View
12
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SKRIPSI
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA
(Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)
RISNAWATI105730383512
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016
SKRIPSI
ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA
(Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)
RISNAWATI105730383512
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016
i
ii
LEMBAR PERSETUJUAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA
(STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT DAERAH)
Nama : SUKARMAN : EKONOMI: RISNAWATI
Stambuk : 105730383512
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Makassar, 04 Agustus 2016
Menyetujui,
Pembimbing I
Dr. Hj. Ruliaty, MM
Pembimbing II
Saida Said, SE.,M.Ak
Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.NBM : 497794
Ketua
Jurusan Akuntansi
Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AKNBM : 1073428
iii
iv
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)
Tak ada satupun di dunia ini yang tidak mungkin bila disertai keyakinan,
sebagian akan menjadi mungkin terjadi jika berfikir mungkin. Berdo’alah dan
percaya.
Kemajuan diperoleh bukan dari keberhasilan, Melainkan dari kegagalan demi
kegagalan.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
(Q.S Al-Baqarah: 216)
Buah karya ini kupersembahkan untuk:
• Bapak dan Ibu tercinta
• Keluarga besar
• Sahabat-sahabatku
• Almamaterku
vi
ABSTRAK
Risnawati. 2016. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus PadaBadan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Skripsi.Jurusan Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.Pembimbing I Hj.Ruliaty, dan pembimbing II Saida Said.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan Akuntansiterhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkanlaporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian danpelaporan keuangan pada SKPD Di Kabupaten Bulukumba khususnya padaBadan Kepegawaian Dan Diklat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dalam bentuk studi kasus.Penulis menggunakan tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi untukmengumpulkan data yang diperlukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Dan DiklatDaerah Di Kabupaten Bulukumba telah melakukan proses pencatatan danpelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan telah disajikantepat waktu sehingga bisa dipergunakan oleh kelompok pengguna laporankeuangan dalam pengambilan keputusan.
Kata Kunci : Pelaporan Keuangan, SKPD.
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, dengan segala kerendahan hati, puji dan
syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah )” tepat pada waktunya.
Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW,
keluarga dan para sahabat beliau yang telah menjadi jalan bagi umatnya dalam
menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar.
Tak lupa dengan kedua Orang Tua saya Ayahanda Abdul Rasyid dan Ibunda
Pala, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, spirit perjuangan hidup serta
curahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis
Penulis menyadari bahwa muatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,
baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan
pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan
menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh tidak serta merta hadir tanpa
adanya bantuan, partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
v
viii
1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. SE., MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung. SE,.M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ruliaty, MM sebagai pembimbing I dan Ibu Saida Said,SE.,M.Ak
sebagai pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu
dan tenaganya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal
hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar, khususnya Dosen jurusan akuntansi yang telah mentransferkan
ilmu pengetahuannya.
6. Kepala Kantor Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan izin kepada penulis untuk
melakukan penelitian.
7. Andi Ade Ariadi, S.STP. M.Si, selaku Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah, yang telah senantiasa memberikan izin untuk melakukan
penelitian.
8. Mulyadi, SE, selaku KASUBAG Keuangan beserta para staff pegawai yang
telah bersedia menerima dan memberikan saran dan kritik bagi penulis dalam
melakukan penelitian.
vi
ix
9. Teristimewa kepada Kakak kesayanganku Dahlia Meilidia, dan Surianti,
terimah kasih atas doa, dan dorongan semangatnya, semoga selalu
memberikan yang terbaik kepada OrangTua kita.
10. Teristimewa kepada rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Universitas
Muhammadiyah Makassar terkhusus Ketua Tingkatku Ridawati Alias beserta
sahabat-sahabatku (Ernawati binti Mustamar, Sri Wahyunengsih, Eva
Alfiunita, Kurnia, Santi) yang telah memberikan motivasi kepada penulis
selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Teristimewa kepada Kakakku dan Adikku tersayang (Wiwin Dahlia, Maskur,
Andi Nurhidayat, Mohd Yunus, Yuyu Saira, Husna, Vika, Ayu, Nova) yang
telah menemani melewati suka dan duka, dan tak henti-hentinya memberikan
motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
Makassar, 30 Mei 2016
Penulis
vii
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii
ABSTRAK ...................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR.................................................................................... v
DAFTAR ISI................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR...................................................................................... x
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian............................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian........................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 10
A. Pengertian Pencatatan...................................................................... 10
B. Pengertian Keuangan....................................................................... 12
C. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)....................... 13
D. Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)............... 13
E. Kerangka Konseptual ...................................................................... 36
F. Hipotesis .......................................................................................... 36
viii
xi
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 37
A. Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................... 37
B. Sumber Data .................................................................................... 37
C. Tehnik Pengumpulan Data .............................................................. 38
D. Metode Analisis Data ...................................................................... 39
BAB IV SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN ............................ 40
A. Sejarah Singkat BKDD Kabupaten Bulukumba.............................. 40
B. Visi, Misi, dan Tujuan BKDD Kabupaten Bulukumba................... 42
C. Struktur Organisasi BKDD Kabupaten Bulukumba........................ 43
D. Job Description BKDD Kabupaten Bulukumba.............................. 44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 58
A. Sistem Akuntansi Pada BKDD Kabupaten Bulukumba.................. 58
B. Analisis Hasil Penelitian.................................................................. 70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN........................................................ 74
A. Kesimpulan...................................................................................... 74
B. Saran ................................................................................................ 75
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 76
LAMPIRAN
ix
xii
DAFTAR GAMBAR
2.1 Kerangka Pikir
2.2 Struktur Organisasi BKDD Kabupaten Bulukumba
xiii
DAFTAR TABEL
2.1 Rincian Belanja Tahun Anggaran 2015 BKDD Kabupaten Bulukumba
2.2 Rincian Aset Tetap per 31 desember 2015 BKDD Kabupaten Bulukumba
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba
2. Neraca Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
3. Laporan Operasional Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Bulukumba
4. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Bulukumba
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba
6. Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Surat Izin Penelitian Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan, dan
Kearsipan Kabupaten Bulukumba
8. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pada Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh
seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia
memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance).
World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefenisikan Good
governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi,
pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang
baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas.
Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan perubahan
paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis,
dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma
baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan
bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara
regional, nasional maupun internasional.
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan
keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten,
2
dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi
keuangan pemerintah”. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan
laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas
pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar
akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan
informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para
pengguna laporan keuangan diluar organisasi akan dapat memahami informasi
yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama
dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor,khususnya eksternal auditor,
standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang
disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
3
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi pedoman
untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penyusunan
laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah
sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good
governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan
adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi
bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena
dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang
memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang
baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit
atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat
pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan
daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai
keinginannya. Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah
satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara
konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas
yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor
publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan
memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Menjawab tuntutan masyarakat dalam
rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan
pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan
daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya
4
membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dalam hal ini
pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan manajemen keuangan
daerah, antara lain Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-
undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintanh
Daerah, Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Misi utama serangkaian kebijakan
tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan
pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih
penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semangat
desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat
dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya
dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.
Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu
dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar
reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu
perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan
karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi
5
berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena
masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-
Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah
daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi
sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.
Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban
yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam
bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh
Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun
Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun
Laporan Keuangan sebaik mungkin. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi
prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara
umum.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
6
tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk
memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah
telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis
(juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang
“Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”untuk memperinci Permendagri Nomor
21 tahun 2011. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang
melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung
ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD
diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga
Pengguna Anggaran (PA).Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang
mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya
akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan
yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ
(surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan.
Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada
dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi
untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai
7
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kertas kerja /
Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah (BKDD) sebagai salah
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulukumba sekaligus sebagai pengguan anggaran juga harus
membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan disebutkan bahwa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan menyusun laporan
keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari latar
belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba yang dituangkan dalam
sebuah skripsi yang berjudul : “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bulukumba (Studi
Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)”.
8
B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam
penelitian ini adalah :
Apakah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba telah
melakukan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan dengan baik (dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual) sebagai acuan ?
C . Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba telah melakukan
Pencatatan dan Pelaporan Keuangan dengan baik ( dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ) sebagai acuan
9
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan ada manfaat yang
dapat diambil oleh berbagai pihak sebagai berikut :
1. Bagi penulis
Merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di
Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus menambah wawasan dan
pemahaman mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Serta dapat menjadi pengetahuan apabila nanti terjun
secara langsung ke lapangan.
2. Bagi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Sebagai informasi tambahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam hal
pencatatan dan pelaporan keuangan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Bulukumba
3. Bagi para pembaca
Memberikan masukan-masukan ilmu pengetahuan sistem akuntansi
keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 tahun 2011, khususnya mahasiswa dan sebagai bahan perbandingan bagi
mahasiswa lain yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pencatatan
Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas
dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan diatas kertas,disket, pita nama dan
pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara (syahlan :
253).
Setiap kegiatan yang dilakukan diakhiri dengan pembuatan laporan.
Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan
hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan
kegiatan tersebut (syahlan : 256).
Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan.
Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang
dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan
ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila
menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan informasi merupakan
sebuah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena data dan informasilah
yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan organisasi tersebut.
Menurut Mursyidi (2010:18), bawah tahapan dalam proses akuntansi mencakup
hal-hal sebagai beriku:
1. Pencatatan (recording) transaksi-transaksi keuangan. Pada tahap ini
setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam
10
11
periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal.
Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur,
kwitansi, bukti memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada
dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal (journal entry)
dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (posting to legder).
2. Pengelompokkan (classification). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas
transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokan menurut
kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun (assets), akun kewajiban
(liabilities), akun ekuitas (equities), akun pendapatan (revenue) dan akun
beban (expenses).
3. Pengikhtisaran (summarizing). Pada tahap ini dilakukan aktivitas
penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo
masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja.
Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat,
dikelompokkan, disajikan secara rigat dala mdaftar tersendiri, yang disebut
neraca saldo (trial balance).
4. Pelaporan (reporting). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan
ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk
dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap
(full disclosure). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi (income
statement), laporan perubahaan ekuitas (equity statement), laporan neraca
(balance sheet), laporan arus kas (cash flos statement), dan catatan atas
laporan keuangan.
12
5. Penafsiran (analizing). Tahap ini merupakan lanjutan dari proses
akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan
formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan
perubahannya untuk suatu organissasi.
Jadi proses akuntansi meliputi pencatatan transaksi-transaksi keuangan,
pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.
B. Pengertian Keuangan
Keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:1767)
diartikan : (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; (2) seluk beluk uang;
(3) urusan uang; (4) keadaan uang. Contoh dalam kalimat: biaya rumah sakit tidak
terjangkau oleh keuanganku. (artinya: kondisi uang/harta/kekayaanku tidak bisa
menjangkau biaya rumah sakit).
Wikipedia bahasa Indonesia, Keuangan adalah mempelajari bagaimana
individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan
sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam
menjalankan proyek mereka.
Ridwan dan Inge (2003). Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam
mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap
organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen
yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan
pemerintah.
13
C. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan
pencatatan atas transaksi-tansaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja tersebut.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat
dua jenis Satuan Kerja yaitu:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.
D. Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011
mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan aset pada
SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas,
pengeluaran kas, dan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan
klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD
14
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan
secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011
mengatur prosedur akuntansi selain kas pada SKPD yang meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer. Kegiatan
akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas
pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilakukan oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber
yang diserahkan oleh bendahara.
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan dengan rinci melalui
siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap yang ada dalam sistem
akuntansi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Analisis Transaksi
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan
akuntansi untuk perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam laporan keuangan SKPD
(terutama untuk penjurnalan) adalah dengan melakukan analisis terhadap
dokumen transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi yang terjadi
tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebet
dan mana yang dikredit. Masing-masing elemen dari laporan keuangan dapat
berubah yaitu dengan bertambah maupun berkurang.
15
Mendebet suatu perkiraan bukan berarti penambahan terhadap
perkiraan tersebut, demikian pula dengan mengkredit suatu perkiraan bukan
berarti pengurangan terhadap perkiraan yang bersangkutan, tergantung pada
jenis perkiraannya. Untuk dapat lebih memahami bertambah atau berkurangnya
suatu perkiraan, maka perlu diketahui aturan debet kredit dalam akuntansi
keuangan daerah, serta saldo normal dari masing-masing perkiraan.
-Dokumen Sumber
Dokumen sumber merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar
untuk pencatatan transaksi pada jurnal akuntansi atau disebut juga dengan bukti
transaksi.
Menurut Sumarso (2004;91) bukti transaksi adalah dokumen yang
berisi data transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Sedangkan
menurut Suhanda (2007;87) dokumen atau bukti transaksi adalah formulir-
formulir yang digunakan sebagai tanda bukti terjadinya suatu transaksi atau
adanya suatu peristiwa keuangan yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi.
Menurut Suhanda (2007;159), dokumen yang terkait dengan pendapatan
antara lain adalah :
a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPS)
Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek
16
pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut Peraturan Perundangundangan
Perpajakan Daerah,
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak.
c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau denda.
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar.
f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
17
g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.
h. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
Adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau
ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi.
j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)
Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari
Retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
k. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
Adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.
Menurut Suhanda (2007;98) dokumen yang terkait dengan penerimaan kas
18
pada bendahara pengeluaran dan belanja antara lain adalah :
a. Surat Penyediaan Dana (SPD)
Adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang bertanggungjawab
atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.
c. Surat Perintah Membayar (SPM)
Adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran
atau kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.
d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
e. Bukti pengeluaran lainnya
Antara lain adalah kwitansi pembayaran, faktur belanja, daftar penerimaan
honor pegawai, nota bank, bukti pengesahan SPJ, bukti tanda terima barang/jasa,
dan lain-lain.
19
Sedangkan dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dokumen yang
digunakan dalam akuntansi selain kas terdiri atas:
a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ).
b. Berita acara penerimaan barang).
c. Surat keputusan penghapusan barang).
d. Surat pengiriman barang).
e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD) .
f. Berita acara pemusnahan barang).
g. Berita acara serah terima barang).
h. Berita acara penilaian.
i. Bukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat transaksi atau kejadian
selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum
j. Buku jurnal umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi
akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian
yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal
pengeluaran kas.
2) Jurnal
Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi
keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet dan atau
20
dikredit disertai jumlahnya masing-masing serta referensinya. Penjurnalan
didasarkan pada dokumen transaksi dan direkam dengan menggunakan ayat jurnal
pada buku jurnal.
Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peranan
perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk
mencatat kebuku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, maka pencatatan
ke masing-masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, karena jurnal sudah
memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan
pada buku jurnal baik secara harian maupun bulanan sesuai dengan
terjadinya transaksi.
Buku jurnal merupakan media tempat pencatatan transaksi pertama
kali, yang di dalamnya telah dilakukan pengelompokan berdasarkan pos atau
rekening/perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut beserta nilainya.
Selain buku jurnal harian (jurnal umum), untuk memudahkan pencatatan,
pengontrolan dan pemindahan jurnal ke buku besar maka dapat digunakan jurnal
khusus, yaitu jurnal yang dirancang untuk setiap kelompok transaksi
3) Posting ke Buku Besar
Pemindah-bukuan (posting) berarti pemidahan jumlah uang dari jurnal ke
perkiraan-perkiraan yang bersangkutan dalam buku besar. Ini merupakan tahapan
selanjutnya dari proses akuntansi setelah pencatatan transaksi dalam jurnal.
Posting ke buku besar dapat dilakukan baik secara harian maupun bulanan.
Pemindah-bukuan (posting) dari jurnal khusus ke buku besar sama halnya seperti
21
posting dari jurnal umum, namun jumlah nominal yang dipindahkan adalah
jumlah pada akhir periode dan perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam
jurnal khusus dipindahkan ke perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku
besar. Buku basar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir.
4) Neraca Saldo
Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan dari seluruh
rekening/perkiraan buku besar. Neraca percobaan secara sederhana mendata setiap
perkiraan di dalam buku besar bersamaan dengan saldo debet atau kredit
terbarunya. Langkah ini memungkinkan pengecekan umum pada keakuratan
catatan dalam pengertian bahwa jumlah saldo debet sama dengan saldo
kredit. Namun keseimbangan ini bukan berarti catatan akuntansi benar-banar
akurat
5) Jurnal Penyesuaian
Tahapan selanjutnya setelah neraca saldo adalah melakukan penyesuaian
terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal
penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari perkiraan-perkiraan Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan,
serta untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan
periode berikutnya.
Penyesuaian dilakukan terhadap perkiraan-perkiraan tertentu karena
akuntansi pemerintahan menganut basis kas untuk penyusuna Laporan Realisasi
Anggaran dan basis akrual untuk penyusunan Neraca. Penyesuaian ini meliputi
22
penyesuaian koreksi kesalahan pencatatan, pencatatan untuk transaksi yang belum
dicatat, transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan
transaksi seperti piutang dan persediaan, penyesuaian akumulasi penyusutan
diakhir periode akuntansi.
6) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Setelah penyesuaian selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah
memposting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar masing-masing
perkiraan. Setelah semua penyesuaian dimasukkan maka akan dihasilkan
jumlahjumlah saldo setelah penyesuaian. Saldo dari perkiraan-perkiraan yang
ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo yang dari buku
besar dari setiap perkiraan setelah disesuaikan. Apabila dalam penyesuaian
muncul perkiraan baru, maka perkiraan baru tersebut dimasukkan dalam neraca
saldo setelah penyesuaian.
7) Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan
menggunakan bantuan kertas kerja (worksheet).
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
23
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan adalah
produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan
yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor
71 tahun 2010. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD
yang kemudian akan dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan keuangan SKPD adalah suatu
hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi
ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah
daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi
oleh pihak-pihak yang memerlukannya.
Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD
mengidentifikasi perkiraan-perkiraan yang termasuk dalam komponen Laporan
Realisasi Anggaran dan memindahkannya kekolom “Laporan Realisasi
Anggaran” yang terdapat pada kertas kerja tersebut. Begitu juga perkiraan-
perkiraan yang termasuk dalam komponen neraca dipindahkan ke kolom “Neraca”
yang terdapat dalam kertas kerja.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, disebutkan bahwa peranan laporan
keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta
24
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur
pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
1) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
2) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan
ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan.
4) Keseimbangan Antar Generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk mebiayai seluruh pengeluaran yang
25
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut
menanggung beban pengeluaran tersebut.
Tujuan laporan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Pelaporan
keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi untuk menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan
menyediakan informasi tentang:
a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dibandingkan dengan anggaran dan peraturan yang berlaku.
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasil-hasil yang dicapai.
d. Bagaimana entitas tersebut mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya.
e. Posisi keungan dan kondisi entitas tersebut berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk
yang berasal dari pajak dan pinjaman.
f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan
atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan pada periode
pelaporan.
26
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 menyebutkan bahwa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu
Dalam pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan
realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih
antara anggaran dengan realisasinya; (b) rasio-rasio antar rekening, misalnya
rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap
belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja
langsung terhadap PAD, dan sebagainya.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010, unsur yang
dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
a. Belanja
27
Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
c. Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca
ini menyajikan informasi mengenai posisis keuangan SKPD pada tanggal tertentu.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, unsur yang
dicakup dalam neraca terdiri dari:
a. Aset
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar.
28
- Aset Lancar, Digolongkan sebagai aset lancar jika diharapkan segera
dapat direalisasikan atau dimiliki atau dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang masuk dalam kategori ini adalah
kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- Aset nonlancar, Merupakan aset-aset yang tidak dapat dimasukkan
dalam kategori aset lancar, yang mencakup aset yang bersifat jangka
panjang dan aset tak berwujud yang digunakan langsung maupun tidak
langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, terdiri dari:
Investasi Jangka Panjang, investasi untuk mendapatkan manfaat
ekonomi dan/atau sosial untuk periode lebih dari satu periode akuntansi.
Investasi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investasi permanen
misalnya penyertaan modal pemerintah, dan investasi non permanen misalnya
investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penyertaan modal dalam
proyek pembangunan.
Aset Tetap, Misalnya tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan
mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan.
Dana Cadangan, dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana yang relativ besar yang tidak dapat disediakan dalam
satu tahun anggaran.
Aset Lainnya, Misalnya aset kerja sama (kemitraan), termasuk di
dalamnya aset tidak berwujud.
b. Kewajiban
29
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan alirann keluar sumber daya ekonomi pemerintah
daerah.
Dalam pemerintahan kewajiban dapat muncul karena penggunaan
pembiayaan pinjaman untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan pinjaman
tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah negara
lain, atau dari lembaga internasional. Kewajiban juga bisa muncul karena
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, misalnya dalam bentuk
gaji, tunjangan atau dengan pemberian jasa lainnya. Kewajiban dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
-Kewajiban jangka pendek, kelompok kewajiban yang harus diselesaikan
dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
-Kewajiban jangka panjang, kelompok kewajiban yang waktu
penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
c. Ekuitas Dana
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. ekuitas dana dapat
dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
-Ekuitas dana lancar, selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka
pendek.
30
-Ekuitas dana investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah daerah
yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan
kewajiban jangka panjang.
-Ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah daerah
yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Operasional
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas yang disingkat menjadi LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
5. Catatan Atas Laporan Keuangans
Catatan atas Laporan Keuangan SKPD meliputi penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD juga berisi informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan informasi
31
lain yang diharuskan dan dianjurkan, serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan
dan pencapaian target kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target.
b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
d. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
8) Jurnal Penutup
Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo
nominal (temporary) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal
adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu
Pendapatan dan Belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan
yang bersifat nominal tidak ikut atau tidak terbawa pada periode berikutnya,
sehingga saldo perkiraan tersebut perlu dinihilkan. Pada dasarnya, jurnal
penutup adalah mendebetkan perkiraan yang bersaldo kredit dan
32
mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debet dan selisihnya merupakan surplus
atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA(Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran) di neraca menjadi jumlah yang benar.
Akuntansi SKPD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan
oleh fungsi akuntansi di SKPD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh SKPD bersangkutan. Secara umum sistem akuntansi pada SKPD dapat
dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
1) Akuntansi Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 belanja
daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.Akuntansi belanja pada SKPD
meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU
(Tambahan Uang) dan LS (Langsung).
a. Akuntansi Belanja UP/GU/TU, Langkah-langkah dalam akuntansi belanja
UP, GU dan TU adalah sebagai berikut:
- Pada saat SKPD memperoleh UP di awal tahun anggaran dari
bendahara umum daerah.
- Belanja yang dilakukan dengan menggunakan UP ini dicatat dalam
buku Jurnal.
33
- Secara periodik bendahara pengeluaran SKPD akan membuat SPJ
pengeluaran dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
GU, yaitu penggantian uang persediaan. Jurnal penerimaan dan belanja
GU sama dengan jurnal penerimaan dan belanja UP.
- TU digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal
penerimaan dan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.
b. Akuntansi Belanja LS
Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS Gaji dan Tunjangan
serta belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah
PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kasnya dicatat oleh
PPKD. Dalam konteks ini, belanja yang dilakukan oleh SKPD dananya
mengalir langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain
yang telah ditetapkan. Dengan kata lain belanja sudah dapat diakui pada saat
SP2D diterbitkan. Untuk belanja LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang
diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan
potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja Gaji dan Tunjangan
tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan
tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum
Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD.
Dalam belanja Barang dan Jasa seringkali terdapat potongan pajak,
sehingga yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi
potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah
34
bruto. PPK-SKPD tidak mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal
umum, jika pemotongan dan pembayan pajak dilakukan oleh BUD.
2) Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan
penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD.
Transaksitransaksi tersebut secara garis basar dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu:
a. Penambahan Nilai Aset Tetap, Penambahan dapat berasal dari perolehan aset
tetap melalui belanja modal, bantuan, hibah atau donasi, revaluasi aset dari
hasil kegiatan sensus barang, dan sebagainya.
b. Pengurangan Nilai Aset Tetap, Pengurangan dapat terjadi karena pelepasan
atau penghapusan barang daerah, depresiasi/penyusutan, dan pentransferan
aset tetap kepada SKPD lainnya.
Akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan pembuatan bukti memorial
oleh PPK yang bersumber dari bukti transaksi berupa: (a) berita acara penerimaan
barang, (b) berita acara penghapusan barang, atau (c) berita acara
penyelesaianpekerjaan. Bukti memorial ini yang akan menjadi dasar penjurnalan
aset tetap, baik penambahan maupun pengurangan.Untuk belanja yang
menghasilkan aset tetap, disamping mencatat belanja modal untuk aset yang
bersangkutan PPK-SKPD juga mencatat penambahan aset yang disebut jurnal
korolari.
35
3) Akuntansi Selain Kas
Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi proses pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaoran keuangan yang berkaitan dengan semua
transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau
komputerisasi.
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur selain kas berupa
bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.
Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi:
a. Koreksi Kesalahan Pencatatan, Koreksi terhadap kesalahan dalam
membuat jurnal dan telah dimasukkan ke buku besar yang dilakukan oleh
PPK-SKPD.
b. Pengakuan aset, utang dan ekuitas, Pengakuan terhadap perolehan perubahan
nilai pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD.
c. Depresiasi/Penyusutan Aset Tetap, Selain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan sesuai dengan
sifat dan karakteristik aset tersebut, dan jurnalnya dibuat pada akhir tahun.
d. Transaksi yang Bersifat Accrual dan Prepayment, Jurnal yang dilakukan
dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun
pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi
pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan datang (prepayment).
36
E. Kerangka Konseptual
Adapun anggapan ini dituangkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai
berikut :
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
F. Hipotesis
Dengan Mengacu pada masalah pokok, tujuan penelitian dan landasan
teori yang dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis bahwa Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual sangat berpengaruh pada Pencatan dan Pelaporan
Keuanagn pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba.
-Pencatatan Akuntansi Belanja-Pencatatan Akuntasi Aset-Laporan Keuangan
ANALISIS
KESIMPULAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
37
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (
BKDD) Jalan RA. Kartini, Bulukumba. Waktu untuk penelitian ini berlangsung
pada Mei s/d Juni 2016.
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi kasus
yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulukumba.
B. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
1.) Data Sekunder
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan menggunakan
data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen
yang telah ada sebelumnya, atau berdasarkan hasil penelitian terdahulu (library
reseach). Pada dasarnya data sekunder diperoleh dari :
a. Data-data yang diperoleh penulis dari Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah berupa bukti-bukti atau laporan-laporan tertulis yang dibuat
secara berkala.
b. Buku-buku wajib dan buku-buku referensi yang berhubungan secara
langsung dengan masalah yang akan dibahas maupun diteliti
38
c. Bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang
dianalisis
d. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2). Data Primer, data yang diperoleh penulis dari hasil observasi maupun
hasil wawancara pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Bulukumba.
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Dokumentasi
Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yaitu data yang
didapat dari instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggung jawab
untuk kelengkapan penelitian. Dimana dengan teknik ini, peneliti berusaha
mengamati, menelusuri dan mengumpulkan data untuk mendiskripsikan tentang
Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Di Kabupaten Bulukumba.
2. Teknik Wawancara
Teknik wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Tekniknya bersifat
wawancara tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara
langsung dengan bagian Sekretariat seksi Keuangan.
3. Teknik Kepustakaan
Teknik kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori
yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan
pedoman, serta dimaksudkan untuk menggali dan menemukan data-data yang
39
dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang berkaitan
dengan analisis perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan laporan
keuangan, pendeskripsiannya akan lebih tepat jika menggunakan riset
kepustakaan untuk melengkapinya. Seperti majalah, surat kabar, dan lain-lain.
D. Metode Analisis Data
Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif
yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterprestasikan dan
dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang menyusun
Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual.
40
BAB IV
SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah lembaga Pemerintah non
Kementrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (
Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 seri D), dan Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan
Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya melaksanakan amanah Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan
Keuangan.
B. Visi, Misi dan Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
1. Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Untuk mampu mengaktualisasikan gambaran keadaan masa depan yang
menjadi cita-cita organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, maka
disusun sebuah visi yang menjadi arah organisasi ini akan dibawa. Olehnya itu,
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan
sebuah cita-cita masa depan yang akan dicapai dalam bentuk visi, yakni
41
“Mewujudkan aparatur yang professional melalui pengembangan sumber daya
manusia yang berlandaskan keagamaan”.
Makna yang terkandung dalam visi tersebut diatas dapat diterjemahkan
sebagai berikut :
Profesional, adalah sebuah rumusan yang mengandung arti bahwa setiap
Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki wawasan yang luas dan dapat
memandang masa depan (visionable), memiliki kompetensi dibidangnya,
memiliki integritas serta menjunjung tinggi etika profesi. ASN dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat harus bersikap netral, obyektif dan tidak
diskriminatif. Selain itu ASN dituntut pula bersikap transparan dan akuntabel
dalam melaksanakan tugasnya sebagai suatu standar pengukuran kinerja ASN.
Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah upaya pemahaman tugas
pokok dan fungsi kerja masing-masing melalui peningkatan kemampuan dan
kompetensi aparaturnya untuk dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan
manajemen ASN yang transparan dan akuntabel, professional, tidak diskriminatif,
jujur dan adil yang dilandasi dengan etika, moral dan semangat pengabdian yang
tinggi.
Berlandaskan Keagamaan, adalah batasan yang merupakan perilaku aparatur
yang religius. Tugas dan fungsi manajemen kepegawaian yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,
kesejahteraan dan pemberhentian ASN dapat terlaksana dengan baik dalam
koridor etika pemerintahan guna mempercepat terwujudnya ASN yang
berkompetensi.
42
2. Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Dalam upaya mewujudkan visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba, maka ditetapkan suatu misi yang harus diemban atau
dilaksanakan oleh organisasi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam
jangka waktu lima tahun kedepan. Misi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba adalah :
1) Mendorong peningkatan disiplin dan etos kerja ASN.
2) Mendorong peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan berintegritas
moral.
3) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Dengan ditetapkannya tujuan organisasi maka dapat diketahui dengan jelas
apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya
untuk periode satu sampai lima tahun kedepan.
Tujuan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Bulukumba adalah Meningkatnya pelayanan prima administrasi kepegawaian,
Terwujudnya sumber daya aparatur yang sejahtera dan berdisiplin tinggi,
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendorong kinerja
sumber daya aparatur, Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme
sumber daya aparatur berbasis kompetensi dan Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan aparatur.
43
C.
44
D. Job Description Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah:
Mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan sebagian tugas
Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan kepegawaian daerah. Uraian tugas
pokok Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud
adalah :
a. Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Badan Kepegwaian dan
Diklat Daerah.
b. Merumuskan rencana kegiatan kebijaksanaan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber pendapatan daerah.
c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada
bawahan, membantu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan.
d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan pelaksanaan
tugas bawahan.
e. Mengkoordinasikan tugas kepada instansi terkait.
f. Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai dengan
kewenangannya.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah kepada atasan.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
45
2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah:
Mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan, menyusun
laporan keuangan, membuat daftar inventaris barang yang menyangkut rumah
tangga, administrasi surat menyurat dan kepegawaian.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menyusun program kegiatan Sekretariat.
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan.
c. Memberi bimbingan penyusunan Laporan Keuangan dengan cara mencatat
dalam Buku Kas untuk mengetahui penggunaan keuangan.
d. Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahan.
e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pelaporan serta.
pembinaan organisasi dan tata laksana.
f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan.
h. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat
dan kearsipan.
i. Mengkoordinasikan tugas bawahan.
j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
k. Memaraf dan menandatangani naskah dinas.
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secretariat kepada atasan.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
46
a). Sub Bagian Program:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
program Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
c) Melaksanakan pengelolaan program Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
b). Sub Bagian Keuangan:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
47
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
c) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keuangan Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
c). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan
kepegawaian Badan Kepegawaian ddan Diklat Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program/kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
c) Melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
48
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan umum dan kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
3.) Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karir:
Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan,
penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Pengadaan dan Pengembangan Karir ASN Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Pengadaan
dan Pengembangan Karir ASN;
b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karir
ASN;
c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan
dan pengembangan karir ASN;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
pengadaan dan pengembangan karir ASN;
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atassan;
49
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
a). Sub Bidang Pengadaan ASN:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan ASN.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengadaan ASN;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Pengadaan ASN;
c) Melaksanakan pengelolaan Pengadaan ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan
ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
b). Sub Bidang Pengembangan Karir ASN:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengembangan Karir
ASN.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
50
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karir
ASN;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Karir ASN;
c) Melaksanakan pengelolaan Pengembangan Karir ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan
Karir ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Perencanaan dan Mutasi ASN:
Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan,
penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Perencanaan dan Mutasi ASN Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Perencanaan
dan Mutasi ASN Daerah;
b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Perencanaan dan Mutasi ASN Daerah;
c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Perencanaan
dan Mutasi ASN Daerah;
51
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
Perencanaan dan Mutasi ASN Daerah;
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
a). Sub Bidang Perencanaan ASN:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Perencanaan ASN
Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan ASN;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Perencanaan ASN;
c) Melaksanakan pengelolaan Perencanaan ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan
ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
52
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
b). Sub Bidang Mutasi ASN:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Mutasi ASN.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Mutasi ASN;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Mutasi ASN;
c) Melaksanakan pengelolaan Mutasi ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Mutasi ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian:
Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan,
penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :
53
a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Informasi
Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;
b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Informasi Kepegawaian dan
Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;
c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Informasi
Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
a). Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Data dan
Informasi Kepegawaian ASN.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data
dan Informasi Kepegawaian ASN;
54
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN;
c) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan
Data dan Informasi Kepegawaian ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
b). Sub Bidang Pengendalian Kepegawaian dan Pensiun:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengendalian
Kepegawaian dan Pesiun ASN.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian
Kepegawaian dan Pesiun ASN;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Pengendalian Kepegawaian dan Pesiun ASN;
c) Melaksanakan pengelolaan Pengendalian Kepegawaian dan Pesiun
ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
55
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian
Kepegawaian dan Pesiun ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:
Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan,
penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan ASN Daerah.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Pendidikan
dan Pelatihan ASN Daerah;
b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN
Daerah;
c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan ASN Daerah;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan ASN Daerah;
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
56
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
a). Sub Bidang Diklat Struktural:
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Diklat Struktural
ASN.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Diklat Struktural
ASN;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Diklat Struktural ASN;
c) Melaksanakan pengelolaan Diklat Struktural ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat
Struktural ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
b). Sub Bidang Diklat Fungsional :
57
Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk
teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Diklat Fungsional
ASN.
Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :
a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Diklat Fungsional
ASN;
b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Diklat Fungsional ASN;
c) Melaksanakan pengelolaan Diklat Fungsional ASN;
d) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk kepada bawahan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat
Fungsional ASN;
f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
58
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Akuntansi Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
1) Analisis Transaksi
a. Pendapatan
Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba selama Tahun Anggaran
bersangkutan. Karena Badan Kepegawaian Daerah merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengelola penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), maka tidak ada pencatatan terhadap pendapatan, sehingga tidak
ada bendahara penerimaan pada Badan Kepegawaian Daerah. Transaksi
penerimaan kas hanya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu penerimaan
kas atas dana yang akan digunakan untuk kegiatan Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah selama Tahun Anggaran bersangkutan.
b. Belanja
Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Bulukumba di bagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Belanja Operasi yang terdiri atas:
- Belanja pegawai, yakni belanja yang berhubungan langsung dengan
pegawai yang ada di lingkungan Badan Kepagawaian dan Diklat
59
Daerah berupa gaji dan tunjangan, honor, serta belanja pegawai lainnya
yang bersifat variabel atau tidak tetap.
- Belanja barang, merupakan pengeluaran untuk penyediaan Barang dan
Jasa antara lain Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Cetak
danPenggandaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor, Biaya
Telepon, Biaya Perjalanan Dinas, biaya BBM, biaya jasa servis
dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, belanja
makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
2. Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin
(aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung,
meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain
sebagainya.
c. Aset
Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba , yaitu berupa
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.
2) Jurnal
Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka
PPK-BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:
a. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)
Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka PPK-
BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:
60
- Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan
Uang (TU) Berdasarkan dokumen sumber yakni mulai dari SPP-UP yang
terdiri dari Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, Surat Pengantar SPP-
UP,Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan, Surat Perintah Membayar
(SPM) sampai dengan SP2D-UP yang diterbitkan oleh PPKD selaku
BUD, maka PPK-BKD akan mencatat transaksi tersebut dalam Jurnal
Penerimaan Kas Jurnal penerimaan kas dibuat oleh PPK-BKD per
bulan dengan memperlihatkan rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
di debet serta no rekening, tanggal terjadinya transaksi, no bukti (di
isi dengan no SP2D), R/K PPKD sebagai rekening yang di kredit,
jumlah dana yang diterima serta akumulasinya dari tanggal 1 sampai
dengan tanggal akhir tiap bulan. SPJ yang dibuat oleh bendahara
pengeluaran juga dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja Fungsional) dan Buku Kas
Umum (BKU).
- Akuntansi Belanja Langsung (LS)
Berdasarkan SP2D-LS untuk Gaji dan Tunjangan serta SPJ yang
diterima dari bendahara pengeluaran PPK-BKD mencatatnya dalam
jurnal penerimaan kas serta jurnal pengeluaran kas. Sedangkan untuk
pencatatan berdasarkan SP2D-LS untuk belanja Barang dan Jasa PPK-
BKD mencatatnya pada jurnal Umum dengan mendebet rekening
belanja dan mengkredit rekening R/K PPKD.
61
b. Akuntansi Aset
Belanja modal di lakukan dengan mengajukan SPP-LS dan SPM-LS
untuk pengadaan aset tetap. Berdasarkan SP2D-LS (lampiran 8) , PPK-BKD
akan mencatat belanjanya sedangkan pencatatan pengeluaran kasnya
dilakukan oleh PPKD, untuk pengakuan terhadap aset tetapnya.
3) Posting ke Buku Besar
Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, maka langkah selanjutnya
PPK BKD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing.
Posting dilakukan secara periodik.
4) Jurnal Penyesuaian
Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-BKD adalah untuk koreksi
kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan tidak ada penyesuaian untuk
penyusutan aset tetap baik penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, maupun untuk aset tetap lainnya. Hal ini karena belum
diperhitungkannya nilai penyusutan atas aset tetap tersebut, dan ini sudah
jelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Setelah melakukan posting ke buku besar terhadap jurnal
penyesuaian, maka akan ada beberapa perkiraan yang akan mengalami perubahan
dan juga akan ada rekening baru yang muncul. Saldo-saldo perkiraan yang masuk
dalam Neraca Saldo setelah Penyesuaian adalah saldo rekening yang sudah
disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka
62
perkiraan tersebut dimasukkan dalan Neraca Saldo setelah Penyesuaian.Neraca
Saldo dan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian tidak dibuat secara terpisah
oleh PPK-BKD tetapi hanya dalam kertas kerja (worksheet), dan dari kertas
kerja tersebutlah PPK-BKD menyusun Laporan Keuangan.
6) Laporan Keuangan
Langkah selanjutnya PPK-BKD akan menyiapkan Laporan Keuangan
SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini nantinya
disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran SKPD. Laporan Keuangan yang
disusun oleh PPK-Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya yang mencakup unsur unsur pendapatan LRA dan belanja.
Realisasi belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Bulukumba
selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 Sebesar Rp.
5.646.351.088,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.863.510.812,- atau mencapai
96,3 persen.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba mendapatkan alokasi
63
anggaran setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 5.863.510.812,- direalisasi
sebesar Rp. 5.646.351.088,- atau realisasi 96,3% dari total Anggaran.
Akuntabilitas Belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tahun
Anggaran 2015 dapat dilihat sebagai berikut :
Jenis Belanja Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai
Belanja Langsung:- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
5.863.510.8122.628.510.8122.628.510.812
3.235.000.000597.634.000
2.295.758.650
341.607.350
5.646.351.0882.610.839.4122.610.839.412
3.035.511.676556.919.000
2.140.592.061
338.000.615
Tabel: 2.1 Sumber BKDD Kabupaten Bulukumba
Sehingga per tanggal 31 Desember 2015 masih tersisa anggaran yang tidak
terelisasi sebesar Rp. 217.159.724,- yang terdiri dari:
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
- Belanja Pegawai Rp. 17.671.400,-
2. BELANJA LANGSUNG
- Belanja Pegawai Rp. 40.715.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 155.166.589,-
- Belanja Modal Rp. 3.606.735,- +
JUMLAH Rp. 199.488.324,-
64
Untuk Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah T.A. 2015 Jumlah Anggaran
setelah perubahan adalah Rp. 5.863.510.812,- terealisasi adalah Rp.
5.646.351.088,- dengan jumlah anggaran yang belum terealisasi adalah Rp.
217.159.724,-. Inilah jumlah kas yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah
untuk membiayai seluruh kegiatan yang berjalan selama 1 Tahun Anggaran.
- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh BUD
- Belanja disajikan menurut klarifikasi ekonomis/jenis belanja dan
selanjutnya dalam catatan atas laporan keuangan.
2). Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan ekuitas mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Neraca yang disajikan adalah
hasil dari Proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam
peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Beban yang dibayar dimuka
sebesar Rp. 488.303 dan persediaan sebesar Rp. 2.861.500,- dan dicatat nilai Aset
per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 706.655.638 Aset lancar sebesar Rp.
3.349.803,- Aset tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 703.305.835,-
dan Aset lainnya sebesar Rp. 359.541.840,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-
masing sebesar Rp. 5.658.968.006,- dan Rp. 4.952.312.368,-
65
a. Asset Lancar
Nilai aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.349.803 dan
31 Desember 2014 sebesar Rp. 518.500,- Aset lancar merupakan aset yang
diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan.
Rician aset lancar pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah per
31 Desember 2015 disajikan pada berikut ini:
- Beban di bayar dimuka sebesar Rp. 488.303,-
- Jumlah Persediaan sebesar Rp. 2.861.500
- Jumlah aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.349.803,-b. Asset Tetap
Aset tetap Nilai buku Aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
1.677.507.242,- yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa
manfaat lebih dari dua belas (12) bulan dan digunakan dalam kegiatan
Operasional Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel
dibawah ini :
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
URAIANKOMPONEN ASSET
(HARTA)Tanah
Peralatan dan Mesin
Jalan, Irigasi,dan Bangunan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan
NILAI BUKUTAHUN 2015
(SEBELUM DEPRESIASI)Rp. 0.-
Rp. 1.041.808.782.-
Rp. 598.822.750,-
Rp. 36.875.710.-
Rp. (974.201.407),-
Jumlah Rp. 1.677.507.242.-
Tabel 2.2 : Sumber BKDD Kabupaten Bulukumba
66
Selain didukung oleh skiil individu pegawai yang juga sangat
berpengaruh adalah kelengkapan sarana pendukung pekerjaan pegawai itu
sendiri, yang mana untuk memenuhi tuntutan kerja yang sefektif dan
seefisien mungkin. Hingga tahun 2015 tercatat sebagai Asset Tetap Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp. 1.677.507.242,- karena
terjadinya penyusutan/pengurangan asset dari tahun sebelumnya setelah
akumulasi penyusutan sebesar Rp. 974.201.407,- Jumlah aset tetap adalah
Rp. 703.305.835,- yang disebabkan banyaknya asset yang tidak layak pakai.
c. Asset Lainnya
Jumlah aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp.
359.541.840,- dan per 31 desember 2015 sebesar Rp. 359.541.840,- yang
merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik kedalam aset lancar
maupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp. 359.541.840,- Jumlah aset yang dijelaskan pada Neraca per 31
Desember 2015 sebesar Rp. 706.655.638,-
d. Kewajiban Jangka Pendek
Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
5.658.968.006,- sedangkan utang beban per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
12.616.918,- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 5.646.351.088,-
Jumlah keseluruhan kewjiban jangka pendek sebesar Rp. 5.658.968.006,-
Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan
segera diselesaikan dalam waktu kurang dari duabelas bulan (12) setelah
tanggal pelaporan.
e. Kewajiban Jangka Panjang
Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
untuk periode selama Tahun Anggaran 2015 tidak mempunyai kewajiban
67
kepada pihak ketiga karena semuanya telah terbayar baik belanja modal
maupun belanja barang dan jasa, sebelum berakhirnya Tahun Anggaran
2015. Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.
0,- Jumlah kewajiban keseluruhan sebesar Rp. 5.658.968.006,-
f. Ekuitas
Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba
untuk periode selama Tahun Anggaran 2015 tidak mempunyai utang jangka
pendek kepada pihak ketiga karena semuanya telah terbayar baik belanja
modal maupun belanja barang dan jasa. Hingga tahun 2015 Ekuitas Dana
Investasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp.
5.658.968.006,- adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antar aset dan kewajiban selisih sebesar Rp. (4.952.312.368) Jumlah
Kewajiban dan Ekuitas dana sebesar Rp. 706.655.638,-
3. Laporan Operasional
Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,-
sedangkan jumlah beban adalah Rp.5.438.995.901,- sehingga terdapat Defisit dari
kegiatan Operasional senilai Rp. 0 kegiatan Non Operasional dan pos-pos luar
biasa sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp.
5.438.995.901,-
Beban
- Beban Pegawai – LO Rp. 5.438.995.901,-
- Beban Barang dan Jasa – LO Rp. 2.859.253.961,-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Rp. 141.108.846,-
Surplus/Defisit – LO Rp. 5.438.995.901,-
68
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp. 1.016.100.624.07,-
ditambah Defisit – LO , sebesar Rp. (5.438.995.901),- ditambahkan Koreksi
ekuitas lainnya sebesar RP. ( 529.417,07),- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp. ( 4.952.312.368,-).
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Berdasarkan data penelitian Catatan atas Laporan Keuangan Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran
2015 menyajikan informasi sebagai berikut:
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Kebijakan akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Daerah Kabupaten Bulukumba
- Penjelasan pos-pos keuangan
- Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
Contoh catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Badan
Kepegawaian Daerah adalah :
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUALBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
I. Kata pengantarII. Daftar isiIII. Pernyataan tanggung jawabIV. Ringkasan Laporan Keuangan
Bab I Penjelasan Umum
1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan1.2. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
69
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian TargetKinerja APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target YangTelah Ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan YangAda Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian Dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos PelaporanKeuangan
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Aset
5.1.4 Kewajiban
5.1.5 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos dan Kewajiban Yang TimbulSehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatandan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas,Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual
Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
70
7). Jurnal Penutup
Setelah menyusun laporan keuangan tahunan, maka PPK-BKD
membuat jurnal penutup yang bertujuan untuk menutup saldo perkiraan
nominal supaya tidak terbawa ke periode anggaran berikutnya.Jurnal penutup
yang dibuat oleh PPK-BKD berupa jurnal untuk menutup rekening penerimaan
dan pengeluaran PFK, jurnal untuk menutup rekening belanja dan jurnal untuk
menutup perkiraan surplus/defisit.
B. Analisis Hasil Penelitian
1). Analisis Pencatatan
a. Penerapan Akuntansi Belanja
Pencatatan Belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah lembaga Pemerintah non
Kementrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 seri D), dan Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan
Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya melaksanakan amanah Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
71
Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan
Keuangan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba juga sudah
menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku
jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan, membuat Jurnal
Penyesuaian, menyusun Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah penyesuaian,
menyusun Laporan Keuangan serta menbuat jurnal penutup.
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba juga sudah
menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan
format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Penerapan Akuntansi Aset
Aset yang dimaksud adalah Aset Tetap, dan akuntansi aset
merupakan lanjutan dari akuntansi belanja yang menghasilkan Aset Tetap.
Akuntansi Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba
meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan dan
pengurangan nilai aset. Akuntansi Aset ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas
Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan
Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya
melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
72
Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusun Laporan Keuangan.
2). Analisis Pelaporan
Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Bulukumba telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
rincian sebagai berikut:
1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan
belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun
anggaran.
2) Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal akhir
tahun anggaran.
3) Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan dalam pendapatan- LO, beban dan surplus/defisit.
4) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas dana, surplus/defisit.
5) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis suatu pos yang disajikan dalam Laporan
73
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
perubahan Ekuitas Dana.
74
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh
pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang telah diuraikan dan
dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Badan Kepegawaian Daerah Bulukumba telah melakukan pencatatan akuntansi
keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi,
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan
tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca
saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan, tersebut
dilakukan oleh PPK-BKD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang
diserahkan oleh bendahara pengeluaran.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun
anggaran 2015) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan,
75
dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akarual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
B. SARAN
Bebarapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah :
1. Untuk tahun anggaran 2016 hendaknya Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan keuangan daerah
telah berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar
pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud
dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.
2. Perlu adanya sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba yang memiliki spesialisasi dan
kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan
keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui
penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang
memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk
pegawai (SDM) yang sudah ada.
3. Badan Kepegawaian Daerah perlu menggunakan sistem komputerisasi
untuk mempermudah pekerjaan pencatatan dan pelaporan keuangan.
76
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2012. Akuntansi Sektor Publik . Akuntansi Keuangan DaerahJakarta: Salemba Empat
Bagian keuangan SBB sosialisasi Permendagri nomor 13. (www.balagu.com,diakses 10 Februari 2016)
Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007. Akuntansi
Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.
Fauziah, 2011. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada SKPD,(Online), (http://repository .uanand.ac.id, diakses 14 Februari 2016)
Harahap, Sofyan S, 2003. Teori Akuntansi (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Mardiasmo, 2004. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: TelaahKritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem AkuntansiKeuangan Pemeritah Daerah, Yogyakarta: JAAI
Noviana, E, 2010. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan (Online),(http//repository.usu.ac.id, diakses 13 Februari 2016).
Pajouw, RV, 2015. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada UnitPelaksana, (Online), (http://portalgaruda.org/Artikel.pdf, diakses 15Februari 2016)
Pardede, Dwirn, 2014. Analisis Pencatan dan Pelaporan Keuangan Pada BadanKepegawaian Daerah (Online), (http://digilib.unimed.ac.id/Artikel ,diakses 17 Februari 2016)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang PengelolaanKeuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual, Jakarta.
Soemarso S.R, 2004. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta: Salemba Empat.
Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta.
76
Recommended