View
231
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................ 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ……………...................................................... 6
1.3. MATERI KEGIATAN ............................................................................... 7
1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN .............................................................. 7
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. TAHAP PERSIAPAN ................................................................................ 9
2.2. TAHAP PELAKSANAAN ........................................................................ 10
2.2.1. Waktu & Tempat Pelaksanaan ....................................................... 10
2.2.2. Pelaksanaan Kegiatan ..................................................................... 10
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. KESIMPULAN ......................................................................................... 23
3.2. SARAN ...................................................................................................... 25
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 27
LAMPIRAN ....................................................................................................................... 28
PUSDATIN
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government
di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
29
Lampiran 2
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
30
Lampiran 3
Keputusan Kepala BALILATFO nomor 336 tahun 2017 tentang
Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
31
Lampiran 4
Sambutan Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo)
32
Lampiran 5
Laporan Penyelenggaraan 33
Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan 34
PUSDATIN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat memberi
peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesamaan pemahanan, keserempakan
tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola
Pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien
adalah hal mutlak yang menjadi tujuan utama Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
menyelenggarakan E-government Kementerian yang terdiri dari aplikasi informasi
berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola Pemerintah untuk
keperluan penyampaian informasi dari Pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis,
pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online yang dituangkan
seluruhnya pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi nomor 1 tahun 2016 tentang E-government.
Dalam sebuah perencanaan pembangunan institusi/lembaga/organisasi, data
merupakan salah satu elemen penting, perencanaan dapat berjalan dengan baik apabila
didukung dengan data yang valid. Oleh Karena itu penyusunan data baik di tingkat
pusat maupun pada tingkat daerah harus seakurat mungkin, khususnya database pada
tingkat desa/kelurahan, harus selalu dioptimalkan.
PUSDATIN
2
Urgensi penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 10 tahun 2016 didasarkan pada adanya perubahan
nomenklatur dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 10 tahun 2016
merupakan revisi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian yang
dapat dijadikan payung hukum dalam melakukan pengelolaan data dan informasi
ketransmigrasian.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa data merupakan sekumpulan fakta
berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan
keadaan yang sebenarnya. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, sementara pengelolaan data dan
informasi adalah proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data,
mengolah, dan menganalisis data menjadi informasi yang siap disajikan untuk
mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pedoman Pengelolaan Data dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seperti yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10
Tahun 2016 dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan data dan
informasi Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, sesuai dengan tugas dan fungsi,
tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja masing-masing unit kerja untuk mewujudkan
“Good Governance”.
PUSDATIN
3
Data dan Informasi yang akurat dan valid merupakan kewajiban yang harus
tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam proses perencanaan
pembangunan masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan
keadaan saat ini. Hal tersebut dapat menyebabkan proses perencannaan pembangunan
itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak up to date.
Misalnya, perbedaan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, perubahan
kawasan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi harus mempunyai basis data (data base) yang terpercaya,
valid dan senantiasa diperbaharui (up to date).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi pasal 9 mengamanatkan bahwa format isian data dan
informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi diatur dengan Keputusan Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, dan
pada tanggal 24 November 2017 telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017
tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi yang seyogyanya digunakan sebagai acuan dalam proses
pengumpulan data.
Akses informasi yang disajikan dalam bentuk pelayanan publik, misalnya,
akan lebih banyak disoroti oleh masyarakat dalam era digital. Tentu saja, dengan
memanfaatkan teknologi pula, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap pengelolaan
atas teknologi informasi, sehingga didapatkan informasi data yang akurat dan kredibel.
Penyajian data dengan mempergunakan perangkat komputer merupakan sebuah sistem
PUSDATIN
4
informasi yang akan mempermudah pengguna data dalam mengakses dan melakukan
analisis. Kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur perangkat komputer, dan
struktur organisasi, harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem
pengolahan dan penyajian informasi yang akan dilakukan.
Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi
merupakan salah satu kendala lain dalam proses perencanaan pembangunan. Perlunya
kesamaan pradigma seluruh unit teknis terkait dalam pengumpulan, pengolahan,
penganalisisan dan penyajian data tentang pentingnya data dan informasi dalam proses
pengambilan keputusan/kebijakan dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh,
baik di pusat maupun di daerah.
Masing-masing level pemerintahan tentunya telah memiliki data pembangunan
yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah untuk
jangka panjang, menengah dan pendek. Setiap kegiatan dan prioritas yang disusun
setiap tahun tentunya merupakan hasil pemikiran dan analisis terhadap serangkaian atau
sekumpulan data dan informasi terkait. Data dan Informasi tersebut umumnya
didapatkan secara langsung dari masing-masing Kabupaten/Kota.
Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan
kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga
pelaksanaan pembangunan baik yang berhubungan dengan teknis institusinya maupun
dengan pembangunan daerah bisa terukur dan diketahui target pencapaiannya. Dengan
ini, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat akan
tercapai dengan efektif dan efisien.
Untuk menjamin optimalisasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
PUSDATIN
5
maka seyogyanyalah dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan
informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-
Government.
PUSDATIN
6
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman tentang Pengelolaan Data
dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdiri dari Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah
untuk memberikan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan
informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-
Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
kepada seluruh unit teknis di seluruh lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman mengenai
pelaksanaan penyelenggaraan E-government di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pemahaman pedoman pengelolaan
data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dan formulir isian dan
petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang
nantinya digunakan oleh seluruh unit teknis dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data
dan informasi yang optimal, sehingga mempermudah dalam melakukan pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan dan penyajian data dan informasi serta mempermudah
proses mengakses data dan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
PUSDATIN
7
Tertinggal dan Transmigrasi, serta sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi,
integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dinas terkait dan
masyarakat.
1.3. MATERI KEGIATAN
Materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data
dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian
Dan Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 01 tahun 2016 tentang E-Government di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Kegiatan ini secara umum dilaksanakan agar terwujudnya pemahaman
mengenai landasan hukum tentang Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian Dan
Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunn
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang nantinya digunakan oleh seluruh unit teknis
dalam rangka melakukan pengelolaan data dan informasi. Langkah-langkah yang
PUSDATIN
8
diupayakan sebagai pendukung tercapainya kegiatan tersebut, maka perlu dilaksanakan
beberapa kegiatan secara khusus, antara lain:
1. Menerjemahkan Kerangka Acuan Kerja dengan Perumusan langkah-
langkah rencana kerja dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dalam
Kegiatan Sosialisai Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
2. Menyusun Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang
formulir isian dan petunjuk pengisian data dan informasi desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi.
3. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017
tentang Formulir Isian Dan Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016
tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan schedule yang telah disusun
bersama.
PUSDATIN
9
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian Dan
Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari:
2.1. Tahap Persiapan
1. Penyusunan Keputusan Kepala Balilatfo tentang Formulir Isian Dan
Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dan telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor
336 tahun 2017 tentang formulir isian dan petunjuk pengisian data dan
informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigras pada tanggal 24
November 2017.
2. Menyusun point-point yang terdapat pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun
2016 dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor 336 tahun 2017 tentang
Formulir Isian Dan Petunjuk Pengisian Data Dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa,
PUSDATIN
10
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun
2016 tentang E-Government sebagai bahan paparan.
3. Melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak/unit teknis di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
melalui pertemuan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2.2. Tahap Pelaksanaan
2.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat
selama 3 (tiga) hari, mulai hari Kamis - Sabtu tanggal 14 - 16 Desember
2017.
2.2.2. Pelaksanaan Kegiatan
Pembukaan dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, dan para pejabat
eselon 2,3,4 serta staf di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO)
dalam arahannya yang disampaikan pada pembukaan menyatakan bahwa
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan untuk melaksanakan
tugas kerja khususnya dalam pengelolaan data dan informasi sesuai dengan
fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-
indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja,
PUSDATIN
11
prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk
mewujudkan good governance.
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan untuk
melaksanakan tugas kerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja
instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif
dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada
unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good governance.
Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi, pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa format
isian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ayat 2 menjelaskan bahwa
ketentuan mengenai format isian sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi. Berkaitan dengan hal tersebut,
pada tanggal 24 November 2017 saya telah menandatangani Surat
Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan dan Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian
dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, yang dapat digunakan oleh unit kerja terkait dalam
melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
PUSDATIN
12
Data dan informasi berkaitan dengan teknologi dan kemajuan
teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang
pengaksesan data dan informasi yang cepat dan akurat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis
sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri
Desa, PDTT Nomor 01 tahun 2016 tentang E-Government bertujuan untuk
memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka
penyelenggaraan E-Government, menciptakan sinergi antar unit kerja,
mengoptimalkan penyelenggaraan E-Government dalam pelayanan publik,
dan mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam lingkungan
Kementerian, dan E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman.
Keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan layanan publik yang efektif
dan efisien.
E-Government yang diselenggarakan oleh unit kerja Eselon I di
koordinasikan oleh Balilatfo sebagai Government Chief Information
PUSDATIN
13
Officer (GCIO) Kementerian, yang berwenang menyetujui atau menolak
usulan anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dan unit
kerja yang berkaitan dengan e-government atau Teknologi Informasi dan
Komunikasi, dan mengintegrasikan seluruh sistem informasi di lingkungan
Kementerian.
Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat
memberi peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. e-government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman, keserempakan
tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik
yang efektif dan efisien.
Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
dengan memanfaatkan Teknologi Informasi maka disusunlah Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
01 Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam paparan Bapak
Jajang Abdullah selaku Sekretaris Balilatfo menyampaikan bahwa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government dapat
mengatur publikasi data. E-government adalah penyelenggara
pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi
PUSDATIN
14
informasi dan komunikasi untuk menigkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Semua unit wajib melaksanakan dan mengacu terhadap Peraturan
Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016
tentang E-Government. UKE 1 di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masing-masing harus
memberikan datanya kepada PUSDATIN karena Pengelolaan Data
Tunggal merupakan tugas dari PUSDATIN.
Di BALILATFO sudah ada 11 aplikasi berbasis sistem ekektronik
dan 5 e-office (e-surat, e-perdin, e-meeting, e-budgeting, dan e-monev)
untuk mendukung E-Government. Pengelolaan Informasi berdasarkan
Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01
Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi belum maksimal. E-Government diselenggarakan oleh unit
kerja eselon 1 dikoordinasikan oleh BALILATFO. BALILATFO sebagai
GCIO (Government Chief Information Officer) memiliki wewenang
menyetujui/menolak anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan
kerja dan unit kerja yang berkaitan dengan E-Government, serta
mengintegrasikan seluruh sistem informasi di lingkungan Kementerian.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang E-Government data dasar dari
masing-masing UKE 1 diserahkan terlebih dahulu ke PUSDATIN yang
selanjutnya akan diolah dan setelah diolah akan diverifikasi kembali
PUSDATIN
15
kepada masing-masing UKE 1 sebelum dipublish. Masing-masing UKE
harus mengirimkan 2 PIC yaitu 1 orang eselon IV sebagai penanggung
jawab bagi pengelolaan data dan informasi data yang diberikan serta 1
orang PIC operasional yang bertugas di ruang kendali dan akan
mengupload data dari UKE 1 masing-masing.
Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi merupakan suatu
hal yang saling mendukung dalam keberhasilan. Wali data dalam masing-
masing unit kerja 1 menjadi partner kerja dalam pengembangan sistem
yang diberikan tanggung jawab sebagai wali data. Pusat Data dan Infomasi
memfasilitasi instrumen yang dibutuhkan untuk sistem informasi UKE 1,
dan aplikasi yang sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal oleh
seluruh Ditjen teknis, harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan. Oleh
sebab itu perlunya penyusunan Instruksi Menteri tentang pelaksanaan E-
government di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, Kedepan sebaiknya dilakukan kordinasi
yang lebih intensif dengan UKE 1.
Aplikasi e-government harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen
desain aplikasi, struktur program, kode program, prosedur standar manual,
kebutuhan sumber daya informatika, hak login dan dokumentasi. Nama
domain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi adalah “kemendesa.go.id” atau yang ditetapkan pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penggunaan
nama sub domain dikoordinasikan oleh Pusdatin.
PUSDATIN
16
E-government adalah penyelenggaraan Pemerintah berbasis sistem
elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan E-government Kementerian
adalah aplikasi informasi berbasis internet dan perangkat digital lainnya
yang dikelola oleh Pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi
dari Pemerintah ke Masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan
lembaga-lembaga lainnya secara online. Data dan informasi internal
dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian, sedangkan data dan informasi eksternal dipergunakan untuk
masyarakat.
Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government wajib
disediakan oleh masing-masing unit Organisasi Kementerian sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Data dan informasi tersebut
dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan Pusdatin, dan disimpan
pada data centre Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
Kepala Pusat Data dan Informasi menyampaikan paparannya
mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data
dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah revisi dari
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian yang
dilatarbelakangi dengan adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian
PUSDATIN
17
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan untuk
melaksanakan tugas kerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja
instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif
dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada
unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good governance.
Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan
fungsi dalam pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan adanya pengelolaan data dan informasi, diharapkan dapat
membantu unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Desa PDTT untuk
lebih meningkatkan standard procedur dalam rangka mewudkan
pencapaian kinerja yang lebih baik. Data dan informasi yang aktual dan
akurat sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung program-
program yang dicanangkan pemerintah Pusat maupun Daerah, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 berguna bagi unit pusat
maupun daerah dalam pengumpulan dan pengolahan data yang akurat dan
PUSDATIN
18
sistematis guna tercapainya program-program yang dijalankan oleh
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Data dan Informasi yang dimaksud tersebut
antara lain mengenai potensi, penyiapan, perencanaan dan pembangunan
serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa PDTT.
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian
dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dipaparkan oleh Ibu Elly Sarikit selaku Kepala Bidang
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pusat Data dan
Informasi. Dalam paparannya menjelaskan bahwa Pengelolan data
merupakan suatu proses yang berkelanjutan melalui pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan dan penyajian/ pelaporan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Jenis data pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 terdapat 9 jenis data,
antara lain Data dan Informasi (Datin) Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Datin Pembangunan Kawasan Perdesaan, Datin Daerah
Tertentu, Datin Daerah Tertinggal, Datin Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Datin Pengembangan Kawasan
Transmigrasi, Datin Sekretariat Jenderal, Datin Inspektorat Jenderal, dan
Datin Balilatfo.
PUSDATIN
19
Hasil penyusunan Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membedakan jenis
data berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja, Bisnis Proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015
tentang Bisnis Proses Level 0, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Berdasarkan UKE I yang ada di Kementerian Desa PDTT terdapat 9
jenis data memiliki formulir isian yang harus dilengkapi dengan
mekanisme tata cara pengisian. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 9 Ayat
1 dan Ayat 2 disusunlah Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihanm, dan Informasi nomor 336
tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Setiap unit kerja
eselon 1 memliki kasubbag datin yang akan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan datin. Sub bagian Datin masing-masing Direktorat Jenderal
akan menjadi wali data, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan
Informasi wali data terdapat pada subbagian Tata Usaha.
Berdasarkan hasil tanya jawab dan diskusi disimpulkan bahwa Pusat
Data dan Informasi merupakan unit kerja yang menfasilitasi penyusunan
pedoman pengelolaan data dan informasi di Lingkungan Kementerian
PUSDATIN
20
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya dijadikan acuan
dalam pengelolaan data dan informasi. Setiap unit kerja, baik di Pusat
maupun Daerah seyogyanya memahami peran dan fungsinya masing-
masing.
Keberhasilan tujuan pengelolaan data dan informasi sangat
tergantung pada kerjasama antara seluruh unit teknis yang
diimplementasikan melalui penunjukkan wali data yang dapat berperan
aktif secara berkelanjutan dalam pengelolaan data dan informasi. Kegiatan
sosialisasi ini perlu dilakukan secara terus menerus agar setiap unit kerja
yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi dapat memahami
peran, fungsi dan tugasnya masing-masing. Pengelolaan Data Dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
Penanggungjawab Pengelolahan Data dan Informasi di dilakukan
oleh pusat dan daerah. Untuk tingkat Pusat adalah Kepala Balilatfo, Unit
Teknis Eselon 1 melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang terkait
pelaksanaan kegiatan teknis secara detail di bidang masing-masing,
Penanggungjawab Pengelola Datin masing-masing unit Eselon I dilakukan
oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan,
Sekretariat Direktorat Jenderal (perlu kesepakatan untuk merancang SK
Menteri yang berkaitan dengan PIC, Pada Raker pada tanggal 28 - 30
November 2017 disepakati bah PIC yang terikat di UKE 1 adalah Pegawai
PUSDATIN
21
Negeri Sipil. Disepakati bahwa untuk PIC yang melaksanakan penginputan
datin yang bertanggung jawab terhdap akurasi dan validasi data serta
kemananan data Komitmen pada Raker disepakati bahwa ada 2 PIC. PIC
pertama akan bertempat dan bertugas sendiri di satker masing-masing
yang bertanggung jawab pada akurasi data dan kemanan data yang
bertanggung jawab yaitu Kasubbag Datin dan PIC kedua untuk di Ruang
Kendali disepakati diperbolehkan Non PNS, tetapi berkewajiban berkantor
di Ruang Kendali Kalibata, uraian kerja merupakan operator perwakilan
dari masing-masing UKE 1.
Pusat data dan informasi adalah Bank data yang bertugas melakukan
pengumpulan data dasar, sedangkan data teknis dikumpulkan oleh unit
teknis yang bersangkutan. Sejauh ini selain data dasar Pusat Data dan
Informasi telah melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan
bidang desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan
transmigrasi yang dapat diakses melalui website Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu kemendesa.go.id.
Pusat data dan informasi telah membangun aplikasi yang dapat
digunakan oleh unit kerja dalam melakukan pengelolaan data dan
informasi, yang terdiri dari aplikasi E-Perdin, E-Meeting, E-Monev, E-
Budgeting, Sistem Informasi Persuratan, Sistem Informasi Pembangunan
Desa, Sistem Informasi Monitoring Desa, Kemendesa Webmail, Sistem
Informasi Kepegawaian, E-Budgeting, Pemberdayaan Desa, Portal Desa
Online, JDIH, Potensi Desa, LPSE, Bumdes, Layanan Desa, STKD,
Jelajah Desa, Kawasan Transmigrasi dan SIDTT.
PUSDATIN
22
Peran aktif peserta yang mewakili unitnya masing-masing terhadap
pembahasan mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government di Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan antusiasme
serta keseriusan para peserta menjadikan diskusi dan pembahasan berjalan
dengan baik.
PUSDATIN
23
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. KESIMPULAN
Selama pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data
dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 01 tahun 2016 tentang e-
government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:
1. Pentingnya landasan hukum tentang proses pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai tolak ukur pencapaian
program dan kinerja serta menjadi bahan perencanaan, monitoring dan
evaluasi bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ini merupakan acuan
untuk melaksanakan tugas kerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian
PUSDATIN
24
kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis,
administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem
kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good
governance. Sedangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang e-government
adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan atau
pedoman dalam rangka penyelenggaraan E-Government, menciptakan sinergi
antar unit kerja, mengoptimalkan penyelenggaraan E-Government dalam
pelayanan publik, dan mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi seyogyakan mampu berperan aktif dan
memahami tugas dan fungsinya, khususnya dalam proses pengelolaan data
dan informasi serta sistem informasi pembangunan dan pengembangan,
Keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan layanan publik yang efektif dan
efisien.
4. Perlunya peningkatan, ketersediaan data, keakuratan data dan penyediaan
data secara online sehingga keperluan data baik pada internal maupun
PUSDATIN
25
eksternal yang dapat disampaikan hanya berupa link atau alamat website
yang dapat diakses.
5. Perlu kesepakatan untuk merancang SK Menteri yang berkaitan dengan PIC.
3.2. SARAN
1. Melakukan sosialisasi baik Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
maupun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang
Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 01 tahun 2016 tentang e-
government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi secara periodik dan berkelanjutan, baik ditingkat Pusat maupun
Daerah.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan UKE 1
dalam upaya memahami Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
agar proses pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan secara maksimal.
PUSDATIN
26
3. Peran aktif dari seluruh Kasubbag Datin dan PIC yang bertugas dalam
pengumpulan dan pengelolaan data di masing-masing UKE 1.
4. Peningkatan dan sosialisasi penggunaan sumberdaya elektronik dalam
pengumpulan data dan informasi melalu website kemendesa.go.id
5. Menyusun SK Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang penunjukkan PIC masing-masing UKE 1 di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Penyusunan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Trasnmigrasi tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7. Penyusunan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Trasnmigrasi tentang Pelaksanaan E-government di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
PUSDATIN
27
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01
Tahun 2016 tentang E-Government di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016, Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, 2017,
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi nomor 336 tahun 2017 tentang Formulir Isian dan
Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi.
Anwar Sanusi, Ph.D, 2016, Sambutan dan Arahan Plt.Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi
PUSDATIN
29
LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
PUSDATIN
- 1 -
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi, informasi dan
komunikasi yang sangat pesat memberi peluang
pengaksesan informasi yang cepat dan akurat
dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa e-government di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman,
keserempakan tindak dan keterpaduan langkah
dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dalam
meningkatkan layanan publik yang efektif dan
efisien;
Ranc. 070116 0948
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PUSDATIN
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang E-government di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Nomor 5598);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
PUSDATIN
- 3 -
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita
Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
209);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. E-government adalah penyelenggaraan
pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan eifisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
2. E-government Kementerian adalah aplikasi
informasi yang berbasis internet dan perangkat
digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah
untuk keperluan penyampaian informasi dari
pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai,
PUSDATIN
- 4 -
badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya
secara online.
3. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat
dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.
4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang
terdiri dari lembaga, sumber daya manusia,
perangkat keras, perangkat lunak, sustitansi data
dan informasi yang terkait satu sama lain dalam
satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan
informasi.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
6. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol,
gambar, tanda-tanda, tulisan yang
mempresentasikan keadaan yang sebenanrnya.
7. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan
untuk menempatkan sistem komputer dan
komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem
telekomunikasi dan sistem repositori.
8. Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Ketransmigrasian adalah gabungan,
rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka
yang diolah, naskah dan dokumen yang
mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu
mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Ketransmigrasian.
9. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti
keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi,
pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas
PUSDATIN
- 5 -
pendukung lainnya, untuk mendukung
penyelenggaraan e-government.
10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang
di gunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan
mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-
government.
11. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang
dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan publik.
12. Aplikasi Khusus adalah aplikasi e-government
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit
kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang
menjadi acuan penyelenggaraan e-government.
14. Portal Web adalah kumpulan halaman web yang
berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
15. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem
atau dua komponen atau lebih untuk bertukar
infomasi dan untuk menggunakan informasi yang
telah dipertukarkan.
16. Nama domain adalah alamat internet
penyelenggara negara, orang, badan usaha
dan/atau masyarakat yang dapat digunakan
dalam berkomunikasi melalui internet yang
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat
unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam
internet.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi
dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau
dalam jaringan.
18. Badan Usaha adalah perusahaan perorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas
siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam
PUSDATIN
- 6 -
sistem informasi menjadi suatu informasi turunan
atau agregat secara terintegrasi.
20. Pola terpusat adalah pengintegrasian sistem
informasi yang dilaksanakan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi dengan unit kerja eselon
I untuk mendapatkan dan memberikan data
agregat (data yang telah diolah dari data individu
yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan
internal dan eksternal.
21. Pola tersebar adalah sistem informasi yang
dilaksanakan oleh unit kerja eselon I untuk
kepentingan unit kerja eselon I yang bersangkutan
dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi
lain melalui pola terpusat yang di bangun oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi.
22. Data agregat adalah data yang telah diolah dari
data individu yang dimiliki oleh unit kerja.
23. Government Chief Information Officer selanjutnya
disingkat dengan GCIO adalah Jabatan umum
yang diberikan kepada orang di suatu instansi
penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung
jawab untuk teknologi informasi dan sistem
komputer yang mendukung tujuan e-government.
24. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi yang selanjutnya
disebut Balilatfo adalah unit kerja di Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi yang mempunyai tugas dan fungi di
bidang perumusan, pengelolaan dan
pengembangan sistem informasi desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi.
25. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya
disebut Pusdatin adalah unit kerja di kementerian
PUSDATIN
- 7 -
yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan
penyediaan data, infrastruktur bidang desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
serta penyelenggaraan sistem informasi dan
sumber daya informatika dalam rangka
mendukung manajemen Kementerian.
26. Kementerian adalah Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan
desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat desa, percepatan pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi
pembangunan dan pengembangan sistem informasi
desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi, yang terdiri dari:
a. sumber daya manusia;
b. data dan informasi;
c. ifrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
d. aplikasi;
e. nama domain Kementerian;
f. portal web Kementerian; dan
g. surat elektronik (e-mail) Kementerian.
PUSDATIN
- 8 -
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur
penyelenggaraan e-government di kementerian.
Pasal 4
Peraturan menteri ini bertujuan untuk:
a. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman
dalam rangka penyelenggaraan e-government dalam
lingkungan Kementerian;
b. menciptakan sinergi antar unit kerja dalam
lingkungan Kementerian;
c. mengoptimalkan penyelenggaraan e-government
dalam pelayanan publik dalam lingkungan
Kementerian; dan
d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih dengan memanfaatkan
teknologi informasi.
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 5
(1) Sumber daya manusia yang dapat
menyelenggarakan e-government harus sesuai
dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PUSDATIN
- 9 -
BAB IV
DATA DAN INFORMASI
Pasal 6
Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-
government berupa:
a. data dan informasi internal; dan
b. data dan informasi eksternal.
Pasal 7
(1) Data dan informasi internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dipergunakan
untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian.
(2) Data dan informasi eksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipergunakan
untuk pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 8
(1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-
government wajib disediakan oleh masing-masing
unit organisasi Kementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola dan dikumpulkan oleh unit
organisasi dan Pusdatin.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) harus disimpan pada data center
Kementerian
PUSDATIN
- 10 -
Pasal 9
Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur
data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan,
kerahasiaan, dan keamanan informasi.
BAB V
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Pasal 10
Infrastruktur yang diperlukan dalam e-government
harus sesuai dengan standar manual peralatan,
interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi
yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 11
(1) Kementerian menyediakan fasilitas berupa pusat
jaringan informasi untuk pengelolaan e-
government.
(2) Pusat jaringan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Standar fasilitas pusat jaringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peruntukan dan luas ruangan;
b. kondisi ruangan seperti suhu, kelembaban,
kebisingan;
c. keamanan fisik dan logik;
d. pemeliharan; dan
e. back up dan restore.
PUSDATIN
- 11 -
BAB VI
APLIKASI
Pasal 12
(1) Aplikasi e-government terdiri atas aplikasi umum
dan aplikasi khusus.
(2) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
a. desain aplikasi;
b. struktur program;
c. kode program;
d. prosedur standar manual;
e. kebutuhan sumber daya informatika;
f. Hak log-in; dan
g. Dokumentasi.
Pasal 13
(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi standar interoperabilitas, standar
keamanan sistem informasi, dan mudah
digunakan.
Pasal 14
Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (source
code) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik
negara.
PUSDATIN
- 12 -
BAB VII
NAMA DOMAIN KEMENTERIAN
Pasal 15
(1) Nama domain resmi kementerian adalah
kemendesa.go.id atau yang di tetapkan
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penggunaan nama sub domain dikoordinasikan
oleh Pusdatin.
BAB VIII
PORTAL WEB KEMENTERIAN
Pasal 16
(1) Nama domain portal web resmi kementerian
adalah www.kemendesa.go.id.
(2) Portal web resmi kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusdatin.
Pasal 17
(1) Nama domain situs web unit organisasi di
kementerian yang menggunakan nama domain
portal web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) diletakkan di depan nama domain
kementerian menjadi nama sub domain.
(2) Situs web unit organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola oleh unit organisasi masing-
masing.
PUSDATIN
- 13 -
BAB IX
SURAT ELEKTRONIK
Pasal 18
(1) Alamat surat elektronik resmi kementerian
menggunakan nama domain
mail.kemendesa.go.id.
(2) Akun surat elektronik resmi kementerian
menggunakan alamat @kemendesa.go.id.
(3) Surat elektronik kementerian diperuntukkan bagi
Aparatur Sipil Negara kementerian dengan
mengajukan permohonan secara resmi kepada
Pusdatin.
(4) Surat elektronik kementerian dikelola oleh
Pusdatin.
Pasal 19
(1) Portal web resmi kementerian dikelola oleh Balilatfo.
(2) Portal web kementerian, antara lain meliputi:
a. data dan informasi;
b. peraturan perundang-undangan;
c. berita;
d. struktur organisasi Kementerian;
e. forum diskusi publik;
f. layanan online;
g. internet;
h. intranet; dan
i. surat elektronik.
Pasal 20
(1) Portal web kementerian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh:
PUSDATIN
- 14 -
a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
untuk berita Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Ketransmigrasian.
b. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
untuk informasi peraturan perundang-
undangan, konsultasi hukum dan FAQ.
(2) Dalam melaksanakan pengelolaan portal web
kementerian, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja
Sama dan Biro Hukum, Organisasi, dan Tata
Laksana bekerja sama dengan Balilatfo.
(3) Penyajian data dan informasi pada portal web
kementerian disajikan dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Internasional.
BAB X
TATA KELOLA
Pasal 21
(1) E-government di Kementerian menggunakan pola
terpusat dan pola tersebar.
(2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam memenuhi kebutuhan kerja sama sistem
informasi antar lembaga/instansi terkait
dilaksanakan oleh Balilatfo.
(3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai
tugas, fungsi dan kewenangannya.
Pasal 22
(1) E-government yang diselenggarakan oleh unit kerja
Eselon I dikoordinasikan oleh Balilatfo.
(2) Dalam penyelenggaraan e-government sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Balilatfo mempunyai tugas:
a. sebagai Government Chief Information Officer
(GCIO) kementerian;
PUSDATIN
- 15 -
b. menetapkan master plan, standar sistem
informasi desa, pembangunan daerah tertinggal,
dan ketransmigrasian;
c. memfalitasi pusat dan daerah dalam
pembangunan dan pengembangan sistem
informasi desa, pembangunan daerah tertinggal
dan ketransmigrasian;
d. menyediakan data dan informasi untuk
keperluan internal dan eksternal sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
e. membangun, mengembangkan dan memelihara
aplikasi umum berdasarkan masukan proses
kerja;
f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi
unit eselon I di Kementerian;
g. membangun, mengembangkan dan memelihara
aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit
eselon I;
h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain
pemerintah untuk situs web resmi unit eselon I;
i. menyediakan menu unit eselon I pada situs web
Kementerian sebagai sarana pendukung
penyelenggaraan e-government; dan
j. melakukan evaluasi sistem informasi secara
berkala.
Pasal 23
(1) Kepala Balilatfo diberikan tugas dan kewenangan
sebagai GCIO.
(2) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. menyetujui atau menolak usulan anggaran dan
kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja dan
unit kerja yang berkaitan dengan e-government
atau Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
PUSDATIN
- 16 -
b. mengintegrasikan seluruh sistem informasi di
lingkungan Kementerian.
(3) Satuan kerja wajib memberikan wewenang kepada
GCIO dan perangkat kerja serta personilnya untuk
mengelola seluruh sistem informasi yang ada pada
satuan kerja untuk kepentingan integrasi e-
government di Kementerian.
Pasal 24
(1) Penyelenggara e-government unit Eselon I di
Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, Biro
Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal dan
Sekretariat Inspektorat Jenderal.
(2) Sesuai kewenangannya penyelenggara e-
government sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:
a. melaporkan dan mengkoordinasikan
penyelenggara e-government;
b. menyusun rencana e-government unit kerja
sesuai master plan sistem informasi desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan
ketransmigrasian;
c. menyediakan sumber daya manusia yang
kompeten;
d. menyediakan dan memutakhirkan data dan
informasi;
e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain;
f. menyediakan aplikasi khusus; dan
g. mengelola situs web.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara e-
government unit eselon I sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) berkoordinasi dengan Balilatfo.
PUSDATIN
- 17 -
Pasal 25
Penyelenggara e-government sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan instansi
Pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha dan
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 26
Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB XII
EVALUASI
Pasal 27
(1) Evaluasi e-government di Kementerian
dilakukansecara periodik setiap 6 (enam) bulan
sekali oleh Kepala Balilatfo.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. sumber daya manusia;
b. data dan informasi;
c. infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi;
d. aplikasi;
e. portal web unit eselon I; dan
f. portal web kementerian.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Menteri.
PUSDATIN
- 18 -
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 93
Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana
Eko Bambang Riadi
PUSDATIN
30
LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
PUSDATIN
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi
yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu pengelolaan
data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PUSDATIN
- 2 -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
PUSDATIN
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5658);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015
tentang Bisnis Proses Level 0 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pengelolaan .Perbatasan Negara
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 589);
PUSDATIN
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan data dan informasi adalah proses
mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan
menganalisis data menjadi informasi yang siap
disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan
manajemen dan pelayanan publik.
2. Data adalah sekumpulan fakta berupa angka,
karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan
yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.
4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang
terdiri dari lembaga, sumber daya manusia,
perangkat keras, perangkat lunak, substansi data
dan informasi yang terkait satu sama lain dalam
satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan
informasi.
PUSDATIN
- 5 -
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai.
9. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai
Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa
Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan
karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak
berkemampuan mengelola potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa
Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi
belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,
PUSDATIN
- 6 -
kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
11. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa
Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan
menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra
Sembada adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta
kemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa
Sembada adalah Desa Maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa
untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan
ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah
pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa
melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan
oleh Bupati/Walikota.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
PUSDATIN
- 7 -
Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang
selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah
badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja
sama antar-Desa.
18. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya
disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan
tindakan secara terencana untuk meningkatkan
kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional.
19. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang
wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang
dibandingkan dengan daerah lain dalam skala
nasional.
20. Daerah Tertentu adalah adalah daerah yang
memiliki karakteristik tertentu seperti daerah
rawan pangan, rawan bencana, perbatasan,
terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengembangan Daerah Tertentu adalah upaya-
upaya meningkatkan mengembangkan daerah
tertentu agar keluar dari karakteristik daerah
tertentu.
22. Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu
daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau
keamanan pangan sebagian masyarakat dan
rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi
standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan
kesehatan.
23. Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara
yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal
PUSDATIN
- 8 -
Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan
Perbatasan berada di kecamatan.
24. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang
mempunyai karakteristik geologis, biologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah
untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai
kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi
sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya
suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun
perbedaan pandangan.
26. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal
kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu
kilomenter persegi) yang memiliki titik-titik dasar
koordinat geografis yang menghubungkan garis
pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional.
27. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
28. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara
sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan
menetap di kawasan transmigrasi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
29. Transmigran adalah warga negara Republik
Indonesia yang berpindah secara sukarela ke
kawasan transmigrasi.
30. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang
selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial
yang ditetapkan sebagai pengembangan
permukiman transmigrasi yang terdiri atas
beberapa satuan kawasan pengembangan yang
salah satu diantaranya direncanakan untuk
mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru
PUSDATIN
- 9 -
sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.
31. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya
disingkat LPT adalah lokasi potensial yang
ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi
untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah
yang sudah ada atau yang sedang berkembang
sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.
32. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya
disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri
atas beberapa satuan permukiman yang salah satu
di antaranya merupakan permukiman yang
disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan
perkotaan baru.
33. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya
disingkat KPB adalah bagian dari kawasan
transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat
pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat
pelayanan kawasan transmigrasi.
34. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan
permukiman atau bagian dari satuan permukiman
yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan
tempat usaha transmigran.
35. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP
adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan
permukiman atau beberapa permukiman sebagai
satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga
ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
36. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut
SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu
kesatuan permukiman atau beberapa permukiman
sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-
500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga
yang merupakan hasil pembangunan baru.
37. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya
disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa
PUSDATIN
- 10 -
permukiman penduduk setempat yang dipugar
menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru
dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai
dengan lima ratus) keluarga.
38. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang
selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah
permukiman penduduk setempat dalam deliniasi
Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai
SP.
39. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami
keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja
dan usaha.
40. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis
transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah dengan
mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra
usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi
berkembang untuk maju.
41. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis
transmigrasi yang merupakan prakarsa
transmigran yang bersangkutan atas arahan,
layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau
pemerintah daerah bagi penduduk yang telah
memiliki kemampuan.
42. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lain di KPB.
43. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya
yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan
tempat usaha masyarakat dalam satu sistem
pengembangan berupa wilayah pengembangan
transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
44. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya
disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan
PUSDATIN
- 11 -
transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan rencana perwujudan kawasan
transmigrasi.
45. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang
selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan
transmigrasi.
46. UPTP Balai Besar/Balai Latihan Masyarakat adalah
unit teknis penunjang yang bertanggung jawab
kepada Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dan mempunyai tugas
pelaksanaan pelatihan masyarakat dan salah satu
fungsinya sebagai pengumpul data dasar desa,
daerah tertinggal dan transmigrasi.
47. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi,
kabupaten, atau kota.
48. Kementerian adalah Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
49. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
50. Beberapa pengertian diambil dari output yang
datanya akan diambil dari Bisnis Proses.
51. Survey adalah metode pengumpulan data dan
informasi.
Pasal 2
Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi dipergunakan sebagai pedoman bagi
aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam
PUSDATIN
- 12 -
pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
BAB II
DATA DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Pasal 3
(1) Data dan informasi desa terdiri atas data dan
informasi mengenai:
a. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa; dan
b. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa;
b. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal
Sosial Dasar Desa;
d. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal
Prasarana dan Sarana Desa;
e. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa; dan
f. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa).
(3) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan;
b. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar
Kawasan Perdesaan;
c. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama);
PUSDATIN
- 13 -
d. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa
yang Kompeten di Kawasan Perdesaan; dan
e. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan
Perdesaan.
Pasal 4
(1) Data dan Informasi Daerah Tertinggal terdiri atas
data dan informasi mengenai:
a. Pengembangan Daerah Tertentu; dan
b. Pembangunan Daerah Tertinggal.
(2) Data dan informasi Daerah Tertinggal sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah
Perbatasan;
b. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil
dan Terluar;
c. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana;
d. Data dan Informasi-Daerah Rawan Pangan;
e. Data dan Informasi-Daerah Pasca Konflik;
f. Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan
Utama Penanganan Daerah Tertentu;
g. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan
Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu;
h. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I
Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di
Daerah Tertentu;
i. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana;
j. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan;
k. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik;
l. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang
Berdaya Saing; dan
m. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang
Berdaya Saing.
(3) Data dan Informasi Daerah Tertinggal sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal;
PUSDATIN
- 14 -
b. Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah
Tertinggal;
c. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi
Kabupaten Daerah Tertinggal;
d. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan
Daerah yang dialokasikan untuk Pembangunan
Daerah Tertinggal;
e. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I
Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang Dialokasikan
untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
f. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang
Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah
Tertinggal.
Pasal 5
(1) Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas data dan
informasi mengenai:
a. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi; dan
b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
(2) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Data dan Informasi-Kawasan Transmigrasi yang
Ditetapkan;
b. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-Daerah
Pelaksanaan Transmigrasi;
c. Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan
Perkotaan Baru;
d. Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan
Kawasan Pengembangan;
e. Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan
Permukiman;
f. Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail
Prasarana dan Sarana;
g. Data dan Informasi-Rencana Pengembangan
Masyarakat;
PUSDATIN
- 15 -
h. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan;
i. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil
Konsolidasi;
j. Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni,
Layak Usaha, dan Layak Berkembang; dan
k. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang
Tertata.
(3) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap
Penyesuaian;
b. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap
Pemantapan;
c. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap
Kemandirian;
d. Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan
Pengembangan/Desa Utama;
e. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru;
f. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik;
g. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai;
h. Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan
Usaha; dan
i. Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas
Sektor Terkait.
Pasal 6
Data dan Informasi Sekretariat Jenderal terdiri atas data
dan informasi mengenai:
a. Data dan Informasi-Rencana, Program, dan
Anggaran;
b. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang
Milik Negara (BMN);
c. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
d. Data dan Informasi-Kepegawaian;
e. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan;
f. Data dan Informasi-Kelembagaan;
PUSDATIN
- 16 -
g. Data dan Informasi-Aparatur Sipil Negara yang
Profesional; dan
h. Data dan Informasi-Pelayanan Publik.
Pasal 7
Data dan Informasi Inspektorat Jenderal terdiri atas data
dan informasi mengenai:
a. Data dan Informasi-Objek Pengawasan;
b. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan;
c. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan;
d. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan;
e. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan; dan
f. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pasal 8
Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas data
dan informasi mengenai:
a. Data dan Informasi-yang Tersajikan;
b. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis
Pengetahuan;
c. Data dan Informasi-Desa;
d. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan
Perdesaan;
e. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa
yang Kompeten; dan
f. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional.
Pasal 9
(1) Format isian Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Ketentuan mengenai format isian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
PUSDATIN
- 17 -
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi.
BAB III
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Pasal 10
Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, meliputi:
a) Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan
penyajian serta pelaporan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
b) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pasal 11
(1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan
data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi berupa perangkat lunak dan perangkat
keras.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1)
tersebut di atas dapat dilakukan dengan
menggunakan instrumen survey.
(3) Penyajian data dan informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual
dan/atau menggunakan teknologi
informasi/memanfaatkan jaringan informasi yang
tersedia yang disediakan oleh Kementerian, Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota.
PUSDATIN
- 18 -
Pasal 12
(1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan
8 dilakukan oleh Pusat dan Daerah.
(2) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk
tingkat Pusat adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi (BALILATFO) yang dalam pelaksanaan
sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan
Informasi.
(3) Unit Teknis dalam hal ini Eselon 1 di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi melaksanakan pengelolaan data
dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan
teknis secara detail di bidang masing-masing.
(4) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi
pada masing-masing unit eselon 1 di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian
Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat
Direktorat Jenderal.
(5) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi
pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan dan Informasi di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha pada masing-masing Biro, Inspektur, dan
Pusat serta masing-masing Subbag Evaluasi dan
Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan
Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat
Balilatfo.
(6) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk
tingkat daerah, dilaksanakan oleh;
PUSDATIN
- 19 -
a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau
transmigrasi di tingkat Provinsi;
b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau
transmigrasi di tingkat Kabupaten/Kota;
c. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat, Kepala Balai Besar Latihan
Masyarakat dan Kepala Balai Latihan Masyarakat
yang berada di bawah struktur organisasi Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO).
BAB IV
PROSEDUR PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
Pasal 13
(1) Prosedur pengelolaan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan
dengan ketentuan sistem pengelolaan data dan
informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dilaksanakan secara berjenjang
sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-
masing SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi,
dan Pemerintah Pusat;
(2) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara
berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD di
tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani
bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat
meliputi:
a. pengelolaan data dan informasi dalam lingkup
kewenangannya;
PUSDATIN
- 20 -
b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana; dan
c. operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem
informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
(3) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan
pola terpusat dan tersebar. Pola terpusat
dilaksanakan oleh Balilatfo dalam memenuhi
kebutuhan kerja sama sistem informasi antar
lembaga/instansi terkait. Pola tersebar
dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangannya.
BAB V
PROSEDUR DAN MEKANISME
PELAPORAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 14
(1) Prosedur pelaporan data dan informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara
periodik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di
tingkat Kabupaten/Kota, disampaikan kepada
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala
SKPD Provinsi;
b. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di
tingkat Provinsi dan data dan informasi yang
diterima dari SKPD Kabupaten/Kota, disampaikan
kepada Gubernur dengan tembusan Menteri
melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dan
tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat
Data dan Informasi;
c. Data dan Informasi yang disusun oleh Unit Teknis
Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, melalui Sub Bagian Data dan
PUSDATIN
- 21 -
Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat
Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri
dengan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui
Pusat Data dan Informasi; dan
d. Penyampaian data dan informasi dilaksanakan
setiap 1 (satu) tahun, paling lambat bulan Januari
tahun berikutnya.
BAB VI
PENDANAAN PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
Pasal 15
(1) Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggungjawab
terhadap pendanaan pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola
oleh Kementerian bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola
oleh Daerah dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16
(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan
pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan
data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan
PUSDATIN
- 22 -
transmigrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk:
a. meningkatkan mutu pengelolaan data dan
informasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi; dan
b. mengembangkan pengelolaan data dan informasi
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. advokasi dan sosialisasi;
b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
c. pemantauan dan evaluasi.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka
ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan
Informasi Ketransmigrasian, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
PUSDATIN
- 23 -
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana
Eko Bambang Riadi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 875
PUSDATIN
- 24 -
FORMAT ISIAN
I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa
A. Data dan Informasi-Status
Perkembangan Desa
: Data dan Informasi-PPMD 01
B. Data dan Informasi-Perencanaan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
: Data dan Informasi-PPMD 02
C. Data dan Informasi-Standar Pelayanan
Minimal Sosial Dasar Desa
: Data dan Informasi-PPMD 03
D. Data dan Informasi-Standar Pelayanan
Minimal Prasarana dan Sarana Desa
: Data dan Informasi-PPMD 04
E. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
: Data dan Informasi-PPMD 05
F. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)
: Data dan Informasi-PPMD 06
II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
A. Data dan Informasi-Perencanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 01
B. Data dan Informasi-Prasarana dan
Sarana Dasar Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 02
C. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik
Desa Bersama (BUM Desa Bersama)
: Data dan Informasi-PKP 03
D. Data dan Informasi-Sumber Daya
Masyarakat Desa yang Kompeten di
Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 04
E. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan
Kawasan Perdesaan
: Data dan Informasi-PKP 05
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PUSDATIN
- 25 -
III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu
A. Data dan Informasi-Profil dan Program
Daerah Perbatasan
: Data dan Informasi-PDTu 01
B. Data dan Informasi-Profil dan Program
Pulau Kecil dan Terluar
: Data dan Informasi-PDTu 02
C. Data dan Informasi-Daerah Rawan
Bencana
: Data dan Informasi-PDTu 03
D. Data dan Informasi- Daerah Rawan
Pangan
: Data dan Informasi-PDTu 04
E. Data dan Informasi-Daerah Rawan
Konflik
: Data dan Informasi-PDTu 05
F Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan
Kegiatan Utama Penanganan Daerah
Tertentu
: Data dan Informasi-PDTu 06
G. Data dan Informasi-Program Lintas
Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di
Daerah Tertentu
: Data dan Informasi-PDTu 07
H. Data dan Informasi-Program Unit Kerja
Eselon I Lingkup Kementerian Desa
PDTT yang Dialokasikan di Daerah
Tertentu
: Data dan Informasi-PDTu 08
I. Data dan Informasi-Daerah Tangguh
Bencana
: Data dan Informasi-PDTu 09
J. Data dan Informasi-Daerah Tangguh
Pangan
: Data dan Informasi-PDTu 10
K. Data dan Informasi-Daerah Tangguh
Konflik
: Data dan Informasi-PDTu 11
L. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan
yang Berdaya Saing
: Data dan Informasi-PDTu 12
M. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan
Terluar yang Berdaya Saing
: Data dan Informasi-PDTu 13
IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal
A. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah
Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 01
B. Data dan Informasi-Profil Kabupaten
Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 02
C. Data dan Informasi-Rancangan Program
Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 03
D. Data dan Informasi-Program Lintas
Sektor dan Daerah yang Dialokasikan
Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 04
E. Data dan Informasi-Program Unit Kerja
Eselon I Lingkup Kementerian Desa
PDTT yang Dialokasikan Untuk
Pembangunan Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 05
PUSDATIN
- 26 -
F. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah
Maju yang Sebelumnya Merupakan
Kabupaten Daerah Tertinggal
: Data dan Informasi-PDT 06
V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Tranmigrasi
A. Data dan Informasi- Kawasan
Transmigrasi yang Ditetapkan
: Data dan Informasi-PKP2Trans 01
B. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-
Daerah Pelaksanaan Transmigrasi
: Data dan Informasi-PKP2Trans 02
C. Data dan Informasi-Rencana Detail
Kawasan Perkotaan Baru
: Data dan Informasi-PKP2Trans 03
D. Data dan Informasi-Rencana Rinci
Satuan Kawasan Pengembangan
: Data dan Informasi-PKP2Trans 04
E. Data dan Informasi-Rencana Teknis
Satuan Permukiman
: Data dan Informasi-PKP2Trans 05
F. Data dan Informasi-Rencana Teknis
Detail Prasarana dan Sarana
: Data dan Informasi-PKP2Trans 06
G. Data dan Informasi-Rencana
Pengembangan Masyarakat
: Data dan Informasi-PKP2Trans 07
H. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan
Lahan
: Data dan Informasi-PKP2Trans 08
I. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil : Data dan Informasi-PKP2Trans 09
J. Data dan Informasi-Permukiman Layak
Huni, Layak Usaha, dan Layak
Berkembang
: Data dan Informasi-PKP2Trans 10
K. Data dan Informasi-Persebaran
Penduduk yang Tertata
: Data dan Informasi-PKP2Trans 11
VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
A. Data dan Informasi-Satuan Permukiman
Tahap Penyesuaian
: Data dan Informasi-PKTrans 01
B. Data dan Informasi-Satuan Permukiman
Tahap Pemantapan
: Data dan Informasi-PKTrans 02
C. Data dan Informasi-Satuan Permukiman
Tahap Kemandirian
: Data dan Informasi-PKTrans 03
D. Data dan Informasi-Pusat Satuan
Kawasan Pengembangan/Desa Utama
: Data dan Informasi-PKTrans 04
E. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan
Baru
: Data dan Informasi-PKTrans 05
F. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik : Data dan Informasi-PKTrans 06
G. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai : Data dan Informasi-PKTrans 07
PUSDATIN
- 27 -
H. Data dan Informasi-Kemitraan dengan
Badan Usaha
: Data dan Informasi-PKTrans 08
I. Data dan Informasi-Koordinasi dengan
Lintas Sektor Terkait
: Data dan Informasi-PKTrans 09
VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal
A. Data dan Informasi-Rencana, Program,
dan Anggaran
: Data dan Informasi-Setjen 01
B. Data dan Informasi-Laporan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
: Data dan Informasi-Setjen 02
C. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
: Data dan Informasi-Setjen 03
D. Data dan Informasi-Kepegawaian
: Data dan Informasi-Setjen 04
E. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan
: Data dan Informasi-Setjen 05
F. Data dan Informasi-Kelembagaan
: Data dan Informasi-Setjen 06
VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal
A. Data dan Informasi-Objek Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 01
B. Data dan Informasi-Prioritas Objek
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 02
C. Data dan Informasi-Laporan Hasil
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 03
D. Data dan Informasi-Atensi Hasil
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 04
E. Data dan Informasi-Tindak Lanjut
Pengawasan
: Data dan Informasi-Itjen 05
F. Data dan Informasi-Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
: Data dan Informasi-Itjen 06
IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi
A. Data dan Informasi-Yang Tersajikan
: Data dan Informasi-Balilatfo 01
B. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan
Berbasis Pengetahuan
: Data dan Informasi-Balilatfo 02
C. Data dan Informasi-Desa
: Data dan Informasi-Balilatfo 03
PUSDATIN
- 28 -
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana
Eko Bambang Riadi
D. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan
Perdesaan
: Data dan Informasi-Balilatfo 04
E. Data dan Informasi-Sumber Daya
Masyarakat Desa yang Kompeten
: Data dan Informasi-Balilatfo 05
F. Data dan Informasi-Pegawai yang
Profesional
: Data dan Informasi-Balilatfo 06
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
PUSDATIN
31
LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BALILATFO NOMOR 336
TAHUN 2017 TENTANG FORMULIR ISIAN DAN
PETUNJUK PENGISIAN DATA DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
PUSDATIN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI
NOMOR 336 TAHUN 2017
TENTANG
FORMULIR ISIAN DAN PETUNJUK PENGISIAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
DAN INFORMASI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa Format Isian
akan diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan data dan informasi
yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, maka diperlukan
Format Isian Data dan Informasi yang memuat seluruh Data
dan Informasi sesuai bidang tugas dan Unit Kerja pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, dan Informasi tentang Formulir Isian dan
Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
PUSDATIN
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian;
PUSDATIN
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5658);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 13);
13. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015 tentang Bisnis
Proses Level 0 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1933);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolan Perbatasan
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan
Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI TENTANG
FORMULIR ISIAN DAN PETUNJUK PENGISIAN DATA DAN
INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
PUSDATIN
- 4 -
KESATU : Menetapkan Formulir Isian dan Petunjuk Teknis Data dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi ini.
KEDUA : Formulir Isian dan Petunjuk Teknis Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam
rangka pengelolaan data dan informasi yang efektif, efisien dan
akuntabel di Pusat maupun Daerah dalam lingkup Kementerian
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 24 November 2017
Plt. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ANWAR SANUSI
Tembusan :
1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
dan
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.
PUSDATIN
- 5 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN
INFORMASI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 336 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
FORMAT ISIAN
I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
A. Datin-PPMD 01 : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan
dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa
B. Datin-PPMD 02 : Perkembangan Pelayanan Sosial Dasar, Prasarana dan
Sarana Dasar, Pertumbuhan Wirausahawan, dan
Perkembangan BUM Desa di Desa Prioritas Nasional di
Dalam Kabupaten
II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
A. Datin-PKP 01 : Terbangunnya Pusat Pertumbuhan di Kawasan Perdesaan
yang Berkembang dari Desa Prioritas Sasaran (5000 Desa
Tertinggal dan 2000 Desa Mandiri)
B. Datin-PKP 02 : Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penata
Keusahaan Barang milik Negara (BMN) Ditjen PKP dari Hasil
Evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
C. Datin-PKP 03 : Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Ditjen PKP dari APIP
D. Datin-PKP 04 : Peningkatan Kinerja Ditjen PKP yang Berkelanjutan
E. Datin-PKP 05 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang
Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Ditjen PKP
F. Datin-PKP 06 : Meningkatnya rata-rata nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Aparatur Sipil Negara (ASN)
G. Datin-PKP 07 : Meningkatnya Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Ditjen PKP
H. Datin-PKP 08 : Meningkatnya Kesesuaian Antara Program/Kegiatan Dalam
Rencana Kerja (RENJA) Ditjen PKP Dengan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
PUSDATIN
- 6 -
III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu
A. Datin-PDTu 01 : Terselenggaranya Koordinasi Program Pengembangan
Daerah Tertentu
B. Datin-PDTu 02 : Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Daerah Rawan
Pangan, Rawan Bencana dan Pasca Konflik
C. Datin-PDTu 03 : Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Daerah
Perbatasan, Pulau Kecil dan Terluar
D. Datin-PDTu 04 : Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan
Daerah Tertentu
IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal
A. Datin-PDT 01 : Peningkatan Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal yang
Memenuhi Kriteria Kabupaten Maju
B. Datin-PDT 02 : Terselenggaranya Koordinasi Program Pengembangan
Daerah Tertinggal
C. Datin-PDT 03 : Terselenggaranya Koordinasi Internal Pembangunan Daerah
Tertinggal
D. Datin-PDT 04 : Terselenggaranya Koordinasi Eksternal Pembangunan
Daerah Tertinggal
E. Datin-PDT 05 : Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Tertinggal
V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
A. Datin-PKP2Trans 01 : Teridentifikasinya Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan,
Dibangun, dan Dikembangkan
B. Datin-PKP2Trans 02 : Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
C. Datin-PKP2Trans 03 : Tersedianya Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi
D. Datin-PKP2Trans 04 : Jumlah Bidang dan Luasan Tanah dari Hasil Konsolidasi
Tanah
E. Datin-PKP2Trans 05 : Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
A. Datin-PKTrans 01 : Terselenggaranya Promosi dan Kemitraan di Kawasan
Transmirasi
B. Datin-PKTrans 02 : Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi
C. Datin-PKTrans 03 : Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru dan Kawasan
Transmigrasi
D. Datin-PKTrans 04 : Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru dan Kawasan
Transmigrasi
E. Datin-PKTrans 05 : Meningkatnya Layanan Pertanahan dan Terkendalinya
Pemanfaatan Ruang Dalam Kawasan Transmigrasi
PUSDATIN
- 7 -
VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal
A. Datin-SETJEN 01 : Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Kerjasama yang
Baik
B. Datin-SETJEN 02 : Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan
BMN yang Baik
C. Datin-SETJEN 03 : Terwujudnya Layanan Bidang Organisasi, Tata Laksana dan
Kepegawaian yang Baik
D. Datin-SETJEN 04 : Terwujudnya Layanan Komunikasi Publik yang Baik
E. Datin-SETJEN 05 : Terwujudnya Layanan Hukum yang Baik
VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal
A. Datin-ITJEN 01 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Sekretariat Jenderal
dan Direktorat Jenderal PDT yang Efektif
B. Datin-ITJEN 02 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Direktorat Jenderal
PPMD yang Efektif
C. Datin-ITJEN 03 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Direktorat Jenderal
PKP2Trans dan Direktorat Jenderal PKTrans yang Efektif
D. Datin-ITJEN 04 : Terwujudnya Pengawasan Internal di BALILATFO dan
Direktorat Jenderal PDTu yang Efektif
E. Datin-ITJEN 05 : Terwujudnya Pengawasan Internal di Ditjen PKP dan Itjen
yang Efektif
IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi
A. Datin-BALILATFO 01 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi
B. Datin-BALILATFO 02 : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan
Dalam Perumusan Kebijakan
C. Datin-BALILATFO 03 : Meningkatnya Kompetensi ASN Kementerian
D. Datin-BALILATFO 04 : Menguatnya Kapasitas Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal
dan Kawasan Transmigrasi Termasuk pada Wilayah 3 T
(Terluar, Tertinggal, dan Wilayah Timur)
Plt. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ANWAR SANUSI
PUSDATIN
32
LAMPIRAN 4
SAMBUTAN Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI (BALILATFO)
PUSDATIN
S
AM
BU
TA
N P
EM
BU
KA
AN
Bis
milla
hir
roh
man
irro
him
.
As
sa
lamu’a
laik
um
Wr
Wb
S
ela
ma
t sia
ng
Sa
lam
seja
hte
ra u
ntu
k k
ita s
em
ua
..
Puji
syuku
r kita p
anja
tkan
kepad
a T
uha
n Y
an
g M
ah
a E
sa,
kare
na
ata
s
be
rkah
da
n
karu
nia
-Nya
, kita
da
pa
t b
erk
um
pul
be
rsam
a d
ala
m a
cara
pe
mbu
kaa
n k
egia
tan
sosia
lisasi P
era
tura
n
Men
teri
De
sa,
PD
TT
N
om
or
01
tahu
n
20
16
tenta
ng
e-
go
vern
men
t da
n P
era
tura
n M
en
teri D
esa
, P
DT
T N
om
or
10
tahu
n
20
16
tenta
ng P
edom
an P
en
gelo
laa
n D
ata
Da
n I
nfo
rmasi
De
sa,
Pem
ban
gun
an
Daera
h T
ert
inggal D
an T
ransm
igra
si.
Ba
pa
k I
bu
ya
ng
ka
mi H
orm
ati
,
Ped
om
an
Pen
gelo
laan
Da
ta
dan
Info
rma
si
Desa,
Pem
ban
gun
an
D
ae
rah
T
ert
ingga
l da
n
Tra
nsm
igra
si
Ini
meru
pakan
acu
an
un
tuk
mela
ksanaka
n
tuga
s
kerja
sesu
ai
de
ng
an
fung
si
dan
ala
t penila
ian
kin
erja
insta
nsi
pem
eri
nta
h
be
rda
sark
an
indik
ato
r-in
dik
ato
r te
knis
, ad
min
istr
atif
dan p
rose
dur
sesu
ai
de
ngan
tata
kerj
a,
pro
se
du
r kerj
a d
an
sis
tem
kerj
a p
ad
a
un
it
kerj
a
yan
g
be
rsan
gku
tan
un
tuk
mew
uju
dkan
go
od
go
vern
ance
.
Da
lam
P
era
tura
n
Men
teri
Desa
, P
DT
T
No
mor
10
ta
hun
20
16
tenta
ng
Pedom
an P
en
gelo
laa
n D
ata
Da
n I
nfo
rmasi
De
sa,
Pem
ban
gun
an
D
aera
h
Tert
ing
gal,
Da
n
Tra
nsm
igra
si,
pa
sal
9
aya
t 1
men
jela
skan
ba
hw
a
form
at
isia
n
Da
ta
da
n
Info
rma
si
De
sa,
Dae
rah
Tert
ingg
al,
da
n
Tra
nsm
igra
si
sebaga
imana
terc
an
tum
da
lam
La
mpiran
yan
g
meru
pakan
ba
gia
n
tida
k
terp
isah
kan d
ari
Pera
tura
n M
en
teri i
ni
da
n a
yat
2 m
enje
laskan
ba
hw
a k
ete
ntu
an
men
ge
nai fo
rmat
isia
n s
eb
aga
iman
a d
imaksu
d
aya
t (1
) aka
n d
iatu
r de
ng
an K
ep
utu
san K
ep
ala
Bad
an
Pen
elit
ian
da
n P
en
ge
mban
gan
, P
en
did
ikan d
an P
ela
tih
an
, da
n I
nfo
rma
si.
Berk
aitan d
en
gan h
al te
rsebut, p
ada
tang
ga
l 24
Novem
ber
20
17
sa
ya
te
lah
men
and
ata
ngani
Sura
t K
ep
utu
sa
n
Kep
ala
B
ad
an
Pen
elit
ian
, P
en
gem
ba
ng
an,
Pen
did
ikan
da
n
Pela
tihan
dan
PUSDATIN
Info
rma
si
No
mor
33
6 T
ahu
n 20
17
te
nta
ng F
orm
ulir
Is
ian
dan
Petu
nju
k P
eng
isia
n D
ata
dan
In
form
asi D
esa,
Da
era
h T
ert
ing
ga
l,
da
n T
ransm
igra
si, y
an
g d
apa
t dig
unaka
n o
leh u
nit k
erja t
erk
ait
da
lam
mela
kukan p
eng
um
pu
lan d
an p
eng
ola
han d
ata
.
Ha
dir
in y
an
g B
erb
ah
ag
ia,
Da
ta
da
n
info
rmasi
be
rkaitan
deng
an
te
kno
log
i da
n
kem
aju
an
tekno
logi,
info
rma
si
da
n
kom
unik
asi
yan
g
san
ga
t
pe
sat
mem
be
ri p
elu
ang
pe
ngakse
san
da
ta d
an
info
rmasi
yan
g
cep
at
da
n
aku
rat
da
lam
m
ela
ksana
kan
tu
ga
s
dan
fung
si
Kem
ente
rian
De
sa,
Pem
ban
gu
nan
Da
era
h
Tert
ingga
l,
da
n
Tra
nsm
igra
si da
lam
mem
be
rikan p
ela
yan
an
kep
ad
a m
asyara
kat.
E-G
ove
rnm
en
t ad
ala
h p
en
yele
ngg
ara
an p
em
eri
nta
han b
erb
asis
sis
tem
ele
ktr
onik
den
ga
n m
em
anfa
atk
an
tekno
log
i in
form
asi
da
n
kom
unik
asi
un
tuk
men
ing
katk
an
efisie
nsi,
efe
ktivitas,
transp
ara
nsi,
dan
aku
nta
bili
tas
da
lam
pen
yele
ngg
ara
an
pe
meri
nta
ha
n.
Berk
aitan
de
ngan
ha
l te
rseb
ut,
Kem
ente
rian
D
esa,
Pem
ban
gun
an
D
aera
h
Tert
ingga
l,
da
n
Tra
nsm
igra
si
men
ge
lua
rkan P
era
tura
n M
en
teri D
esa,
PD
TT
No
mor
01
tahu
n
20
16
tenta
ng E
-Gove
rnm
en
t be
rtuju
an
un
tuk m
em
be
rikan
acu
an
pe
laksana
an
ata
u p
edo
man d
ala
m r
an
gka
pe
nyele
nggara
an
E-
Gove
rnm
en
t,
men
cip
takan
sin
erg
i an
tar
un
it
kerj
a,
men
go
ptim
alk
an
pe
nyele
ngg
ara
an
E
-Gove
rnm
en
t da
lam
pe
layan
an
pu
blik
, da
n
men
do
rong
terja
din
ya
ta
ta
kelo
la
pe
meri
nta
ha
n
yan
g
ba
ik
da
n
be
rsih
de
ng
an
m
em
anfa
atk
an
tekno
logi
info
rmasi
da
lam
lin
gku
nga
n
Kem
ente
rian
, da
n
E-
Go
vern
men
t di
Kem
ente
rian
De
sa,
Pem
ban
gu
nan
Da
era
h
Tert
ing
ga
l,
da
n
Tra
nsm
igra
si
pe
rlu
kesa
maa
n
pem
ah
am
an.
Kese
rem
paka
n t
inda
k d
an k
ete
rpaduan
langka
h d
ari
selu
ruh
unit
kerj
a u
ntu
k m
ew
uju
dkan
tata
kelo
la p
em
eri
nta
han
la
yan
an
pu
blik
yan
g e
fektif da
n e
fisie
n.
E-G
ove
rnm
en
t yan
g d
isele
ngg
ara
kan
ole
h u
nit k
erj
a E
selo
n
I di
koo
rdin
asik
an
ole
h
Balil
atfo
seb
ag
ai
Gove
rnm
ent
Ch
ief
PUSDATIN
Info
rmatio
n
Offic
er
(GC
IO)
Kem
ente
rian
, yan
g
be
rwen
an
g
men
ye
tuju
i a
tau
m
en
ola
k usula
n ang
ga
ran da
n keg
iata
n yan
g
dila
ku
kan
ole
h s
atu
an k
erja
dan u
nit k
erj
a y
an
g b
erk
aitan d
engan
e-g
overn
men
t ata
u
Tekno
logi
Info
rmasi
da
n
Kom
unik
asi,
da
n
men
gin
tegra
sik
an
selu
ruh
sis
tem
in
form
asi
di
ling
kun
gan
Kem
ente
rian.
Akhir
kata
, pe
ng
ha
rgaan
da
n
ucap
an
te
rim
a
kasih
dis
am
paik
an
kepa
da
sem
ua
pih
ak
yan
g
tela
h
hadir
, yan
g
dih
ara
pka
n d
apat
be
rpe
ran aktif
sela
ma
pe
laksana
an
keg
iata
n
ini.
De
ng
an
men
gucap
, “B
ism
illah
irra
hm
anir
rah
im”
Acara
sosia
lisasi P
era
tura
n M
en
teri D
esa,
PD
TT
No
mor
01
tahu
n 2
016
tenta
ng
E-G
ove
rnm
en
t da
n
Pera
tura
n
Men
teri
De
sa,
PD
TT
No
mor
10 t
ahu
n 2
01
6 t
enta
ng P
ed
om
an
Pen
gelo
laa
n D
ata
Da
n
Info
rma
si
De
sa,
Pem
ban
gun
an
Da
era
h
Tert
ingg
al,
Dan
Tra
nsm
igra
si seca
ra r
esm
i sa
ya
nyata
kan
dib
uka.
Wassa
lam
u’a
laik
um
Wr
Wb.
Bog
or,
De
sem
ber
201
7
Plt
. K
ep
ala
Ba
dan
Pen
eliti
an
, P
en
gem
ban
gan
, P
en
did
ikan
dan
P
ela
tih
an
, d
an
In
form
asi
An
war
San
usi
PUSDATIN
1
LAPORAN PENYELENGGARAAN PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN DATIN DESA, DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI Lorin Sentul Hotel, Rabu, 13 Desember 2017
Yth. - Plt. Kepala Badan Penelitian,Pengembangan,Pendidikan dan Pelatihan dan
Informasi, Bapak Anwar Sanusi, Ph.D
Yth. - Para pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi
Yth. - Para peserta kegiatan finalisasi Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017.
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi
Marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga masih diberikan kesehatan dan
dapat menghadiri acara Pembukaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Data dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas keringanan langkah dan kehadiran
bapak/ibu sekalian dalam acara pagi ini.
Bapak Plt. Kepala Balilatfo, yang kami hormati
Ijinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman
pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai
berikut:
1. Kegiatan Sosialisasi ini merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan
informasi mengenai:
a. Permendesapdtt Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government;
b. Permendesapdtt Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data
dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya Surat
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk
Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
PUSDATIN
2
2. Tujuan kegiatan sosialisasi tersebut diatas adalah:
a. Agar semua unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengetahui, mengenal dan memahami tugas,
fungsi serta peran dalam proses pengelolaan data dan informasi desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi dan proses pembangunan/pengembangan sistem
informasi;
b. Terciptanya sinergitas dalam pembangunan/pengembangan sistem informasi
dan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
3. Kegiatan Sosialisasi ini di laksanakan di hotel Lorin Sentul selama 1 (satu) hari
pada hari Kamis, 14 Desember 2017, dengan undangan para Pejabat eselon III
dan IV sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan E-
Government dan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi.
4. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah:
a. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian dan
Petunjuk Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi);
b. “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 tahun 2016 tentang E-Government.
Yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
5. Pada kesempatan ini kami laporkan, bahwa undangan yang telah hadir pada acara
pembukaan ini adalah sebanyak 46 orang yang merupakan perwakilan dari
seluruh UKE 1, dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan
Peraturan Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
1 Tahun 2016 tentang E–Government telah di distribusikan kepada para Pejabat
eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Nota Dinas nomor
PUSDATIN
3
960/Balilatfo.1/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 hal Penyampaian Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 10 tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi atau dapat diunduh pada laman JDIH.kemendesa.go.id
7. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,
dan Informasi Nomor 336 Tahun 2017 tentang Formulir Isian dan Petunjuk
Pengisian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah
kami sampaikan pada sosialisasi hari ini atau dapat diunduh pada laman
http://balilatfo.kemendesa.go.id/
Hadirin yang berbahagia
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir pada
acara pembukaan ini, kami berharap semoga upaya dan kerja keras kita bersama
mendapat ridho dari Allah SWT dan membawa manfaat yang sebesar besarnya bagi
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Selanjutnya Kepada Bapak Plt. Kepala Badan, kami mohon, berkenan untuk
memberikan arahan, sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sekian dan terimakasih.
Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Panitia Penyelenggara PUSDATIN
DOKUMENTASI SOSIALISASI PERMENDESA PDTT NOMOR 1 TAHUN 2016
&
PERMENDESA PDTT NOMOR 10 TAHUN 2016
PUSDATIN
Recommended