View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2021.
Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak
terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya.
Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat bermanfaat, khususnya bagi
Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para
pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.
Kabupaten Maros, 2016
INSPEKTUR KAB MAROS
Drs. H. BAHARUDDIN, MM, PIA Pangkat :Pembina Utama Muda NIP. :19590715 198212 1 002
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan
sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat
memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat
merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2016-
2021. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun
2016 hingga tahun 2021, salah satunya adalah menuntaskan
penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-
praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan
serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-
beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi
dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari
hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program peningkatan
pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu
program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan
dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam
mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah
terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas
kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.
Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit
internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata
dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan
prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan
terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi
pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 2
pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan
penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan
profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan
sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan
perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit;
melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan
meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya,
diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk
lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.
Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu
pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian
pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah
dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut
berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Maros
Tahun 2016-2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan
kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4)
serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati
terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2016 Nomor 4)yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat
pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun.
Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 3
Maros 2016-2021 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam
rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran
strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan,
kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Misi ke
2 (dua) Bupati terpilih yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros. Dalam hal ini Inpektorat
Kabupaten Maros mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang
dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst
dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan
Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi
Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan
pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya
sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini Inspektorat lebih ditekankan
melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Hal tersebut sangat
perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
mempunyai fungsi:
1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan;dan
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 4
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam
Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan,
dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran
dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang
tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.
Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik
dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, selaku unsur pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP
Perwakilan Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan telah adanya tenaga
fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang didasarkan kepada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota
paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22
dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
dan Angka Kreditnya. Sesuai Permenpan& RB Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya,
auditor kepegawaian Kab/Kota sebanyak 5 orang.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi,
Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan apabila Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-
undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu
dihapus. Hingga saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Maros memiliki
jabatan fungsional auditor,jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor,
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 5
Kepegawaian (Audiwan) yang diharapkan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan
akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Maros.
1.2 LANDASAN HUKUM
Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros mengacu kepada landasan hukum yang berlaku
yaitu:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang
– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 6
8. Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 7
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan
Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
26. Permenpan & RB Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kab. Maros.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan
pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi terpilih
dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros adalah:
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros setiap tahun.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan
selama lima tahun.
1.1 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud
dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur OrganisasI
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros, struktur organisasi Inspektorat
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 9
Daerah Kabupaten Maros, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan dua eselon dibawah kepala Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros.
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber dayayang dimiliki
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros berdasarkan sasaran/target Renstra
Inspektorat Kabupaten Maros periode sebelumnya.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros
Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros pada lima tahun mendatang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros yang terkait dengan visi, misi, serta program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Selanjutnya
dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan
isu-isu strategis tersebut.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 10
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
beserta penjelasannya.
4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah SKPD beserta indikator kinerjanya
4.3 Strategi dan Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif).
BAB VI INDIKATORKINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAROS
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maros yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 65 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.Dengan
perubahan struktur organisasi Inspektorat tersebut akan menghapus jabatan
struktural di bawah Inspektur Pembantu Wilayah. Sejalan dengan
terbentuknya jabatan fungsional, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat Kabupaten Maros
merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Bupati Maros dengan tugas pokok
membantu Bupati Maros dalam menyelenggarakan pengawasan
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
teknis dan administratif dengan mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Maros telah diatur di dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 65
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kab. Maros, dengan
susunan organisasi sebagai berikut:
1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris,
membawahi:
a.Sub Bagian Perencanaan;
b.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 12
c.Sub Bagian Administrasi, Umum dan Asset.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I,
membawahi:
a. Auditor, P2UPD dan Audiwan (1)
b. Auditor, P2UPD dan Audiwan (2)
c. Auditor, P2UPD dan Audiwan (3)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II,
membawahi:
a. Auditor, P2UPD dan Audiwan (1)
b. Auditor, P2UPD dan Audiwan (2)
c. Auditor, P2UPD dan Audiwan (3)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III,
membawahi:
a. Auditor, P2UPD dan Audiwan (1)
b. Auditor, P2UPD dan Audiwan (2)
c. Auditor, P2UPD dan Audiwan (3)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV,
membawahi:
a. Auditor, P2UPD dan Audiwan (1)
b. Auditor, P2UPD dan Audiwan (2)
c. Auditor, P2UPD dan Audiwan (3)
Tabel.2.1
Struktur Organisasi
INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 4
JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 3
JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 2
JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 1
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KASUBAG. PERENCANAAN
KASUBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN
KASUBAG. ADMINISTRASI
UMUM DAN ASSET
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 13
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi,
Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan apabila Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-
undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu dihapus.
Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja
Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Dalam kaitan
tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Maros tentunya harus dapat
melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila
tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta
melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
Hal tersebut sesuai dengan visi yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros
tahun 2016-2021 yaitu “Maros lebih Sejahtera 2021”. Visi tersebut
dijabarkan dalam 6(enam) misi yaitu :
1. Meningkatkan perekonomian daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi.
“Lebih sejahtera” adalah suatu kondisi masyarakat kabupaten maros pada
tahun 2021 yang lebih baik dari kondisi sekarang (2015/2016) pada seluruh
sektor kehidupan masyarakat yang ditandai dengan:
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti: kecukupan dan
mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,
lapanganpekerjaan, hiburan, serta lingkungan yang bersih,aman, damai,
dan nyaman.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 14
terpenuhinya hak asasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan
sosial, budaya,ekonomi, pemerintahan, agama, politik, hukum, dan
keamanan.
tersedianya infrastruktur pendukung pelayanan dasar yang merata dan
berkualitas.
Misi Pertama:
Meningkatkan Perekonomian Daerah
Adalah Pembangunan Pada Bidang Ekonomi Yang Mengarah Pada
Kemandirian Lokal Sebagai Akibat Dari Suatu Pertumbuhan Ekonomi Yang
Tinggi Dan Merata Melalui Tata Kelola Yang Kreatif, Inovatif, Dan
Profesional Pada Seluruh Potensi Sumber Daya Daerah Yang Ada, Dengan
Agenda Prioritas :
Produktifitas Pertanian, Perikanan Dan Kelautan, Hasil
Hutan,Pertambangan & Energi, Pembangunan Pasar IndukPertanian,
Pasar Grosir, Pasar Tradisional
Peningkatan Investasi
Pengendalian Inflasi.
Pembinaan UMKM Dan Koperasi.
Pembinaan Industri Kecil Dan Rumah Tangga.
Bantuan Pembiayaan Dan Permodalan.
Pengembangan Destinasi Wisata.
Misi Kedua:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Adalah Pembangunan Bidang Pemerintahan Yang Dilaksanakan Guna
Memantapkan Pelaksanaan Tata Kelola Yang Bebas Korupsi, Kolusi, Dan
Nepotisme Dalam Kerangka Good Governance And Clean Government
Serta Menghasilkan Suatu Proses Birokrasi Yang Mencakup Berbagai
Sistem Yang Saling Berkaitan, Saling Mendukung, Dan Saling Menentukan
Guna Menghasilkan Layanan Publik Yang Berkualitas, Dengan Agenda
Prioritas Adalah:
Peningkatan Peran Dan Fungsi Layanan Perijinan Yang Mudah,
Terjangkau, Cepat, Dan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 15
Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Lebih
Akuntabel, Transparan, Dan Terpercaya.
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Pendidikan, Ketenteraman,
Ketertiban, Dan Keamanan Masyarakat.
Misi Ketiga:
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Adalah Pembangunan Bidang Sosial Budaya Yang Menitikberatkan Pada
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Dengan Agenda Prioritas Adalah:
Peningkatan Kualitas Dimensi Kesejahteraan Hidup Masyarakat
Kebebasan Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama Yang
Dianut Melalui Pembinaan Keagamaan yang Berkualitas.
Kemudahan Bagi Masyarakat Dalam Memperolah Akses Pada Sektor
Pendidikan, Kesehatan, Dan Lapangan Pekerjaan.
Menumbuhkembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Masyarakat.
Meningkatkan Hubungan Sosial Budaya, Politik,
Pengarusutamaan Gender, Keluarga Berencana, Kependudukan, Seni
Dan Olahraga.
Peningkatan SDM Yang Lebih Terampil, Menguasai IPTEK, Dan Memiliki
Daya Saing Dengan Daerah Lain.
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas, Serta
Ketersediaan Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi.
Peningkatan Gizi Dan Derajat Kesehatan Masyarakat.
Misi Keempat:
Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan
Adalah Pembangunan Bidang Wilayah Dan Kawasan Yang Menitikberatkan
Pada Seluruh Sektor Pembangunan, Baik Pada Wilayah
Perkotaan/Kecamatan Maupun Pada Wilayah Perdesaan/Kelurahan Secara
Terintegrasi Dengan Memperhatikan Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya,
Dan Aspek Lingkungan Dalam Rangka Menciptakan Keserasian,
Pemerataan, Keseimbangan Laju Pertumbuhan, Dan Keberlanjutan
Pembangunan Daerah, Dengan Agenda Prioritas Adalah:
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 16
Pembangunan Kawasan Industri Maros.
Pembangunan Kawasan Kuliner.
Pembangunan kawasan Wisata.
Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan.
Penataan Permukiman.
Penataan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau/Hutan
Pembangunan Kawasan Wilayah Terpadu.
Pembangunan Kawasan Pesisir Dan Pantai
Peningkatan Pelayanan Dasar masyarakat pada Seluruh Wilayah Dan
Kawasan
Pembangunan Lingkungan Perdesaan/Kelurahan Dan SDM Masyarakat
Perdesaan Dan Kelurahan
Peningkatan kapasitas Dan Kesejahteraan Perangkat Desa/Kelurahan
Pembangunan Bidang Keagamaan
Misi Kelima:
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Adalah Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam Yang Menitik beratkan
pada Tata Kelola Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Baik Sebagai
Bahan Baku Pembangunan Maupun Sebagai Pendukung Sistem Kehidupan
Yang Diarahkan Untuk:
Mendukung Pembangunan Perekonomian Yang Berkelanjutan.
Meningkatkan Pertumbuhan Eknomi.
Memperkuat Daya Saing Daerah.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Mitigasi Bencana Alam.
Guna Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Untuk Mencapai Arahan Pembangunan Tersebut, maka
Agenda Prioritas Adalah:
Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Dan
Perkebunan.
Peningkatan Produksi Perikanan Dan Kelautan.
Peningkatan Produksi Kehutanan.
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 17
Pelestarian Kawasan Hutan Dan Kawasan Mangrove
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air.
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Energi Dan Mineral.
Peningkatan Kualitas Informasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim, Bencana
Alam, Dan Mitigasi Bencana.
Misi Keenam :
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi
Adalah Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Teknologi Dengan
Menitikberatkan Pada Sarana Dan Prasarana Yang Mampu Menjadi
Pendukung Sekaligus Penghubung Pada Aspek Sosial Budaya, Aspek
Ekonomi, Aspek Lingkungan, Dan Pemerintahan Yang Akan Memberikan
Dampak Kepada Akses Pemerintah, Swasta/Dunia Usaha, Dan Masyarakat
Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Secara Lebih Efisien Dan Produktif
Serta Konektifitas Antar Wilayah Dan Sektor Pembangunan, Dengan
Agenda Prioritas Adalah:
Pembangunan Infrastruktur Jalan & Jembatan.
Pembangunan Infrastruktur Sumber daya Air.
Pembangunan Infrastruktur Transportasi
Pembangunan Infrastruktur Perumahan & Permukiman
Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Dan Dermaga.
Pembangunan Infrastruktur Informasi Dan Teknologi.
Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan
Pembangunan Infrastruktur Energi
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kepariwisataan.
Pembangunan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pembangunan Infrastruktur Pendukung lainnya.
2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang
menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada
kategori golongan yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa
dan pelaksana yang tersaji pada tabel 2.2. berikut:
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 18
Tabel 2.2
BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL /PEMERIKSA DAN PELAKSANA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAROS
NO ESELON/JENJANG/PELAKSANA
GOLONGAN
JML KET I II III IV
a b c d a b c d a B c d a b c d
I PEJABAT STRUKTURAL
1. ESELON I
2. ESELON II 1 1
3. ESELON III 1 4 5
4. ESELON IV 3 3
SUB JUMLAH 3 1 4 1 9
II PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
1. AUDITOR UTAMA
2. AUDITOR MADYA
3. AUDITOR MUDA 3 3
4. AUDITOR PERTAMA 4 4
5. AUDITOR PENYELIA
6. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 1 1
7. AUDITOR PELAKSANA
SUB JUMLAH 1 4 3 8
III PEJABAT PENGAWAS URUSAN
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 19
PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
1. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA 5 4 9
2. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA 1 2 3
3. PENGAWAS PEMERINTAHAN
PERTAMA 3 1 4
SUB JUMLAH 3 2 2 5 4 14
IV AUDITOR KEPEGAWAIAN (AUDIWAN)
1. AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA 1 1
2. AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA
3. AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA
SUB JUMLAH 1 1
V FUNGSIONAL UMUM
1. S3
2. S2 1 1 2
3. S1/ D4 8 1 3 1 13
4. D3 1 1
5. D2
6. D1
7. SLTA 3 6 1 10
8. SLTP 2 2
9. SD
SUB JUMLAH 2 3 6 1 8 3 4 1 28
TOTAL JUMLAH 2 3 6 1 9 10 9 5 7 9 1 62
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 20
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Maros
Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan
amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014-2019.
Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang pertama adalah
menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan
Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun.Sebagai Tugas
Pemerintah Daerah yang kedua, adalah menyampaikan laporan pencapaian
pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan
Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
nasional.
Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah
Kabupaten Maros
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi,
Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-
undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu dihapus.
Kemudian diikuti dengan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Maros
dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Maros Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat
Daerah Inspektorat Daerah Kab. Maros, yang mengubah struktur organisasai
Inspektorat dengan menghapus jabatan structural di bawah Inspektur Pembantu
sejalan dengan terbentuknya Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor dan Auditor
Kepegawaian (Audiwan).
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 21
Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Maros seharusnya
dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta
melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Maros.
Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Aparatur Inspektorat
Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
(SDM) terbagi menjadi dua yaitu:
a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor, Pejabat Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor
Kepegawaian (Audiwan) melalui kerjasama BPK Perwakilan Sulawesi
Selatandengan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan maupun Badan Diklat
Kementerian Dalam Negeri;
b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit
bagi Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian (Audiwan) di lingkungan
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Sebagai
SKPD Khusus
Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka meningkatkan anggaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros sebagai SKPD Khusus:
a) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
b) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan;
c) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
d) Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 22
Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan
(DMP);
e) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
f) Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
g) Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan
evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;
h) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal
maupun eksternal;
Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan
peningkatan pelayanan publik Kabupaten Maros meliputi upaya-upaya sebagai
berikut.
a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
- Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
- Hambatan dalam pelayanan publik;
- Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai. Membangun Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros :
a) Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Maros
maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros;
b) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalaui Road to WTP dalam
rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan penandatangan
komitmen oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
c) Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 23
d) Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel
melaluipeningktan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :
a. Pengawasan Reguler;
b. Pemeriksaan khusus;
c. Pemeriksaan Tertentu;
d. Penangaanan Pengaduan Masyarakat;
e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
e) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah
Daerah (P2UPD) dan auditor melaluipembudayaan nilai-nilai strategis
organisasi :
I = I N T E G R I T A S
N = N O R M A T I F
S = S O L U S I
P = P R O F E S I O N A L
E = E F E K T I F dan E F I S I EN
K = K O N S I S T E N
T = T U N T A S
O = O B Y E K T I F
R = R E S P O N S I F
A = A N T I S I P A T I F
T = T E R P E R C A Y A
f) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang
pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta
fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.
g) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap
tahunnya yang dimanfaatkan untuk:
Tunjangan kelangkaan profesi;
Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
Penanganan pengaduan;
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan maupun
current issues.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 24
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
BerdasarkanPeraturan Bupati Maros Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat
Daerah Inspektorat Daerah Kab. Maros, mempunyai tugas pokok dalam
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Maros. Dalam kaitan tersebut Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif
atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah
Pemerintahan Kabupaten Maros.
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros sebagai lembaga yang
menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang
mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(GoodGovernance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government)
dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyatabagi meningkatnya
kemakmuran warga kota (welfare state).
Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:
Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;
Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan
daerah);
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 25
SKPD masih ewuh pakewuh, tidak concern terhadap tindak lanjut hasil temuan
pengawasan;
Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam
formatnya;
Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa
penggunaan lansung);
Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;
Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya controllable
bagi inspektorat;
Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam
audit program yang konsisten);
Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif
masih lemah;
Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;
Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
Peraturan Kabupaten Maros yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP
secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;
Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;
Dalam penyelenggaran tugas inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor
dan P2UPD;
Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yangperlu ditingkatkan.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros merupakan
Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut
merupakan perwujudan Visi dan Misi terpilih periode 2016-2021.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 26
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi , Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros yang berada dalam Misi ke 2 Bupati terpilih yaitu: Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik untuk mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang transparan dan efektif.
Dengan sasaran:
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih dan professional.
Dengan sasaran:
Perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pelaksanaan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi.
Dengan sasaran:
Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Pemerintahan.
Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala
daerah :
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang
Pengawasan;
b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek
pemeriksaan;
c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi
Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
2. SARANA PRASARANA:
a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi
penunjang pelaksanaan pengawasan;
b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan
kantor yang representatif.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 27
3. ANGGARAN:
Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD
Kabupaten Maros sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan
1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama
berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan,BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan,BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Maros maupun Badan Diklat Kementerian
Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian
(Audiwan) dan Jabatan Fungsional Auditor(JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat
Kementerian Dalam Negeri;untuk optimalisasi:
a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat
strategis;
d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja
(ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam
bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS)
kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor,
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 28
Auditor Kepegawaian (Audiwan) dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
6. Mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk
mengoptimalkan status kepemilikan dan aset Pemerintah Kabupaten Maros;
7. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin
dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di
lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros;
8. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun
anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan
pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana
Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan
prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu
strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:
1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2016-2021;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016-2021;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Pemendagri Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Stranas PPK) serta
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 dan perlu dipersiapkan baik
Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan
mewujudkannya dengan:
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 29
1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD);
2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di jajaran SKPD;
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Maros;
5. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten
Maros.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 30
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke
depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros dan mengimplementasikan visi dan misi sebagaimana tercermin dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros
tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan visi tersebut Inspektorat Daerah
Kabupaten Maros membutuhkan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah
Kabupaten Maros. Visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros pada
dasarnya adalah apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya-upaya yang
akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana nanti akan
diimplementasikan ke dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros tahun 2016-2021.
Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros adalah:
“Terwujudnya Pengawasan Berkualitas
Menuju Maros Lebih Sejahterah 2021”
Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, meliputi aspek
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan
publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maros harus berdampak pada
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di 3 (tiga) aspek tersebut.
Dengan demikian, pokok visi yang harus diperhatikan adalah:
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 31
1. Pengawasan internal yang berkualitas dan professional
Dengan demikian, pokok visi yang harus diperhatikan adalah:
Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional merupakan pilar utama
agar peran dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dapat
dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan
internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); dapat memberi peringatan
dini (early warning system) dan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption
activities); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).Untuk dapat
mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas maka Inspektorat Daerah
Kabupaten Maros menegaskan misinya sebagai berikut.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas maka
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros menegaskan misinya sebagai berikut.
a. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal
Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan
yang dilakukan oleh auditor, auditor Kepegawaian (Audiwan)dan Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) dapat memperbaiki tata
kelola pemerintahan Kabupaten Maros. Berbagai kendala dalam
menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat
dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam misi pertama
ini. Fokus dari peningkatan efektivitas pengawasan internal sekurang-
kurangnya meliputi aspek perencanaan,pengorganisasian, dan pelaksanaan
pemeriksaan.
b. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah
Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu
dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan
oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 32
berhubungan dengan “profesi” auditor, auditor Kepegawaian (Audiwan)dan
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan daerah (P2UPD) yang harus
memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam menjalankan
tugasnya. Dengan demikian, efektivitas pengawasan internal juga
berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor,
auditor Kepegawaian (Audiwan)dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan
daerah (P2UPD) yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup,
independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemahiran profesional
dengan cermat dan seksama.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Maros pada
dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui
tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan
dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi
dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.
Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode
perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Maros merumuskan tujuan
yang terkait dengan misi, yaitu:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan
4. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif.
Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama
periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Maros merumuskan
tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:
1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan
sasaran :
Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana
korupsi, dengan indikator kinerjanya:
Persentase SKPD yang mendapat temuan yang berindikasi tindakpidana
korupsi yang material.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 33
Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level
berkembang, dengan indikator kinerjanya:Persentase SKPD yang telah
menerapkan SPIP pada level berkembang.
2) Mewujudkan akuntabilitas kinerja, dengan sasaran :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros,
dengan indikator kinerjanya :
Skor hasil Evaluasi LAKIP Inspektorat oleh Kementerian Pendayaagunan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
Tertib administrasi barang/aset daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Maros, dengan indiktor kinerjanya :
Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B.
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan,
dengan indiktor kinerjanya :
Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan
eksternal yang harus ditindaklanjuti.
3) Mewujudkan pelayanan publik yang prima, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerjanya:
Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti
dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun.
4) Menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat berperan
sebagai catalyst, consulting partner dan qualityassurance, dengan
sasaran :
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan
sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi, dengan
indikator kinerjanya :
Persentase aparat pengawasan intern pemerintah
yangmendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan
pengembangan profesi.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 34
Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran; beserta target-targetnya
dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik
yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT,
Streng (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opurtunities (Peluang), Thread
(tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam
program dan kegiatan.
Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh
selama lima tahun, meliputi:
1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategitersebut adalah:
1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur
pemeriksaan;
2. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur
pemeriksaan;
3. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis
pemeriksaan;
4. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
5. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah
Daerah;
7. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
8. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
9. Pengawasan atas kinerja SKPD;
10. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
11. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD
yang risikonya paling besar;
12. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 35
13. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaanberbasis
komputer;
14. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);
15. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
16. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
17. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap
kegiatan SKPD dan
18. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor Auditor Kepegawaian & P2UPD) yang
sepenuhnya controllable bagi Inspektorat.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 36
BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada
bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih
operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan
penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dengan tetap
mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang dikoordinasikan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maros untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari
masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui
rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dalam lima tahun mendatang.
Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah
kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 37
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan
sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus
merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar
untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente),
tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi
(ex-post)
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk
memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.
Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja
menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator
kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki
karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output,
outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa
jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2016tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Maros 2016-2021, misi nomor 2
(dua) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan tujuan Meningkatkan tata
kelola pembangunan yang transparan dan efektif.Dengan sasaran:
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
Meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih dan professional.Dengan sasaran:
Perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pelaksanaan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi.Dengan sasaran:
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 38
Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan maka
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD sebagaimana terdapat dalam tabel 6.1.
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 39
Tabel 5.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAIKEBUTUHAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Kode Program dan Kegiatan Indikator Program dan
Kegiatan
Kondisi
Kinerja
Awal
Periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja
Akhir
Periode
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.01.3.01.06.01
Program Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah Surat yang
terddistribusi
2500
Bh
2500
Bh 5,400,000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah Jenis Layanan
Kebutuhan Kantor 2 Jenis
2
Jenis 50,000,000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/oprasional
Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas/operasional
2 Bh 2 Bh 28,600,000
Penyediaan Dukungan
Manajemen Perkantoran
SKPD
Jumlah layanan
dukungan menejemen
perkantoran
14
layanan
14
layanan 318,820,000
14
layanan 350,702,000
14
layanan 385,772,200
14
layanan 424,349,420
14
layanan
ITDA
Kab.
Maros
Perencanaan, Pelaporan,
Dan Pertanggungjawaban
Keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan,Pelaporan
dan
pertanggungjawaban
keuangan
19 dok 19 dok 72,950,000 19 dok 80,245,000 19 dok 88,269,500 19 dok 97,096,450 19 dok
ITDA
Kab.
Maros
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Adanya Tenaga
Administrasi
Perkantoran
15 Org 15 Org 94,260,000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Adanya Tenaga
Pembersih Kantor 2 Org 2 Org 12,000,000
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya
peralatan kerja 3 Jenis
3
Jenis 10,000,000
Penyediaan alat tulis
kantor, cetak dan
penggandaan
Tersedianya ATK, cetak
dan pengadaan
52
Jenis
52
Jenis 57,300,000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan Kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik
Bangunan gedung
kantor
1 Thn 1 Thn 5.000.000
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga 1 Thn 1 Thn 5.000.000
Penyediaan makanan dan tyersedianya makanan 3 jenis 3 jenis 133,370,000
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 40
minuman dan minuman
Koordinasi Dan Konsultasi
Terlaknsananya Rapat
koordinasi dan
Konsultansi
1 Thn 1 Thn 100,000,000
Penyediaan Bahan
Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor
Tersedianya Kebutuhan
bahan pembersih 1 thn 1 thn 5,000,000 20 jenis 24,000,000 20 jenis 26,400,000 20 jenis 29,040,000 20 jenis 31,944,000 20 jenis
ITDA
Kab.
Maros
Penyediaan Jasa
Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
Tersedianya tenaga
teknis administrasi
perkantoran
3 org 3 org 10,800,000
Penyediaan Jasa
Administrasi Kepegawaian
terlaksananya kegiatan
penyediaan angka kredit 4 keg 4 keg 7,700,000 5 org 4,500,000 5 org 4,950,000 5 org 5,445,000 5 org 5,989,500 5 org
ITDA
Kab.
Maros
3.01.3.01.06.02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operational
Bertambahnya
kendaraan
dinas/operasional
1 jenis 1 jenis 35,650,000
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Bertambahnya
perlengkapan gedung
kantor
2 jenis 2 jenis 23,093,000
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Bertambahnya jenis
peralatan gedung kantor 7 jenis 7 jenis 99,150,000 8 unit 42,535,000 8 unit 46,788,500 8 unit 51,467,350 8 unit 56,614,085 8 unit
ITDA
Kab.
Maros
Pengadaan mobeleur Bertambahnya jenis
mebeleur 7 jenis 7 jenis 115,990,100
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung/
kantor 1 unit 1 unit 3,000,000 1 unit 80,650,000 1 unit 88,715,000 1 unit 97,586,500 1 unit 107,345,150 1 unit
ITDA
Kab.
Maros
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas
/operasional
12 unit 12 unit 44,420,000 1 unit 7,000,000 1 unit 7,700,000 1 unit 8,470,000 1 unit 9,317,000 1 unit
ITDA
Kab.
Maros
Pembuatan/Pemeliharaan
Tempat Parkir Dan Taman
Gedung Kantor
Adanya tempat parkir
dan taman gedung
kantor
1 unit 95,650,000 1 Unit
ITDA
Kab.
Maros
3.01.3.01.06.03 Program Peningkatan
disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari tertentu
Adanya pakaian khusus
hari-hari tertentu 1 jenis 1 jenis 7,000,000 31 psg 7,000,000 31 psg 7,700,000 31 psg 8,470,000 31 psg 9,317,000 31 psg
ITDA
Kab.
Maros
3.01.3.01.06.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
jumlah SDM yang
mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
19 Org 19 Org 46,767,000 19 Org 40,000,000 19 Org 44,000,000 19 Org 48,400,000 19 Org 53,240,000 19 Org
ITDA
Kab.
Maros
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah SDM yang
mengikuti bimtek 8 org 8 org 25,000,000
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 41
Pelatihan Kantor Sendiri Jumlak kegiatan PKS
yang terlaksana 1 Kali 1 Kali 69,590,000 6 Kali 57,800,000 6 Kali 63,580,000 6 Kali 69,938,000 6 Kali 76,931,800 6 Kali
ITDA
Kab.
Maros
Pendidikan Dan Pelatihan
Mandiri
Jumlah kegiatan Diklat
Mandiri 2 Kali 2 Kali 186,035,000 2 Kali 223,500,000 2 Kali 245,850,000 2 Kali 270,435,000 2 Kali 297,478,500 2 Kali
ITDA
Kab.
Maros
Diklat Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah
Jumlah aparatur yang
mengikuti Diklat 10 org 70,000,000 10 org 77,000,000 10 org 84,700,000 10 org 93,170,000 10 org
ITDA
Kab.
Maros
3.01.3.01.06.06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (LAKIP)
Jumlah laporan capaian
kinerja dan iktisar kinerja 1 dok 1 dok 3,000,000 1 dok 2,375,000 1 dok 350,702,000 1 dok 350,702,000 1 dok 350,702,000 1 dok
ITDA
Kab.
Maros
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
Jumlah laporan
Keuangan bulanan/
triwulan
16 dok 16 dok 33,600,000 12 Dok 26,550,000 12 Dok 29,205,000 12 Dok 32,125,500 12 Dok 35,338,050 12 Dok
ITDA
Kab.
Maros
3.01.3.01.06.07 Perencanaan Dan
Penganggaran SKPD
Penyusunan Renstra
SKPD
Tersusunnya dokumen
renstra 1 dok 1 dok 10,400,000
Penyusunan Renja SKPD Tersusunya dokumen
renja 1 dok 1 dok 3,600,000 2 dok 2,000,000 2 dok 2,200,000 2 dok 2,420,000 2 dok 2,662,000 2 dok
ITDA
Kab.
Maros
Penyusunan RKA / DPA
SKPD
Tersusunnya dokumen
RKA 1 dok 1 dok 10,000,000 2 dok 2,750,000 2 dok 3,025,000 2 dok 3,327,500 2 dok 3,660,250 2 dok
ITDA
Kab.
Maros
3.01.3.01.06.26
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Jumlah Pelaksanaan
pemeriksaan
45
obyek
45
obyek 1,862,425,000 45 kali 1,238,953,000 45 kali 1,362,848,300 45 kali 1,499,133,130 45 kali 1,649,046,443 45 kali
ITDA
Kab.
Maros
Pelaksanaan Gelar
Pengawasan Daerah
(LARWASDA)
Jumlah Larwasda yang
terlaknsana 1 kali 1 kali 50,610,000 1 kali 46,150,000 1 kali 50,765,000 1 kali 55,841,500 1 kali 61,425,650 1 kali
ITDA
Kab.
Maros
Penanganan Kasus Pada
Wilayah Pemerintahan
Kabupaten Maros
Jumlah Kasus yang
ditangani 110 Kali
110
Kali 282,644,400
50
kasus 293,500,000
50
kasus 322,850,000
50
kasus 355,135,000
50
kasus 390,648,500
50
kasus
ITDA
Kab.
Maros
Pelaksanaan Uji
Petik/Evaluasi
Pengelolaan PAD
Jumlah titik obyek
pengelola PAD
10
Obyek
10
Obyek 67,350,000
10
Obyek 30,700,000
10
Obyek 33,770,000
10
Obyek 37,147,000
10
Obyek 40,861,700
10
Obyek
ITDA
Kab.
Maros
Review Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
keuangan yang direview 1 lap 1 lap 63,350,000 1 dok 56,000,000 1 dok 61,600,000 1 dok 67,760,000 1 dok 74,536,000 1 dok
ITDA
Kab.
Maros
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 42
Tindak Lanjut Hasil
Temuan
Jumlah dokumen LHP
yang ditindak lanjuti 4 dok 4 dok 163,880,000 4 dok 98,500,000 4 dok 108,350,000 4 dok 119,185,000 4 dok 131,103,500 4 dok
ITDA
Kab.
Maros
Pengawasan dalam
Penyelenggaraan
pemerintahan desa
Jumlah Desa yang
mendapatkan
pengawasan
80
Desa 508,320,000
80
Desa 559,152,000
80
Desa 615,067,200
80
Desa 676,573,920
80
Desa
ITDA
Kab.
Maros
Penguatan Akuntabilitas
dan Pembinaan pada
Zona Integritas
Jumlah unit pelayanan
public yang
mendapatkan
penguatan dan
pembinaan
7 unit 84,700,000 7 unit 93,170,000 7 unit 102,487,000 7 unit 112,735,700 7 unit
ITDA
Kab.
Maros
Evaluasi Sistem
Pengendalian Intern
Jumlah OPD yang
menerapkan SPI 5 OPD 50,250,000 5 OPD 55,275,000 5 OPD 60,802,500 5 OPD 66,882,750 5 OPD
ITDA
Kab.
Maros
Pengendalian dan
Evaluasi Penerapan
SAKIP
Jumlah laporan hasil
penerapan Sakip 5 Dok 50,250,000 5 Dok 55,275,000 5 Dok 60,802,500 5 Dok 66,882,750 5 Dok
ITDA
Kab.
Maros
Review Pengadaan
Barang & Jasa
Jumlah laporan hasil
Review Barnag dan
Jasa
2 Lap 25,200,000 2 Lap 27,720,000 2 Lap 30,492,000 2 Lap 33,541,200 2 Lap
ITDA
Kab.
Maros
Evaluasi & Monitoring
Reformasi Birokrasi dalam
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Jumlah OPD yang
melaksanakan
Reformasi birokrasi
11
OPD 50,000,000
11
OPD 55,000,000
11
OPD 60,500,000
11
OPD 66,550,000 11 OPD
ITDA
Kab.
Maros
3.01.3.01.06.45
Program penataan dan
penyempurnaan sistem
dan prosedur
pengawasan
Penyusunan Kebijakan
Sistem Dan Prosedur
Pengawasan
Jumlah SOP yang
diterbitkan 1 dok 1 dok 4,460,000
3.01.3.01.06.27
Program peningkatan
profesionalisme
tenagaDan Aparatur
Pengawasan
Pendidikan Dan Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa
Dan Aparatur
Pengawasan
Jumlah SDM yang
mengikuti diklat 41 org 41 org 50,000,000 5 org 50,000,000 5 org 55,000,000 5 org 60,500,000 5 org 66,550,000 5 org
ITDA
Kab.
Maros
J U M L A H 3,775,444,500 3,660,603,000 4,269,537,800 4,661,421,380 5,092,493,318
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 43
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KONDISI
AWAL
RPJMD
TARGET KONDISI
AKHIR TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
PENINGKATAN
KETERBUKAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK.
Pembentukan PPID 0 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 unit
Persentase Tahapan Proses
Perencanaan & Penganggaran
Yang Terpublikasikan.
0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Pelaksanaan
Kegiatan/Anggaran Yang
Terpublikasikan
0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK.
Jumlah Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik Yang
Dilaksanakan
Jumlah Website Resmi SKPD
Yang Berinteraksi Langsung
Dengan Masyarakat.
0 1 System 1 System 1 System 1 System 1 System 1 System
PERLUASAN
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
Jumlah Pembuatan Dan
Penerapan SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP
Persentase Cakupan Penerapan
Manajemen Arsip Secara Efektif. 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PELAKSANAAN TATA
KELOLA BIROKRASI
YANG BERSIH DAN
AKUNTABEL
Indeks Persepsi Korupsi
Persentase Cakupan Penerapan
SPIP 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Opini WTP Atas Laporan
Keuangan Daerah. C & C C & C C & C C & C C & C C & C C & C
Tingkat Kapabilitas Aparatur
Pengawas Intern Pemerintah. Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4
Inspektorat Kabupaten Maros
Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2016 - 2021 44
Persentase SKPD Yang
Menerapkan SPIP Sesuai
Dengan Ketentuan Yang
Berlaku.
0 %
Persentase Penerapan SAKIP
Berbasis Teknologi Informasi 0 % 25 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Skor B Atas SAKIP Daerah - - - -
PENINGKATAN
SARANA
PRASARANA
PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Jumlah Gedung/Kantor Yang
Berada Dalam Kondisi Yang
Baik Dan Layak
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Persentase Pemenuhan
Perlengkapan Kantor/Gedung
Kantor Yang Baik Dan layak
Persentase Pemenuhan
Perlalatan Kantor/Gedung
Kantor Yang Baik Dan layak
Jumlah Ketersediaan Tempat
Parkir Kantor 0 Unit - 1 Unit - - - 1 Unit
Jumlah Kendaraan Dinas Yang
Berada Dalam Kondisi baik Dan
Layak
6 Unit 1 Unit
7 Unit
Recommended