndeks DemografiIndeks Pembangunan Manusia Indeks EkonomiIndeks Bisnis
Klasifikasi daerah diatas digunakan untuk, antara lain :Penentuan besaran biaya izin penyelenggaraan penyiaranPenentuan jangkauan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)o Maks 80% di DEMo Min 20% di DEKM
KOMINFO
6
INDEKS PELUANG USAHA PENYIARAN (IPUP)(Permen Kominfo No. 47 tahun 2009)
Indeks Peluang Usaha Penyiaran dikelompokan dalam :Sangat Besar : (52 kab/kota)Besar : (55 kab/kota)Sedang : (225 kab/kota)Kecil : (124 kab/kota)Sangat Kecil : (35 kab/kota)
Indeks Peluang Usaha Penyiaran merupakan Komposit indeks dari :Indeks DemografisIndeks EkonomiIndeks Sarana dan PrasaranaIndeks GeografisIndeks Pembangunan Manusia
Indeks diatas digunakan antara lain sebagai dasar pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam permen Kominfo No. 28 tahun 2008.
KOMINFO
WILAYAH YG KETERSEDIAAN KANAL FREKUENSINYA SUDAH PADAT (TERTUTUP)
• Saat ini ketersediaan kanal frekuensi di beberapa wilayah khsususnya di Ibukota Provinsi dan kota-kota besar lainnya sudah padat (penuh), mengacu pada Rencana Induk (Master plan) frekuensi radio siaran FM dan Televisi Siaran.
• Wilayah layanan siaran yang sudah padat sesuai surat Dirjen Postel No. 610/P/DJPT.4/KOMINFO/04/20010, meliputi :– Radio ( 18 Ibu kota Provinsi dan 111 kab/kota– Televisi (20 Ibu kota Provinsi dan 76 kab/kota
• Untuk wilayah yang padat tersebut tidak dimungkin lagi (tertutup) untuk pendirian radio dan televisi baru.
7
KOMINFO
Belanja Iklan Media Masa 2007
0%10%
20%30%
40%50%
60%70%
Televisi Koran Majalah & Tabloid
Jenis Media
Per
sent
ase
Belanja Iklan
Sumber: Nielsen Media Research
Total
35,126 Triliun
BELANJA IKLAN MEDIA
23,081 Triliun
10,656 Triliun
1.369 Triliun
8
PERAN MEDIA
KOMINFO
9
Belanja Iklan Media (Televisi)
Sumber : AGB Nielsen Media Research Indonesia
PERAN MEDIA PENYIARAN
KOMINFOPERAN MEDIA PENYIARAN
10
10 PENGIKLAN TERBESAR PER SEKTOR (Rp. Milyar)
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Pemrintahan & Politik
Telekomunikasi
Korporat
Motor
Rokok Filter
Perawatan Rambut
Media & Rumah Produksi
Properti
Perbankan
Makanan Ringan
1.070
845
406
361
349
335
275
223
212
198
559
1.300
430
388
377
430
317
311
377
369
Kuartal I (2010)
Kuartal I (2009)
Sumber : AGB Nielsen Media Research Indonesia
Belanja Iklan Media (Televisi)
KOMINFO
11
PERBANDINGAN BELANJA IKLAN TV DAN PDB SEKTOR KOMUNIKASI (Rp. Milyar)
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
15.079 17.511 20.510 23.121 26.200 29.887
53.981,7
70.427,6
88.753,5
114.289,8
140.943,4
170.790,8
Belanja Iklan TV
PDB Sektor Komunikasi
PDB 2,295,826.2 2,774,281.1 3,339,216.8 3.950,893.2 4,951,356.7 5,613,441.7
Pendapatan belanja iklan TV memiliki kontribusi kepada PDB rata-rata
sekitar 1%
PERAN MEDIA
KOMINFOPELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
12
DIGITALISASI SISTEM PENYIARANMengapa beralih ke Digital ?• Efesiensi frekuensi, 1 kanal TV analog = s/d 8 Program Digital
(membuka peluang penambahan lembaga penyiaran baru)
• Kualitas gambar dan suara yang lebih baik
• Konvergensi dengan aplikasi lain (handphone, komputer, dll)
Progress• Penetapan standar digital :
DVB-T, untuk penerimaan tetap TV terestrialDAB family, untuk radio digital
• Uji coba lapangan DVB-T and DVB-H, tahun 2009• Penetapan Permen No. 39/2009 tentang Kerangka dasar penyelenggaraan
Penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar
KOMINFO
13
MODEL BISNIS PENYIARAN TV DIGITALLe
mba
gaPe
nyia
ran
Penyelenggara Program Siaran
Pemegang Hak Frekuensi
Penyelenggara Infrastruktur/
Tx
PenyediaMenara
ANALOG
Peny
elen
ggar
aIn
fras
truk
tur
Lem
baga
Peny
iara
n
Penyelenggara Program Siaran
Pemegang Hak Frekuensi
Penyelenggara Mux
Penyedia Menara
DIGITAL
Vertikal ke Horizontal
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
KOMINFO
14
PENYELENGGARAAN IPTV Kenapa IPTV ?
Merubah pola trafik internet yang saat ini lebih banyak mengalir ke luar negeri (sekitar 80%) menjadi dominan mengalir ke dalam negeri.
Sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan konten dalam negeri.
Meningkatkan kecerdasan masyarakat.
Meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan kabel sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi untuk pembangunan jaringan tetap lokal.
Definisi IPTV :Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat telekomunikasi yang menggunakan media audio visual.
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
KOMINFO
15
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN IPTV
15
IPTV
UU NO. 32/2002Tentang
Penyiaran
UU NO. 36/1999Tentang Telekomunikasi
UU NO. 11/2008Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
KOMINFO
16
LAYANAN IPTVLayanan penyiaran, termasuk layanan Pay per ViewLayanan multimedia (Video On Demand, Games on Demand, Music on Demand, News on Demand, dll)Layanan transaksi elektronik (TV Shopping, dll)Layanan akses internet (News Portal, dll)
TV Live Broadcast Time Shift TV Video on Demand
Widget Application(News Portal)
TV Shopping Games on Demand
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN
KOMINFO
SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ)
17
PRINSIP DASAR SSJ
SSJ
DIVERSITY OF CONTENT
DIVERSITY OF OWNERSHIP
KOMINFO
PERAN SSJ DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PENYIARAN LOKAL
1. Tersebarnya kepemilikan dan content penyiaran secara merata di setiap daerah
2. Pemberdayaan sumber daya lokal (budaya, SDM, modal, dll)
3. Berkembangnya industri lokal yang terkait dengan bidang penyiaran (PH, Artis lokal, iklan lokal, dll)
4. Adanya keseimbangan informasi antar daerah serta antara pusat dan daerah
18
KOMINFO
REVIEW UU 32/2002 TENTANG PENYIARAN
• Landasan Filosofisasas demokratisasi informasi, melalui (diversity of content) dan diversity of ownership, yang berbasis penyiaran lokal
• Pengaturan penyelenggaraan penyiaran digital dan penggunaan kanal frekuensi
• Penyempurnaan ketentuan terkait dengan perizinan IPP baik dari proses pemberian hingga pencabutan IPP
• Penyempurnaan ketentuan terkait dengan eksistensi Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
• Penyempurnaan ketentuan terkait kelembagaan KPI dalam rangka percepatan proses perizinan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rating19
Isu Strategis Materi Muatan :
KOMINFO
PELUANG/POTENSI BISNIS PENYIARAN
• Indonesia memilki potensi pasar yang besar dengan jumlah populasi lebih dari 230 juta
• Kondisi geografis Indonesai yang tersebar memerlukan media untuk penyebaran informasi
• Potensi Iklan di media elektronik (radio & TV) masih dominan dibandingkan dengan media cetak
• Perkembangan teknologi dengan sistem penyiaran digital, memungkinkan penggunaan frekuensi lebih efesien sehingga peluang timbulnya lembaga penyiaran baru
• Perkembangan teknologi IPTV memungkinkan layanan konvergensi yang bersifta interaktif
• Dengan Penerapan SSJ memungkinkan tumbuhnya lembaga penyiaran lokal sehingga ikut mendorong berkembangnya industri lokal
20
KOMINFOKENDALA• SDM lembaga penyiaran khususnya di daerah masih
terbatas dan kurang profesional • Regulasi penyiaran saat ini belum dapat mengakomodir sepenuhnya
perkembangan teknologi sehingga perlu review UU 32/2002• Ketersediaan frekuensi yang terbatas sehingga perlu segera migrasi ke
digital• Masih banyak terdapat lembaga penyiaran di daerah yang bersiaran tanpa
memilki izin sehingga merusak persaingan usaha penyiaran• Proses perizinan saat ini belum dapat diselesaikan sesuai dengan jangka
waktu yang ditetapkan, karena panjangnya rantai perizinan yang melibatkan instansi terkait termasuk KPI/KPID
21
Recommended