SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA …42).pdf · SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA DAN...

SENGKETA KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA

DAN PENATAANNYA DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL

Lukman Hakim

Abstract

Considering the development in the state structure, especially in the context of state institutionscausingpotential disputes in authority among the institutions, itis a mustto organize a whole and integrated national legal system. A framework of a national legalsystem exists if there is an interrelationbetween state goals, functions and apparatus in terms of legislation bases. Therefore, it is necessary toorganize potentialproblems indisputes concerning with stateinstitutional authorities, especially for institutions with no mechanism forsettlement disputes in authorities. Such an organization is intended to settlebasic problems in the fieldof law.

Keyword: national legalsystem, dispute state institution authority

A. Pendahuluan

Dalamhubungan kewenangan antarlembaganegara terdapat banyak potensi sengketa yangdapat terjadi dan memerlukan perhatian. Potensisengketadisebabkanolehketidakjelasan peraturanperundang-undanganyang mengaturfiingsi, tugas,wewenang suatu lembaga yang mengakibatkanmunculnya beragam penafsiran karena ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yangmengatur kelembagaan negara.

Kejelasan secara komprehensif diperlukanberkaitan dengan masalah-masalah mendasar.Misalnya, apa yang dimaksud dengan sengketakewenangan antar lembaga negara, lembaganegara apa sajayang dapatmengajukan permoho-nan ke MK, dan terutama juga bagaimanamekanisme pengajuan permohonan tersebut keMahkamah Konstitusi.

Situasi ini menjadisemakin kompleksdenganbanyaknya lembaga atau badan independenyangmerupakan independent self regulatory body, halini merupakan wujud produk demokratisasi barudalam tatanan negara Republik Indonesia.Artinyaterdapat lembaga negara yang sumberkewenangannya berdasarkan UUD danselain UUD.Diluar ketentuan UUD, terdapat lembaga-lembagayang disebut komisi - komisi negaraatau lembaganegara pembantu {stateauxiliary agencies) yangdibentuk berdasarkan undang-undang ataupunperaturanlainnya. Beberapa lembaga komisi yangtelah terbentuk, antara lain, Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KomisiPenyiaran Indonesia (KPI), Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untukAnak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadapPerempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON),

Yustisia Edisi 80 Mei-Agustus 2010

Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Kepolisian,dan Komisi Kejaksaan, dan sebagainya.

Pembentukan komisi-komisi negara tersebutbelum didasarkan pada konsepsi yang utuh untuksebuah sistem ketatanegaraan yang ideal, sehinggamasih terjadi tumpang tindih kewenangan denganlembaga-lembaga lain.Kewenangan yang diberikankepada komisisangat beragam, meskipun secaraumum wewenang-wewenang tersebut merupakanpenegasan atau perpanjangan tangan dari konsepsitrias politika yang membagi kekuasaan negara ataskekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam konteks ini apakah sumber normatifkewenangan lembaga-lembaga negara sekaligusjuga menentukan status hukum dalam hierarkisusunan antara lembaga negara. Sehingga perlupengkajian secara komprehensif mengenaikeberadaan, efektivitas, dan peran lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga negara yangdibentuk melalui peraturan perundang-undanganselain UUD.

Denganmunculnya beranekaragam lembaga-lembaga negara baru pasca perubahan UUD 1945diperlukan peraturan perundang-undangan yangmemperjelas kedudukan dan hubungan antarlembaga negara serta mengatur prosespembentukan dan standar pengisian jabatan bagilembaga negara baru. Hal ini untuk menjaminlegitimasi, akuntabilitas, dan kepastian hukumlembaga-lembaga negara.Termasukjugadiperlukanadanya pengaturan mekanisme penyelesaiansengketa kewenangansecara yuridis bagi lembaga-lembaga yang belum ditentukan bagaimanamekanisme penyelesaiannya apabila terjadisengketa kewenangan.

Sebagai suatu kebulatan maka di dalamnyasetiap masalah selalu ada pemecahannya oleh

Sengketa Kewenangan Kelembagaan... 79