View
218
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan
persiapan/rencana penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan pada Tahun
2017, dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
Dalam Rencana Kerja (RENJA) ini telah disajikan beberapa program/kegiatan,
baik program/kegiatan lanjutan maupun program/kegiatan prioritas yang kesemuanya
menggambarkan visi dan misi dari pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung yang merupakan bagian dari gambaran umum Rencana Strategis Provinsi.
Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan Daerah
diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja
tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan
berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan
pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme (KKN).
Demikian Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2017 ini dibuat dengan
harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa
mendatang.
Bandar Lampung, 2016 KEPALA BADAN, Ir. Kusnardi, M. Agr, EC Pembina Utama Muda NIP. 19631123 198803 1 005
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU............ 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD ........................................................ 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan
Pangan.................................................................................................. 8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung........................................................................ 61
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................... 66
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat ...................................................................................... 68
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 69
3.1 Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah
2015-2019......................................................................................... 69
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 72
3.3 Program dan Kegiatan ................................................................. 76
BAB IV. PENUTUP ...................................................................................................... 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Tabel Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk
hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi
stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan
pangan tidak terjamin.
Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya
pangan yan cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap
penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk
memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke
hari.
Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi
Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan
pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah
satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan
masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri,
serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.
Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi
terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin
dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.
Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan
dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga
yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem
produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 2
lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan
teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi
pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
LampungTahun 2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai
landasan hukum adalah:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 3
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/0T.140/10/2009
tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumberdaya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/0T.140/12/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi
dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Lampung
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat
Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang
pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Selanjutnya
Pergub tersebut diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi
Lampung;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Gerakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya
Lokal di Provinsi Lampung;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang
Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah
Provinsi Lampung;
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 4
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra - SKPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Tujuan disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
adalah:
1. merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 tahun
mendatang.
2. memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan
kegiatan selama 1 tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampungtahun 2017
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN memuat; latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU memuat;
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis
kinerja pelayanan SKPD, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.
BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN memuat; telaahan
terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja.
BAB IV. PENUTUP memuat; catatan penting yang mendapatkan perhatian,
kaidah - kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
A. Kondisi Ketahanan Pangan 2015
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja
masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel
dibawah ini :
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015
No Indikator Kinerja Capaian
2014
Tahun 2015 Target Akhir
Renstra
Capaian s/d 2015
terhadap 2019 (%)
Target Capaian %
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
83,4 84,1 84,1*) 100 92,5 90,92
2.
Konsumsi energi (kkal/kap/hr)
2.062,4 2.004 2.052*) 102,40 2.150 95,44
3. Konsumsi Protein (gr/kap/hari)
54,4 56,1 53,25*) 94,92 57 93,42
4.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
73,92 87,52 70,31 80,34 96,32 73
5. Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/th)
0,18 1 0,68 68 1% 68
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp/Kg)
3.557 ≥ HPP
≥ HPP
109,78 ≥ HPP
HPP tahun 2019 belum
diketahui
7. Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen
CV : 6% CV<10%
CV : 6% 100 CV <10% 100
8. Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%)
0,74 10 3,16
74,0 10 74,0
9. Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)
80,43
80% 91,39% 114,24 80% 114,24
Catatan : Untuk indikator 5 dan 6 merupakan angka sementara, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada bulan Juni 2016
Dari 9 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, 6 indikator
menunjukkan capaian lebih dari 91, 1 indikator kinerja memiliki capaian 76 ≤
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 6
90, dan 2 indikator menunjukkan capaian kinerja antara 66 ≤ 75. berdasarkan
skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 terdapat 6 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 1
indikator menunjukkan capaian tinggi, dan 2 indikator menunjukkan capaian
sedang.
Gambar Persentase Pencapaian IKU BKPD Provinsi Lampung Tahun 2015
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana
dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 per Triwulan
No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
an Triwulan Target Realisasi %
1.
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi perkapita
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- 84,1 Triwulan I 83,4 83,4 100 Triwulan II 83,4 83,4 100 Triwulan III 83,4 83,4 100 Triwulan IV 84,1 84,1*) 100
Konsumsi Energi
Kkal/kap/hr 2.004 Triwulan I 2.067 2.067 100 Triwulan II 2.067 2.067 100 Triwulan III 2.067 2.067 100 Triwulan IV 2.004 2.052*) 102,40
Konsumsi Protein
Gram/kap/hr
56,1 Triwulan I 54,6 54,6 100
Triwulan II 54,6 54,6 100 Triwulan III 54,6 54,6 100 Triwulan IV 56,1 53,25*) 94,92
Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan
- 87,52 Triwulan I 73,92 73,92 100 Triwulan II 73,92 73,92 100 Triwulan III 73,92 73,92 100 Triwulan IV 87,52 70,31 80,34
Penurunan jumlah penduduk rawan pangan
% 1 Triwulan I 0,18 0,18 100 Triwulan II 0,18 0,18 100 Triwulan III 0,18 0,18 100 Triwulan IV 1 0,68 68
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 7
Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen
Rp/kg 3.700≤ Triwulan I 3.700 ≤ 4.079 110,24 Triwulan II 3.700 ≤ 3.663 99 Triwulan III 3.700 ≤ 4.082 110,32 Triwulan IV 3.700 ≤ 4.450 120,27
Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen
% >10% Triwulan I 10% > 6 100 Triwulan II 10% > 6 100 Triwulan III 10% > 6 100 Triwulan IV 10% > 6 100
Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
-% 10 Triwulan I 10 10 7,4 Triwulan II 10 10 7,4 Triwulan III 10 10 7,4 Triwulan IV 10 7,4 74,0
Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji
% 80 Triwulan I 80 80 100 Triwulan II 80 80 100 Triwulan III 80 80 100 Triwulan IV 80 91,39 114,24
Catatan *) menggunakan angka sementara karena hasil realisasi baru diketahui pada bulan Juni 2016
Beberapa IKU yang diuraikan diatas, penetapan target dan pengukuran realisasi
triwulan dilakukan dengan menggunakan proxy indikator karena karakter
indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator.
Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy
indikator adalah sebagai berikut :
1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana
pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi
pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti indikator
penurunan jumlah penduduk rawan pangan.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran
secara periodik oleh lembaga diluar Badan Ketahanna pangan Daerah, yang
biasanya dilakukan sekali dalam setahun, indikator yang masuk dalam
kategori ini adalah PPH Ketersediaan, Skor pola pangan harapan (PPH)
konsumsi, Konsumsi energi dan Konsumsi Protein.
Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Dibandingkan dengan Target Kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Capaian Realisasi Target RPJMD
PK
1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- 84,1 84,1 100 86,2 86,2
Jumlah Konsumsi energi
Kkal/kap/hr
2.004 2.052 102,4 2.040 2.040
Jumlah Konsumsi Protein
Gram/kap/hr
56,1 53,25 94,92 56,4 56,4
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 8
kecukupan energi perkapita
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
- 87,52 70,31 80,34 89,71 89,71
Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
%/Tahun 1 0,68 68 1 1
Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen
Rp/Kg HPP≤
3.700≤ 4.067 109,92 3.700 3.700
Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen
% <10% 6% 100 < 10% < 10%
Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
% 10 7,4 74,0 10 10
Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji
%
80% (dibawah ambang batas)
91,39 114,24 80 % 80 %
2.2 Analisis Kinerja Badan Ketahanan Pangan
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan laporan kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam
sub bab sebelumnya. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
memiliki satu sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per
kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan
yang diukur dengan 9 indikator. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per
indikator. Beberapa indikator yang terkait digabungkan menjadi satu dalam
analisis ini.
Sasaran Badan Ketahanaan Pangan terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan Capaian kinerja tahun 2015 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari
periode 5 (lima) tahun RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Lampung. Adapun gambaran pencapaian indikator kinerja pada tahun
2015 adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 9
Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan per Kapita Masyarakat untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan
NO Sasaran Srategis
Indikator Kinerja Satuan 2015 2019
Target Realisasi % Target RPJMD
%
1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi perkapita
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- 84,1 84,1 100 92,5 90,92
2. Konsumsi energi Kkal/kap/hr 2.004 2.052 102,4 2.150 95,44
3. Konsumsi Protein
Gram/kap/hr
56,1 53,25 94,92 57 93,42
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
- 87,52 70,31 80,34 96,32 73,0
5. Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
%/Tahun 1 0,68 68 1 68
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen
Rp/Kg HPP≤
3.700
4.067 109,92 HPP≤ Belum diketahui HPP nya
7. Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen
% <10% 6% 100 <10
%
100
8. Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
% 10 7,4 74,0 10 74
9. Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji
% 80% (dibawah ambang batas)
91,39 114,24 80 114,24
Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam
menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut
dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang
telah dilaksanakan bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
Bidang Distribusi dan Harga Pangan, Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi
Pangan, Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, UPT serta Sekretariat Badan
Ketahanan Pangan Daerah. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 10
Pangan Daerah tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran
realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan
triwulanan melalui Laporan realisasi kinerja dan realisasi keuangan.
Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar
mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliable sebagai
bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar
untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka
mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran.
Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja
kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa indikator kinerja
dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait digabung
menjadi satu dalam analisis ini. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun
2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung per indikator dapat
dijelaskan sebagai berikut :
SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI, KONSUMSI ENERGI DAN
KONSUMSI PROTEIN
Pembahasan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, Indikator
Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein digabung menjadi satu, karena kegiatan
yang mendukung untuk pencapaian ke 3 indikator tersebut sama.
Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sebagai salah satu bidang di
Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi,
identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan konsumsi dan
penganekaragaman pangan.
Meningngkatkan kualitas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan
aman berbasis pada pangan pokok lokal merupakan salah satu tugas badan
ketahanan pangan daerah khususnya bidang konsumsi dan penganekaragaman
pangan. untuk meningkatkan kualitas konsumsi dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan, antara lain : Analis situasi konsumsi pangan, Bimtek analisis konsumsi
pangan (pelatihan bagi petugas/aparat Kabupaten/Kota), Lomba cipta menu
tingkat Provinsi dan Nasional, Pemantauan, monitoring dan evaluasi percepatan
1.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 11
penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), Promosi P2KP, Pengembangan
usaha pangan lokal,
Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi,
konsumsi Energi dan Konsumsi Protein pada tahun 2015 dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein pada Tahun 2015
No Indikator Kinerja Capaian 2014
Tahun 2015 Target Akhir
Renstra
Capaian s/d 2015 terhadap 2019
(%) Target Capaian %
1.
2.
3.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Konsumsi Energi (KKal/Kapita/Hari)
Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)
83,4
2.062,4
54,5
84,1
2.004
56,1
84,1*)
2.052*)
53,25*)
100
102,4
94,92
92,5
2.150
57
90,92
95,44
93,42
Sumber data : BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara
Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Pengertian Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan
keberadaan pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan
utama (baik secara absolut maupun relative) dari suatu pola ketersediaan dan atau
konsumsi pangan. FAO –RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelomok
pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi
lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan
atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi
kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan pertimbangan segi daya
terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan
penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor
PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.
Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan
mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 12
kelompok : padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji
berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dll. Skor PPH di nilai dengan angka
100. Kegunaan PPH merupakan instrummen sederhana untuk menilai situasi konsumsi
pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang
dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman
konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi
pangan pada tahun tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam
evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik
secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek
sosial, ekonomi. Budaya, agama dan cita rasa. Pada tahun 2015 ini, skor PPH di
Provinsi Lampung ditargetkan 84,1 dan ternyata dari hasil analisis target PPH tahun
2015 tercapai yaitu 84,1 (Angka Sementara), seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel Skor PPH Konsumsi di Provinsi Lampung Tahun 2015
Kelompok Pangan
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kalori % %
AKE*) Bobot
Skor Aktual
Skor AKE
Skor Maks
Skor PPH
Padi-padian 1.290,9 65,6 64,5 0,5 32,8 32,3 25,0 25,0
Umbi-umbian 37,8 1,9 1,9 0,5 1,0 0,9 2,5 0,9 Pangan Hewani 149,1 7,6 7,5 2,0 15,1 14,9 24,0 14,9
Minyak &Lemak 291,1 14,8 14,6 0,5 7,4 7,3 5,0 5,0
Buah/Biji Berminyak
56,6 2,9
2,8 0,5 1,4 1,4 1,0 1,0
Kacang-kacangan
59,3 3,0 3,0 2,0 6,0 5,9 10,0 5,9
Gula 95,1 4,8 4,8 0,5 2,4 2,4 2,5 2,4 Sayur dan Buah 115,6 5,9 5,8 5,0 29,4 28,9 30,0 28,9 Lain-lain 35,6 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 2.131,2 108,2 106,6 95,5 94,0 100 84,1 Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : Penghitungan menggunakan data sementara
Untuk skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tahun 2015 yang ditampilkan pada
tabel diatas merupakan angka sementara (ASEM) karena angka tetapnya baru akan
keluar sekitar bulan Juni 2016.
Pola Pangan masyarakat Provinsi Lampung masih di dominasi oleh beras/padi-padian,
sementara konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar, untuk itu perlu
ditingkatkan kampanye peningkatan pengolahan makanan yang berbahan pangan dari
umbu-umbian. Konsumsi pangan yang berasal dari hewani juga masih kurang, masih
bisa ditingkatkan mengingat Provinsi Lampung merupakan penghasil ikan dan daging
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 13
yang cukup besar. Untuk itu gerakan makan ikan atau daging dan telur perlu
ditingkatkan, namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat, karena harga produk hewani cukup mahal. Maka perlu dipertimbangan di
kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam atau
ternak ikan.
Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun
bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan era global. Untuk itu, tubuh
memerlukan makanan yang mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan
kebutuhan untuk dapat menjalankan aktivitas secara aktif dan produktif.
Makanan yang di konsumsi sehari-hari harus mengandunng lima kelompok zat
gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang
cukup dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Disamping itu
manusia juga memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses
dalam tubuh. Zat-zat gizi tersebut akan terpenuhi bila pangan yang kita
konsumsi beragam, karena secara alami komposisi setiap jenis bahan pangan
memiliki kelebihan dan kekurangan akan zat gizi tertentu, sehingga dengan
mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, pangan satu dengan yang lainnya
akan saling melengkapi. Pangan yang bergizi seimbang ini tidak harus berharga
mahal bahkan dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah, dengan
memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya pekarangan.
Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui kegiatan penganekaragaman
konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih
beranekaragam, seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup
(Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing
rumah tangga.
Tabel Perbandingan Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2011 2012 2013 2014 2015
Target Nasional 88,1 89,8 91,5 93,3 84,1
Target Renstra 88,9 89,8 91,5 93,3 84,1
Realisasi Kinerja 89,2 86,5 84,3 83,4 84,1
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 14
Gambar Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2011 - 2015
Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari); Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)
Pada tahun 2015 untuk indikator konsumsi energi terealisasi 2.052 kkal/
kapita/hari dari target 2.004 kkal/kapita/hari atau 102,40%, sedangkan untuk
konsumsi protein terealisasi 53,25 gram/kapita/hari dari yang ditargetkan
sebesar 56,1 atau 94,92%. Untuk kedua indikator yaitu konsumsi energi dan
konsumsi protein capaian kinerjanya termasuk sangat tinggi karena lebih dari
91%. Secara rinci pencapaian konsumsi energi dan konsumsi protein dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2015
No Indikator Kinerja Capaian 2014
Tahun 2015 Target Akhir Renstra
Capaian s/d 2015
terhadap 2019 (%)
Target Capaian %
1.
2.
Konsumsi energi (kkal/kap/hr)
Konsumsi Protein (gr/kap/hari)
2.062,4
54,5
2.004
56,1
2.052*)
53,25*)
102,40
94,92
2.150
57
95,44
93,42
Sumber Data BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 15
Aspek kuantitas konsumsi pangan adalah jumlah pangan yang dikonsumsi
dalam satuan Kkal/Kap/Hari atau Gram/Kap/Hari. Penilaian aspek ini ditinjau
dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung
bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi
pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang
dikenal dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang direkomendasikan
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ( WNPG). Untuk menilai kuantitas
konsumsi pangan masyarakat digunakan parameter Tingkat Konsumsi Energi
(TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Beberapa kajian menunjukkan
bahwa bila konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma atau
angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga
akan terpenuhi dari konsumsi pangan.
Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada
aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukah hanya
beranekaragam makanan pokoknya saja tetapi juga beranekaragam konsumsi
bahan pangan lainnya.
Perbandingan antara target nasional, target Renstra dan capaian kinerja akan
disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja di Provinsi Lampung Tahun 2015
PPH Konsumsi
Energi
Konsumsi Protein
Target Nasional
Target Renstra
Capaian Kinerja
84,1
84,1
84,1*)
2.004
2.004
2.052*)
56,1
56,1
53,25*)
Keterangan *) Data Sementara
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 16
Gambar Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kegiatan untuk Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein
Tahun 2015
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 untuk
indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi dan konsumsi energi
sudah melebihi target, baik target nasional maupun target di renstra. Sedangkan
untuk capaian kinerja indikator konsumsi protein realisasinya masih di bawah
target nasional dan target di renstra.
Perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, konsumsi energi dan
konsumsi protein di Provinsi Lampung dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel Perkembangan PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 -
2015
Uraian Tahun 2012 Tahun
2013
Tahun 2014 Tahun 2015
Skor PPH
Konsumsi
86,5 84,3 83,4 84,1*)
Konsumsi Energi 2.228 2.156 2.067 2.052*)
Konsumsi Protein 59,5 57,2 54,8 53,25*)
Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : *) Angka Sementara
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 17
Grafik 4. Skor PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015
Grafik 5. Perkembangan Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 18
Grafik 6. Perkembangan Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi
masyarakat Provinsi Lampung sudah mulai mengarah kepada beragam, bergizi,
Seimbang dan Aman (B2SA), walaupun mulai pada tahun 2013 terjadi penurunan, hal
ini dikarenakan terjadi revisi hasil justifikasi data BPS dan BKP Pusat. Dan pada tahun
2015 terjadi peningkatan menjadi 84,1 (angka sementara), meningkatnya PPH
konsumsi ini karena adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yang terus
mensosialisasikan dan mengkampanyekan keseimbangan pangan melalui lomba cipta
menu dan makanan sehat, pameran dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan PKK.
upaya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka PPH antara lain :
a. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
b. Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional
c. Pengembangan usaha pangan lokal
Penilaian situasi konsumsi pangan dapat dilakukan dengan menganalisa dua
aspek penilaian yaitu : aspek kuantitas konsumsi (% AKE) dan aspek kualitas
konsumsi (mutu Konsumsi : Skor PPH). Mutu pangan atau kualitas pangan
dalam hal ini dapat mencakup aspek fisik pangan, kualitas kimiawi pangan dan
mikrobiologi/aspek keamanna pangan, aspek organoleptic dan aspek gizi.
Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada
aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukan hanya
beranekaragaman untuk makanan pokok saja tetapi juga anekaragaman
konsumsi bahan pangan lainnya. Semakin beragam dan seimbang pangan yangn
dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 19
ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup
jumlah jenisnya. Untuk menilai keanekaragaman pangan digunakan pendekatan
Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung
menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin
beragam dan komposisinya semakin baik dan seimbang. Apabila keragaman
konsumsi pangan berada di bawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat
perlu ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengetahuan pangan
dan gizi.
Pada tahun 2015 untuk meningkatkan PPH di Provinsi Lampung, Badan
Ketahanan Pangan Daerah telah melakukan beberapa upaya diantaranya
melalui kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dengan sasaran
anak SD/usia dini, petugas Kabupaten/Kota, Kepala sekolah, Dewan guru, dan
kelompok wanita tani di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pringsewu,
Lampung Selatan, Lampung tengah, dan Pesawaran. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi kelompok tani dan
anak-anak SD dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman (B2SA). Serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan
pokok beras.
Selain kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan juga di lakukan
sosialisasi gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dan konsumsi pangan
beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada tim penggerak PKK,
karena tim penggerak PKK merupakan organisasi wanita yang mempunyai
anggota sampai pada tingkat desa, oleh karena itu TP_PKK merupakan mitra
yang sangat cocok dan tepat dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan
gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan
konsumsi pangan B2SA. TP-PKK bisa dijadikan ujung tombak dalam
menyukseskan program P2KP dan pangan B2SA kepada masyarakat.
Guna memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan yang beragam,
bergizi, seimbanng dan aman (B2SA), maka Badan Ketahanan Pangan Daerah
harus melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta mengubah pola konsumsi
pangan masyarakat menuju beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dalam
rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 20
beragam, bergizi, seimbang dan aman, Badan Ketahanan Pangan daerah
melaksanakan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman yangn
diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Pada tahun
2015 ini lomba dilaksanakan di halaman kantor Gubernur pada tanggal 12
Oktober 2015 yang diikuti oleh 14 tim penggerak PKK Kabupaten/Kota. Lomba
cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman IB2SA) ini merupakan salah
satu upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat khususnya ibu-ibu
rumah tangga dalam pengembangan pangan lokal guna mendukung percepatan
diversifikasi penganekaragaman pangan, dan diharapkan dapat diterapkan di
tingkat rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga menuju
ketahanan pangan nasional.
Dan untuk lebih memacu upaya penganekaragaman pangan berbasis sumber
daya lokal dilakukan dengan cara pengembangan usaha pangan lokal. Usaha
pengolahan pangan lokal berbasis sumber daya lokal, pada saat ini semakin
sulit berkembang dan makin terpinggirkan oleh produk-produk makanan
produk industri yang umumya berbahan baku terigu. Pada tahun 2015, Badan
Ketahanan Pangan daerah provinsi Lampung memberikan bantuan alat
penepung kepada kelompok wanita di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung
Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran dan Kota Metro.
Masalah dan solusi dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan
(PPH) konsumsi, konsumsi energy dan konsumsi protein, sebagai berikut :
Masalah
1. Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan
pangan secara umum, sehingga menurunya daya beli masyarakat
disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan
sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan
masih di dominasi pangan sumber karbohidrat serta masih rendahnya
konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang serta sayur dan buah
2. Keterbatasan dalam memberikan dukukngan program bagi dunia usaha dan
asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal
3. Konsumsi beras per kapita masih tinggi hai ini dikarenakan harga pangan
pokok bersumberdaya lokal sebagai pengganti beras harganya masih
relative lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya anggapan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 21
yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum makan nasi serta
masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman
konsumsi pangan melalui berbagai media.
Solusi
1. Peningkatan pengetahuan kelompok wanita tentang pentingnya
pemanfaatan pekarangan untuk tambahan gizi keluarga dan untuk
meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan
keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola
konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam
diversifikasi konsumsi pangan.
3. Fasilitasi kepada kelompok pengembangan bisnis pangan lokal dan
makanan tradisional serta mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha
dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal (MP3L)
SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN
Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia
mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki
dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan
pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai
subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan
dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan
sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan
mencakup aspek produksi dan cadangan pangan.
Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun
produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi
volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya
serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Untuk itu aspek cadangan
pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 22
yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan,
disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan
atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana
dan sarana transportasi akibat bencana alam.
Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel Rencana dan Realisiasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
No Indikator Kinerja Capaian 2014
Tahun 2015 Target Akhir
Renstra
Capaian s/d 2015
terhadap 2019 (%)
Target Capaian %
1.
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
73,92 87,52
70,31
80,34
96,32
73
Pada indikator skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2015
ini ditargetkan 87,52 dan terealisasi 70,31 atau 80,34%, meskipun pencapaian
kinerjanya belum mencapai 100% tetapi pencapaian kinerjanya sudah
tergolong tinggi yaitu mencapai 80,34%.
Untuk mengetahui perkembangan skor pola pangan harapan (PPH)
ketersediaan selama lima tahun terakhir di Provinsi Lampung dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) di Provinsi Lampung 2011 – 2015
Kelompok Pangan Skor Maks
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2011 2012 2013 2014 2015
Padi-Padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-Kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-Lain
25 2,5 24
5 1
10 2,5 30
-
25 2,3
10,5 3,6
-
2,2 2,5
27,7 -
25 2,5
7,08 5,0
0
1,55 2,5
30,0 -
25 1,97
10,06 2,36
-
1,97 2,5 30
-
25 2,00 9,87 2,82
-
1,72 2,50
30,00 -
25 1,65 9,40 1,03
-
0,73 2,50
30.00 -
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 23
T O T A L 100 73,7 73,63 73,86 73,92 70,31 Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung
Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah prov. Lampung
Gambar Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015
Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkkan bahwa PPH ketersediaan di Provinsi
Lampung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan,
hanya saja pada Tahun 2015 mengalami penurunan hal ini dikarenakan ada
beberapa komoditas yang mengalami penurunan ketersediaannya sehingga
masih dibawah skor maksimal, untuk komoditi padi-padian, gula, sayur dan
buah ketersediaannnya sudah melebihi dari skor maksimal, sementara untuk
kelompok pangan umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, buah/biji
berminyak, dan kacang-kacangan ketersediaannya masih di bawah skor
maksimal yang menyebabkan skor PPH ketersediaan di Provinsi Lampung
belum ideal yang menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi
Lampung belum beragam/berimbang. Untuk kelompok pangan yang masih
dibawah skor maksimal perlu ditingkatkan produksinya agar skor pola pangan
harapan (PPH) ketersediaan bisa meningkat mendekati skor pola pangan
harapan (PPH) ketersediaan yang ideal yaitu PPH ketersediaan mencapai 100.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 24
Sementara jika dilihat dari surplus atau minus ketersediaan bahan pangan
selama lima tahun terakhir di provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel Surplus/Minus Bahan Makanan Provinsi Lampung Th. 2011 – 2015
No. Komoditas Surplus (+)/Minus (-) (ton)
2011 2012 2013 2014 2015 I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
11
Pangan Nabati Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayur Buah Minyak Goreng Gula Pasir
805.134
1.614.307 -26.578 -86.799
2.309 7.676.122
33.904 -109.341
1.960.998 11.902
725.105
889.523
1.508.442 -87.733
1.671 -2.796
6.810.249 11.125
-340.047 1.230.602
49.240 650.819
952.622
1.506.991 -91.857
1.442 -3.469
6.752.862 8.367
-360.415 1.609.894
-48.954 722.018
780.725
1.557.589 -85.814
274 -77
8.122.537 19.889
-444.243 1.481.576
-63.528 628.267
873.967
1.509.246 -80.588
7.257 -9
6.657.508 14.042
- 20.764.046
II. 1. 2. 3. 4.
Pangan Hewani Daging Telur Susu Ikan
-13.321
4.694 -28.660 -41.995
-4.528
87.443 -341.961 248.798
19.134 98.106
-350.308 491.323
5.927 3.176
-362.463 367.435
-15.943
7.913 Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan
pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya
energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Sebagai gambaran
ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 25
Tabel Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015.
No. Uraian Standar
WNPG Tahun 2011
(ATAP 2010) Tahun 2012
(ATAP 2011) Tahun 2013
(ATAP 2012) Tahun 2014
(ATAP 2013) Tahun 2015 (ATAP 2014
1
Energi (kal/kap/hr)
2.200 2.578,28 2.870,04 2.911,84 2.987,84 2.735,29
a. Nabati
2.462 2.791,68 2.800,13 2.877,91 2.630,63
b. Hewani
117 78,36 111,71 109,93 104,66
2
Protein (gram/kap/hr)
57 66,41 58,31 68,23 55,90 67,93
a. Nabati
51,19 49,36 55,47 43,57 55,65
b. Hewani
15,22 8,95 12,76 12,33 12,28
Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
Tahun 2011Tahun 2012
Tahun 2013Tahun 2014
Tahun 2015
Sumber Hewani
Sumber Nabati
Total Energi
Gambar Ketersediaan Energi dilihat dari Sumbernya tahun 2011 - 2015
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 26
Gambar Ketersediaan Protein Berdasarkan Sumbernya Tahun 2011 – 2015
Dalam upaya pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH)
ketersediaan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah
melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). Tabel Neraca Bahan
Makanan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pola penyediaan
pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Neraca Bahan Makanan (NBM)
digunakan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kebijakan ketersediaan
pangan, maka NBM harus disusun secara lengkap, tepat waktu dan
berkelanjutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Tabel NBM ini dapat
digunakan untuk mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau
pola ketersediaan energi atau zat gizi lainnya. Selain itu juga digunakan sebagai
acuan dalam perencanaan produksi/pegadaan pangan serta sebagai bahan
dalam penetapan kebijakan pangan dan gizi.
Pada tahun 2015 ini ditargetkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan
sebesar 87,52 tetapi dari hasil penyusunan NBM ternyata PPH ketersediaan di
Provinsi Lampung baru mencapai 70,31, masih lebih rendah dari yang di
inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi
Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Dari hasil
penghitungan ketersediaan atau hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 27
menunjukan bahwa ketersediaan pangan di provinsi Lampung masih di
dominasi oleh kelompok pangan padi padian (74,91%), kelompok
sayur/buahan (8,99%), kelompok gula (7,72%), Pangan hewani (3,78%),
kelompopk umbi-umbian (2,65%), minyak dan lemak (1,66%) serta diikuti
kelompok kacang-kacangan dengan kontribusi energy sebesar (0,29%).
Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena
Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut
belum seluruhnya mencapai skor maksimum, kelompok pangan yang masih di
bawah skor maksimum antara lain : umbi-umbian, sebesar 1,65 (skor maksimal
2,5), kelompok pangan hewani 9,40 (skor maksimal 24, kelompok buah/biji
berminyak sebesar 0 (maksimal 1), kelomppok kacang-kacangan 0,73 (skor
maksimal 10, kelompok minyak dan lemak sebesar 1,03 (skor maksimal 5). Hal
ini mengakibatkan tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang
dipersyaratkan. Sedangkan kelompok bahan pangan yang melebihi skor
maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam
komposisi gizi seimbang.
Untuk pemenuhan ketersediaan energi, protein dan lemak yang berimbang,
maka untuk komoditas yang produksinya masih rendah (kelompok kacang-
kacangan, kelompok ikan dan telur)agar dilakukan peningkatan produksi
dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia, sementara kelebihan
ketersediaan untuk bebrapa komoditas pangan di Provinsi Lampung seperti
beras dan ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai aset provinsi untuk di eksport
guna meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan
mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna
sebagai masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan
meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
Provinsi Lampung. Untuk melihat kecukupan ketersediaan dan konsumsi,
dilakukan perbandingan antara ketersediaan dan konsumsi aktual dengan angka
kecukupan ketersediaan dan konsumsi dalam bentuk energi dan protein.
Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu
memperoleh bahan pangan. Pada tahun 2015 ini angka kecukupan energi
tingkat ketersediaan di targetkan 2.200 kkal/kapita/hari, dari hasil penyusunan
neraca bahan makanan Provinsi Lampung tahun 2015 angka kecukupan energi
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 28
tingkat ketersediaan mencapai 2.735,29 kkal/kapita/hari (124,33% dari target
angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.200 kkal/kapita/hari.
Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal dari pangan nabati
yaitu sebesar 2.630,63 kkal/kapita/hari atau 96,17% dan sisanya 3,83% yang
berasal dari pangan hewani. Secara rinci sumber energi dari kelompok pangan
tersebut sebagai berikut :
Tabel Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Sumbernya
Sumber Pangan Ketersediaan energi Ketersediaan Protein
Kkal/kapita/hari % Gram/kap/hari %
Nabati 2.630,63 96,17 55,65 81,92
Hewani 104,66 3,83 12,28 18.08
Total 2.735,29 100 67,93 26,83
Sumber : Data NBM Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2015
Gambar Persentase Ketersediaan Energi, Tahun 2015
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 29
Gambar Persentase Ketersediaan Protein, Tahun 2015
Total ketersediaan protein adalah sebesar 67,93 gram/kapita/hari atau lebih
besar 19,18% dari angka yang dianjurkan yakni 57 gram/kapita/hari. Jika
dilihat sumbangannya menurut masing-masing kelompok pangan, ketersediaan
energi, protein dan lemak masih di dominasi kelompok padi-padian yaitu
sebesar 2.048,95 kkal/kapitahari atau 74,90%, kemudian diikuti kelompok
buah-buahan 8,04%, gula 7,72%, makanan berpati 2,65%, daging 1,39%,
minyak dan lemak 1,66%, ikan 1,49%, sayuran 0,95%, telur 0,89%, dan
buah/biji berminyak 0,29%. Sedangkan yang memberi sumbangan yang paling
kecil adalah kelompok susu dengan ketersediaan energi yang hanya mencapai
1% per 1000 kkal/kapita/hari. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 30
% KONTRIBUSI KELOMPOK PANGAN
Padi-Padian (74,91%)
Umbi-umbian (2,65%)
Pangan Hewani (3,78%)
Gula (7,72%)
Minyak dan Lemak (1,66%)
Sayur dan Buah (8,99%)
Kacang-Kacangan (0,29%)
Gambar Persentase Kontribusi Kelompok Pangan Tahun 2015
Berdasarkan penghitungan ketersediaan pangan atau hasil dari Neraca Bahan
Makanan tahun 2015 didapatkan Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi
Lampung menurut kelompok pangan sebagai berikut :
Tabel Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung berdasarkan NBM Th.
2015
Kelompok Pangan
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kalori % %
AKE*) Bobot
Skor Aktual
Skor AKE
Skor Maks
Skor PPH
Padi-padian 2.048,9
5 74,91 93,13 0,50 37,45 46,57 25,00 25,00
Umbi-umbian 72,52 2,65 3,30 0,50 1,33 1,65 2,50 1,65 Pangan Hewani 103,42 3,78 4,70 2,00 7,56 9,40 24,00 9,40
Minyak &Lemak 45,27 1,66 2,06 0,50 0,83 1,03 5,00 1,03
Buah/Biji Berminyak
- - - 0,50 - - 1,00 -
Kacang-kacangan
8,0 0,29 0,36 2,00 0,58 0,73 10,00 0,73
Gula 211,11 7,72 9,60 0,50 3,86 4,80 2,50 2,50 Sayur dan Buah 246,02 8,99 11,18 5,00 44,97 55,91 30,00 30,00 Lain-lain - - - - - - - -
Total 2.735,2
9 100 124,33 - 96,58 120,08 100 70,31
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 31
Gambar Perbandingan Skor Maksimum dan Skor PPH menurut Kelompok
Pangan
Bila dilihat dari persentase AKE bahwa situasi ketersediaan pangan
berdasarkan pola pangan harapan (Kualitas) di Provinsi Lampung pada tahun
2015 memiliki ketersediaan energi sebesar 2.735,29 kkal/kapita/hari atau lebih
24,33% dari angka kecukupan gizi (2.200 kkal/kapita/hari) dengan skor PPH
70,31 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung
belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100.
Meskipun ketersediaan energi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (Kuantitas)
telah mencapai 2.735,29 kkal/kapita/hari atau surplus sebesar 24,33% dari
angka kecukupan gizi (2.200 kkal/kapita/hari) namun secara kualitas (skor
PPH 70,31) belum ideal. Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan
tersebut disebabkan karena :
1. Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan
tersebut belum seluruhnya mencapai skor maksimal hal ini berakibat tidak
seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan
2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan
kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 32
3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan
pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu
pangan hewani (3,78%), minyak dan lemak (1,66%), kelompok umbi-
umbian (2,65%), serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan
kontribusi energi sebesar 0,29%. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk
masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.
Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Atap 2014)
menunjukkan bahwa ketersediaan yang mengalami surplus antara lain : beras
surplus 873.967 ton, Jagung surplus 1.509.246 ton, Kacang Tanah surplus 7.257
ton, Ubi Kayu surplus 6.657.508 ton, Ubi Jalar surplus 14.042 ton, Buah-Buahan
surplus 20.764.046 ton, dan ikan surplus 7.913 ton, sedangkan untuk komoditas
kedelai, kacang hijau, daging sapi, daging ayam ras dan buras, dan telur (ayam,
itik) ketersediaannya mengalami kekurangan/minus. Untuk kedelai minus
80.588 ton, kacang hijau minus 9 ton, daging sapi minus 3.159 ton, Daging ayam
ras dan buras minus 32.691 ton dan telur (ayam, itik) minus 15.943. Data
lengkap ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung tahun 2015 (atap
2014) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 33
Tabel Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2015 (Atap Tahun 2014)
No. Komoditas Produksi (Ton) Benih/Pakan/Tercecer
Ketersediaan (Ton)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Konsumsi/kapita (Kg/Kap/Th)
Total Konsumsi (Ton)
Surplus/Minus
Ketersediaan/Konsumsi
(%) Skor % (Ton)
Padi 3.320.064 7,3 242.365 3.077.699
1. Beras 1.945.106 3,3 64.188 1.880.917 9.549.079 105,45 1.006.950 873.967 186,79 1
2. Jagung 1.719.386 11 189.132 1.530.254 9.549.079 2,20 21.008 1.509.246 7.284,16 1
3. Kedelai 13.777 5 689 13.088 9.549.079 9,81 93.676 - 80.588 13,97 4
4. Kacang Tanah 9.951 5 498 9.453 9.549.079 0,23 2.196 7.257 430,43 1
5. Kacang Hijau 2.352 7 165 2.187 9.549.079 0,23 2.196 - 9 99,59 3
6. Ubi Kayu 8.034.016 15 1.205.102 6.828.914 9.549.079 17,95 171.406 6.657.508 3.984 1
7. Ubi Jalar 42.000 12 5.040 36.960 9.549.079 2,40 22.918 14.042 161,27 1
8. Buah-Buahan 23.403.470 10 2.340.347 21.063.123 9.549.079 31,32 299.077 20.764.046 7.042,71 1
9. Daging Sapi 13.074 - - 13.074 9.549.079 1,70 16.233 - 3.159 80,54 4
10. Daging ayam ras
dan buras
13.813 - - 13.813 9.549.079 4,87 46.504 - 32.691 29,70 4
11. Telur (ayam,itik) 62.168 - - 62.168 9.549.079 8,18 78.111 - 15.943 79,59 4
12. Ikan 231.859 15 34.779 197.080 9.549.079 19,81 189.167 7.913 104,18 2
Keterangan : Skor 1 : Surplus (rasio > 114%) Skor 2 : Swasembada ( rasio 100 – 114%) Skor 3 : Cukup (rasio 95 – 100%) Skor 4 : Defisit (rasio < 95%)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 34
Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pencapaian skor pola pangan harapan
(PPH) ketersediaan pada tahun 2015 mengalami penurunan, pada tahun 2014
skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan mencapai 73,92 dan pada tahun
2015 turun menjadi 70,31. Hal ini dikarenakan persentase kontribusi kelompok
pangan ada yang mengalami penurunan seperti kelompok pangan umbi-
umbian, kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, dan kelompok kacang-
kacangan.
Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan jiga di
bandingkan dengan target di renstra dan target nasional jauh lebih rendah
target renstra dan nasional pada tahun 2015 sebesar 87,52, sedangkan
pencapaian di tahun 2015 baru 70,31 atau baru mencapai 80,3% dari target
renstra dan nasional
Ada beberapa masalah dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan
(PPH) ketersediaan, antara lain :
1. Ketersediaan pangan sangat fluktuatif dari tahun ketahun sehingga
untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan perlu
adanya program dan kegiatan yang mendukung tercapainya ketersediaan
pangan suatu wilayah.
Solusi
1. Untuk menghadapi ketersediaan pangan yang sangat fluktuatif kiranya
perlu dilakukan penekanan laju pertumbuhan penduduk, penekanan laju
alih fungsi lahan, serta penekanan tingkat konsumsi yang melebihi standar
2. Ketersediaan pangan di Lampung yang masih rendah perlu ditingkatkan
melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan
potensi wilayah
3. Penguatan distribusi pangan karena pergerakan komoditas sangat mobile
dan di Provinsi Lampung masih terdapat beberapa komoditas yang sangat
tergantung pasokan dari luar
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 35
PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK RAWAN PANGAN (%)
Realisasi pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan
pangan, sebagai berikut :
Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan
No Indikator Kinerja Capaian 2014
Tahun 2015 Target Akhir
Renstra
Capaian s/d 2015
terhadap 2019 (%)
Target Capaian %
1.
Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)
0,18 1
0,68
68 1%
68
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator menurunnya jumlah
penduduk rawan pangan pada tahun 2015 sebesar 1% hanya bisa dicapai
0,68% atau terealisasi 68%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran menurunnya
jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2015 sebesar 1% tidak tercapai.
Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 tahun 2010, indikator persentase penurunan jumlah penduduk
rawan pangan menunjukkan capaian sedang,
Dalam pencapaian target penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1% ini
sulit untuk tercapai karena kemiskinan terdiri dari banyak faktor yang
mempengaruhi dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. kemiskinan
berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi:
a. Kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat
b. Jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka
panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi
Selain itu kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat pengangguran,
karena terkait dengan pendapatan penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli
masyarakat. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan
jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2010 – 2015
cenderung turun :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 36
Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2015
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin
Kota Desa Jumlah Kota Desa Jumlah 2010 (Maret)
2011 (Maret)
2011 (Sept)
2012 (Maret)
2012 (Sept)
2013 (Maret)
2013 (Sept)
2014 (Maret)
2014 (Sept)
2015 (Maret)
2015 (Sept)
301,73
243,61
226,09
241,10
240,11
235,47
224,81
230,63
224,21
233,27
197,94
1.178,20
1.064,09
1.062,48
1.023,39
990,05
939,88
919,95
912,28
919,73
930,22
902,74
1.479,93
1.307,70
1.288,58
1.264,48
1.230,16
1.175,35
1.144,76
1.142,92
1.143,93
1.163,49
1.100,68
14,30
12,27
11,32
12,00
11,88
11,59
10,89
11,08
10,68
10,94
9,25
20,65
18,54
18,39
17,63
16,96
15,99
15,62
15,41
15,46
15,56
15,05
18,94
16,93
16,57
16,18
15,65
14,86
14,39
14,28
14,21
14,35
13,53
Sumber Data : BPS Provinsi Lampung
Gambar Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Th. 2011 -
2015
Berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2011 - 2015, bahwa jumlah
penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada tahun 2015
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 37
penurunan penduduk miskin sebesar 0,68% sementara target nasional dan
target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung Pada tahun 2015 dalam penurunan penduduk rawan pangan yaitu
1%, hal ini berarti bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
tahun 2015 dalam menurunkan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1%
pertahun tidak mencapai target, sementara kalau dilihat dari rata-rata
penurunan penduduk rawan pangan selama lima tahun yaitu 1,08%
menunjukkan bahwa kinerja Badan ketahanan Pangan Provinsi Lampung
selama lima tahun telah melebihi target dalam upaya penurunan penduduk
rawan pangan.
Tabel Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja dalam Penurunan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2011 - 2015
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Nasional 1% 1% 1% 1% 1%
Target Renstra 1% 1% 1% 1% 1%
Realisasi Capaian
Kinerja
2,37% 0,92% 1,26% 0,18% 0,68%
Gambar Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja dalam Penurunan Penduduk Rawan Pangan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 38
Kegiatan yang di kelola oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung dalam rangka mewujudkan penurunan penduduk rawan pangan
yaitu:
a. Pengembangan desa mandiri pangan
b. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP
c. Pengembangan cadangan pangan pemerintah
d. Pengembangan lumbung pangan masyarakat
e. Analisa dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
f. Akses Pangan
g. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan
Pada tahun 2015 ini pengembangan desa mandiri pangan selain dilakukan
pemantauan dan pembinaan di 97 desa mandiri pangan juga dilakukan
pembinaan dan pemantauan di 6 kawasan mandiri pangan. evaluasi dari hasil
pemantaun dan pembinaan, dampak dari kegiatan pengembangan desa mandiri
pangan ini, sebagai berikut :;
Sedikit meningkatkan usaha produktif, namun keberlangsungan usaha
masih harus ditingkatkan
Sedikit meningkatkan ketersediaan pangan, namun belum berhasil
meningkatkan ketersediaan pangan, akses dan posisi tawar rumah tangga
anggota kelompok afinitas
Meningkatkan kelembagaan khusunya kelompok afinitas dan LKD, namun
masih kurang untuk TPD
Sedikit meningkatkan daya beli yang ditandai dengan menurunnya proporsi
rumah tangga miskin yang tidak dapat menjangkau pangan
Menurunnya tingkat kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya
proporsi rumah tangga anggota kelompok afinitas kategori miskin dan
meningkatnya proporsi rumah tangga kelompokm afinitas kategori kurang
sejahtera dan sejahtera
Menurunnya kerawanan pangan pada rumah tangga kelompok afinitas
belum terlihat, diduga adanya pengaruh berbagai faktor di luar program
Meningkatkan ketahanan pangan pada rumah tangga anggota kelompok
afinitas, terlihat pada penurunan proporsi rumah tangga yang kurang tahan
pangan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 39
Meningkatkan pola pikir pada bebrapa aspek kehidupan masyarakat
khusunya kesadaran akan manfaat pemahaman dan aktualisasi kegiatan
berkelompok serta pemahaman akan pentingnya pendamping dalam
pelaksanaan program demapan.
Tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota kelompok afinitas relatif
lebih baik daripada bukan anggota kelompok afinitas. Perbandingan
proporsi rumah tangga anggota kelompok afinitas dan bukan anggota
kelompok afinitas berturut-turut untuk kategori tudak tahan pangan 50,4%
dan 64,2%, kurang tahan pangan 27,9% dan n32,9%, serta tahan pangan
6,7% dan 2,9%.
Potensi luas wilayah yang besar kurang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung swasembada pangan karena kurangnya sumberdaya air.
Berdasarkan analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) situasi
pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dalam kondisi rawan, dengan faktor
penyebab dominan prosentase KK miskin, hanya Kota Metro yang dalam
kondisi waspada. Dari hasil analisa SKPG rasio ketersediaan terhadap konsumsi
mormatif serealia dan umbi umbian di provinsi Lampung memiliki rasio
ketersediaan pangan yang baik, hanya di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung,
Kota Metro di kategorikan waspada karena tingkat rasionya 1,06 (Rasio 0,90≤ r
≤ 1,14), sementara Kota Bandar Lampung di kategorikan deficit karena rasionya
< 0,9, dengan demikian Kota Bandar Lampung perlu dilakukan intervensi untuk
mendatangkan pangan dari luar wilayah. Untuk aspek pemanfaatan pangan
Provinsi Lampung memiliki prevalensi kurang energy protein sebesar 0,09%
dengan kata lain semua Kabupaten di provinsi Lampung pada kondisi KEP
dengan status aman, sedangkan akses terhadap pangan, Provinsi Lampung
masih dikategorikan provinsi miskin karena dari 2.160.454 KK terdapat 58,84%
KK yang berstatus keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang tersebar
hampir di semua Kabupaten, hanya Kota metro dalam kondisi waspada.
Dari hasil penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) di 196
kecamatan di bagi dalam 6 kelompok prioritas, yaitu : 3 kecamatan pada
prioritas 3 (1,5%), 20 kecamatan pada prioritas 4 (10,2%), 147 kecamatan pada
prioritas 5 (75%) dan 26 kecamatan pada prioritas 6 (13,27%). Kecatan
prioritas 3, yaitu kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 40
Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan. Faktor utama penyebab tingginya kerentanan terhadap kerawanan
pangan (prioritas 3), yaitu :
a. Tingginya prosentase balita tinggi kurang (stunting)
b. Tingginya prosentase rumah tangga tanpa akses air bersih
c. Tingginya prosentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yangn
memadai
d. Tingginya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas
kesehatan dalam jarak 5 km.
Berdasarkan permentan No. 65 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal
salah satu indikatornya yaitu bahwasannya di setiap provinsi harus memiliki
cadangan pangan sebesar 200 ton pada tahun 2015, Di Provinsi Lampung pada
tahun 2014 telah memiliki cadangan pangan pemerintah sebesar 206.609 ton,
yang kemudian pada tahun 2014 di salurkan ke Kabupaten Mesuji yang terkena
bencana kebanjiran sebesar 50,04 ton. Sehingga cadangan pangan pemerintah
pada Provinsi Lampung pada akhir tahun 2014 sebesar 156,569, sehingga pada
tahun 2015 di rencanakan untuk pengadaan cadangan pangan sebesar 20 ton
tetapi kemudian melalui APBD Perubahan berkurang menjadi 10.483 kg, dan
tidak direalisasikan karena adanya surat dari bulog Nomor
384/08010/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang perjanjian pengelolaan
cadangan pangan yang didalamnya antara lain berisi adanya kenaikan harga
berdasarkan keputusan direksi perum bulog no. KD-199/DK000/07/2015
ditetapkan sebesar Rp. 8.790/kg, dan kita diharuskan melakukan penyesuaian
harga terhadap stock milik Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang di
titipkan di gudang Bulog sebagai kompensasi terhadap biaya penitipan dan
perawatan barang. Dengan adanya surat tersebut Badan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Lampung tidak merealisasikan pengadaan cadangan pangan
pemerintah yang akan dititipkan ke bulog, karena belum ditemukan jalan keluar
untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan surat penyesuaian
harga tersebut terhadap stock cadangan pangan pemerintah yang sudah
dititipkan di bulog.
Dalam rangka pengembangan cadangan pangan, selain melalui cadangan
pangan pemerintah diupayakan juga dari cadangan pangan yang ada di
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 41
masyarakat yaitu lumbung pangan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang
No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan
sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata
dan terjangkau. Peranan lumbung pangan di masa lalu lebih bersifat sosial dan
sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat di musim paceklik.
Peranan lumbung ini pernah diupayakan untuk digantikan oleh kelembagaan
alternatif dengan mengintegrasikan seluruh lembaga sosial pedesaan dalam
suatu organisasi modern. Namun kelembagaan alternatif tersebut ternyata
mengalami kegagalan dan menyebabkan petani selalu berada dalam posisi
lemah. Berdasarkan hasil penelitian PSP-LP IPB tahun 2001, menunjukkan
bahwa lumbung pangan pedesaan di beberapa daerah terbukti memiliki daya
adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis lembaga alternatif yang diintervensi
dari luar. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani
kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan
finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.
Revitalisasi kelembagaan perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara
sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi
salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. Lumbung pangan adalah
salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan
dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Upaya revitalisasi
perlu dilakukan, mengingat (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir
ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan
berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi
peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu
solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) di pedesaan
dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai
program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah
satu alternatif untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/defisit pangan
di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya
di wilayah sentra produksi. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
sejak tahun 2011 MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 42
MASYARAKAT, DAN PADA TAHUN 2015 PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT DI TARGETKAN UNTUK 5 LUMBUNG DAN TEREALISASI 5 LUMBUNG YAITU:
1. KELOMPOK LUMBUNG MEKAR SARI, DESA WONOSARI, KECAMATAN GUNUNG
SUGIH, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2. KELOMPOK TANI TUNAS KARYA I, DESA TANJUNG PANDAN, KECAMATAN
BANGUN REJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
3. KELOMPOK TANI KARYA MAKMUR, DESA TANJUNG PANDAN, KECAMATAN
BANGUN REJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
4. KELOMPOK LUMBUNG MEKAR SARI, DESA BALA REJO, KECAMATAN KALIREJO,
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
5. KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA, DESA TYAS BANGUN, KECAMATAN PABIAN,
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
Pelaksanaan akses Pangan dilakukan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung
Barat, Way Kanan, dan Lampung Timur. Kegiatan ini menggunakan metode
sampling dalam pengambilan data, adapun kecamatan yang menjadi lokasi uji
petik kegiatan monitoring akses pangan adalah kecamatan Batu Ketulis, Banjit
dan Marga Tiga. Secara umum seluruh wilayah di kecamatan yang terdapat di
Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan dan Lampung Timur memiliki
karakteristik yang relatif sama, dimana sebagian wilayahnya berupa dataran
tinggi yang bergelombang berupa lahan kering untuk perkebunan dan
pertanian. Sedangkan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian
sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan, buruh pertanian dan buruh
bangunan.
Disetiap Kabupaten dipilih 1 Kecamatan dan 2 Desa di pedesaan yang mewakili
zona penghidupan pertanian, yang masing-masing desa mewakili 2 desa urban
dan rural. Adapaun desa yang dipilih yaitu :
1. Desa Bakhu dan Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis Kab. Lampung
Barat
2. Desa Pasar Banjit dan Simpang Asem, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way
Kanan.
3. Desa Jaya Guna dan Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga,
Kabupaten Lampung Timur
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 43
Dari hasil pengolahan dan analisis data faktor-faktor yang mempengaruhi
ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah distribusi pengeluaran,
pengeluaran perkapita dan konsumsi pangan rumah tangga. Hal ini diperkuat
dengan hasil uji regresi menggunakan SPSS 16 windows yang menunjukkan
bahwa distribusi pengeluaran, pengeluaran perkapita dan konsumsi pangan
rumah tangga berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan rumah
tangga.
Dari hasil pengolahan dan analisis data diperoleh bahwa di desa Bakhu dan
campang tiga memiliki ketahanan pangan yang buruk, faktor-faktor yang
mempengaruhi yaitu distribusi pengeluaran dan konsumsi yang tinggi namun
pendapatan yang diperoleh rumah tangga rendah. Desa Pasar Banjit dan
Simpang Asem memiliki ketahanan pangan yang sedang, hal ini disebabkan
karena pengeluaran perkapita rumah tangga yang cukup baik, sedangkan desa
Jaya Guna dan Tanjung Harapan memiliki ketahanan pangan yang baik.
Dalam pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan
pangan ada beberapa masalah, antara lain :
a. Pendapatan masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan
harga kebutuhan pangan secara umum
b. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan
pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan
infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan
c. Pola konsumsi pangan yang tidak seimbang
d. Akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata
e. Adanya bencana alam, seperti kekeringan, kebanjiran dll
f. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat khususnya pemberdayaan
perempuan belum seimbang.
g. Pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari
SKPG kurang ditindaklanjuti
h. Belum bekerjanya tim investigasi di beberapa daerah
Solusi
a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor
di desa rawan pangan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 44
b. Pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan melalui pemberdayaan
masyarakat dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan
oleh SKPD, instansi vertical, LSM, perguruan tinggi dan stake holder lainnya.
c. Meningkatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat rumah tangga
miskin di desa rawan pangan
d. Permasalan di lapangan yang bersifat multi issue, multi sector, multi
dimensional diupayakan untuk diselesaikan bersama.
HARGA GABAH KERING PANEN (GKP) DI TINGKAT PRODUSEN DAN
KOEFISIEN VARIASI PANGAN (BERAS) DI TINGKAT KONSUMEN
Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan
kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga
bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan,
permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar
internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli
masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis
informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang
diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan
ketahanan pangan.
Realisasi pencapaian target sasaran stabilnya harga bahan pangan pokok di
tingkat produsen dan konsumen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Harga Bahan Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen
No Indikator Kinerja Capaian
2014
Tahun 2015 Target Akhir
Renstra
Capaian s/d 2015
terhadap 2019 (%)
Target Capaian %
1.
2.
Harga Gabah Kering Panen (GKP)) di Tingkat produsen
Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen
3.557 (HPP : 3.300)
CV : 6%
≥ HPP (3.700)
CV<10%
≥ HPP (4.067)
CV = 6%
109,78
100
≥ HPP
CV<10%
HPP tahun 2019 belum
diketahui
100
Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen
3
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 45
Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan
yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan
pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.
Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap
kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data
harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam
perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan
pelaksanaan pengumpulan dan analis data harga pangan terutama bagi instansi
yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.
Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan
kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi
beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan,
kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya
beras dan kedelai.
Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam
negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan
menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.
Situasi harga tahun 2015 pada tingkat produsen, grosir dan eceran di Provinsi
Lampung sebagai berikut :
Tabel Data Harga Tingkat Produsen, Grosir dan Eceran di Provinsi Lampung Tahun 2015
Nama Bahan Pangan Harga Rata-Rata per Kg
Produsen Grosir Eceran Padi.Gabah - GKP
- GKPG - GKG
4.067 4.329 5.002
- - -
- - -
Beras - Premium - Medium - Asalan
9.071 8.340
-
10.273 8.994 7.985
10.730 9.862 8.467
Kacang kedelai - Kering 6.268 8.661 9.862
Jagung pipilan kering - Kering 2.854 4.076 4.882 Cabe - Merah Keriting 19.019 22.639 26.022
Bawang Merah - Bawang Merah 14.676 19.039 23.392
Daging - Sapi di tingkat pemotong - Sapi hidup tingkat
peternak - Daging sapi murni - Ayam broiler/potong
- - - -
94.905 42.404
- 27.111
- -
108.392 29.849
Telur - Ayam ras - 18.437 20.276
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 46
Gula Pasir - Dalam Negeri/Lokal - 11.070 11.985
Minyak Goreng - - 11.365 Tepung Terigu - - 7.592
Untuk indikator Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen dilihat
dari tabel diatas menunjukkan telah mencapai target, yaitu lebih tinggi dari
harga pembelian pemerintah (HPP). Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015,
Harga HPP Tahun 2015 untuk Gabah kering Panen yaitu Rp. 3.700/kg.
Berdasarkan Panel harga yang dilakukan dihasilkan harga gabah kering panen
di produsen pada tahun 2015 di Provinsi Lampung mencapai Rp. 4.067/kg atau
lebih tinggi 9,92% dari harga pembelian pemerintah (HPP).
Koefisien Variasi Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen
Koefisien variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan
untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang
berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang
dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan
untuk mengetahui tingkat kestabilan harga, jika koefisien variasi semakin kecil,
maka harga tersebut semakin stabil, bila CV tersebut lebih besar dari target CV,
maka harga komoditas tersebut tidak stabil. Kondisi kestabilan harga pangan
tingkat eceran di Provinsi Lampung Tahun 2014 -2015 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel Kondisi Kestabilan Harga Pangan Tingkat Eceran tahun 2015 di Provinsi Lampung
No. Komoditas Tahun 2015
Target CV Realisasi CV Ket.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Jagung Pipilan Kering Biji Kedelai Kering Beras Premium Beras Medium Beras Termurah Bawang merah Cabai Merah Keriting Gula Pasir Lokal Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Daging Sapi Murni Tepung Terigu Minyak goring
7 10 10 10 10 25 25 8
10 10 10 15 13
5 2 6 5 7
23 28 4 6 6 6
10 2
S S S S S S
TS S S S S S S
Keterangan : CV : Koefisien Variasi S : Stabil TS : Tidak Stabil
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 47
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi
Pangan (Beras) di tingkat konsumen mencapai target yaitu CV < 10%. Dari
Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 harga beras baik yang
kualitas premium, medium ataupun beras termurah dalam kondisi stabil, yang
ditunjukkan dengan nilai CV < 10%.
Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 - 2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Target Nasional
(>HPP)
Rp. 2.640 Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.700
Target Renstra
(>HPP)
Rp. 2.640 Rp.3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.700
Capaian Kinerja Rp. 3.010 Rp. 3.453 Rp. 3.350 Rp. 3.557 Rp. 4.067
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di
tingkat produsen dari tahun 2011 – 2015 sudah diatas harga pembelian
pemerintah (HPP). Dan pencapaian koefisien variasi pangan (beras) di tingkat
konsumen jika dibandingkan dengan target nasional dan target renstra dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2011 - 2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Target Nasional CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%
Target Renstra CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%
Capaian Kinerja CV : 2% CV : 2% CV : 6% CV : 6%
Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung
Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator harga gabah kering
panen (GKP) di tingkat produsen dan koefiisien variasi pangan (beras) di
tingkat konsumen yaitu melalui kegiatan :
a. Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan
b. Alur distribusi pangan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 48
c. Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan
d. Pembinaan manajemen kelembagaan
Di wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung memiliki
topografi yang beragam, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung
sektor tersebut (produksi, pengolahan, dan penyimpanan) bervariasi dari satu
wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa
wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen
raya sehingga petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani selalu
dihadapkan pada berbagai masalah :
- Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan,
penyimpanan, pendistribusian/pemasaran
- Posisi tawar petani yanng rendah pada saat panen raya yang bersamaan
dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya
dengan harga rendah kepada para pelepas uang (pedagang perantara)
- Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena
tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.
Dampak dari ketidakberdayaan petani, poktan dan gapoktan dalam mengolah,
menyimpan dan mendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat
menyebabkan :
- Ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat
terjadi panen raya
- Kekurangnya pangan pada saat musim paceklik
Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, kelompok tani,
gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, pemerintah melalui
Kementerian pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah
mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan
gapoktan sehingga mempunyai akses terhadap pangan melalui kegiatan
penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-PLDPM). Dan
melalui Dana APBD di lakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
gapoktan PLDPM yang telah mendapat bantuan modal melalui dana APBN.
Dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 49
Kegiatan PLDPM di Provinsi Lampung telah dimulai sejak tahun 2009, dan
sampai dengan tahun 2015 ini sudah berjumlah 106 Gapoktan, total dana yang
sudah dimanfaatkan oleh gapoktan sebesar Rp. 22.800.000.000,-. Dari hasil
evaluasi di dapatkan hasil bahwa Dana PLDPM yang mengalami perkembangan
berasal dari unit distribusi/pemasaran sebesar Rp. 21.150.000.000,- dan
mengalami perkembangan sebesar 8,87% menjadi Rp. 21.388.444.193,-. Untuk
kegiatan pada unit cadangan pangan setiap gapoktan memiliki stok cadangan
pangan dibutuhkan pada saat paceklik atau pada saat tidak ada panen, saat ini
total cadangan pangan berjumlah 286.145,3 kg GKG dan setiap tahun
mengalami perkembangan rata-rata 6,89% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp.
268.411,5 kg GKG.
Dari hasil evaluasi di ketahui beberapa permasalahan-permasalahan yang
dihadapi, antara lain :
a. Unit Distribusi/Pemasaran
- Jaringan pemasaran gapoktan belum/kurang luas, masih sebatas antar
desa/kecamatan
- Persaingan dengan tengkulak, dimana tengkulak dapat meminjamkan
modal pada saat akan tanam
- Masih ada gapoktan yang takut melakukan kegiatan transaksi yang
berulang-ulang karena takut pada saat diperiksa tidak ada gabah/beras
digudang
- Masih ada petani yang nakal dalam menjual hasilnya kepada gapoktan
yaitu mencampur gabah kering dengan gabah basah
- Masih ada gapoktan yang belum memahami kegiatan tutup buku akhir
tahun oleh tim pembina
- Banyak pendamping yang tidak aktif terlibat dalam kegiatan jaringan
pemasaran gapoktan
b. Unit Cadangan Pangan
- Masih ada anggota yang sulit mengembalikan cadangan pangan
dikarenakan merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak untuk
dikembalikan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 50
- Anggota kesulitan mengembalikan dikarenakan tidak panen/puso pada
saat pengembalian.
Dengan adanya kegiatan pemberdayaann gapoktan ini, daya beli kelompok tani
terhadap hasil produksi kelompoknya semakin meningkat karena adanya
bantuan modal dari pemerintah, Dengan semakin meningkatnya daya beli
kelompok terhadap hasil produksi kelompoknya sehingga diharapkan harga
tetap stabil baik pada saat panen raya ataupun pada saat musim paceklik dan
harga bisa diatas harga pembelian pemerintah (HPP), harga tidak lagi
dipermainkan oleh tengkulak, yang biasanya pada musim panen raya harga jual
turun dan pada saat paceklik harga naik, hal ini sangat merugikan petani. Dan
diharapkan melalui kegiatan pemberdayaan gapoktan ini gabungan kelompok
tani/kelompok tani sudah mulai berorientasi ke bisnis.
Dilema yang belum teratasi dalam berproduksi bahan pangan adalah
ketergantungan pada alam (musim) dan antisipasi pemasaran . Dengan
ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan air hujan dan pemasaran
menghadapi hari-hari besar, makan sebagian besar sentra produksi pangan
mengikuti pola tanam serempak yang berarti juga mengalami pola panen
serempak. Jika panen serempak berlangsung di wilayah yang luas, maka disebut
dengan musim panen raya. Pada saat dilema panen raya, volume hasil panen
yang dijual ditingkat petani jauh melebihi permintaan , akibatnya para petani
mengahadapi harga jual yang rendah . Pada usaha tani padi, harga gabah
ditingkat petani umumnya berada di bawah Harga Pembeli Pemerintah (HPP)
dan harga panen asal temak/ikan di tingkat petani kadang-kadang berada di
bawah harga biaya produksi.
Sebaliknya, pada musim paceklik ketersediam pangan di tingkat produsen
(petani) sengat rendah sehingga tingkat harga cukup tinggi. Dampak ketajaman
fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang pada
giliranya juga berdampak pada tingginya resiko ketahanan pangan di tingkat
rumah tangga petani. Lemahnya daya "Tawar" petani sangat dipengaruhi oleh
tersedianya modal usaha, tingkat penerapan teknologi pasca panen ,
ketersediaan sarana dan prasarana pasca panen, serta kondisi prasarana
angkutan. Oleh sebab itu, karena alasan, "Cash Flow", petani pada umumnya
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 51
segera menjual basil produksinya setelah panen, tanpa melalui proses
pengolahan dan penyimpanan terlebih dahulu.
Salah satu upaya untuk mengurangi fluktuasi harga dan over suplay hasil
pertanian pada saat panen raya adalah dengan mengembangkan modal sistem
"tunda jual " yang sesuai dengan kondisi lokal spesifik . pengembangan modal
sistem tunda jual di daerah sentra produksi pangan bertujuan untuk
memperkuat permodalan kelompok tani yang selama ini masih menjadi kendala
besar di Provinsi Lampung diharapkan melalui kegiatan ini maka posisi tawar
dan nilai jual produk pertanian akan meningkat. Dengan demikian, sasaran
untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah/rumah
tangga dapat terealisasi.
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan
kegiatan pengembangan sistem tunda jual mulai tahun 2009 sampai tahun
2014 di 7 kabupaten/kota (Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung
Timur, Tanggamus , Pringsewu , Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung)
dengan jumlah binaan 40 poktan. Bantuan yang diberikan setara dengan
171.832 kg GKG. Untuk kebutuhan kegiatan ini selain diberi bantuan gabah
sebagai modal perlu juga dilakukan pemberdayaan SDM dan kemampuan
manajemen kelembagaan, sehingga pada tahun 2015 ini perlu dilaksanakan
pembinaan manajemen pengelolaaan kelembagaan kelompok terhadap 40
gapoktan tunda jual. Tujuan dari Kegiatan Pembinaan Manajemen Kelembagaan
adalah :
a. Meningkatkan kemampuan manajemen pemasaran kelompok tani, agar
posisi tawar dan nilaijual produk petani mampu meningkatkan pendapatan
keluarga .
b. Meningkatkan administrasi kelompok (pembukuan, pelaporan).
c. Meningkatkan pendapatan petani, kelompok tani melalui penguatan modal
usaha dan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dibidang pertanian.
Pencapaian indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan
koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen pada tahun 2015 ini
telah memenuhi target, baik itu target di perjanjian kinerja, target di Renstra
maupun target nasional.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 52
Dalam pencapaian target indikator Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat
Produsen dan indikator koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat
konsumen menemui beberapa masalah di antaranya :
1. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-
hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan
konsumen pangan khususnya pada saat panen raya, pada musim paceklik
dan hari-hari besar disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan
peraturan untuk menjamin siste pemasaran yang adil dan
bertanggungjawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk
mendukung transparansi informasi pangan dan terbatasnya kemampuan
teknis petugas dan pelaku pemasaran.
2. Distribusi pangan yang tidak merata, sarana dan prasarana kurang
memadai serta terjadinya bencana alam
3. Modal yang dimiliki oleh gapoktan masih kecil sehingga sering kalah
bersaing dengan para tengkulak
4. Gapoktan belum memiliki wawasan dan keahlian dalam menjalin
kemitraan, baik dengan pihak perbankan maupun pihak swasta
5. Pola pikir anggota gapoktan belum ke arah bisnis dalam menjalankan
usahanya
6. Kualitas SDM yang masih kurang
7. Gapoktan belum menguasai pembukuan sehingga rata-rata administrasi
masih berantakan
Solusi
1. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran
serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi prasarana
umum distribusi serta pengaturan agar proses distribusi pangan
terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran
masyarakat baik bersifat individu skala kecil, usaha kelompok/koperasi
hingga perusahaan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang
jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus
di tinngkatkan
2. Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, penyempurnaan
program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 53
peningkatan pemantauan dan analisa harga pangan serta pengembangan
kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses
pangan.
3. Pendampingan ke Gapoktan dalam menyusun pembukuan dan menjalin
kemitraan agar usahanya lebih berkembang
4. Merubah pola pikir anggota gapoktan agar berorientasi kea rah bisnis
melalui pelatihan dan pendampingan
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek
PENINGKATAN PRODUK PANGAN SEGAR YANG TERSERTIFIKASI (%)
Target indikator peningkatan produk pangan segar yang bersertifikasi pada
tahun 2015 sebesar 10% dan terealisasi 3,16% atau 31,6%. Secara rinci di
sajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
No Indikator Kinerja Tahun 2015 Target Akhir Renstra
Capaian s/d 2015 terhadap
2019 (%) Target Capaian %
1..
Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
10% 7,4%
74%
10% 74%
Realisasi pencapaian kinerja indikator peningkatan produk pangan segar yang
tersertifikasi baru mencapai 74% dari yang ditargetkan. Target renstra dan
target nasional untuk indikator peningkatan produk pangan segar yang
tersertifikasi adlah 10%, pada tahun 2014 peningkatan produk pangan segar
yang tersertifikasi belum dijadikan indikator kinerja, baru tahun 2015 dijadikan
indikator. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel Pelaku Usaha dan Kebun yang sudah Teregister & sudah Tersertiifikasi
2.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 54
Tahun Jumlah Kebun dan lahan usaha yang sudah Teregister
Jumlah kebun dan lahan usaha yang sudah
tersertifikasi Presentase
Tahun 2014 Tahun 2015
55 75
26 41
47,27 54,67
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peningkatan produk pangan segar yang
tersertifikasi dari tahun 2014 sampai tahun 2015 baru mencapai 7,4% atau
74% dari yang ditargetkan yaitu 10%.
Upaya yang dilakukan dalam peningkatan produk pangan segar yang
tersertifikasi yaitu dengan cara merubah pola pikir petani dengan cara
sosiallisasi atau pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara untuk
menghasilkan produk yang aman. Dalam upaya meningkatkan daya saing
produk agribisnis dalam perdagangan domestik dan internasional, penerapan
sistem jaminan/manajemen mutu dan keamanan pangan produk (food safety)
agribisnis terutama untuk produk segar adalah sanngat penting dan menjadi
satu keharusan, sehingga Petani/pelaku usaha dituntut menjalankan proses
produksi yang baik, yang berujung pada penerapan Hazard analysis critical
control point (HACCP), selain hal tersebut, untuk dapat melakukan penanganan
keamanan pangan segar dengan benar diperlukan pengenalan teknologi
penanganan keamanan pangan segar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
pengawasan dan pembinaan. Bentuk jaminan mutu produk hasil pertanian
adalah sertifikasi jaminan mutu dan atau label yang menyatakan kesesuaian
produk terhadap standar nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diacu.
Untuk mendapatkan sertifkat jaminan mutu dan keamanan pangan,
petani/pelaku usaha harus menerapkan system jaminan mutu dan mengajukan
permohonan sertifikat ke lembaga sertifikasi terkait seperti Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang ada di Badan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Lampung.
Dalam pencapaian target indikator peningkatan produk pangan segar yang
tersertifikasi sebesar 10% ini agak mengalami kesulitan dikarenakan beberapa
faktor, yaitu :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 55
1. Dari segi pelaku usaha
Dari pelaku usaha ini masih banyak pelaku usaha yang belum memahami
tentang tata cara pengajuan sertifikasi baik sertifikasi prima 3 maupun
prima 2 dan belum memahami nilai tambah yang akan diperoleh atas
produk yang sudah bersertifikat/teregistrasi sehingga perlu kerja keras
dari OKKP-D untuk mensosialisasikan tata cara pengajuan
sertifikat/registrasi dan merubah pola pikir petani/pelaku usaha untuk
menghasilkan produk yang aman yang mungkin selam ini kurang dipahami
dan kurang diperhatikan
2. Dari segi konsumen
Belum adanya tuntutan dari konsumen agar produk memilliki sertifikasi
sehingga pelaku usaha belum begitu memperhatikan dan menganggap
penting sertifikat untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang
dihasilkannya.
3. Dari segi pasar
Pasar belum menghargai sertifikat/registrasi yang dimiliki oleh
petani/pelaku usaha, dipasaran harga produk pertanian baik yang
bersertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat tidak ada bedanya, hal
ini menjadi salah satu sebab petani enggan untuk mengajukan sertifikasi
atas produk pangan segar yang dihasilkannya.
Menghadapi kendala – kendala dilapangan seperti ini maka UPT melakukan
bebrapa upaya, diantaranya yaitu melakukan bimbingan teknis tentang
penerapan mutu dan keamanan pangan, melakukan surveilen terhadap produk
yang sudah memiliki sertifikat agar tetap konsisten menerapkan mutu dan
keamanan pangan dalam budidaya produk pangan segarnya, melakukan
sosialisasi tentang manfaat sertifikasi dan registrasi produknya, dan juga
melakukan pameran untuk produk produk yang sudah disertifikasi dan
registrasi agar lebih dikenal di masyarakat sehingga akan menaikkan nilai
jualnya.
Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator peningkatan produk pangan
segar yang tersertifikasi, antara lain :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 56
1. Konsumen belum menuntut produk yang bersertifikat maupun yang
teregister
2. Petani/pelaku usaha belum memahami nilai tambah yang dapat diperoleh
atas produk yang telah bersertifikat/teregister
3. Sistem pemasaran belum menghargai mutu (sertifikasiregistrasi yang
dimiliki oleh petani/pelaku usaha)
4. Pasar modern belum menuntut produk segar yang bersertifikat/teregistrasi
Solusi pemecahan masalah sebagai berikut :
1. Melakukan edukasi konsumen (retailer, supplier, dan konsumen akhir)
untuk lebih menghargai mutu dan keamanan pangan melalui berbagai
media massa secara intensif
2. Melakukan rintisan kerjasama dengan supplier, pasar modern, eksportir
dalam hal pemasaran produk segar bersertifikat/teregistrasi
3. Memperkuat infrastruktur penerapan dan sertifikasi/registrasi
4. Meningkatkan kepedulian stakeholder tentang pentingnya
sertifikasi/registrasi dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan daya
saing produk hortikultura.
MENINGKATNYA KEAMANAN PANGAN SEGAR
Untuk mendukung kebijaksanaan pusat, Pemerintah Provinsi Lampung telah
menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2013 tentang Sistem
Keamanan Terpadu Provinsi Lampung dan adanya Surat Keputusan Gubernur
Lampung No. G/564/II.06/HK/2015, tanggal 2 Desember 2015 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung merupakan revisi dari Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/744/II.05/HK/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan
menambahkan tim pelaksana pengawasan terhadap bahan berbahaya yang
disalahgunakan dalam pangan. Penanganan Keamanan Pangan Segar dilakukan
melalui Pemantauan dan Pengawasan oleh Petugas Badan Ketahanan Pangan
3.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 57
Daerah Provinsi Lampung bersama sama dengan Tim Jejaring Keamanan
Pangan Daerah Provinsi Lampung.
Realisasi pencapaian sasaran meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan
pangan segar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%)
No Indikator Kinerja Capaian
2014
Tahun 2015 Target Akhir
Renstra
Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%)
Target Capaian %
1.
Keamanan Pangan Segar (Uji Lab)
80,43% 80% (dibawah
ambang batas)
91,39%
114,24
80% (dibawah
ambang batas)
114,24
Dalam rangka pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, pada
tahun 2015 tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah Provinsi Lampung
melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke pasar tradisional dan pasar modern.
Sidak dilaksanakan dalam rangka hari besar keagamaan yaitu menjelang hari
raya idul fitri 1436 H serta menjelang hari raya natal tahun 2015 serta saat
adanya issue ketidakamanan pangan yang beredar di masyarakat.
Dari hasil pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, di
dapatkan hasil tingkat keamanan pangan segar di Provinsi lampung mencapai
91,39% dari target 80%. Meskipun dari uji cepat dan uji laboratorium
menunjukkan ada beberapa sampel yang mengandung bahan berbahaya seperti
Formalin, borak, residu pestisida dan lain lain tapi kadarnya masih di bawah
ambang batas, sehingga masih aman untuk di konsumsi.
Indikator keamanan pangan segar (uji lab) pada tahun 2015 Badan Ketahanan
Pangan Daerah menargetkan 80% dan terealisasi 91,39%. Upaya Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan keamanan
pangan segar antara lain melalui kegiatan :
a. Bimtek mutu dan keamanan pangan
b. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar
c. Peningkatan, penerapan standar mutu BMR (Batas Maksimum Residu)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 58
d. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan
segar
Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja,
tetapi merupakan tugas bersama antara institusi dan stake holder dengan
membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien.
Keamanan pangan menjadi sangat penting mengingat bahwa pada saat ini
tuntutan akan mutu dan keamanan pangan oleh masyarakat dan dunia semakin
tinggi.
Permasalahan dalam penanganan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung
pada tahun 2015 ini adalah terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan
pangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat
(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan, kurangnya
monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang. Dari
permasalahan tersebut tindak lanjut yang diharapkan berupa pengadaan
pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas
pengawas serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas
keamanan pangan, koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah jejaring
keamanan pangan serta menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan
secara berkesinambungan. Jejaring keamanan pangan daerah menjadi kunci
kesuksesan program keamanan pangan di daerah, oleh karena itu memerlukan
upaya penguatan berupa penguatan aspek legalitas, mengaktivasi fungsi-fungsi
jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) dan mengintegrasikan program yang
ada di daerah.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 59
TABEL REKAP HASIL UJI CEPAT ( FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDA DAN RHODAMIN B DAN UJI LABORATORIUM PROV. LAMPUNG TH. 2015
No. Kabupaten Jenis uji
Jumlah Sampel
yang Diuji
Hasil Uji Jumlah
Komoditi
Asal Komoditi
Negatif Positif
Terdeteksi Aman
dikonsumsi
1 Lampung Barat Formalin 5 5 0 4 Buah dan Sayur Pasar Liwa dan Pasar Hamtobio
Pestisida**) 11 9 2 11 Buah dan Sayur Pasar Liwa dan Pasar Hamtobio
2 Pringsewu Formalin 13 12 1 12 Buah dan Sayur Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo
Rhodamin B 1 0 1 0 Buah dan Sayur Pasar Gading Rejo
Pestisida**) 20 14 6 19 Buah dan Sayur Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo
3 Tanggamus Formalin 5 4 1 4 Buah dan Sayur Sumberrejo dan Pasar Talang Padang
Pestisida**) 16 13 3 15 Buah dan Sayur Sumberrejo dan Pasar Talang Padang
4 Pesawaran Formalin 5 5 0 5 Buah dan Sayur Pasar Wiyono, Tegineneng, dan Pasar Gedong Tataan
Pestisida**) 21 19 2 20 Buah dan Sayur Pasar Wiyono, Tegineneng, dan Pasar Gedong Tataan
5 Tulang Bawang Formalin 4 4 0 4 Buah dan Sayur Pasar Menggala
Pestisida**) 5 4 1 5 Buah dan Sayur Pasar Menggala
6 Metro Formalin 10 9 1 9 Buah dan Sayur Pasar Tejo Agung
Pestisida**) 3 2 1 2 Buah dan Sayur Pasar Tejo Agung
7 Bandar Lampung Formalin*) 16 13 3 13 Buah dan Sayur Pasar tradisional dan pasar modern Bandar Lmpung
Bktr Listeria m***) 2 0 2 0 Apel Gala Royal,
Granny Smith Hypermart Bandar Lampung
8 Lampung Timur Formalin 10 10 0 10 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan dan Pasar Batang Hari
Rhodamin B 1 1 0 1 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan dan Pasar Batang Hari
Pestisida**) 3 2 1 3 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan dan Pasar Batang Hari
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 60
9 Lampung Selatan Formalin*) 6 3 2 3 Buah dan Sayur Desa Pancasila dan Pasar Natar
Pestisida**) 6 4 2 6 Buah dan Sayur Desa Pancasila dan Pasar Natar
10 Lampung Tengah Formalin 7 7 0 7 Buah dan sayur Desa Karang Endah dan Pasar Bandar Jaya
Pestisida**) 7 5 2 7 Sayuran dan
Buah Desa Karang Endah dan Pasar Bandar Jaya
11 Lampung Utara Pestisida**) 10 5 5 9 Buah dan Sayur Pasar Pagi Lampung Utara
Formalin 0 0 0 0 Sayuran dan
Buah Pasar Pagi dan Pasar Buah Stasiun Kotabumi
12 Way Kanan Formalin 3 3 0 3 sayuran dan
Buah Pasar Baradatu
Pestisida**) 7 5 2 7 Buah dan Sayur Pasar Baradatu
13 Tulang Bawang Barat Pestisida**) 11 10 1 11 Buah dan Sayur Pasar Panaragan Jaya
Formalin 6 6 0 6 Sayuran dan
Buah Pasar Panaragan Jaya
14 Mesuji Pestisida**) 8 7 1 7 Sayuran dan
Buah Pasar Brabasan
Formalin 9 8 1 8 Sayuran dan
Buah Pasar Brabasan
15 Pesisir Barat Pestisida**) 8 6 2 8 Sayuran dan
Buah Pasar Way Batu Krui
Formalin 5 4 1 4 Sayuran dan
Buah Pasar Way Batu Krui
Jumlah 244 199 44 223
Persentase (%) 100 81,56 18,03 91,39
Ket; *) Telah dilakukan Uji Lab.terhadap anggur, hasil positif formalin
**) Telah dilakukan uji Laboraturium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namum masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi)
***) Telah dilakukan uji Lab bakteri Listeria monocitogenes, hasilnya positif
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 61
Permasalahan :
1. Terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat
(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan
3. Kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang.
4. Belum tersedianya laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan
Solusi :
Beberapa solusi dalam menangani permasalahan keamanan pangan segar di
Provinsi Lampung, Badan Ketahanan pangan Daerah, antara lain :
1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar termasuk penguatan SDM
2. Pengawasan keamanan pangan segar, termasuk pengambilan sampel
keamanan pangan segar
3. Promosi dan sosialisasi keamanan pangan segar
4. Penguatan koordinasi lintas sektor, baik instansi pemerintah daerah
maupun vertical yang terkait dengan penanganan keamanan pangan
dengan membentuk tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah
Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu dan
keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung seperti
pembangunan sarana dan prasarana untuk laboratorium.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Lampung
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan
Pangan Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal
dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran,
sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana
penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan
dan perubahan lingkungan strategis di Lampung. Sumber daya yang ada
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 62
dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna
terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi
perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada
dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Lampung:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:
• Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung
perwujudan ketahanan pangan;
• Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan
Nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota;
• Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai
wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan
Pangan.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang ketahanan pangan:
• Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di
bidang ketahanan pangan;
• Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang
ketahanan pangan;
• Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan
dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
• Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang
menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan,
konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan
pangan;
• Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 63
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan
pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan,
dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota:
• Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
• Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya
bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
• Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang
berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan
harga;
• Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor
Pola Pangan Harapan yang ideal;
• Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan
impor;
• Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan
beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
• Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
• Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam
pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
• Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan
(feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan
di masa datang.
e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan:
• Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;
• Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.
Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang
dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari
perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 64
dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian
sasaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Lampung, merupakan
tugas dan tanggung jawab Badan Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang
ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk
dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian
ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi
yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta
kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya
bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur
selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan
lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.
Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas atas alih fungsi lahan pertanian hanya
dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan
seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih
fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian
pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan
kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.
2. Penanganan kerawanan pangan
Potensi kerawanan pangan di Lampung masih cukup tinggi
diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan,
potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam.
Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya
penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat
diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah
provinsi/kabupaten/kota.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 65
Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan
perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-
laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk
laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan
kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk
mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi
penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan
Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan
kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana
distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen.
Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran
yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang
terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan
prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu
transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi
ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan
bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi
infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak
menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak
sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang
mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya
rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang
seharusnya diterima oleh petani berkurang.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih
rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH).
Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena
keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 66
beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas,
kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan
berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.
Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat
dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan
bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar
Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat
ditunjukkan dengan masih terkadinya berbagai aksus gangguan kesehatan
akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara
biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun
yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar
di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu
burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan
yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan
pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam
praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol
persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan
keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan
keamanan pangan secara tegas.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Peraturan Gubernur Lampung nomor 46 tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), tema dan prioritas pembangunan Provinsi
Lampung tahun 2015 adalah Pemantapan Daerah Sebagai Landasan
Pembangunan Berkelanjutan.
Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, priortas
pembangunan Daerah Lampung adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 67
1. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah
2. Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk
peningkatan rakyat yang berkeadilan
3. Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan dan
kesehatan
4. Penguatan inovasi teknologi, pematapan IPTEK, industri dan perdagangan
serta energi terbarukan
5. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui snergi antar
pemangku kepentingan
6. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan
penanggulangan bencana
7. Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tatakelola
pemerintahan yang baik
Bidang ketahanan pangan masuk dalam prioritas kedua, yaitu revitalisasi
pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat
yang berkeadilan.
Sasaran Pembangunan Daerah
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut diatas, maka
ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015 bersama
dengan sasarannya sebagai berikut :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 68
Tabel Sasaran Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung tahun 2015
NO PRIORITAS SASARAN 1 Bidang Ketahanan Pangan :
“Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan ”
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi perkapita: 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi 3. Jumlah Konsumsi Protein 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk
Rawan Pangan 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat
produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat
konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar
yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar
yang diuji
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang
telah ditetapkan. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program
utama untuk program lima tahun ke depan.
Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2015 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan
masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi
Lampung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas
pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun
2015 – 2019 adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
e. Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan (APBD
dan APBN)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 69
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah 2015 – 2019
Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen
Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang mTerdapat beberapa dokumen
perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja.
Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah
berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangkemuat arah, kebijakan dan strategi
serta program – program pembangunan ketahanan pangan yang akan
dilaksanakan langsung oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
maupun mendorong Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota serta
peran aktif masyarakat.
Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan
ketahanan pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019
dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program,
indikator yang akan dicapai sampai tahun 2019.
- Visi
Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi
merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan
yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam
bentuk jati diri.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 70
Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders
agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai
inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara
bersama dan sinergis membangun daerah.
Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai
aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan,
dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara
komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini
merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh
seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung
dalam periode 2015—2019.
Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:
1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas
dan kesejahteraan antar wilayah;
2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas
jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan
Internasional.
3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi
pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan
infrastruktur.
Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung
menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi
Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu
pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi
pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi
Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:
“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”
Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan
daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai
pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi
dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 71
daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status
kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera
mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera
dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil
dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan
hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus
terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan
hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta
kebutuhan dasar yang layak.
- Misi
Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi
Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan
menjadi 5 (lima) misi yaitu:
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian
daerah
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan
sosial
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya
masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang
berkelanjutan
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis
kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif
Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Pertama dalam RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu :
“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian
Daerah”.
Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth)
melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung
dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 72
yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat
ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.
Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan
keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi
berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke
ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi
baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.
Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk
mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan
menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak
mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.
Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau
sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya
didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan
jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga
meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan
kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama
dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.
Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial
yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian,
Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan
Perdagangan, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman
Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- Tujuan
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 73
Tujuan : Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat
sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman
pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan
yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal.
Indikator Tujuan :
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)
3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan %)
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)
7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji
Tabel Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah
Misi
Tujuan
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target
2019
Meningkatkan
Pembangunan
Ekonomi dan
Memperkuat
Kemandirian
Pangan
Mewujudkan
pemantapan
ketahanan pangan
masyarakat
sampai tingkat
perseorangan
secara
berkelanjutan
melalui
penganeka-
ragaman pangan,
penguatan
ketersediaan,
distribusi pangan,
dan kualitas
1. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi
3. Jumlah Konsumsi Protein
4. Skor PPH Ketersediaan
5. Persentase Jumlah Penduduk
Rawan Pangan
6. Harga Gabah Kering Panen
(GKP) di Tingkat produsen
7. Koefisien Variasi Pangan
(beras) di tingkat konsumen
8. Persentase Peningkatan
-
Kkal/kap/hr
Gram/kap/hr
-
%
(Rp.)
%
87,7
2.064
57,00
88,7
1 %
≥ HPP
CV<10%
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 74
konsumsi pangan
yang aman
berbasis
sumberdaya lokal
Produk Pangan Segar yang
Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat
Keamanan Pangan Segar
yang diuji
%
%
10
80%
(dibawa
h
ambang
batas)
- Sasaran
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Terpenuhinya kebutuhan
konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi
kecukupan energi per-kapita, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi
3. Jumlah Konsumsi Protein
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen
7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji
Indikator Kinerja dari sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 75
Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik
rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis
Target Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:
Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019
Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
Mewujudkan
pemantapan
ketahanan
pangan
masyarakat
sampai
tingkat
perseorangan
secara
berkelanjutan
melalui
penganeka-
ragaman
pangan,
penguatan
ketersediaan,
distribusi
pangan dan
kualitas
konsumsi
pangan yang
bermutu dan
aman berbasis
sumberdaya
lokal
1. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi
3. Jumlah Konsumsi Protein
4. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Ketersediaan
5. Persentase Penurunan
Jumlah Penduduk Rawan
Pangan
6. Harga Gabah Kering Panen
(GKP) di Tingkat produsen
7. Koefisien Variasi Pangan
(beras) di tingkat
konsumen
8. Persentase Peningkatan
Produk Pangan Segar yang
Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat
Keamanan Pangan Segar
yang di Uji
Terpenuhiny
a kebutuhan
konsumsi
pangan
beragam,
bergizi,
seimbang
dan aman
untuk
memenuhi
kecukupan
energi per-
kapita
1. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi
3. Jumlsh Konsumsi Protein
4. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Ketersediaan
5. Persentase Penurunan
Jumlah Penduduk Rawan
Pangan
6. Harga Gabah Kering Panen
(GKP) di Tingkat
produsen
7. Koefisien Variasi Pangan
(beras) di tingkat
konsumen
8. Persentase Peningkatan
Produk Pangan Segar yang
Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat
Keamanan Pangan Segar
yang diuji
87,7
2.064
57,00
88,7
1
≥ HPP
CV<10%
10
80% (dibawah
ambang batas)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 76
Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2016
3.6 Program dan Kegiatan
Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Lampung,
dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana
Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, program
dimaksud adalah:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
e. Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2016
Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganeka- ragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per-kapita
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi
3. Jumlsh Konsumsi Protein
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen
7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji
85,9
2.034
56,50
88,0
1
≥ HPP
CV< 10%
10
80% (dibawah ambang batas)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 77
Kegiatan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
k. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
l. Penatausahaan Aset Daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
b. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Provinsi Lampung
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan
Pangan
Masyarakat (APBD)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 78
a. Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan
b. Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Mutu Keamanan
Pangan Segar
c. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)
d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
e. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP
f. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
g. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
h. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan
Pangan
i. Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan
j. Alur Distribusi Pangan
k. Kegiatan Akses Pangan
l. Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD
m. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah
Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar
n. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC
17065
o. Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung
Terminal Agrobisinis
p. Audit Internal
q. Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah
Sertifikasi/Registrasi
r. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di
Lokasi Sentra
s. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
t. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional
u. Promosi Pangan Segar dan Olahan
v. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional
w. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 79
x. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan
pangan segar
y. Pengembangan usaha pangan lokal
z. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan
aa. Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan
Bersertifikat
bb. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu
dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung
(DAK+Pendampingan)
cc. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga
dd. Penyusunan Pola Pangan Harapan
ee. Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL)
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Page 80
BAB IV P E N U T U P
Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan
pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-
langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan
pemerintah dapat terus memfasilitasi pengembangan Desa Mandiri Pangan,
penyediaan lumbung pangan/tunda jual, diversifikasi pangan, operasionalisasi
OKKPD Provinsi Lampung, dan penanggulangan daerah rawan pangan baik
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan
Belanja Negara.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017
masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan,
pelaksanaan, pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program
penanggulangan kemiskinan.
Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran Program
Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun
2017 Provinsi Lampung diharapkan dukungan semua pihak terutama pada
aspek manajemen perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan
peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
Tercapainya
pelaksanaan surat-
menyurat,
sumberdaya air
dan listrik, ATK,
cetak dan
penggandaan,
makan dan
minum, rapat
koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan
Layanan
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Kantor Badan
Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi
Lampung
Pembiayaan
Rekening Telepon,
Listrik dan Air
12 Bulan Pembiayaan
Rekening Telepon,
Listrik dan Air
12 Bulan 147.000.000 161.700.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Pembiayaan
Honorarium
Pengelola
Keuangan, PTHL
12 Bulan Pembiayaan
Honorarium
Pengelola
Keuangan
12 Bulan 200.445.000 210.467.250 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penyediaan alat
tulis kantor untuk
operasional kantor
12 Bulan Jumlah Bulan
Penyediaan alat
tulis kantor
12 Bulan 36.750.000 38.588.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penyediaan
formulir
blanko/barang
cetakan untuk
mendukung
kelancaran
administrasi
perkantoran
12 Bulan Jumlah Bulan
Penyediaan
Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan 24.150.000 25.358.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penyediaan fasilitas
instalasi listrik
/penerangan
bangunan kantor
12 Bulan Jumlah Penyediaan
Komponen Listrik
12 Bulan 27.563.000 28.941.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
12 Bulan Jumlah Penyediaan
Perlengkapan
Kantor
12 Bulan 176.400.000 185.220.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penyediaan sarana
dan prasarana
peralatan rumah
tangga kantor
12 Bulan Jumlah Penyediaan
peralatan rumah
tangga
12 Bulan 27.563.000 28.941.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan di kantor
Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
12 Bulan Jumlah Bulan
Penyediaan jenis
bahan bacaan
12 Bulan 16.538.000 17.364.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
PROVINSI LAMPUNG
Badan Ketahanan Pangan Daerah
Kode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
Hasil
Pengamatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.090.164.000 1.152.022.250
00 00 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Jumlah rapat-rapat
dan konsultasi ke
pusat
16 Kali Jumlah rapat-rapat
dan konsultasi ke
pusat
16 Kali 165.375.000 173.644.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 022 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Koordinasi
pelaksanaan
program/kegiatan
serta koordinasi
antar kab/kota se
Provinsi Lampung
15 kab/kota Jumlah Pembinaan
ke Kab/Kota
15 kab/kota 165.375.000 173.644.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 046 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Sistem Entry
Rencana dan
Anggaran
12 Bulan Pembiayaan
Operasional SIPKD
12 Bulan 91.980.000 96.579.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 01 056 Penatausahaan Aset Daerah Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penatausahaan
aset daerah
berjalan dengan
baik
1 Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11.025.000 11.576.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Tersedianya dan
terpeliharanya
fasilitas sarana dan
prasarana
perkantoran
12 Bulan
Layanan
00 00 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Pembiayaan
Operasional
Kendaraan agar
dapat berjalan
dengan baik
5 unit roda 4
Unit
Pembiayaan
Operasional
Kendaraan
5 unit roda 4
Unit
220.500.000 231.525.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Pemeliharaan
Peralatan Kantor
6 Komp dan 20
AC Unit
Jumlah Unit
Komputer dan AC
6 Komp dan 20
AC Unit
25.357.500 26.700.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 02 029 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Belanja
pemeliharaan /
rehab Gedung
Kantor Badan
Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi
Lampung
1 Paket Jumlah Paket
Rehab
1 Paket 100.000.000 120.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Meningkatnya
disiplin aparatur
12 Bulan
Layanan00 00 03 002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Penyediaan
seragam dinas /
olahraga pegawai
80 Orang Jumlah seragam
dinas / olahraga
pegawai
80 Orang 105.981.000 111.280.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 03 019 Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov.
Lampung
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Pembinaan SDM
dalam rangka
penigkatan disiplin
kerja
20 Orang Jumlah Aparatur
yang diklat /
Bimtek
20 Orang 64.496.000 67.721.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Terselengaranya
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
12 Bulan
00 00 06 007 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Laporan
perencanaan
kinerja SKPD dan
Keuangan
2 Dokumen Jumlah Dokumen
Capaian Kinerja
2 Dokumen 121.275.000 127.339.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
00 00 06 008 Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA
SKPD-
Melanjutkan
reformasi birokrasi
dan meningkatkan
kualitas pelayanan
aparatur
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Dokumen Rencana
kerja dan anggaran
2 Dokumen Jumlah Dokumen
Renja dan RKA /
DPA
2 Dokumen 110.250.000 115.763.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 WAJIB
00 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
345.857.500 378.225.000
00 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 170.477.000 179.001.000
00 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
231.525.000 243.102.000
01 21 KETAHANAN PANGAN
Peningkatan
Diversifikasi dan
Peningkatan
Ketahanan Pangan
1 Tahun
01 21 15 003 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian
Mutu Keamanan Pangan Segar
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor SKPD Jumlah
Kabupaten/Kota
yang terpantau
keamanan
pangannya
15 kab/kota Jumlah Laporan
Pemantauan,
pengawasan dan
Pengendalian
Keamanan Pangan
1 Laporan 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 005 Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas
Maksimum Residu)
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor SKPD Jumlah Kabupaten
yang terbina dan
terpantau
mengenai Batas
Maksimum Residu
15 kab/kota Jumlah Laporan
Penerapan Batas
Maksimum Residu
(BMR)
1 Laporan 200.000.000 220.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 006 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor SKPD Jumlah Kawasan /
Desa Mandiri
Pangan yang
terbina dalam
upaya penurunan
daerah rawan
pangan
6 Kawasan / 30
Desa kab/kota
Jumlah Laporan
Desa / Kawasan
Mandiri Pangan
1 Laporan 300.000.000 330.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 007 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor BKPD Jumlah
Pemantauan SKPG
dan PDRP di
Kabupaten/Kota
15 kab/kota Jumlah Dokumen
SKPG dan PDRP
Provinsi Lampung
1 Dokumen 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 008 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Perum Bulog Penyediaan
Cadangan Beras
Pemerintah
80 Ton Jumlah Cadangan
Pangan Pemerintah
Provinsi Lampung
80 Ton 800.000.000 880.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Timur Model
pengembangan
Lumbung Pangan
Masyrakat
3 Unit Jumlah Lumbung
yang dibina
3 Kelompok 80.000.000 85.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Way Kanan Model
pengembangan
Lumbung Pangan
Masyrakat
4 Unit Jumlah Lumbung
yang di bina
4 Kelompok 90.000.000 85.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Barat Model
pengembangan
Lumbung Pangan
Masyrakat
3 Unit Jumlah Kelompok
yang dibina
3 Kelompok 90.000.000 95.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 010 Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan
Pangan dan Kerentanan Pangan
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor BKPD Dokumen Peta
Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
(FSVA) di Provinsi
Lampung
1 Dokumen Jumlah Dokumen
Peta Ketahanan
dan Kerentanan
Pangan (FSVA) di
Provinsi Lampung
1 Dokumen 200.000.000 250.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan
Ketahanan Pangan
10.609.000.000 9.333.900.000
01 21 15 009 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kabupaten
Lampung Selatan
Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kab Lampung
Tengah
Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kab Way Kanan Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Barat Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Pesisir Barat Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Utara Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
11 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
11 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Tulang Bawang Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
11 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
11 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Timur Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Tanggamus Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Metro Gapoktan yang
diberdayakan
dalam pengelolaan
PLDPM
10 Gapoktan Jumlah Gapoktan
yang diberdayakan
10 Gapoktan 30.000.000 33.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 011 Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka
stabilisasi harga pangan
01 21 15 013 Alur Distribusi Pangan Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Data alur distribusi
pangan
5 kab/kota Jumlah Laporan
alur distribusi
pangan
1 Laporan 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 014 Kegiatan Akses Pangan Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor BKPD Data dan informasi
dalam rangka
pemantauan akses
pangan di Provinsi
Lampung
15 kab/kota Jumlah Dokumen
hasil data dan
informasi akses
pangan
1 Dokumen 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 015 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan OKKPD
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor UPTD BSM
dan KP (OKKPD)
Operasional
Pengawasan Mutu
dan Keamanan
Pangan OKKPD
Provinsi Lampung
12 Bulan Berjalannya
Tupoksi OKKPD
Provinsi Lampung
dalam hal
Pengawasan Mutu
dan Keamanan
Pangan
12 Bulan 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 016 Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil
Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi /
Produk yang Beredar
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor BKPD Jumlah Kab yang
produk pangan
segar hasil
pertanian
disurveilen dan
diawasi keamanan
pangannya
9 kab/kota Jumlah Kab/Kota
yang konsisten
mengenai
penerapan jaminan
mutu produk
pangan segar hasil
pertanian yang
telah bersertifikat
dan atau terregister
9 kab/kota 181.500.000 199.650.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 017 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu
Mengacu pada ISO/IEC 17065
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Tempat Pertemuan Jumlah dokumen
Sistem Mutu sesuai
dengan ISO/EIC
17065
4 Dokumen OKKPD Provinsi
Lampung memiliki
Doksistu yang terus
menerus
termutakhirkan
4 Dokumen 100.000.000 110.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Selatan Pelaksanaan
sertifikasi dan
labelisasi Prima 3
pada produk hasil
pertanian segar
9 Pelaku_usaha Jumlah Pelaku
Usaha Pangan
segar hasil
pertanian yang
bersertifikat/terregi
ster (aman
dikonsumsi)
9 Pelaku_usaha 60.000.000 65.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Timur Pelaksanaan
sertifikasi dan
labelisasi Prima 3
pada produk hasil
pertanian segar
9 Pelaku_usaha Jumlah Pelaku
Usaha Pangan
segar hasil
pertanian yang
bersertifikat/terregi
ster (aman
dikonsumsi)
9 Pelaku_usaha 60.000.000 65.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Tengah Pelaksanaan
sertifikasi dan
labelisasi Prima 3
pada produk hasil
pertanian segar
8 Pelaku_usaha Jumlah Pelaku
Usaha Pangan
segar hasil
pertanian yang
bersertifikat/terregi
ster (aman
dikonsumsi)
8 Pelaku_usaha 45.000.000 50.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Barat Pelaksanaan
sertifikasi dan
labelisasi Prima 3
pada produk hasil
pertanian segar
8 Pelaku_usaha Jumlah Pelaku
Usaha Pangan
segar hasil
pertanian yang
bersertifikat/terregi
ster (aman
dikonsumsi)
8 Pelaku_usaha 45.000.000 50.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 019 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3
mendukung Terminal Agrobisinis
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Tanggamus Pelaksanaan
sertifikasi dan
labelisasi Prima 3
pada produk hasil
pertanian segar
8 Pelaku_usaha Jumlah Pelaku
Usaha Pangan
segar hasil
pertanian yang
bersertifikat/terregi
ster (aman
dikonsumsi)
8 Pelaku_usaha 45.000.000 50.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Metro Pelaksanaan
sertifikasi dan
labelisasi Prima 3
pada produk hasil
pertanian segar
8 Pelaku_usaha Jumlah Pelaku
Usaha Pangan
segar hasil
pertanian yang
bersertifikat/terregi
ster (aman
dikonsumsi)
8 Pelaku_usaha 45.000.000 50.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 020 Audit Internal Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Sistem audit
internal yang
sistematika untuk
memastikan
terselenggaranya
sistem manajemen
mutu sesuai
dengan SNI ISO/IEC
17065 :2012
30 Orang Jumlah Personil
yang diaudit
30 Orang 95.000.000 104.500.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Tempat Pameran Jumlah pameran
yang diikuti
1 Kali Jumlah Pameran
yang di ikuti untuk
Meningkatkan
pangsa pasar dan
daya saing produk
unggulan lampung
disertifikasi/registra
si
1 Kali 75.000.000 80.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Agenda Pusat Jumlah pameran
yang diikuti
1 Kali Jumlah Pameran
yang di ikuti untuk
Meningkatkan
pangsa pasar dan
daya saing produk
unggulan lampung
disertifikasi/registra
si
1 Kali 75.000.000 80.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Timur Peningkatan Sistem
jaminan mutu dan
keamanan pangan
oleh petani/pelaku
usaha
1 kab/kota Jumlah Kab yang
meningkat
pengetahuannya
tentang jaminan
mutu dan
keamanan pangan
1 kab/kota 50.000.000 55.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kabupaten
Tanggamus
Peningkatan Sistem
jaminan mutu dan
keamanan pangan
oleh petani/pelaku
usaha
1 kab/kota Jumlah Kab yang
meningkat
pengetahuannya
tentang jaminan
mutu dan
keamanan pangan
1 kab/kota 50.000.000 55.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lampung Selatan Peningkatan Sistem
jaminan mutu dan
keamanan pangan
oleh petani/pelaku
usaha
1 kab/kota Jumlah Kab yang
meningkat
pengetahuannya
tentang jaminan
mutu dan
keamanan pangan
1 kab/kota 50.000.000 55.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 025 Gerakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Gedung Pertemuan Jumlah Kabupaten
yang Terbina
15 kab/kota Jumlah Laporan
P2KP
1 Laporan 300.000.000 330.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 019 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3
mendukung Terminal Agrobisinis
15 022 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan
Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra
01 21 15 021 Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah
Sertifikasi/Registrasi
01 21
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lapangan Korpri
Kantor Gubernur
Provinsi Lampung
Jumlah Kab/Kota
Peserta Lomba
15 kab/kota Jumlah pemenang
lomba
6 Pemenang 80.000.000 90.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Mengikuti agenda
pusat
Jumlah event yang
diikuti
2 Event Jumlah Laporan
hasil mengikuti
lomba
2 Laporan 70.000.000 75.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 028 Promosi Pangan Segar dan Olahan Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lokasi Pameran
Lampung Fair
Jumlah kegiatan
promosi pangan
segar dan olahan
yang diikuti
1 Keg Jumlah Kegiatan
promosi pangan
segar dan olahan
yang diikuti
1 Keg 300.000.000 330.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Lapangan Korpri
dan Halaman
Depan Kantor
Gubernur
Jumlah pameran
Hari Pangan
Sedunia Tk. Provinsi
1 Kali Jumlah kegiatan
pameran hari
pangan sedunia TK.
Provinsi
1 Kali 200.000.000 215.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Agenda Nasional Jumlah pameran
Hari Pangan
Sedunia Tk.
Nasional
1 Kali Jumlah kegiatan
pameran hari
pangan sedunia TK.
Nasional
1 Kali 175.000.000 197.500.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 030 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Tempat Pertemuan Jumlah Koordinasi
Pelaksanaan
Program/Kegiatan
serta Koordinasi
DKP antara Pusat
dan Daerah
15 kab/kota Jumlah Laporan
Program Dewan
Ketahanan Pangan
1 Laporan 400.000.000 400.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 033 Pengembangan jejaring keamanan pangan dan
promosi keamanan pangan segar
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor SKPD Jumlah Kabupaten
yang terpantau
keamanan
Pangannya
15 kab/kota Jumlah Laporan
Keamanan Pangan
di Provinsi
Lampung
1 Laporan 350.000.000 385.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 034 Pengembangan usaha pangan lokal Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Gedung Pertemuan Jumlah KWT yang
mendapat
pelatihan
pengolahan pangan
lokal
5 Kelompok Jumlah hibah alat
untuk
pengembangan
pengolahan pangan
lokal
5 Unit 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 035 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas
Pangan
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Provinsi Lampung
Pengendalian
keluar masuk
pangan di Provinsi
Lampung
6 kab/kota Jumlah laporan
mobilitas pangan
1 Laporan 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 037 Pengembangan Produk Pangan Segar yang
Bermutu dan Bersertifikat
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Gedung Pertemuan Jumlah
Pelaksanaan
pelatihan
pengembangan
pangan segar yang
bermutu dan
bersertifikat
1 Kali Jumlah laporan
data standarisasi
mutu pangan segar
dalam rangka
pengembangan
produk pangan
segar yang
bermutu
1 Dokumen 121.000.000 133.100.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 026 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan
Nasional
01 21 15 029 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk.
Nasional
01 21 15 038 Pembangunan Gedung Kantor dan
Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana
Prasarana OKKPD Provinsi Lampung
(DAK+Pendampingan)
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor UPTD Jumlah Laporan
atas sarana
prasarana
pengujian mutu
OKKPD
1 Laporan Jumlah sarana
prasarana
pengujian mutu
OKKPD
2 Unit 3.000.000.000 1.000.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 039 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan
Pangan Hasil pertanian
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Gedung Pertemuan Jumlah Bimtek
yang dilaksanakan
1 Kali Jumlah Kabupaten
peserta Bimtek
15 kab/kota 120.000.000 132.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 040 Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi
Pangan Keluarga
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Gedung Pertemuan Jumlah Sosialisasi
dan promosi yang
diselenggarakan
1 Kali Jumlah Kabupaten
peserta sosialisasi
peningkatan gizi
pangan keluarga
12 kab/kota 181.500.000 199.650.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 041 Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi
Pangan Keluarga
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Kantor SKPD Jumlah Laporan
Pola Pangan
Harapan Kabupaten
15 Laporan Jumlah laporan
Pola Pangan
Harapan Provinsi
Lampung
1 Laporan 275.000.000 302.500.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
01 21 15 042 Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL)
Mengembangkan
pertanian dan
kelautan untuk
mendukung
ketahanan pangan
daerah dan nasional
- Gedung Pertemuan Jumlah peserta
Workshop KRPL
50 Orang Jumlah Kab/Kota
yang terbina dalam
pemanfaatan
pekarangan dalam
rangka
meningkatkan gizi
keluarga
15 kab/kota 250.000.000 275.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
12.447.023.500 11.286.250.250TOTAL
Recommended