View
217
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit
Umum Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31
Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok, fungsi
dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Kota
Tangerang Selatan dan dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit, sehingga Peraturan Walikota
Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31
Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
SALINAN
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4935):
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun
2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 31);
- 3 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31
TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi
Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011
Nomor 31), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6,
angka 10, angka 11, angka 12 diubah, dan angka 7,
angka 8, angka 13 dihapus, serta diantara angka 11
dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
- 4 -
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
Selatan.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
yang selanjutnya disebut RSU Kota Tangerang
Selatan adalah Rumah Sakit Umum Kota
Tangerang Selatan dengan klasifikasi Rumah
Sakit Umum Kelas C.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
11a.Pemangku Jabatan adalah Direktur, Kepala
Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Kepala Seksi.
12. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku
jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi
hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam
kondisi tertentu.
13. Dihapus.
- 5 -
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2
(1) RSU Kota Tangerang Selatan melaksanakan
pelayanan umum kesehatan medik dasar.
(2) RSU Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas
melaksanakan upaya kesehatan secara
berdayaguna dan berhasilguna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan
yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan
upaya peningkatan serta pencegahan dan
melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) RSU Kota Tangerang Selatan dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan medis;
b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis
dan non medis;
c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan
keperawatan;
d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
f. penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan;dan
g. penyelenggaraan administrasi umum dan
keuangan.
(4) RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur
yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
- 6 -
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi RSU Kota Tangerang Selatan,
terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
1. Subbagian Keuangan; dan
2. Subbagian Umum Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan.
c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Pelayanan Non Medis.
d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
1. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
2. Seksi Asuhan Keperawatan.
e. Bidang Penunjang, membawahkan:
1. Seksi Penunjang Medis; dan
2. Seksi Penunjang Non Medis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung
jawab kepada Direktur.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.
(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- 7 -
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB
yakni BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4
disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
BAB IIA
DIREKTUR
Pasal 3A
(1) Direktur memiliki tugas memimpin
penyelenggaraan RSU Kota Tangerang Selatan.
(2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis terkait
pengelolaan administrasi umum dan
keuangan serta satuan pemeriksaan internal;
b. perumusan, penetapan, pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis bidang
pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkup bidang pelayanan medis,
keperawatan dan penunjang;
- 8 -
d. penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit
terkait unsur pelayanan medis, keperawatan,
penunjang medis, komite medis, komite
keperawatan dan komite penunjang yang
ditetapkan Direktur;
e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia RSU
Kota Tangerang Selatan di bidang Kesehatan;
f. penetapan hasil evaluasi survei kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan pada
lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
g. penetapan kendali mutu dan biaya,
keselamatan pasien dibidang pelayanan
medis, keperawatan dan penunjang;
h. penetapan data jasa pelayanan RSU Kota
Tangerang Selatan;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas
dan fungsi lingkup RSU Kota Tangerang
Selatan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas
membantu Direktur dalam memberikan
pelayanan administratif dan teknis yang meliputi
pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia, rumah
tangga dan logistik rumah sakit, perencanaan dan
informasi serta keuangan.
- 9 -
(2) Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian bahan penyusunan
perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis
dan teknis norma, standar, prosedur dan
kriteria di lingkup Bagian Tata Usaha dan
RSU Kota Tangerang Selatan;
b. pengoordinasian penyusunan, perumusan
dokumen perencanaan program dan
anggaran di lingkup RSU Kota Tangerang
Selatan;
c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan
analisa dokumen perencanaan program dan
anggaran di lingkup Bagian Tata Usaha;
d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/
asistensi/pembahasan program, kegiatan
dan anggaran dengan unit kerja internal/
kementerian/lembaga/instansi terkait;
e. pengoordinasian penyusunan, perumusan
dokumen pelaporan kinerja, program dan
kegiatan serta pertanggung jawaban
Pemerintah di lingkup Bagian Tata Usaha
dan RSU kota Tangerang Selatan;
f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan
dokumen hasil monitoring dan evaluasi
bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan
dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi
bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan
dokumen pelaporan penatausahaan
keuangan bulanan, triwulanan, semester dan
tahunan RSU Kota Tangerang Selatan;
- 10 -
i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan
dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan
RSU Kota Tangerang Selatan;
j. pengoordinasian kesejahteraan pegawai,
hukuman disiplin pegawai, permasalahan
yang dihadapi pegawai yang berdampak pada
kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/
instansi terkait;
k. pengoordinasian penyusunan dan analisa
kebutuhan pegawai/pengadaan barang/
pemeliharaan aset RSU Kota Tangerang
Selatan/perjalanan dinas/penyelenggaraan
rapat dinas;
l. pengoordinasian penyusunan analisa
jabatan, analisa beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan di
lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
m. pengoordinasian pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
n. pengelolaan barang milik Daerah, arsip dan
hubungan masyarakat;
o. pengoordinasian penyedian data dan
dokumentasi serta informasi publik;
p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai di lingkup RSU
Kota Tangerang Selatan;
q. pelaksanaan pengembangan sumber daya
aparatur;
r. pengelolaan pelayanan mahasiswa praktik
dibidang kesehatan dan non kesehatan
lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
s. pengoordinasian ketertiban dan keamanan
lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;
- 11 -
t. pengoordinasian dan penyampaian hasil
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di
lingkup RSU Kota Tangerang Selatan kepada
Direktur; dan
u. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Kepala Subbagian Keuangan, memiliki tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan
keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang
Selatan;
b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen
perencanaan program, kegiatan dan
anggaran pada Subbagian Keuangan;
c. menyiapkan dokumen pendukung
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
pada Subbagian Keuangan;
d. menyusun rencana kerja anggaran
pendapatan belanja tidak langsung pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah murni
dan perubahan;
e. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan
pengajuan kebutuhan dana untuk
pelaksanaan kegiatan di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
- 12 -
f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan
di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
g. menyelenggarakan pembinaan administrasi
keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang
Selatan;
h. menghimpun / menyusun / menganalisa /
merumuskan/dokumen pelaporan keuangan
bulanan, triwulanan, semester dan tahunan
di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
i. menghimpun / menyusun / menganalisa /
merumuskan/dokumen Catatan Atas
Laporan Keuangan di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
j. mengoordinasikan laporan keuangan dan
Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit
kerja/Perangkat Daerah terkait;
k. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada RSU Kota
Tangerang Selatan;
l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
m. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas
pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
- 13 -
7. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan, memiliki tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan
umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
di lingkup RSU Kota tangerang Selatan;
b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan
dan perumusan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan
di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
c. menghimpun / menyusun / menganalisa /
merumuskan/dokumen perencanaan
program dan kegiatan serta anggaran
meliputi Daftar Rencana Pogram dan
Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di lingkup Subbagian Umum,
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta
RSU Kota Tangerang Selatan;
d. mengoordinir penelitian / asistensi /
pembahasan program, kegiatan dan
anggaran meliputi penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14 -
e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan
dan perumusan dokumen Indikator Kinerja
Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan
Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan
dan Pertanggung Jawaban di lingkup RSU
Kota Tangerang Selatan;
f. menghimpun / menyusun / menganalisa /
merumuskan/dokumen Indikator Kinerja
Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan
Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan Laporan Keterangan dan
Pertanggungjawaban di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung
pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkup Subbagian Umum, Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan;
h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan
dan perumusan dokumen pelaporan hasil
monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan,
semesteran dan tahunan di lingkup RSU
Kota Tangerang Selatan;
i. menghimpun / menyusun / menganalisa /
merumuskan/dokumen pelaporan hasil
monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan,
semester dan tahunan di lingkup Subbagian
Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
serta RSU Kota Tangerang Selatan;
j. melaksanakan penyediaan dan
pendistribusian alat perlengkapan kantor di
RSU Kota Tangerang Selatan;
- 15 -
k. melaksanakan penyusunan rencana, analisis
kebutuhan pemeliharaan barang alat
perlengkapan kantor dan kendaraan;
l. melaksanakan penyediaan bahan bakar
minyak untuk kendaraan dinas operasional
RSU Kota Tangerang Selatan;
m. melaksanakan penyediaan jasa asuransi
pegawai, kendaraan dinas dan operasional;
n. memfasilitasi penyediaan tempat
pendistribusian dan penyimpanan barang;
o. menghimpun data dan dokumentasi serta
informasi publik;
p. menyelenggarakan pengelolaan barang milik
Daerah di lingkup RSU Kota Tangerang
Selatan;
q. melaksanakan peningkatan kemampuan dan
kapasitas pegawai;
r. melaksanakan pelayanan mahasiswa praktik
di bidang kesehatan dan non kesehatan
lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
s. melaksanakan ketertiban dan keamanan
lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;
t. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan,
analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan
standar kompetensi jabatan di lingkup RSU
Kota Tangerang Selatan;
u. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Subbagian Umum,
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
v. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas
pegawai pada Subbagian Umum,
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 16 -
w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
(1) Kepala Bidang Pelayanan Medis memiliki tugas
membantu Direktur dalam menyelenggarakan
pelayanan medis dan pelayanan non medis pada
fasilitas Kesehatan di RSU Kota Tangerang
Selatan.
(2) Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan kriteria di
lingkup Bidang Pelayananan Medis;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Bidang Pelayanan Medis;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di
lingkup Bidang Pelayanan Medis;
d. pengoordinasian pengelolaan sarana dan
prasarana Bidang Pelayanan Medis;
e. perumusan dan pelaksanaan pengembangan
pelayanan medis pada RSU Kota Tangerang
Selatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan
fungsi pelayanan medis dengan instansi/unit
kerja lain;
- 17 -
g. pengelolaan manajemen resiko pelayanan
dan pengaduan di RSU Kota Tangerang
Selatan;
h. pengoordinasian hasil evaluasi survei
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
pada lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
i. pelaksanaan kendali mutu dan biaya,
keselamatan pasien di Bidang Pelayanan
Medis;
j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa
pelayanan medis secara berkala;
k. penetapan usulan pelatihan kompetensi
tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi dan
Dokter Spesialis;
l. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
dan fungsi di lingkup Bidang Pelayanan
Medis; dan
m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
9. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis, memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria pada
Seksi Pelayanan Medis;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Medis;
- 18 -
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pelaksanaan
tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Medis;
d. melaksanakan penilaian terhadap dokter
magang;
e. melaksanakan pengelolaan jasa pelayanan;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan
data dalam rangka pengelolaan pelayanan
medis;
g. melaksanakan pengelolaan standar sarana
dan peralatan pelayanan medis;
h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan
tugas di bidang pelayanan medis;
j. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen
risiko di RSU Kota Tangerang Selatan;
k. menyiapkan usulan dan melaksanakan
pelatihan kompetensi tenaga dokter umum,
dokter gigi, dokter spesialis dan dokter
subspesialis;
l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan medis;
m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi
Pelayanan Medis; dan
n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
- 19 -
10. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Kepala Seksi Pelayanan Non Medis, memiliki
tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria pada
Seksi Pelayanan Non Medis;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Non
Medis;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pelaksanaan
tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Non
Medis;
d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
e. melaksanakan pemantauan, pengolahan data
rekam medis serta dokumentasi di lingkup
RSU Kota Tangerang Selatan;
f. melaksanakan promosi di bidang kesehatan
meliputi pengumpulan, pengolahan,
pengelolaan serta mempublikasikan;
g. melaksanakan kegiatan penyuluhan di
bidang kesehatan di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
h. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen
pelayanan dan pengaduan di RSU Kota
Tangerang Selatan;
i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan
tugas di Seksi Pelayanan Non Medis;
- 20 -
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Non
medis;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi
Pelayanan Non Medis; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Keperawatan memiliki membantu
Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan
Keperawatan pada Fasilitas kesehatan di RSU
Kota Tangerang Selatan.
(2) Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki tugas:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan kriteria di
lingkup Bidang Keperawatan;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Bidang Keperawatan;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemetaan, pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup Bidang Keperawatan;
- 21 -
d. pengoordinasian distribusi dan pengelolaan
sarana dan prasarana keperawatan;
e. perumusan pengembangan pelayanan
keperawatan pada RSU Kota Tangerang
Selatan;
f. pengoordinasian fungsi sarana dan
prasarana keperawatan;
g. perumusan dokumen asuhan keperawatan;
h. pengoordinasian penilaian kualitas
pelayanan keperawatan yang diberikan
kepada pasien;
i. perumusan dokumen kendali mutu dan
biaya, keselamatan pasien di Bidang
Pelayanan Keperawatan;
j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa
pelayanan keperawatan secara berkala;
k. penetapan usulan pelatihan kompetensi
tenaga keperawatan;
l. pengelolaan manajemen resiko pelayanan
keperawatan di RSU Kota Tangerang Selatan;
m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan
instansi lain terkait keperawatan;
n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
dan fungsi di lingkup Bidang Keperawatan;
dan
o. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
- 22 -
12. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan,
memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria pada
Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Seksi Rawat Inap dan
Rawat Jalan;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pelaksanaan
tugas pegawai pada Seksi Rawat Inap dan
Rawat Jalan;
d. melaksanakan pengumpulan, identifikasi,
distribusi dalam rangka pengembangan
sarana dan prasarana keperawatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sarana
dan prasarana keperawatan;
f. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan
fungsi sarana dan prasarana keperawatan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan
melaksanakan kerjasama dengan Perangkat
Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait;
h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Seksi Rawat Inap dan
Rawat jalan;
- 23 -
i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rawat
Inap dan Rawat Jalan; dan
j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, memiliki
tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria pada
Seksi Asuhan Keperawatan;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Seksi Asuhan
Keperawatan;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pelaksanaan
tugas pegawai pada Seksi Asuhan
Keperawatan;
d. melaksanakan pendistribusian dan
pengelolaan sumber daya keperawatan;
e. melaksanakan perumusan pengembangan
pelayanan keperawatan pada RSU Kota
Tangerang Selatan;
f. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sumber
daya keperawatan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan
instansi lain terkait keperawatan;
- 24 -
h. melaksanakan manajemen risiko pelayanan
keperawatan di RSU Kota Tangerang Selatan;
i. menyiapkan dokumen asuhan keperawatan;
j. menyiapkan dokumen penilaian kualitas
pelayanan keperawatan yang diberikan
kepada pasien;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu
dan biaya, keselamatan pasien di bidang
pelayanan keperawatan;
l. melaksanakan penilaian data jasa pelayanan
keperawatan secara berkala;
m. menyiapkan dokumen usulan pelatihan
kompetensi tenaga keperawatan;
n. menyusun jadwal dinas tenaga keperawatan;
o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Seksi Asuhan
keperawatan;
p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi
Asuhan Keperawatan; dan
q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
(1) Kepala Bidang Penunjang memiliki tugas
membantu Direktur dalam menyelenggarakan
pemeliharaan fasilitas dan pengembangan
pelayanan penunjang medis dan non medis di
lingkup RSU Kota Tangerang Selatan.
- 25 -
(2) Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan kriteria di
lingkup Bidang Penunjang;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Bidang Penunjang;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di
lingkup Bidang Penunjang;
d. pengoordinasian dan pengelolaan sarana dan
prasarana Bidang Penunjang;
e. pengoordinasian pemeliharaan fasilitas
sarana dan prasarana RSU Kota Tangerang
Selatan;
f. pengoordinasian fasilitas sarana dan
prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang;
g. perumusan dan pelaksanaan pengembangan
pelayanan penunjang pada Kota Tangerang
Selatan;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan
fungsi pelayanan penunjang dengan
instansi/unit kerja lain;
i. pengelolaan manajemen risiko pelayanan
penunjang;
j. pengoordinasian kendali mutu dan biaya,
keselamatan pasien di Bidang Penunjang;
k. pengoordinasian dan menetapkan data jasa
pelayanan penunjang secara berkala;
- 26 -
l. pengoordinasian logistik, bank darah, obat,
makanan, dan perbekalan RSU Kota
Tangerang Selatan;
m. penetapan usulan pelatihan kompetensi
tenaga penunjang;
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan perangkat Daerah/unit kerja dan
instansi lain terkait pelayanan penunjang
RSU Kota Tangerang Selatan;
o. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
dan fungsi di lingkup Bidang Penunjang; dan
p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
15. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Kepala Seksi Penunjang Medis, memiliki tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria pada
Seksi Penunjang Medis;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Seksi Penunjang Medis;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pelaksanaan
tugas pegawai pada Seksi Penunjang Medis;
d. melaksanakan pengembangan pelayanan
penunjang medis pada RSU Kota Tangerang
Selatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan
tugas dan fungsi pelayanan penunjang
dengan instansi/unit kerja lain;
- 27 -
f. menyiapkan dokumen penetapan data jasa
pelayanan penunjang medis secara berkala;
g. menyusun, melaksanakan, mengelola dan
mendistribusikan kebutuhan bank darah,
logistik obat, makanan, dan perbekalan RSU
Kota Tangerang Selatan;
h. menyiapkan bahan usulan pelatihan
kompetensi tenaga penunjang;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan
instansi lain terkait pelayanan penunjang
medis RSU Kota Tangerang Selatan;
j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang
medis;
k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Seksi Penunjang medis;
l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi
Penunjang Medis; dan
m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
16. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2)
dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Kepala Seksi Penunjang Non Medis, memiliki
tugas:
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria pada
Seksi Penunjang Non Medis;
- 28 -
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan
program dan anggaran serta rencana
anggaran biaya Badan Layanan Umum
Daerah di lingkup Seksi Penunjang Non
Medis;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan pelaksanaan
tugas pegawai pada Seksi Penunjang Non
Medis;
d. menyusun, melaksanakan dan
mendistribusikan pengelolaan sarana dan
prasarana Seksi Penunjang Non Medis;
e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana
dan prasarana RSU Kota Tangerang Selatan;
f. menyusun, melaksanakan, mengelola dan
mendistribusikan fasilitas sarana dan
prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang
Selatan;
g. melaksanakan pengembangan pelayanan
penunjang non medis pada RSU Kota
Tangerang Selatan;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama
dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan
instansi lain terkait pelayanan penunjang
non medis RSU Kota Tangerang Selatan;
i. menyiapkan dokumen penetapan data jasa
pelayanan penunjang non medis secara
berkala;
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas
dan arsip di lingkup Seksi Penunjang Non
medis;
- 29 -
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi
Penunjang Non Medis; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas.
(2) Dihapus.
17. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15A
Uraian tugas Pemangku Jabatan ditetapkan dengan
Keputusan Direktur RSU Kota Tangerang Selatan.
18. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17
Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar unit kerja dalam lingkungan RSU Kota
Tangerang Selatan dengan Sekretariat Daerah dan
instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat)
Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, dan
Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A
Pemangku Jabatan bertanggung jawab:
a. mengawasi bawahan masing-masing dan
mengambil langkah yang diperlukan apabila
terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- 30 -
b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan
masing-masing serta memberikan bimbingan dan
petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 17B
(1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasannya serta menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap
waktu jika dibutuhkan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh
Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya
diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka
memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(3) Direktur RSU Kota Tangerang Selatan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi RSU kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
Pasal 17C
(1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas
dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan
Fungsional.
(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala
Subbagian dan Kepala Seksi.
(3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur RSU Kota Tangerang
Selatan.
- 31 -
Pasal 17D
Dalam hal kepala unit kerja di lingkungan RSU Kota
Tangerang Selatan berhalangan dalam pelaksanaan
tugas, Direktur RSU Kota Tangerang Selatan
mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat
setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk
melaksanakan tugas kepala unit kerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
22. Ketentuan Bab IX dan Pasal 20 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
BAB IX
ESELON
Pasal 20
(1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon
III.a atau jabatan administrator.
(2) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan
struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural
eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan
jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan
pengawas.
23. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi RSU Kota Tangerang Selatan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 32 -
24. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 19 September 2017
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
Ttd
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 19 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd
Ttd
MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 27
Recommended