View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019 #8
ICEL
Oleh: Annisa Erou dan Fajri Fadhillah
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
ICEL
Inisiatif Bersihkan Udara, Koalisi SemestaIBUKOTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019 #8
Oleh: Annisa Erou dan Fajri Fadhillah
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
3
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara (PPU) merupakan pedoman
pelaksanaan upaya PPU yang disyaratkan baik oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH
12/2010). Strategi dan rencana aksi PPU ini diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu
udara ambien (bila status mutu udara suatu daerah cemar) atau mempertahankan dan meningkatkan
mutu udara ambien (bila status mutu udara baik).1 Dengan demikian, keberadaan strategi dan rencana
aksi PPU menjadi sangat penting.
Dalam lembar informasi ini, akan dijabarkan fakta-fakta mengenai strategi dan rencana aksi PPU DKI
Jakarta dan bagaimana pelaksanaan strategi dan rencana aksi tersebut.
Apakah DKI Jakarta memiliki Strategi dan Rencana Aksi PPU?
Tidak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) saat ini tidak
mempunyai strategi dan rencana aksi PPU. Beberapa tahun silam, pernah dibuat
rencana aksi pengelolaan kualitas udara DKI Jakarta 2002-2007.2 Rencana aksi
tersebut merupakan pengembangan dari program udara bersih dan program langit
biru yang telah dimulai sejak tahun 1997. Ruang lingkup rencana aksi ini terdiri dari: (1)
rencana aksi yang berkaitan dengan proses/konsumsi bahan bakar minyak di sektor transportasi dan
industri, (2) rencana aksi yang berkaitan dengan proses/kegiatan yang tidak menggunakan bahan bakar,
1 Lebih lanjut mengenai ketentuan hukum Strategi dan Rencana Aksi dapat dibaca di Lembar Informasi #6 “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara”.
2 Cecep Aminudin, “Efektivitas Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Industri (Studi Perbandingan Efektivitas Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Industri di DKI Jakarta, Indonesia dan New South Wales, Australia), Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 62 – 64.
Strategi dan rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara ini diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara ambien (bila status mutu udara suatu daerah cemar)
atau mempertahankan dan meningkatkan mutu udara ambien (bila status mutu udara baik)
4
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
(3) rencana aksi yang berkaitan dengan pengenalan bahan bakar alternatif (gas, biodiesel, dll). Rencana
aksi ini juga menetapkan target yang terdiri dari target kualitatif dan target kuantitatif (lihat Lampiran
1: Target Kualitatif dan Kuantitatif Rencana Aksi Pengelolaan Kualitas Udara DKI Jakarta 2002-2007).
Meskipun demikian, setelah rencana aksi tersebut belum ada strategi dan rencana aksi PPU yang dibuat
oleh Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini.
Pemprov DKI Jakarta sendiri sebenarnya memiliki instrumen hukum pengendalian pencemaran udara
yakni Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda
2/2005) (lihat Lampiran 2: “Hal-Hal yang Diatur dalam Perda 2/2005”). Meskipun demikian, Perda 2/2005
ini bukan merupakan strategi dan rencana aksi PPU DKI Jakarta karena perda tersebut tidak memuat
hal-hal yang seharusnya termuat dalam strategi dan rencana aksi PPU, yakni:3
1. Target penurunan beban pencemaran4 untuk tiap jenis pencemar yang melampaui BMUA daerah
maupun nasional dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun;
2. Target waktu pemenuhan BMUA maksimal 5 tahun;
3. Upaya instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar mencapai target
yang ditetapkan; dan
4. Rencana pemantauan kemajuan kegiatan.
Selain tidak memiliki strategi dan rencana aksi PPU, Pemprov DKI Jakarta juga tidak memiliki target
penurunan beban emisi untuk wilayah DKI Jakarta. Bila merujuk pada Rancangan Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga 2018, dari tahun ke tahun Pemprov DKI
Jakarta selalu mempunyai Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Program tersebut merupakan bagian dari Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Pemprov
DKI Jakarta. Adapun beberapa kegiatannya yakni pengendalian pencemaran udara dari kendaraan
bermotor, penegakan hukum terhadap pelanggaran uji emisi kendaraan bermotor roda 4, penegakan
hukum terhadap pelanggaran baku mutu emisi gas buang pada Sumber Tidak Bergerak (STB), penegakan
hukum Kawasan Dilarang Merokok (KDM) pemantauan kualitas udara, pemulihan mutu kualitas udara
melalui Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan road side, pemeliharaan ruang terbuka hijau.5
Sayangnya, meskipun sudah memiliki Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup berikut dengan kegiatan-kegiatannya, Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak pernah menetapkan
target penurunan beban emisi secara berkala dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, Lampiran III tentang Pedoman Teknis Penentuan Status Mutu Udara Daerah, hal. 2.
4 Disebut juga target penurunan beban emisi.
5 Indikator kinerja yang digunakan untuk program yang ada beberapa di antaranya seperti: berkurangnya tingkat pencemaran udara baik dari Sumber Bergerak (SB), Sumber Tidak Bergerak (STB) maupun Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), terlaksananya penegakan hukum lingkungan hidup (untuk kasus pelanggaran baku mutu, kasus pidana, sengketa lingkungan maupun bertambahnya jumlah pengelola Kawasan Dilarang Merokok), bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metode manual aktif, terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi, terpenuhinya baku mutu SB maupun baku mutu STB, serta terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB.
5
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Di lain sisi, Indonesia secara umum hanya mempunyai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)6
(lihat Lampiran 3: “Target Penurunan Emisi GRK Berdasarkan Dokumen NDC Indonesia”). Terkait upaya
penurunan emisi GRK ini, bahkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian
PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di tahun 2011 yang lalu membuat
Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK yang meliputi Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi GRK, Strategi Nasional Penurunan Emisi GRK hingga Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi GRK. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta mempunyai rencana aksi daerah untuk
penurunan emisi GRK namun tidak memiliki target penurunan emisi (pencemar udara) secara umum
sebagai bagian dari upaya PPU maupun strategi dan rencana aksi PPU.
Upaya Apa yang Telah Dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk Memperbaiki Mutu Udara DKI Jakarta?
Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki mutu
udara wilayah DKI Jakarta di antaranya melalui:
a. Uji Emisi
Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan pengendalian emisi
kendaraan bermotor dengan menyelenggarakan program Uji
Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor. Uji emisi adalah tes
yang dilakukan untuk menguji apakah suatu kendaraan bermotor
memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang. Hal ini
dilakukan karena pada dasarnya menurut ketentuan hukum
yang berlaku, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di
jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas
buang.7 Untuk mencapai hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup
DKI Jakarta (DLH DKI Jakarta) membuat kemudahan bagi para pengendara untuk melakukan
uji emisi gratis, misalnya uji emisi kendaraan di Jakarta Pusat (Tugu Proklamasi, Monas, dan
Gelora Bung Karno) secara berturut-turut pada 17-19 Juli 2018, di Jakarta Utara pada 16-18
Juli 2018, di Jakarta Selatan (TMP Kalibata) pada 24-26 Juli 2018 serta untuk daerah Jakarta
6 Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia pada COP-21 di Paris untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri atau sebesar 41% dengan bantuan internasional. Momentum ini menjadi dasar perubahan bantuan internasional. Dari angka 29% tersebut, sektor energi mendapatkan porsi penurunan emisi GRK sebesar 314 juta ton CO2. Angka ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam membuat dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang diserahkan kepada The United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC). Dalam RPJMD Tahun 2013-2017 sendiri, dinyatakan bahwa salah satu indikator sasarannya adalah “Persentase penurunan emisi GRK dari business as usual (BAU) dengan baseline emisi GRK tahun 2005” dengan kondisi awal 3% dan kondisi akhir 8%”.
7 Diatur di Pasal 210 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 huruf (c) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 ayat (1) PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta Pasal 19 Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Uji emisi juga diatur di Pergub DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, Pergub DKI Jakarta No. 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor serta Pergub DKI Jakarta No. 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
6
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
Barat dan Jakarta Timur sudah dilakukan uji emisi pada bulan April 2018. Meskipun demikian,
sebenarnya uji emisi gratis ini adalah spot-check (uji petik emisi), bukan uji emisi sebagaimana
yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
PP 41/1999 mengatur pemerintah untuk melakukan uji tipe emisi bagi produsen dan/atau
importir (untuk sumber bergerak tipe baru)8
dan uji emisi berkala bagi pengendara dan/atau
pemilik kendaraan (untuk sumber bergerak tipe lama)9. Pada kenyataannya, uji tipe emisi
dilakukan, namun publikasi dari pelaksanaan uji tipe emisi bagi kendaraan tipe baru tidak
tersedia. Sedangkan, uji emisi berkala justru tidak dilakukan sama sekali. Dengan demikian,
tidak diketahui apakah kebijakan ini memiliki target yang jelas, terfokus maupun terukur untuk
menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta.
b. Car Free Day
Car Free Day (CFD) diatur dalam Perda 2/2005
dan merupakan salah satu upaya PPU yang
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk
wilayah DKI Jakarta. Dalam instrumen hukum
tersebut, CFD disebut dengan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (HBKB). CFD adalah hari
dimana pada suatu waktu tertentu, kendaraan
bermotor (kecuali Bus Trans Jakarta yang
menggunakan Bahan Bakar Gas) tidak boleh
melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan CFD, dimana
pada pelaksanaan HBKB tersebut terdapat 3 kegiatan utama yang dilaksanakan yakni:
1. Penutupan jalan;
2. Pengukuran kualitas udara; dan
3. Kegiatan penunjang lainnya.
CFD diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dalam rangka pemulihan
mutu udara. CFD atau hari bebas kendaraan bermotor ini selanjutnya diatur di Peraturan
Gubernur DKI Jakarta No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
(Pergub DKI Jakarta 12/2016), Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 545 Tahun 2016 tentang
Penetapan Lokasi, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)
di Provinsi DKI Jakarta (Kepgub DKI Jakarta 545/2016) serta Keputusan Gubernur No. 509/2016
tentang Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Kepgub 509/2016).
8 Pasal 34 PP 41/1999.
9 Pasal 36 PP 41/1999.
7
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Guna mengetahui mutu udara pada lokasi pelaksanaan CFD, dilakukan pengukuran mutu udara
pada setiap pelaksanaan CFD di tingkat provinsi dan kota administrasi.10
Pengukuran mutu udara
dilakukan terhadap parameter NO2, SO2, HC, CO dan PM10. Dalam hal ini, konsentrasi masing-
masing parameter pencemar diperbandingkan antara hari libur, pada saat pelaksanaan CFD
maupun pada saat hari kerja (lihat: Lampiran 4 “Pengukuran Mutu Udara pada Pelaksanaan CFD”).
Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak menentukan target penurunan beban kelima
parameter pencemar tersebut. Pemprov DKI Jakarta hanya menghitung selisih konsentrasi
masing-masing pencemar pada saat pelaksanaan CFD dan pada hari kerja. Adapun mengenai
lokasi dan jadwal pelaksanaan CFD sendiri sudah ditentukan oleh Kepgub DKI 545/2016 (lihat:
Lampiran 5 “Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Menurut Kepgub
545/2016”).
c. Ganjil-Genap
Kebijakan ini adalah kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam
melakukan pembatasan kendaraan yang mengacu pada
angka terakhir dari nomor plat kendaraan bermotor roda
empat. Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda
empat dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas
jalan tertentu pada tanggal genap dan setiap pengendara
kendaraan bermotor beroda empat dengan nomor plat
genap dilarang melintasi ruas jalan tertentu pada tanggal ganjil (lihat Lampiran 6 “Ruas Jalan
Kawasan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian
Games Menurut Pergub 77/2018”).11
Kebijakan ini kemudian diperpanjang jangka berlakunya
karena pelaksanaan Asian Para Games 2018 melalui penetapan Pergub DKI Jakarta No. 92
Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Menjelang dan Selama
Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 (Pergub 92/2018) dengan perubahan kecil mengenai ruas
jalan kawasan diberlakukannya ganjil-genap (lihat Lampiran 7 “Ruas Jalan Kawasan Pembatasan
Lalu Lintas Jalan dengan Sistem Ganjil-Genap Menjelang dan Selama Penyelenggaraan Asian
Para Games 2018 Menurut Pergub 92/2018”). Oleh karena menurut hasil evaluasi DLH DKI Jakarta
penerapan kebijakan ini dianggap berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan efektivitas
penggunaan ruang jalan, maka penyelenggaraan kebijakan ini diperpanjang melalui Pergub
DKI Jakarta No. 106 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap
(Pergub 106/2018) dengan ruas jalan kawasan diberlakukannya ganjil-genap yang sedikit berbeda
dengan yang sebelumnya (lihat Lampiran 8 “Ruas Jalan Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Jalan
dengan Sistem Ganjil-Genap Menurut Pergub 106/2018). Dengan diberlakukannya instrumen
hukum yang terakhir ini, kebijakan ganjil-genap diberlakukan mulai tanggal 15 Oktober 2018
10 Pasal 11 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
11 Pasal 2 Pergub 77/2018.
B A15
8
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
sampai dengan 31 Desember 2018 mulai hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 06.00 WIB
sampai dengan pukul 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.12
Adapun menurut hasil peninjauan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta
(BPTJ) terhadap kinerja ruas jalan sebelum dan setelah perluasan ganjil genap, diketahui bahwa
terdapat perubahan VC Ratio yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya
ganjil-genap di ruas Jl. M.H Thamrin (Tosari), Jl. Rasuna Said (GOR Sumantri), Jl. S. Parman (Mall
TA) dan Jl. Metro Pondok Indah (PIM). Kinerja jalan menjadi lebih baik setelah diberlakukannya
ganjil-genap (lihat Lampiran 9 “Volume Capacity Ratio di Ruas Jalan Sebelum dan Sesudah
Diberlakukannya Ganjil-Genap Menurut Hasil Review BPTJ”). Sementara itu, kinerja jalan
alternatif lebih dinamis karena setelah pemberlakuan sistem ganjil-genap di ruas jalan alternatif
relatif menurun (lihat Lampiran 10 “Volume Capacity Ratio di Ruas Jalan Alternatif Sebelum dan
Sesudah Diberlakukannya Ganjil-Genap”). Selain itu, terdapat pula penurunan emisi CO2 yaitu
sebesar 26.63%. Di Bundaran Hotel Indonesia misalnya, terjadi penurunan konsentrasi CO
sebesar 1.7%, konsentrasi NO turun sebesar 14.7% dan konsentrasi THC turun sebesar 1.37%.
Sementara itu di Kelapa Gading terpantau terjadi penurunan konsentrasi CO sebesar 1.15%,
konsentrasi NO turun sebesar 7.03% dan NO2 turun sebesar 2.01%.13
Meskipun demikian, tidak
ada penjelasan mengenai SO, PM10 dan O3 menurut peninjauan tersebut.
Sedangkan menurut Dokumen Analisa Pelaksanaan HBKB dan Ganjil-Genap yang dikeluarkan
oleh DLH DKI Jakarta, parameter pencemar udara yang diukur adalah PM10, SO2, CO, O3 dan NO2
(lihat Lampiran 11 “Analisa Ganjil-Genap pada Konsentrasi PM10, SO2, CO, O3 dan NO2). Adapun
pelaksanaan Ganjil-Genap yang dianalisa oleh DLH DKI Jakarta adalah selama penyelenggaraan
Asian Games 2018. Menurut DLH DKI Jakarta, kebijakan Ganjil-Genap untuk wilayah Bundaran HI
tidak mempengaruhi penurunan kualitas udara secara langsung maupun mengubah pola atau
perilaku dari generasi konsentrasi pencemaran udara. Sedangkan untuk wilayah Kelapa Gading
menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara, di mana ada perbedaan signifikan yang berjalan
ke arah positif antara adanya kebijakan Ganjil-Genap dan tanpa adanya kebijakan Ganjil-Genap.
d. Kawasan Dilarang Merokok
Perda 2/2005 menyatakan bahwa tempat umum, sarana kesehatan,
tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses
belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan
umum adalah kawasan dilarang merokok.14
Pimpinan atau penanggung
jawab tempat umum dan tempat kerja dalam hal ini harus menyediakan
tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara
12 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pergub 106/2018.
13 Ir. Bambang Prihartono, MSCE, Ganjil Genap “Katanya & Ternyata”, (Jakarta: Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, 2018), hlm. 47-48.
14 Pasal 13 ayat (1) Perda 2/2005.
9
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
sehingga tidak menganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.15
Sedangkan dalam angkutan
umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:16
1. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan
kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
2. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki
sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mengenai kawasan dilarang merokok ini diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur DKI
Jakarta No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan
Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok (Pergub 50/2012). Menurut instrumen hukum
tersebut, BPLHD, Walikota/Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas KUMKMP), Dinas Olahraga dan Pemuda,
Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Umum wajib melakukan
pengawasan penaatan kawasan dilarang merokok.17
Pengawasan penaatan kawasan dilarang
merokok ini dilakukan berdasarkan tugas pengawasan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD dan
Walikota/Bupati, pengaduan masyarakat, temuan langsung dan informasi dari media massa.18
Berdasarkan data Kawasan Dilarang Merokok di Provinsi DKI Jakarta yang dimiliki DLH DKI
Jakarta untuk periode Januari 2017 hingga Desember 2018, ditinjau dari laporan penanganan
pengaduan, hampir seluruh wilayah administratif DKI Jakarta (77.78%) tidak menaati kebijakan
Kawasan Dilarang Merokok. Kebijakan ini tidak memiliki target yang terfokus dan terukur untuk
menuruni tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta (lihat Lampiran 12 “Penanganan Pengaduan
Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok”).
e. Larangan Pembakaran Sampah
Dinyatakan dalam Perda 2/2005, setiap orang atau
badan dilarang membakar sampah di ruang terbuka yang
mengakibatkan pencemaran udara.19
Dalam Peraturan
Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah (Perda 3/2013) juga diatur bahwa setiap orang
dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan.20
15 Pasal 13 ayat (2) Perda 2/2005.
16 Pasal 13 ayat (3) Perda 2/2005.
17 Pasal 9 ayat (1) Pergub 50/2012.
18 Pasal 12 ayat (1) Pergub 50/2012.
19 Pasal 14 Perda 2/2005.
20 Pasal 126 huruf e Perda 3/2013.
10
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
Sebagai sanksinya, setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang
mencemari lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU 32/2009) yakni pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).21
Sayangnya, berdasarkan keterangan yang diberikan
oleh DLH DKI Jakarta, kebijakan ini tidak dievaluasi sehingga tidak ada Dokumen Evaluasi
Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Sampah, yang ada hanyalah penanganan pengaduan
saja. Dengan demikian, kebijakan ini juga tidak memiliki target yang terfokus dan terukur untuk
mengendalikan pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta.
Apa Kekurangannya Jika Pemprov DKI Jakarta Tidak Mempunyai Strategi dan Rencana Aksi PPU?
Jika Pemprov DKI Jakarta tidak mempunyai strategi dan rencana aksi PPU, maka pelaksanaan
PPU menjadi tidak terfokus dan tepat sasaran. Selain itu, terdapat kemungkinan program-program
pemerintah pusat menghambat upaya PPU yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta oleh karena
program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut dilakukan di wilayah DKI Jakarta
dan justru membuat lebih parah pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta. Beberapa contoh program
pemerintah pusat yang merupakan Program Strategi Nasional (PSN) yang lokasinya berada di wilayah
DKI Jakarta dan akan berdampak pada pencemaran udara yakni:
1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Enam Ruas Jalan Tol
Proyek pembangunan infrastruktur enam ruas jalan
tol pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian
kemacetan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta
yang dicetuskan pada Oktober 2005 dan diinisiasi
oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Gubernur DKI
Jakarta saat itu, Sutiyoso. Keenam ruas jalan tol
tersebut adalah Kemayoran – Kampung Melayu
dengan panjang 9.65 kilometer, Rawa Buaya –
Sunter dengan panjang 18.6 kilometer, Kampung
Melayu – Tanah Abang – Duri Pulo dengan panjang
12.5 kilometer, Pasar Minggu – Casablanca dengan panjang 9 kilometer dan Ulujami – Tanah
Abang dengan panjang 8.7 kilometer. Enam ruas tol dalam kota ini merupakan PSN yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Perpres 3/2016) maupun dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017
21 Pasal 135 Perda 3/3013 jo. Pasal 112 UU 32/2009.
11
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Perpres 58/2017).
Jika dilihat dari peta indeks kualitas udara disekitar DKI Jakarta, dapat dilihat lokasi yang
memiliki indeks kualitas udara terburuk di DKI Jakarta yaitu Mangga Dua Utara dengan indeks
178 US AQI, Rawamangun dengan indeks 173 US AQI, Jakarta Pusat dengan indeks 165 US AQI,
dan Kemayoran dengan indeks 165 US AQI. Lokasi yang memiliki indeks udara terburuk pun akan
dilewati dengan 6 ruas jalan tol. Dapat dibayangkan jika 6 ruas tol akan dibangun, kualitas udara
akan semakin memburuk. Hal ini dikarenakan jalan tol akan dilewati kendaraan pribadi yang
tentunya akan menyumbang emisi kendaraan bermotor.
Menurut BPTJ, saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor sudah mencapai 10 persen.
Sementara, pertumbuhan jalan raya masih di bawah 1 persen. Kondisi ini tentu akan menjadi
masalah, dan penambahan panjang jalan khusunya jalan tol yang direncakan saat ini bukan
menjadi solusi kemacetan. Merujuk data Ditlantas Polda Metro Jaya yang menaungi Jakarta,
Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), jumlah kendaraan bertambah 5.500-6.000 unit per
hari. Dari jumlah tersebut, sepeda motor mencapai 4.000-4.500 per hari. Data dari BPS tahun
2017 membuktikan bahwa tiap tahun jumlah kendaraan bermotor selalu meningkat dengan
pesat. Menurut Data BPS tahun 2017, jalan tol di DKI Jakarta tahun 2016 mencapai 138 km.
Dengan semakin panjangnya jalan tol, maka terbukti pada tabel peningkatan jumlah kendaraan
bahwa makin meningkatnya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi karena
lebih cepat dalam melakukan perjalanan. Dengan itu, semakin meningkatnya pula kepadatan
kendaraan di jalan yang disertai meningkat pula kadar polusi udara.22
2. Proyek Infrastruktur Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Kota-kota Besar
Proyek ini merupakan proyek pemerintah pusat
untuk mendirikan pembangkit listrik berbasis
sampah (PLTSa) di kota-kota besar. Instrumen
hukumnya adalah Peraturan Presiden No. 35
Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan
Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi
Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
(Perpres 35/2018). Untuk wilayah DKI Jakarta,
dengan didasarkan pada Perpres 35/2018,
instrumen hukumnya adalah Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan
kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan
Sampah di dalam Kota/Intermediate Treatment Facility (Pergub 33/2018).
22 Lebih lanjut mengenai pembangunan 6 ruas jalan tol dan dampaknya dapat dibaca di Buku “Seruan Jakarta #Tolak6RuasTolDalKot” oleh Rujak Center for Urban Studies.
12
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
Pada dasarnya peraturan tersebut menyatakan bahwa pembangkit listrik berbasis sampah
merupakan pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang
memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat
mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji. Dijelaskan pula bahwa pengolah
sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan adalah mesin/peralatan
yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume sampah dan waktu
pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji. Meskipun
demikian, dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan bahwa pengolah sampahnya adalah
insinerator dan metode pengolahan sampahnya adalah dengan cara dibakar.23
Meskipun diklaim
“ramah lingkungan” oleh pemerintah, insinerator sebenarnya tidak ramah lingkungan sama
sekali bahkan membahayakan masyarakat.24
Masyarakat yang tinggal di dekat insinerator berpotensi terkena bahan kimia berbahaya melalui
udara yang tercemar atau hasil pertanian yang terkontaminasi. Semua proses pembakaran
sampah ini menghasilkan dioksin yang berkarakteristik persisten, bioakumulatif dan karsinogen,
terutama jika sampah yang dibakar mengandung klorin. Baik pembakaran sampah skala kecil,
sedang maupun besar, semuanya menghasilkan dioksin, yang berbeda hanyalah konsentrasi
dan waktu pelepasannya saja.
Beberapa polutan yang masuk ke dalam udara ambien dari operasi insinerator dapat dilihat
dalam gambar di bawah ini.
23 Dalam peraturan yang sebelumnya yakni Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (Perpres 18/2016), dinyatakan bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi thermal process meliputi gasifikasi, insinerator dan pirolysis. Perpres ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setelah adanya permohonan uji materiil yang diajukan oleh 15 orang pemohon perorangan dan lima organisasi lingkungan hidup. Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27 P/HUM/2016.
24 Fajri Fadhillah, “Insinerator sampah akan perparah pencemaran udara Jakarta”, theconversation.com.
Sumber: https://www.balifokus.asia/single-post/2016/06/14/Bagaimana-cara-kerja-insinerator-dan-apa-saja-bahaya-tersembunyi-dari-insinerator
13
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Adapun beberapa dampak kesehatan yang mungkin timbul dan diderita oleh penduduk yang
tinggal di sekitar insinerator adalah sarkoma jaringan lunak, limfoma non-Hodgkin, kanker
paru-paru, kanker laring, kanker hati dan kanker lain, kanker pada anak serta permasalahan
pernapasan. Kemungkinan meninggalnya seseorang dari kanker paru-paru bagi orang yang
tinggal di dekat insinerator adalah 6.7 kali lebih besar dibandingkan orang-orang yang tinggal
di wilayah lain. Terdapat penambahan jumlah yang signifikan dari semua kanker meliputi kanker
lambung, kanker kolorektar, kanker hati dan kanker paru-paru bagi populasi yang tinggal dalam
radius 7.5 km dari insinerator. Semakin dekat jarak wilayah tempat tinggal dengan insinerator,
maka semakin tinggi kemungkinan terkena kanker. Adapun penderita kanker limfoma maupun
kanker paru-paru memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker lambung, itulah mengapa kanker
lambung juga termasuk jenis dampak kesehatan yang mungkin timbul dari penggunaan
insinerator. Mengenai kanker pada anak, kanker ini kemungkinan besar terjadi terutama bila
dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan janin serta masa-masa awal kehidupan
anak, ia mendapat paparan bahan beracun dari operasi insinerator. Permasalahan pernapasan
juga mungkin timbul karena insinerator menghasilkan polutan dengan kuantitas besar seperti
SO2, NO2 dan Particulate Matter (PM).25
25 Lebih lanjut mengenai dampak kesehatan akibat penggunaan insinerator dapat dibaca di Laporan Greenpeace: “Incineration and Human Health: State of Knowledge of the Impacts of Waste Incineration on Human Health”.
14
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
LAMPIRAN
Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara DKI
Jakarta
15
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
LAMPIRAN 1Target Kualitatif dan Kuantitatif Rencana Aksi Pengelolaan Kualitas Udara DKI Jakarta 2002-2007
Target (kualitatif) Target (kuantitatif)
1. Pengendalian kualitas udara ambien (ambien dan sisi jalan) khususnya untuk parameter utama – manajemen ambien
2. Pengendalian kualitas emisi dari berbagai macam sumber – manajemen emisi
3. Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
1. Pada akhir tahun 2005 konsentrasi seluruh pencemar parameter mencapai atau tidak melebihi baku mutu udara ambien yang dipersyaratkan
2. Pada akhir tahun 2005 kontribusi emisi dari sumbernya berkurang secara signifikan hingga 50%
3. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas udara untuk meningkatkan kualitas/efektivitas program tahun 2005
4. Adanya perubahan yang signifikan dari parameter kualitas kesehatan masyarakat serta produktivitas kota pada tahun 2005
5. Pada akhir tahun 2004, ada pengembangan dan metode pengembangan bahan bakar alternatif/investasi.
6. Pada akhir tahun 2005, tersedia bahan bakar alternatif/substitusi.
16
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
LAMPIRAN 2 Hal-Hal yang Diatur dalam Perda DKI Jakarta No. 2/2005 tentang PPU
Berikut adalah hal-hal yang diatur dalam Perda 2/2005:
a. asas, tujuan dan sasaran PPU
b. perlindungan mutu udara (meliputi BMUA, Status Mutu Udara Ambien, BME dan Ambang Batas
Emisi Gas Buang, Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan, ISPU)
c. pengendalian pencemaran udara
d. pencegahan pencemaran udara (meliputi penetapan BMUA, pelaksanaan inventarisasi, penaatan
BMUA, BME, baku tingkat gangguan, pemberian informasi yang benar dan akurat kepada
masyarakat, kawasan bebas asap rokok serta larangan open-waste burning)
e. penanggulangan pencemaran udara (pengawasan terhadap penaatan BME, penaatan BMUA, BME
dan baku tingkat gangguan, pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang,
pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor, pemantauan mutu udara ambien di sekitar
jalan, uji emisi, pengawasan terhadap penaatan baku tingkat gangguan, penaatan baku tingkat
gangguan, penaatan terhadap pemenuhan ambang batas kebisingan)
f. pemulihan mutu udara (kewajiban memulihkan mutu udara, pengembangan ruang terbuka hijau,
hari bebas kendaraan bermotor)
g. perizinan (izin pembuangan emisi)
h. biaya penanggulangan dan pemulihan (bagi yang menimbulkan pencemaran udara)
i. ganti rugi (bagi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain)
j. retribusi (terhadap pelayanan pemberian izin pembuangan emisi STB)
k. peran serta masyarakat (meliputi CLS dan gugatan legal standing)
l. pembinaan dan pengawasan
m. sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
17
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
LAMPIRAN 3Target Penurunan Emisi GRK Berdasarkan Dokumen NDC Indonesia
No. SektorEmisi GRK 2010 (Juta Ton CO2e)
Emisi GRK 2030(Juta Ton CO2e)
Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2e)
BaU Mitigasi 29%
Mitigasi 41%
Mitigasi 29%
% dari total BaU
Mitigasi 41%
% dari total BaU
1. Energi 453,2 1.669 1.355 1.271 314 11% 398 14%
2. Limbah 88 296 285 270 11 0,38% 26 1%
3. IPPU 36 69,6 66,85 66,35 2,75 0,10% 3,25 0,11%
4. Pertanian 110,5 119,66 110,39 115,86 9 0,32% 4 0,13%
5. Kehutanan 647 714 217 64 497 17,2% 650 23%
Total1.334 2.869 2.034 1.787 834 29% 1.081 38%
Sumber : Kementerian LHK, 2016
18 Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Efisiensi Penyisihan
Efisiensi Penyisihan
HBKBHBKB Hari KerjaHari KerjaEfisiensi
PenyisihanHari LiburHari LiburHari LiburHBKB Hari KerjaHari Libur HBKB Hari Kerja
Jakarta Barat 23.70 24.55 19.50 -25.9% 52.90 35.22 52.13 32.4% 0.25 0.29 0.33 14.6% 4.78 2.71 3.27Jakarta Selatan 32.67 28.33 27.00 -4.9% 34.00 29.00 35.33 17.9% 0.02 0.01 0.02 20.0% 4.36 3.99 4.39Jakarta Timur 9.14 6.60 9.52 30.6% 9.39 26.00 13.00 -100.0% 0.09 0.08 0.09 5.0% 7.27 3.52 3.83Jakarta Pusat 32.67 27.67 33.67 17.8% 35.00 30.33 35.67 15.0% 0.02 0.01 0.02 33.3% 4.35 3.96 4.45Jakarta Utara #DIV/0! 2.77 6.67 58.5% #DIV/0! 5.40 22.90 76.4% #DIV/0! 0.08 0.09 11.1% #DIV/0! 8.95 4.19Jakarta Barat -5.05 16.91 0.05 0.56Jakarta Selatan -1.33 6.33 0.003 0.40Jakarta Timur 2.92 -13.00 0.004 0.31Jakarta Pusat 6.00 5.33 0.01 0.50Jakarta Utara 3.90 17.50 0.01 -4.76
Selisih HBKB - Hari Kerja Selisih HBKB - Hari Kerja Selisih HBKB - Hari Kerja Selisih HBKB - Hari Kerja
PERIODE JULI - SEPTEMBER
Lokasi
NO2 SO2 HC COµg/Nm3 µg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
HBKB Hari Kerja HBKB HBKB Hari Kerja Hari Libur HBKB Hari Kerja Hari Libur HBKB Hari KerjaJakarta Barat 2.13 1.58 2.41 0.51 0.51 2.62 0.29 0.12 0.52 3.59 1.67 7.30 28.40 18.11 37.11Jakarta Selatan 30.67 27.00 33.33 33.67 30.00 36.67 0.13 0.12 0.09 4.31 3.89 4.45 61.00 35.67 66.00Jakarta Timur 18.63 6.52 15.93 1.10 0.51 0.51 0.10 0.05 0.06 0.43 0.48 3.66 20.49 8.16 47.57Jakarta Pusat 27.50 22.00 30.00 32.00 26.50 34.50 0.16 0.18 0.20 4.13 3.60 4.38 46.00 26.50 66.00Jakarta Utara 4.39 9.82 8.72 3.69 3.91 5.14 0.11 0.11 0.54 2.48 1.14 2.67 26.80 42.63 42.00Jakarta Barat 0.83 2.11 0.40 5.63 19.00Jakarta Selatan 6.33 6.67 -0.03 0.56 30.33Jakarta Timur 9.41 0.00 0.01 3.17 39.41Jakarta Pusat 8.00 8.00 0.02 0.78 39.50Jakarta Utara -1.10 1.23 0.42 1.53 -0.63
Selisih HBKB - Hari Kerja
Selisih HBKB - Hari Kerja
Selisih HBKB - Hari Kerja
Selisih HBKB - Hari Kerja
Selisih HBKB - Hari Kerja
PERIODE JANUARI - MARET
LokasiNO2 SO2 HC CO PM10
µg/Nm3 µg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 µg/Nm3Hari Libur Hari Libur Hari Kerja Hari Libur
Efisiensi Penyisihan
Hari Libur HBKB Hari KerjaEfisiensi
Penyisihan17.1% 93.35 61.00 109.15 44.1%9.2% 78.33 51.00 84.00 39.3%8.2% 21.94 38.00 40.00 5.0%
11.2% 68.67 37.67 72.67 48.2%-113.6% #DIV/0! 75.30 78.60 4.2%
48.1533.00
2.0035.00
3.30
Selisih HBKB - Hari Kerja
PERIODE JULI - SEPTEMBERPM10
µg/Nm3
LAMPIRAN 4 Pengukuran Mutu Udara pada Pelaksanaan CFD
19
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Profil perbandingan konsentrasi rata-rata bulanan antara parameter PM10 pada CFD dan hari kerja
Profil perbandingan konsentrasi rata-rata bulanan antara parameter SO2 pada CFD dan hari kerja
Konsentrasi PM10 HBKB vs Hari Kerja 120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30
Jam
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
ug/m
3
Konsentrasi SO2 HBKB vs Hari Kerja
6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30
Jam
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00
5.00
0.00
ug/m
3
20
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
Profil perbandingan konsentrasi rata-rata bulanan antara parameter CO pada CFD dan hari kerja
Profil perbandingan konsentrasi rata-rata bulanan antara parameter O3 pada CFD dan hari kerja
Konsentrasi CO HBKB vs Hari Kerja
6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30
Jam 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
mg/
m3
Konsentrasi O3 HBKB vs Hari Kerja
6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30
Jam
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ug/m
3
21
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Profil perbandingan konsentrasi rata-rata bulanan antara parameter THC pada CFD dan hari kerja
Profil perbandingan konsentrasi rata-rata bulanan antara parameter NO2 pada CFD dan hari kerja
Konsentrasi THC HBKB vs Hari Kerja
6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30
Jam 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
25.00
20.00
5.00
0.00
15.00
10.00
ug/m
3
Konsentrasi NO2 HBKB vs Hari Kerja
6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 Jam
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
ug/m
3
22
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
LAMPIRAN 5Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Menurut Kepgub DKI Jakarta
545/2016
No. Wilayah Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor Saat Ini Jadwal Pelaksanaan
1. Provinsi DKI Jakarta
Jl. Jend. Sudirman – Jl. M.H. Thamrin
(Patung Pemuda Membangun s.d Bundaran Patung Kuda/Patung Arjuna)
Tiap Minggu
2. Jakarta SelatanJl. Sisingamangaraja
(Tugu Selamat Datang s.d Jl. Trunojoyo – Jl. Kyai Maja (CSW))Minggu ke-1
3. Jakarta Barat
Kawasan Kota Tua Tamansari
(Jl. Kali Besar Utara – Jl. Kali Besar Timur – Jl. Kali Besar Barat – Jl. Kopi – Jl. Kali Besar Timur 2 – sebagian Jl. Kali Besar Timur 3 – Jl. Kali Besar Timur 4 – Jl. Kali Besar Timur 5 – Jl. Pos Kota
Minggu ke-2
4. Jakarta PusatJl. Suryo Pranoto
(Persimpangan Jl. Harmoni s.d. Persimpangan RSUD Tarakan)Minggu ke-3
5. Jakarta UtaraJl. Boulevard Raya
(Bundaran La Piazza – Jl. Perintis)Minggu ke-3
6. Jakarta Timur
Jl. Pemuda
Persimpangan Arion (Jl. Pemuda – Jl. Velodrome) s.d. Persimpangan Jl. Pemuda – Jl. Bekasi Raya
Minggu ke-4
23
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
LAMPIRAN 6 Ruas Jalan Kawasan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan
Asian Games Menurut Pergub 77/2018
Ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap terdiri atas:
a. Jalan Medan Merdeka Barat;
b. Jalan M.H. Thamrin;
c. Jalan Jenderal Sudirman;
d. Jalan Sisingamangaraja;
e. Jalan Jenderal Gatot Subroto;
f. Jalan Jenderal S. Parman (sebagian mulai dari Simpang Tomang s.d. Simpang Slipi);
g. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
h. Jalan H.R. Rasuna Said;
i. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan;
j. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
k. Jalan Benyamin Sueb (sebagian mulai dari Bundaran Angkasa s.d. Kupingan Ancol);
l. Jalan Metro Pondok Indah (sebagian mulai dari Simpang Kartini s.d. Simpang Pondok Indah
Mall); dan
m. Jalan R.A. Kartini (sebagian mulai dari Simpang Ciputat Raya s.d. Simpang Kartini).
24
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
LAMPIRAN 7Ruas Jalan Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Jalan dengan Sistem Ganjil-Genap Menjelang dan
Selama Penyelenggaraan Asian Para Games 2018 Menurut Pergub 92/2018
Ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap terdiri atas:
a. Jalan Medan Merdeka Barat;
b. Jalan M.H. Thamrin;
c. Jalan Jenderal Sudirman;
d. Jalan Gatot Subroto;
e. Sebagian Jalan Jenderal S. Parman (mulai dari Simpang Jalan Tomang Raya s.d. Simpang Jalan
KS. Tubun);
f. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
g. Jalan H.R. Rasuna Said;
h. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan;
i. Jalan Jenderal Ahmad Yani; dan
j. Sebagian Jalan Benyamin Sueb (mulai dari Bundaran Angkasa s.d. Kupingan Ancol) diberlakukan
mulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018.
Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap pada ruas jalan sebagaimana dimaksud tidak
diberlakukan pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu
keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat.
25
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
LAMPIRAN 8Ruas Jalan Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Jalan dengan Sistem Ganjil-Genap Menurut Pergub
106/2018
Ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistema ganjil-genap terdiri atas:
a. Jalan Medan Merdeka Barat;
b. Jalan M.H. Thamrin;
c. Jalan Jenderal Sudirman;
d. Sebagian Jalan Jenderal S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan
simpang Jalan K.S. Tubun);
e. Jalan Gatot Subroto;
f. Jalan H.R. Rasuna Said;
g. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
h. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan; dan
i. Jalan Jenderal Ahmad Yani.
Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap pada ruas jalan sebagaimana dimaksud tidak
diberlakukan pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu
keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat.
26
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
LAMPIRAN 9Volume Capacity Ratio di Ruas Jalan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Ganjil-Genap Menurut
Hasil Review BPTJ
No. Ruas Jalan Diberlakukannya Ganjil Genap
VC Ratio
Sebelum Sesudah/Minggu ke-3
Sesudah/Minggu ke-6
1 Jl. M.H. Thamrin (Losari) 0.76 0.68 0.61
2 Jl. Rasuna Said (GOR Sumantri) 0.69 0.58 0.54
3 Jl. S. Parman (Mall TA) 0.8 0.74 0.66
4 Jl. Metro Pondok Indah (PIM) 0.81 0.72 0.63
Rata-rata 0.77 0.68 0.63
27
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
LAMPIRAN 10: Volume Capacity Ratio di Ruas Jalan Alternatif Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Ganjil-Genap
No. Ruas Jalan Alternatif Diberlakukannya Ganjil-Genap
VC Ratio
Sebelum Sesudah/Minggu ke-3
Sesudah/Minggu ke-6
1 Jl. Perintis Kemerdekaan (ASMI) 0.63 0.76 0.76
2 Jl. Letjen Suprapto (Coca Cola) 0.58 0.56 0.60
3 Jl. Salemba (UI) 0.61 0.57 0.64
4 Jl. Pejaten Raya (Penvil) 0.70 0.77 0.73
5 Jl. Gunung Sahari (MBAL) 0.55 0.54 0.56
6 Jl. Dewi Sartika (Cawang Otista) 0.65 0.63 0.68
7 Jl. Mayjen Sutoyo (BKN) 0.67 0.65 0.69
Rata-rata 0.63 0.64 0.66
28
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
LAMPIRAN 11Analisa Ganjil-Genap pada Konsentrasi PM10, SO2, CO, O3 dan NO2
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi PM10
120.00 100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Bulan Juli PM10 Bulan Agustus PM10
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi PM10 di Bundaran HI
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi PM10 di Kelapa Gading
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi PM10
120.00 100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Bulan Juli PM10 Bulan Agustus PM10
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
29
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi SO2 di Bundaran HI
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi SO2 di Kelapa Gading
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi SO2
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Bulan Juli SO2 Bulan Agustus SO2
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi SO2
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
0.00
Bulan Juli SO2 Bulan Agustus SO2
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
30
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi CO di Bundaran HI
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi CO di Kelapa Gading
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi CO 1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Bulan Juli CO Bulan Agustus CO
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi CO 1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Bulan Juli CO Bulan Agustus CO
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
31
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi O3 di Bundaran HI
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi O3 di Kelapa Gading
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi O3
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
0.00
Bulan Juli O3 Bulan Agustus O3
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi O3
300.00 250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
Bulan Juli O3 Bulan Agustus O3
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
32
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi NO2 di Bundaran HI
Analisa Ganjil-Genap Konsentrasi NO2 di Kelapa Gading
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi NO2
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Bulan Juli NO2 Bulan Agustus NO2
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
Analisa Ganjil Genap pada Konsentrasi NO2
120.00 100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Bulan Juli NO2 Bulan Agustus NO2
0:30
1:
00
1:30
2:
00
2:30
3:
00
3:30
4:
00
4:30
5:
00
5:30
6:
00
6:30
7:
00
7:30
8:
00
8:30
9:
00
9:30
10
:00
10:3
0 11
:00
11:3
0 12
:00
12:3
0 13
:00
13:3
0 14
:00
14:3
0 15
:00
15:3
0 16
:00
16:3
0 17
:00
17:3
0 18
:00
18:3
0 19
:00
19:3
0 20
:00
20:3
0 21
:00
21:3
0 22
:00
22:3
0 23
:00
23:3
0 0:
00
33
PELAKSANAAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DKI JAKARTA
Indonesian Center for Environmental Law | icel.or.id
LAMPIRAN 12Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok
No Wilayah Jumlah Taat Tidak Taat
1. Jakarta Timur 0 0 0
2. Jakarta Barat 1 0 1
3. Jakarta Pusat 5 1 4
4. Jakarta Selatan 5 2 3
5. Jakarta Utara 3 0 3
Total 14 3 11
11
3
22,2%
Taat
TidakTaat
77,78%
Hasil PenangananPengaduan
Recommended