View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
1 LATAR BELAKANG 1
2 LANDASAN HUKUM 2
3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 5
4 KAIDAH PELAKSANAAN 6
5 MAKSUD DAN TUJUAN 6
6 SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
10
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10
2.1.1 Aspek Geografi 10
2.1.2 Aspek Demografi 11
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 12
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 18
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah 47
2.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 50
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 53
2.4 ISU STRATEGIS DAERAH 55
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 58
3.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN 2017 SERTA
PROSPEK EKONOMI TAHUN 2018
58
1. Kondisi Ekonomi Daerah 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 58
2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 60
3.2 ANALISIS DAN PERKIRAAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN DAERAH 65
3.3 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 69
1. Kebijakan Pendapatan Daerah 69
2. Kebijakan Belanja Daerah 73
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 76
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 78
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 78
4.2 ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2018
90
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS 116
BAB VI PENUTUP 174
1
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait amanat tersebut,
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2008-2023, Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun
2013-2018. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan
perkiraan maju serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan
hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, program prioritas
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta permasalahan mendesak di tingkat
Kabupaten.
Secara umum tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
dilakukan melalui pentahapan yaitu : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan
Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan
kegiatan Pra Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan
RKPD.
Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017
dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan Tim Penyusun RKPD,
orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi
perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rancangan
Awal RKPD Tahun 2017 mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan
2
informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian
dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2015; e) Telaah kebijakan
Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi; g) Perumusan permasalahan
pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan
keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu
indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi
Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.
Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada intinya
menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana
Kerja (Renja) SKPD dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran
pembangunan nasional tahun 2018. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya
dibahas dalam forum Musrenbang Tahun 2017, sebagai wahana perwujudan pendekatan
partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Musrenbang kemudian
dirumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018, yang selanjutnya terakhir dilakukan
penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Kayong Utara.
Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini merupakan gambaran
investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen
sumberdaya yang lain, seperti dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terhadap
kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dokumen RKPD ini
merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan
penganggaran OPD.
Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua
stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi
pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip
tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik
dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
3
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4682);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor …
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
5
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2013-2018.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 -
2018;
3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara 2017
memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yaitu disusun dengan
memperhatikan RPJM Nasional 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-
2018.
Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-
program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun
2013-2018, juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara, serta mempertimbangkan
pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kayong Utara.
Beberapa dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional yang memiliki
keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 adalah :
1).Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2).Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 3).Masterplan Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 4).Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010-2020; 5).Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025; 6).Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025; 7).Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
8).Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara 2017 yang berisi
sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus
landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan
Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus
menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah.
6
4. KAIDAH PELAKSANAAN
1. RKPD Tahun 2017 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama 1 (satu)
tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang
telah ditetapkan.
2. Mendasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor
23 tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD
dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang - undangan;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017 dimaksud untuk
menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, yang dapat dijadikan pedoman
bagi pemerintah beserta berbagai stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran
2017 adalah sebagai berikut :
1. Memberikan arah bagi seluruh pelaku pembangunan di daerah, jajaran aparatur
Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaran pembangunan yang ingin dicapai
pada tahun berkenaan.
2. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggran 2017, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD, Renja SKPD serta
penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan daerah yang terarah dan
terpadu, disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah dalam
perencanaan pembangunan.
7
4. Agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dengan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Agar terbangunnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan sebagai suatu tahapan yang berkesinambungan dari
suatu strategis manajemen sistem sektor publik.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Menetapkan komitmen kinerja (performance agreement) yang disepakati bersama
antara pemerintah dan masyarakat (DPRD), yang dapat dijadikan sebagai tolak
ukur/barometer kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.
6. SISTEMATIKA PENULISAN
RKPD Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 ini disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPD
dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen
RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten
Kayong Kayong Utara Tahun 2017.
1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun 2017 dalam periode dokumen RPJMD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
2. Landasan Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
3. Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya.
4. Kaidah Pelaksanaan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar penyusunan dan perubahan
RKPD serta
5. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RKPD
dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun
2017.
8
6. Sistematika Dokumen RKPD
Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun sebelumnya, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan
dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi
demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan
permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kayong Utara.
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah
yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
1.1. Aspek Geografi
1.2. Aspek Demografi
1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1.4. Aspek Pelayanan Umum
1.5. Aspek Daya Saing Daerah
2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015
Bagian ini mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun 2015.
3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Memuat tentang permsalahan pembangunan daerah pada tahun 2015
4. Isu Strategis Daerah
Memuat tentang isu strategis baik ditingkat pusat maupun di tingkat
Provinsi Kalimantan Barat. Masalah mendesak merupakan permasalahan
di tingkat lokal Kabupaten Kayong Utara yang memerlukan penanganan
segera. Rangkuman ini akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas
pembangunan dan prioritas program Kabupaten Kayong Utara Tahun
2017.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
9
dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah.
1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Serta
Prospek Ekonomi Tahun 2017
a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016.
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017.
3. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah
4. Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
Menguraikan tentang Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan
diuraikan secara lebih operasional kedalam bentuk Prioritas Program Tahun
2017. Prioritas program dihasilkan melalui penjabaran kebijakan umum
pembangunan, isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017.
1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Jangka Menengah
2. Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2017
BAB V PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
Bab ini menguraikan tentang Prioritas Program Daerah Tahun 2017 yang
terdapat pada setiap SKPD. Prioritas program dihasilkan dari penjabaran
Prioritas Pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017.
BAB VI PENUTUP
Memuat harapan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2017.
10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2007 dan Surat Mendagri Nomor
135/439/SJ tanggal 27 Pebruari 2007, luas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah
4.568,26 Km2. Luas wilayah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan wilayah
Kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Kayong
Utara berada pada sisi Selatan Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 00 43’
5,15’’ Lintang Selatan sampai dengan 10 46’ 35,21’’ Lintang Selatan dan 1080 40’ 58,88’’
Bujur Timur sampai dengan 1100 24’ 30,05’’ Bujur Timur.
1.1. Aspek Geografi
Secara adminstratif batas wilayah Kabupaten Kayong Utara adalah :
Utara : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Selat Karimata
Selatan : Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang
Barat : Selat Karimata
Timur : Kabupaten Ketapang
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kayong Utara
Secara umum kemiringan lahan di Kabupaten Kayong Utara adalah tanah
dengan kelerengan 0 – 2 % yang meliputi wilayah seluas 255.006 Ha, atau 60,42 %.
Jika dilihat dari kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar
wilayah Kabupaten Kayong Utara berupa dataran rendah, sedangkan tanah dengan
kelerengan 2 – 14 % seluas 123.312 Ha, atau 29,21%. Adapun tanah dengan
kelerengan 15 – 40 % seluas 4.305 Ha, atau 1,02 % dan tanah dengan kelerengan
diatas 40 % seluas 39.467 Ha, atau 9,35 %.
11
Wilayah Kabupaten Kayong memiliki 2 (dua) Kecamatan yang memiliki
karakteristik kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang dapat dikembangkan
untuk kesejahteraan masyarakatnya. Secara keseluruhan, Kabupaten Kayong Utara
terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 43 desa, dengan perincian masing-masing
kecamatan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Kelurahan, Desa, Dusun, RW dan RT di Kabupaten Kayong Utara Menurut Kecamatan, 2015
No. Kecamatan Kelurahan Desa Dusun RW RT
1 Pulau Maya - 5 24 - 102
2 Sukadana - 10 34 - 107
3 Simpang Hilir - 12 50 - 182
4 Teluk Batang - 7 29 - 121
5 Seponti - 6 21 - 94
6 Kepulauan Karimata - 3 10 - 30
J u m l a h - 43 168 - 636
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
1.2. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara menurut BPS Kabupaten Kayong
Utara tahun 2015 adalah 105.477 orang dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP)
dalam kurun waktu 2000 s/d 2010 adalah sebesar 1,94%. Pada tahun 2015, jumlah
penduduk laki-laki sebesar 53.672 orang dan penduduk perempuan sebesar 51.805
orang, dengan sex ratio sebesar 104, artinya pada tahun 2015 dari setiap 100
penduduk perempuan di Kayong Utara terdapat 104 penduduk laki-laki.
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kayong Utara, 2015
No. Kecamatan Penduduk (Orang)
Rasio Jenis Kelamin Laki-
Laki Perempuan Jumlah
1 Pulau Maya 7.386 7.176 14.562 103
2 Sukadana 12.014 11.795 23.809 102
3 Simpang Hilir 16.252 15.650 31.902 104
4 Teluk Batang 10.650 10.285 20.935 104
5 Seponti 5.714 5.336 11.050 107
6 Kepulauan Karimata 1.656 1.563 3.219 106
J u m l a h 53.672 51.805 105.477 104
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
12
1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a) Pertumbuhan PDRB
Dalam rentang waktu selama tahun 2011 – 2015 nilai PDRB Kabupaten
Kayong Utara mengalami peningkatan secara positif. Tahun 2011 nilai PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 1,77 Trilyun meningkat menjadi Rp. 2,81
Trilyun pada tahun 2015. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
pada tahun 2011 sebesar Rp. 1,67 Trilyun, meningkat menjadi Rp. 2,06 Trilyun pada
tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong
Utara dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 bergerak secara positif walaupun
berfluktuatif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara
mencapai angka 5,03% dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
sebesar 2,06 Trilyun Rupiah, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang sebesar
5,64% dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 1,96 Trilyun
Rupiah.
Melihat distribusi dan peranan sektor ekonomi pada PDRB tahun 2015 baik
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB),
maka diketahui tiga sektor utama di Kabupaten Kayong Utara masih memberikan
kontribusi yang cukup besar pada PDRB yaitu sektor pertanian,kehutanan dan
perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; dan sektor konstruksi, masing-
masing memberikan peranan sebesar 31,83 persen, 13,17 persen, dan 10,30 persen
untuk PDRB ADHK sedangkan untuk PDRB ADHB masing-masing memberikan
kontribusi sebesar 30,43 persen, 13,17 persen dan 10,94 persen. Jika dibandingkan
dengan tahun 2014, tidak ada satu sektor pun yang mengalami pergeseran
kontribusi terhadap PDRB.
Nilai dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kayong Utara selama 5 (lima)
tahun dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.
13
Tabel 2.3
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Kayong Utara,Tahun 2011-2015
No. Sektor 2011 2012 2013 2014* 2015**
(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan 584.520,27 32,98 654.281,74 32,62 712.565,19 31,88 786.744,45 31,28 854.692,84 30,43
B Pertambangan dan Penggalian 80.759,48 4,56 92.125,72 4,59 97.005,76 4,34 109.690,35 4,36 122.870,67 4,37
C Industri Pengolahan 187.336,01 10,57 205.736,47 10,26 224.334,30 10,04 246.127,02 9,79 266.008,31 9,47
D Pengadaan Listrik dan Gas 928,4 0,05 974,25 0,05 997,17 0,04 1.162,32 0,05 1.466,98 0,05
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.993,39 0,17 3.259,09 0,16 3.452,85 0,15 3.798,25 0,15 4.251,30 0,15
F Konstruksi 172.316,96 9,72 201.936,68 10,07 232.582,37 10,41 265.627,45 10,56 307.399,51 10,94
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor 232.798,42 13,13 258.028,00 12,86 286.612,86 12,82 324.626,25 12,91 370.012,90 13,17
H Transportasi & Pergudangan 58.184,43 3,28 64.673,28 3,22 74.568,99 3,34 86.455,89 3,44 96.909,18 3,45
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 37.844,89 2,14 42.361,76 2,11 47.817,58 2,14 54.568,72 2,17 63.082,22 2,25
J Informasi Dan Komunikasi 67.445,79 3,80 76.783,81 3,83 83.610,12 3,74 94.138,27 3,74 107.826,50 3,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi 31.857,49 1,80 39.250,14 1,96 47.684,45 2,13 54.472,07 2,17 60.983,41 2,17
L Real Estate 58.820,71 3,32 66.754,99 3,33 76.623,24 3,43 84.818,97 3,37 93.579,61 3,33
M,N Jasa Perusahaan 6.020,73 0,34 6.723,26 0,34 7.540,22 0,34 8.275,41 0,33 9.360,08 0,33
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 125.255,63 7,07 154.073,15 7,68 183.896,15 8,23 221.057,81 8,79 257.123,47 9,15
P Jasa Pendidikan 61.707,42 3,48 68.375,77 3,41 78.204,95 3,50 86.858,63 3,45 96.174,59 3,42
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 41.989,67 2,37 47.329,34 2,36 52.139,20 2,33 58.721,15 2,33 66.520,05 2,37
R,S,T,U Jasa Lainnya 21.812,48 1,23 23.179,31 1,16 25.434,69 1,14 27.966,86 1,11 30.901,36 1,10
PDRB KAB. KAYONG UTARA 1.772.592,18 100,00 2.005.846,76 100,00 2.235.070,09 100,00 2.515.109,87 100,00 2.809.162,98 100,00
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
14
Tabel 2.4
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011-2015
No. Sektor 2011 2012 2013 2014* 2015**
(Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%) (Juta Rp) (%)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan 557.480,65 33,40 585.403,77 33,16 612.684,57 32,97 639.980,12 32,60 656.323,62 31,83
B Pertambangan dan Penggalian 71.811,68 4,30 76.086,90 4,31 80.749,19 4,35 85.465,22 4,35 87.813,89 4,26
C Industri Pengolahan 176.900,41 10,60 183.870,29 10,41 190.807,13 10,27 197.601,44 10,07 204.672,01 9,93
D Pengadaan Listrik dan Gas 993,57 0,06 1.087,50 0,06 1.097,59 0,06 1.203,97 0,06 1.279,80 0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.868,66 0,17 2.998,36 0,17 3.127,72 0,17 3.298,13 0,17 3.530,94 0,17
F Konstruksi 158.906,38 9,52 170.088,27 9,63 182.884,33 9,84 197.007,96 10,04 212.428,60 10,30
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor 216.351,99 12,96 227.938,63 12,91 240.337,69 12,93 254.718,60 12,98 271.553,43 13,17
H Transportasi & Pergudangan 56.642,59 3,39 59.557,56 3,37 63.714,84 3,43 68.401,54 3,48 72.316,87 3,51
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 35.498,51 2,13 37.520,77 2,13 39.971,21 2,15 42.664,43 2,17 45.788,33 2,22
J Informasi Dan Komunikasi 65.674,09 3,93 72.864,15 4,13 79.263,75 4,27 86.395,96 4,40 95.137,27 4,61
K Jasa Keuangan dan Asuransi 29.946,59 1,79 34.575,39 1,96 39.229,43 2,11 42.372,91 2,16 45.803,53 2,22
L Real Estate 54.578,74 3,27 58.132,07 3,29 61.352,28 3,30 66.134,88 3,37 69.850,33 3,39
M,N Jasa Perusahaan 5.608,79 0,34 5.900,91 0,33 6.247,61 0,34 6.541,27 0,33 6.899,08 0,33
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 118.072,30 7,07 125.784,14 7,12 128.166,96 6,90 135.944,63 6,93 145.977,17 7,08
P Jasa Pendidikan 57.677,42 3,46 60.657,79 3,44 64.033,13 3,45 67.393,57 3,43 70.801,99 3,43
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 39.318,30 2,36 41.460,05 2,35 42.532,89 2,29 44.902,66 2,29 47.488,73 2,30
R,S,T,U Jasa Lainnya 20.703,31 1,24 21.522,34 1,22 22.048,92 1,19 23.050,86 1,17 24.127,04 1,17
PDRB KAB. KAYONG UTARA 1.669.033,98 100,00 1.765.448,88 100,00 1.858.250,35 100,00 1.963.078,15 100,00 2.061.792,63 100,00
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
15
b) Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi
suatu wilayah. Inflasi yang tinggi mengindikasikan perekonomian yang tidak
stabil, tetapi inflasi yang bernilai nol juga tidak baik bagi perekonomian yang
mengindikasikan perekonomian sedang lesu. Oleh karena itu angka inflasi harus
dijaga kestabilannya diambang kenormalan karena inflasi juga akan
mempengaruhi indikator-indikator ekonomi lainnya termasuk tingkat suku bunga
dan investasi. Salah satu gejala terjadinya inflasi adalah terjadinya lonjakan
harga yang tajam sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2011–2015 perkembangan
inflasi Kabupaten Kayong Utara sangat fluktuatif. Perkembangan pertumbuhan
(inflasi) indeks harga implisit PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten
Kayong Utara pada tahun 2011–2015 dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut :
Grafik 2.1
Perkembangan Inflasi Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011-2015 (%)
Sumber : BPS Kayong Utara, 2016 (data olahan)
6,20
6,98
5,86
6,52
6,34
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
2011 2012 2013 2014 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
16
c) PDRB Per Kapita
PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. Pada tahun 2015 angka PDRB per kapita Atas Dasar
Harga Berlaku mencapai Rp 26,63 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan
PDRB per kapita tahun 2014 yang mencapai Rp 24,35 juta. Sedangkan PDRB
perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2015 sebesar Rp 19,55 juta,
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 19,01 juta.
Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada
Tabel 2.5 berikut :
Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Perkapita (Rp) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2015
Keterangan 2011 2012 2013 2014* 2015**
PDRB Perkapita ADHB (Rp)
18.113.551,79 20.118.622,30 22.014.105,16 24.351.870,34 26.632.943,61
PDRB Perkapita ADHK 2010 (Rp)
17.055.323,76 17.707.434,04 18.301.456,31 19.006.972,79 19.547.319,58
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016 *Angka Sementara *Angka Sangat Sementara
d) Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2015
adalah sebanyak 10.410 orang atau 9,84% dengan garis kemiskinan sebesar
230.320 rupiah/kapita/bulan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin
mengalami peningkatan sebesar 4,94% jika dibandingkan dengan tahun 2014,
namun melihat trendline sepanjang tahun 2011-2015, jumlah penduduk miskin
terus menunjukkan kecenderungan penurunan. Hal ini merupakan sebuah hasil
positif bagi kinerja pemerintah daerah dalam hal penanggulangan
permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
17
Tabel 2.6
Penduduk Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011-2015
No. Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
183.174 221.207 207.989 217.147 230.320
2 Penduduk Miskin (orang) 10.523 9 931 11.100 9.920 10.410
3 Penduduk Miskin (persen) 10,91 10,16 10,87 9,55 9,84
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
e) Indeks Pembangunan Manusia
Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan
pembangunan manusia dan kesejahteraannya adalah Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Mulai tahun 2014 BPS
menggunakan metode baru dalam perhitungan IPM, dimana terdapat empat
komponen perhitungan yang digunakan mencakup Angka Harapan Hidup saat
lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per
kapita. IPM di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2010 dan 2011 sebesar
55,83 dan 56,58. IPM kabupaten Kayong Utara sepanjang tahun 2010-2015
dengan menggunakan metode baru selalu berada pada posisi terendah di
antara 14 (empat belas) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat. Namun
perkembangan IPM dengan metode baru tidak semata-mata melihat angkanya
tetapi yang lebih penting adalah laju pertumbuhan (perkembangan) dari tahun
ke tahun. Sepanjang tahun 2010-2015 IPM Kabupaten Kayong Utara
menunjukkan lompatan perkembangan yang menggembirakan dimana
sepanjang tahun 2010-2015 tersebut Kabupaten Kayong Utara mengalami
lompatan sebesar 4,26 point atau sebesar 7,63%. Bahkan perkembangan IPM
Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2014-2015 mengalami lompatan sebesar
1,57 point atau sebesar 2,69%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi ke 3
(tiga) dari seluruh Kabupaten/Kota Se-Indonesia setelah Kabupaten Puncak
dan Pegunungan Bintang. Pada tahun 2015 Kabupaten Kayong Utara
merupakan salah 1 (satu) dari 11 (sebelas) Kabupaten Se-Indonesia yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
18
berhasil merubah Status Pembangunan Manusianya dari “Rendah” ke
“Sedang”. Perkembangan IPM Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2010
sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Grafik 2.2
Perkembangan IPM Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 – 2015
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
1.4. Aspek Pelayanan Umum
A. Fokus Layanan Wajib
1) Pendidikan
Pelayanan umum pada sektor pendidikan mempunyai kedudukan
yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumberdaya
manusia. Sumberdaya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu
melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Uraian
mengenai dampak dari implementasi penyelenggaraan pelayanan Bidang
Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2010 2011 2012 2013 2014 2015
IPM 55,83 56,58 57,53 57,92 58,52 60,09
IPM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
19
Tabel. 2.7
Indikator Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2016
No. Indikator Satuan Tahun
2015 2016
A Indikator Umum
1. Angka Melek Huruf % 88,93 -
2. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 5,37 -
3. Harapan Lama Sekolah Tahun 11,74 -
B
PROGRAM PAUD :
1. Lulusan TK Siswa - 2.062
2. Jumlah Anak TK/PAUD melanjutkan ke SD/MI
Siswa - -
C
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR :
1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat
% 99,94 103,38
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat
% 125,54 124,37
3. Jumlah Siswa SD/MI Siswa 15.647 15.544
4. Kondisi Ruang Kelas SD/MI :
- Baik % 25,16 24,74
- Rusak Ringan % 65,33 66,71
- Rusak Berat % 9,51 1,68
5. Jumlah Siswa SMP/MTs Siswa 5.692 6.084
6. Persentase Kelulusan SD % 97,24 97,24
7. Angka Putus Sekolah SD % 0 0,21
8. Tinggal Kelas SD % 0,88 0,86
9. Kualifikasi Pendidikan (S1) Minimal Tenaga Pengajar SD
% 78,17 79,29
10. Angka Putus Sekolah SMP % 0,04 0,34
11. Tinggal Kelas SMP % 0 0,62
12. Kualifikasi Pendidikan (S1) Minimal Tenaga Pengajar Tingkat SMP
% 84,56 87,18
13. Rasio Siswa/ Rombel SMP - 24 25
14. Rasio kelas/ruang kelas SMP % 0,98 0,97
15. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS
% 72,32 74,52
16. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS
% 96,77 103,21
D
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH :
1. Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Siswa 4.355 4.355
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
20
2. Jumlah Kelas SMA/MA/SMK Ruang 99 168
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
% 48,92 49,69
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
% 74,08 75,24
5. Persentase Kelulusan SMA/MA/SMK
% 99,77 99,77
6. Rasio Siswa/ Rombel SMA/SMK
- 27 26
7. Rasio kelas/ruang kelas SMA/SMK
% 1,63 1,01
9. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
% 0,29 1,58
10. Angka Mengulang SMA/SMK % 0,05 0,34
Sumber : Dinas Pendidikan, 2017
Secara umum penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan
pada tahun anggaran 2016 secara berkesinambungan dapat dilaksanakan
sesuai dengan program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kondisi
tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar
mengajar, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah
tersebut dilakukan melalui efisiensi penggunaan bantuan yang diterima baik
yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta
dengan mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi
sekolah.
2) Kesehatan
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui
pembangunan di bidang kesehatan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas fisik masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat. Dengan demikian pembangunan di bidang
kesehatan yang ditujukan agar semua lapisan masyarakat memperoleh
pelayanan kesehatan gratis, mudah dan merata. Melalui upaya tersebut
diharapkan derajat kesehatan masyarakat menjadi baik.
Berbagai upaya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah,
diantaranya dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum
seperti Puskesmas, Poskesdes, Posyandu, Pondok Bersalin Desa, serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
21
penyediaan fasilitas air bersih. Sudah sejauh mana keberhasilan
pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Kayong Utara, dapat
dilihat dari indikator pada tabel berikut :
Tabel. 2.8
Indikator Kesehatan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2016
No. Indikator Satuan
Tahun
2015 2016
1. Rasio Puskesmas Per Satuan Perduduk (diluar Pusling dan Pustu)
1:13.157 1:13.408
2. Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk (diluar dokter gigi)
10,45 13,98
3. Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk 86,46 67,12
4. Persentase Balita Usia 0-6 Mendapatkan ASI Eksklusif
% - 53,8
5. Kondisi Penyakit Menular Yang Terdeteksi
1. IR DBD Per 100.000 Penduduk Kasus 11,4 9,3
2. Kasus HIV Kasus 2 0
3. Kasus AIDS Kasus 0 0
6. Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
11,53 10,36
7. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
173,01 163,58
8. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas % 69,25 77,58
9. Proporsi Persalinan Ditolong Tenaga Medis
% 59,95 67,92
10. Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi % 74,27 84,44
11. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS % 51,68 46,73
12. Rasio Posyandu Per 100 Balita % 1,09 1,18
13. Desa/kelurahan UCI % 81,40 65,12
Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2017
Faktor pelayanan kesehatan merupakan komponen yang penting
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain faktor lingkungan
dan perilaku masyarakat. Seperti pemanfaatan pelayanan persalinan
dengan tenaga medis profesional sangat penting untuk menjamin
persalinan yang aman.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
22
3) Prasarana Jalan
Total panjang jalan di wilayah Kabupaten Kayong Utara pada tahun
2016 adalah 334,160 Km, dengan kondisi jalan baik yang merupakan
kewenangan kabupaten mencapai 53,30%, Selengkapnya kondisi jalan di
Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.9
Kondisi Jalan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 – 2016
Tahun
Kondisi Jalan Total
Panjang (Km)
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
Km % Km % Km %
2013 107,808 32,26 40,349 21,06 155,203 46,45 334,160
2014 135,907 40,67 64,984 19,45 133,269 39,88 334,160
2015 155,209 46,45 54,298 16,25 124,651 37,30 334,160
2016 178,119 53,30 44,448 13,30 111,593 33,40 334,160
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017
4) Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan
Cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Kayong Utara hingga
tahun 2016 baru mencapai 21,99 % yang berarti bahwa masih banyak
penduduk di Kabupaten Kayong Utara yang belum mendapatkan
pelayanan air bersih yaitu sebesar 78,01 %. Demikian juga dengan cakupan
pelayanan sanitasi air limbah dan persampahan hingga tahun 2012 di
Kabupaten Kayong Utara masih sangat rendah yakni berada dibawah 40 %.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
23
Tabel 2.10
Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi Air Limbah dan Persampahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2016
No. Uraian Tahun 2015 Tahun 2016
1. Air Bersih (%) 42,95 46,69
2. Sanitasi Air Limbah (%) 1,76 2,48
3. Persampahan (%) 9,23 14,24
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017
5) Perumahan
Pada Tahun 2010 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Kayong
Utara sebanyak 20.669 unit (85,47%) meningkat menjadi 25.002 unit
(89,05%) pada Tahun 2013, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) pada Tahun 2010 sebanyak 3.515 unit (14,53%), turun menjadi
3.075 unit (10,95%)pada Tahun 2013. Dikarenakan belum adanya dinas
yang menangani secara khusus di bidang perumahan, maka data yang
tersedia hanya sampai tahun 2013 (data estimasi). Perkembangan jumlah
rumah layak huni dan RTLH serta rasio rumah layak huni di Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.11
Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kayong Utara 2010 - 2013
Tahun Jumlah Rumah (Unit)
Rumah Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah (unit)
Persentase (%)
Jumlah (unit)
Persentase (%)
2010 24.184 20.669 85,47 3.515 14,53
2011 26.337 22.922 87,03 3.415 12,97
2012 26.337 22.922 87,03 3.415 12,97
2013 28.077 25.002 89,05 3.075 10,95
Sumber : Data olahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
24
6) Peruntukan Ruang
Kabupaten Kayong Utara saat ini telah memiliki dokumen Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 – 2035 dan
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
8 Tahun 2015. Tata Ruang Wilayah merupakan dasar bagi pemanfaatan
ruang yang berisi rencana pengembangan struktur ruang dan rencana pola
pemanfaatan ruang yang hendak dicapai pada akhir tahun perencanaan.
Struktur ruang dibentuk oleh sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan
prasarana yang mencakup sistem jaringan transportasi (darat, laut, udara),
sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan
sistem jaringan sumber daya air. Pola pemanfaatan ruang adalah gambaran
alokasi ruang untuk berbagai jenis pemanfaatan lahan yang direncanakan.
Dalam mengatur tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara yaitu
dikendalikan–didorong–dibatasi-ditingkatkan. Yang dimaksud dengan
dikendalikan perkembangannya adalah membatasi perkembangan kegiatan
budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan
lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapat
mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
Didorong perkembangannya adalah memfasilitasi berkembangnya
kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus
wilayah tersebut.
Sementara dibatasi perkembangannya adalah bahwa
pengembangan perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung
lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Beberapa
hal yang perlu diperhatikan adalah kerentanan terhadap risiko bencana
alam seperti gangguan terhadap hulu DAS; serta dalam rangka menghindari
alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.
Terakhir adalah ditingkatkan perkembangannya adalah memberikan
prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
25
masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikan fungsi
lingkungan yang harus dijaga di wilayah tersebut.
7) Transportasi
Peranan perhubungan laut dan sungai cukup dominan di Kabupaten
Kayong Utara, terutama untuk menyalurkan produk pertanian, perikanan
dan melayani kebutuhan masyarakat dalam menggerakan perekonomian di
pedesaan. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2016 jumlah kendaraan
bermotor yang tercatat di Dishubkominfo Kabupaten Kayong Utara pada
tahun 2015 sebanyak 5.117 unit terdiri dari kendaraan roda empat 104 unit,
kendaraan roda dua 4.995 unit.
Sedangkan jumlah sarana angkutan sungai menurut jenisnya pada
tahun 2015 di Kabupaten Kayong Utara terdiri dari, Motor Air (4 unit),
speedboat (15 unit) dan Kapal Fery (6 unit)
8) Lingkungan Hidup
Secara geografis wilayah Kabupaten Kayong Utara terbagi menjadi 7
(tujuh) ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikaitkan dengan
pengelolaannya meliputi DAS Simpang, Rantau Panjang, Siduk, Paduan,
Seponti, Lida, dan Gondowalan.
Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan
melalui penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Permen LH No. 19 Tahun
2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota dan Permen LH No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. Gambaran SPM Lingkungan Hidup di Kabupaten Kayong
Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
26
Tabel 2.12
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Kayong Utara 2011 - 2016
No. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Informasi Status Mutu Air Sungai 6/6 x 100% = 100%
7/7 x 100% = 100%
9/9 x 100% = 100%
5/5 x 100% = 100%
7/7 x 100% = 100%
11/11 x 100% = 100%
2. Informasi Status Mutu Udara Ambien (-) 3/12 x 100% = 25%
12/12 x 100% = 100%
6/12 x 100% = 50%
9/12 x 100% = 75%
7/12 x 100% = 58%
3. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air (SPM Bidang LH)
(-) (-) 4/5 x 100% = 80%
2/5 x 100% = 40%
2/5 x 100% = 40%
2/5 x 100% = 40%
4 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak (SPM Bidang LH)
(-) (-) 1/1 x 100% = 100%
3/3 x 100% = 100%
5/5 x 100% = 100%
3/5 x 100% = 60%
5 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (SPM bidang LH)
(-) (-) 1/1 x 100% = 100%
0/0 x 100% = 0%
0/0 x 100% = 0%
1/1 x 100% = 100%
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup , 2017 Keterangan : (-) program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan indikator pada tabel diatas belum dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk laporan sehingga tidak dapat dihitung pencapaian kinerja pelaksanaannya.
9) Kependudukan dan Catatan Sipil
Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk berguna untuk
mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk
Kabupaten Kayong Utara, kepemilikan KTP sebesar 59,88 % untuk laki-laki
dan 60,42 % untuk perempuan. Artinya dari 100 penduduk wajib KTP yang
ada di Kabupaten Kayong Utara terdapat 59-61 wajib KTP yang telah
memiliki KTP. Kepemilikan KTP tersebut seharusnya mencapai 100%
mengingat bahwa KTP merupakan identitas vital penduduk jika akan
menempati satu wilayah. Untuk data kepemilikan kartu keluarga dan kartu
tanda penduduk untuk lebih jelasnya kami tampilkan pada lampiran tabel
35-36 dan selain itu juga kami tampilkan persentase kepemilikan kartu
tanda penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin (tabel 36) dan
jumlah keluarga baru karena pisah kk dan menumpang kk. Kepemilikan
KTP sampai Tahun 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
27
Tabel 2.13
Jumlah Wajib Rekam KTP di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015
KECAMATAN LK_BLM RKM
PR_BLM RKM
LK_SDH RKM
PR_SDH RKM
JLH_WAJIB RKM LK
JLH_WAJIB RKM PR
SUKADANA 3.241 2.948 6.321 6.104 9.562 9.052
SIMPANG HILIR 5.033 4.527 6.775 6.365 11.808 10.892
TELUK BATANG 2.391 2.133 5.409 5.226 7.800 7.359
SEPONTI 1.397 1.173 3.559 3.276 4.956 4.449
PULAU MAYA 3.695 3.693 2.000 1.619 5.695 5.312
KEPULAUAN KARIMATA
731 685 550 546 1.281 1.231
JUMLAH 16.488 15.159 24.614 23.136 41.102 38.295
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016
Perkembangan penduduk yang mengajukan pembuatan Akte Lahir di Kabupaten
Kayong Utara dari tahun 2011 - 2015 cenderung fluktuatif, seperti terlihat pada grafik :
Grafik 2.4
Perkembangan Pembuatan Akte Lahir di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 – 2015
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
28
10) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan
yang cukup signifikan, yaitu dari 12.770 orang pada tahun 2009 menjadi
16.149 pada tahun 2015 atau naik sebesar 26,46%. Secara keseluruhan
dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2012 dan
2014 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena banyak peserta KB
aktif yang Drop Out khususnya peserta KB non MKJP (suntik dan pil).
Selengkapnya perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Kayong
Utara tahun 2009 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.14
Peserta KB Aktif di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 – 2015
No. Tahun Jumlah PUS Peserta KB Aktif
Persentase
1. 2009 17.941 12.770 71,18
2. 2010 18.469 12.963 70,19
3. 2011 19.775 14.325 72,44
4. 2012 19.766 14.259 72,14
5. 2013 20.904 15.842 75,78
6. 2014 20.483 15.401 75,19
7. 2015 20.549 16.149 78,58
Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2016
Berdasarkan data Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2015, jumlah
keluarga sejahtera di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 28.554 keluarga.
Jumlahnya berkurang 0,32 persen dari tahun sebelumnya terdiri dari 9,69 persen
keluarga pra sejahtera, 46,28 persen keluarga sejahtera I, 33,29 persen keluarga
sejahtera II, 8,86 persen keluarga sejahtera III, dan terakhir 1,89 persen keluarga
sejahtera III plus. Hal ini menunjukan peningkatan status Keluarga Sejahtera
Tahap I dan II dari tahun sebelumnya. Peningkatan status ini dapat
mengindikasikan adanya peningkatan status perekonomian penduduk.
Selengkapnya gambaran kondisi tahapan keluarga sejahtera dapat dilihat pada
tabel 2.14 sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
29
Tabel 2.15
Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Kayong Utara
No. Keluarga Tahun
2013 2014 2015
1 Pra Sejahtera 3.264 4.208 2.766
2 Sejahtera I 13.627 12.454 13.214
3 Sejahtera II 7.749 8.726 9.505
4 Sejahtera III 2.850 2.662 2.529
5 Sejahtera III Plus 587 597 540
J u m l a h 28.077 28.647 28.554
Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, 2016 11) Sosial
Penanganan PMKS telah diupayakan oleh berbagai elemen yakni
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan masyarakat, melalui sistem
kelembagaan (Balai Rehabilitasi Sosial) dan sistem berbasis masyarakat.
Penanganan PMKS di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2015 adalah
sebesar 575 orang atau sebesar 1,30% dari populasi PMKS pada tahun
yang bersangkutan. Namun demikian capaian kinerja penanganan PMKS
tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PMKS
yang ada di Kabupaten/Kota lain. Oleh karenanya kedepan penanganan
tersebut perlu ditingkatkan dengan harapan nantinya PMKS mampu
melaksanakan fungsi sosial dan meningkat kesejahteraannya, sebagaimana
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.16
Penanganan PMKS di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2012-2015
No. Tahun Populasi PMKS
(Orang) Jumlah
Penanganan Persentase
1 2012 43.900 893 6,75
2 2013 43.900 205 0,96
3 2014 43.900 1.927 5,92
4 2015 43.900 575 1,30
Sumber : Dinas SP3APMD, 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
30
12) Ketenagakerjaan
Perkembangan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15
tahun ke atas periode Tahun 2011-2015 menunjukkan angka yang
berfluktuatif yang cenderung meningkat, dimana pada tahun 2011 rasio
kesempatan kerja di Kabupaten Kayong Utara mencapai posisi yang paling
tinggi yaitu sebesar 97,44%. Hal tersebut mengindikasikan semakin
banyaknya penduduk yang dapat terserap dalam lapangan pekerjaan,
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.17
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 - 2015
No. Tahun Jumlah Penduduk
yang Bekerja (Orang)
Jumlah Angkatan Kerja
(Orang)
Rasio Kesempatan
Kerja (%)
1. 2011 47.926 49.187 97,44
2 2012 43.175 46.406 93,04
3 2013 44.009 46.159 95,34
4 2014 47.860 49.898 95,92
5 2015 49.278 51.205 96,24
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kayong Utara
pada Tahun 2011 – 2015 cenderung fluktuatif namun menunjukkan
trendline yang semakin menurun, hal ini dapat dilihat dari persentase TPAK
dari 76,64% pada tahun 2011 turun menjadi 70,43% pada tahun 2015.
Fluktuasi TPAK perlu ditindaklanjuti dengan perluasan lapangan kerja dan
peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan Jumlah angkatan kerja
dan TPAK Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
31
Tabel 2.18
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 – 2015
No. Tahun Angkatan Kerja
Jumlah (Orang) TPAK (%)
1. 2011 49.187 76,64
2. 2012 46.406 71,24
3. 2013 46.159 70,72
4. 2014 49.898 70,27
5. 2015 51.205 70,43
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Kayong Utara selama periode Tahun 2011 – 2015 cenderung
berfluktuatif, yang mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang dapat
terserap di pasar kerja juga bersifat turun naik (fluktuatif), jika dibandingkan
dengan tahun 2014 maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kayong
Utara pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,32% menjadi
sebesar 3,76%, secara rinci Perkembangan Jumlah Pengangguran dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.19
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 – 2015
No. Tahun Jumlah
Pengangguran (Orang)
TPT (%)
1. 2011 1.261 2,56
2. 2012 3.231 6,96
3. 2013 2.150 4,66
4. 2014 2.038 4,08
5. 2015 1.927 3,76
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Kabupaten Kayong
Utara selama periode Tahun 2012-2015 mengalami peningkatan yang
mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati
kebutuhan hidup layak. Perkembangan rasio UMK dibandingkan KHL di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
32
Kabupaten Kayong utara tahun 2012-2015 secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.20
Rasio rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2013 – 2016
No. Tahun UMK
KHL Pekerja Lajang
Rasio
(Rp/ org/ bulan) (Rp/ org/ bln) (%)
1. 2013 1.375.350 1.783.193 77,13
2. 2014 1.600.000 1.917.375 83,45
3. 2015 1.765.000 1.987.897 88,79
4. 2016 1.967.975 1.987.897 99,00
Sumber : Dinas Transmigrasi Kab. Kayong Utara, 2017
13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi sebagai salah satu pemegang peran penting dalam
perekonomian Kabupaten Kayong Utara, perlu untuk selalu ditingkatkan
kinerjanya agar tetap dalam kondisi aktif dan sehat, terutama pada unit
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Tingkat
keaktifan koperasi dalam kurun waktu 2009 - 2015 cenderung meningkat,
dari sebesar 43,75% pada tahun 2009 menjadi sebesar 59,26% pada tahun
2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2015 masih
terdapat sebanyak 40,74% koperasi yang tidak aktif. Perkembangan
koperasi aktif di Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2009 - 2015 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
33
Tabel 2.21
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 – 2015
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Koperasi
62 66 73 78 81 83
2 Jumlah Koperasi Aktif (unit)
33 37 39 45 48 50
3 Jumlah koperasi tidak aktif (unit)
29 29 34 33 33 33
4 Persentase Koperasi Aktif (%)
53,23 56,06 53,42 57,69 59,26 60,24
Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Kayong Utara, 2017
14) Hukum dan HAM
Pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan
kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan
produk hukum daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penetapan Perda
Kabupaten, Evaluasi Raperda dan Klarifikasi Perda Kabupaten serta
penyelesaian sengketa penghormatan HAM. Selain itu intuk meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat telah dilaksanakan penyuluhan dan
pembentukan Desa Sadar Hukum.
15) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan
dan memberikan kepastian hukum, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) yang disertai pelimpahan kewenangan penandatanganan
perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada PTSP. Perizinan dan non
perizinan yang dilayani meliputi izin gangguan, izin reklame, izin mendirikan
bangunan (IMB), surat izin usaha perikanan (SIBI), surat izin penangkapan
ikan (SIPI), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), surat izin budidaya
ikan (SIBI), surat izin pengolahan ikan (SOLI), surat izin tempat usaha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
34
(SITU), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan
(TDP), izin usaha industri (IUI), izin usaha kepariwisataan dan izin usaha
jasa konstruksi (IUJK). Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dari 14 (empat belas izin)
yang telah dilimpahkan kepada PTSP 4 (empat) diantaranya bukan
merupakan kewenangan daerah.
16) Kerjasama Daerah
Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih
memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah
lain, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi antar daerah
dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan,
teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat
mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum.
Bentuk kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
meliputi peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan non
Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri.
17) Administrasi Keuangan Daerah
Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK
sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015
Nomor 07.A/LHP/XIX.PNK/05/2016 tanggal 30 Mei 2016.
18) Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
Langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kayong
Utara dalam rangka pengelolaan aset dilaksanakan melalui : pengamanan
asset, melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah;
Pemberdayaan asset melalui kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga
termasuk pendayagunaan aset-aset yang idle; Inventarisasi aset melalui
identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset untuk mendukung laporan
keuangan pemerintah daerah dan neraca aset daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
35
19) Kepegawaian dan Sumberdaya Aparatur
Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur
pemerintah daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat
dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur
pemerintahan secara profesional dan terencana serta adanya kebijakan-
kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider). Peningkatan
kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui penyelenggaran
diklat aparatur baik teknis, fungsional maupun kepemimpinan; pengiriman
tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar; pelaksanaan bimbingan teknis dan
kursus-kursus keahlian; penilaian prestasi kerja; pembinaan kedisiplinan
pegawai; serta kebijakan promosi terbuka.
20) Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi
negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif
secara berkelanjutan. Empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan,
akses pangan, penyerapan pangan dan aspek stabilitas.
Ketahanan pangan di Kabupaten Kayong Utara secara umum,
semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator
berikut:
a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang
positif;
b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi
kebutuhan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kayong Utara;
c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara
umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan
semakin meningkat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
36
21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan
yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup
melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan
upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang
dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan
hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil
pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu
kepada perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional.
Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib
disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan
desa.
22) Statistik
Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna
mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini
tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting
adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar
sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.
Capaian kinerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 antara lain :
Tersusunnya Buku Kayong Utara Dalam Angka Tahun 2009–2016, Buku
Kecamatan Dalam Angka Tahun 2009-2016 dan Buku PDRB Tahun 2009-
2016. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data
statistik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
37
B. Fokus Layanan Pilihan
1. Pertanian
Urusan Pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan,
hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Produksi padi di
Kabupaten Kayong Utara berdasarkan hasil data olahan Badan Pusat
Statistik pada tahun 2015 mencapai 48.595 ton, terdiri dari 48.306 ton padi
sawah dan 289 ton padi ladang. Padi masih menjadi komoditi utama di
bidang pertanian, disusul diperingkat kedua adalah komoditi ubi kayu
dengan produksi sebesar 2.179 ton. Komoditi terendah adalah kacang
kedelai dengan tingkat produksi 5 ton per tahun.
Tabel 2.22
Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 – 2015
No. Jenis Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Padi (Ton) 68.421 66.854 69.281 71.010 48.595
2. Jagung (Ton) 147 95 103 60 37
3. Ubi Kayu (Ton)
2.329 1.653 2.306 1.842 2.179
4. Ubi Jalar (Ton)
358 283 230 209 377
5. Kacang Tanah (Ton)
11 4 26 18 22
6. Kacang Kedelai (Ton)
6 11 38 14 5
7. Kacang Hijau (Ton)
1 1 2 1 -
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Pada tahun 2015 komoditi sayuran terbesar adalah terung dengan
produksi 9.864 ton, sedangkan yang terendah adalah buncis yaitu 240 ton.
Produksi buah-buahan terbesar adalah pisang, nenas, dan durian, masing-
masing produksinya 20.923 ton, 13.279 ton dan 12.542 ton. Durian adalah
buah khas Kabupaten Kayong Utara, produksinya yang cukup besar dapat
mendorong perekonomian masyarakatnya, begitu juga dengan industri
ikutan yang berbahan baku durian, yaitu lempok durian. Kemudian komoditi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
38
buah yang produksinya paling rendah adalah melinjo dengan tingkat
produksinya sekitar 89 ton per tahun. Lebih rinci mengenai produksi
sayuran dan buah-buah di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat pada tabel
2.22 dan tabel 2.23 berikut :
Tabel 2.23
Produksi Sayur-Sayuran Menurut Jenis Sayuran Tahun 2015
No Jenis Sayuran Produksi (ton)
1. Petsai/Sawi 2.435
2. Lobak -
3. Kacang Panjang 5.519
4. Cabe Besar -
5. Cabe Rawit 3.616
6. Ketimun 7.014
7. Terung 9.864
8. Tomat 3.520
9. Buncis 240
10. Labu Siam -
11. Kangkung 6.537
12. Bayam 895
13. Bawang Daun 1.330
14. Semangka 4.498
15. Blewah -
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
39
Tabel 2.24
Produksi Buah-Buahan Menurut Jenisnya Tahun 2015
No Jenis Sayuran Produksi (ton)
1. Alpukat -
2. Belimbing 134
3. Duku/Langsat 3.359
4. Durian 12.542
5. Jambu Biji 343
6. Jambu Air 385
7. Jeruk Siam 941
8. Jeruk Besar 220
9. Mangga 5.512
10. Manggis 343
11. Nangka / Cempedak 3.519
12. Nenas 13.279
13. Pepaya 450
14. Pisang 20.923
15. Rambutan 5.176
16. Salak 2.372
17. Sawo 936
18. Markisa/Konyal -
19. Sirsak 108
20. Sukun 531
21. Melinjo 89
22. Petai 321
23. Jengkol 405
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Pada Tahun 2015 peningkatan populasi ternak terjadi hampir pada
semua komoditas jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, terkecuali
ternak kerbau yang mengalami penurunan. Populasi ternak sapi pada tahun
2015 mengalami kenaikan 8,11% jika dibandingkan tahun 2014 menjadi
7.221 ekor, Populasi kerbau menurun 35,29% menjadi 11 ekor. Kenaikan
tertinggi terjadi pada populasi ayam pedaging yaitu meningkat 1.002,56%
atau menjadi 430.000 ekor. Kondisi tersebut dapat dilihat secara lengkap
pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
40
Tabel 2.25
Populasi Ternak Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011- 2015
No. Jenis Ternak Tahun
2011 2012 2013 2014¹ 2015
1. Sapi (ekor) 5.897 6.025 6.679 6.679 7.221
2. Kerbau (ekor) 12 12 17 17 11
3. Kambing/ Domba (ekor) 10.132 9.768 11.356 11.356 12.564
4. Babi (ekor) 1.565 1.625 1.197 1.197 2.246
5. Ayam Pedaging (ekor) 11.578 21.021 39.000 39.000 430.000
6. Ayam Petelur (ekor) 210 860 1.100 1.100 1.200
7. Ayam Buras (ekor) 83.285 97.936 107.423 107.423 119.348
8. Itik (ekor) 7.893 9.013 12.764 12.764 14.919
9. Itik Manila (ekor) 4.143 4.431 - - -
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016 Keterangan : ¹ Data Tahun Sebelumnya
PDRB di Kabupaten Kayong Utara kurun waktu Tahun 2011-2015
baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan untuk
kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman holtikultura dan tanaman
perkebunan menunjukkan trendline yang menurun. Sedangkan untuk sub
sektor peternakan serta jasa pertanian dan perburuan menunjukkan
trendline yang meningkat. Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan
tanaman perkebunan yang semakin menurun dikarenakan kontribusi sektor
lain khususnya jasa-jasa mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi,
namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan, tanaman
holtikultura maupun tanaman perkebunan mengalami peningkatan.
Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan
kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih
penting adalah peningkatan nilai produksinya. Kontribusi sektor pertanian
lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
41
Tabel 2.26
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 – 2015
Tahun
ADHB (%) ADHK (%)
Tanaman Pangan
Tanaman Holtikultura
Tanaman Perkebunan
Peternakan
Jasa Pertanian
dan Perburuan
Tanaman Pangan
Tanaman Holtikultura
Tanaman Perkebunan
Peternakan
Jasa Pertanian
dan Perburuan
2011 9,84 2,46 6,65 1,36 0,45 10,1 2,44 6,52 1,37 0,44
2012 10,04 2,37 6,34 1,37 0,45 9,82 2,41 6,51 1,4 0,44
2013 9,57 2,4 6,49 1,4 0,46 9,71 2,4 6,57 1,42 0,45
2014 9,79 2,36 6,13 1,38 0,46 9,58 2,42 6,48 1,42 0,46
2015 9,66 2,33 5,87 1,39 0,46 9,11 2,41 6,42 1,43 0,46
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
2. Pariwisata
Kabupaten Kayong Utara memiliki 17 daerah potensi wisata yang
dapat dikembangkan sebagai aset daerah di bidang pariwisata. Sepanjang
tahun 2012, jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kayong Utara
sebanyak 35.456 orang, yang terdiri dari 35.400 orang adalah merupakan
wisatawan domestik dan selebihnya 56 orang adalah wisatawan asing.
Jadwal kunjungan wisatawan pada bulan bulan tertentu sangat bervariasi.
Pada bulan september dan nopember merupakan bulan kunjungan
wisatawan terbesar di Kabupaten Kayong Utara. Perkembangan jumlah
obyek wisata pada kurun waktu 2009-2013 cenderung meningkat,
sebagaimana tertera pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
42
Tabel 2.27
Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2009 – 2013
No. Keterangan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1. Jumlah Objek Wisata (OW) 12 12 17 17 17
2. Objek Wisata yang Memiliki rencana Pengembangan Destinasi Wisata (%)
- - - - 17,65
3. Jumlah Objek Wisata berstandar Nasional (OW)
2 2 2 2 2
4. Jumlah Objek Wisata berstandar Internasional (OW)
2 2 2 2 2
5. Jumlah obyek wisata memiliki UMKM dan Industri Kreatif bidang pariwisata (OW)
- - 2 2 2
6. Jumlah Desa Wisata (desa) - - 2 2 2
Sumber : Dinas Pemuda, Olaharaga dan Pariwisata, 2017
Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Kayong
Utara dalam kurun waktu Tahun 2011-2015 menunjukkan kecenderungan
meningkat dari 2,14% pada Tahun 2011 menjadi 2,25% pada Tahun 2015.
Perkembangan jumlah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.28
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 – 2015
No. Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Penyediaan Akomodasi (%) 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16
2. Penyediaan Makan Minum (%) 1,98 1,96 1,98 2,01 2,08
3. Jumlah Sektor Pariwisata (jutaan rupiah)
37.844,89 42.361,76 47.817,58 54.568,72 63.082,22
4. Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)
2,14 2,11 2,14 2,17 2,25
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
43
3. Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan di Kabupaten Kayong Utara selama tahun 2011-
2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik itu jenis
perikanan laut, perikanan perairan umum maupun perikanan budidaya
kolam. Pada tahun 2015 produksi perikanan di Kabupaten Kayong Utara
mencapai 25.612,70 ton atau naik sebesar 18,15% jika dibandingkan
dengan produksi perikanan pada tahun 2011. Kondisi dimaksud dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.29
Produksi Perikanan dan Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 – 2015
No. Jenis Perikanan Produksi Perikanan Per Tahun
2011 2012 2013 2014 2015′
1. Laut (ton) 20.735,70 21.435,10 21.715,90 24.585,90 24.585,90
2. Perairan Umum (ton) 690,5 707,9 710,5 710,5 710,5
3. Budidaya Kolam (ton) 251,7 296,6 305,9 316,3 316,3
3. Ekspor Produk Perikanan (kg) - - - - -
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kayong Utara, 2017
4. Perdagangan
Posisi geografis Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah pesisir
merupakan daerah yang cukup strategis sebagai pintu perdagangan keluar
masuknya arus barang dari daerah-daerah lain. Pada sektor perdagangan
besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pembentukan pada
struktur PDRB Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 merupakan sektor
kedua terbesar setelah sektor pertanian yaitu sebesar 12,97 persen (atas
dasar harga konstan 2010) yang didapat dari sub sektor perdagangan besar
dan eceran yaitu sebesar 9,50 persen.
Peran sub sektor perdagangan besar dan eceran terhadap
perekonomian Kabupaten Kayong Utara selama kurun waktu tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 memberikan kontribusi yang positif. Nilai PDRB
sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran Atas Dasar Harga Konstan
pada tahun 2014 sebesar Rp. 186.563,78 juta yang memberikan kotribusi
terhadap total PDRB Kabupaten Kayong Utara sebesar 9,50%. Hal ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
44
menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha dan jasa perdagangan besar dan
eceran di Kabupaten Kayong Utara semakin tinggi seiring dengan
kemampuan daya beli masyarakat yang. Kontribusi sub sektor perdagangan
besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara tahun 2010 –
2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.30
Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 – 2015
No Tahun
Kontribusi Sektor Perdagangan ADHB Kontribusi Sektor Perdagangan ADHK
Nilai Sub Sektor
Perdagangan Total PDRB (jutaan Rp)
Kontribusi (%)
Nilai Sub Sektor Perdag. Total PDRB
(jutaan Rp) Kontribusi
(%)
(jutaan Rp) (jutaan Rp)
1. 2011 172.038,43 1.772.592,18 9,71 159.089,07 1.669.033,98 9,53
2. 2012 189.487,95 2.005.846,76 9,45 167.174,55 1.765.488,88 9,47
3. 2013 208.429,92 2.235.071,08 9,33 175.822,77 1.858.250,35 9,46
4. 2014 236.579,47 2.515.109,87 9,41 186.563,78 1.963.078,16 9,5
5. 2015 270.334,96 2.809.162,99 9,62 199.359,45 2.061.792,63 9,67
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka,BPS 2016
5. Perindustrian
Lain halnya pada sektor industri, pada tahun 2014 nilai investasi
industri kecil dan menengah formal di Kabupaten Kayong Utara mengalami
penurunan sedikit menjadi 4,56 Milyar dibandingkan tahun sebelumnya
yang sebesar 4,57 Milyar dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 772
orang. Jika dilihat dari jenis industrinya maka industri kecil dan menengah
formal yang paling mendominasi adalah industri moulding yaitu sebesar
2,28 Milyar dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 304 orang.
Kinerja sektor industri pengolahan terhadap sumbangan PDRB
Kabupaten Kayong Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai
PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk sektor industri pengolahan sebesar
Rp. 197.601,44 juta pada tahun 2014, dan memberikan kontribusi sebesar
10,06 % terhadap total PDRB sebesar Rp.1.963.293,23 Juta. Kontribusi
sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara tahun
2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
45
Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Industri PengolahanTerhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 – 2015
No Tahun
ADHB ADHK
Nilai Sektor Industri
Pengolahan Total PDRB (jutaan Rp)
Kontribusi (%)
Nilai Sektor Industri
Pengolahan Total PDRB (jutaan Rp)
Kontribusi (%)
(jutaan Rp) (jutaan Rp)
1. 2011 187.336,01 1.772.592,18 10,57 176.900,41 1.669.033,98 10,6
2. 2012 205.736,47 2.005.846,76 10,26 183.870,29 1.765.488,88 10,41
3. 2013 224.334,30 2.235.071,08 10,04 190.807,13 1.858.250,35 10,27
4. 2014 246.127,02 2.515.109,87 9,79 197.601,44 1.963.078,16 10,07
5. 2015 266.008,31 2.809.162,99 9,47 204.672,01 2.061.792,63 9,93
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
6. Transmigrasi
Penerimaan transmigran di Kabupaten Kayong Utara sudah dimulai
sejak tahun 2006. Hal ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat. Adapun perkembangan jumlah rumah tangga
transmigran yang telah diserahkan di Kabupaten Kayong Utara dapat dilihat
pada tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
46
Tabel 2.32
Jumlah Rumah Tangga Transmigran Yang Telah di Serahkan Di Kabupaten Kayong Utara
Nama UPT Kecamatan Desa Jenis/Pola Penempatan Awal Tahun
Penempatan Awal KK
Penempatan Awal Jiwa
Penyerahan Tahun
Penyerahan KK
Penyerahan Jiwa
Jumlah UPT
No Berita Acara TGL/Bulan/Tahun
Penjalaan Simpang
Hilir Penjalaan TU/TPLB 2006 450 800 2013 450 800 1
Nomor.364 Tahun 2013
TGL.31 - 12 - 2013
Rantau Panjang
SP.2
Simpang Hilir
Rantau Panjang
TU/TPLK 2007 150 602 2012 150 602 1 Nomor.697 Tahun 2012
TGL.21 - 12 - 2012
Teluk Melano
Simpang Hilir
TU/TPLB 2006 155 0 2011 155 0 1 Kep.Men No.327/MEN/XII/2011
TGL.30 - 12 - 2011
Pemangkat Simpang
Hilir TU/TPLB 2006 155 0 2011 155 0 1
Kep.Men No.327/MEN/XII/2011
TGL.30 - 12 - 2011
Ds. Kamboja/P.
Maya
P. Maya Karimata
Desa Kamboja
TU/TPLB 2010 150 0 2016 250 0 1
Sei Mata-mata Sp.3
Simpang Hilir
Desa Sei Mata-mata
TU/TPLB 2011 100 0 2016 100 0 1
Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
47
1.5. Aspek Daya Saing Daerah
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Rata-rata konsumsi makanan perbulan penduduk Kabupaten Kayong
Utara tahun 2015 mencapai Rp. 2.359.195,42 atau 63,70% dari total
pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 16,39% digunakan
untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi
tembakau dan sirih serta ikan, masing-masing sebesar 15,60% dan 13,75
dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran
konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 1,75%. Pengeluaran
konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.33
Pengeluaran Konsumsi Makanan Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2013, 2014 dan 2015
No Kelompok
Barang
Tahun
2013 2014 2015
A. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi (Rp)
1.438.882,66 1.759.289,73 2.359.195,42
B. Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)
1. Padi-Padian 20,61 19,89 16,39
2. Umbi-Umbian 0,39 0,45 1,75
3. Ikan 16,62 16,13 13,75
4. Daging 2,88 2,17 10,06
5. Telur dan Susu 5,80 6,10 5,65
6. Sayur-Sayuran 7,75 8,72 6,52
7. Kacang-Kacangan 1,37 1,31 2,14
8. Buah-Buahan 2,41 7,49 3,08
9 Minyak dan Lemak
3,47 3,47 3,06
10. Bahan Minuman 5,94 5,24 4,06
11. Bumbu-Bumbuan 2,53 3,17 2,67
12. Konsumsi Lainnya 3,38 2,78 2,68
13. Makanan/ Minuman Jadi
9,50 8,20 12,59
14. Tembakau, Sirih 17,35 14,89 15,60
J u m l a h 100,00 100,00 100,00
Sumber : Statistik Daerah Kayong Utara, Susenas 2014, 2015 dan 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
48
B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Rata-rata konsumsi non makanan perbulan penduduk Kabupaten
Kayong Utara tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.344.652,55 atau 36,30%
dari total pengeluaran. Pengeluaran tersebut paling besar digunakan untuk
keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 51,18 %. Lebih
rinci pengeluaran konsumsi untuk non makanan dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.34
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2013, 2014 dan 2015
No Kelompok Barang
Tahun
2013 2014 2015
A. Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi (Rp)
746.022,15 777.424,57 1.344.652,55
B. Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)
1. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga
49,88 46,15 51,18
2. Barang dan Jasa 38,74 38,26 18,79
3. Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala
5,62 10,54 7,37
4. Barang-Barang yang Tahan Lama
3,08 2,41 8,03
5. Pajak dan Asuransi 1,21 1,22 6,01
6. Keperluan Pesta dan Upacara
1,48 1,42 8,62
J u m l a h 100,00 100,00 100,00
Sumber : Statistik Daerah Kayong Utara, Susenas 2014, 2015 dan 2016
C. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
Kondisi panjang jalan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara apabila
dibandingkan dengan jumlah kendaraan, maka dapat dilihat bahwa rasionya
dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin kecil. Hal
ini terlihat bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tahun
2011 sebesar 10,46 menjadi 6,53 pada tahun 2014. Kondisi ini
menggambarkan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Kayong
Utara, cenderung semakin meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
49
Tabel 2.35
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kayong Utara, Tahun 2011 - 2014
Tahun Panjang Jalan Banyak
Kendaraan(Unit) Ratio (%) (Km)
2011 334,16 3194 10,46
2012 334,16 9.659 3,46
2013 334,16 12.471 2,68
2014 334,16 5.117 6,53
2015¹ 334,16 5.117 6,53 Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2015
Keterangan : ¹ Data Tahun Sebelumnya
D. Sumber Daya Manusia
Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2010-2014 menunjukkan
kecenderungan yang terus menurun, pada Tahun 2010 sebesar 58,33%,
dan pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar 54,77%. Data secara rinci
dapat dilihat pada tabel berikut :
. Tabel 2.36 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2011 – 2015
No. Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio Ketergantungan (%)
58,19 58,18 58,43 54,77 54,49
2. Penduduk (Orang) 97.895 99.763 101.529 103.282 105.477
3. Penduduk Usia 0-14 Tahun (Orang)
32.715 33.334 34.016 32.581 33.017
4. Penduduk Usia +65 Tahun (Orang)
3.297 3.361 3.430 3.967 4.184
5. Penduduk Usia 15-64 Tahun (Orang)
61.883 63.068 64.083 66.734 68.276
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka, BPS 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
50
2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran
2016 merupakan tindak operasional dari penjabaran baik terhadap Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Pusat, Provinsi dan Kabupaten maupun program prioritas dari Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Melalui Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 18 Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016,
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan berbagai Prioritas Pembangunan
Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan berbagai indikator dan target pembangunan.
Adapun Prioritas Pembangunan dimaksud, yaitu :
1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
2. Pelaksanaan Visit and Sail Selat Karimata 2016.
3. Peningkatan Infrastruktur Dasar
4. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat
5. Perluasan Kesempatan Kerja
6. Peningkatan dan Perluasan Mutu Layanan Pendidikan
7. Peningkatan dan Perluasan Mutu Layanan Kesehatan
8. Pengembangan Tata Kelola Lahan dan Hutan untuk Kelestarian Lingkungan
9. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
10. Pelayanan Publik yang Profesional
11. Kedaulatan Pangan
12. Kedaulatan Energi
Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan prioritas program
pembangunan yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana
kerja. Prioritas program pembangunan tahun 2016 meliputi :
1. Optimalisasi Lahan Pertanian
2. Peningkatan Hasil Produksi dan Mutu Pertanian melalui Mekanisasi Pertanian
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Peternakan
4. Diversifikasi Pengolahan Hasil Pertanian
5. Penataan Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur pada Wilayah Penyangga Destinasi
Wisata
6. Peningkatan Fasilitas Kepariwisataan dan Infrastruktur Dasar di Kepulauan Karimata
7. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
51
8. Fasilitasi Event Budaya dan Pariwisata
9. Peningkatan Sarana Perhubungan Laut di Wilayah Kepulauan
10. Peningkatan dan Penguatan Konektivitas pad apUsat-Pusat Kegiatan Ekonomi dan
Pusat-Pusat Permukiman
11. Pemenuhan kebutuhan Air Bersih
12. Pembangunan Darinase, Sanitasi dan Penanganan Kawasan Kumuh
13. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi dan Daerah Rawa
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah
15. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
16. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
17. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun.
18. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kayong Utara dengan
Mencetak 10 (sepuluh) Sarjana setiap Desa.
19. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
20. Penguatan Akhlak dan Budi Pekerti melalui Penguatan Pendidikan Keagamaan
21. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan
22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
23. Perluasan Cakupan Pelayanan Kesehatan Gratis (BPJS/ PBI)
24. Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup.
25. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
26. Bantuan Keuangan Desa (ADD)
27. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
28. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Desa.
29. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Desa.
30. Reformasi Birokrasi
31. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan berkelanjutan dan perikanan sebagai basis
ketahanan ekonomi masyarakat.
32. Pencegahan alih funsi lahan pertanian menjadi fungsi industri/perkebunan
33. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Kabupaten
34. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
35. Pengembangan Penyeledikan Air
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
52
Program prioritas Tahun 2016 ditindaklanjuti dalam bentuk program/kegiatan di setiap
SKPD terkait dengan capaian program dan keuangan seperti pada tabel berikut:
Tabel 2.37
Realisasi dan Prosentase Penganggaran Belanja SKPD Tahun 2016
NO SKPD Pagu Anggaran Realisasi Prosentase Realisasi(%)
1 Dinas Pendidikan 155.549.374.843,40 149.717.455.246,00 96,25
2 Dinas Kesehatan 66.055.657.926,74 55.287.466.123,00 83,70
3 Dinas Pekerjaan Umum 185.723.024.207,00 165.982.669.538,00 89,37
4 Bappeda 5.831.866.079.00 5.409.031.098,00 92,75
5 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
21.228.126.576,00 20.250.036.907,00 95,39
6 Kantor Lingkungan Hidup 3.167.628.172,16 2.841.091.348,00 89,69
7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.412.225.395,00 3.368.946.939,00 98,73
8 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.478.633.710,00 5.349.065.453,00 97,64
9 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.803.292.465,00 2.754.092.451,00 98,24
10 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.446.597.434,00 3.432.564.871,00 99,59
11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.992.424.426,00 1.821.702.361,00 91,43
12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6.134.160.278,00 5.981.161.773,00 97,51
13 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
457.029.910,00 367.353.281,00 80,38
14 Sekretariat Daerah 56.815.499.040,00 55.037.553.298,00 96,87
15 Sekretariat DPRD 16.079.485.183,00 15.680.804.578,00 97,52
16 Dinas PPKAD 135.692.932.568,90 130.843.303.723,97 96,43
17 Inspektorat Kabupaten 4.591.142.561,00 4.527.554.231,00 98,61
18 Kecamatan Sukadana 1.514.842.537,01 1.489.495.515,00 98,33
19 Kecamatan Simpang Hilir 1.933.888.797,00 1.911.214.054,00 98,83
20 Kecamatan Pulau Maya 1.267.010.724,00 1.248.302.802,00 98,52
21 Kecamatan Teluk Batang 1.748.751.449,00 1.729.005.338,00 98,87
22 Kecamatan Seponti 1.560.499.961,00 1.520.895.390,00 97,46
23 Sekretariat Korpri 560.126.772,00 547.414.067,00 97,73
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
53
24 Kecamatan Kepulauan Karimata 1.137.767.070,00 1.132.608.809,00 99,55
25 Kantor PPTSP 1.508.857.925,00 1.476.950.787,00 97,89
26 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana
11.325.152.676,00 10.879.219.468,00 96,06
27 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
1.955.450.395,00 1.820.001.468,00 96,06
28 Dinas Pertanian dan Peternakan 10.632.664.062,00 10.029.691.929,00 94,33
29 Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
5.229.225.305.00 5.151.079.537,00 98,51
30 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6.816.743.795,00 5.899.854.088,00 86,55
31 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.269.306.143,00 3.162.632.406,00 96,74
32 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
5.596.694.504,64 5.547.507.451,00 99,12
33 Dinas Kelautan dan Perikanan 17.357.342.353,00 17.201.340.195,00 99,10
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8.856.786.138,00 8.302.570.895,00 93,74
J u m l a h 756.730.211.381,85 707.701.637.418,97 93,52
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Akrual Unaudited, Badan Keuangan Daerah 2017
Dari capaian keuangan secara keseluruhan pembangunan Kabupaten Kayong Utara
mencapai 93,52% untuk realisasi keuangan. Khususnya untuk distribusi penganggaran
berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan diperlukan pengkajian ulang agar lebih
berimbang mengingat jenis-jenis urusan pilihan lebih dapat secara langsung dan nyata
menjadi pengungkit aktivitas perekonomian kawasan.
3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil
gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD
Tahun 2016.
Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan
hasil evaluasi RKPD Tahun 2016, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten
Kayong Utara yang teridentifikasi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan
hidup, dan pemerintahan adalah :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
54
1) Masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin;
2) Cukup banyaknya jumlah pengangguran yang disebabkan terbatasnya lapangan kerja,
jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan
tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja;
3) Belum optimalnya upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja terkait dengan
pemenuhan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
4) Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian
dalam penyelenggaraan pendidikan;
5) Masih cukup rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama terkait kematian ibu
dan bayi, balita dengan gizi buruk, dan penyakit menular;
6) Belum optimalnya penanganan PMKS;
7) Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak,
serta belum optimalnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan
anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya;
8) Kecenderungan semakin memudarnya nilai gotong royong sebagai karakter dalam
pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari-hari;
9) Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah;
10) Masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil, serta
pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal;
11) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara
berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;
12) Belum optimalnya upaya peningkatan investasi yang disebabkan kurangnya
informasi dan promosi investasi; serta kepastian dan kemudahan pengurusan
perijinan, regulasi dan waktu pengurusan;
13) Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah
satu penyangga dan penggerak perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan,
SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk;
14) Belum optimalnya pengembangan pariwisata, terutama terkait pengembangan daya
saing obyek wisata daerah, dan SDM;
15) Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah, yang ditunjukkan dengan masih
banyaknya aset idle, serta kontribusi aset yang belum signifikan dalam peningkatan
pendapatan daerah;
16) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung
perwujudan reformasi birokrasi;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
55
17) Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, serta
masih belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik
bagi masyarakat terutama pemilih pemula;
18) Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk
meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan
kondusivitas daerah;
19) Belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang sejalan dengan dinamika
aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan
pengembangan wilayah;
20) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang
ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterian dan pesisir-laut,
serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup;
21) Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana baik untuk pengurangan
risiko bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana, serta belum
meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4. ISU STRATEGIS DAERAH
Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya upaya pencapaian Visi
dan Misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, diperlukan upaya
kerja keras dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal tersebut sangatlah penting apabila
dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang masih perlu
ditingkatkan. Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat
Kabupaten Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2018 diharapkan lebih fokus pada program
maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian target dimaksud.
Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada
gilirannya diharapkan dapat menjadi pendorong dalam proses pembangunan dalam rangka
akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kabupaten Kayong Utara.
Perkembangan indikator makro Kabupaten Kabupaten Kayong Utara sebagai representasi
keberhasilan pembangunan menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan.
Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu
kesehatan, pendidikan dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua
bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
56
Oleh karenanya, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kayong Utara
dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan,
yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi
rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun
2018. Selain itu, hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah
masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional, regional maupun lokal.
Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam Rancangan RKPD Kabupaten
Kayong Utara tahun 2018 adalah hasil kesimpulan terhadap isu-isu dan permasalahan-
permasalahan yang dihimpun dari penjaringan aspirasi masyarakat mulai dari Musrenbang
Desa, Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten serta Pokok-Pokok pikiran DPRD
yang diperoleh melalui hasil kegiatan reses dan keterkaitannya dengan isu strategis serta
permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini
yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Isu strategis dan masalah mendesak Kabupaten Kayong Utara juga ditetapkan
berdasarkan kondisi faktual yang terjadi saat ini dengan tetap mengacu kepada arah
kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang tertuang pada
RPJMN, RPJMD Provinsi maupun RPJMD Kabupaten Kayong Utara. Adapun Isu Strategis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 adalah
seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.38
Kesesuaian Prioritas/Isu Strategis Nasional, Provinsi Kalimantan Barat
dan Kabupaten Kayong Utara 2018
PRIORITAS NASIONAL 2018
PRIORITAS PROGRAM PROVINSI TAHUN 2018
ISU STRATEGIS KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Perumahan dan
Permukiman 4. Pengembangan Dunia
Usaha dan Pariwisata 5. Ketahanan Energi 6. Ketahanan Pangan 7. Penanggulangan
Kemiskinan 8. Infrastruktur, Konektivitas
dan Kemaritiman 9. Pembangunan Wilayah 10. Politik, Hukum,
1. Pengembangan Industri Hilir Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Pemantapan Pengembangan SDM Berkualitas
3. Pengembangan Pusat Inovasi
4. Pemantapan Sistem Konektivitas
5. Peningkatan Efisiensi, Efektivitas dan Responsibility Pelayanan Publik
1. Percepatan Pembangunan Ekonomi Unggulan Dan Ekonomi Kreatif Serta Pengentasan Kemiskinan
2. Percepatan & Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
3. Pengembangan, Penataan & Revitalisasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
57
Pertahanan dan Keamanan
6. Penyiapan Landasan Pembangunan Berkelanjutan Periode Berikutnya
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Dengan Memperhatikan Upaya Pemulihan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Kedaulatan Pangan Berbasis Pertanian Dalam Arti Luas Serta Pengendalian Alih Fungsi Lahan
6. Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kayong Utara
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan & Permukiman
8. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Kualitas Aparatur
Sumber : Data olahan RKP, RKPD Provinsi dan Permasalahan Mendesak KKU.
Isu strategis yang telah ditetapkan pada rancangan RKPD Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2018 selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2018. Prioritas pembangunan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui
tindak operasional dalam bentuk prioritas program Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran
2018. Setiap prioritas program akan memiliki indikator dan target yang harus dicapai oleh
setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana program. Prioritas program Kabupaten Kayong
Utara Tahun Anggaran 2018 juga akan dijadikan dasar dan acuan dalam membuat Rencana
Kerja (RENJA) Tahun 2018 pada setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
58
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik
perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten
Kayong Utara Tahun 20116, perkiraan Tahun 2017 berikut karakteristiknya serta prospek
perekonomian Tahun 2018. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian
Kabupaten Kayong Utara serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang
diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.
A. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN 2017 SERTA
PROSPEK EKONOMI TAHUN 2018
1. Kondisi Ekonomi Daerah 2016 dan Perkiraan Tahun 2017
Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup
dan kehidupan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan distribusi
pendapatan, meningkatkan hubungan regional dan usaha melakukan pergeseran
kegiatan sektor ekonomi dari sektor primer ke sekunder. Total PDRB menunjukkan
jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara tahun 2015 mengalami
kenaikan sebesar 0,39% menjadi 5,65% dibanding tahun lalu yang sebesar 5,26%.
Sektor pertanian memiliki peranan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten
Kayong Utara. Lebih dari 30% nilai tambah di Kabupaten Kayong Utara berasal dari
sektor ini. Adapun sumbangan terbesar dalam pembentukan nilai tambah di sektor
pertanian berasal dari sub sektor tanaman pangan dan perikanan.
Fenomena memperlihatkan bahwa Kabupaten Kayong Utara masih tergolong
dalam kelompok ekonomi agraris, yang ditunjukkan oleh kuatnya pengaruh kegiatan
sektor pertanian terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu empat
tahun terakhir. Pada periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dominasi
sektor pertanian masih cukup besar yaitu rata-rata lebih dari 30 persen terhadap
total perekonomian Kabupaten Kayong Utara, sehingga dinilai perlu perhatian serius
dalam upaya pengembangan sektor pertanian sebagai sektor potensial yang terdiri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
59
dari empat sub sektor antara lain sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan
jasa pertanian, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu, dan sub sektor
perikanan. Pengembangan dimaksud sangat mungkin dilaksanakan terkait dengan
ketersediaan daya dukung sumber daya alam potensial yang dimiliki oleh
Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan kondisi 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kayong Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun,
sehingga pada Tahun 2015 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong
Utara akan berada pada angka 5,76 persen.
Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara dengan
seluruh kabupaten/kota serta Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dapat dilihat
pada Tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014 - 2015
NO Kabupaten/Kota 2014 2015
1 Kabupaten Sambas 5,40 4,78
2 Kabupaten Bengkayang 4,02 3,96
3 Kabupaten Landak 4,93 5,11
4 Kota Pontianak 6,00 5,60
5 Kabupaten Sanggau 3,26 3,15
6 Kabupaten Ketapang 2,92 5,53
7 Kabupaten Sintang 5,36 4,65
8 Kabupaten Kapuas Hulu 3,97 4,67
9 Kabupaten Sekadau 6,09 5,75
10 Kabupaten Melawi 4,73 4,61
11 Kabupaten Kayong Utara 5,65 5,03
12 Kabupaten Kubu Raya 6,37 6,21
13 Kota Pontianak 5,94 4,84
14 Kota Singkawang 6,61 6,18
Provinsi Kalimantan Barat 5,03 4.81
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka 2016, BPS
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
60
Struktur perekonomian Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 masih
didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Sumbangan keempat sektor
tersebut adalah mencapai 64,01% terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten
Kayong Utara pada Tahun 2015.
Struktur ekonomi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 dapat dilihat pada
gambar grafik dibawah ini (sumber : PDRB KKU Tahun 2015).
Gambar 3.1
Grafik Struktur Ekonomi Kabupaten Kayong Utara 2015 (%).
Sumber : Kayong Utara Dalam Angka 2016, BPS
Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu
wilayah. Inflasi yang tinggi mengindikasikan perekonomian yang tidak stabil, tetapi
inflasi yang bernilai nol juga tidak baik bagi perekonomian yang mengindikasikan
perekonomian sedang lesu. Oleh karena itu angka inflasi harus dijaga kestabilannya
diambang kenormalan karena inflasi juga akan mempengaruhi indikator-indikator
ekonomi lainnya termasuk tingkat suku bunga dan investasi. Salah satu gejala
terjadinya inflasi adalah terjadinya lonjakan harga yang tajam sehingga bisa
30,43
13,17
10,94
9,47
9,15
4,37
3,84
3,45
3,42
3,33
2,372,25
2,17
1,10
0,33 0,15
0,05
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil
dan Sepeda MotorKonstruksi
Industri Pengolahan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial WajibPertambangan dan Pengalian
Informasi dan Komunikasi
Transportasi dan Pergudangan
Jasa Pendidikan
Real Estat
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Jasa Keuangan dan Asuransi
Jasa Lainnya
Jasa Perusahaan
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur UlangPengadaan Listrik dan Gas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
61
menyebabkan daya beli masyarakat sedikit menurun. Perhitungan inflasi yang
dilakukan BPS di Kalimantan Barat hanya pada Kota Pontianak dan Kota
Singkawang saja, sehingga untuk mendapatkan perbandingan yang sesuai maka
dilakukan perhitungan laju inflasi PDRB (indeks harga implisit).
Jika dilihat secara berkala, laju inflasi (indeks harga implisit) Kabupaten
Kayong Utara memiliki trend yang tidak searah dibandingkan dengan laju inflasi
(indeks harga implisit) Provinsi Kalimantan Barat. Laju inflasi (indeks harga implisit)
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sebesar 5,71 persen, relatif lebih rendah dari
laju inflasi Kabupaten Kayong Utara, yaitu 6,34 persen. Kondisi wilayah dan biaya
transportasi diduga memberikan dampak pada tingginya harga-harga di Kabupaten
Kayong Utara, termasuk meningkatkan biaya faktor produksi sehingga harga barang
pada tingkat produsen mengalami inflasi. Berdasarkan kondisi 5 (tahun) tahun
terakhir maka dapat diperkirakan laju inflasi (indeks harga implisit) Kabupaten
Kayong Utara pada tahun 2016 turun menjadi 6.33 persen.
Trend laju inflasi (indeks harga implisit) di Kabupaten Kayong Utara terhadap
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015 dapat kita lihat pada grafik sebagai
berikut :
Gambar 3.2
Perkembangan Laju Inflasi (Indeks Harga Implisit) Kabupaten Kayong Utara terhadap Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2011-2015
Sumber : PDRB KKU dan Kalimantan Barat, Tahun 2011-2015
6,53
4,41 4,59
5,90 5,716,20
6,98
5,86
6,626,34
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2011 2012 2013 2014 2015
Kalbar
KKU
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
62
2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018
Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Kayong Utara pada
Tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional dan regional yang
masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital
inflow) dan nilai tukar (exchange rate) di mana harga-harga komoditas terus
beranjak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya
persaingan perekonomian. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga
menyangkut sumber daya manusia di Kayong Utara. Tingkat pengangguran dan
kemiskinan juga akan terus menjadi tantangan perekonomian Kayong Utara pada
Tahun 2018.
Gambaran ekonomi Kayong Utara Tahun 2018 tidak akan terlepas dari
pengaruh perkembangan perekonomian nasional dan regional. Pada Tahun 2018
perekonomian Kayong Utara diperkirakan akan lebih baik dari perkiraan tahun-tahun
sebelumnya yaitu tumbuh dari 5,03% pada Tahun 2015 diharapkan menjadi 5,26%
pada Tahun 2018 yang akan dicapai melalui kebijakan yang berfokus pada
“mensinergikan capaian pembangunan dimasing-masing bidang/sektor
agar terwujud pembangunan Kabupaten Kayong Utara yang
berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi”.
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015,
maka prospek perekonomian Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 diperkirakan akan mengalami perbaikan.
Perekonomian diharapkan dapat kembali tumbuh pada angka 5% karena pada
Tahun 2015 mampu tumbuh hingga 5,03%.
2. Inflasi Tahun 2018 diperkirakan akan tetap terkendali pada angka antara 6,29%
sampai dengan 6,52%, karena kecenderungan inflasi menunjukkan trendline
yang berfluktuatif sejak Tahun 2011 hingga pada Tahun 2015.
Untuk mengetahui gambaran yang lebih detail mengenai kinerja ekonomi
makro Kabupaten Kayong Utara, kebutuhan investasi, kekuatan ekonomi sektoral
dan kecenderungan beberapa indikator sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
63
Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kayong Utara
No Indikator Makro Kondisi Awal Capaian Target
2014 2015 2016* 2017** 2018
1 PDRB - ADHB (Juta Rp) 2,515,109.87 2,809,162.99 3,010,304.76 3,254,842.41 3,499,380.07
2 PDRB – Harga Konstan 2010 (Juta Rp) 1,963,078.16 2,061,792.63 2,151,738.76 2,247,170.84 2,342,602.92
3 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.64 5.03 5.30 5.28 5.26
4 Tingkat Inflasi (%) 6.52 6.34 6.33 6.31 6.29
5 Struktur Ekonomi Menurut Sektoral (%)
· Pertanian, Kehutanan & Perikanan 32.60 31.83 31.81 31.49 31.18
· Pertambangan dan Penggalian 4.35 4.26 4.31 4.32 4.32
· Industri Pengolahan 10.07 9.93 9.78 9.62 9.47
· Pengadaan Listrik dan Gas 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
· Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
· Konstruksi 10.04 10.30 10.45 10.65 10.84
· Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor 12.98 13.17 13.11 13.15 13.19
· Transportasi & Pergudangan 3.48 3.51 3.56 3.61 3.65
· Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 2.17 2.22 2.21 2.23 2.25
· Informasi Dan Komunikasi 4.40 4.61 4.73 4.89 5.04
· Jasa Keuangan dan Asuransi 2.16 2.22 2.35 2.45 2.55
· Real Estate 3.37 3.39 3.40 3.42 3.45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
64
No Indikator Makro Kondisi Awal Capaian Target
2014 2015 2016* 2017** 2018
· Jasa Perusahaan 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
· Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 6.93 7.08 6.85 6.78 6.71
· Jasa Pendidikan 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
· Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.29 2.30 2.27 2.26 2.24
· Jasa Lainnya 1.17 1.17 1.14 1.12 1.10
6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%) 9.55 9.84 9.24 8.88 8.52
7 Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 49,898.00 51,205.00 50,940.60 51,741.06 52,541.51
8 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.08 3.76 4.35 4.33 4.32
9 PDRB Per Kapita ADHB (Rp) 24,351,870.34 26,632,943.61 28,627,828.14 30,755,031.31 32.882,234.48
10 Jumlah Penduduk (Orang) 103,282.00 105,477.00 107,205.20 109,078.26 110,951.31
11 Kepadatan Penduduk (penduduk/km) 23.00 23.00 23.60 24.06 24.51
12 Komposisi Penduduk (%)
· 0 – 14 tahun 31.55 31.30 31.10 30.61 30.12
· 15 – 64 tahun 64.61 64.73 64.92 65.29 65.67
· 65 + tahun 3.84 3.97 3.98 4.10 4.22
13 Indek Pembangunan Manusia 58.52 60.09 60.53 61.33 62.13
14 Angka Kematian Bayi (IMR) 16.08 13.26 5.06 10.47 10.61
15 Angka Harapan Hidup (Tahun) 67.03 67.33 67.27 67.34 67.40
16 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 5.19 5.37 5.60 5.78 5.96
17 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 10.89 11.74 11.67 11.94 12.21
Sumber : PDRB KKU 2014-2015 dan data olahan (* data/angka sementara, ** data/angka sangat sementara)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
65
B. ANALISIS DAN PERKIRAAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN DAERAH
Sesuai dengan ketentuan perundangan, pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan
penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat
dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada
Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Sumber pendanaan pelaksanaan
Pemerintahan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan
yang sah. Secara lengkap komposisi pendapatan yang dituangkan dalam Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah ditampilkan
dalam tabel realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2014 -
2018 berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
66
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah KKU Tahun 2014 - 2018
NO URAIAN REALISASI APBD BERJALAN PROYEKSI BERTAMBAH/
(BERKURANG) 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7-6
1 PENDAPATAN 522,983,878,324.99 597,845,381,186.06 694,156,164,561.64 770,584,446,200.85 770,746,148,771.11 161,702,570.26)
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17,452,030,854.08 13,182,892,016.06 10,735,591,127.64 25,327,319,784.85 13,895,547,499.51 (11,431,772,285.34)
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4,825,999,347.23 3,795,730,384.33 4,167,785,270.96 5,210,984,643.34 8,338,574,958.00 3,127,590,314.66
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 3,325,374,635.00 2,292,635,071.00 1,546,795,017.99 2,156,850,800.00 1,074,244,000.00 (1,082,606,800.00)
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1,352,967,992.19 1,354,084,341.51 1,771,522,861.00 1,904,084,341.51 1,904,084,341.51 -
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,947,688,879.66 5,740,442,219.22 3,249,487,977.69 16,055,400,000.00 2,578,644,200.00 (13,476,755,800.00)
1.2 DANA PERIMBANGAN/ TRANSFER 470,610,369,830.00 530,019,589,712.00 654,223,591,582.00 722,707,812,000.00 735,433,564,555.60 12,725,752,555.60
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 28,514,648,830.00 33,874,978,712.00 22,864,032,427.00 24,904,635,000.00 24,904,635,000.00 -
1.2.2 Dana Alokasi Umum 380,125,181,000.00 415,875,881,000.00 467,183,234,000.00 468,175,912,000.00 468,175,912,000.00 -
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 61,970,540,000.00 80,268,730,000.00 113,833,514,656.00 158,450,000,000.00 160,450,000,000.00 2,000,000,000.00
1.2.4 DAK Non Fisik
20,073,890,499.00 32,511,971,000.00 32,511,971,000.00 -
1.2.5 Dana Desa - - 30,268,920,000.00 38,665,294,000.00 49,391,046,555.60 10,725,752,555.60
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
34,921,477,640.91 54,642,899,458.00 29,196,981,852.00 22,549,314,416.00 21,417,036,716.00 (1,132,277,700.00)
1.3.1 Pendapatan Hibah - 567,906,300.00 799,816,000.00 1,132,277,700.00 - (1,132,277,700.00)
1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
14,775,977,640.91 14,224,241,158.00 26,917,083,852.00 21,417,036,716.00 21,417,036,716.00 -
1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14,391,100,000.00 37,996,352,000.00 667,442,000.00 - - -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
67
NO URAIAN REALISASI APBD BERJALAN PROYEKSI BERTAMBAH/
(BERKURANG) 2015 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7-6
1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- - 812,640,000.00 - - -
1.3.5 Dana Penyesuaian Pendidikan - - - -
-
1.3.6 Alokasi Kurang Bayar - - - -
-
1.3.7 Pendapatan Lainnya 5,754,400,000.00 1,854,400,000.00 - -
-
2 BELANJA DAERAH 507,628,305,671.00 596,272,597,835.04 707,571,280,567.97 782,237,130,970.75 778,763,813,754.01 (3,473,317,216.74)
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 180,828,972,678.00 244,462,289,203.04 275,407,709,052.97 290,309,388,172.75 344,474,248,526.86 54,164,860,354.11
2.1.1 Belanja Pegawai 144,711,843,128.00 169,724,680,935.89 183,274,469,924.32 176,347,667,402.29 207,553,554,500.80 31,205,887,098.51
2.1.2 Belanja Hibah 8,609,500,000.00 8,292,000,000.00 8,605,350,000.00 18,735,481,200.00 27,968,701,900.00 9,233,220,700.00
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 9,287,831,050.00 7,824,804,375.00 192,600,000.00 1,261,520,600.00 3,261,520,600.00 2,000,000,000.00
2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 382,000,720.57 1,342,876,000.00 931,092,011.86 931,092,011.86 -
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
17,948,851,016.00 56,897,342,398.58 81,276,141,628.65 91,154,338,700.00 101,880,091,255.60 10,725,752,555.60
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 270,947,484.00 1,341,460,773.00 716,271,500.00 1,879,288,258.60 2,879,288,258.60 1,000,000,000.00
2.2 BELANJA LANGSUNG 326,799,332,993.00 351,810,308,632.00 432,163,571,515.00 491,927,742,798.00 434,289,565,227.15 (57,638,177,570.85)
2.2.1 Belanja Pegawai 30,888,174,700.00 30,011,407,592.00 37,344,250,350.00 44,343,558,626.00 44,343,558,626.00 -
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114,433,512,694.00 135,392,296,786.00 163,543,258,212.00 184,907,611,092.00 127,734,981,092.00 (57,172,630,000.00)
2.2.3 Belanja Modal 181,477,645,599.00 186,406,604,254.00 231,276,062,953.00 262,676,573,080.00 262,211,025,509.15 (465,547,570.85)
SURPLUS/(DEFISIT) 15,355,572,653.99 1,572,783,351.02 (13,415,116,006.33) (11,652,684,769.90) (8,017,664,982.90) 3,635,019,787.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
68
NO URAIAN REALISASI APBD BERJALAN PROYEKSI BERTAMBAH/
(BERKURANG) 2015 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7-6
3 PEMIAYAAN DAERAH 20,740,608,607.44 (2,000,000,000.00) 34,968,341,504,89 11,652,684,769.90 8,017,664,982.90 (3,635,019,787.00)
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22,740,608,607.44 - 36,968,341,504.89 21,617,664,982.90 10,017,664,982.90 (11,600,000,000.00)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
22,740,608,607.44
36,968,341,504.89 21,617,664,982.90 10,017,664,982.90 (11,600,000,000.00)
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 9,964,980,213.00 2,000,000,000.00 (7,964,980,213.00)
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,875,000,000.00 2,000,000,000.00 (875,000,000.00)
3.2.2 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
7,089,980,213.00
(7,089,980,213.00)
PEMBIAYAAN NETTO 20,740,608,607.44 (2,000,000,000.00) 34,968,341,504.89 11,652,684,769.90 8,017,664,982.90
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
36,096,181,261.43 (427,216,648.98) 21,553,225,498.56 (0.00) 0.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
69
Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah sejak Tahun
2015 sampai dengan Tahun 2017, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi.
Capaian pendapatan selama kurun waktu tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2017 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan
dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah
cukup baik. Namun demikian, dalam peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang
lebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya
intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, guna peningkatan pendapatan daerah pada
tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 2018, diproyeksikan pendapatan daerah mencapai
Rp.770.746.148.771,11 dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2017 sebesar
Rp.770.584.446.200,85 maka tejadi kenaikam pendapatan daerah sebesar 0,02%.
Kenaikan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2018 telah mempertimbangkan
peningkatan dan penurunan penerimaan dari beberapa sektor pendapatan seperti pada
sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Transfer dan Lain-lain pendapatan
daerah yang sah.
C. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan
daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD TA
2018, yaitu sebagai berikut :
1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan-kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada
Tahun 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai
berikut:
a) Pajak daerah yang diproyeksikan meningkat terutama dari pajak restoran dan
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
70
b) Bentuk-bentuk retribusi daerah.
c) Dana perimbangan dari transfer pemerintah sementara menggunakan asumsi
tahun sebelumnya (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil bukan pajak) dan Dana Desa.
d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terutama bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi.
e) Lain-lain PAD yang sah terutama dari penerimaan jasa giro.
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam mencapai
target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a) Pendataan dan penghitungan target berdasarkan data potensi retribusi dan
pajak.
b) Review terhadap beberapa peraturan (Perda dan Perbup) yang terkait dengan
pajak dan retribusi daerah.
c) Pemantapan kelembagaan, sistem operasional pemungutan PAD serta
peningkatan koordinasi antara OPD dalam upaya meningkatkan PAD.
d) Penerapan insentif, disinsentif dan pendayagunaan aset daerah.
e) Peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya terutama dalam hal
dana perimbangan dan pendapatan lain daerah yang sah.
f) Optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak
Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah tersebut di atas dapat
diproyeksikan bahwa pendapatan Kabupaten Kayong Utara pada tahun anggaran
2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
71
Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 – 2018
NO URAIAN REALISASI APBD BERJALAN PROYEKSI BERTAMBAH/
(BERKURANG) 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7-6
1 PENDAPATAN 522,983,878,324.99 597,845,381,186.06 694,156,164,561.64 770,584,446,200.85 770,746,148,771.11 161,702,570.26)
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17,452,030,854.08 13,182,892,016.06 10,735,591,127.64 25,327,319,784.85 13,895,547,499.51 (11,431,772,285.34)
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4,825,999,347.23 3,795,730,384.33 4,167,785,270.96 5,210,984,643.34 8,338,574,958.00 3,127,590,314.66
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 3,325,374,635.00 2,292,635,071.00 1,546,795,017.99 2,156,850,800.00 1,074,244,000.00 (1,082,606,800.00)
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 1,352,967,992.19 1,354,084,341.51 1,771,522,861.00 1,904,084,341.51 1,904,084,341.51 -
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,947,688,879.66 5,740,442,219.22 3,249,487,977.69 16,055,400,000.00 2,578,644,200.00 (13,476,755,800.00)
1.2 DANA PERIMBANGAN/ TRANSFER 470,610,369,830.00 530,019,589,712.00 654,223,591,582.00 722,707,812,000.00 735,433,564,555.60 12,725,752,555.60
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 28,514,648,830.00 33,874,978,712.00 22,864,032,427.00 24,904,635,000.00 24,904,635,000.00 -
1.2.2 Dana Alokasi Umum 380,125,181,000.00 415,875,881,000.00 467,183,234,000.00 468,175,912,000.00 468,175,912,000.00 -
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 61,970,540,000.00 80,268,730,000.00 113,833,514,656.00 158,450,000,000.00 160,450,000,000.00 2,000,000,000.00
1.2.4 DAK Non Fisik
20,073,890,499.00 32,511,971,000.00 32,511,971,000.00 -
1.2.5 Dana Desa - - 30,268,920,000.00 38,665,294,000.00 49,391,046,555.60 10,725,752,555.60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
72
NO URAIAN REALISASI APBD BERJALAN PROYEKSI BERTAMBAH/
(BERKURANG) 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7-6
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH 34,921,477,640.91 54,642,899,458.00 29,196,981,852.00 22,549,314,416.00 21,417,036,716.00 (1,132,277,700.00)
1.3.1 Pendapatan Hibah - 567,906,300.00 799,816,000.00 1,132,277,700.00 - (1,132,277,700.00)
1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 14,775,977,640.91 14,224,241,158.00 26,917,083,852.00 21,417,036,716.00 21,417,036,716.00 -
1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14,391,100,000.00 37,996,352,000.00 667,442,000.00 - - -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
73
2. Kebijakan Belanja Daerah
Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan
dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan
belanja daerah diarahkan sebagai berikut :
a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai
menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,
akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
c) Belanja bagi hasil pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi
fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah
(pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah
dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
d) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diberikan dalam
bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang besaran 10% dari Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak (DBH) ditambah
dengan Dana Desa (DD)
e) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby
budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam
maupun sosial, serta antisipasi lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya.
f) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap OPD diarahkan untuk
mendukung isu strategis dan prioritas pembangunan pada Tahun 2018,
sehingga tidak hanya untuk membiayai tugas pokok dan fungsi OPD semata
atau yang lebih dikenal dengan Money Follow Function namun lebih
diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan darah sesuai dengan isu
strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
(Money Follow Program).
g) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan. Belanja
langsung program diutamakan untuk membiayai 8 (delapan) isu strategis
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018. Isu strategis kemudian akan
dijabarkan kedalam bentuk prioritas pembangunan selanjutnya secara lebih
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
74
operasional akan menjadi prioritas program pembangunan Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2018. Adapun Isu Strategis dimaksud yaitu:
1. Percepatan pembangunan ekonomi unggulan dan ekonomi kreatif serta
pengentasan kemiskinan.
2. Percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas antar wilayah.
3. pengembangan, penataan dan revitalisasi kawasan strategis dengan
memperhatikan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung
lingkungan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Kedaulatan pangan berbasis pertanian dalam arti luas serta pengendalian
alih fungsi lahan.
6. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan
masyarakat kayong utara.
7. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
8. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan
peningkatan kualitas aparatur.
Berdasarkan kebijakan belanja daerah tersebut di atas dapat
diproyeksikan bahwa belanja daerah Kabupaten Kayong Utara pada Tahun
Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
75
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 – 2018
NO URAIAN REALISASI APBD BERJALAN PROYEKSI BERTAMBAH/
(BERKURANG) 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7-6
1 BELANJA DAERAH 507,628,305,671.00 596,272,597,835.04 707,571,280,567.97 782,237,130,970.75 778,763,813,754.01 (3,473,317,216.74)
1.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 180,828,972,678.00 244,462,289,203.04 275,407,709,052.97 290,309,388,172.75 344,474,248,526.86 54,164,860,354.11
1.1.1 Belanja Pegawai 144,711,843,128.00 169,724,680,935.89 183,274,469,924.32 176,347,667,402.29 207,553,554,500.80 31,205,887,098.51
1.1.2 Belanja Hibah 8,609,500,000.00 8,292,000,000.00 8,605,350,000.00 18,735,481,200.00 27,968,701,900.00 9,233,220,700.00
1.1.3 Belanja Bantuan Sosial 9,287,831,050.00 7,824,804,375.00 192,600,000.00 1,261,520,600.00 3,261,520,600.00 2,000,000,000.00
1.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 382,000,720.57 1,342,876,000.00 931,092,011.86 931,092,011.86 -
1.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
17,948,851,016.00 56,897,342,398.58 81,276,141,628.65 91,154,338,700.00 101,880,091,255.60 10,725,752,555.60
1.1.6 Belanja Tidak Terduga 270,947,484.00 1,341,460,773.00 716,271,500.00 1,879,288,258.60 2,879,288,258.60 1,000,000,000.00
1.2 BELANJA LANGSUNG 326,799,332,993.00 351,810,308,632.00 432,163,571,515.00 491,927,742,798.00 432,289,565,227.15 (57,638,177,570.85)
1.2.1 Belanja Pegawai 30,888,174,700.00 30,011,407,592.00 37,344,250,350.00 44,343,558,626.00 44,343,558,626.00 -
1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114,433,512,694.00 135,392,296,786.00 163,543,258,212.00 184,907,611,092.00 127,734,981,092.00 (57,172,630,000.00)
1.2.3 Belanja Modal 181,477,645,599.00 186,406,604,254.00 231,276,062,953.00 262,676,573,080.00 260,211,025,509.15 (465,547,570.85)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
76
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari
pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran
sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk
menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka
penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada
hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.
Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kayong Utara dari Tahun
2014-2018 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif,
dan selanjutnya diprediksikan akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sebagai
sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2018, didasarkan pada
perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-
hatian (Bank Kalbar);
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan
anggaran;
d. Membentuk dana cadangan.
Selengkapnya realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2014 -
2018 dapat dilihat pada berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
77
Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah KKU Tahun 2014-2018
NO URAIAN REALISASI APBD BERJALAN PROYEKSI BERTAMBAH/
(BERKURANG) 2015 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7-6
3 PEMIAYAAN DAERAH 20,740,608,607.44 (2,000,000,000.00) 34,968,341,504,89 11,652,684,769.90 8,017,664,982.90 (3,635,019,787.00)
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22,740,608,607.44 - 36,968,341,504.89 21,617,664,982.90 10,017,664,982.90 (11,600,000,000.00)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
22,740,608,607.44
36,968,341,504.89 21,617,664,982.90 10,017,664,982.90 (11,600,000,000.00)
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 9,964,980,213.00 2,000,000,000.00 (7,964,980,213.00)
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,875,000,000.00 2,000,000,000.00 (875,000,000.00)
3.2.2 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
7,089,980,213.00
(7,089,980,213.00)
PEMBIAYAAN NETTO 20,740,608,607.44 (2,000,000,000.00) 34,968,341,504.89 11,652,684,769.90 8,017,664,982.90
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
36,096,181,261.43 (427,216,648.98) 21,553,225,498.56 (0.00) 0.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
78
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
Pembangunan Kabaupaten kayong Utara tahun 2018 merupakan tahun kelima dari
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2013-2018 Yang Di Sahkan Dengan Peraturan Daerah Kayong Utara Nomor 10 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2013-2018 pada tanggal 17 September 2014, dan kebijakan pembangunannya harus
mengacu pada dokumen tersebut.
Berdasarkan dokumen RPJM Kayong Utara Tahun 2013-2018, maka arah kebijakan
pembangunan Kayong Utara tahun 2018 berorientasi pada visi dan misi Kayong Utara yaitu
“"KAYONG UTARA MAJU " Sebagai Kabupaten Unggulan dengan Sumberdaya Manusia yang
Berahklak Mulia Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.”
Kayong Utara Maju : Mengandung makna bahwa kabupaten Kayong Utara menjadi
kabupaten unggulan dengan sumber daya manusia yang berahlak
mulia sehat cerdas dan sejahtera.
Kabupaten Unggulan : Mengandung makna bahwa dengan letak geografis wilayah
Kabupaten Kayong Utara dan segala potensi sumber daya
alamnya, dukungan sumber daya manusia yang produktif, serta
komitmen dan inovasi kebijakan pemerintah kabupaten dapat
menjadikan kabupaten kayong utara sebagai daerah unggul dari
daerah lainnya.
SDM Berakhlak Mulia : Mengandung makna bahwa masyarakat Kayong Utara yang
agamis merupakan modal sosial utama dalam membangun
mentalitas sumber daya manusia yang tangguh dan berakhlak
mulia. Untuk itu pembinaan keagamaan dan pembangunan
karakter masyarakat secara berkelanjutan menjadi perhatian serius
pemerintah
SDM yang Sehat : Mengandung makna bahwa pemerintah harus meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat sehingga masyarakata Kabupaten
Kayong Utara memiliki kualitas dan mental yang baik dengan
indikator memiliki tingkat derajat kesehatan yang baik, yang
ditandai dengan angka harpan hidup yang tinggi.
SDM yang Cerdas : Mengandung makna bahwa pemerintah harus dapat memberi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
79
pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan menyediakan
pendidikan bagi warganya agar Kabupaten Kayong Utara memiliki
Sumber Daya Manusia yang cerdas dan memiliki daya saing untuk
dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten
Kayong Utara.
Kayong Utara Sejahtera : Mengandung makna bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Kayong Utara adalah untuk
kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan
tercermin pada tingkat pendapatan masyarakat. Selain memiliki
indikator ekonomi yang baik, masyarakat yang sejahtera adalah
masyarakat yang dapat mengunakan hak-haknya serta merasa aman,
nyaman dan tentram.
Berdasarkan Visi tersebut di atas maka telah disusun langkah-langkah strategis melalui 5
(lima) misi pemerintah Daerah kabupaten kayong Utara. Dalam rangka pencapaian visi yang telah
ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan,
serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
Misi Pertama : Menjadikan Kabupaten Kayong Utara Sebagai Pintu Gerbang Utama
Perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat.
Misi Kedua Membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara yang Berakhlak
Mulia, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.
Misi Ketiga Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memperkuat Ekonomi
Kerakyatan yang Berbasis Pertanian dan Perikanan.
Misi Keempat Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan yang Menjamin Kelestarian
Lingkungan dan Keadilan Sosial.
Misi Kelima Menyelenggarakan Pemerintahan yang Tegas, Terbuka, Bersih, dan Efektif
Melayani Masyarakat.
Mengacu kepada arah kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetaplan dalam RPJP
Kabupaten Kayong Utara yang menjadi acuan Dokumen RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-
2018, maka disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya dijabarkan lebih lanjut
dalam Rencana Kerja Tahunan (RKPD).
Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah
Kabupaten Kayong UtaraTahun 2013-2018 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan
sebagai mana skenario pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan pentahapan
pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing masing misi serta kebutuhan pendanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
80
dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan. Adapun Skenario tahuan dari RPJMD Kab Kayong Utara
2013 -2018 ini sebagai beriut:
Tabel 4.1. Skema Pentahapan Pembangunan Tahunan Periode 2013-2018
RKPD TAHUN 1
2014
RKPD TAHUN II
2015
RKPD TAHUN III
2016
RKPD TAHUN IV
2017
RKPD TAHUN V
2018
SKENARIO:
Menyiapkan dan
melettakan fondasi dasar
pembangunan yang kokoh
SKENARIO:
Membangun di atas fondasi
yang kokoh yang telah
diletakkan
SKENARIO:
Mendayagunakan dan
memperkuat yang telah
dibangun
SKENARIO:
Memperkuat dan
mengoptimalkan yang telah
diperberdayakan untuk
memwujudkan Visi
SKENARIO:
Penguatan dan
Optimalisasi segala apa
yang telah didayagunakan
untuk mewujudkan Visi
pemerintah daerah
Fokus Pembangunan:
Fokus Pembangunan:
Fokus Pembangunan:
Fokus Pembangunan: Fokus Pembangunan:
1. Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Infrastruktur
Wilayah
2. Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur Dasar
pada Kawasan
Terpencil dan
Pulau-pulau Kecil
3. Penataan Ruang
4. Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
5. Peningkatan dan
Perluasan Kualitas
Pelayanan
Pendidikan
6. Peningkatan dan
Perluasan Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
7. Peningkatan
Ketahanan Pangan
dan Kesejahteraan
Pelaku Pertanian
8. Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan dan
Pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)
1. Peningkatan
Derajat
Kesejahteraan
Masyarakat.
2. Peningkatan
Kecerdasan
Sumber Daya
Manusia.
3. Peningkatan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat.
4. Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur,
Manajemen
Pemerintahan,
dan Pelayanan
Publik;.
5. Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur
Dasar;
6. Peningkatan
Kemampuan
Pembiayaan
Pembangunan;
7. Peningkatan
Pemerataan
Pembangunan,
Keadilan,
Keamanan,
1. Pengembangan
Ekonomi Berbasis
pada Potensi
Pertanian dan
Kelautan dan
Berorientasi kepada
Ekonomi
Kerakyatan.
2. Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur Dasar
serta Perluasan
Konektivitas Antar
Wilayah.
3. Pengentasan
Kemiskinan dan
Pengurangan
Pengangguran.
4. Peningkatan
Sumber Daya
Manusia melalui
Peningkatan
Kualitas dan
Aksesibilitas
Pendidikan dan
Kesehatan.
5. Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
serta Pencegahan
Bencana.
6. Tata Kelola
Pemerintahan yang
1. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia;
2. Percepatan dan
Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur Dasar dan
Konektivitas antar
wilayah;
3. Penyediaan dan
Peningkatan Pelayanan
Publik, Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik
(Good Governance) dan
Pemerintahan yang
Bersih (Clean
Goverment).;
4. Pengembangan
Pariwisata, Budaya
Daerah dan Olah Raga;
5. Pengembangan,
Penataan dan Revitalisasi
Kawasan Strategis Cepat
Tumbuh dengan
memperhatikan upaya
pemulihan Daya Dukung
dan Daya Tampung
lingkungan serta
pengurangan potensi
ancaman bencana;
6. Peningkatkan Daya Saing
Ekonomi Daerah pada
tingkat Global dan
Regional;
1. Percepatan
Pembangunan
Ekonomi Unggulan
Dan Ekonomi Kreatif
Serta Pengentasan
Kemiskinan
2. Percepatan &
Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur Dasar
Dan Konektivitas
Antar Wilayah
3. Pengembangan,
Penataan &
Revitalisasi Kawasan
Strategis Dengan
Memperhatikan
Upaya Pemulihan
Daya Dukung Dan
Daya Tampung
Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya
Manusia
5. Kedaulatan Pangan
Berbasis Pertanian
Dalam Arti Luas Serta
Pengendalian Alih
Fungsi Lahan
6. Peningkatan
Pelayanan Dan
Perlindungan Sosial
Bagi Seluruh Lapisan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
81
9. Peningkatan
Sarana Prasarana
Perekonomian
Kerakyatan
10. Pelayanan Publik
yang Profesional
11. Peningkatan
Kapasitas Aparatur
12. Pemberdayaan dan
Peningkatan
Kapasitas
Masyarakat
13. Optimalisasi
Potensi
Sumberdaya Lokal
14. Pembangunan
yang Berkeadilan
dan Merata
15. Pemantapan
Pembangunan
Daerah dan
Perdesaan
16. Pembangunan Pro
Rakyat.
Kedamaian, serta
Ketahanan
Budaya.
Baik (Good
Government) dan
Pemerintahan yang
Bersih (Clean
Government).
7. Mewujudkan
Masyarakat yang
Berdaulatan
Pangan dan
Berdaulat Energi
7. Pembangunan
Kedaulatan Pangan
berbasis agribisnis
kerakyatan dengan
peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian
dalam arti luas serta
pengendalian alih fungsi
lahan;
8. Peningkatan pelayanan
dan perlindungan sosial
bagi seluruh lapisan
masyarakat Kayong
Utara;
9. Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggran
Pembangunan Daerah
secara terpadu.
Masyarakat Kayong
Utara
7. Peningkatan Kualitas
Lingkungan
Perumahan &
Permukiman
8. Peningkatan
Pelayanan Publik
Melalui Reformasi
Birokrasi Dan
Peningkatan Kualitas
Aparatur
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pentahapan pembangunan sebagaimana tertuang di
atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan
strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi tersebut sebagaimana dijabarkan dalam tabel-tabel berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
82
Tabel 4.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
Misi Pertama, : Menjadikan Kabupaten Kayong Utara Sebagai Pintu Gerbang Utama Perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat
Tujuan SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
Menjadikan Kabupaten Kayong
Utara sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi baru pada sektor jasa
dan industri
Menciptakan pertumbuhan
ekonomi Kayong Utara yang
memiliki daya saing dan
keunggulan;
1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
dengan penguatan konektivitas antar pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat
pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan
ekonomi serta infrastruktur pendukungnya.
2. Menciptakan sinergitas pembangunan sektoral
dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan
komparatif dan kompetitif secara nasional,
regional maupun global.
3. pemberian insentif , kemudahan peraturan,
perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah
Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
83
Misi Kedua : Membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera
Tujuan SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan
masyarakat
Kabupaten Kayong
Utara yang
berkualitas secara
mental dan spiritual
Menciptakan masyarakat KKU
yang agamis, memiliki mental
yang tangguh dan berakhlak
mulia.
1. Pembangunan karakter masyarakat yang
bermartabat & berakhlak mulia dengan
memperkuat pembinaan keagamaan.
2. Penguatan lembaga sosial keagamaan
/tokoh agama, sosial budaya melalui
pembinaan dan pemberdayaan yang
saling bersinergi dengan program-program
pembangunan lainnya.
3. Memantapkan fungsi, peran, dan
kedudukan agama sebagai landasan
moral, spiritual, dan etika dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
kehidupan bermasyarakat.
4. Meningkatkan dan memantapkan
kerukunan hidup antar umat beragama
sehingga tercipta suasana kehidupan yang
harmonis dan saling menghormati dalam
semangat kemajemukan, dan.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-
lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
84
dampak perubahan yang terjadi dalam
semua aspek kehidupan.
Meningkatnya kualitas
kesehatan baik fisik maupun
mental.
1. Peningkatan kualitas derajat kesehatan
melalui pelayanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
2. Mengembangkan sistem manajemen dan
regulasi kesehatan.
3. Meningkatkan upaya pemberantasan
penyakit, surveilans dan penyehatan
lingkungan.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, dan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan medik
dasar dan rujukan yang merata, bermutu
dan terjangkau.
Menyediakan pendidikan bagi
warga guna menciptakan SDM
yang cerdas dan memiliki daya
saing untuk kemajuan
Kabupaten Kayong Utara.
1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan
bagi seluruh golongan masyarakat
Kabupaten Kayong Utara.
2. Peningkatan mutu layanan pendidikan,
dan.
3. Penguatan tata kelola pendidikan yang
akuntabel.
Misi Ketiga : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian dan Perikanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
85
Tujuan SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan taraf
ekonomi
masyarakat KKU
yang berkualitas,
sejahtera dan
berkeadilan
Memperkuat sektor ekonomi
unggulan yang berbasis pada
sektor pertanian dan perikanan
1. Percepatan pengembangan pusat industri
perikanan & pariwisata di wilayah
kepulauan.
2. Pengembangan pertanian pangan
berkelanjutan sebagai basis ketahanan
ekonomi masyarakat.
3. Pemberdayaan perempuan dan kelompok
rentan melalui penguatan modal dan
penataan produksi.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur
transportasi perdesaaan.
5. Percepatan pengembangan sentra-sentra
industri potensial.
6. Meningkatkan produksi dan produktivitas
pertanian tanaman pangan melalui
penyiapan lahan pertanian,
pengembangan riset dan penyuluhan
untuk peningkatan mutu bibit dan produk
yang tahan hama dan penyakit, dan
penyediaan sarana produksi pertanian
secara kontinyu, dan.
7. Membangun pola kemitraan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
86
pembangunan ekonomi antara Pemerintah
Daerah, swasta, UKM, dan koperasi
sebagai wadah pengembangan kegiatan
usaha produktif, pemberdayaan
masyarakat golongan ekonomi lemah, dan
mengembangkan lembaga keuangan
mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan.
Misi Keempat : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan yang Menjamin Kelestarian Lingkungan dan Keadilan Sosial
Tujuan SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang
terbuka hijau.
2. Percepatan pemenuhan hak dasar.
3. Peningkatan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana dan ketahanan
daerah dalam mengurangi dampak
perubahan iklim
1. Pengembangan skema jaminan dan
perlindungan sosial bagi masyarakat.
2. Peningkatan keterampilan dan kualitas
tenaga kerja.
3. Mewujudkan Pengarustamaan Gender
(PUG), Pengarusutamaam Hak-hak Anak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
87
(PUHA), meningkatkan pemberdayaan
perempuan dalam pembangunan dan
mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan
mandiri, dan.
4. Mencegah dan menangani korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak
serta perdagangan orang (trafficking).
Meningktakan
kelestarian
lingkungan hidup,
keberlanjutan
pembangunan serta
pelayanan dan
perlindungan sosial
Meningkatkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan serta
kualitas penanganan bencana.
1.
Meningkatkan pelayanan dan
perlindungan sosial bagi seluruh
lapisan masyarakat Kabupaten
Kayong Utara.
2.
Misi Kelima : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Tegas, Terbuka, Bersih, dan Efektif Melayani Masyarakat
Tujuan SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
Mendorong
penyelenggaraan
1. Meningkatnya penataan
kelembagaan yang tepat ukuran
1. Pengembangan kelembagaan pemerintah
yang efisien dan efektif,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
88
Pemerintah yang
profesional, bersih
dan transparan
dan kewenangan yang jelas dan
tidak tumpang tindih;
2. Pengembangan struktur organisasi dan
tata laksana pemerintahan yang akuntabel,
dan
3. Pengelolaan keuangan yang transparan
dan akuntabel
2. Meningkatnya kapasitas SDM
Kabupaten Kayong Utara yang
sesuai dengan kompetensinya;
1. 1).Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan yang berkelanjutan, dan
2).Pengembangan sistem reward and
punishment dalam pengembangan
sumberdaya manusia.
3. Meningkatnya peran
Pemerintah, masyarakat dan
partai politik dalam
pembangunan demokratis dan
politis yang kondusif;
2. Peningkatan kepedulian masyarakat pada
pembangunan politik dan demokrasi, dan
2).Peningkatan kapasitas dan peran partai
politik dalam pembangunan politik dan
demokrasi.
4. Meningkatnya peran serta
masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam proses
pembangunan;
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan
pemangku kepentingan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan, dan
2. Pengembangan mekanisme pengaduan
berbasis sistem informasi yang real-time
5. Meningkatanya kualitas
pelayanan publik kepada semua
1. Penataan dan perbaikan sarana dan
prasarana pelayanan publik yang lebih
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
89
lapisan masyarakat; baik (cepat dan berkualitas), dan
2. Peningkatan kapasitas aparatur sebagai
garda tedepan pelayanan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
90
1.2. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN 2018
Sebelum, memetakan Isu Stretegis Pembangunan Daerah kabupaten Kayong Utara
tahun 2018, ada baiknya kita perlu mengetahui Isu pembangunan Provinsi Kalbar yang
dapat berguna untuk melakukan harmonisasi dan integrasi dengan Isu Strategis
Pembangunan Daerah Kabu Kayong Utara tahun 2018. Adapun Isu Strategis Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, sebagai berikut:
1) Peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan,
agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang
efisien dan transparan.
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas
tenaga kependidikan dan Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan
pendidikan.
3) Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan
sumber daya alam.
4) Mengembangkan sumberdaya local bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui system
pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung system
dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan
mendorong masuknya investasi.
5) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik
dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana
dan prasarana infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai.
6) Meningkatkan kemampuan kapasitas dana kuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna
meningkatkan pelayanan publik,serta menempatkan aparatur yang professional dan
berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan
jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7) Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna
mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8) Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan,melalui pemberdayaan
potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi,
dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya
saing,serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna
melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
9) Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas
penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perdalaman,
perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
91
10) Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tataruang dan tata guna wilayah sesuai
dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah danter wujudnya
pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2013-2018, dengan melihat capaian hasil pembangunan tahun sebelumnya, isu
strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam
RPJMN 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
Sandingan Program Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, serta
Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara
Program Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 menetapkan 9 (Sembilan) agenda prioritas nasional (NAWA CITA) yaitu :
Prioritas Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018
Prioritas Pembanguan Kab
Kayong Utara Tahun 2018
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8) Melakukan revolusi karakter bangsa
9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
Berdasarkan rencana pembangunan lima tahunan, maka pada tahun 2018 arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat akan dititikberatkan pada pembangunan yang diarahkan pada Tahap Percepatan; Mewujudkan Ketahanan Pangan, Pada tahap ini, kebijakan pembangunan Kalimantan Barat akan lebih banyak diarahkan kepada revitalisasi pertanian dalam menyediakan kecukupan pangan, dan keamanan pangan daerah serta peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian yang didukung oleh sistem logistik yang memadai. Selain itu, titik berat program juga perlu diberikan kepada penyediaan sumber energi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penajaman program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Adapun Tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah “Pemantapan Insfrastruktur, Kualiras Sumber Daya Manusia, Ketahan Pangan Dan Hilirisasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan”. 1. Dari tema dan arah kebijakan
pembangunan Kalimantan Barat
Rencana pembangunan daerah kabupaten kayong utara tahun 2018 mengusung tema sebagai berikut “percepatan pembangunan insfrastruktur, sumber daya manusia, kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
92
tahun 2018, disimpulkan 7 (tujuh)
prioritas pembangunan daerah
Kalimantan Barat tahun 2018,
yaitu :
2. Meningkatnya Derajat
Kesejahteraan Masyarakat.
3. Meningkatnya Kecerdasan
Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat.
5. Peningkatan Sumber Daya
Aparatur dan Pelayanan Publik.
6. Meningkatnya Pembangunan
Infrastruktur Dasar;
7. Peningkatan Kemampuan
Pembiayaan Pembangunan;
8. Meningkatnya Pemerataan
Pembangunan, Keadilan,
Keamanan, Kedamaian, serta
Ketahanan Budaya.
Secara Nasional, dengan Tema Pembangunan sebagai berikut :“Memacu Investasi dan
Memantapkan Pembangunan Insfrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkualitas” Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah 2018 : “Memacu Investasi Dan Infrastruktur
Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Selanjutnya prioritas pembangunan ini dijabarkan kedalam beberapa pokok-pokok
prioritas pembangunan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan antara Pembangunan
Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun 2018, Yaitu ;
Kebijakan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Dasar Hukum yang Mendukung Perlunya Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah
Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP 2018 di Wilayah Kalimantan
ARAH KEBIJAKAN MAKRO WILAYAH KALIMANTAN 2018
Isu dan Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan:
1) Rendahnya nilai tambah komoditas pertambangan mineral, batubara, perikanan,
pertanian pangan, karet, kelapa sawit, dan rotan
2) Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapatdi 3KI,
2KEK, dan 4 Kawasan Ekonomi Terpadu, dengan kawasan penyangga
3) Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri
4) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di
bidang pengolahan pertambangan mineral, batubara, karet, kelapa sawit, dan rotan
5) Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
93
Strategi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan
Untuk itu Pemerintah telah menetapkan Dalam RPJMN2015-2019 arah kebijakan dan
strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebagai berikut:
1) Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah melalui percepatan pengembangan
klaster-klaster industri/hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan
keunggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru;
2) Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur
jalan akses, bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas
kawasan;
3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK
Kejuruan, Politeknik dan science dan technopark berbasis pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan-kelautan dan logistik;
4) Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan
pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya memperkuat kinerja Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal yang sesuai
dengan karakteristik wilayah dan kompetitif.
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT
1) Peningkatan sistem pelayanan dasardalam bidang
sosial,kesehatan,pendidikan,agama,keamanan dan ketertiban melalui system kelembagaan
manajemen yang efisien dan transparan.
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas
tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan
pendidikan.
3) Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspe kekologi dalam pemanfaatan
sumberdaya alam.
4) Mengembangkan sumber daya local bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui
system pengelolaan yang profesional,efektif,dan efisien serta akuntabel, dengan didukung
system dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna
menarik dan mendorong masuknya investasi.
5) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik
dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana
dan prasarana infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai
6) Meningkatkan kemampuan kapasitas dana akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna
meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang professional dan
berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan
jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
94
7) Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial,dan perlindungan hak asasi manusia guna
mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun,aman dan damai.
8) Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui
pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah
dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk
meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai
seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
9) Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas
penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perdalaman,
perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
10) Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai
dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan.
Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Kalimnatan Barat,
serta Prioritas Pembangunan Daerah Kabuapten Kayong Utara Tahun 2018
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018
Prioritas Pembangunan Kalimantan Barat 2018
Prioritas Pembangunan Kab Kayong Utara 2018
I. PENDIDIKAN 1) Pendidikan Vokasi 2) Peningkatan Kualitas Guru
II. KESEHATAN 1) Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak 2) Pencegahan & Penanggulangan Penyakit 3) Preventif & Promotif (Gerakan Masy. Hidup
Sehat) III. PERUMAHAN & PERMUKIMAN
1) Penyediaan Perumahan Layak 2) Air Bersih & Sanitasi
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
1) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
2) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
3) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
4) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
5) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
V. KETAHANAN ENERGI 1) EBT & Konservasi Energi 2) Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN 1) Peningkatan Produksi Pangan 2) Pembangunan Sarana & Prasarana Pertanian
(termasuk irigasi) VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1) Jaminan & Bantuan Sosial Tepat Sasaran 2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar 3) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN
1) Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (darat, laut, udara dan inter-moda)
2) Pengembangan Telekomunikasi & Informatika
1) Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat
2) Meningkatnya Kecerdasan Sumber Daya Manusia
3) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
4) Peningkatan Sumber Daya Aparatur & Pelayanan Publik
5) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar
6) Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan
7) Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya
A. FOKUS KONEKTIVITAS 1) Pembangunan Ruas Jalan
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN
1. Kayong Utara merupakan salah satu Lokasi Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal
1) Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik a. Bidang Pendidikan 1. Pemerataan distribusi guru,
khususnya di Bengkayang, Sangau, Kayong Utara, dan Mahakam Ulu;
2. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, khususnya di Bengkayang, Sangau, Kayong Utara, dan Mahakam Ulu;
3. Penyelenggaraan guru kunjung di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;
4. Penyediaan rumah dinas guru dan tenaga kependidikan di wilayah-wilayah terisolir dan perbatasan;
5. Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);
6. Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggal dan perbatasan;
7. Pengembangan asrama sekolah; 8. Penyediaan bus sekolah di daerah
yang memiliki karakteristik khusus; 9. Pengembangan pendidikan
kesetaraan (paket A,B,C); 10. Pengembangan pendidikan jarak
jauh; 11. Mengoptimalkan kemitraan dengan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan;
A. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik a. Bidang Kesehatan
1. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
95
IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 1) Pengembangan Wilayah Perbatasan dan
Daerah Tertinggal 2) Pembangunan Perdesaan 3) Reformasi Agraria 4) Pencegahan & Penanggulangan Bencana
X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
1) Penguatan Pertahanan 2) Stabilitas Politik & Keamanan 3) Kepastian Hukum 4) Reformasi Birokrasi
dan Jembatan 2) Pembangunan Terminal 3) Pembangunan Pelabuhan 4) Pengembangan Bandara 5) Pembangunan Jalur Kereta
Api B. B. FOKUS KEDAULATAN
ENERGI 1) Usulan Fokus
Kedaulatan Energi meliputi ;
2) Pembangunan Pembangkit Listrik dan Jaringannya (Interkoneksi se-Kalimantan)
3) Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
4) KEGIATAN STRATEGIS
JANGKA MENENGAH
NASIONAL DI WILAYAH
KALIMANTAN
PERHUBUNGAN LAUT
1) Pengembangan
Pelabuhan Teluk
Melano (Teluk Batang)
JALAN
2) Pembangunan Jalan
Siduk - Sei Keli -
Nangatayap
3) Pembangunan Jalan
Ketapang - Siduk -
Sukadana - Teluk
Batang
4) Angkutan Sungai
Danau dan
Penyeberangan
(ASDP)
5) Pengembangan
Dermaga
Penyeberangan
khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
3. Pemberian tunjangan tenaga kesehatan, khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
4. Penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, khususnya di Kalimantan Barat dan kawasan perbatasan;
5. Pengadaan sarana kesehatan keliling di wilayah terisolir dan perbatasan;
6. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di wilayah terisolir dan perbatasan;
Kayong Utara merupakan salah satu Lokasi Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Pengembangan Ekonomi Lokal a) Pengembangan pusat teknologi informasi
pemasaran, pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan, penganeka-ragaman pengolahan hasil hutan, dan perikanan darat-sungai;
b) Pengadaan instalasi pengolahan dan pemanfaatan limbah industri usaha agroindustri kelapa sawit;
c) Pengembangan kawasan industri hasil kerjasama dengan pihak swasta;
d) Pemberian imbal jasa lingkungan bagi masyarakat yang berada di wilayah konservasi;
e) Pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti penyediaan tenaga pendamping bidang perkebunan, energi, dan pertambangan;
f) Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya sub-sektor perkebunan rakyat, hasil hutan, perikanan darat, dan pertambangan rakyat;
g) Pengembangan kelembagaan mikro; h) Pengembangan koperasi simpan pinjam; i) Pemberian skema kredit yang afirmatif bagi
petani hutan; j) Pemberian bantuan bibit pertanian dan
perkebunan; k) Pengembangan integrasi tanaman
perkebunan (kelapa sawit dan karet dengan ternak sapi potong) untuk meningkatkan pendapatan petani/pekebun;
2) Pengembangan Ekonomi Lokal l) Pengembangan jaringan irigasi; m) Pembangunan embung untuk mendukung
jaringan irigasi; n) Pengembangan gudang dan fasilitas
pengolahan pasca panen; o) Pengembangan rumah pusat kebudayaan
dan kesenian, museum; p) Pembangunan pasar kecamatan. 3) Penguatan Konektivitas dan Sislognas a) Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana
transportasi di desa- desa terisolir dan kawasan perbatasan;
b) Pegembangan sarana dan prasarana transportasi air;
c) Pengembangan pelabuhan pedalaman di Kalimantan;
d) Pengembangan dermaga penyebrangan; e) Pembangunan, rehabilitasi, dan
pemeliharaan prasarana bandara perintis; f) Pengembangan bandara perintis dan jalur
keperintisan udara; g) Pembangunan dan peningkatan kapasitas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
96
Kemboja
jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan, yakni di Sambas, Sanggau, Sintang, Kayong Utara, Melawi, Nunukan, dan Malinau.
Persfektif Rencana Pembangunan Wilayah Kalimantan Tahun 2018 sebagai sandingan
Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Kayong Utara.
Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan
(FKRP2RK), telah melakukan pembahasan secara intensif dalam Rapat Teknis, Pra
Musrenbang dan Musrenbang Regional Kalimantan, yang melibatkan semua pemangku
kepentingan menyepakati program/kegiatan prioritas dalam rangka percepatan
pembangunan Pulau Kalimantan.
Adapun Fokus pembangunan yang akan diarahkan ke Kab Kayong Utara Tahun
2018, adalah sebagai berikut (Termuat dalam Kesepakatan Musrenbang Regional
Kalimantan Tahun 2017), sebagai berikut: yaitu Pembangunan Bandara Sukadana di Kab
Kayong Utara Kalimantan Barat.
Tabel. 4.4.
Rincian Usulan per Provinsi Wilayah Regional Kalimantan menjadi item kesepakatan
pembangunan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018.
No Program// Kegiatan Lokasi Anggaran (Triliyun)
7. Pembangunan instalasi pembangkit listrik Hybrid
(Tenaga Angin + Tenaga Surya) di Pulau Pelapis.
Kalbar 0,42
PERSPEKTIF KAYONG UTARA DALAM RPJMN 2015-2019
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
97
C.ISU STRATEGIS KAB. KAYONG UTARA, TAHUN 2018
1) Percepatan Pembangunan Ekonomi Unggulan Dan Ekonomi Kreatif Serta
Pengentasan Kemiskinan
2) Percepatan & Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas
Antar Wilayah
3) Pengembangan, Penataan & Revitalisasi Kawasan Strategis Dengan
Memperhatikan Upaya Pemulihan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5) Kedaulatan Pangan Berbasis Pertanian Dalam Arti Luas Serta Pengendalian Alih
Fungsi Lahan
6) Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
Kayong Utara
7) Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan & Permukiman
8) Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan
Kualitas Aparatur.
Kesesuaian Prioritas/ Isu Strategis Nasional, Prov. Kalbar & Kab. Kayong Utara 2018
PRIORITAS DAN ISSU STRATEGUS NASIONAL 2018
PRIORITAS DAN ISSU STRATEGIS PROV. KALBAR 2018
PRIORITAS DAN ISSU STRATEGIS KAB. KAYONG UTARA 2018
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PERUMAHAN & PERMUKIMAN
4. PENGEMBANGAN DUNIA
USAHA & PARIWISATA
5. KETAHANAN ENERGI
6. KETAHANAN PANGAN
7. PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
8. INFRASTRUKTUR,
KONEKTIVITAS &
KEMARITIMAN
9. PEMBANGUNAN WILAYAH
10. POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN & KEAMANAN
1. Peningkatan sistem pelayanan
dasardalam bidang
sosial,kesehatan,pendidikan,agama,kea
manan dan ketertiban melalui system
kelembagaan manajemen yang efisien
dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sumberdaya manusia melalui
peningkatan kualitas tenaga
kependidikan dan penyediaan prasarana
dan sarana pendidikan serta pemerataan
pendidikan.
3. Pemerataan dan keseimbangan
pembangunan secara berkelanjutan
untuk mengurangi kesenjangan antar
wilayah dengan tetap memperhatikan
aspe kekologi dalam pemanfaatan
sumberdaya alam.
4. Mengembangkan sumber daya local bagi
pengembangan ekonomi masyarakat
melalui system pengelolaan yang
1. Percepatan Pembangunan Ekonomi
Unggulan Dan Ekonomi Kreatif Serta
Pengentasan Kemiskinan
2. Percepatan & Peningkatan
Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan
Konektivitas Antar Wilayah
3. Pengembangan, Penataan &
Revitalisasi Kawasan Strategis
Dengan Memperhatikan Upaya
Pemulihan Daya Dukung Dan Daya
Tampung Lingkungan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia
5. Kedaulatan Pangan Berbasis
Pertanian Dalam Arti Luas Serta
Pengendalian Alih Fungsi Lahan
6. Peningkatan Pelayanan Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
98
profesional,efektif,dan efisien serta
akuntabel, dengan didukung system dan
sarana investasi yang baik melalui
penyediaan data potensi investasi guna
menarik dan mendorong masuknya
investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara
pemerintah daerah dengan pihak swasta
baik dalam tataran lokal, regional,
nasional, maupun internasional melalui
penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur serta sumber daya manusia
yang memadai
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dana
akuntabilitas aparatur pemerintah daerah
guna meningkatkan pelayanan publik,
serta menempatkan aparatur yang
professional dan berakhlak sesuai
dengan kapasitas dan kemampuan yang
dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang
karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, keadilan
sosial,dan perlindungan hak asasi
manusia guna mendukung terciptanya
kehidupan masyarakat yang rukun,aman
dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha
berbasis ekonomi kerakyatan, melalui
pemberdayaan potensi dan kekuatan
ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil,
menengah dan koperasi, dengan
membuka akses ke sumber modal,
teknologi dan pasar untuk meningkatkan
daya saing, serta menggali,
mengembangkan dan melestarikan nilai-
nilai seni tradisional guna melestarikan
sekaligus mempertahankan ketahanan
budaya.
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan
infrastruktur dasar guna memperlancar
mobilitas penduduk dan arus barang
serta mempercepat pembangunan di
wilayah perdalaman, perbatasan, pesisir
Perlindungan Sosial Bagi Seluruh
Lapisan Masyarakat Kayong Utara
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan & Permukiman
8. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui
Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan
Kualitas Aparatur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
99
dan kepulauan sebagai sumber potensi
ekonomi.
10. Melaksanakan pengendalian dan
pemanfaatan tata ruang dan tata guna
wilayah sesuai dengan peruntukan dan
regulasi, guna menghindari kesenjangan
wilayah dan terwujudnya pembangunan
yang berkelanjutan
B. ISU STRATEGIS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAYONG
UTARA TAHUN 2018
1. Percepatan Pembangunan Ekonomi Unggulan Dan Ekonomi Kreatif Serta
Pengentasan Kemiskinan:
1) Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan kebijakan, regulasi, dan
perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan;
promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan
ketertiban umum serta kepastian hukum;
2) Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara pemerintah
daerah, swasta, UKM dan koperasi sebagai wadah pengembangan usaha
produksif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah dan
mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan;
3) prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa
kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata
yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi;
4) Penguatan lembaga sosial budaya, pengembangan dan pelestarian budaya lokal
serta pengembangan dan pembinaan olah raga unggulan daerah;
5) Menyediakan ruang-ruang publik sebagai pusat kebudayaan dan fasilitas
pembinaan masyarakat dalam mengekspresikan diri;
6) Mendorong pertumbuhan ekonomi unggulan dan ekonomi kreatif;
7) Percepatan Pengentasan kemiskinan melalui program
2. PERCEPATAN & PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN
KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH
1) Percepatan pembangunan sanitasi, dan sarana dan prasarana air bersih
2) Penggunaan Energi Baru Terbarukan untuk mendukung penyediaan listrik diwilayah
non komersial;
3) Pembangunan jaringan jalan dan pemerataan akses infrastruktur pendukung yang
menghubungkan antara pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
100
prasarana pendukung lainnya (pelabuhan, energy, jaringan jalan dan pendukung,
terminal, angkutan sungai dan laut, pelayaran perintis)
3. PENGEMBANGAN, PENATAAN & REVITALISASI KAWASAN STRATEGIS DENGAN
MEMPERHATIKAN UPAYA PEMULIHAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN
1) Mengembangkan tata kelola lahan dan hutan yang menjamin akses
masyarakat dan kelestarian lingkungan;
2) Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga
keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan
lingkungan.;
3) Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam
menghadapi ancaman bencana, Peningkatan kapasitas pemerintah daerah
dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana dan masyarakat
dalam mengurangi resiko bencana
4. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
1) Peningkatan akses, pemerataan layanan pendididikan bermutu dan
Pemanfaatan teknologi informasi pada dunia pendidikanbagi seluruh
masyarakat KKU;
2) Memberikan kesempatan menepuh pendidikan tinggi bagi peserta didik yang
memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
serta peningkatan kesejahteraannya;
4) perluasan fasilitasi dan aksesibilitas anak usia sekolah dan berkebutuhan
khusus serta anak putus sekolah melalui lembaga formal dan non formal;
5) Peningkatan kualitas derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat KKU;
6) Penyediaan, Peningkatan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana di Fasilitas
Kesehatan.
7) Meningkatkan upaya pemberantasan penyakit, peningkatan, penyehatan
lingkungan dan surveilans;
8) Meningkatkan pelayanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;
9) Meningkatkan akses, mutu dan keterjangkauan kesehatan medik, dasar dan
rujukan yang merata;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
101
10) Pembangunan karakter masyarakat yang bermatabat dan berakhlak mulia,
menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam
semangat kebhinekaan;
11) Mendorong implementasi Penelitian, Pengembangan, Penerapan Teknologi
dan Inovasi Daerah
5. KEDAULATAN PANGAN BERBASIS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS SERTA
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
1) Mendorong pengembangan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
berbasis teknologi tepat guna dan inovasi daerah yang terintegrasi dari hulu
sampai hilir dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
2) Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan berkelanjutan sebagai basis
ketahanan ekonomi masyarakat;
3) Menjaga dan meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan;
4) Pengembangan agribisnis berbasis masyarakat;
5) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian
6. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
Pengembangan perumahan hunian yang layak sebagai satu kesatuan fungsional
antara tata ruang fisik, sarana prasarana, pembiayaan, ekonomi dan sosial budaya
7. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN
PENINGKATAN KUALITAS APARATUR
1) Penyelenggraan Pemerintah yang bersih, terbuka & efektif;
2) Mengembangkan sistem pakta integritas guna memperkuat pengawasan &
pelibatan masyarakat;
3) Penata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
4) Penataan kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia aparatur;
5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
6) Meningkatkan kualitas & etos kerja aparatur melalui peningkatan disiplin
aparatur, peningkatan sistem rekruitmen, promosi dan mutasi
7) pemberdayaan masyarakat;
8) Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring
dan evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terintegrasi dengan berbasis
teknologi dan informatika;
9) Pengembangan sistem pengintegrasian data statistik sektoral, dan peningkatan
fungsi persandian;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
102
10) Peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum, bela negara, politik, dan
keamanan masyarakat;
11) Peningkatan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.
8. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI SELURUH
MASYARAKAT
1) Pemberdayaan dan peningkatan pengarustamaan gender;
2) Perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan rumah
tangga, perdagangan perempuan dan anak (traficking);
3) Peningkatan, penanganan dan penanggulangan bagi penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4) Peningkatan keterampilan dan kaulitas tenaga kerja;
5) Peningkatan dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kejahteraan Sosial (PSKS)
terhadap penanggulangan permasalahan sosial
9. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
Pengembangan perumahan hunian yang layak sebagai satu kesatuan fungsional
antara tata ruang fisik, sarana prasarana, pembiayaan, ekonomi dan sosial budaya.
Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018, disusun
berdasarkan arah kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJM Nasional,
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat serta RPJMD Kabupaten Kayong Utara. Arah
kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun kemudian
dijabarkan kedalam bentuk isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Kayong
Utara yang harus ditindaklanjuti setiap tahunnya dengan mengacu kepada isu-isu
strategis nasional maupun isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Barat.
RKPD KKU Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD KKU
Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada 4
tahun sebelumnya, program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta
permasalahan mendesak di tingkat Kabupaten. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga
dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan
dalam periode pembangunan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tetap
menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.
Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan
berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan
permasalahan pembangunan yang mendesak seperti transportasi, permukiman kumuh dan
prasarana kabupaten lainnya harus menunjukan hasil nyata di lapangan yang dapat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
103
dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian
masalah menahun. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan
sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-
unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah
menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien
dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat
kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya
dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh warga masyarakat terlihat
dari maraknya penyelenggaraan even budaya dan karakter budaya yang mulai terlihat
dalam kehidupan Kabupaten Kayong Utara.
Fokus utama dalam pembangunan tahun ketiga adalah untuk terus mendorong peran
serta masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang
melibatkan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara
konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan daerah
Kabupaten Kayong Utara.
RKPD Tahun 2018 merupakan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 kedalam bentuk prioritas program dan prioritas
kegiatan pembangunan. Adapun Visi dimaksud dinyatakan dinyatakan sebagai berikut :
“KAYONG UTARA MAJU SEBAGAI KABUPATEN UNGGULAN DENGAN SUMBER DAYA
MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA”.
Sejalan dengan visi dan misi yang diemban dan akan dilaksanakan, maka strategi
kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Strategi Kebijakan Alokasi Anggaran Pro Rakyat;
2. Strategi Kebijakan Pembangunan Kewilayahan;
3. Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi;
4. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Aparatur;
6. Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar;
7. Strategi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah;
8. Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.
Berdasarkan strategi kebijakan pembangunan yang akan dijalankan, maka dalam
rangka melanjutkan pembangunan Kabupaten Kayong Utara, Bupati dan Wakil Bupati
terpilih akan melaksanakan 16 Program Unggulan selama 5 (lima) tahun kedepan secara
bertahap yang akan difokuskan pada :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
104
BIDANG PRIORITAS PRIORITAS PROGRAM
BIDANG INFRASTRUKTUR 1. Percepatan pembangunan infrastruktur
strategis sebagai kawasan ekonomi
khusus yang membuka akses
perdagangan regional, nasional &
internasional;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur
dasar pedesaan;
3. Percepatan pembangunan sarana &
prasarana air bersih.
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PARIWISATA
1. Percepatan pengembangan pusat industri
perikanan & pariwisata di wilayah
kepulauan;
2. Pengembangan pertanian pangan
berkelanjutan sebagai basis ketahanan
ekonomi masyarakat;
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan
melalui penguatan modal dan penataan produksi;
BIDANG PENDIDIKAN
1. Peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan gratis 12 tahun;
2. Peningkatan kualitas SDM KKU dengan
mencetak 10 sarjana per-desa;
BIDANG KESEHATAN Peningkatan kualitas derajat kesehatan
masyarakat dengan pelayanan kesehatan gratis;
BIDANG AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA 1. Pembangunan karakter masyarakat yang
bermartabat & berakhlak mulia dengan
memperkuat pembinaan keagamaan;
2. Menyediakan ruang-ruang publik sebagai
pusat kebudayaan dan fasilitas pembinaan
masyarakat dalam mengekspresikan diri;
BIDANG KEHUTANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
1. Mengembangkan tata kelola lahan
dan hutan yang menjamin akses
masyarakat dan kelestarian
lingkungan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
105
BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
1. Melaksanakan reformasi birokrasi
agar pemerintahan berjalan bersih,
terbuka & efektif;
2. Meningkatkan kualitas dan etos kerja
aparatur melalui perbaikan sistem
rekruitmen, promosi, mutasi dan
sanksi;
3. Mengembangkan sistem pakta
integritas guna memperkuat
pengawasan dan pelibatan
masyarakat;
4. Penguatan kapasitas aparatur desa
dan pemberdayaan masyarakat
Selain itu, hasil penilaian Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) yang
memetakan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengukur kinerja DOHP dan
merekomendasikan kebijakan tentang pengaturan pembentukan DOHP agar pembentukan
daerah otonom dimasa mendatang benar-benar mampu dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerahnya masing-masing, dengan sasaran yang ingin dicapai dari evaluasi
DOHP, yaitu :
1. Tersedianya informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah
Otonom Hasil Pemekaran (DOHP);
2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah pada Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP);
3. Terpetakannya kebutuhan pengembangan kapasitas pada Daerah Otonom Hasil
Pemekaran (DOHP).
Beberapa faktor dan aspek penilaian dari kinerja Evaluasi Daerah Otonom Hasil
Pemekaran (EDOHP) selanjutnya akan di jabarkan kedalam prioritas program Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2016. Prioritas program ini akan diselaraskan dengan prioritas program
yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara, namun tetap
mengacu kepada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.
Isu-isu strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
juga mengacu kepada permasalahan mendesak, seperti pada tabel 4.2 dan 4.3 sebagai
berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
106
Tebel 4.3 Sinergitas Isu Strategis dan Prioritas Pembanguanan (Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Kayong Utara)
Tahun 2018
RPJMN TAHUN 2015 – 2019
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018
ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KAB. KAYONG UTARA, TAHUN 2018
1) Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA)
2) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
3) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
5) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
6) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
7) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
8) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
9) Melakukan revolusi karakter bangsa
10) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
1) Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat
2) Meningkatnya kecerdasan Sumber Daya Manusia
3) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
4) Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik
5) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar
6) Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan
7) Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya
1) Percepatan Pembangunan Ekonomi Unggulan Dan Ekonomi Kreatif Serta Pengentasan Kemiskinan
2) Percepatan & Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
3) Pengembangan, Penataan & Revitalisasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Dengan Memperhatikan Upaya Pemulihan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5) Kedaulatan Pangan Berbasis Pertanian Dalam Arti Luas Serta Pengendalian Alih Fungsi Lahan
6) Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kayong Utara
7) Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan & Permukiman
8) Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Kualitas Aparatur
Sumber : Hasil analisis tim penyusun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
107
Matriks 4.3
ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJKAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAYONG UTARA
Tahun 2018
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
KAB. KAYONG UTARA TAHUN 2018
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB. KAYONG UTARA
TAHUN 2018
PRIORITAS PROGRAM KAB. KAYONG UTARA
TAHUN 2018
OPD PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4
1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF SERTA PENGENTASAN KEMISKINAN
1. Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan kebijakan, regulasi, dan perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum serta kepastian hukum;
2. Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara pemerintah daerah, swasta, UKM dan koperasi sebagai wadah pengembangan usaha produksif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan;
3. prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi;
4. Penguatan lembaga sosial budaya, pengembangan dan pelestarian budaya lokal serta pengembangan dan pembinaan olah raga unggulan daerah;
5. Menyediakan ruang-ruang publik sebagai pusat kebudayaan dan fasilitas pembinaan masyarakat dalam mengekspresikan diri;
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi unggulan dan ekonomi kreatif;
7. Percepatan Pengentasan kemiskinan melalui program terintegrasi
36. Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan;
37. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
38. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
39. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
108
2. PERCEPATAN & PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH
1. Percepatan pembangunan sanitasi, dan sarana dan prasarana air bersih
2. Penggunaan Energi Baru Terbarukan untuk mendukung penyediaan listrik diwilayah non komersial;
3. Pembangunan jaringan jalan dan pemerataan akses infrastruktur pendukung yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama serta prasarana pendukung lainnya (pelabuhan, energy, jaringan jalan dan pendukung, terminal, angkutan sungai dan laut, pelayaran perintis)
3. PENGEMBANGAN, PENATAAN & REVITALISASI KAWASAN STRATEGIS DENGAN MEMPERHATIKAN UPAYA PEMULIHAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
4. Mengembangkan tata kelola lahan dan hutan yang menjamin akses masyarakat dan kelestarian lingkungan;
5. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan lingkungan.;
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana, Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana dan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana
4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
7. Peningkatan akses, pemerataan layanan pendididikan bermutu dan Pemanfaatan teknologi informasi pada dunia pendidikanbagi seluruh masyarakat KKU;
8. Memberikan kesempatan menepuh pendidikan tinggi bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
9. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kesejahteraannya;
10. perluasan fasilitasi dan aksesibilitas anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus serta anak putus sekolah melalui lembaga formal dan non formal;
11. Peningkatan kualitas derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat KKU;
12. Penyediaan, Peningkatan dan Revitalisasi Sarana dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
109
Prasarana di Fasilitas Kesehatan. 13. Meningkatkan upaya pemberantasan penyakit, peningkatan,
penyehatan lingkungan dan surveilans; 14. Meningkatkan pelayanan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat; 15. Meningkatkan akses, mutu dan keterjangkauan kesehatan
medik, dasar dan rujukan yang merata; 16. Pembangunan karakter masyarakat yang bermatabat dan
berakhlak mulia, menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kebhinekaan;
17. Mendorong implementasi Penelitian, Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah
5. KEDAULATAN PANGAN BERBASIS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS SERTA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
1. Mendorong pengembangan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis teknologi tepat guna dan inovasi daerah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
2. Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan berkelanjutan sebagai basis ketahanan ekonomi masyarakat;
3. Menjaga dan meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan; 4. Pengembangan agribisnis berbasis masyarakat; 5. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian
6. Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat
1. Pemberdayaan dan peningkatan pengarustamaan gender; 2. Perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap
kekerasan rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak (traficking);
3. Peningkatan, penanganan dan penanggulangan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Peningkatan keterampilan dan kaulitas tenaga kerja; 5. Peningkatan dan pemanfaatan Potensi dan Sumber
Kejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanggulangan permasalahan sosial
7. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN &
1. Pengembangan perumahan hunian yang layak sebagai satu kesatuan fungsional antara tata ruang fisik, sarana
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
110
PERMUKIMAN
prasarana, pembiayaan, ekonomi dan sosial budaya.
8. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN KUALITAS APARATUR
1. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, terbuka & efektif;
2. Mengembangkan sistem pakta integritas guna memperkuat pengawasan & pelibatan masyarakat;
1. Penata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
2. Penataan kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia aparatur;
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur; 4. Meningkatkan kualitas & etos kerja aparatur melalui
peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sistem rekruitmen, promosi dan mutasi
5. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terintegrasi dengan berbasis teknologi dan informatika;
7. Pengembangan sistem pengintegrasian data statistik sektoral, dan peningkatan fungsi persandian;
8. Peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum, bela negara, politik, dan keamanan masyarakat;
9. Peningkatan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.
1. 1. Program pengembangan perikanan tangkap;
2. Program pengembangan budidaya perikanan;
3. Program peningkatan penerapan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
111
teknologi pertanian/perkebunan;
9. 10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar serta Perluasan Konektivitas Antar Wilayah.
11. 1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
12. 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
1.
1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Lingkungan Sehat
Perumahan; 3. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan; 4. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong; 5. Program Tanggap Darurat Jalan Dan
Jembatan; 6. Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
10. Program Rehabilitasi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
112
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.
13. 1. 1. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan Melalui Penguatan Modal dan Penataan Produksi;
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1) 10.
1. Peningkatan Sumber Daya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
113
Manusia melalui Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan
1.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Pencegahan Bencana.
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government).
1. Pelayanan Publik yang Profesional 1. Program Reformasi Birokrasi 2. Program Peningkatkan Kualitas dan Etos Kerja
Aparatur Melalui Perbaikan Sistem Rekruitmen, Promosi, Mutasi dan Sanksi;
3. Program Pengembangkan Sistem Pakta Integritas Guna Memperkuat Pengawasan dan Pelibatan Masyarakat;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
3. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
5. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik; 6. Program Pembinaan Unit Pelayanan Publik; 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 8. Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur; 3. Program Rekrutmen CPNS; 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa.
1. Program Peningkatan Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5. Program Perencanaan Sosial Budaya;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
114
6. Program Perencanaan Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah;
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan yang Efektif dan Partisipatif
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
2. Program penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat lokal dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa;
1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;
2. Program Pembinaan Jasa Konstruksi; 3. Program Pengawasan Jasa Konstruksi; 4. Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas; 5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan;
7. Mewujudkan Masyarakat yang Berdaulatan Pangan dan Berdaulat Energi
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Terpencil dan Pulau-Pulau Kecil.
Program Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kawasan (Air bersih, Energi, Telekominukasi dan Transportasi)
1. Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;
2. Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif; Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Pelaku Pertanian
1. Pengembangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perikanan Sebagai Basis Ketahanan Ekonomi Masyarakat;
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/ Pertanian/ Perkebunan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
Sumber : Hasil analisis tim penyusun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
115
Prioritas program pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 yang telah
ditetapkan seperti pada tabel tersebut diatas kemudian akan ditetapkan kinerjanya dalam
bentuk tolok ukur berupa indikator dan target capaian yang diinginkan. Prioritas program akan
diserahkan kepada setiap SKPD untuk dijadikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional
yang akan di akomodir pada Rencana Kegiatan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018.
Usulan kegiatan yang dibuat oleh setiap SKPD selanjutnya akan diverifikasi dan
diasistensi berdasarkan tingkat urgensi dan kesesuaian dengan Rencana Kegiatan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 serta akan disinkronkan dengan program
Pemerintah Pusat dan Provinsi serta akan disinergikan penganggarannya dengan skema
pembiayaan pembangunan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi
Kalimantan Barat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
116
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume,
target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan
dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas pembangunan kabupaten
dan matrik rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2018 disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017Tentang Pedoman
PenyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 danPeraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. RKPD 2018 Kabupaten
Kayong Utara merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018
berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2017. Evaluasi dilakukan
untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk
kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini, tidak mungkin
seluruhnya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam memenuhi
kebutuhan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Namun demikian, melalui
program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi
permasalahan pembangunan, terutama perencanaan pembangunan yang berbasis
kebutuhan dasar masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis, prioritas
pembangunan daerah dan prioritas program dalam rangka mendukung pencapaian visi
dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diuraikan
pada bab sebelumnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
117
Rencana penganggaran pada Tahun 2018 guna pembiayaan program
pembangunan di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp.718.550.108.697,46Anggaran
tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) belanja, seperti pada tabel sebagai berikut :
Tabel. 5.1
Uraian Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Berdasarkan Urusan dengan DAK Tahun 2018
NO URAIAN ANGGARAN
(Rp)
PROSENTASE
(%)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 278.309.806.375,46 39,44 %
1 Belanja Pegawai 196.600.158.905,00 70,64 %
2 Belanja Hibah 25.148.701.900,00 9,04 %
3 Belanja Bantuan Sosial 1.261.520.600,00 0.45 %
4 Belanja Bagi Hasil 931.092.011,86 0,33 %
5 Belanja Bantuan Keuangan 52.489.044.700,00 18,86 %
6 Belanja Tak Terduga 1.879.288.258,60 0,68 %
B BELANJA LANGSUNG
427.317.260
.157,00
60,56 %
1 Belanja Langsung Urusan Wajib 330.017.459.378,00 43,74 %
2 Belanja Langsung Urusan Pilihan 25.200.000.000,00 2,74%
3 Belanja Langsung Urusan Penunjang 85.022.842.944,00 15,69 %
JUMLAH TOTAL BELANJA 718.550.108.697,00 100,00 %
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 9 menyebutkan bahwa
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah
Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat.Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
118
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan
Otonomi Daerah.Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Terkait dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan.Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar. Adapun urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar meliputi urusan :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.
Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi urusan :
1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
119
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana disebutkan diatas meliputi urusan:
1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian; dan
6. Transmigrasi.
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana disebutkan diatas meliputi
urusan:
1. Fungsi Staf ( Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan );
2. Fungsi Perencanaan ( Bappeda );
3. Fungsi Pengawasan ( Inspektorat );
4. Perangkat Daerah Lainnya ( Kecamata );
5. Fungsi Penganggaran ( Bankeuda )
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan
strategis nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut maka urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel
berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
120
Tabel 5.2
Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Urusan Sub Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1. PENDIDIKAN 1. Manajemen Pendidikan a. b.
Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Kurikulum Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Perijinan Pendidikan a. b.
Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota.
2. KESEHATAN 1. Upaya Kesehatan a.
b.
c.
Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
a. b.
Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
121
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
a. b. c.
d. e.
Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.
3. PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
1. Sumber Daya Air (SDA) a.
b.
Pengelolaan bangunan SDA dan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Air Minum Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .
3. Persampahan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Air Limbah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
5. Drainase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
6. Permukiman Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.
7. Bangunan Gedung Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
9. Jalan Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
122
10. Jasa Konstruksi a. b.
c. d.
Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11. Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.
4. PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
1. Perumahan a. b.
c. d.
Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2. Kawasan Permukiman a. b.
Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Penataan dan peningkatan kulitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Penyelenggaraan PSU perumahan.
5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
123
5. KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.
b. c.
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
2. Bencana Penanggulangan bencana kabupaten/kota.
3. Kebakaran a.
b. c. d.
Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. Investigasi kejadian kebakaran. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
6. SOSIAL 1. Pemberdayaan Sosial a. b. c. d.
Pemberdayaan sosial KAT. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah
kabupaten/kota. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial a. b.
Pemeliharaan anak-anak terlantar. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah
kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
124
5. Penanganan Bencana a.
b.
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
6. Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7. TENAGA KERJA 1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. b. c. d. e.
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Penempatan Tenaga Kerja a. b. c. d.
e.
Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3. Hubungan Industrial a.
b.
Pengesahan perusahaan pendaftaran peraturan dan perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.
7 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
1. Kualitas Hidup Perempuan a. b.
c.
Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan pengembangan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
125
2. Perlindungan Perempuan a.
b.
c.
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Kualitas Keluarga a.
b.
c.
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak daerah tingkat kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA) a.
b.
Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingakat Daerah kabupaten/kota
6. Perlindungan Khusus Anak a.
b.
c.
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
126
8. PANGAN 1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
a.
b. c. d.
Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Penanganan Kerawanan Pangan a. b. c.
Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
9. PERTANAHAN 1. Izin Lokasi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Diatur lebih lanjut dengan : 1. Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2. Permen Agraria & Tata Ruang No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
3. Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
127
4. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota.
5. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.
6. Tanah Ulayat Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.
7. Tanah Kosong a. b.
Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah Daerah kosong dalam kabupaten/kota.
8. Izin Membuka Tanah Penerbitan izin membuka tanah.
9. Penggunaan Tanah Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.
10. LINGKUNGAN HIDUP 1. Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH kabupaten/kota.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
a. b.
Penyimpanan sementara limbah B3. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
128
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
a.
b.
Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Daerah tingkat kabupaten/kota.
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10. Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
a.
b.
Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau diterbitkan izin PPLH oleh Daerah Pemerintah kabupaten/kota. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11. Persampahan a. b.
c.
Pengelolaan sampah. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
129
11. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
1. Pendaftaran Penduduk Pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil Pelayanan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a. b.
Pengumpulan data kependudukan. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
4. Profile Kependudukan Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.
12. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
1. Penataan Desa Penyelenggaraan penataan Desa.
2. Kerja Sama Desa Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3. Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
a.
b.
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
13. PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA
1. Pengendalian Penduduk a.
b.
Panduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.
2. Keluarga Berencana (KB) a.
b. c.
d.
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
130
3. Keluarga Sejahtera a. b.
Pelaksanaan pembangunan melalui ketahanan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
131
14. PERHUBUNGAN 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
a. b. c. d. e. f.
g. h. i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Pengujian berkala kendaraan bermotor. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten/kota. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
132
2. Pelayaran a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h. i.
j. k. l.
m.
Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisiliperseorangan negara Indonesia atau badan usaha. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
133
n. o. p.
Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
134
q.
r. s.
Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhanpengumpan lokal. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. Penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
3. Penerbangan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4 Perkeretaapian a. b.
c.
d.
e.
f.
g.
Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota
15. KOMUNIKASI & INFORMATIKA 1. Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Aplikasi Informatika a.
b.
Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
135
16. KOPERASI, USAHA KECIl & MENENGAH
1. Izin Usaha Simpan Pinjam a.
b.
Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Pengawasan dan pemeriksaan a.
b.
Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7. Pengembangan UMKM Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
17. PENANAMAN MODAL 1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
a.
b.
Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2. Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
136
3. Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
18. KEPEMUDAAN & OLAH RAGA 1. Kepemudaan a.
b.
Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Keolahragaan a.
b. c. d.
e.
Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerahkabupaten/kota. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Kepramukaan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
19. STATISTIK Statistik Sektoral Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.
20. PERSANDIAN Persandian untuk Pengamanan Informasi
a.
b.
Penyelenggaraan persandian pengamanan Pemerintah kabupaten/kota. untuk informasi Daerah Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
137
21. KEBUDAYAAN 1. Kebudayaan a.
b. c.
Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Kesenian Tradisional Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Sejarah Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
4. Cagar Budaya a. b. c.
Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5. Permuseuman Pengelolaan museum kabupaten/kota.
22. PERPUSTAKAAN 1. Pembinaan Perpustakaan a. b.
Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
a. b.
Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
23. KEARSIPAN 1. Pengelolaan Arsip a.
b.
c.
Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
138
2. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip
a.
b.
c.
d.
e.
Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun. Pelindungan penyelamatan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. Penyelamatan Perangkat kabupaten/kota digabung dibubarkan, pemekaran (sepuluh) arsip Daerah yang dan/atau serta Kecamatan dan Desa/kelurahan. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3. Perizinan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.
24. KELAUTAN & PERIKANAN 1. Perikanan Tangkap a. b.
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2. Perikanan Budidaya a.
b. c.
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. Pengelolaan pembudidayaan ikan
25. PARIWISATA 1. Destinasi Pariwisata a. b. c. d.
Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2. Pemasaran Pariwisata Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
139
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
26. PERTANIAN 1. Sarana Pertanian a. b. c.
d. e.
f.
Pengawasan penggunaan sarana pertanian. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2. Prasarana Pertanian a. b.
c.
Pengembangan prasarana pertanian. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
140
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
a.
b.
c.
d.
e.
Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
5. Perizinan Usaha Pertanian a.
b.
c.
Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
141
27. PERDAGANGAN 1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Penerbitan izin pengelolaan pasar pusat perbelanjaan dan izin rakyat, usaha toko swalayan. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B & C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2. Sarana Distribusi Perdagangan a.
b.
Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan pengelola distribusi terhadap sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
142
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
a.
b.
c.
d.
Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor a.
b.
Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
30. PERINDUSTRIAN 1. Perencanaan Pembangunan Industri
Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Perizinan a. b. c.
Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3. Sistem Informasi Industri Nasional
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
✓ IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
✓ IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
✓ IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
143
31. TRANSMIGRASI 1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.
2. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.
Sumber : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
144
Lebih lanjut pada pasal 21 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan urusan pemerintah konkuren diatur dalam peraturan pemerintah. Sampai
dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018, peraturan
pemerintah sebagaimana dimaksud diatas belum juga diterbitkan, selain itu jika
mengacu pada pembagian urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka akan didapati
beberapa OPD yang tidak memiliki keterkaitan denganpelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, sehingga atas kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Kayong Utara masih
mengacu urusan pemerintahan yang lama, sampai diterbitkannya peraturan pemerintah
yang mengatur lebih lanjut tentang urusan pemerintahan konkuren.
Adapun alokasi anggaran Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.355.217.459.378,00
direncanakan untuk membiayai 25 Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Adapun jumlah
anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp.330.217.459.378,00 atau 74,96% dan Urusan
Pilihan sebesar Rp.25.200.000.000,00 atau 5,72%. Distribusi anggaran berdasarkan urusan
wajib dan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 5.2
Pagu Indikatif Belanja Langsung Urusan Wajib Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
No Urusan Pagu Indikatif
(Rp) Proporsi
(%)
URUSAN WAJIB 330,017,459,378.00 77,23 %
1 Pendidikan 79,365,954,725.00 24.05%
2 Kesehatan 61,665,059,000.00 18.69%
3 Pekerjaan Umum 133,958,000,000.00 40.35%
4 Perhubungan 11,576,000,000.00 3.51%
5 Lingkungan Hidup 1,784,838,051.00 0.54%
6 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2,300,000,000.00 0.70%
7 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1,800,000,000.00 0.55%
8 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1,000,000,000.00 0.30%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
145
9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2,088,000,000.00 0.63%
10 Sosial 2,500,000,000.00 0.76%
11 Ketenaga Kerjaan 2,480,688,475.00 0.75%
12 Koperasi, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah 2,563,131,939.00 0.78%
13 Penanaman Modal 2,617,948,975.00 0.79%
14 Kepemudaan Dan Olahraga 1,988,974,700.00 0.60%
15 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
6,000,000,000.00 1.82%
16 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2,837,169,800.00 0.86%
17 Kearsipan 1,500,000,000.00 0.27%
18 Komunikasi Dan Informatika 2,467,858,820.00 0.75%
19 Pangan 711,751,220,00 1.57 %
20 Persandian 254,507,110,00 0.08%
21 Statistik 58,900,000,00 0.02%
22 Pertanahan 3,062,114,512,00 0.10%
23 Kebudayaan 1,651,000,000,00 0.50%
24 Perpustakaan 434,033,100,00 0.26%
Sumber : Data Olahan 2017
Tabel. 5.2
Pagu Indikatif Belanja Langsung Urusan Pilihan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
No Urusan Pagu Indikatif
(Rp) Proporsi
(%)
URUSAN PILIHAN 25,200,000,000.00 5,90%
1 Pertanian 9,000,000,000.00 35.71%
2 Pariwisata 8,000,000,000.00 31.75%
3 Kelautan Dan Perikanan 4,500,000,000.00 17.86%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
146
4 Perdagangan 1,500,000,000.00 5.95%
5 Industri 1,100,000,000.00 4.37%
6 Transmigrasi 1,100,000,000.00 4.37%
Sumber : Data olahan 2017
Tabel. 5.3
Pagu Indikatif Belanja Langsung Urusan Penunjang Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
No Urusan Pagu Indikatif
(Rp) Proporsi
(%)
URUSAN PENUNJANG 85,022,842,942.00 19,31%
1 Fungsi Staf (Setda & Setwan) 47,923,042,165.00 48.54%
4 Fungsi Perencanaan (Bappeda) 7,513,981,000.00 10.42%
5 Fungsi Pengawasan (Inspektorat) 2,871,699,800.00 3.98%
6 Perangkat daerah lainnya (kecamatan ) 3,711,979,853.00 5.15%
7 Fungsi Penganggaran (BaKeuDA) 23,002,140,126.00 31.90%
Sumber : Data olahan 2017
Rekapitulasi pagu indikatif berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan selanjutnya akan didistribusikan kepada masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kayong Utara yang nantinya akan
dijadikan dasar terhadap besaran anggaran pembangunan di setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2018.
Banyaknya program dan kegiatan baik yang prioritas maupun program reguler
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan keterbatasan ketersediaan anggaran
pembangunan akan memberikan implikasi pada penundaan beberapa program terpilih.
Proses seleksi dan verifikasi penundaan program akan mengacu kepada dokumen
RKPD tahun 2018. Program yang akan diutamakan untuk dapat dilaksanakan adalah
program-program prioritas yang telah tertuang pada dokumen RKPD tahun 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
147
Tabel. 5.3
Rekapitulasi Pagu Indikatif Prioritas Program Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
No Program Pagu Indikatif/ SKPD
URUSAN WAJIB 330.0117.459.378
1 PENDIDIKAN 79,365,954,725.00
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Gratis 12 (dua belas) Tahun
Dinas Pendidikan
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, DPAD,
Kecamatan
3. Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, DPAD
4. Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan,
Nakertran, Bagian Kesos, Kecamatan
5. Program Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan,
Nakertran, Bagian Kesos
6. Peningkatan kualitas SDM KKU dengan mencetak 10 sarjana per-desa;
Dinas Pendidikan, Kesos, Bagian Kepegawaian,
Bappeda
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan, Bagian Kepegawaian, Kecamatan
8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Dinas Pendidikan, DPAD
9. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Dinas Pendidikan
10. Program Manajeman Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan,
Kecamatan
11. Program Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan
2 KESEHATAN 61.655.059.000,00
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Puskesmas
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas,
Kecamatan
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan,
Puskesmas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
148
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kecamatan,
P3PMD
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan,
Puskesmas
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan, Dinas
Lingkungan Hidup
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan, Puskesmas
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan,
Puskesmas
9. Program Pemberantasan Filariasis Dinas Kesehatan,
Puskesmas
10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dinas Kesehatan,
Puskesmas
11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Dinas Kesehatan, Puskesmas
12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Dinas Kesehatan
13. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Dinas Kesehatan
14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Dinas Kesehatan,
Puskesmas
16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Dinas Kesehatan, Puskesmas
17. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Dinas Kesehatan, Puskesmas
18. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Dinas Kesehatan
19. Program akreditasi puskesmas Dinas Kesehatan,
Puskesmas
20. Kebijakan dan manajemen kesehatan Dinas Kesehatan
3 PEKERJAAN UMUM 133.958.000.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
149
1. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang Membuka Akses Perdagangan Regional, Nasional dan Internasional.
Dinas PU, Bappeda
2. Program penyediaan ruang-ruang publik sebagai pusat kebudayaan dan fasilitas pembinaan masyarakat dalam mengekspresikan diri;
Dinas PU, Bappeda
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU, Dinas Kesehatan
4. Program Rehabilitasi Jalan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas PU
5. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Dinas PU
6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Dinas PU
7. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Dinas PU
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Dinas PU
9. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Dinas PU
10. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Dinas PU
11. Program penyediaan dan pengolahan air baku Dinas PU
12. Program pembangunan infrastruktur perdesaan Dinas PU, Bappeda,
P3PMD
13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Dinas PU, Pertanian
14. Program Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas PU, Bappeda,
Inspektorat, Bagian Ekbang Setda
15. Program Pengawasan Jasa Konstruksi Dinas PU, Bappeda,
Inspektorat, Bagian Ekbang Setda
16. Program Pengembangan Perumahan Dinas PU
17. Program Lingkungan Sehat Perumahan PU, Dinas Kesehatan,
Dinas Lingkungan Hidup
18. Program Perencanaan Tata Ruang Dinas PU, Bappeda
19. Program Pemanfaatan Ruang Dinas PU, Bappeda
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas PU, Bappeda
4 PERHUBUNGAN 11.576.000.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
150
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dishub, Dinas PU
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Dishub, Dinas PU
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Dishub
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dishub
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Dishub
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Dishub
5 LINGKUNGAN HIDUP 1.784.838.051,00
1. Mengembangkan tata kelola lahan dan hutan yang menjamin akses masyarakat dan kelestarian lingkungan;
Dinas LH, Bappeda, Dinas Pertanian
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas LH, Dinas PU
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup.
Dinas LH, Bappeda
4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Dinas LH, Bagian Ekbang, Bappeda
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dinas LH, Bappeda
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Dinas LH, Bappeda
7. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dinas LH, Bappeda, Dinas Pertanian
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas LH, PU, Bappeda
9. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Dinas LH, Dinas PU, BPBD
6 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.300.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan Disdukcapil
7 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
1.000.000.000,00
1. Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan melalui penguatan modal dan penataan produksi;
SP3PMD, Disperindag
2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
SP3PMD, Kecamatan
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
SP3PMD, Kecamatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
151
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
SP3PMD, Kecamatan
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan SP3PMD, Kecamatan
6. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
SP3PMD, Kecamatan
7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
SP3PMD
8. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan SP3PMD
9. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan SP3PMD
8 PENGENDALIAN PENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA
2.088.000.000,00
1. Program Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan, SP3PMD
2. Program Pelayanan Kontrasepsi SP3PMD, Dinas Kesehatan
3. Program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
SP3PMD
9 SOSIAL 2.500.000.000,00
1. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Bermartabat dan Berakhlak Mulia dengan Memperkuat Pembinaan Keagamaan;
Bagian Kesos
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terspencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinsos, Bagian Kesos
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Dinsos
4. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba & penyakit sosial lainnya)
Dinsos
5. Program pembinaan para penyandang cacat & trauma Dinsos
10 KETENAGAKERJAAN 2.480.688.475,00
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinsos
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinsos
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinsos
11 KOPERASI DAN USAHA MENENGAH 2.563.131.939,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
152
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Disperindag
2. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UKM
Disperindag
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Disperindag
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Disperindag
5. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Disperindag
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Disperindag
7. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Disperindag, SP3PMD
12 PENANAMAN MODAL 2.617.948.975,00
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Bappeda, Ekbang Setda, Humas & Protokol Setda
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Bappeda, Ekbang, KPPTSP
13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.988.974.700,00
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Disparpora
2. Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Kesbangpol Linmas
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Kecamatan
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Disparpora, Disperindag
7. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Disparpora, Kesbangpol Linmas, Dinas Pendidikan
8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Disparpora
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Disparpora, Kecamatan,
Sekretariat Korpri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
153
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Disparpora, Kecamatan
11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Disparpora
14 KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6.000.000.000,00
1. Pembangunan karakter masyarakat yang bermartabat & berakhlak mulia dengan memperkuat pembinaan keagamaan
Bagian Kesos, Kesbangpol Linmas
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kesbangpol Linmas, Satpol PP, Kecamatan
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesbangpol Linmas, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Bagian Pemerintahan,
kecamatan, Sekretariat Korpri
4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Kesbangpol Linmas, Kecamatan
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbangpol Linmas
6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Kesbangpol Linmas, Satpol PP
7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Satpol PP, Kecamatan
15 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.837.169.800,00
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
SP3PMD, Kecamatan
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
SP3PMD,Bagian Pemerintahan, Bappeda,
Kecamatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
SP3PMD
4. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
SP3PMD, Kecamatan
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
SP3PMD
16 KEARSIPAN 1.500.000.000,00
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan DPAD
2. Program Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPAD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
154
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
DPAD
4. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
DPAD
17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.467.858.820,00
1. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik; Kominfo, Humas &
Protokol, Kecamatan, DPPTSP
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kominfo
3. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kominfo, Bankeuda
18 PANGAN 711.751.220,00
1. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Dinas Pertanian dan Pangan
19 PERSANDIAN 254.507.110,00
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian
Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Program pengembangan Data / Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dinas Komunikasi dan Informatika
20 STATISTIK 58.900.000,00
Program pengembangan data/informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
21 PERTANAHAN 3,062,114,512,00
Program penataan penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Dinas PUPR
Program penyelesaian konflik-konflik Pertanahan Dinas PUPR
Program pengembangan sistem Informasi Pertanahan Dinas PUPR
22 KEBUDAYAAN 1,651,000,000,00
Program pengelolaan kekayaan budaya Dinas Pendidikan
23 PERPUSTAKAAN 434,033,100,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
155
Program Pendidikan Kedinasan
URUSAN PILIHAN 25.200.000.000,00
1 PERTANIAN 9.000.000.000,00.
2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Dinas Pertanian dan Pangan
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Dinas Pertanian dan
Pangan
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Dinas Pertanian dan Pangan
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dinas Pertanian dan
Pangan
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Dinas Pertanian dan Pangan Disperindag
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Dinas Pertanian dan Pangan, Disperindag
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Dinas Pertanian dan Pangan
9. Pengembangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai basis ketahanan ekonomi masyarakat;
Dinas Pertanian dan Pangan
10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Dinas Pertanian dan Pangan
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dinas Pertanian dan
Pangan
12. Program Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian dan
Pangan
4 PARIWISATA 8.000.000.000,00
1. Program Pengembangan Pusat Ekowisata Terpadu di Wilayah Kepulauan Karimata;
Disparpora
2. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan;
Disparpora, Dinas LH, Bappeda, DKP
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Disparpora
4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Disparpora, Bappeda
6. Program Pengembangan Kemitraan Disparpora
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
156
5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.500.000.000,00
1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir DKP, SP3PMD
2. Program pengembangan budidaya perikanan DKP
3. Program pengembangan perikanan tangkap DKP
4. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan DKP, Dinas Pertanian dan
Pangan
5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
DKP, Disperindagkop & UKM
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DKP, Bappeda
7. Program Percepatan pengembangan pusat industri perikanan & pariwisata di wilayah kepulauan;
DKP, Bappeda, Disparpora
8. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
DKP
9. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
DKP
6 PERDAGANGAN 1.500.000.000,00
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Disperindag
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Disperindag
3. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Disperindag
7
INDUSTRI 1.100.000.000,00
1. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial;
Bappeda, Disperindag
2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
Disperindag
3. Program Peningkatan Kemampuan teknologi Industri Disperindag
4. Program Penataan Struktur Industri Disperindag
8 TRANSMIGRASI 1.100.000.000,00
1. Program pengembangan wilayah transmigrasi; Dinas Transmigrasi
URUSAN FUNGSI PENUNJANG 95.437.023.165,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
9.513.981.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
157
1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Bappeda, Dinas PU, Setda, Dishub, Kominfo
2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Bappeda, Dinas PU, Setda, Dishub, Kominfo
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Bappeda
4. Program penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat lokal dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Bappeda
5. Program perencanaan pembangunan daerah
Bappeda, Kecamatan
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Bappeda
8. Program perencanaan Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah
Bappeda, Dinas PU
9. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Bappeda, Bag. Bagian Pemerintahan
FUNGSI PENUNJANGLAINNYA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN ( KECAMATAN,
INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH )
85.923.042.165,00
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur SKPD
4. Program Fasilitasi Pindah/Purna `Tugas PNS Bagian Kepegawaian Setda
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD
6. Program Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Bagian Organisasi, DPPTSP, Kecamatan,
Sekretariat Korpri
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
SKPD
8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Bagian Pemerintahan, Kecamatan
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Umum Setda
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
158
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SKPD
11. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media SKPD
12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pengawasan Kebijakan KDH
Setda, Inspektorat
13. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Setda, Inspektorat
14. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Bagian Pemerintahan
15. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum
16. Program Penataan Peraturan Perundanga-Undangan Desa
SP3PMD
17. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Bagian Pemerintahan,
Kecamatan
18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
SKPD
19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bagian Kepegawaian
Setda, Sekretariat Korpri, Disperindag
20. Program Pengadaan CPNS Bagian Kepegawaian Setda
21. Program Peningkatan Pengolahan Data dan Informasi Bagian Kepegawaianawaian
Bagian Kepegawaian Setda, Bankeuda
22. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Bagian Kepegawaianawaian
Bagian Kepegawaian Setda
23. Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Bagian Pemerintahan
24. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
25. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagian Kesos
26. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Bagian Kesos, Kecamatan
27. Peningkatan Kemampuan Pemda dalam Melakukan Fungsi Koordinasi dan Pembinaan
Setda, Kecamatan
28. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Setda
29. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dibidang HAM Bagian Hukum
30. Peningkatan Pelayanan Aset Daerah Bankeuda
31. Program peningkatan manajemen aset daerah Bankeuda
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
159
32. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
Bankeuda
33. Program peningkatan kemampuan administrasi pengelolaan keuangan daerah
Bankeuda
34. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Ekbang Setda
35. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Humas & Protokol Setda
36. Program Pendidikan Tinggi Bagian Kesos, Dinas
Pendidikan,Bagian Kepegawaian Setda
37. Program Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Efektif
Bagian Kepegawaian, Hukum, Bagian Organisasi
38. Program Peningkatan Kualitas dan Etos Kerja Aparatur Melalui Perbaikan Sistem Rekruitmen, Promosi, Mutasi dan Sanksi
Bagian Kepegawaian, Hukum, Bagian Organisasi
39. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Bagian Kepegawaian Setda
40. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
BPBD
41. Program Keserasian Kebijakan dan Penanganan Bencana
BPBD
42. Program Pengembangan Sistem Pakta Integritas guna Memperkuat Pengawasan dan Pelibatan Masyarakat;
Bagian Kepegawaian, Hukum, Ortal
43. Program Peningkatan Daya Tanggap Pelayanan Kepada DPRD
Setwan
44. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Setwan
45. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bankeuda, DPPTSP
46. Program Fasilitasi Kegiatan SKPD di Kecamatan Kecamatan
47. Program Pembinaan Unit Pelayanan Publik DPPTSP
48. Program Kerjasama Pembangunan Bappeda, Ekbang,
Pemerintahan
49. Program Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
Bappeda, Ekbang, Pemerintahan
50. Program Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
Bappeda, Ekbang, Pemerintahan, Perindag
51. Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Pemerintah SKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
160
52. Program Pengembangan organisasi dan lembaga swadaya
Kecamatan
53. Program Fasilitasi Kegiatan SKPD di Kecamatan Kecamatan
54. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
DPPTSP
J U M L A H 440.240.302.322,00
Sumber : Data olahan dan analisis, 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
161
Tabel Prioritas Program……..
NO Rumusan Isu
Strategis/ Prioritas Pembangunan
Urusan OPD Arah Kebijakan Program Pagu
1 Percepatan pembangunan ekonomi unggulan dan ekonomi kreatif serta Pengentasan kemiskinan
Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Penunjang urusan Perencanaan, Sosial, Transmigrasi
Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan, Bappeda, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan kebijakan, regulasi, dan perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum serta kepastian hukum
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
347.473.915,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
260.965.110,00
Program Pengadauan, Kebijakan dan Pelaporann Layanan
283.020.550,00
Program Perizinan dan Non Perizinan 376.206.400,00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
79.451.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
435.873.300,00
2. Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara pemerintah daerah, swasta, UKM dan koperasi sebagai wadah pengembangan usaha produksif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
34.305.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
573.190.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah
372.905.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
169.432.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
315.599.000,00
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Efisiensi
2.134.066.200,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
162
Perdagangan Dalam Negeri
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
71.440.000,00
3. Pengembangan obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.
Program pengembangan pemasaran pariwisata
363.750.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata
341.951.000,00
4. Penguatan lembaga sosial budaya, pengembangan dan pelestarian budaya lokal serta pengembangan dan pembinaan olah raga unggulan daerah
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
36.940.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
55.820.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
621.909.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
28.700.000,00
5. Menyediakan ruang-ruang publik sebagai pusat kebudayaan dan fasilitas pembinaan masyarakat dalam mengekspresikan diri
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi unggulan dan ekonomi kreatif
7. Percepatan Pengentasan kemiskinan melalui program terintegrasi
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
534.380.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
163
2 Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar wilayah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Percepatan pembangunan sanitasi, dan sarana dan prasarana air bersih
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah
3.100.000.000
2. Penggunaan Energi Baru Terbarukan untuk mendukung penyediaan listrik diwilayah non komersial;
3. Pembangunan jaringan jalan dan pemerataan akses infrastruktur pendukung yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama serta prasarana pendukung lainnya (pelabuhan, energy, jaringan jalan dan pendukung, terminal, angkutan sungai dan laut, pelayaran perintis)
Program pembangunan jalan dan jembatan
91.050.000.000
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3.570.000.000
Program Inspeksi kondisi jalan dan dan jembatan
100.000.000
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5.450.000.000
Program pembangunan infrastruktur pedesaan
5.600.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
705.600.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
342.600.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.295.350.000,00
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5.401.680.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.634.635.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
20.350.000,00
3 Pengembangan, Penataan dan Revitalisasi Kawasan Strategis
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Transmigrasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
1. Mengembangkan tata kelola lahan dan hutan yang menjamin akses masyarakat dan kelestarian lingkungan
Program pengendalian pemanfaatan ruang
30.000.000
Program pemanfaatan Ruang 100.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
164
Cepat Tumbuh dengan memperhatikan upaya pemulihan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan
Hidup, Dinas Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
23.810.000,00
2. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan lingkungan.
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.167.317.500,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
263.394.500,00
3. Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana, Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana dan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
562.479.155,00
Program peningkatan pengendalian polusi
118.109.000,00
Program Pengembangan Kapasitas SDA dan Lingkungan Hidup
76.505.000,00
4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Perpustakaan, Arsip, Kepemudaan dan Olah Raga, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Transmigrasi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Peningkatan akses, pemerataan layanan pendididikan bermutu dan Pemanfaatan teknologi informasi pada dunia pendidikan bagi seluruh masyarakat KKU ( Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan )
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
30.817.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
417.637.800,00
Program managemen pelayanan pendidikan
236.000.000
Program standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar
100.000.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan
334.000.000
Program Pendidikan anak usia dini 6.259.000.000
Program wajib belajar pendidikan dasar 30.817.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
165
sembilan tahun
2. Memberikan kesempatan menepuh pendidikan tinggi bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
Program Pendidikan Tinggi 15.079.134.625,00
Program Pendidikan Menengah 1.373.000.000
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
30.817.000.000
3. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kesejahteraannya
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
1.373.000.000
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, & penyakit sosial lainnya)
377.000.000,00
4. perluasan fasilitasi dan aksesibilitas anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus serta anak putus sekolah melalui lembaga formal dan non formal
Program Pendidikan Non Formal 1.352.000.000
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
165.000.000,00
5. Peningkatan kualitas derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat KKU.
Program pelayanan kontrasepsi 288.000.000
Program Obat dan perbekalan kesehatan 3.200.000.000
Program perbaikan gizi masyarakat 900.000.000
Program Pengawasan obat dan makanan 194.000.000
Program standarisasi pelayanan kesehatan
500.000.000
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
200.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
150.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
75.000.000
Program peningkatan keselamatan ibu 340.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
166
melahirkan dan anak
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
7.500.000.000
6. Penyediaan, Peningkatan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana di Fasilitas Kesehatan.
Program upaya kesehatan masyarakat (JKN)
11.345.242.000
Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
3.000.000.000
7. Meningkatkan upaya pemberantasan penyakit, peningkatan, penyehatan lingkungan dan surveilans.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.800.000.000
Program pengembangan lingkungan sehat
660.000.000
8. Meningkatkan pelayanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaam Masyarakat
107.000.000
9. Meningkatkan akses, mutu dan keterjangkauan kesehatan medik, dasar dan rujukan yang merata.
Program peningkatan pelayanan puskesmas
500.000.000
Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/ rumahsakit mata
21.100.000.000
10. Pembangunan karakter masyarakat yang bermatabat dan berakhlak mulia, menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kebhinekaan.
Program pengembangan Kemitraan 36.940.000,00
Program pengelolaan kekayaan budaya 879.000.000
Program pengelolaan keragaman budaya 772.000.000
Program kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga
41.700.000,00
11. Mendorong implementasi Penelitian, Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah
Program Penyelenggaraan e-Government
370.217.200,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
71.200.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
167
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
468.100.000,00
Program kerjasama informasi dengan mas media
413.947.000,00
5 Kedaulatan Pangan berbasis pertanian
dalam arti luas serta pengendalian alih
fungsi lahan
Pertanian, Kelautan dan Perikanan,
Lingkungan Hidup, Perdagangan
Dinas Pertanian dan Pangan, DPUPR, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perdagangan, Bagian Ekonomi dan Pembangunan SETDA,
1. Mendorong pengembangan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis teknologi tepat guna dan inovasi daerah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah (menciptakan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja).
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
315.587.500
Program peningkatan produksi hasil peternakan
487.903.750
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
69.050.000
Program peningkatan produksi peternakan
198.292.000
2. Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan berkelanjutan sebagai basis ketahanan ekonomi masyarakat
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
143.907.500
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
711.751.220
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
403.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
315.587.500
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
620.401.900
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
79.451.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
573.190.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah
372.905.000,00
3. Menjaga dan meningkatkan pengendalian alih fungsi
Program penataan penguasaan,Pemilikan, Penggunaan dan
3.224.957.600,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
168
lahan(pendampingan advokasi petani dan pelaku usaha pertanian).
Pemanfaatan Tanah
Program pengembangan sistem Informasi Pertanahan
272.325.000,00
Program penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
75.000.000,00
4. Pengembangan agribisnis berbasis masyarakat( meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian) .
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
435.505.000
Program pengembangan budidaya perikanan
2.103.000.000
Program pengembangan perikanan tangkap
Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan
307.249.100
5. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian
Program Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi rawa & jaringan pengairan lainnya
10.300.000.000
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2.519.876.450
6 Peningkatan pelayanan dan
perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Kayong
Utara
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Pemberdayaan dan peningkatan pengarustamaan gender
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
374.029.000,00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam Pembangunan
109.755.000,00
2. Perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak (traficking)
3. Peningkatan, penanganan dan penanggulangan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Peningkatan keterampilan dan kaulitas tenaga kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
733.073.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
169
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
854.789.850,00
5. Peningkatan dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kejahteraan Sosial (PSKS) terhadap penanggulangan permasalahan sosial
Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), & Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya
1.238.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
356.000.000
7 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pengembangan perumahan hunian yang layak sebagai satu kesatuan fungsional antara tata ruang fisik, sarana prasarana, pembiayaan, ekonomi dan sosial budaya.
Program pengembangan perumahan 863.200.000
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
60.000.000
Program Lingkungan sehat perumahan 350.000.000
8 Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur
Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil, Pertanahan,
Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Inspektorat, Dinas
1. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, terbuka & efektif
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah
2.700.671.400,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah yang bersih, Terbuka dan Efektif
1.506.485.060
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
170
Persandian, Statistik, Komunikasi dan Informatika, Penunjang Staff
Penanaman Modal dan PTSP, Kecamatan, Kesbangpol, BPBD
2. Mengembangkan sistem pakta integritas guna memperkuat pengawasan & pelibatan masyarakat
3. Penata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien
Program Peningkatan Daya Tanggap Pelayanan Kepada DPRD
63.343.800,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah
527.920.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
326.871.350,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 393.683.100,00
Program pengembangan wawasan Kebangsaan
381.406.600,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.025.049.970,00
4. Penataan kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia aparatur (pelaksanaan proses rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai berdasarkan prinsip Good Governance)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.517.204.785
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
35.410.903.696
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 441.672.300
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
828.724.180
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur (program pedidikan dan pelatihan pegawai, kompetensi, sistem reward and punishment dalam pembinaan aparatur)
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah
763.459.200
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
3.701.980.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
435.211.200
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
171
Program Peningktatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
121.717.250
Program Peningkatan Kualitas dan Etos Kerja aparatur melelui Sistem Rekrutmen, Promosi, Mutasi dan Sanksi
126.371.910
6. Meningkatkan kualitas & etos kerja aparatur melalui peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sistem rekruitmen, promosi dan mutasi
Program Pengadaan CPNS 129.653.000,00
7. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.159.020.800,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
210.182.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
793.565.000,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
534.380.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
140.022.000,00
8. Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terintegrasi dengan berbasis teknologi dan informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
86.950.000,00
9. Pengembangan sistem pengintegrasian data statistik sektoral, dan peningkatan fungsi persandian
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian
86.950.000,00
10. Peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum,
Dukungan kelancaran pemilu 25.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
172
bela negara, politik, dan keamanan masyarakat (terutama dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018)
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.158.000.000
Program pemeliharaan kantrantibmas & Pencegahan tindak kriminal
144.000.000
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
700.000.000
11. Peningkatan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.
Program peningkata pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
190.000.000
Program Peningkatan pelayanan Kehidupan Beragama
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
173
1) PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF SERTA PENGENTASAN
KEMISKINAN
( Bidang Perekonomian, Pariwisata, Pertanian Pangn dan Infrastruktur Pendukung)
2) PERCEPATAN & PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR
WILAYAH
( Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang, Transportasi, Perhubungan, Pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika )
3) PENGEMBANGAN, PENATAAN & REVITALISASI KAWASAN STRATEGIS DENGAN MEMPERHATIKAN UPAYA
PEMULIHAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
( Bidang Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman )
4) PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
( Bidang Kesehatan, Keluarga Bencana, Pendidikan, Sosial dan Tenaga Kerja )
5) KEDAULATAN PANGAN BERBASIS PERTANIAN DALAM ARTI LUAS SERTA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
LAHAN
( Bidang Pertanian dan Pangan, Infrastruktur pendukung sarana prasarana Pertanian, dan Penataan Ruang )
6) PENINGKATAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT KAYONG
UTARA
( Bidang Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan )
7) PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
( Bidang Perumahan dan Permukiman, Penataan Ruang )
8) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN KUALITAS
APARATUR
( Bidang Pemerintahan dan Aparatur )
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
174
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017
merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 – 2018 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun
2017.
Daftar prioritas program dan kegiatan beserta lampiran dalam RKPD KKU Tahun 2017
berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas–tugas
pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya
sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan
program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi
pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran
yang ditetapkan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 memuat
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2015, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat
indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017, serta
kaidah pelaksanaan.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diperlukan koordinasi antar instansi
pemerintah kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui forum-forum
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten maupun Forum Gabungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang berfungsi
sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan,
penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara selain ditentukan oleh
keseriusan dan kemauan Aparatur Pemerintah Daerah, juga sangat ditentukan oleh dukungan
masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga
cita-cita masyarakat Kabupaten Kayong Utara sesuai visi dan misi yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat segera terwujud.
BUPATI KAYONG UTARA
H. HILDI HAMID
Recommended