View
14
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
44
SENTRA PELAYANAN PERTANIAN PADI TERPADU (SP3T)
KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR PERSPEKTIF
MAQASHID SYARÎ‟AH AL-SYÂTHIBÎ
Marjuni1
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
marjuni@iairm-ngabar.ac.id
Abstrak-Penelitian ini bertujuan menganalisis Layanan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) tahun 2019 di
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur perspektif maqâshid syarî‟ah Al-Syâthibî. Penelitian dilakukan di
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur pada bulan September - Oktober 2019 kepada petani
peserta program SP3T dan pengelola SP3T. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner terhadap
60 responden yang ditentukan secara sengaja dan didukung focus group discussion dengan 12 informan kunci, serta
observasi di lapangan. Program SP3T di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai
dengan yang direncanakan. Berdasar pada hasil penelitian dan kajian, ditemukan bahwa 1). Qashdu at-tasyri’ untuk
menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia melalui Al-Qur’an dan Sunnah, merekomendasikan kepada
stakeholder SP3T agar berupaya untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan petani; 2). Hukum Syari’ah ditetapkan
untuk difahami, agar setiap kebijakan SP3T untuk memahami setiap kebijakannya agar dapat dipastikan
perwujudan/implementasi hukum syarî‟ah dalam konteks relasi SP3T dengan petani. 3). Bertanggung jawab dengan
segala konsekwensinya, agar SP3T menjamin terpenuhinya segala kebutuhan petani padi, serta siap bertanggng jawab
atas segala konsekuensi hukum yang mengiringinya; 4). Intervensi mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah,
merekomendasikan agar muncul kesadaran dari semua stakeholder SP3T bahwa intervensi hukum Islam atas setiap
aktifitas mu’amalah antar manusia, baik secara individu maupun kolektif, mewujudkan falah (kebahagiaan, keselamatan
dan kesejahteraan hidup manusia dunia dan akherat).
Kata Kunci: Pelayanan, Pertanian, Padi, SP3T, Maqashid Syarî‟Ah, Al-Syâthibî
PENDAHULUAN
Latar Belakang Ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan memiliki tantangan multidimensional di bidang
sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Analisis penawaran dan permintaan pangan dilakukan untuk
menemukan peluang dan tantangan. Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati, dampak
perubahan iklim global, dan dominasi usaha tani skala kecil menjadi sangat krusial di bidang penawaran.
Pada aspek permintaan, munculnya tantangan pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika
karakteristik demografisnya, perubahan selera konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan
untuk konsumsi manusia, pakan, dan bahan baku energi. Analisis kondisi ketahanan pangan Indonesia telah
banyak dilakukan berbagai kalangan. Peneliti pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Achmad
Suryana, telah menemukan tantangan kedepan, sekaligus merumuskan alternatif ketahanan pangan Indonesia
berkelanjutan menuju 2025. Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa secara makro Indonesia mampu
menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, namun kualitas konsumsi pangan
rata-rata masyarakat Indonesia masih di bawah rekomendasi para ahli gizi. Ketahanan pangan Indonesia
berkelanjutan tahun 2025 disinyalir semakin berat.2
Heri Suharyanto, mengingatkan Swasembada pangan masih belum relevan dalam upaya
mewujudkan ketersediaan pangan baik nasional maupun internasional khususnya bagi petani. Untuk itu
implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Land Reform segera
1 Prodi HES (Mu’amalah) Fakultas Syarî‟ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo, Jl. Sunan Kaijaga Kompleks
Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, S iman, Ponorogo, 63471, Jawa Timur. Telp. (+62352) 311785. 2 Achmad Suryana, Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses, Forum Penelitian Agro Ekonomi,
Volume 32 No. 2, Desember 2014: 123 – 135
45
diimplementasikan, agar para petani memiliki lahan yang cukup untuk produksi pangan. Permasalahan yang
dihadapi bangsa Indonesia yang bersangkut degan ketahanan pangan seperti ditulis di depan, layak segera
diatasi secara keseluruhan. Persoalan distribusi pangan, harus mendapatkan prioritas, karena bersangkut
dengan dampak pada aspek sosial ekonomi, khususnya keamanan dan pungutan liar, sepanjang jalur
transportasi di Indonesia, tetap masih marak. Jangan sampai mengirim barang dari pulau Jawa ke Medan
misalnya, ongkosnya lebih mahal dibandingkan mengirim barang dari pulau Jawa ke Thailand.3
Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia dan diapit oleh
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik mempunyai keunggulan dan kelemahan. Sisi keunggulannya adalah
iklim muson yang memberi peluang bagi intensifikasi pertanian pangan. Deretan gunung berapi, yang
beberapa di antaranya masih aktif, memuntahkan abu vulkan yang menyuburkan tanah dan memperkaya
keanekaragaman hayati. Posisi geografis tersebut juga membebaskan Indonesia dari kerusakan parah akibat
dari taifun atau tornado. Sisi kelemahannya adalah pola curah hujan yang sulit diprediksi sehingga
menyebabkan keberhasilan program intensifikasi pangan yang fluktuatif. Jenis tanah yang terbentuk dari
proses pelapukan abu vulkan umumnya peka terhadap erosi. Curah hujan tinggi yang menerpa permukaan
tanah yang peka erosi pada topografi belerang memacu terjadinya sedimentasi sungai dan waduk, maka
menimbulkan banjir pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Dampak negatif dari iklim ekstrim
akibat perubahan iklim global diperparah oleh degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai) dan mengancam
ketersediaan air bagi pertanian pangan. Laju pertambahan jumlah penduduk dan konversi lahan
pertanian produktif yang tidak terkendali tidak saja menyebabkan kerusakan DAS secara luas, namun juga
berpotensi pada melebarnya gap antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand) pangan. Terdapat
prediksi akan ketergantungan Indonesia terhadap beras impor terus berlanjut hingga tahun 2025. Skenario
peningkatan laju kenaikan produksi tinggi berakibat menekan volume beras impor terendah, sekaligus
meningkatkan anggaran. Capaian swasembada beras yang kedua tahun 2009 sebagai akibat dari
meningkatnya laju produksi padi didorong melalui Program P2BN yang menerapkan Teknologi PTT.
Implementasi Teknologi SRI yang digelontorkan, meskipun kurang diadopsi oleh petani akibat terbatasnya
ketersediaan pupuk organik dan bahan baku biopestisida. Penganjur teknologi SRI tidak mempertimbangkan
Supply chain bahan baku, dan belum menyelaraskan pendekatan eko-antroposentris untuk memunculkan
kompromi dialogis antara program intensifikasi pertanian dengan program pelestarian sumberdaya alam.
Menyusutnya lahan baku sawah, dapat diatasi dengan penciptaan sawah tadah hujan, lahan rawa dan pasang-
surut dan lahan kering berbasis modifikasi teknologi PTT. Pembangunan pertanian dan pangan dari the
vicious circle ke virtuous circle di masa datang perlu dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan
holistik.4
Indonesia terkenal sebagai negara agraris, yang ditunjukkan oleh aktifitas penduduknya yang
gemar bercocok tanam. Daratan Indonesia seluas 180 juta hektar terbagi kepada daratan kawasan hutan
seluas 130 juta hektar, dan daratan non hutan seluas 50 juta hektar.5 Luas lahan baku sawah per Desember
2018 7,1 juta hektar. Meskipun Pemerintah merilis secara resmi data lahan sawah baku per Desember 2019,
setidaknya sudah ada usaha dari Kementerian Pertanian untuk merevisi data tersebut untuk kepentingan
pembangunan bidang pertanian.
Produksi beras Indonesia, meskipun mengalami ancaman perubahan cuaca ekstrim hingga awal
tahun 2020, diprediksi surplus secara optimis oleh pemerintah Indonesia. Sentra Pelayanan Pertanian Padi
Terpadu (SP3T) yang digagas Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dianggap bisa menekan
angka kemiskinan di Indonesia.6 Program Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) dengan tujuan
agar produksi padi oleh petani ditampung dan dipasarkan secara massive, koordinatif, dan supportif. SP3T
Program tersebut dimaksudkan agar harga jual gabah dari petani terjaga dalam posisi tinggi demi tercapainya
kesejahteraan petani.
3 Heri Suharyanto, Ketahanan Pangan, JSH (Jurnal Sosial Humaniora), Vol 4 No.2, November 2011 4 Achmad M. Fagi, Keamanan Pangan Indonesia yang Terancam: Strategi dan Kebijakan untuk Stabilisasi dan Pembangunan, Analisis Kebijakan
Pertanian. Volume 11 No. 1. Juni 2014:11-25 5 https://finance.detik.com/properti/d-2532638/bpn-butuh-21-tahun-untuk-mensertifikasi-tanah-di-seluruh-indonesia 6 https://kabarjombang.com/menteri-pertanian-program-sp3t-bisa-tekan-kemiskinan/, diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl. 10.12 WIB
46
SP3T memperoleh respon positif dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya Tentara Nasional
Indonesia turut serta mengendalikan suksesnya program. Korem 082/CPYJ turut ambil bagian untuk
membuka stand, dengan menjual beras produksi dari Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T)7.
Komando Daerah Militer V (Kodam V) Brawijaya terlibat langsung untuk menjamin harga jual gabah petani
terjaga melalui SP3T. Didukung oleh teknologi tinggi, SP3T mampu menekan biaya produksi hingga 50
persen. Biaya produksi pengeringan, penggilingan hingga pemasaran bisa dihemat hingga 2,5 juta per hektar.
Diantara meningkatnya mutu beras hasil SP3T adalah berkurangnya pecahan beras akibat penggunaan
teknologi tinggi dalam penggilingannya.
Keuntungan lain dari SP3T adalah putusnya rantai perdagangan yang membelit petani. Gabah milik
petani dapat dijual ke SP3T dengan harga di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah.
Harga jual gabah dari petani bisa terjaga stabil di kisaran Rp. 4000,- perkilogram. Hal ini mampu menjaga
stabilitas daya jual gabah hubungannya biaya produksi tanaman padi yang relatif tinggi akibat perubahan
iklim yang ekstrim dan harga pupuk yang masih relatif tinggi menurut daya beli petani padi.
Jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2024 diprediksi mencapai 40.703.800 Jiwa.8 Kondisi
demografi penduduk yang semakin meningkat harus dicarikan solusinya oleh pemerintah untuk menjamin
tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin kabupaten Ponorogo periode 2015 – 2018
mencapai 90,22 Jiwa.9 Angka ini jika tidak diantisipasi dapat berakibat pada naiknya kebutuhan beras. Jika
dihubungkan dengan produksi beras yang relatif tidak aman akibat perubahan iklim, maka pendirian SP3T
menjadi menemukan relevansinya.
Penduduk kabupaten ponorogo yang sangat dengan dunia pesantren dan kesantrian, lazimnya turut
memperhatikan aspek tujuan hukum Islam dalam setiap aktifitas ekonomi dan pertaniannya. Hal ini relevan
dengan tujuan diciptakannya hukum Islam, yakni, tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan hidup
masyarakat. Salah seorang ulama hukum islam yang concern dalam persoalan ini adalah Al-Syâthibî. Ia
menggagas Maqashid Syarî‟ah dengan sebuah perspektif bahwa pembangunan itu hendaknya difokuskan
pada pencapaian maslahat yang seluas-luasnya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kondisi terwujudnya
kebutuhan asasi baik, materiil maupun imateriil (fisik dan psikis). Kemaslahatan fisik ditandai dengan daya
beli masyarakat yang relatif tinggi, mutu produksi beras yang relatif baik, dan manfaat kegiatan produksi
mulai dari pra tanam, proses tanam, hingga pasca panen yang menguntungkan semua pihak. Sementara
maslahat psikis ditandai oleh kesejahteraan maysrakat, keamanan, ketentraman, gotong royong, kerukunan
antar umat beragama, dan kemandirian masyarakat dalam menentukan tujuan hidup masing-masing.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan perspektif maqashid syarî‟ah Al-Syâthibî pada
Program Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tepatnya
di desa Ngabar Kecamatan Siman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan penulis atas perubahan
iklim global yang berdampak signifikan pada produksi beras oleh petani. Kondisi ini dikhawatirkan
berdampak pada menurunnya daya produksi beras petani. Karena ketahanan pangan termasuk salah satu
aspek paling dominan dalam menjamin kesejahteraan petani. Pada kondisi semacam ini, desa Ngabar
memperoleh bantuan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T). Geliat ekonomi khususnya produksi
padi oleh petani menemukan momentumnya.
Namun, belum diketahui secara signifikan dampak Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu
(SP3T) bagi kesejahteraan petani padi, karena memang baru beroperasi di akhir tahun 2019. Sementara itu
para petani di wilayah kecamatan Siman dan Jetis sedang dirundung kesedihan akibat curah hujan yang
relatif rendah pada saat datang musim tanam padi awal 2020.
Terlepas dari dampak Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) bagi kesejahteraan petani
padi, kajian ini bermaksud mengeksplorasi usaha pemerintah dalam menyejahterakan petani malalui SP3T
perspektif maqashid syarî‟ah Al-Syâthibî. Persoalan masalahat menjadi bagian yang tak lepas dari kajian Al-
7https://www.mercuryfm.co.id/single-post/2017/12/18/Pakde-Karwo-Kodam-V-Brawijaya-Beri-Sumbangan-Besar-Atas-Terciptanya-
Keamanan-di-Jatim?fb_comment_id=1393002427466178_1394005064032581 , diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl. 09.12 WIB 8 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2019, Statistik Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian Tahun 2019 ,
hal. 3. 9 ibid. hal. 23
47
Syâthibî. Maka, kajian ini membahas fous utama yaitu: bagaimana implementasi Sentra Pelayanan Pertanian
Padi Terpadu (SP3T) perspektif maqâshid syarî‟ah Al-Syâthibî
KAJIAN PUSTAKA
SP3T adalah Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu yang dibentuk oleh Kementrian Pertanian
sebagai sarana yang menampung dan memasarkan hasil panen petani. Dimana disetiap daerah dibangun
sebuah bangunan yang berfungsi untuk menampung hasil panen para petani.
Secara etimologis, therm maqâshid syarî‟ah merupakan gabungan dari dua kata: almaqâshid dan
al-syarî‟ah. Maqâshid adalah bentuk jamak (plural) dari kata Arab “maqshud, qashd, maqshad atau qushûd”
yang merupakan turunan (derivasi) dari kata kerja “qashada yaqshudu”, yang memiliki banyak makna, antara
lain suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus.10
Syarî‟ah, secara
etimologis adalah kanun.11 Syarî‟ah dalam artian terminologis berarti al-nushûsh al- muqaddasah (teks-teks
suci) dari al-Qur‟an dan al-Sunnah mutawâtir yang belum terkontaminasi pemikiran manusia. Syarî‟ah
berarti aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.12
Maqâshid al-syarî‟ah adalah nilai dan tujuan yang
hendak direalisasikan oleh pembuat Syarî‟ah yang terkandung dalam Syariat dan hukum.13
Maqâshid dalam pandangan Al-Syâthibî ada dua: qashdu al-Syâri‟ dan qashdu almukallaf.
Qashdu al- Syâri dikelompokkan menjadi empat: Pertama; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i al-syarî‟ah
(tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-ifhâm
(tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr‟i fi
wadl‟i alsyarî‟ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk
ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; qashdu al-Syâr‟i fi dukhûli almukallaf tahta
ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syarî‟ah). Sedangkan
yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (qashdu al-mukallaf) Shathibi hanya membahas
beberapa masalah saja. Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori maqâshid syarî‟ah
menurut al-Syâthibî untuk membingkai kajian ilmiah tentang Manfaat Sentra Pelayanan Pertanian
Padi Terpadu (SP3T). Harapannya teori maqâshid syarî‟ah al-Syâthibî menjadi rujukan dalam
program pengembangan SP3T.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus yang
kemudian dikaji kepustakaannya (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau
literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu SP3T dalam
perspektif teori maqâshid syarî‟ah al-Syâthibî. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber
data primer yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer: yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data secara
langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri, kemudian disiarkan secara langsung. Data
yang didapat benar-benar asli. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku
Konsep Maqāṣid al-Syarī‟ah Menurut al-Shatibi dan juga wawancara dengan perangkat desa
setempat penyelenggara SP3T juga perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan
pemberlakuan SP3T.
10 A. Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid a l- Syarīah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS , 2010), h.
178-179. 11 https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/, diakses pada tanggal 06-
01-2020, pkl. 16.22 WIB. 12
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid a l-Syarī‟ah Menurut al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61. 13 Jasser Auda, Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.
48
b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer,
dalam hal ini kitab-kitab shohih bukhori, Jasser Auda dalam kitabnya Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-
Ahkām bi Maqāṣidihā, kitab undang-undang hukum perlindungan konsumen dan lain-lain.
c. Bahan buku terier berupa kamus sebagai sumber kajian pustaka
Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan, dimana dalam sumber kepustakaan tersebut
tersimpan pemikiran fuqoha yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Berkenaan dengan ini
pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:
a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat
pemikiran fuqaha yang ditentukan sebagai fokus penelitian.
b. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, disamping itu
dilengkapi oleh sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang menunjang sumber data
primer.
c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lainnya,
penelaahan isi salah satu bahan pustaka dicek dengan bahan pustaka lainnya.
d. Mengklasifikasi data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini
dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak.
Kemudian, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana yang sebagai penunjang.
Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yakni sebagai berikut:
a. Metode deduktif: membahas data-data yang bersifat umum
b. Metode induktif: meneliti dan menganalisis data maqhasid al-syari’ah imam al-syatibi
secara khusus.
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah mencari dan mengumpulkan data dari buku-
buku maupun lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif maqhasid al-syatibi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian implementasi Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) perspektif maqâshid
syarî‟ah Al-Syâthibî
Manfaat Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) bagi Petani
Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) bermanfaat antara lain: Meningkatkan
pendapatan petani, mudahnya petani memperoleh jasa pengolahan padi pasca panen, harga jual padi stabil
dan efisiensi modal produksi padi serta meningkatnya nilai ekonomi produksi padi. Masyarakat petani
menyambut baik program pemerintah tentang SP3T ini. Para petani yang tergabung dalam Gabungan
Kelompok Tani bahu membahu menyambut program ini dengan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan
hasil padi.
Pada 2017 Kementerian Pertanian menyiapkan Program Aksi Regenerasi Petani/SDM Pertanian
yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit petani muda yang mampu menguasai teknologi pertanian serta
memiliki kompetensi di bidang informasi pertanian. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) program ini digulirkan untuk mengatasi titik lemah pertanian
Indonesia di bidang sumber daya manusia petani yang syarat teknologi. Usaha mempertahankan kualitas
produksi dan memasarkan produk-produk hingga ke luar negeri menjadi tuntutan yang terelakkan.
Sehingga pemanfaatan Agricultural Technology menemukan momentum yang tepat. Sentra
Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) yang syarat dengan teknologi tinggi mendorong petani untuk
meningkatkan produksi padi berbasis teknologi. Kemampuan sumber daya manusia petani sangat
menentukan pencapaian target tersebut. Industri pertanian berbasis teknologi semakin maju, yang dibuktikan
dengan maraknya penggunan alat mesin pertanian, mulai dari mesin pra panen, seperti traktor dan mesin
penanam padi. Mesin Proses Produksi Pertanian, seperti alat semprot obat-obatan dan pupuk berbasis drone,
49
alat detector cuaca berbasis solar cel bernama RIT-X milik Dosen UGM14 serta mesin Multicrops Combine
Harvester yaitu mesin pemanen multi komoditas (padi dan jagung).15 Alat mesin pertanian pasca panen
seperti Mesin pengering padi, penggilingan padi, packing beras, dan mesin mobilitas produksi beras pada
SP3T.
Semua alat mesin pertanian (alsintan) tersebut diproduksi untuk membantu petani untuk
meningkatkan produksi di bidang industry pertanian.16 Bahkan Kementerian Pertanian telah membentuk
Brigade Alsintan untuk memastikan keterpantauan mesin alsintan dan pemerataan mobilitas dan distribusi
alsintan.17 Maraknya Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) turut mendorong penggunaan teknologi
pertanian di kalangan para petani.
Dengan demikian, teknologi pertanian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus produksi
pertanian, termasuk di dalamnya industry padi. Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu menjadi wahana
peningkatan produksi padi, menjaga stabilitas harga, menurunkan biaya produksi, dan mendorong
penggunaan teknologi alsintan modern serta meningkatkan ketahanan pangan. Kelima manfaat SP3T
tersebut diharapkan berdampak signifikan terhadap tujuan asasi regulasi di bidang pertanian.
Maqâshid syarî‟ah Al-Syâthibî
Al-Syâthibî adalah ulama ushul fiqih yang lahir di zaman kemunduran (jumud) Islam.
Kontribusinya di bidah ushul fiqih dan fiqih di saat kejumudan ijtihad telah diakui banyak kalangan. Abu
Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami al-Garnathi (Al-Syâthibî ) lahir di Spanyol tahun 730 H
menjelang kejatuhan Cordova.18
Masa hidup imam Al-Syâthibî dikelilingi oleh khurafat dan bid’ah ketika
tampuk kekuasaan Granada di bawah kendali Bani Ahmar. Degradasi ilmu para ulama menjangkiti ummat,
yang ditandai oleh munculnya para ulama yang minim ilmu. Raja mengangkat orang-orang yang tidak
kapabel secara ilmu agama Islam menjadi dewan fatwa.
Kalangan pemerhati hukum Islam sudah tidak asing lagi terhadap kontribusi pemikiran Imam asy-
Syatibi. Asy-Syatibi termasuk ke dalam tokoh ushul fiqih dengan paradigm paling berbeda dibanding para
Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam’i, Takhrij al-Furu’ ‘alal Ushul.19
Karya Al-Syâthibî antara lain 1) Kitab
al-Muwafaqat, yaitu kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Al-
Syâthibî lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul al-Ta’rif bi Asrar al-
Taklif kemudian setelah Imam Al-Syâthibî bermimpi, dirubah menjadi al-Muwafaqat. 2) Kitab al-I’tisham,
kita yang terdiri dari dua juz dan ditulis setelah Kitab al-Muwafaqat. Kitab ini mengupas secara panjang
lebar tentang bid’ah dan seluk beluknya. Ditulis oleh Imam Al-Syâthibî dalam suatu perjalanan khusus dan
beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini. 3) Kitab al-Majalis,
merupakan syarah dari Kitab al-Buyu’ yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari. 4) Syarah al-Khulashah,
adalah buku Ilmu Nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyyah Ibn Malik. 5) Unwan al-Ittifaq fi ‘Ilm al-
Isytiqaq, membahas tentang Ilmu Sharf dan Fiqh Lughah. 6) Ushul an-Nahwi, membahas tentang Qawaid
Lughah dalam Ilmu Sharf dan Ilm Nahwu. 7) Al-Ifadaat wa al-Insyadaat, menggambarkan perjalanan hidup
Imam Al-Syâthibî sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. 8) Fatawa al-Al-Syâthibî,
memuat shari’ah Islamiyah. Di antara sekian banyak karya Imam Al-Syâthibî ini, yang dicetak hanya tiga
buah yaitu Kitab al-Muwafaqat, Kitab al-I’tisham dan al-Ifaadat wa al-Insyadaat.
Kitab al-Muwafaqat menjadi salah satu bukti empiris yang menandakan bahwa Imam Al-Syâthibî
memiliki corak aliran yang berbeda dari aliran ushul lainnya. Karena produk hukum yang dihasilkan Imam
14 https://pertanian.kulonprogokab.go.id/article-171-sosialisasi-aplikasi-ritx.html, diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl. 11.27 WIB 15 https://economy.okezone.com/read/2018/03/01/320/1866718/mentan-bentuk-brigade-alsintan-apa-itu, diakses tanggal 4 Januari 2019
pkl. 12.30 WIB 16 https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1703 diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl. 12.47 WIB 17 https://www.suara.com/bisnis/2019/09/30/093820/kementan-brigade-alsintan-kelola-distribusi-pemanfaatan-mesin-pertanian, diakses
tanggal 4 Januari 2019 pkl. 12.59 WIB 18 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 378. 19
Musthafa Said al-Khin, Al-Kafi a l-Wafi Fi Ushul a l-Fiqh al-Islami. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000).
50
Al-Syâthibî lebih hidup akibat kontekstualisasi Al-Al-Syâthibî antara teori-teori (nadhariyyat) Ushul Fiqh
dengan konsep Maqashid al-Syarî‟ah.
Imam Al-Syâthibî berdiri bertentangan dan gigih mengadakan kontra diskursus dan paradigma
kepada para ulama Granada saat itu. Ia mencoba menasehati ulama Granada untuk kembali kepada sunnah
dan meninggalkan bid’ah. Perseteruan akademik antara Imam Al-Syâthibî dan para ulama Granada saat itu
sangat sengit dan tak terelakkan. suatu ketika pernah terjadi pada saat Imam Al-Syâthibî berfatwa halal,
rivalnya berfatwa sebaliknya, jsutru berfatwa haram tanpa meninjau secara mendalam membabi buta. Imam
Al-Syâthibî tidak jarang dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang
sebenarnya.
Imam Al-Syâthibî pernah mengkritisi praktek tasawwuf ummat Islam waktu itu yang diduga telah
menyimpang. Dzikir malam hari, dengan suara sangat keras dan diakhiri dengan tari dan nyanyi hingga larut
malam. Ada yang memukul-mukul dadanya bahkan kepalanya sendiri. Imam Al-Syâthibî mengharamkan
praktek tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Al-
Syâthibî, setiap cara mendekatkan diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktekkan Rasulullah Saw dan
para sahabatnya adalah bathil dan terlarang.
Kritik Imam Al-Syâthibî yang cukup gencar terhadap praktek ta’ashub berlebihan yang terhadap
madzhab Maliki yang merupakan mazhab resmi negara. Masyarakat muslim saat itu memandang setiap
orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sekalipun Imam Al-Syâthibî seorang ulama Maliki namun
ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu menjadi obyek
nomor wahid sasaran cercaan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan Imam Al-Syâthibî sering menyanjung
Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat menjadi jembatan pemikiran Imam Al-Syâthibî antara
madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan kitab al-I’tisham disusun atas respon Imam Al-Syâthibî
terhadap bid’ah dan khurafat yang berkembang saat itu.
Sekilas Tentang al-Muwafaqat
Rasyid Ridha pernah berkomentar terhadap karya Imam Al-Syâthibî al-Muwafaqat dan al-
I’tisham dalam Muqaddimah Kitab al-I’tisham dengan redaksi “Qalilun minka yakfiini wa lakin qaliluka la
yuqalu lahu qalil”. Rasyid Ridha bahkan memberikan dua buah gelar bagi Imam Al-Syâthibî yaitu Mujaddid
fi al-Islam dengan Kitab al-Muwafaqat-nya dan al-Mushlih dengan Kitab al-I’tisham-nya.
Imam Al-Syâthibî mengeksplorasi konten di sebalik hukum taklif secara jelas dalam karyanya al-
Ta’rif bi Asrar al-Taklif. Namun, kitab tersebut kemudian diganti nama dengan al-Muwafaqat. Inspirasi
judul tersebut bermula dari mimpinya bertemu dengan guru hingga terjadi dialog dalam mimpi. Seolah
gurunya menyarankan untuk mengganti nama kitab al-Ta’rif bi Asrar al-Taklif dengan nama baru, yaitu al-
Muwafaqat.
Para mahasiswa dan para ulama Tunis saat itu pertama kali mengenal Kitab al-Muwafaqat ini.
Hingga kitab ini pertama kalinya dicetak di Tunisia pada tahun 1302 H. Kemudian pada tahun 1341H / 1922
M dicetak di Mesir. Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha serta murid Rasyid Ridha,
Abdullah Darraz mempopulerkan kitab al-Muwafaqat. Bahkan Rasyid Ridha berpendapat bahwa kitab al-
Muwafaqat setara dengan al-Muqaddimah karya Ibn Khaldun.
Beberapa karya tersebut misalnya Nadhariyyatul Maqasid Maqasid ‘Inda al-Imam al-Al-Syâthibî
oleh Ahmad Raisuni; al-Al-Syâthibî wa Maqasid al-Syarî‟ah oleh Hammadi al-Ubaidhi; Qawaid al-Maqasid
‘Inda al-Imam al-Al-Syâthibî oleh Abdurrahman Zaid al-Kailani; Fikru al-Maqashid ‘Inda al-Al-Syâthibî
min Khilal Kitab al-Muwafaqat oleh Abdul Mun’in Idris; Masalik al-Kasyf ‘an Maqasid al-Syarî‟ah Baina
al-Al-Syâthibî wa Ibn ‘Asyur oleh Abd Majid Najar; al-Qawaid al-Ushuliyyah ‘Inda al-Al-Syâthibî oleh
Jailani al-Marini; al-Al-Syâthibî wa Manhajatuhu fi Maqasid al-Syarî‟ah oleh Basyir Mahdi al-Kabisi; dan
Maqasid al-Syarî‟ah fi Kitab al-Muwafaqat li al-Al-Syâthibî oleh Habib Iyad.
Sejarah Maqashid Al-Shari’ah
51
Imam Al-Syâthibî lebih tepat disebut orang yang pertama menyusun secara sistematis Maqashid al-
Syarî‟ah sebagaimana Imam Syafi’i—menurut kaum Sunni—dengan ilmu Ushul Fiqhnya.
Menurut Ahmad Raisuni, kata al-maqashid sendiri, pertama kali dikenalkan oleh at-Turmudzi al-
Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. at-Turmudzi al-Hakim pertama kali memperkenalkan Maqashid
al-Syarî‟ah melalui karya-karyanya, yaitu al-Shalah wa Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-‘Illah, ‘Ilal al-
Syarî‟ah, ‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan al-Furuq. Nama kitab al-Furuq ini kemudian diadopsi oleh Imam al-
Qarafi menjadi judul kitab karyanya.
Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaidy tokoh yang pertama kali membahas Maqashid al-
Syarî‟ah adalah Ibrahim an-Nakha’i (w.96H), seorang tabi’in sekaligus gurunya Hammad bin Sulaiman
gurunya Abu Hanifah. Disusul oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin at-Thufi dan terakhir
Imam Al-Syâthibî.
Versi yang beraneka ragam, terkait siapa peletak dasar Maqashid al-Syarî‟ah, namun dapat
diambil kesimpulan bahwa sebelum Imam Al-Syâthibî, Maqashid al-Syarî‟ah sejatinya sudah ada dan sudah
dikenal banyak ulama, namun susunannya belum sistematis sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-
Syâthibî.
Al-Muwafaqat khususnya dan karya-karya Imam Al-Syâthibî lainnya terbukti sangat berpengaruh
terhadap pemikiran para ulama berikutnya semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah
Darraj, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal Fasy dan para pemikir lain hingga saat ini.
Akibat betapa besarnya pengaruh Al-Syâthibî dengan al-Muwafaqatnya inilah, ulama-ulama Ushul
kemudian sepakat menjadikan Imam Al-Syâthibî sebagai Bapak Maqashid al-Syarî‟ah pertama yang telah
menyusun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas.
Membedah Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu Perspektif Maqashid Syarî‟Ah
Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) bermula dari keprihatinan mantan Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia mengatakan bahwa "Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir
frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah".20
Ide Jenderal Gatot ini tak
pelak menuai banyak kritik. Mulai dari adanya kekhawatiran akan munculnya tengkulak baru melalui SP3T
hingga dugaan mal administrasi karena program SP3T yang berjalan sejak 2015 berlandaskan pada nota
kesepahaman (MoU). Menurut anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, program SP3T diduga
sebagai bentuk pelanggaran atas tugas pokok, fungsi, kewenangan TNI.
Namun demikian, program Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu Kementerian Pertanian yang
bekerjasama dengan TNI, tetap berjalan hingga awal 2020. Salah satu SP3T di Ponorogo adalah SP3T di
desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Berdirinya SP3T ini mendapat respon positif dari
berbagai kalangan di desa Ngabar khususnya, hingga pemerintah Kabupaten Ponorogo. Terlepas dari pro dan
kontra SP3T sebagai bagian usaha peningkatan kesejahteraan petani, makalah ini tidak mengkaji politik
kebijakan SP3T, namun fokus pada analisis Maqashid Syarî‟ah terhadap dampak layanan SP3T bagi petani
sasarannya.
Tabel berikut menampilkan bentuk-bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh SP3T:
Tabel 1. Jenis Layanan SP3T Desa Ngabar21
No. Jenis Layanan Sasaran Manfaat dan Tujuan
1. Pembelian Padi Petani Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai
tengkulak
20 https://sinarpidie.co/news/tentara-swasembada-pangan-petani-kerah-putih/index.html, diakses tanggal 4 Januari 2020 pukul 21.42
WIB. 21 Sumber: Wawancara dengan Bapak Tarmuji, S .Ag. Ketua Gapoktan Berkah Tani Ngabar beserta 12 responden kunci yang
terlibatlangsung di SP3T Ngabar, tanggal 2 Januari 2020, Pukul 10.12 WIB di Kantor SP3T Ngabar dan rangkuman wawancara
dengan 60 petani desa Ngabar
52
2. Jasa Pengeringan Padi Petani Menurunkan biaya produksi proses pengeringan dan mempercepat proses
pengeringan serta keseimbangan kadar air gabah
3. Jasa Penggilingan Padi Petani Harga penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya
4. Penjualan Pupuk Petani Stok pupuk terjaga, harga terjaga (bahkan ada yang disubsidi), serta manajemen penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata
5. Jasa Sewa Alsintan Petani
Mendorong petani menggunakan teknologi alsintan, percepatan dan
peningkatan produksi padi, efektifitas dan efisisensi produksi, dan asas
gotong royong dalam pemanfaatan teknologi modern
6. Penjualan obat hama tanaman
Petani Menjaga ketersediaan obat hama tanaman, menjaga stabilitas harga obat hama tanaman, dan menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan
keselamatan petani
Manfaat dan tujuan layanan SP3T sebagaimana tersebut dia atas jika ditinjau dari segi maqashid
syarî‟ah yang ditawarkan oleh al-Syâthibî dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel 2. Rekam Korelasi Sumber Data Primer SP3T dengan Perspektif al-Syâthibî tentang
Maqashid Syarî‟Ah
No. Perspektif al-Syâthibî tentang Maqashid Syarî‟Ah Manfaat Program SP3T bagi Petani
1.
Pertama; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i al-syarî‟ah (tujuan Allah
dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-ifhâm (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah
dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya). Keempat; qashdu al-Syâr‟i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah)
Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak
dikuasai tengkulak
Hasil Kajian: Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai tengkulak adalah usaha pemerintah untuk melindungi petani dari monopoli. Sementara tujuan akhir dari kegiatan ekonomi dalam Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syarî‟ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik
dan terhormat (hayah thayyibah). Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah .
2.
Pertama; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i al-syarî‟ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr‟i fi
wadl‟i alsyarî‟ah li al-ifhâm (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan
segala konsekwensinya). Keempat; qashdu al-Syâr‟i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah)
Menurunkan biaya produksi proses pengeringan dan mempercepat proses pengeringan serta keseimbangan kadar air
gabah
Hasil Kajian:
Menurunkan biaya produksi proses pengeringan dan mempercepat proses pengeringan serta keseimbangan kadar air gabah adalah indikator pencapaian maslahah. Maslahah yang diperoleh petani diharapkan berdampak pada kesejahteraan petani melalui perilaku hidup hemat sebagaimana diajarkan dalam Islam.
3.
Pertama; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i al-syarî‟ah (tujuan Allah
dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-ifhâm (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr‟i fi
wadl‟i alsyarî‟ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; qashdu al-Syâr‟i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan Allah ketika
memasukkan mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah)
Harga penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya
Hasil Kajian: Harga penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya Persaingan harga secara normal dan wajar serta tidak menimbulkan madharat dibolehkan dalam Islam. Usaha SP3T dalam
memberikan layanan jasa penggilingan padi yang berbasis simbiosis mutualisme dibolehkan dalam Islam (halal). T idak semua petani memiliki kemampuan yang sama dalam membiayai penggilingan padi. Penyediaan layanan penggilingan padi selaras dengan asas muamalah perspektif syarî‟ah yaitu akhdzul manfa’ah baina syaarikaini. Pihak petani terbantu, pihak SP3T berkesempatan membantu (ta’awun).
4.
Pertama; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i al-syarî‟ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-ifhâm (tujuan Allah dalam menetapkan
hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; qashdu al-Syâr‟i fi dukhûli
almukallaf tahta ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah)
Stok pupuk terjaga, harga terjaga (bahkan ada yang disubsidi), serta manajemen penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata
53
Hasil Kajian:
Stok pupuk terjaga, harga terjaga (bahkan ada yang disubsidi), serta manajemen penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata menandakan adanya jaminan pemerintah melalui SP3T. Distribusi pupuk yang adil dan merata menandakan adanya jaminan pemerintah atas pemerolehan hak setiap petani. Asas keadilan adalah salah satu tujuan syarî‟ah.
5.
Pertama; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i al-syarî‟ah (tujuan Allah
dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-ifhâm (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah
dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; qashdu al-Syâr‟i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah)
Mendorong petani menggunakan teknologi alsintan, percepatan
dan peningkatan produksi padi, efektifitas dan efisisensi produksi, dan asas gotong royong dalam pemanfaatan teknologi modern
Hasil Kajian: Mendorong petani menggunakan teknologi alsintan, adalah bentuk perwujudan bi’ah tarbawiyah. percepatan dan peningkatan produksi padi adalah perwujudan bersama, efektifitas dan efisisensi produksi adalah perwujudan hemat, dan asas gotong royong
dalam pemanfaatan teknologi modern adalah perwujudan ta’awun adaby .
6.
Pertama; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i al-syarî‟ah (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; qashdu al- Syâr‟i fi
wadl‟i alsyarî‟ah li al-ifhâm (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i alsyarî‟ah li al-taklîf bi muqtadlâha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan
segala konsekwensinya). Keempat; qashdu al-Syâr‟i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah)
Menjaga ketersediaan obat hama tanaman, menjaga stabilitas harga obat hama tanaman, dan menjaga standar keamanan obat
hama bagi tanaman dan keselamatan petani
Hasil Kajian:
Menjaga ketersediaan obat hama tanaman adalah perwujudan menolak kemudharatan, menjaga stabilitas harga obat hama tanaman adalah maslahah bersama, dan menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan keselamatan petani adalah wujud
رر الأشد رر الأخف الض الض يزال ب
“Mudharat yang lebih berat dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan”
HASIL PENELITIAN
Manfaat yag didapat dari program SP3T adalah sebagai berikut:
1. Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai tengkulak Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai tengkulak adalah usaha
pemerintah untuk melindungi petani dari monopoli. Islam melarang monopoli (ihtikar). Al-Ihtikar
merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan
(barang-barang) atau tempat untuk menimbun.22 Menimbun, mengumpulkan barang untuk kepentingan
memperoleh keuntungan dari menaikkan harga barangnya adalah perbuatan dzalim.
Sementara tujuan akhir dari kegiatan ekonomi dalam Islam selaras dengan tujuan dari
syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syarî‟ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah)
melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayah thayyibah). Keadilan yang dimaksud mencakup
aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
2. Menurunkan biaya produksi proses pengeringan dan mempercepat proses pengeringan
serta keseimbangan kadar air gabah
Menurunkan biaya produksi pada proses pengeringan dan mempercepat proses pengeringan serta
memastikan keseimbangan kadar air gabah adalah indikator pencapaian maslahah. Maslahah yang diperoleh
petani diharapkan berdampak pada kesejahteraan petani melalui perilaku hidup hemat sebagaimana diajarkan
dalam Islam. Membantu petani dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi dianjurkan dalam
Islam. Kegiatan tersebut termasuk dalam kategori menghilangkan kesulitan.
22 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:307
س، حدثنا عبد رب ه بن خال حدثناإسحاق بن حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا فضيل بن سليمان، د النميري أبو المغل
امت، يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الص صلى الل ل ضرر ول ضرار عليه وسلم قضى أن:أن رسول الل
54
“Tidak boleh berbuat dharar (bahaya dan membahayakan), begitu pula tidak pula berbuat dhirar.”23
Mencipta maslahah (manfaat) dan mursalah (melepas madharat) termasuk yang disukai dalam Islam. Islam mengatur banyak hal terkait jaminan maslahah dalam pememerolehan barang. Konsumsi dalam Islam harus mengedepankan tauhid, halal, adil, kehendak bebas (bebas memilih tanpa dipaksa)/free will, amanah dan sederhana. Sementara maslahah yang harus diterima konsumen ditandai antara lain: 1). manfaat materiil, yaitu perolehan tambahan harta/kekayaan bagi konsumen akibat pembelian suatu barang dan atau jasa. seperti harga terjangkau, transportasi mudah dan murah; 2). manfaat fisik dan psikis, yaitu kondisi konsumen memperoleh manfaat fisik dan psikis, contohnya membeli barang dapat barang, atau kenyaman, keamanan, garansi dan lai-lain; 3). manfaat intelektual, yaitu manfaat akibat diperolehnya rasionalitas akal konsumen dengan barang/jasa yang dibelinya; 4). manfaat terhadap lingkungan, yaitu dimana barang/jasa yang diterima konsumen tidak merusak lingkungan manusia dan lingkungan alam; dan 5). manfaat jangka panjang, yaitu barang dan jasa yang diterima konsumen bermanfaat untuk jangka waktu tertentu (pendek-menengah-panjang), tergantung kebutuhannya dan keperluan.
3. Harga penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya Persaingan harga secara normal dan wajar serta tidak menimbulkan madharat dibolehkan dalam
Islam. Usaha SP3T dalam memberikan layanan jasa penggilingan padi yang berbasis simbiosis mutualisme
dibolehkan dalam Islam (halal). Tidak semua petani memiliki kemampuan yang sama dalam membiayai
penggilingan padi. Penyediaan layanan penggilingan padi selaras dengan asas muamalah perspektif syarî‟ah
yaitu akhdzul manfa’ah baina syaarikaini. Pihak petani terbantu, pihak SP3T berkesempatan membantu
(ta’awun).
Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (sam ar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang
haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undangundang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya.
Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].24
Ibn Taimiyah memandang intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu
diperlukan bila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya, pemerintah sebagai regulator diharapkan
berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah
pasar.25 Islam sangat memastikan penetapan harga secara adil dengan menciptakan persaingan pasar yang
terbuka. Harga yang adil berbasis moralitas (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan
keadilan (justice) sekaligus menjauhkan diri dari berbagai bentuk spekulasi. Nilai-nilai ini ditegakkan, untuk
menyepakati harga pasar. Intervensi harga (price intervention) oleh pemerintah dalam kajian ekonomi Islam
masih dibolehkan pada kondisi tertentu jika terjadi distorsi pasar, akibat faktor alamiah maupun perilaku
menyimpang dari para pelaku pasar.26
23 Ibnu Majah, Sunan Ibn E Majah 4: Chapter 213, Hadith 2340 24 Shahih al Bukhari, kitab al Iman, Bab Man Istabra’a li Dinihi, hadits no. 52. Juga terdapat dalam Bab al Buyu`, hadits no. 2051; Shahih
Muslim, kitab al Buyu`, Bab Akhdzul-Hala l wa Tarkusy-Syubuhat, hadits no. 1599 (107); Sunan Abi Dawud, kitab al
Buyu`, Bab Fi Ijtinabisy-Syubuhat, hadits no. 3329 dan 3330; Sunan at-Tirmidzi, kitab al Buyu`, Bab Tarkusy-Syubuhat, hadits no.
1205; Sunan an-Nasa-i, kitab al Bai’, Bab Ijtinabusy-Syubuhat (VII/241); Sunan lbni Majah, kitab al Fitan, Bab al Wuquf ‘indasy-
Syubuhat, hadits no. 3984; Ahmad dalam Musnadnya IV/267. 25 Syamsul Hilal, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah, Jurnal Asas, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas, Vol.6, No.2, Juli 2014 26 Idris Parakkasi dan Kamiruddin, Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam , Jurnal Ekonomi Islam Laa Maisyir, Jurusan
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4982, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 107-120
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )) إن عن أبي عبد الله النعمان بن بشير
قى الشبهات الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، لدينه فمن ات فقد استبرأ
اعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع ف يه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالر
جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ((.وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في ال
رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم
55
Pada prinsipnya, berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan
ketentuan sebagai berikut; harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak
pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada
penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan
harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga diridai
oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan
antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan
penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus
melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak
pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.27
4. Stok pupuk terjaga, harga terjaga (bahkan ada yang disubsidi), serta manajemen
penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata
Diantara salah satu masalah krusial dalam kehidupan sosial ekonomi adalah tentang pengalokasian
dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonomi suatu
Negara. Islam telah mengatur persoalan ini dengan sangat jelas. Distribusi adalah aktifitas penyebaran atau
pembagian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan atau para pemakai. Betapa pentingnya aktifitas
penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya dalam kegiatan produksi dan konsumsi.
Kelancaran distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen, memperlancar kegiatan produksi.
Distribusi sebagai jembatan interaksi antara konsumen dengan produsen mempunyai peran signifikan dalam
perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.
Islam mengenal dua jenis distribusi barang dan jasa, pertama profit oriented distribution, yaitu
distibusi barang yang bertujuan muamalah dan saling menguntungkan seperti misalnya jual beli, ekspor dan
impor. Kedua, non profit oriented distribution, yaitu distribusi yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan,
namun bertujuan memberikan bantuan atau bahkan sebentuk ibadah, seperti misalnya zakat, infak, shadaqah,
hibah dan lainnya.
Keadilan distribusi dimaksudkan untuk menghilangkan terjadinya penumpukan barang dan jasa pada segelintir orang, dan berpotensi merugikan pihak yang membutuhkannya. Menurut Asghar Ali Engineer, konsentrasi barang dan jasa pada sebagian kecil pemilik kuasa ekonomi dan permodalan berpoteni menghambat roda ekonomi.
28 Allah mengingatkan terkait distribusi dalam firman-Nya:
Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota -kota Maka
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu
jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya
bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”29
Ekonomi Islam menawarkan kebijakan distribusi yang tidak berpihak kepada salah satu agen ekonomi saja. Kebijakan distribusi yang diatur dalam ekonomi Islam memuat prinsip-prinsip yang jelas dengan memberikan koridor bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa menciptakan keadilan ekonomi sulit diwujudkan ketika tidak dilibatkannya hubungan timbal balik pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut menjadi keniscayaan, yang menuntut interaksi kooperatif kedua belah pihak.30
27 Muhammad Birusman Nuryadin, Harga Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam “Mazahib”, Fakultas Syarî‟ah IAIN
Samarinda, p-ISSN: 1829-9067, e-ISSN: 2460-6588, Terakreditasi Kemenristek Dikti Nomor 51/E/KPT/2017, Terindeks Sinta
2, Volume 4, Nomor 1, Juni 2007, 86 – 99. 28 Wahyu Hidayat, Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer dalam Perspektif Hukum Islam , Skripsi, Konsentrasi Perbankan
Syarî‟ah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syarî‟ah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011, 72 29 QS. Al-Hasyr (59) : 7 30 Norhadi, Distribusi dalam Islam, Artikel Pengadilan Agama Sampit, diupload 24 April 2018, http://pa-sampit.go.id/distribusi-dalam-
islam/, diakses tanggal 6 Januari 2020, pkl. 00.06 WIB
سول ولذي القربى واليتامى والمساك على رسوله من أهل القرى فلله وللر ين وابن السبيل كي لا يكون ولة ما أفاء الل
بين إن الل قوا الل سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وات شديد العقاب الأغنياء منكم وما آتاكم الر
56
5. Mendorong petani menggunakan teknologi alsintan, percepatan dan peningkatan produksi
padi, efektifitas dan efisisensi produksi, dan asas gotong royong dalam pemanfaatan teknologi
modern Tri Bastuti Purwantini dan Sri Hery Susilowati, mengatakan bahwa: “adopsi teknologi mekanisasi
dalam kegiatan panen lebih efisien baik dari sisi tenaga kerja, biaya maupun waktu. Selain itu juga
mengurangi kehilangan hasil. Dampak negatifnya menggeser pola kelembagaan penggarapan lahan dari pola
sakap menyakap ke arah menggarap lahannya sendiri. Sebagian buruh tani kehilangan kesempatan kerja,
berkurangnya bagian (upah) buruh tani dalam sistem bawon yang berlaku setempat. Beberapa masalah lain
yang timbul adalah kurangnya kesiapan petani dalam pengelolaan alsintan. Untuk mengatasi dampak negatif
berkurangnya kesempatan kerja bagi pembawon serta penyakap, maka diperlukan fasilitasi untuk tumbuhnya
alternatif kesempatan kerja bagi buruh yang terdampak oleh penggunaan alsintan tersebut. Selain itu,
perubahan usahatani ke arah mekanisasi pertanian tersebut juga harus mempertimbangkan tatanan
kelembagaan dan ketenagakerjaan setempat agar dapat tetap berjalan dengan saling menguntungkan”.31
Untuk mencapai produktifitas yang tinggi dengan semakin pendeknya waktu produksi, menuntut
petani menggunakan alsintan berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi dapat direspon dengan dua cara,
yaitu Eksklufis-protektif, dan inklusifis-proaktif. Yang pertama cenderung menutup diri dan membangun
imunitas individual dan kolektif dalam menghadapi perubahan, sementara yang kedua cenderung terbuka dan
siap berdialog secara ilmiah terhadap perubahan. Islam mendorong untuk memilih yang kedua disbanding
yang pertama. Allah SWT mengingatkan persoalan ini dengan statemen berikut.
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (QS Al-Qashash, 77).
Al Qurtubi berkata, “yakni carilah akhirat dengan apa yang telah diberikan kepadamu berupa
kekayaan (harta benda), yakni kamu beramal kebaikan dengan nikmat itu berupa sadaqah yang wajib dan
yang sunat, dan jadikanlah sebagai bekalmu di akhirat, Maknanya jangan sia siakan bahagianmu di dunia
untuk menikmati barang yang halal dan jangan sia siakan usaha dab kepentinganmu untuk mendapatkan
kebaikan dunia itu”. Sementara Az- Zamakhsyari berkata: “Carilah akhirat dengan apa yang telah Allah
berikan kepadamu berupa kekayaan (harta benda), yakni kamu beramal baik denga nikmat itu berupa
sadaqah wajib dan jadikanlah sebagai bekalmu di akhirat, dan Ambillah bahagianmu dari dunia itu apa yang
mencukupimu dan untuk kepentinganmu”. Ar Razi berkata: “gunakanlah harta itu untuk mendapatkan
syurga, Tidak mengapa jika menikmati harta itu di atas jalan yang dibolehkan”. Ibnu Kathir berkata:
“Gunakanlah apa yang diberikan Allah kepadamu dari harta yang banyak dan kenikmatan yang sempurna itu
dalam ketaatan kepada pendekatan diri, dengan berbagai cara kepada Tuhanmu yang dapat menghasilkan
pahala dunia dan akhirat, apa yang dimubahkan Allah dari dunia itu berupa makanan, minuman, tempat
tinggal dan isteri isteri, maka hal itu diperbolehkan untuk dinikmati, kerana bagi Allah atas kamu ada
hakNya, dan bagi dirimu sendiri ada haknya atas kamu, serta bagi keluargamu ada haknya atas kamu, maka
berikanlah kepada pemiliknya”.32
6. Menjaga ketersediaan obat hama tanaman, menjaga stabilitas harga obat hama tanaman,
dan menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan keselamatan petani
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (BBPOPT), selalu mengkampanyekan
penggunaan pestisida hayati dibanding penggunaan pestisida kimiawi. Karena pestisida kimiawi relative sulit
terurai disbanding pestisida hayati yang relative mudah terurai. Namun, hingga saat ini penggunaan pestisida
31 Tri Bastuti Purwantini dan Sri Hery Susilowati, Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen Terhadap Kelembagaan Usaha Tani Padi, Jurnal
Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 No. 1, Juni 2018: 73-88,
http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/7889 32 Abu Salman Said, Mencari Dunia dan Akhirat, http://manhajqurani.blogspot.com/2011/11/mencari-dunia-dan-akhirat.html, 12
November 2011, diakses tanggal 06 Januari 2020, pkl. 00.37 WIB
الدار الخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الل
57
kimiawi sulit dibendung. Beberapa alasan yang paling rasional adalah pola pikir petani Indonesia yang
cenderung pragmatis dan mengutamakan “obat jadi” untuk menjaga tanaman dari hama dan penyakit
lainnya, disamping factor lain antara lain, percepatan produksi industry agribisnis yang semakin menantang,
fenomena masyarakat petani yang membentuk budaya cocok tanam di daerahnya masing-masing dan
kecenderungan meningkatnya daya beli petani atas pestisida kimiawi.
Namun, penggunaan pestisida kimiawi hendaknya dikontrol oleh pemerintah secara tepat, akurat,
dan mengikat. Hal ini bertujuan agar, produk pertanian yang dikonsumsi masyarakat terjaga keamanannya.
Pengawasan pestisida sudah diatur oleh pemerintah melalu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida,33
yang sebelumnya juga ditetapkan
syarat ketentuan pendaftaran pestisida melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
24/Permentan/SR.140/4/2011 Tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pestisida.34 Regulasi-regulasi
tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penggunaan pestisida. Pasal 7 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,35 mengatur secara rinci
kewajiban pelaku usaha, antara lain: pelaku usaha adalah: a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan
usahanya; b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c). memperlakukan atau
melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d). menjamin mutu barang dan/atau jasa
yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku; e). memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f).
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g). memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan konsumen didorong untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesamaan
antara pelindungan konsumen dalam Hukum Islam dan UPK terdapat kesamaan, sekalipun masih terdapat
prinsip yang berbeda.36 Islam juga mengatur ganti rugi kepada konsumen jika ternyata produk yang diterima
konsumen cacat, rusak, hilang, dan tidak sesuai dengan standar. Hukum Islam berpandangan bahwa
tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang dibebankan kepada pihak produsen untuk
bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan dan kehilangan barang tersebut.
Dengan demikian, Menjaga ketersediaan obat hama tanaman, menjaga stabilitas harga obat hama
tanaman, dan menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan keselamatan petani adalah tanggung
jawab pihak SP3T, sebagai pihak pengendali dan penyedia kebutuhan petani di desa Ngabar dan sekitarnya.
Perspektif Al-Syatihibi terhadap Layanan SP3T
Perspektif
Pertama
Perspektif
Kedua Perspektif Ketiga
Perspektif
Keempat
الشريعة قصد الشارع فى وضع
qashdu al- Syâr‟i fi
wadl‟i al-syarî‟ah
(tujuan Allah dalam
menetapkan hukum).
قصد الشارع فى وضع الشريعة
للإفهام
qashdu al- Syâr‟i fi
wadl‟i alsyarî‟ah li al-
ifhâm (tujuan Allah
dalam menetapkan
hukum adalah untuk
difahami).
الشريعة للتكليف قصد الشارع فى وضع
بمقتضاها
qashdu al- Syâr‟i fi wadl‟i
alsyarî‟ah li al-taklîf bi
muqtadlâha (tujuan Allah dalam
menetapkan hukum adalah
untuk ditanggung dengan segala
konsekwensinya).
قصد الشارع فى دخول المكلف
تحت أحكام الشريعة
qashdu al-Syâr‟i fi
dukhûli almukallaf tahta
ahkâmi al-syarî‟ah (tujuan
Allah ketika memasukkan
mukallaf di bawah
kendali hukum syarî‟ah)
Menjaga stabilitas harga
jual gabah/padi dari petani,
agar tidak dikuasai tengkulak
Menurunkan biaya produksi proses pengeringan dan
mempercepat proses pengeringan serta
Harga penggilingan relatif
bersaing dibanding lainnya
Stok pupuk terjaga, harga
terjaga (bahkan ada yang
disubsidi), serta manajemen
Mendorong petani
menggunakan teknologi
alsintan, percepatan dan
Menjaga ketersediaan obat
hama tanaman, menjaga
stabilitas harga obat hama
33 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 Tentang Pengawasan Pestisida 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pestisida 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 36 Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 , Jurnal IUS, Kajian Hukum
dan Keadilan, Universitas Mataram, Volume 3 Nomor 9 Desember 2015, h. 526-542.
58
keseimbangan kadar air gabah
penyediaan dan distribusi
pupuk relatif merata
peningkatan produksi padi,
efektifitas dan efisisensi
produksi, dan asas gotong
royong dalam pemanfaatan
teknologi modern
tanaman, dan menjaga
standar keamanan obat
hama bagi tanaman dan
keselamatan petani
Tujuan Allah dalam
menetapkan hukum
adalah untuk menjamin
keselamatan dan
kesejahteraan manusia.
Maka: 1. Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai tengkulak
2. Menurunkan biaya produksi proses pengeringan dan mempercepat proses pengeringan serta keseimbangan kadar air
gabah 3. Memastikan Harga penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya 4. Menjamin Stok pupuk
terjaga, harga terjaga (bahkan ada yang disubsidi), serta manajemen penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata
5. Mendorong petani menggunakan teknologi alsintan, percepatan dan peningkatan produksi padi, efektifitas dan efisisensi
produksi, dan asas gotong royong dalam pemanfaatan teknologi modern 6. Menjaga ketersediaan obat hama tanaman,
menjaga stabilitas harga obat hama tanaman, dan menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan keselamatan petani
Harus diupayakan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan petani.
Tujuan Allah dalam
menetapkan hukum
adalah untuk difahami Maka: 1. Menjaga stabilitas harga
jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai tengkulak 2. Menurunkan biaya produksi proses pengeringan
dan mempercepat proses pengeringan serta keseimbangan kadar air gabah 3. Memastikan Harga
penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya 4. Menjamin Stok pupuk terjaga, harga terjaga (bahkan ada yang disubsidi),
serta manajemen penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata 5. Mendorong petani menggunakan teknologi
alsintan, percepatan dan peningkatan produksi padi, efektifitas dan efisisensi produksi, dan asas gotong royong dalam pemanfaatan
teknologi modern 6. Menjaga ketersediaan obat hama tanaman, menjaga stabilitas harga obat hama tanaman, dan
menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan keselamatan petani
Harus diupayakan agar
setiap kebijakan SP3T untuk memahami setiap
kebijakannya agar dapat dipastikan dalam kerangka mewujudkan/implementasi
hukum syarî‟ah dalam konteks relasi SP3T dengan
petani
Tujuan Allah dalam
menetapkan hukum
adalah untuk ditanggung
dengan segala
konsekwensinya
Maka: 1. Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai tengkulak
2. Menurunkan biaya produksi proses pengeringan dan mempercepat proses pengeringan serta keseimbangan kadar air
gabah 3. Memastikan Harga penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya 4. Menjamin Stok pupuk
terjaga, harga terjaga (bahkan ada yang disubsidi), serta manajemen penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata
5. Mendorong petani menggunakan teknologi alsintan, percepatan dan peningkatan produksi padi, efektifitas dan efisisensi
produksi, dan asas gotong royong dalam pemanfaatan teknologi modern 6. Menjaga ketersediaan obat hama tanaman,
menjaga stabilitas harga obat hama tanaman, dan menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan keselamatan petani
Harus diupayakan agar
program SP3T menjamin
terpenuhinya segala
kebutuhan petani padi, serta
siap bertanggng jawab atas
segala konsekuensi hukum
yang mengirinya
Tujuan Allah
mengintervensi mukallaf
di bawah kendali hukum
syarî‟ah
Maka:
1. Menjaga stabilitas harga jual gabah/padi dari petani, agar tidak dikuasai tengkulak 2. Menurunkan biaya
produksi proses pengeringan dan mempercepat proses pengeringan serta keseimbangan kadar air gabah
3. Memastikan Harga penggilingan relatif bersaing dibanding lainnya 4. Menjamin Stok pupuk terjaga, harga terjaga
(bahkan ada yang disubsidi), serta manajemen penyediaan dan distribusi pupuk relatif merata 5. Mendorong petani
menggunakan teknologi alsintan, percepatan dan peningkatan produksi padi, efektifitas dan efisisensi produksi, dan asas gotong
royong dalam pemanfaatan teknologi modern 6. Menjaga ketersediaan obat hama tanaman, menjaga stabilitas harga
obat hama tanaman, dan menjaga standar keamanan obat hama bagi tanaman dan keselamatan petani
Harus disadari oleh semua
stakeholder SP3T bahwa
intervensi hukum Islam atas
setiap aktifitas mu’amalah
antara manusia, baik secara
individu maupun kolektif,
bertujuan mewujudkan falah
(kebahagiaan, keselamatan
dan kesejahteraan hidup
manusia dunia dan akherat)
SIMPULAN
Berdasar pada kajian di atas, dapat disimpulkan Perspektif al-Shatibi tentang Layanan SP3T
sebagai berikut.
1. Hukum Allah ditetapkan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia melalui Al-Qur’an dan
Sunnah, untuk itu direkomendasikan kepada stakeholder SP3T agar berupaya untuk menjamin
keselamatan dan kesejahteraan petani.
2. Hukum dibuat untuk difahami, maka, hendaknya setiap kebijakan SP3T untuk memahami setiap
kebijakannya melalui analisis kebijakan yang komprehensif, untuk memastikan terwujudnya hukum
syarî‟ah dalam konteks relasi SP3T dengan petani.
3. Tanggung jawab dengan segala konsekwensinya atas segala kebijakan program SP3T, diharapkan
menjamin terpenuhinya segala kebutuhan petani padi, serta siap bertanggng jawab atas segala
konsekuensi hukum yang mengiringinya
4. Intervensi mukallaf di bawah kendali hukum syarî‟ah, memunculkan kesadaran dari semua stakeholder
SP3T bahwa intervensi hukum Islam atas setiap aktifitas mu’amalah antar manusia, baik secara individu
maupun kolektif, bertujuan mewujudkan falah (kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan hidup
manusia dunia dan akherat).
59
DAFTAR PUSTAKA Abû Ishâq Ibrâhim ibn Mûsâ al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî’ah, jilid 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub
al-‘Ilmiyah, t.t.), h. 5. Abu Salman Said, Mencari Dunia dan Akhirat, http://manhajqurani.blogspot.com/2011/11/mencari-dunia-
dan-akhirat.html, 12 November 2011, diakses tanggal 06 Januari 2020, pkl. 00.37 WIB
Achmad M. Fagi, Threatened Indonesia Food Security: Strategy and Policy for Stabilization and
Development, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 11 No. 1. Juni 2014:11-25
Achmad Suryana, Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses ,
Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 32 No. 2, Desember 2014: 123 – 135
Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 378.
Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah Dari Konsep ke
Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid al-Syarī‟ah Menurut al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,
1996), h. 61.
Heri Suharyanto, Ketahanan Pangan, JSH (Jurnal Sosial Humaniora), Vol 4 No.2, November 2011
https://economy.okezone.com/read/2018/03/01/320/1866718/mentan-bentuk-brigade-alsintan-apa-itu,
diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl. 12.30 WIB
https://finance.detik.com/properti/d-2532638/bpn-butuh-21-tahun-untuk-mensertifikasi-tanah-di-seluruh-
indonesia
https://kabarjombang.com/menteri-pertanian-program-sp3t-bisa-tekan-kemiskinan/, diakses tanggal 4 Januari
2019 pkl. 10.12 WIB
https://pertanian.kulonprogokab.go.id/article-171-sosialisasi-aplikasi-ritx.html, diakses tanggal 4 Januari
2019 pkl. 11.27 WIB
https://sinarpidie.co/news/tentara-swasembada-pangan-petani-kerah-putih/index.html, diakses tanggal 4
Januari 2020 pukul 21.42 WIB.
https://www.mercuryfm.co.id/single-post/2017/12/18/Pakde-Karwo-Kodam-V-Brawijaya-Beri-Sumbangan-
Besar-Atas-Terciptanya-Keamanan-di-
Jatim?fb_comment_id=1393002427466178_1394005064032581, diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl.
09.12 WIB
https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1703 diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl.
12.47 WIB
https://www.suara.com/bisnis/2019/09/30/093820/kementan-brigade-alsintan-kelola-distribusi-pemanfaatan-
mesin-pertanian, diakses tanggal 4 Januari 2019 pkl. 12.59 WIB
Ibnu Majah, Sunan Ibn E Majah 4: Chapter 213, Hadith 2340 Idris Parakkasi dan Kamiruddin, Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam, Jurnal
Ekonomi Islam Laa Maisyir, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Alauddin Makassar, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4982, LAA
MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 107-120
Jasser Auda, Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.
Muhammad Birusman Nuryadin, Harga Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam “Mazahib”,
Fakultas Syarî‟ah IAIN Samarinda, p-ISSN: 1829-9067, e-ISSN: 2460-6588, Terakreditasi
Kemenristek Dikti Nomor 51/E/KPT/2017, Terindeks Sinta 2, Volume 4, Nomor 1, Juni 2007, 86 –
99.
Musthafa Said al-Khin, Al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000).
60
Norhadi, Distribusi dalam Islam, Artikel Pengadilan Agama Sampit, diupload 24 April 2018, http://pa-
sampit.go.id/distribusi-dalam-islam/, diakses tanggal 6 Januari 2020, pkl. 00.06 WIB
Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999, Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan, Universitas Mataram, Volume 3 Nomor 9 Desember
2015, h. 526-542.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tentang Syarat Dan Tatacara
Pendaftaran Pestisida
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 Tentang Pengawasan
Pestisida
Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2019, Statistik Penduduk dan Kemiskinan
Sektor Pertanian Tahun 2019, hal. 3.
Shahih al Bukhari, kitab al Iman, Bab Man Istabra’a li Dinihi, hadits no. 52. Juga terdapat dalam Bab al
Buyu , hadits no. 2051; Shahih Muslim, kitab al Buyu`, Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubuhat,
hadits no. 1599 (107); Sunan Abi Dawud, kitab al Buyu`, Bab Fi Ijtinabisy-Syubuhat, hadits no. 3329
dan 3330; Sunan at-Tirmidzi, kitab al Buyu , Bab Tarkusy-Syubuhat, hadits no. 1205; Sunan an-Nasa-
i, kitab al Bai’, Bab Ijtinabusy-Syubuhat (VII/241); Sunan lbni Majah, kitab al Fitan, Bab al Wuquf
‘indasy-Syubuhat, hadits no. 3984; Ahmad dalam Musnadnya IV/267.
Sumber: Wawancara dengan Bapak Tarmuji, S.Ag. Ketua Gapoktan Berkah Tani Ngabar, pada tanggal 2
Januari 2020, Pukul 10.12 WIB di Kantor SP3T Ngabar.
Syamsul Hilal, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah, Jurnal Asas,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas,
Vol.6, No.2, Juli 2014
Tri Bastuti Purwantini dan Sri Hery Susilowati, Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen Terhadap
Kelembagaan Usaha Tani Padi, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 No. 1, Juni 2018: 73-88,
http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/7889
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:307
Wahyu Hidayat, Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi,
Konsentrasi Perbankan Syarî‟ah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syarî‟ah, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta: 2011, 72
www.almaany.com/en/dict/ar-en/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
Recommended