View
89
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Kebutuhan pada tataran kebijakan untuk mengatur permasalahan lingkungan di sungai sudah sejak lama diinisiasi. Presentasi ini disampaikan oleh Ibu Masnelly Hilman
Citation preview
Rancangan Peraturan Presiden
tentang Penetapan Kelas dan
Pengendalian Pencemaran Air
Sungai Ciliwung
Sekretariat Kabinet Jakarta, 12 Agustus 2009
Risalah Raperpres Ciliwung (1) No. Tanggal Peserta Output
1. 10 Agustus 2004
KLH, Pemda Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dan Pemda Kabupaten/Kota terkait
Kesepakatan kelas dan mutu air sasaran, pemantauan terintegrasi dan pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan
2. 1 Des 2005 Sektor dan Gubernur / Walikota
Disepakatinya pembuatan Raperpres Ciliwung dan ditandatangani oleh seluruh sektor dan Pemda
3. 23 Des 2005 Masyarakat, LSM, Swasta (Perpamsi), sektor dan Pemda
Konsultasi publik untuk mendapatkan masukan Raperpres
Risalah Raperpres Ciliwung (2)
No. Tanggal Peserta Output 3. September
2005 s/d Februari 2006
Sektor dan Pemda terkait
Pembahasan Antar Dep dan Pemda tentang Kesepakatan Kelas Air dan Rencana Umum Pengendalian Pencemaran Air S. Ciliwung
4. Tahun 2006 & 2007
Sektor dan Pemda terkait
Harmonisasi Raperpres Ciliwung di Depkumham
5. 14 Oktober 2008
Dept. PU Paraf Dirjen SDA Dept. PU atas Raperpres Ciliwung
6. 9 Desember 2008
Sektor dan Pemda terkait
Review Raperpres Ciliwung di Setkab
Urgensi
Pencemaran dan kerusakan yang semakin
parah di Sungai Ciliwung Terkait penyusunan Raperda
Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi DKI Jakarta
dll
Inti Masukan Rapat Setkab 9 Desember 2009
Mekanisme penetapan kelas dan mutu air sasaran
Peran Pemerintah Daerah Program pengendalian pencemaran air
sungai ciliwung (Lampiran III Raperpres) Pemberian kompensasi Peran serta masyarakat
Perubahan sesuai masukan No. Pokok
Pembahasan Sebelum Perbaikan
9 Desember 08 Sesudah Perbaikan
10 Pebruari 09 1. Mekanisme
penetapan kelas dan mutu air sasaran
Psl. 4 : Mekanisme penetapan kelas air & mutu air sasaran perlu disesuaikan dengan pengaturan PP 82/2001
Psl. 4 : Mekanisme penetapan kelas air & mutu air sasaran telah disesuaikan dengan pengaturan PP 82/2001 (termasuk penambahan ayat mengenai mutu air saat ditetapkan)
2. Peran Pemerintah Daerah (dalam pemantauan kualitas air)
Psl. 6 : Belum mengoptimalkan peran pemda sebagaimana diamanatkan dalm Peraturan perundangan
Psl 8 : Peran Pemda telah dioptimalkan sesuai dengan PP 82 Tahun 2001 & PP 38 Tahun 2008
3. Program pengendalian pencemaran air sungai ciliwung (Lampiran III )
Psl. 7 & Lamp III : Tahapan program semestinya disesuaikan dengan target pencapaian mutu air sasaran
Psl. 7 & lamp. III :Tahapan program telah disesuaikan dengan target pencapaian mutu air sasaran
4. Pemberian kompensasi
Psl. 14 : Pengaturan pemberian kompensasi perlu dipertimbangkan secara mendalam
Pasal mengenai pemberian kompensasi telah dihapus
5. Peran serta masyarakat
Psl. 10 : Pengaturan peran serta perlu diperinci
Psl. 9 : Bentuk peran serta telah dicantumkan dalam Lamp.III
Batang Tubuh Raperpres (1) Terdiri dari 8 Bab dan 14 Pasal Bab 1. Ketentuan Umum Bab 2. Penetapan Kelas Air 1. Segmentasi 2. Kelas Air Bab 3. Pengendalian Pencemaran Air 1. Daya Tampung Beban Pencemaran 2. Program Pengendalian Pencemaran Air 3. Pemantauan Kualitas Air
Batang Tubuh Raperpres (2)
Bab 4. Peran Serta Masyarakat Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan 1. Pembinaan 2. Pengawasan Bab 6. Pembiayaan Bab 7. Ketentuan Peralihan Bab 8. Ketentuan Penutup
Beberapa Pengertian (1) Air Sungai Ciliwung adalah air yang terdapat pada sungai
Ciliwung dan anak sungainya
Sungai Ciliwung adalah wadah pengaliran air mulai dari mata air di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sampai muara di Teluk Jakarta beserta anak sungainya
Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih
layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur atau diuji
berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Mutu Air Sasaran adalah mutu air sesuai dengan kelas yang
ditetapkan
Beberapa Pengertian (1) Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya
pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air
Segmentasi Sungai Ciliwung adalahpembagian sungai Ciliwung beserta anak sungainya berdasarkan batas wilayah administratif
TUJUAN
Penetapan kelas air Sungai Ciliwung bertujuan untuk mewujudkan kualitas air sesuai dengan mutu air sasaran yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu pada setiap segmennya
Segmentasi, Status Mutu Air dan Mutu Air Sasaran
Peta Segmentasi & Kelas Air Sungai Ciliwung
Kab/Kota Status
Mutu Air Mutu Air Sasaran
DKI Jakarta
Cemar Sangat Berat
III
Depok Cemar Sedang II
DKI Jakarta
Cemar Berat
II
Kab. Bogor Cemar Sedang
II
Kota Bogor Cemar Sedang
II
Kab. Bogor Cemar Sedang I
Daya Tampung Beban Pencemaran
No. Segmen Kelas Daya Tampung
(ton/tahun) Kecamatan BOD COD
1. 1 I 693,79 2.727,86 Ciawi, Cisarua, Megamendung
2. 2 II 780,52 3.468,96 Kota Bogor Selatan, Kota Bogor Timur, Kota Bogor Utara, Kota Bogor Tengah, Tanah Sereal
3. 3 II 157,68 315,36 Sukaraja, Babakan Madang, Cibinong, Bojonggede 4. 4 II 599,18 2.995,92 Beji, Limo, Cimanggis, Sukma Jaya, Pancoran Mas
5. 5 II 693,79 2.522,88 Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, Setia Budi, Kebayoran Baru, Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara
6. 6 III 1.750,25 10.059,98
Pulo Gadung, Matraman, Menteng, Senen, Tanah Abang, Johar Baru, Cempaka Putih, Kemayoran, Sawah Besar, Gambir, Tambora, Taman Sari, Koja, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Kelapa Gading
Total 4.675,21 22.090,97
Program Pengendalian Pencemaran Air
Untuk Mencapai mutu air sasaran disusun
Program pengendalian pencemaran air S. Ciliwung Program disusun dalam suatu Rencana Umum Program menjadi dasar bagi Menteri, menteri
terkait, gubernur, dan bupati/walikota dalam menyusun dan melaksanakan rencana detail pengendalian pencemaran air S. Ciliwung
Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Menteri
Pemantauan Kualitas Air (1) Menteri melakukan pemantauan kualitas air
pada titik pantau lintas propinsi (sesuai lampiran I)
(2) Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di wilayah propinsi Jabar melakukan pemantauan kualitas air di wilayahnya
(3) Gubernur Jabar melakukan koordinasi pemantauan kualitas air yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota yang berada di wilayahnya
(4) Gubernur Jabar dan DKI Jakarta menyampaikan hasil pemantauan kepada Menteri
(5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemantauan ditetapkan oleh Menteri
Wewenang Pemantauan Pembagian tugas wewenang pemantauan mengacu kepada
PP 38 Tahun 2007 ( dijelaskan pada sub bidang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air) disebutkan (1) urusan pemerintah : koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber skala nasional. (2) urusan pemprov : koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi, (3) urusan pemkab/kota : pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota
PP 82 tahun 2001, Pasal 13 juga menjelaskan : (1) Pemantauan kualitas air pada (a) sumber air yang berada dalam wilayah kab/kota dilaksanakan oleh Pemkab/Kota, (b) sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah kab/kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh pemerintah propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah propinsi dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara kewenangan pemantauannya berada pada pemerintah (2) Pemerintah dapat menugaskan propinsi-propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
Peran Serta Masyarakat (1) Pemerintah dan Pemda wajib melibatkan
masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran air Sungai Ciliwung.
(2) Bentuk pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini
Pembinaan Pemerintah, pemprov dan pemkab/kota
melakukan pembinaan thp penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran air
Bentuk pembinaan : a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis b. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
Pengawasan
Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap sumber pencemar limbah di wilayahnya untuk memenuhi penaatan kelas air Sungai Ciliwung untuk wilayah kabupaten/kota.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
Pembiayaan Pembiayaan pengendalian pencemaran air
dan pemulihan kualitas air Sungai Ciliwung dibebankan kepada APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan pembiayaan program pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan Sungai Ciliwung ke dalam APBN dan APBD.
Rencana Umum Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung
meliputi :
1. Program Pengendalian Pencemaran Air 2. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan 3. Program penataan ruang 4. Program penegakan hukum 5. Program Peningkatan peran masyarakat
Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung
No Penyebab/Kegiatan Sektor Utama Sektor Terkait
1 Llimbah domestik (tinja)
a. Pengolahan limbah berbasis masyarakat (SANIMAS).
b. Pembuatan saluran penyaring/ peredam limbah domestik (tinja) di sepanjang sempadan sungai
c. Pembuatan septictank komunal
Departemen Pekerjaan Umum
KLH, Departemen Kesehatan Pemda
2 Llimbah peternakan
a.Identifikasi sumber dan jenis pencemar b.Pembinaan dan percontohan pengelolaan limbah
peternakan : pengomposan, pembuatan instalasi gasbio c.Sosialisasi, pembinaan dan pengelolaan limbah kepada
peternak
Departemen Pertanian
KLH, Pemda
3 Limbah industri (pelanggaran baku mutu Effluent)
4.
a. Identifikasi sumber dan jenis pencemar b. Pelaksanaan PROKASIH dan PROPER c. Penerapan IPAL (individu,komunal, terpusat) Sampah / Limbah rumah tangga a. Pengelolaan sampah melalui 3R b. Jaringan sampah dan pemilahan sampah sungai
KLH KLH Dep PU KLH KLH
Dep Perindustrian, Pemda Dep Perindustrian, Pemda KLH, Pemda Dep PU, Pemda Dep. PU, Pemda
5. Limbah pupuk pertanian
a.Identifikasi sumber dan jenis pencemar b.Penggunaan pupuk sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan c.Penggunaan pupuk ramah lingkungan (substitusi pupuk kimia dengan pupuk organik)
Departemen Pertanian
KLH, Pemda
1. Program Pengendalian Pencemaran Air
Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung (2) 2. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan No. Penyebab/Kegiatan Sektor Utama Sektor Terkait
1. Lahan Gundul, terlantar/kritis
a.Reboisasi/ penghijauan b.Rehabilitasi & penanaman kanan-kiri sungai yang masih terbuka (diluar sempadan sungai) c.Pemeliharaan hutan rakyat d.Hutan kota/ penghijauan lingkungan e.Block grant (bantuan kepada kelompok tani). f.Agroforestry g.Konservasi tanah pada lahan pertanian h.Pembuatan terasering/ gully control i.Contour cropping j.Pembuatan check DAM k.Pembuatan bronjong/pelindung tebing/ turap l.Pengukuran debit & sedimen
Dept. Kehutanan Dept. Kehutanan Dept. Kehutanan Dept. Pertanian Dept. Pertanian Dep. Pertanian Dep. Pertanian Dep. Pertanian Dep PU Dep. PU Dep. PU
Pemda KLH, Pemda KLH, Pemda KLH, Pemda Pemda KLH, Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda
2. Berkurangnya daerah resapan
a.Pemeliharaan situ b.Pembuatan sumur resapan c.Pembuatan bor resapan d.Pembangunan waduk resapan e.Pembuatan kolampembuangan komunal f.Survey & identifikasi potensi bendungan cascade g.Survey & pengukuran DAM parit
Dept. PU Dep. PU Dep. PU Dep. PU Dep. PU Dep. PU Dep. PU
Depdagri, KLH, DKP,Pemda KLH, Pemda KLH, Pemda KLH, Pemda KLH, Pemda KLH, Pemda KLH, Pemda
3. Sungai menyempit karena dirambah pemukiman
Penetapan Sempadan Sungai Ciliwung Dept. PU Pemda
4. Pembangunan Perumahan yang melanggar sempadan sungai a.Penetapan keserasian perumahan dan lingkungan b.Penetapan aspek ekologis lingkungan perumahan
Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Dep. PU, KLH, Depkes
Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung (3)
No Penyebab/Kegiatan Sektor Utama Sektor Terkait
1 Pelanggaran tata ruang
a. Revisi tata ruang b. Sistem monitoring dan pengawasan
penataan ruang c. Penyusunan zoning regulation hulu
Sungai Ciliwung d. Sosialisasi tata ruang
Departemen Pekerjaan Umum
Bappenas, Depdagri, Pemda
3. Program penataan ruang
Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung (4)
No Penyebab/Kegiatan Sektor Utama Sektor Terkait
1 Lemahnya Penegakan Hukum
a. Penegakan hukum (penataan ruang, perusakan dan pencemaran)
b. Sosialisasi peraturan perundangan
KLH Depdagri
Dep. PU, Depdagri, Pemda Seluruh sektor terkait, Pemda
4. Program penegakan hukum
Program Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung (5)
No Penyebab/Kegiatan Sektor Utama Sektor Terkait 1 Rendahnya pendidikan (kurang mengertinya masyarakat akan kepedulian lingkungan)
a. Pembuatan demplot (pembuatan terasering, bangunan konservasi, kompos dari sampah, gas bio dari kotoran hewan)
b. Sosialisasi & diseminasi (bahaya akibat pembuangan sampah ke sungai, pentingnya gas bio sebagai pengganti bahan bakar, IPAL industri skala kecil dan domestik terpadu)
c. Pelatihan (pembuatan gas bio, kompos, septictank komunal, pengelolaan limbah secara sederhana)
d. Pembentukan forum (kelompok) peduli sungai Ciliwung
KLH KLH Dep. PU KLH
Dep. PU, Deptan, Dep. ESDM, Pemda Deptan, Depperin,Dep. ESDM, Kementerian Koperasi & UKM, Pemda KLH, Peptan, Dep. ESDM, Pemda Pemda
2 Desakan ekonomi
a.Pemberdayaan masyarakat b.Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat
KLH Depkes, Dep. PU Depperin, Pemda
3 Kurangnya sarana / fasilitas
a.Pembuatan & peningkatan sarana/ fasilitas kebersihan oleh pemerintah b.Penambahan instalasi pengolahan limbah sederhana
Dept. PU KLH, Dept.Kesehatan, Pemda
5. Program Peningkatan peran masyarakat
Recommended