View
23
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR
DAN PENILAIAN KESESUAIAN
TAHUN 2019
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)
JAKARTA, 2019
ii
DAFTAR ISI
Daftar Isi............................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ..........................................................................................................
8
2.1 Visi …………………………………………………………….… 8
2.2 Misi ……………………………………………………….……… 8
2.3 Tujuan dan indikator kinerja …............................................... 9
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja ……………………………….. 10
BAB III ARAH KEBIJAKAN........................................................................ 11
BAB IV PENUTUP........................................................................................ 14
LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran
1
BAB I
PENDAHULUAN
Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-
2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.
Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir
periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan
organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan
Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti denganpenetapan Peraturan Badan
Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan
fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan
Indikator Kinerja Utama.
Selanjunya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam
penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Direktorat Sistem
Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019.
1.1 Kondisi Umum
Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden
Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan
tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan
oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan
BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami
beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor
145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya,
BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi
dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik
Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan
bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN
menyelenggarakan fungsi:
2
a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan
standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan
rencana pembangunan nasional;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan
standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan
rencana pembangunan nasional;
c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar,
penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian,
dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana
pembangunan nasional;
d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan BSN; dan
g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.
Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
f. Inspektorat;
g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
h. Pusat Data dan Sistem Informasi.
Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi
lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai
dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional
melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui
penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam
penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.
Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian
nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar
Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat
Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam
organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan
3
meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan
dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional,
mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN
sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di
Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian.
Tugas pokok Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah
melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan
standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib
dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan
standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib
dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem
pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian
penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban
internasional; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian.
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tata
kerja yang didukung oleh :
1. Subdirektorat Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan
Penilaian Kesesuaian, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian
kesesuaian.
2. Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian,
dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem
pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian
4
Kepala BSN
Sekretaris Utama
Deputi Pengembangan
Standar
Deputi Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian
Deputi Akreditasi Deputi Standar Nasional Satuan
Ukuran
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian
Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian
Subdit Pengembangan
Skema Penerapan Standar Sukarela
dan PK
Subdit Sistem Pemberlakuan
Standar Wajib dan Penilaian
Kesesuaian
Subdit Pengendalian
Penerapan Standar dan Penanganan
Pengaduan
Subdit Pemenuhan Kewajiban
Internasional Bidang SPK
3. Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian
penerapan standar dan penilaian kesesuaian
4. Subdirektorat Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang Standar dan
Penilaian Kesesuaian dengan tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
serta evaluasi dan pelaporan pemenuhan kewajiban internasional di bidang
pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian
kesesuaian.
Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
dapat dilihat pada gambar 1.1.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian
5
1.2 Potensi dan Permasalahan
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Direktorat SPSPK)
mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu:
Mengembangkan skema penilaian kesesuaian untuk penerapan SNI di
lapangan. Hal ini sangat diperlukan mengingat penentuan skema penilaian
kesesuaian yang digunakan selama ini tergantung kepada masing-masing
Lembaga Penilaian kesesuaian. Dengan penetapan skema oleh BSN,
diharapkan LPK ataupun pihak terkait lainnya memiliki acuan yang sama
dalam penerapan SNI termasuk dalam melakukan kegiatan penilaian
kesesuaiannya.
Memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam mengurangi
hambatan teknis perdagangan untuk produk-produk yang diekspor ke negara
lain. Untuk melaksanakan fungsi BSN sebagai Nofified Body dan Inquiry Point
di forum TBT-WTO, Direktorat SPSPK juga mengkoordinasikan kegiatan
penyusunan regulasi yang berbasis standar dan penilaian kesesuaian agar
sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan Good Regulatory Practices (GRP).
Dengan memiliki beberapa perjanjian bilateral dan regional terkait standar,
regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, Direktorat SPSPK juga dapat
memfasilitasi peningkatan ekspor produk Indonesia ke negara mitra termasuk
menjaga agar produk-produk dari negara mitra masuk ke Indonesia memiliki
kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN memonitor dan
memastikan efektivitas penerapan SNI di masyarakat dimana salah satu
metode yang digunakan dengan melakukan kegiatan uji petik. Dari hasil uji
petik ini akan memberikan gambaran penerapan SNI di lapangan dan
menghasilkan masukan-masukan bagi pihak berkepentingan untuk
melakukan perbaikan sehingga penerapan SNI bisa lebih kredibel dan
dipercaya oleh masyarakat
Sebagai pemilik Lisensi Tanda SNI, BSN melalui Direktorat SPSPK juga
menerbitkan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) untuk SNI
sukarela. Khusus untuk SNI yang diberlakukan secara wajib oleh Kementrian
atau Lembaga, SPPT SNI diterbitkan oleh K/L yang menetapkan regulasi
namun dalam pengawasan penerapanya tetap bekerjasama dengan BSN.
Terkait dengan peran strategis di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat
Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi,
permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam
mendukung pelaksanaan fungsi BSN.
6
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2018 sebagai pelaksanaan UU No. 20 tahun 2014 yang diharapkan dapat memperkuat Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
1. Beberapa aturan yang terkait dengan penerapan SNI secara sukarela perlu didetilkan dandisesuaikan dengan aturan perundang- undangan yang baru.
2. Dalam perarturan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2018, pasal 42 ayat (3) meyebutkan Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SNI ditetapkan.
1. Diperlukan review aturan aturan tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI
2. Pengembangan skema penilaian kesesuaian tehadap SNI yang telah ditetapkan dengan skala prioritas, karena sampai saat ini sudah ada 10.000- an SNI.
2. Tersedianya SNI sebagai persyaratan yang disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional dan selaras dengan standar internasional, serta mekanisme penilaian kesesuian untuk penerapan SNI
1. Hasil monitoring uji petik menunjukkan masih rendahnya konsistensi kesesuaian produk bertanda SNI yang beredar di pasar terhadap persyaratan SNI
2. SNI yang ditetapkan belum semuanya bisa langsung diterapkan oleh pelaku usaha, maupun Kementerian/ Lembaga dalam menerapkan SNI
1. Rekomendasi hasil uji petik secara spesifik disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai masukan dalam perbaikan untuk peningkatan integritas tanda SNI.
2. Identifikasi terhadap SNI, SNI mana saja yang memerlukan pengembangan skema penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya jumlah lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi KAN untuk mendukung kegiatan penerapan standar
Setiap lembaga penilaian kesesuaian, khususnya lembaga sertifikasi produk mempunyai skema sertifikasi yang ditetapkan sendiri sehingga berpotensi ada perbedaan antar lembaga sertifikasi dala melakukan proses sertifikasi produk.
Penyusunan dan penetapan skema sertifikasi untuk penerapan SNI sukarela oleh BSN yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai acuan bagi seluruh lembaga penilaian kesesuaian, KAN, pelaku usaha, maupun Kementerian/ Lembaga dalam menerapkan SNI.
4. Peningkatan penerapan SNI melalui pemberlakuan SNI secara wajib
1. Duplikasi kewenangan dalam pemberlakuan SNI secara wajib
2. Regulator belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip penyusunan regulasi yang baik (GRP)
3. SNI terbaru belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi teknis
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan penegak hukum tentang pemberlakuan SNI secara wajib
5. Kurangnya fungsi pengawasan dan edukasi terkait permasalahan penerapan SNI wajib
6. Dispute antar K/L terkait regulasi pemberlakuan SNI wajib
7. Skema sertifikasi yang digunakan masih belum memfasilitasi transaksi perdagangan
1. Audiensi dan pendekatan kelembagaan terhadap regulator
2. Dialog dgn regulator terkait pentingnya GRP dalam regulatory reform pemberlakuan SNI dan harmonisasi regulasi dgn Kemhukam.
3. Evaluasi pemberlakuan SNI wajib untuk merujuk ke SNI termutakhir
4. Capacity building terkait RIA dgn regulator, bekerjasama dgn asosiasi utk penyediaan scientific evidence untuk risk analysis
5. Penguatan fungsi pengawasan dan edukasi terkait penerapan SNI wajib melalui koordinasi dgn K/L
6. Penguatan fungsi BSN sbg koordinator bdg SPK untuk dapat menyelesaikan dispute ( penguatan koordinasi di KKPRS )
7. Review skema yang digunakan
7
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
5. Kepentingan Indonesia di forum TBT WTO dapat terakomodasi sehingga meningkatkan akses pasar produsen dalam negeri dan perlindungan konsumen dalam negeri
1. Rendahnya pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator
2. Regulasi yang dinotifikasi sering mendapat concern dari negara anggota lain
3. Rendahnya awareness dan
partisipasi aktif stakeholder dalam mengakses rancangan regulasi teknis negara lain
4. Customer’s Perspective di
negara berkembang
terhadap isu lingkungan dan
kesehatan
5. Rendahnya partisipasi pimpinan K/L dalam forum pertemuan Komnas
6. Kurangnya penyediaan data dalam memperjuangkan posisi nasional
7. Kurangnya komitmen industri dalam memperjuangkan posisi nasional
Kurangnya concern dari
industri terkait rancangan
regulasi teknis negara lain
1. Penguatan Komnas HTP untuk mendorong pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator dan pemanfaatan forum high olicy dialogue (national task force for NTMS)
2. Pemastian PSN 301 dan pemenuhan perjanjian TBT yg akan dinotifikasi
3. Sosialisasi ePing dan
mendorong partisipasi aktif stakeholder dan engagement asosiasi dan industri untuk optimalisasi peran Enquiry Point
4. Melakukan contra campaign untuk menetralkan persepsi masyarakats
5. Melakukan Audiensi dan memanfaatkan dialog/forum antar pimpinan K/L
6. Penguatan fungsi research BSN dan kerjasama research untuk mendukung posisi Indonesia (Riset Pro, LPDP, Insinas,dll)
7. Dialog secara intensif dengan KADIN dan APINDO serta para asosiasi
8. Pembahasan intens rancangan regulasi teknis dengan asosiasi terkait (FGD per sektor dgn asosiasi dan Kelompok kerja terkait)
6. Pemanfaatan kesepakatan bidang SPK di dalam perjanjian FTA/CEPA/PTA untuk memfasilitasi perdagangan
Belum adanya pemetaan dan kajian kemampuan pelaku usaha maupun produk unggulan daerah maupun nasional
1. Melakukan pemetaan dan kajian kemampuan pelaku usaha untuk produk unggulan daerah maupun nasional dalam setiap FTA/CEPA/PTA yang sedang dibahas maupun yang sudah disepakati
2. Diseminasi hasil kesepakatan FTA/CEPA/PTA
3. Kolaborasi dengan FTA Centre
di daerah dan Kantor Layanan Teknis BSN di daerah
7. Kepentingan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar produsen dan perlindungan konsumen dalam negeri di forum TBT WTO
1. Regulasi yang dinotifikasi sering mendapatkan “concern” dari negara anggota TBT WTO lainnya
2. Rendahnya kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder dalam mengakses regulasi teknis negara lain
1. Penguatan Komnas Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) dan Kelompok Kerja (KK) dalam mendorong pemenuhan prinsip transparansi oleh regulator
2. Sosialisasi E-ping dan mendorong partisipasi aktif stakeholder
3. Menyediakan informasi mingguan terkait analisa regulasi dari negara lain
8
BAB II
VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
2.1 Visi
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mendukung visi
BSN Tahun 2015-2019. Visi BSN yaitu :
2.2 Misi
Misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI)
yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian
Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung
implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan
efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup
bangsa.
Sejalan dengan Misi BSN tersebut di atas, maka misi Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu:
1. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian untuk
mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan sistem Pemantauan dan Pengendalian Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian
3. Memfasilitasi pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian sesuai
dengan Prinsip Penyusunan Regulasi yang baik
4. Menguatkan peran dan keberterimaan standar dan penilaian kesesuaian di forum
nasional dan internasional
” Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk
meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa ”
9
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program,dan
kegiatan dalam rangka merealisasi misi.
Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global.
Tujuan BSN kemudian diturunkan ke tujuan Deputi Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas penerapan
standar dan penilaian kesesuaian dengan 2 (dua) indikator tujuan sebagai
berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Deputi Penerapan Standar dan
Penilaian Kesesuaian Tahun 2019
Tujuan Indikator Tujuan Target
1. Meningkatkan kapasitas
dan kualitas penerapan
standar dan penilaian
kesesuaian
1. Presentasi SNI yang diterapkan 10%
2. Presentasi produk bertanda SNI yang sesuai
dengan persyaratan SNI
70%
Tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang
merupakan turunan dari tujuan Deputi Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan
standar dan penilaian kesesuaian dengan indikator tujuan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian KesesuaianTahun 2019
Tujuan Indikator Tujuan Target
1. Meningkatkan
kapasitas dan kualitas
sistem penerapan
standar dan penilaia
kesesuaian
1. Presentasi produk bertanda SNI yang sesuai
dengan persyaratan SNI
70%
2. Jumlah keberteriman sistem SPK di forum
bilateral, regional dan multilateral
FTA/CEPA/PTA yanga da
di chapter TBT
10
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja
Sasaran dan Indikator Kinerja Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian Tahun 2019 dalam perspektif Balance Score Card terkait 3 (tiga
perspective) yaitu Perspectives Stakeholders yang merupakan perspektif dari tujuan
BSN, Internal Process Perspectives dan Learning and Growth Perspectives,
dengan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
Perspectives Stakeholders
1. Terwujudnya daya saing
produk berstandar di pasar
domestik dan global
1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk
nasional yang didukung SNI, Laboratorium,
Lembaga Sertifikasi dan Meterologi (Standar
Nasional Satuan
Ukuran)
2,5 %
2. Persentase pertumbuhan produk ber SNI di pasar retail dalam negeri
1 %
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap
efektifitas Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
4,4 nilai
Internal Process Perspectives
2. Meningkatkan pengembangan
skema penerapan standar
sukarela dan penilaian
kesesuaian
4. Jumlah skema penerapan SNI yang ditetapkan 225 skema
3, Meningkatkan sistem
pemberlakuan standar wajib dan
penilaian kesesuaian
5. Persentase jumlah notifikasi dan penanganan
enquiry yang ditanggapi
100%
4. Meningkatkan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
6. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai
dengan persyaratan SNI
70%
5.Meningkatkan pemenuhan kewajiban internasional bidang standar dan penilaian kesesuaian
7. Jumlah keberterimaan sistem SPK di forum
bilateral, regional, dan Internasional 5
FTA/CEPA
/PTA
yang ada chapter TBT
8. Persentase kepentingan Indonesia di
bidang SPK yang diperjuangkan di forum
bilateral, regional, dan multilateral
100 %
Learning and Growth Perspectives
6. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran
9. Persentase realisasi anggaran Direktorat
Sistem Penerapan Standar dan Penilaian
Kesesuaian
≥97 %
11
BAB III
ARAH KEBIJAKAN
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018
tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk
mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai
berikut:
Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019
Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN
tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar
Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:
Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan
berkelanjutan
Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan
SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar
mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.
Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU
Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:
Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan
mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional
12
Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan
ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting
sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk
memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.
Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi
Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:
Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada
kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global
Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan
penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat
ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian
kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar
kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga
menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada
keberterimaan internasional.
Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan
penilaian kesesuaian
Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:
Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan
Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar
lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam
mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi
ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan
nasional.
Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata
Kelola dan Organisasi yang Profesional
Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:
Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan
Organisasi
Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan
anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional,
penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundangan-
undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta
riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.
Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Direktorat
Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah arah kebijakan Arah
kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian
kesesuaian
13
Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program Program
Pengembangan Standardisasi Nasional, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan
Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penerapan Kesesuaian, dengan fokus
kegiatan antara lain :
1. Meningkatkan pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian
2. Meningkatkan sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
4. Meningkatkan pemenuhan kewajiban internasional bidang standar dan penilaian kesesuaian
Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Direktorat Sistem Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.
Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019.
14
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan
organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan
Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi
Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah
ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019).
Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan
renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.
Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019
yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan
yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional
dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta
berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-
2025.
Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan
untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan
peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.
1
LAMPIRAN 1
Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
Inflasi/IHK 8%
084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) 230.837.878
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
- Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)
2,5 %
- Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri
1 %
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4,4 Nilai
06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 117.051.701
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar
- Jumlah SNI yang ditetapkan 12.703
SNI
- persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional
50
%
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
- Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
100.000
sertifikat
2
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional
130
kemampuan pengukuran
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi
- Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi
2134 LPK
- Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional 12
skema
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Ppenerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
- Persentase SNI yang diterapkan 10
%
- Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI
70
%
3553 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jakarta 827.589 SDMOH
Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Jumlah Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
10
Peraturan
3554 Peningkatan Akreditasi Laboratorium Jakarta 65.441.615 AL
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi
- Jumlah Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan yang di akreditasi
1.751
Penilaian Akreditasi
- Jumlah Pengakuan akreditasi Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi secara internasional
4 skema
3
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- % proses waktu akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan prosedur bahan acuan kurang dari 12 bulan
100 %
3555 Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Jakarta 6.415.422 ALIS
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
- Jumlah lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang di akreditasi
383 LPK
- Jumlah pengakuan akreitasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi secara internasional
7 skema
- % proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan
100 %
3556 Peningkatan Data dan Sistem Informasi Jakarta 2.404.291 PUSDATIN
Meningkatkan pengembangan Infrastruktur dan keamanan informasi
- Tingkat downtime infarstruktur TI dan jaringan 1 %
- Tingkat penyelesaian Grand Design TI 100 %
Meningkatkan pengembangan sitem informasi dan tata kelola data
- Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dipelihara dan dikembangkan sesuai grand design TI
30 aplikasi
- Jumlah SNI yang diakses 4000 judul
- Jumlah pengunjung system informasi SPK 1.760.000 pengunjung
3558 Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Jakarta 12.040.034 PPSPK
4
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
Meningkatkan Penerapan SNI oleh Pelaku Usaha/organisasi
- % SNI yang diterapkan 10 %
- Jumlah organisasi yang menerapkan SNI 14.000 organisasi
- Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerapan SNI
150 Pelaku usaha
- Jumlah pelaku usaha penerap SNI yang menjadi role model penerapan SNI
80 Pelaku usaha
- Jumlah SNI yang didiseminasikan 350 SNI
Meningkatkan kemampuan LPK dalam mendukung penerapan SNI
- Jumlah LPK yang berhasil difasilitasi dalam mendukung penerapan SNI dan siap diakreditasi KAN
10 LPK
3559 Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta 4.841.985 PUSRISBANG
Meningkatkan mutu hasil litbang standardisasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
- Jumlah rekomendasi kebijakan/keputusan hasil riset yang dimanfaatkan internal dan eksternal BSN
40 rekomendasi
- Jumlah KTI dari hasil penelitian yang diterbitkan dalam publikasi nasional maupun internasional
55 KTI
- Jumlah Sitasi KTI yang di publikasikan 1096 sitasi
- Jumlah prototype hasil penelitian 5 prtotipr/purwarupa
5
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- Jumlah HAKI yang berhasil didapatkan 2 paten sederhana
meningkatka publikasi di bidang standardisasi
- Jumlah publikasi yang ter-indeks internasional 78
nilai
Menumbuhkembangkan budaya standar melalui peningkatan kompetensi SDM di bidang SPK
- % peningkatan kompetensi SDM SPK melalui layanan pelatihan dengan predikat minimal “Baik”
70
%
- Jumlah role model pendidikan tinggi dengan learning outcome berbasis SPK
21
PT
- % SDM internal yang ditingkatkan kompetensinya di bidang SPK
15
%
Meningkatkan kompetensi peneliti SPK
- Jumlah peneliti bidang SPK yang terinddeks global 58
peneliti
3560 Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal Jakarta 6.243.076 AK2H
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan halal
- Jumlah SNI yang ditetapkan 250 SNI
- Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI 300 rekomedasis
- % tindak lanjut PNPS 50 %
6
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- % pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar
95 %
Meningkatkan pengembangan standar internasional bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan halal
- Jumlah usulan rancangan standar internasional yang diajukan oleh Indonesia
1 dokumen
3561 Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Jakarta 4.910.422 SPSPK
Meningkatkan pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian
- Jumlah skema penerapan SNI yang ditetapkan
225 jumlah skema
Meningkatakan sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian
- % jumlah notifikasi dan penanganan enquiry yang di tanggapi
100 %
Regulasi yang Diharmonisasikan berdasarkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- % produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI
70 %
Regulasi yang Diharmonisasikan berdasarkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Jumlah keberterimaan system SPK di forum bilateral, regional dan internasional
5 FTA/cepa/pta yang ada chapter TBT
- % kepentingan Indonesia di bidang SPK yang diprjuangkan di forum Bilateral, regional dan multilateral
100 %
4177 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Jakarta 6.670.000 SISHAR
7
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem harmonisasi akreitasi
Kebijakan
- Jumlah pengakuan Skema akreditasi secara internasional 12 Skema Akreditas
- Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
30 skema
- % pemeliharaan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
100 %
4178 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika. Radiasi dan Biologi
Jakarta 2.269.491 SNSU-MRB
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
Kebijakan
- Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan 750 sertifikat
- Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi
3 dokumen
- Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi
120 orang
- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi
61 jenis layanan
- Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi
62 jenis layanan
- Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)
30 orang kali
8
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional
10 orang kali
- Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional
3 posisi
- Jumlah perusahaan yang dilayani 100 perusahaan
- Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online
150 pengunjung
- Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan
45 orang
- Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrologian 250 peserta
4179 Peningkatan Standar nasional Satuan Ukuran Termoelekektrik dan Kimia 2.609.171 SNSU-TK
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
Kebijakan
- Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan 750 sertifikat
- Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia
3 dokumen
- Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia
120 orang
- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Termoelektrik dan Kimia
69 jenis layanan
9
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Termoelektrik dan Kimia
64 jenis layanan
- Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (lembaga penilai kesesuaian)
30 orang kali
- Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional
10 orang kali
- Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional
4 posisi
- Jumlah perusahaan yang dilayani 100 perusahaan
- Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online
150 pengunjung
- Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan
45 orang
- Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrologian 250 peserta
4180 Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi
1.019.832 METTI
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
Kebijakan
- Jumlah SNI yang ditetapkan 125 SNI
10
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI 50 rekomendasi
- Persentase tindak lanjut PNPS 50 %
- Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar
95 %
4181 Peningkatan Pengembangan Standar Infrastuktur, Penilaian Kesesuain, Personal dan Ekonomi Kreatif
1.358.773 IPPE
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
Kebijakan
- Jumlah SNI yg ditetapkan 125 SNI
- Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI 50 rekomendasi
- Persentase tindak lanjut PNPS 50 %
- Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar
95 %
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
114.686.177
Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional
- Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi 75.01 Nilai
- Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja 70 (BB) Nilai
- Opini atas Laporan Keuangan WTP Opini
11
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- % Penerapan Budaya Kerja BSN 70,0 %
3549 Peningkatan Pelayanan Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN
5.227.407 BIRO SDMOH
Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Persentase pemenuhan ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi
100 %
- Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan 3 dokumen
Meningkatkan kinerja pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
- Persentase ASN BSN yang diases berdasarkan standar kompetensi
2 %
- Persentase pemenuhan ASN BSN sesuai ABK 60 %
- Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu 100 %
Meningkatkan kinerja pengelolaan Hukum
- Jumlah peraturan perundang – undangan 22 Peraturan
- Jumlah Keputusan Kepala BSN 530 dokumen
- Jumlah penyuluhan hukum 22 penyuluhan hukum
3550 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Umum 105.796.457 BIRO PKU
Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang efektif dan akuntabel
- Persentase penyelesaian dan penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran yang tepat waktu
100 %
12
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- Persentase penyelesaian dan penyampaian laporan kinerja tepat waktu
70 %
- Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti 70 %
Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel
- Persentase kesesuaian penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu
100 %
- Persentase penyampaian laporan PNBP tepat waktu 100 %
Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang sistematis
- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
100 %
3551 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN 836.633
INSPEKTORAT
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional
- Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat 80 nilai
Terwujudnya good governance dan clean government
- Zona integritas WBK/WBBM 2 zona
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN
- Nilai Maturitas SPIP 3.2 level
Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal
- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
100 %
13
Kode Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi Target
Satuan
Alokasi Anggaran (ribu
rupiah)
Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS 2019 2019
- Persentase penyelesaian dokumen Rencana Tindak Pengendalian berdasarkan manajemen resiko
100 %
- Persentase rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti
100 %
- Jumlah temuan yang berulang 15 temuan
4176 Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi 2.825.680
BIRO HKLI
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Hubungan Masyarakat
- Jumlah Publikasi Kelembagaan 1250 Publikasi
- Jumlah Pameran Standardisasi yang diikuti BSN 11 Pameran
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
- Persentase Kerjasama Kelembagaan yang ditindaklanjuti > 77 %
- Jumlah Kerjasama Kelembagaan 11 Kerjasama
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Layanan Informasi dan Perpustakaan
- Jumlah Pemanfaat Layanan Informasi 60000 Pengunjung
- Jumlah SNI yang terjual 3150 SNI
- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100 %
14
Recommended