View
8
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
SKRIPSI
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENCEGAH MONEY POLITIC DI KABUPATEN SINJAI
(STUDI KASUS PILKADA 2018)
Oleh:
INDASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 105610539615
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
i
SKRIPSI
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENCEGAH MONEY POLITIC DI KABUPATEN SINJAI
(STUDI KASUS PILKADA 2018)
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)
Disusun dan Diajukan Oleh
INDASARI
Nomor Stambuk : 105610539615
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
INDASARI (2019), Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (studi kasus Pilkada 2018). (dibimbing oleh Burhanuddin, Samsir Rahim).
Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum hadir sebagai bentuk upaya sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu itu sendiri, diantaranya strategi internal dan strategi eksternal sebagai suatu langkah meningkatkan kualitas pengawasan dalam mencegah berbagai pelanggaran pemilu di Indonesia. Maka dari itu pentingnya melihat strategi yang dilakukan Bawaslu dan sejauh mana peningkatan pelaksanaannya.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi internal dan strategi eksternal Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah money politic di Kabupaten Sinjai (studi kasus pilkada 2018). Jenis penelitian adalah kualitatif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Jumlah informan terdapat sembilan termasuk didalamnya masyarakat, teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah money politik telah mengalami peningkatan dari berbagai indikator baik dari strategi internal maupun eksternal, walaupun masih ada beberapa indikator lainnya yang masih kurang atau belum terlaksana. Selain itu keberhasilan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas personil terutama bidang pengawasan dengan menerapkan strategi sebagai bahan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing bidang dapat dikatakan berhasil dibuktikan dengan adanya penemuan pelanggran pemilu.
Kata Kunci: Strategi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Mencegah Money Politic.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “strategi badan
pengawas pemilihan umum dalam mencegah money politic di kabupaten sinjai
(studi kasus pilkada 2018) dapat terselesaikan, Semoga senantiasa mendapatkan
ridho-Nya. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta
keluarga, sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri tauladan yang sempurna
bagi seluruh umatnya.
Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan
menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari Orang
Tua Penulis, yang termulia dan tercinta Ayahanda Abdul Muis dan Ibunda
tercinta Hj. Nurhayati Beddu yang telah mendidik dan mendoakan anak-anaknya
dengan kasih sayang serta kesabaran yang penuh keikhlasan sepanjang masa,
sehingga skripsi ini bisa dikerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud
do‟a semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam
lindungan-Nya.
Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tampa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang
terhormat :
1. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Dr. H. Samsir
Rahim, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan
vii
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,MPA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E,M.M selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar atas jasa dan jeri payahnya dalam menyiapkan
sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membimbing dan mengarahkan
penulis untuk terus rajin belajar.
6. Bapak dan Ibu tim penguji baik proposal maupun hasil Dr. H. Muhlis Madani,
M.Si, Dr. Abdi, M.Si, Adnan Ma‟ruf, S.Sos., M.Si, Dr. H. Lukman Hakim,
M.Si, Drs. Alimuddin Said, M.Pd, dan Dr. Hj. Fatmawati, M.Si yang telah
memberikan saran serta masukan kepada penulis sehingga skripsi yang dibuat
menjadi lebih baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh
pendidikan di lembaga ini.
viii
8. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan
bantuan kepada penulis dengan baik.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh responden yang berada pada Lembaga
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Komisis Pemilhan
Umum Kabupaten Sinjai, dan Masyarakat Kabupaten Sinjai atas kesediannya
untuk membantu penulis dan bersedia untuk diwawancarai dalam rangka
merampungkan penelitian.
10. Saudara-saudaraku tercinta Kakanda Zulfikar Muis, SH., Kakanda Wulan
Oktafiani, Kakanda Rahmat Hidayat, dan Adinda Nursakinah atas
dukungannya selama ini.
11.
12. Teristimewa para Kuttu-Kuttu Balala Squad Putri, Dewi, Yua, Mila, Indri,
Wara, Niar, Yustika, Risna, Fatma, dan Anyda yang telah banyak membantu,
mendukung, memotivasi penulis selama menyusun skripsi.
13. Kepada Kakanda Khuriatul Fikri, S.Pd atas dukungan dan motivasi selama
proses penelitian.
14. Keluarga Executive 15 administrasi negara kelas E dan D atas dukungan
dan kebersamaan selama empat tahun.
Makassar, 15 September 2019
Indasari
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ......................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM .............................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................... iv
ABSTRAK ...................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................... vi
DAFTRA ISI .................................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ............................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah Penelitian ............................................................... 5 C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 5 D. Manfaat penelitian ................................................................................ 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Strategi dan Manajemen Strategi ........................................... 6 B. Konsep Bawaslu ................................................................................... 8 C. Konsep Money Pilitic ........................................................................... 13 D. Kerangka Pikir ..................................................................................... 16
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................... 21 B. Jenis dan Tipe Penelitian ...................................................................... 21 C. Sumber Data Penelitian ........................................................................ 22 D. Informan Penelitian .............................................................................. 22 E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 23 F. Teknis Analisis Data ........................................................................... 25 G. Pengabsahan Data ............................................................................... 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Objek Penelitian ............................................................ 28
x
B. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai .......................... 42
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 79 B. Saran .................................................................................................... 81
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 82
LAMPIRAN ................................................................................................... 86
xi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar Halaman
2.1 Bagan Kerangka Fikir .............................................................................. 16
3.1 Tabel Informan Penelitian ........................................................................ 23
4.1 Tabel Nama-nama Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sinjai .................................................................................. 29
4.2 Gambar Struktur Organisasi Bawaslu ...................................................... 36
4.3 Gambar Struktur Gakkumdu .................................................................... 40
4.4 Tabel Pelatihan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sinjai ......................... 43
4.5 Tabel Data Rekan Jejak Karir dan Pendidikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sinjai ...................................................................................... 46
4.6 Tabel Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota Tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Sinjai ................................... 50
4.7 Tabel Sarana yang digunakan Bawaslu Kabupaten Sinjai ........................ 70
4.8 Tabel Prasarana yang digunakan Bawaslu Kabupaten Sinjai .................. 72
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara hukum sekaligus menganut
pemerintahan yang demokrasi, yang dimana pemerintahannya mewajibkaan
semua hak warga negaranya setara dalam pengambilan keputusan. Baik dalam hal
mengatur, mempertahankan, melindungi diri bahkan memilih seorang pemimpin
pun telah bebas dilakukan. Namun dengan pemerintahan yang demokrasi lebih
memunculkan persaingan politik, yakni dimulai sejak adanya Pemilihan Umum
(Pemilu) diberlakukan untuk memberi hak kepada rakyat untuk dapat memberikan
suaranya secara jujur dan merata tanpa ada paksaan, hal ini menganut asas Luber-
Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) (Nuryanti, 2006).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang
dibentuk oleh negara sebagai lembaga resmi yang memiliki tugas khusus pada
penyelenggaraan pemilu sebagai pengawas dan tidak menjadi anggota partai
politik manapun. Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu,
Bawaslu memiliki kewanangan yang besar selain pengawas, Bawaslu juga
berperan dalam eksekutor hakim pemutus perkara (Baihaki, 2018). Selain itu
penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalangkan tugas dan fungsinya
sebagai lembaga pengawas pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal
49 bahwa temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi tetapi bersifat
putusan/keputusan sekaligus sebagai pencegahan, penindakan terhadap pemilu
serta sengketa pemilu.
2
Permasalahan Bawaslu dipemilu serentak 2015 ialah berdasarkan pada
Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilu; pertama tidak digunakan
dalam menjerat para pelaku money politic; kedua karena keterbatasan kewenangan
oleh Bawaslu; ketiga perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu (Ananingsih,
2015). Permasalahan yang sama juga diuraikan oleh Putra (2018) selaku peniliti
pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia berpendapat, adanya problem hukum
putusan Bawaslu daerah yang mengizinkan permohonan mantan pelaku koruptor
yang menjadi bakal calon legislator dalam menggugat Komisi Pemilihan Umum
(KPU) karena tidak lulus menjadi calon legislator. Jika dilihat dari Undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu keputusan Bawaslu tidaklah salah,
namun karena adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20
Tahun 2018 yang mengatur tentang larangan mantan koruptor menjadi calon
legislator maka keputusan Bawaslu dianggap cacat karena menghiraukan PKPU
yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konsep
penyelenggaraan pemilu, Bawaslu harusnya mendukung segala upaya KPU dalam
menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, kondusif, dan mendukung
pemberantasan korupsi.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 termasuk pilkada
terbanyak dari pilkada sebelumnya pasalnya 171 daerah yang melakukan
pemilihan baik Bupati maupun Walikota, bersumber dari CNN Indonesia (2018)
ke 171 daerah tersebut diantaranya 17 provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.
Dengan pesta demokrasi sebanyak ini, maka tidak diragukan lagi adanya
kecurangan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Ke 171 daerah tersebut,
3
Sulawesi Selatan menduduki posisi tertinggi adanya dugaan pelanggaran pemilu.
Pelanggaran tersebut terjadi pada masa pendaftaran, kampanye, hingga setelah
rekapitulasi suara dimana Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 220 jumlah laporan
dan 286 temuan pengawas.
Laporan dari berbagai kalangan dan temuan Bawaslu yang mendapat
sorotan utama ialah ditemukannya pelanggaran pemilu dengan 35 kasus politik
uang atau dalam istilah lain money politic yang ditangani oleh Bawaslu RI yang
terjadi dibeberapa provinsi atau kota, walaupun tidak sebanyak temuan kasus
lainnya namun hal ini jika tidak ditindak lanjuti maka akan menjadi benih
terjadinya korupsi dikemudian hari. Berdasarkan dari sumber (Kompas, 2018),
ke35 kasus tersebut terdiri dari; Sulawesi Selatan yang memiliki kasus terbanyak
diantara provinsi lainnya yaitu sebanyak 8 kasus dimana salah satunya terdapat di
Kabupaten Sinjai dikutip dari SindoNews.com di Kelurahan Sangianseri terjadi
tindak pelanggaran pemilu politik uang oleh tim pemenang salah satu pasangan
calon (Paslon) dan melakukan baiat atau sumpah Al-qur‟an untuk meyakinkan
bahwa orang yang menerima uang harus memilih dukungannya, diikuti Sumatra
Utara dan Lampung masing-masing 7 kasus, Jawa Tengah terdapat 5 kasus,
Sulawesi Barat dan Banten masing-masing 2 kasus, Sulawesi Tenggara, Bangka
Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Timur masing-masing 1 kasus. Saiful dalam
Tribun Jeneponto (2018) mengatakan Kesuksesan Pengawasan Pemilu diukur dari
banyaknya kecurangan yang dicegah. Penanganan pelanggaran pemilu
dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penanganan tindak pidana pemilihan
4
yang melibatkan tiga instansi yakni Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian
(Ananingsih, 2015).
Money politic merupakan salah satu pelanggaran sebelum terjadinya
pemilu yang berupa sogokan agar kandidat bersangkutan dipilih, sebagaimana
dikemukakan oleh Setyawan dan Adiwidjaja (2013) sogokan tersebut diantaranya
berupa uang, sembako, biaya transportasi dan masih banyak lagi.
Sebagian masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki dikala
pemilihan umum, tidak terkecuali di Kabupaten Sinjai yang menganggap uang
yang dibagian tidaklah baik untuk ditolak. Permasalah yang muncul ialah
kurangnya transparansi dari Bawaslu Sinjai tentang pelanggaran pemilu yang
terjadi, dilihat dari Sinjai Terkini (2019) adanya unjuk rasa massa di depan Kantor
Bawaslu untuk menghimbau Bawaslu agar melakukan tindakan pada pelaku
politik uang dan kenyataannya pelaku tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu
beberapa hari sebelumnya.
Kelestarian money politic dalam tiap peristiwa pemilu menarik untuk
disimak, karena perubahan sistem pemilihan dari “pemilihan tidak langsung”
(merujuk UU No 22/1999) ke “pemilihan langsung” (merujuk UU No. 32/2004)
terbukti tidak mengurangi adanya praktik politik uang (Utari, 2016).
Hal yang mendasari politik uang masih banyak terjadi karena adanya
mengutamakan rasa suka ketimbang mutu (Utari, 2016), ketidak percayaan
terhadap pemimpin, ketidaktahuan latar belakang calon pemimpin dan tergiur
dengan uang atau janji-janji. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk
5
melakukan penelitian ini untuk mengetahui, Strategi Bawaslu dalam mencegah
money politicdi Kabupaten Sinjai (studi kasus Pilkada 2018).
B. Rumusan Masalah Penelitian
1. Bagaimana strategi internal Bawaslu dalam mencegah terjadinya tindak
pelanggaran money politic di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana strategi eksternal Bawaslu dalam mencegah terjadinya money
politic di Kabupaten Sinjai ?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi strategi internal Bawaslu dalam mencegah terjadinya
tindak pelanggaran money politic di Kabupaten Sinjai.
2. Mengidentifikasi strategi eksternal Bawaslu dalam mencegah terjadinya
money politic di Kabupaten Sinjai.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Memberikan kontribusi keilmuan mengenai strategi Bawaslu Kabupaten
Sinjai pada tataran praktis, khususnya dalam mencegah money politic.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan mampu menjadi rujuakan dalam melakukan penilitian-
penelitian yang serupa di tempat lain.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Strategi dan Manajemen Strategi
1. Konsep Strategi
Strategi adalah sejumlah rangkaian cara/langkah yang efektif untuk
mencapai tujuan organisasi, baik dalam hal keputusan atau tindakan, hal inipun
sesuai dengan pendapat Siagian dalam Nurhasanah (2015) yang mengatakan
bahwa strategi merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada
perumusan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk mencapai sasaran.
Selain itu, Mulyadi (Oktriany, dkk; 2015) berpendapat bahwa strategi adalah pola
tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi.
Perbedaan startegi dan taktik yaitu strategi dapat dikatakan melakukan sesuatu
yang benar sedangkan taktik ialah melakukan sesuatu dengan benar
(Wahyudi,1996).
Strategi adalah arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang,
yang mencapai keuntungan dalam lingkungan yang berubah melalui konfigurasi
sumber daya dan kompetensi dengan tujuan memenuhi harapan pemangku
kepentingan (Johnson, dkk, 2008).
Perumusan strategi dilihat dari awal, peluang eksternal dan internal untuk
dapat dicapai strategi yang sifatnya jauh kedepan. Untuk dapat menyimpulkan
strategi suatu organisasi/instansi perlu adanya mengkombinasikan faktor strategi
ekternal (EFAS) dan faktor startegi internal (IFAS) berupa analisis Swot menurut
7
Albert Humphrey dalam Putra (2014) mengemukakan analisis Swot tediri atas
kekuatan, kelemahan, peluang/kesempatan, daan ancaman.
Elemen-elemen dasar pembentuk startegi (Hutabarat dan Huseini, 2006)
ialah, (a) strategi diawali dengan penentuan suatu sasaran, (b) adanya garis
komando, (c) ditandai adanya serangan, (d) mengerahkan massa, (e) mengetahui
untung ruginya organisasi, (f) memiliki perang yang tangkas terhadap
permasalahan, (g) memerlukan keamanan, (h) memerlukan pemikiran dan
pelaksanaan yang lebih disederhanakanagar dapat dilaksanakan.
Perubahan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 level perubahan, dimana
semakin besar perubahan maka akan semakin kompleks usaha untuk
mempermudah kemajuan organisasi. Menurut Mardianto (2019) Kelima level
perubahan tersebuat ialah;
1. Continuation, strategi yang digunakan sama dengan periode sebelumnya,
2. Routine Change, dalam sebuah perusahaan dilakukan peningkatan daya
tarik agar konsumen terpikat,
3. Limited Change, pada perusahaan khususnya menawarkan produk baru
dipasaran,
4. Radical Change, perlunya melakukan re-organisasi secara besarbesaran,
5. Organization Redirection, perubahan orientasi untuk merubah industry
yang dimasuki, perubahan misi dan keahlian.
2. Konsep Manajemen Strategi
Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan-keputusan dan
tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi-strategi
8
efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisis SWOT menurut
Weelen (Yunus, 2016). Maksud dari analisis SWOT ialah menganalisa suatu
kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman
(Threat) sebuah organisasi atau instansi.
Manajemen strategi adalah proses penentuan dan penetapan tujuan
organisasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan untuk mencapai sasaran.
Perlunya penyusunan manajemen strategi dalam suatu organisasi dalam Purwanto
(2013) mengemukakan agar dapat merespon setiap perubahan dan perkembangan
lingkungan ekstrnal sekaligus memperhatikan kemampuan internal organisasi.
Adapun menurut Cahyono (Purwanto, 2013) mengemukakan bahwa
manajemen strategi memilik komponen pokok, diantaranya;
1. Menganalisis lingkungan kerja untuk mendeteksi peuang dan ancaman
orgaansasi.
2. menganalisis profil organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan organisasi.
3. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran organisasi.
4. Misi organisasi.
B. Konsep Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Bawaslu singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dibentuk
oleh Negara sebagai Lembaga resmi khususnya bertugas dalam pengawasan
ketika pelaksanaan pemilihan Kepala Negara atau Presiden dan wakilnya,
pemilihan Wali Kota dan wakilnya, pemilihan wakil rakyat sampai pada
pemilihan Kepala Desa.Yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik
9
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pengawas Pemilihan umum
yakni pasal 89 hingga pasal 154. Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
pasal 89 ayat (2) Bawaslu terdiri atas :
a. Bawaslu Pusat;
b. Bawaslu Provinsi;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kecamatan;
e. Panwaslu Keluarahan/Desa;
f. Panwaslu Luar Negeri; dan
g. Pengawas TPS.
Namun, bedanya Bawaslu dan Panwaslu terdapat pada pasal 89 ayat (4)
yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap
sedangkan ayat (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu
LN, dan Pengawas TPS bersifat ad hoc atau khusus. Tugas, dan Wewenang pasal
95 hingga pasal 116 Bawaslu dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 ialah :
Tugas Bawaslu :
1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu
disetiap tingkat pengawas pemilu di Indonesia khusus Bawaslu pusat.
2. Seluruh tingkatan Bawaslu Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran
pada tahap awal penyelenggaraan pemilu hingga pemilu selesai
dilaksanakan dimasing-masing wilayah.
3. Keenam tingkatan Bawaslu/panwaslu selain pengawas TPS melakukan
Penindakan kepada pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu.
10
4. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu baik perencanaan pengadaan
logistik oleh KPU, penetapan jadwal pemilu khusus pada Bawaslu tingkat
pusat dan sosialisasi penyelenggaran pemilu selain pengawas TPS.
5. Mengawasi pelaksanaan tahap penyelenggaraan pemilu diseluruh tingkat
Bawaslu selain TPS.
6. Mencegah terjadinya kecurangan pemilu seperti praktik politik uang seluruh
tingkatan Bawaslu/panwaslu.
7. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan netralitas Tentara Nasional Indonesia
khusus Bawaslu tingkat pusat.
8. Seluruh tingkat Bawaslu/panwaslu mengawasi pelaksanaan
putusan/keputusan
9. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada
DKPP khusus Bawaslu pusat.
10. Menyampaikan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu pada Gakkumdu
khusus Bawaslu pusat.
11. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip seluruh tingkat
Bawaslu/panwaslu.
12. Mengevaluasi pengawasan pemilu tidak termasuk panwaslu luar negeri dan
pengawas TPS; dan
13. Mengawasi pelaksanaan aturan KPU khusus Bawaslu pusat.
11
Wewenangan Bawaslu :
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pemilu oleh khusus tingkat Bawaslu pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sedangkan Panwaslu hanya dapat
menerima dan menyampaikan laporan mengenai pelanggaran pemilu;
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu
dilakukan khusus dilakukan oleh Bawaslu pusat dan Panwaslu LN;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uangdan
pelanggaran lainnya dalam pemilu oleh Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, sedangkan panwaslu
Desa hanya sebagai menerima dan menyampaikan pelanggaran tersebut
kepada panwaslu Kecamatan dan panwaslu LN dapat memeriksa dan
mengkaji namun tidak memutuskan tetapi diserhkan pada pihak yang
berwenang.;
d. Menerima, memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses
pemilu oleh Bawaslu Pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota;
e. Merekomendasikan kepada instansi/organisasitersebutmenyangkut hasil
pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas
Kepolisian, dan; TNI khusus dilakukan oleh Bawaslu Pusat, sedangkan
Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan LN
merekomendasikan pada instansi yang bersangkutan pada pengawasan
ditingkat wilayah tertentu atas kenetralitas semua pihak yang dilarang ikut
serta dalam kegiatan kampanye.
12
f. Mengumpulkan bahan keterangan yang dibutuhkan pada pihak terkait
untuk dapat pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses
pemilu oleh seluruh tingat Bawaslu/Panwaslu;
g. Bawaslu Pusat Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi mengoreksi rekomendasi
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan; dan
h. Bawaslu pusat membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu LN;
i. Bawaslu pusat Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota
Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan angoota
Panwaslu LN
j. Bawaslu Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota
Panwaslu Kecamatan.
k. Bawaslu Kecamatan mengangkat dan memberhentikan Panwaslu Desan
dan pengawas TPS dengan mempertimbangan masukan Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Panwaslu Desa.
Bawaslu melakukan berbagai macam upaya, baik internal maupun
eskternal sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui suatu Rencana
Strategis (Renstra), Upaya internal dan eskternal yang dimaksud, ialah:
1. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur
kelembagaan pengawas pemilu;
13
2. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen;
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel pengawas pemilu;
4. . Pengembangan pola dan metode pengawasan;
5. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
6. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
7. Kerjasama antar lembaga, serta;
8. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
C. Konsep Money Politic
Danius dalam Supriansyah (2017; skripsi) Istilah money politic (politik
uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu,
dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam
menentukan keputusan. Penjelasan Danius dapat disimpulkan bahwasanya uang
dapat merubah keputusan seseorang dalam artian sebuah keputusan A dapat saja
berubah menjadi B hanya karena uang semata.
Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kekuasaan/
kedudukan dari keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat
namun kenyataanya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai, dikemukakan
oleh Kumolo dalam Holish, Rohmat dkk (2018). Bentuk-bentuk pelanggaran
politik uang tidak hanya berupa uang tunai, namunberbentuk berupa bahan-
bahan pokok, peralatan rumah tangga sampai pada janji-janji jabatan.
Dalam Gaffar (2012) mengemukakan agar tindakan pelanggaran tidak
terus terjadi maka perlu melakukan perbaikan sistem, baik dari sisi electoral
14
system maupun electoral process serta penataan kelembagaan pengawas dan
meningkatkan kesadaran pemilih atau warga Negara agar tidak terjebak dalam
permainan dan pragmatisme kekuasaan yang merugikan bangsa.
Beberapa strategi dalam melakukan money politic:
1. Serangan fajar, merupakan istilah yang sering digunakan dalam menyebut
bentuk politik uang yang dilakukan menjelang pemilah umum.
2. Mobilisasi massa, dilakukaan pada saat kampanye dengan mengumpulkan
massa dan memberi iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan
kampanye yang diadakan oleh Parpol (partai politik), dalam jurnal Holish dkk
(2018).
Faktor-faktor penyebab terjadinya money politic (Utari, 2016) :
1. Terjadinya krisis nilai, yaitu adanya ketidaktahuan apa yang benar dan baik
sebagai rakyat Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah sering muncul
gejala menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Pejabat publik selalu saja
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, hingga menghiraukan moral politik
sebagai pemimpin. Aparat publik masih saja mempraktikan kekerasan dengan
berbagai alasan, Aparat hukum tanpa sungkan mempermainkan hukum
menurut seleranya sendiri. Demikian pula yang terjadi pada panitia
pemilihan. Hampir dalam setiap Pilkadal, panitia pemilih terindikasi terlibat
suap.
2. Krisis wibawa hukum. Seperti disebutkan sebelumnya, aturan mengenai
Pilkada memiliki celah untuk dimainkan oleh partai politik dan calon kepala
daerah. Demikian juga mengenai politik uang, aturan yang ada tidak cukup
15
memadai menangkal terjadi praktik money politics tersebut. Belum lagi pola
penegakan hukum yang kurang kondusif, akibatnya tidak ada kepastian
bahwa hukum itu benar-benar norma obyektif yang berlaku untuk semua.
Tiada jaminan bahwa proses melalui pengadilan menghasilkan kebenaran dan
keadilan. Dan sulit dipastikan bahwa orang yang diputus bersalah, harus
selalu dihukum. Bahkan terdapat kecenderungan perlakuan yang diskriminatif
antara yang kuat dan yang lemah.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik, tidak semua orang
tahu tentang politik dan acuh atau tidak tertarik terhadap politik. Pada saat
pemilihan umum, tidak mengenal calon legislatif tidak masalah, tidak
mengenal partai politik tidak masalah. Asalkan ada uang, maka itu yang akan
dipilih.
4. Krisis sumber daya (ekonomi), seperti yang kita ketahui kemiskinan di
Indonesia cukup tinggi. Dimana keadaan seseorang tidak mampu mencukupi
kebutuhan sehari-harinya baik makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan
pendidikan. Itulah sebabnya menekan masyarakat untuk segera mendapatkan
uang, dalam pemilu ini menjadi ajang perebutan uang politik. Dan tentunya
tanpa memikirkan konsekuensi yang didapatkan dalam menerima uang
tersebut.
5. Kebudayaan, ungkapan “jika ada rejeki mengapa ditolak” merupakan
ungkapan yang telah melekat pada sebagian masyarakat di Indonesia. ketika
pesta politik berlangsung, segala bentuk politik uang dari peserta pemilu
16
dianggap sebagai rejeki oleh sebagian masyarakat dan tentunya setelah
menerima haruslah membalas budi dengan memilih pemberi tersebut.
D. Kerangka Pikir
Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (studi
kasus Pilkada 2018)
Strategi Internal :
1. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas.
2. Meningkatkan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel
4. Pengembangan pola dan metode pengawasan
5. Penguatan system kontrol nasional
6. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana
Strategi Eksternal :
1. Kerjasama antar
lembaga terkait
2. Peningkatan
pelibatan
masyarakat dalam
pengawasan
partisispatif.
Meminimalisir Praktek Money Politic di Kabupaten Sinjai
17
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian yang digunakan ialah upaya internal dan eksternal sesuai
tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu diambil dari lampiran Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
2. Deskripsi Fokus Penelitian
Sejalan dengan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah
Strategi internal :
1. Cara yang dilakukan oleh Bawaslu dalam bentuk peningkatan
profesionalisme aparat, spesialisasi aparat, dan melakukan integritas struktur
kelembagaan :
a. Profesionalisme aparat, ialah berkompeten atau terampil serta
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
b. Spesialisasi aparat, ialah pembagian kerja sesuai dengan bidang dan
keahlian masing-masing anggota.
c. Integritas struktur kelembagaan, ialah pelaksanaan pengawasan pemilu
yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif.
2. Meningkatkan dukungan layanan administrasi, solidaritas organisasi, dan
manajemen kelembagaan pengawas pemilu agar terwujudnya pelayanan yang
efektif dan efisien :
a. Dukungan Layanan administrasi, ialah dukungan yang ditujukan pada
bidang pengawasan, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber
18
daya manusia, keuangan, kearsipan, dan hukum, serta perlengkapan dan
rumah tangga Bawaslu.
b. Solidaritas organisasi, ialah menciptakan sifat satu rasa atau senasib dan
setia terhadap visi dan misi Bawaslu.
c. Manajemen kelembagaan pengawas pemilu, ialah perencanaan yang akan
dilakukan agar terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien dalam
pengawasan pemilu.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel dalam
pengawasanpencegahan pelanggaran pemilu:
a. Kapasitas, ialah meningkatkan daya tampung atau fasilitas yang
digunakan Bawaslu.
b. Kapabilitas, ialah meningkatkan skill atau kemampuan personel dalam
pengawasan dan pencegahan segala bentuk pelanggaran pada pemilu.
4. Pengembangan pola dan metode Bawaslu dalam memudahkan melakukan
pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu :
a. Pengembangan pola, ialah mengembangkan pemikiran anggota Bawaslu
agar semuan anggota dapat dan memahami tugas dan fungsinya masing-
masing.
b. Pengembangan metode, ialah mengembangkan langkah-langkah atau
cara yang akan digunakan untuk melakukan pengawasan dan
pencegahan.
5. Penguatan system kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan untuk
memperkuat atau meningkatkan sistem kontrol kualitas Bawaslu selama
19
melakukan pengawasana apakah sudah sesuai dengan kaidah atau tidak yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi:
a. Terstruktur, yakni menata dengan rapi proses pengawasan Bawaslu
sehingga mempermudah pelaksanaan pengawasan.
b. Sistematis, yakni proses pengawasan Bawaslu diatur menurut sistem atau
aturan yang ada.
c. Integratif, yakni adanya penyatuan ideanggota agar disatukan untuk
digunakan dalam proses pelaksanaan pengawasan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya pencegahan
tindak pelanggaran pemilu :
a. Sarana, yakni (1) sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak
Arsip untuk menyimpan Arsip biasa dan terbatas, serta brankas atau
lemari besi untuk Arsip rahasia; (2) sarana penyimpanan Arsip media
baru berupa lemari Arsip yang disesuaikan dengan tingkat klasifikasi
informasi;(3) daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga, dan vital; dan b. aplikasi
pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
b. Prasarana, yakni prasarana berupa (1) ruang penyimpanan yang
representatif yang disesuaikan dengan tingkat klasifikasi informasi. (2)
fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci
pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.
20
Upaya eksternal :
1. Kerjasama antar lembaga yang terkait diantaranya KPU, Kepolisian,
Kejaksaan untuk penyelesaian pelanggaran pemilu :
a. KPU, sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai
pengawas dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu dari awal
pendaftaran bakal calon hingga pada penetapan dan pengumuman
hasil pemilu.
b. Kepolisian, sebagai pengawal serta pelaksana pengamanan agar
pemilu terhindar dari anarkis atau kekerasan lainnya.
c. Kejaksaan atau pengadilan, sebagai titik akhir dari pelanggaran
pemilu untuk mengadili pelaku tindak pelanggaran pemilu.
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisispatif yaitu
Bawaslu bekerjasama dengan masyarakat untuk mengurangi
pelanggaran pemilu terutama politik uang dengan melaporkan apabila
melihat dan mendapatkan bukti terjadinya pelanggaran.
21
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian mulai dari tanggal 15 juni sampai 15 agustus 2019
setelah ujian proposal dilaksanakan dan lokasi penelitian ini berada di Kantor
Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. Garuda, Biringere, Kecamatan Sinjai
Utara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi Bawaslu
dalam mencegah money politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018).
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan proses kegiatan berdasarkan apa yang ada dilapangan sebagai
bahan untuk menemukan kelemahan dan kekurangan sehingga dapat
ditentukan upaya untuk memperbaikinya, menganalisis suatu gejala, peristiwa,
dan fakta yang ada dilapangan.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus, melakukan
pengumpulan data secara mendalam dengan wawancara, data secarah tertulis,
analisis informasi, dan pengumpulan hasil laporan di Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai agar tujuan dari penelitian dapat akurat
dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-
dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui
22
kenyataan yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan strategi yang telah
ditentukan.
C. Sumber Data Penelitian
1. Data primer
Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa
informan diantaranya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
sekaligus sebagai Kepala bagian Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar
Lembaga; Kepala bagian devisi pengawasan Hukum dan Penindakan
Pelanggaran; Kepala Devisi SDM dan Organisasi; Devisi Hukum, Pengawasan,
dan SDM KPU Kabupaten Sinjai; dan Masyarakat Kabupaten Sinjai, dan hasil
observasi pada saat Pilkada berlangsung di Kabupaten Sinjai.
2. Data sekunder
Data penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan Bab II
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang
Pengawas Pemilihan umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Tahun 2015-2019..
D. Informan penelitian
Teknik penggunaan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah
purposive sampling yaitu penentuan informan penelitian yang mengatahui
informasi secarah mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang
mempunyai hubungan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat
langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian seperti:
23
Tabel 3.1 Informan Penelitian
No Nama Informan Jabatan
1 Andi Muhammad Rusmin,S.Pd
(AMR)
Ketua dan Koordinator Divisi
Pencegahan dan Hubungan antar
Lembaga
2 Ahmad Ismail, Se (AI) Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia dan Organisasi Bawaslu
3 Saifuddin, S.Pd (SF) Koordinator Divisi Hukum dan
Penindak Pelanggaran
4 Awaluddin, S. Kom. I. M.Pd
(AD)
Staff KPU Divisis Hukum dan
Pengawasan
5 Azhar Ishak (AI) Masyarakat Kabupaten Sinjai
6 Hasaning (HS) Masyarakat Kabupaten Sinjai
7 Malang (ML) Masyarakat Kabupaten Sinjai
8 Hume (HM) Masyarakat Kabupaten Sinjai
9 Tika (TK) Masyarakat Kabupaten Sinjai
E. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah :
1. Observasi
Peneliti melakukan observasi setelah terjadinya pilkada 2018 yaitu pada
bulan februari tahun 2019 saat tengah menyusun proposal dengan
mendatangi kantor Bawaslu sekedar mengamati dan bertanya apakah
24
Bawaslu dapat memberikan informasi mengenai money politik nantinya
pada saat menelitian sesuai judul skripsi penulis “strategi Badan Pengawas
Pemilihan Umum dalam mencegah money politic di Kabupaten Sinjai (studi
kasus Pilkada 2018).
2. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) sekaligus sebagai Kepala bagian Divisi Pencegahan dan
Hubungan Antar Lembaga dengan memberikan pedoman wawancara
sehingga memberikan jawaban dari pertanyaan yang tertera pada pedoman
wawancara; Kepala bagian devisi pengawasan Hukum dan Penindakan
Pelanggaran dan Kepala Devisi SDM dan Organisasi yakni penulis
membacakan pertanyaan dari pedoman wawancara dan sesekali membalas
jawaban yang diutarakan informan dengan tambahan pertanyaan; Devisi
Hukum, Pengawasan, dan staff SDM KPU Kabupaten Sinjai penulis
memberikan sedikit pertanyaan mengenai pendapat informan tentang
pengawasan Bawaslu; dan Masyarakat Kabupaten Sinjai penulis langsung
mengajukan pertanyaan dan terkadang menjelaskan dulu maksud pertanyaan
barulah masyarakat tersebut menjawab, agar dapat mengetahui secara
langsung informasi masalah yang ingin diketahui dari opini/pendapat
informan.
25
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan bukti yang mendukung penelitian, dokumentasi
dalam bentuk foto, rekaman, maupun dokumen hasil wawancara pada saat
melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait.
F. Teknis Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat setelah 1
tahun pemilihan umum berlangsung di Kabupaten Sinjai, dan setelah
mengumpulkan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, apabila peneliti
telah menganalisis jawaban informan, dan jika jawaban tersebut terasa masih
belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan wawancara sampai pada
tahap tertentu, hingga diperoleh tahap yang dianggap memuaskan. Analisis data
terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut :
1. Data Reduction (Reduksi data)
Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat
secara rinci dan teliti. Jika penelitian dilakukan dilapangan cukup lama, maka
jumlah data yang didapat semakin bertambah, kompleks dan rumit. Oleh
karena itu, perlunya segera menganalisis data melalui reduksi data. Mereduksi
data berarti merangkum, memilih beberapa data pokok atau penting, dan
memfokuskan pada hal-hal tersebut, mencari tema sekaligus polanya. Dengan
demikian data setelah direduksi akan memperjelas gambaran data yang
didapatkan, dan mempermudah penelitian selanjutnya, dan Reduksi data
dapat dibantu dengan peralatan modern (elektronik).
26
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data.
Penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk table, grafik, picture,
pictogram dan sejenisnya. Melalui penyejian data tersebut, maka dapat
tersusun rapi dalam pola hubungan, dan terorganisasikan serhingga akan
sangat mudah untuk dipahami.
3. Verification
Langkah terakhir dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang diuraikan masih bersifat sementara, dan
akan berubah apabila tidak diikuti dengan bukti penguat yang dapat
mendukung ditahap pengumpulan data selanjurnya. Tetapi apabila pada tahap
awal kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan benar
adanya maka, kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.
G. Pengabsahan Data
Keabsaan data dalam penelitian ini di periksa dengan menggunakan teknik
triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan
pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dengan cara
pengengecekan diwaktu yang berbeda.
1. Triangulasi sumber
Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari
informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informasi
sebelumnya yaitu dengan cara sumber informasi dari informan yang berbeda
27
diantaranya Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekaligus
sebagai Kepala bagian Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga;
Kepala bagian devisi pengawasan Hukum dan Penindakan Pelanggaran;
Kepala Devisi SDM dan Organisasi; Devisi Hukum, Pengawasan, dan SDM
KPU Kabupaten Sinjai; dan Masyarakat Kabupaten Sinjai
2. Triangulasi metode
Triangulasi metode untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti
menggunakan triangulasi dengan kata lain peneliti melakukan perbandingan
minimal ketiga informasi yang didapatkan sampai ketiga informasi tersebut
sama atau mendekati untuk menemukan kebenaran yang valid.
3. Triangulasi waktu
Triangulasi waktu yaitu berkenaan dengan ketepatan waktu dengan
kesenggangan informan untuk memberikan informasi, sebelumnya pada
tanggal 20 juni 2019 penulis telah melakukan wawancara, namun masih
kurangnya informasi yang telah dikumpulkan maka penulis kembali
melakukan wawancara pada tanggal 28 agustus 2019.
28
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sinjai
Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Selatan (Indonesia) dengan Ibu kota kabupaten terletak di Balangnipa atau
Kota Sinjai yang berjarak ±223 km dari Kota Makassar.
Kabupeten Sinjai dulunya memiliki beberapa kerajaan yang terbagi
dalam dua federasi yakni federasi Tellu Limpoe dan federasi Pitu Limpoe.
Tellu Limpoe (berada didekat pesisir pantai) didalamnya tergabung kerajaan
Tondong, Bulo-bulo, dan Lamatti, sedangkan Pitu Limpoe (berada didataran
tinggi) ialah kerajaan Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan
Bala Suka. Kerajaan-kerajaan tersebut dalam komunikasi politiknya
berlandaskan tatanan kesopanan yakni “sipakatau” (saling menghormati), dan
menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “sirui menre’ tessirui no’” (saling
menarik keatas, pantang saling menarik kebawah), dan “mallilu sipakainge”
(bila khilaf saling mengingatkan). Bila dilihat hubungan antarkerajaan yang
ada di Kabupaten Sinjai dan asal mula nama Sinjai dimasa lampau, maka
terlihat dengan jelas bahwa kerajaan tersebut terjalin dengan erat oleh tali
kekeluargaan, jika diartikan dalam bahasa bugis disebut ”Sijai” yang berarti
sama jahitannya.
29
Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 yaitu pada tanggal 20 oktober
1959, Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten yang berlandaskan Undang-
Undang RI Nomor 29 tahun 1959.
Kabupaten Sinjai terletak di jazirah selatan bagian timur Provinsi
Sulawesi Selatan dengan ibu kota Sinjai berada pada posisi 50 19‟3” sampai
50 36‟47” lintang selatan dan 1190 48‟30” sampai 1200‟0”0 bujur timur.
Kabupaten sinjai berletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan
yang jaraknya sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya
berbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian utara), Teluk Bone (bagian timur),
Kabupaten Bulukumba (di bagian selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian
barat), Luas wilayahnya sekitar 819,96 km (81.996 Ha).
Berdasarkan pada situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai dikatakan
beriklim Sun Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter
dengan 120 Deep rain pertahun. Musim hujan di mulai bulan Februari sampai
dengan bulan Juli dan musim pamas mulai bulan Agustus sampai dengan bulan
Oktober serta kelembapan mulai bulan November sampai dengan bulan
Januari, Sinjai berada dengan ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter di atas
permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan)
kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa, yaitu :
30
Tabel 4.1 Nama-nama Kecamatan, Jumlah Kelurahan dan Desa di
Kabupaten Sinjai
No Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah Desa 1 Sinjai Utara 6 - 2 Sinjai Timur 2 11 3 Sinjai Tengah 1 10 4 Sinjai Barat 1 8 5 Sinjai Selatan 1 10 6 Sinjai Borong 1 7 7 Bulupoddo - 7 8 Telulimpoe 1 10 9 Pulau Sembilang - 4
Jumlah 13 67 Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sinjai
2. Sejarah terbentuknya Bawaslu
Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum,
istilah ini baru muncul pada tahun 1980-an dengan nama lain yakni Panitia
Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sebelum munculnya
Panwaslak Pemilu yaitu pada pelaksanaan pemilu pertama yang
diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, pada era tersebut seluruh
peserta dan warga negara memiliki trust untuk membentuk lembaga parlemen
penyelenggaraan pemilu yang dinamakan Konstituante. Dengan adanya
Konstituante dapat mengurangi kecurangan yang terjadi pada tahapan pemilu,
walaupun pada saat itu terjadi pertentangan ideologi yang cukup kuat namun
keyakinan saat ini bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling ideal.
Pada tahun 1982 dibentuk Panwaslak Pemilu yang dilatar belakangi
dengan adanya ketidakpercayaan pada pelaksanaan pemilu karena banyaknya
pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas
pemilu tahun 1971, dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mendapat
31
respon dari pemerintah dan DPR sehingga muncullah ide untuk memperbaiki
undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu1982.
Penyelenggaraan pemilu semakin mendapat tuntutan pada era roformasi
agar bersifat bebas dan mandiri dari kooptasi penguasa, karena itu dibentuklah
sebuah lembaga independen penyelenggara pemilu dengan nama Komisi
Pemilihan Umum (KPU) agar dapat meminimalisir campur tangan penguasa,
Sedangkan Panwaslak Pemilu juga berubah nama menjadi Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang pelaksanaan
pengawas pemilu yang berupa lembaga adhoc diluar dari struktur KPU yang
terdiri atas Panitia Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya lembaga pengawasan pemilu dikuatkan
dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu dengan membentuk lembaga resmi yang khusus menangani
pengawasan pemilu yang diberi nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu). Hal ini juga mempengaruhi aparatur Bawaslu yang bertambah
hingga pada tingat Kelurahan/Desa, dengan urutan Panwaslu, Panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas
Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan UU No. 22
Tahun 2007, dalam pembentukan pengawasan pemilu sebagian kewenangan
tersebut dilakukan oleh KPU, namun berdasarkan keputusan Mahkamah
Konstitusional terhadap judicial review tentang Bawaslu bahwa untuk merekrut
pengawas pemilu merupakan kewenangan Bawaslu sepenuhnya. Kewenangan
32
tersebut berdasarkan UU No. 22/2007 adalah mengawasi tahap pelaksanaan
pemilu, menerima laporan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi,
pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.
Lembaga pengawasan pemilu kini dikuatkan kembali dengan
diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu dalam menangani
sengketa pemilu sekaligus menetapkan lembaga pengawasan pemilu ditingkat
provinsi dengan perubahan nama dari Panwaslu Provinsi menjadi Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota dengan
sebutan Bawaslu Kabupaten/Kota, selain itu Kesekretariatan Bawaslu juga
mendapatkan dukungan dari unit kesekretariatan eselon 1 dengan nomenklatur
Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hal ini berada dibawah ketua guna membantu
dalam kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, tugas yang dimaksud ialah
sebagai teknis operasional dan memberi dukungan administratif pada Bawaslu.
Bawaslu dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat atau Bawaslu RI,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dengan
luas wilayah Bawaslu Kabupaten Sinjai 13 x 25 M3, dan dibagian utara, selatan,
timur, dan barat dari kantor Bawaslu merupakan rumah warga.
3. Visi dan Misi Bawaslu
a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan masyarakat.
33
Adapun Visi Bawaslu Sinjai adalah Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga
Pengawal Terpercaya dan Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis,
bermartabat, dan berkualitas.
b. Misi
Untuk mewujudkan Visi Bawaslu terebut diatas maka Bawaslu Sinjai
perlu melakukan Misi sebagai berikut:
1) Membangun lembaga pengawasan dan aparatur yang solid, kuat, dan
mandiri;
2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan agar efektif dan efisien;
3) Penguatan system kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan
untuk memperkuat pengawasana apakah sudah sesuai dengan kaidah atau
tidak yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau peserta pemilu, serta
membangun sinergi yang partisipatif;
5) Meningkatkan kepercayaan masyarakat luas dengan memperlihatkan
kualitas kinerja pengawas berupa pencegahan, penindakan, dan
penyelesaian sengketa secara akurat, cepat dan transparan;
6) Membangun lembaga pengawasan yang dapat dicontoh dari dalam atau luar
negeri.
4. Tugas, Wewenang, dan kewajiban Bawaslu
a) Tugas Bawaslu :
1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu
disetiap tingkat pengawas pemilu di Indonesia khusus Bawaslu pusat.
34
2. Seluruh tingkatan Bawaslu Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran
pada tahap awal penyelenggaraan pemilu hingga pemilu selesai
dilaksanakan dimasing-masing wilayah.
3. Keenam tingkatan Bawaslu/panwaslu selain pengawas TPS melakukan
Penindakan kepada pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu.
4. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu baik perencanaan
pengadaan logistik oleh KPU, penetapan jadwal pemilu khusus pada
Bawaslu tingkat pusat dan sosialisasi penyelenggaran pemilu selain
pengawas TPS.
5. Mengawasi pelaksanaan tahap penyelenggaraan pemilu diseluruh tingkat
Bawaslu selain TPS.
6. Mencegah terjadinya kecurangan pemilu seperti praktik politik uang
seluruh tingkatan Bawaslu/panwaslu.
7. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan netralitas Tentara Nasional Indonesia
khusus Bawaslu tingkat pusat.
8. Seluruh tingkat Bawaslu/panwaslu mengawasi pelaksanaan
putusan/keputusan
9. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu
pada DKPP khusus Bawaslu pusat.
10. Menyampaikan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu pada
Gakkumdu khusus Bawaslu pusat.
35
11. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip seluruh tingkat
Bawaslu/panwaslu.
12. Mengevaluasi pengawasan pemilu tidak termasuk panwaslu luar negeri
dan pengawas TPS; dan
13. Mengawasi pelaksanaan aturan KPU khusus Bawaslu pusat.
b) Wewenangan Bawaslu :
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pemilu oleh khusus tingkat Bawaslu pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sedangkan Panwaslu hanya dapat
menerima dan menyampaikan laporan mengenai pelanggaran pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu
dilakukan khusus dilakukan oleh Bawaslu pusat dan Panwaslu LN;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uangdan
pelanggaran lainnya dalam pemilu oleh Bawaslu pusat, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan,
sedangkan panwaslu Desa hanya sebagai menerima dan menyampaikan
pelanggaran tersebut kepada panwaslu Kecamatan dan panwaslu LN
dapat memeriksa dan mengkaji namun tidak memutuskan tetapi
diserhkan pada pihak yang berwenang.;
4. Menerima, memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses
pemilu oleh Bawaslu Pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota;
5. Merekomendasikan kepada instansi/organisasitersebutmenyangkut
hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas
36
Kepolisian, dan; TNI khusus dilakukan oleh Bawaslu Pusat, sedangkan
Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan LN
merekomendasikan pada instansi yang bersangkutan pada pengawasan
ditingkat wilayah tertentu atas kenetralitas semua pihak yang dilarang
ikut serta dalam kegiatan kampanye.
6. Mengumpulkan bahan keterangan yang dibutuhkan pada pihak
terkait untuk dapat pencegahan dan penindakan pelanggaran
administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan
sengketa proses pemilu oleh seluruh tingat Bawaslu/Panwaslu;
7. Bawaslu Pusat Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi mengoreksi
rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
8. Bawaslu pusat membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu LN;
9. Bawaslu pusat Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota
Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan angoota
Panwaslu LN
10. Bawaslu Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota
Panwaslu Kecamatan.
11. Bawaslu Kecamatan mengangkat dan memberhentikan Panwaslu Desan
dan pengawas TPS dengan mempertimbangan masukan Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Panwaslu Desa.
37
c) Kewajiban Bawaslu :
1. Bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
2. Memberikan pembinaan pengawasan untuk dapat melaksanakan tugas
pengawasan pemilu disetiap tingkatan;
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai tahapan
pemilu berdasarkan kebutuhan;
4. Mengawasi pemutakhiran dan memelihara data yang dilakukan KPU
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
data penduduk.
5. Melaksanakan kewajiban Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Sinjai
Bagan struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai:
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu
38
e) Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum:
Adapun bidang-bidang kerja pada Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai dapat
disebutkan sebagai berikut:
1) Devisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi, berfungsi sebagai
berikut:
a) Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
b) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Panwaslu Kecamatan;
c) Pembinaan Panwaslu Kecamatan;
d) Penyiapan Laporan Kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
e) Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir
Panwaslu Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu Provinsi.
2) Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), berfungsi
sebagai berikut:
a) Pengawasan Tahapan Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota;
b) Pengadministrasian Hasil Pengawsan;
c) Hubungan Masyarakat;
d) Kerjasama Antar Lembaga;
e) Sosialisasi Pengawasan Pemilu; dan
f) Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan
dan Hubungan Antar Lembaga.
3) Devisi Hukum dan Penindakan (HPP), berfungsi sebagai berikut:
a) Penerimaan Laporan dan Pelanggaran;
39
b) Pengkajian dan Tindaklanjut Laporan dan/atau temuan Pelanggaran;
c) Pengawasan atas Tindaklanjut Laporan atau Temuan;
d) Penyelesaian Sengketa Pemilu; dan
e) Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan
Pelanggaran.
4) Kepala Kesekretariatan
Sekeretariat Bawaslu Kabupaaten Sinjai secara administrasi
bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal Bawaslu Republik
Indonesia dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua
Bawaslu Kabupaten Sinjai. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai
dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas
dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu
Kabupaten Sinjai serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi
terkait. Adapun fungsi-fungsi penyelenggaraan sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan;
b) Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
c) Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan
keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
d) Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran
Pemilu, dan penyelesain sengketa proses Pemilu;
e) Pelaksanaan advokasi hukum dibidang kepemiluan;
40
f) Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu.
g) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unti organisasi
dilingkungan sekretariat Bawaslu.
5) Sentra Gakkumdu
Sentra Gakkumdu merupakan singkatan dari Penegakan Hukum
Terpadu sebagai pusat aktivitas penegak hukum tindak pidana pemilu
yang didalamnya terdapat unsur Bawaslu, Kejaksaan Negeri, dan
Kepolisian. Sentra Gakkumdu bersifat satu atap dan bertempat di Kantor
Bawaslu.
a) Struktur Organisasi Gakkumdu Sinjai:
(1) Penasehat Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan
Negeri, dan Kapolres.
(2) Pembinaan Gakkumdu, yang terdiri dari anggota Bawaslu, Jaksa
Muda Pidana Umum Kejaksaan, dan Kepala Kesatuan Reserse
Kriminal Polres Sinjai dari unsure Polri.
(3) Koordinator Gakkumdu, yang terdiri dari Koordinator Divisi
Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Jaksa Muda Pidana
Umum Kejaksaan, dan Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres
Sinjai dari unsure Polri.
(4) Anggota Gakkumdu, terdiri dari Anggota Bawaslu, Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri, dan Penyidik Tindak Pidana
Pemilu pada Satuan Reskrimum Polres.
41
b) Bagan Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu:
PENASEHAT
Andi Muh. Rusmin, S.Pd Ketua Bawaslu Kab. Sinjai
AKBP Ardiansyah, S.IK.,MH Kapolres Sinjai
Noer Adi, SH.,MH Kepala Kajari Sinjai
Erfan Basmar, SH., MH Kasi Pidum Kajari Sinjai
AKP Sardan, SE Kasat Reskrim Polres Sinjai
Ahmad Ismail, SE Anggota Bawaslu Kab. Sinjai
PEMBINA
ANGGOTA
KOORDINATOR
Erfan Basmar, SH., MH Kasi Pidum Kajari Sinjai
AKP Sardan, SE Kasat Reskrim Polres Sinjai
Saifuddin, S.Pd Anggota Bawaslu Kab. Sinjai
1. Alimuddin Kasim, S.HI 5. Aipdan Basri, SH 2. Alamsyah, S.Kom 6. Brigpol Iskandar 3. Bustan Efendi SH, SH 7. Parawangsah Djanggo, SH 4. Misnawati, S.IP 8. Bonar Satriowicaksono, SH
Gambar 4.3 Struktur Gakkumdu
42
B. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah money
politic di Kabupaten Sinjai
Berikut akan membahas tentang hasil dari penelitian yang memberikan
jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
dalam mencegah money politic di Kabupaten Sinjai (studi kasus Pilkada 2018).
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan
Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana strategi Badan
Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Dengan adanya penemuan politik
uang disetiap pemilihan maka memperlihatkan kurangnya antisipasi Bawaslu
dalam mencegah politik uang dikalangan masyarakat yang semakin meluas,
karena itu perlu adanya strategi untuk dapat mencegah munculnya politik uang.
Strategi merupakan suatu perencanaan dan manajemen guna mendapat
tujuan, namun untuk mencapai tujuan tesebut, strategi tidak dapat berguna sebagai
petunjuk jalan yang memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan
bagaimana taktik oprasionalnya. Terkadang strategi memiliki tujuan utama dan
tujuan dari kepentingan-kepetingan yang berperan aktif dalam pembentukan
strategi tersebut, dan juga strategi sangat dibutuhkan dalam suatu pembangunan
ataupun didalam suatu program, demikian halnya pada Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sangat membutuhkan strategi yang tepat
untuk mencegah dan menindak lanjuti adanya politik uang yang sering terjadi, dan
kurangnya kesadaran masyarakat akan rusaknya seorang pemimpin yang
mengandalkan uang untuk sebuah kekuasaan, maka dengan strategi yang tepat
43
kesadaran masyarakat akan money politik pun akan terwujudkan dan tentunya
langkah pertama yaitu dengan membenahi dari dalam lembaga itu sendiri.
1. Stategi Internal
Strategi internal adalah strategi atau upaya dari dalam organisasi itu
sendiri. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan strategi internal yang
memiliki enam poin diantaranya Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan
integritas, Meningkatkan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan
manajemen, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel, Pengembangan pola
dan metode pengawasan, Penguatan system kontrol nasional, Peningkatan
dukungan sarana dan prasarana.
a. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas.
Menggabungkan perofesionalisme, spesialisasi, dengan integritas, Seperti
halnya cara mengukur profesionalisme itu sendiri yang tentunya menguasai
pekerjaannya secara spesialis serta berintegritas (kejujuran, kebenaran, dan
keadilan). Maka dari itu apabila seseorang telah profesional dalam menjalankan
tanggungjawabnya maka ketiga indikator sudah dapat dimiliki oleh seorang
aparat. Cara yang dilakukan oleh Bawaslu dalam bentuk peningkatan
profesionalisme aparat, spesialisasi aparat, dan melakukan integritas struktur
kelembagaan dapat dilihat dari pelatihan yang didapatkan, jejak karir yang
dimiliki dan riwayat pendidikan. Adapun ketiga bentuk peningkatan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
44
a) Profesionalisme Aparat
Profesionalisme aparat, cara mengukurnya ialah menguasai pekerjaannya,
mempunyai loyalitas, mempunyai integritas (kejujuran, kebenaran dan keadilan),
mampu bekerja keras, mempunyai visi, mempunyai kebanggaan terhadap
profesinya, mempunyai komitmen, dan mempunyai motivasi. Profesionalisme
aparat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai dapat
dilihat dari pelatihan yang telah diikuti oleh para komisioner yang berkaitan
dengan tugas-tugas pengawasan pemilihan umum. Pelatihan tersebut penting
diikuti agar komisioner Bawaslu terbekali pengetahuan dalam menghadapi
problem kepemiluan. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan beberapa
pelatihan yang telah diikuti oleh para komisioner sebagaimana yang ada pada
tabel berikut:
Tabel 4.4 Pelatihan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sinjai
No Pelatihan 1 Focus Group Discussion (FGD) evaluasi dan pencegahan penindakan praktek
politik uang secara terstruktur, sistematif dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017.
2 Bimbingan Teknis (Bimtek) pengawas TPS Pemilu tahun 2018
3 Pelatihan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran Hibah bagi Panwas Kabupaten Kota 2018
Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sinjai 2019
Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dilihat pada pelatihan yang diikuti
maka dapat dikategorikan Komisioner Bawaslu telah profesional karena telah
mengikuti diklat sesuai dengan bidang atau fungsinya. Selain itu para komisioner
apabila menjalangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan pelatihan-pelatihan
tersebut yang bertujuan membimbing peserta dalam meningkatkan atau
45
memperbaiki prestasi kerja, pelatihan tersebut yang diikuti oleh Bawaslu
Kabupaten Sinjai diantaranya Focus Group Discussion (FGD) evaluasi dan
pencegahan penindakan praktek politik uang secara terstruktur, sistematif dan masif
dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, Bimbingan Teknis
(Bimtek) pengawas TPS Pemilu tahun 2018, Pelatihan Sistem Informasi
Penanganan Pelanggaran Pemilu, dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran
Hibah bagi Panwas Kabupaten Kota 2018, keseluruhan pelatihan tersebut
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada komisioner Bawaslu sebelum
pemilu dilakukan agar pelaksana pengawasan profesional dalam menjalangkan
tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan AMR selaku
Ketua/Koordi divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga mengatakan
bahwa:
“Alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan apakah baik itu Raker, Rakernis kemudian FGD kemudian kegiatan-kegiatan rapat kerja dalam kantor atau diluar kantor itu disamping kita mempererat rasa kekeluargaan antara staff, kita juga memberi pengetahuan-pengetahuan teknis dalam hal melakukan apakah itu pencegahan, pengawasan, atau penindakan. (Wawancara 20 Juni 2019).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua/Koordi divisi Pencegahan dan
Hubungan antar Lembaga mengatakan bahwa seluruh staff Bawaslu dibekali
dengan berbagai kegiatan rapat kerja/rapat kerja teknis dan FGD (Focus Group
Discussion ), serta pembekalan pengetahuan teknis baik itu pencegahan,
pengawasan dan penindakan, dilain sisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan mampu
mempererat rasa kekeluargaan antar staff. Dari sudut pandang berbeda dinyatakan
oleh SF sebagai Koordi Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran mengatakan
bahwa:
46
“Dalam hal melakukan penindakan kami wajib bersikap adil dan tidak
diskriminatif artinya bahwa semua pihak, kita perlakukan secara sama, secara adil, setara dan berimbang, tidak membeda-bedakan dan semua laporan yang kita terima itu ya kita perlakukan sama dan kita tidak pernah langsung menilai bahwa apakah laporannya ini tidak berbobot, tidak berkualitas ataukah laporannya sudah kadaluarsa misalnya, tidak bisa diproses dan sebagainya atau laporannya mengada-ada tetapi intinya ya.. kita terima semua nanti kita akan menilai diprosesnya, apakah ini bisa lanjut dan kalaupun lanjut apakah ini memenuhi tuntutan dari apa yang dilaporkan oleh pelapor”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Pernyataan di atas menjelasakan bahwa profesionalisme yang dilakukan
merupakan tindakan yang harus atau wajib berlaku adil dan tidak diskriminatif
terhadap sesama anggota staff terlebih lagi pada masyarakat yang melaporkan
pengaduan diperlakukan secara sama, adil, setara dan berimbang. Hasil
wawancara di atas tentu menunjukkan bahwa profesionalisme yang harus
dijunjung tinggi baik itu anggota maupun sikap terhadap masyarakat. Hal ini juga
sama dengan ungkapan AI sebagai Koordi SDM dan Org:
“profesionalisme yang dimaksud itu sikap kami terhadap masyarakat kan? apalagi kalau ada laporan tentu kita adil dan tidak pandang bulu, siapa yang laporkan tidak terpengaruh pada sikap kami disini, tapi ini mungkin yang lebih tau itu dibidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran”.
(Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan akan pentingnya profesionalisme
terhadap masyarakat dan tak memandang siapa yang melaporkan tindakan
kecurangan tetap akan diproses hingga mendapatkan hasil. Tentunya
profesionalisme sangat penting dengan itu untuk melakukan tugas yang baik maka
membutuhkan Spesialisasi aparat.
Kesimpulan hasil wawancara di atas bahwa pelatihan yang dilakukan oleh
Bawaslu Pusat atau Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu Kabupaten sangatlah
penting untuk membimbing jalannya pengawasan pemilu kedepan agar menjadi
47
badan pengawas yang profesional, berkompeten atau terampil serta bertanggung
jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa profesionalisme yang
ditunjukkan oleh Bawaslu cukup baik, hal ini dapat dilihat dari keramahan
pegawainya terhadap penulis.
b) Spesialisasi Aparat,
Spesialisasi adalah suatu bentuk pembagian kerja Bawaslu dengan
memusatkan pada masing-masing satu bidang yang sesuai dengan keahlian atau
skill pegawai. Spesialisasi tersebut dapat dilihat dari data karir sebelumnya dan
riwayat pendidikan yang pernah diikuti oleh komisioner yang berkaitan dengan
tugas-tugas pengawasan pemilihan umum. Untuk lebih jelasnya peneliti
menguraikan beberapa data rekam jejak karir dan riwayat pendidikan akhir yang
telah diikuti oleh komisioner sebagaimana yang ada pada tabel berikut:
48
Tabel 4.5 Data Rekan Jejak Karir dan Pendidikan Komisioner Bawaslu
Kabupaten Sinjai
No Jabatan Rekam Jejak Karir Pendidikan
1
Ketua/Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar
Lembaga
1. Dewan Penasehat GP Ansor. 2. Pengurus MD KAHMI Sinjai. 3. Pengawas Pemilu Partisipatif. 4. Peserta pada Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisispatif. 5. Ketua Panwaslu Kabupaten Sinjai 2017-2019.
Sarjana (S1) Pendidikan
Kewarganegaraan
2 Koordinator Hukum
dan Penindakan Pelanggaran
1. Ketua Panwascam Buluppoddo tahun 2007. 2. Ketua Panwascam Sinjai Selatan Tahun 2008-2009. 3. Ketua Panwascam Sinjai Utara Tahun 2013-2014 4. Wakil Ketua GP Ansor Sinjai 2013-2018. 5. Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2019.
Sarjana (S1) Pendidikan
3 Koordinator Sumber Daya Manusia dan
Organisasi
1. pengurus MD KAHMI Sinjai. 2. Panitia Pemungutan Suara Tahun 2008. 3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009. 4. Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2019.
Sarjana (S1) Ekonomi
4
Kepala Sekretariat
1. Pernah jadi pegawai KPU selama 5 tahun. 2. Ketua Panwaslu Desa Pattongko tahun 2007. 3. Ketua Panwascam Sinjai Tengah Tahun 2008-2009. 4. Anggota Panwaslu Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2019.
Sarjana (S1) Hukum
Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sinjai 2019
Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dilihat pada aspek pendidikan
Komisioner Bawaslu berbanding terbalik dengan jabatan yang diberikan, Namun
berbeda dengan aspek pengalaman kerja yang pada dasarnya masing-masing
memiliki pengalaman mengawasi jalannya pemilihan umum.
49
Dalam mewujudkan kualitas pembagian kerja tidak cukup hanya dengan
riwayat pendidikan, namun harus disertai dengan pengalaman yang pernah
dilakukan oleh komisioner itu sendiri baik itu pengalaman diluar selain pengawas
pemilu ataupun pengawas pemilu itu sendiri, agar ketika memasuki ranah
Bawaslu tidak kaku dalam menjalangkan tugas dan fungsinya sebagai pengawas.
Hal tersebut di atas seperti yang dikemukakan oleh AMR selaku
Ketua/Koordi Divisi PHL Bawaslu:
“Di Bawaslu Sinjai itu ada 3 divisi, ada Divisi Pencegahan dan Hubungan
Antar Lembaga, ada Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, dan ada Divisi SDM dan Organisasi, dimana dari hasil seleksi kemarin tiga orang yang terpilih. Disitulah kita lihat dari latar belakang pendidikan, kematangan emosional sehingga kita menentukan siapa yang pantas menduduki posisi-posisi itu”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan
oleh Bawaslu adalah dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan
kematangan emosional, sehingga dapat menentukan posisi yang pantas dan sesuai
dengan keahlian yang diberikan pada masing-masing anggota. hal tersebut sama
dengan yang diungkapkan oleh SF sebagai Koordi Devisi HPP:
“Kemarin itu pas perekrutan anggota, kita lihat dari jurusan atau latar belakang pendidikannya, kalau Hukum kita berikan posisi dibagian Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, ya.. dengan pengalaman juga pastinya yang menjadi penunjang kita sebagai persyaratan utama”.(Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan melihat dari latar
belakang pendidikan yang merupakan keahlian orang tersebut dapat menentukan
posisi yang diberikan, namun pengalaman sebagai penunjang utama sebagai salah
satu persyaratan. Keahlian merupakan suatu kemampuan seseorang untuk dapat
50
melakukan dan menguasai pekerjaan tersebut, Hal ini sama dengan yang
diungkapkan oleh AI sebagai Koordinator Divisi SDM dan Org:
“Sebelumnya, melakukan perekrutan staff atau anggota itu kami periksa dulu calon tersebut dari lulusan atau sarjana apa dia dan apakah cocok bila ditempatkan diposisi salah satu ketiga divisi”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pentingnya pemeriksaan
riwayat pendidikan atau latar belakang pendidikan agar lebih mudah mengetahui
bidang/divisi yang sesuai dengan calon staff sehingga pelaksanaan kerja yang
lebih maksimal. Bawaslu melakukan pemeriksaan tersebut untuk memudahkan
pemahaman kerja nantinya.
Kesimpulan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa penunjang utama
sebagai pertimbangan posisi seorang staff Bawaslu Sinjai dapat dilihat dari
pengalaman yang dimilikinya, terlepas dari latar belakang pendidikan. perlunya
pembagian kerja atau dengan istilah spesialisasi dengan melihat dari dua kategori
baik itu dari pendidikan maupun dari segi pengalaman kerja, agar memudahkan
Bawaslu melaksanakan tugas dan fungsinya secara terstruktur, dengan
menjalankan visi dan misi Bawaslu itu sendiri.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peneliti dapat lihat beberapa
aparat yang cukup mahir melaksanakan tugasnya sedangkan salah satu aparat
lainnya yang sebenarnya riwayat pendidikan dengan profesi yang sama tampak
kurang mahir ketika penulis meminta data.
51
c) Integritas Struktur Kelembagaan,
Integritas Struktur Kelembagaan merupakan pelaksanaan pengawasan
pemilu sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai Badan Pengawas
Pemilihan Umum, yang dapat diukur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 15
Tahun 2015 Tentang Rencana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun
2015-2019 yang dimaksudkan integritas struktur kelembagaan sebagai berikut:
1. Transparan, diantaranya dengan mempublikasikan segala hal termasuk dana
yang masuk dan pengeluaran yang digunakan serta pelanggaran yang
ditemukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui.
2. Akuntabel atau pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Kredibel atau terpercaya, memiliki peraturan atau perundang-undagan yang
berlaku yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu serta peraturan
tentang hukum dan sanksi terhadap pelanggar pemilu.
4. Partisipatif, yakni pengikutsertaan masyarakat dalam membantu Bawaslu
mengawasi dan menemukan pelanggaran pada pemilihan umum.
52
Tabel 4.6 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubenur, Bupati Dan
Walikota Tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Sinjai
No
Tahapan
Kecamatan
Desa/Kel.
Peristiwa
Terlapor
Jabatan
1 Tahapan
Kampanye
Sinjai
Selatan
Kel.
Sangiaseri
Dugaan
pelanggaran
money politic
yang dilakukan
oleh tim paslon
Bupati Sinjai No.
urut 3
Ira (tim
paslon
Bupati
Sinjai
nomor 3)
tim paslon
Bupati
Sinjai
nomor 3
2
Tahapan
kampanye
dan masa
tenang
Sinjai
Utara
Kel.
Biringere
Dugaan
pelanggaran
money politic
yang dilakukan
oleh saudara
Mansur
Mansur Pensiunan
TNI
Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sinjai 2019
Tabel di atas membuktikan bahwa pelaku tidak menutup kemungkinan
dari aparat pemerintah atau bahkan dari aparat TNI yang harusnya lebih tahu,
demi sebuah kursi jabatan dan menghiraukan landasan negara sebagai negara
yang adil dan beradab.
Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan media sebagai cara untuk
transparan dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran,
Bawaslu menggunakan beberapa media diantaranya Papan Pengumuman,
53
Facebook, Instagram, dan website, namun belum berfungsi maksimal
sebagaimana mestinya Hal ini dibuktikan dengan ungkapkan AMR selaku Ketua
Bawaslu/Koordi Divisi PHL:
“Mulai dari penerimaan laporan itu kita sampaikan kepada masyarakat
bahwa semua masyarakat yang memenuhi syarat itu ada dugaan pelanggaran yang ditemukan, kemudian bisa juga memberi informasi awal baik itu berupa telefon, sms, workshop kemudian penerimaan laporan atau informasi awal itu kita proses dan akhir dari proses itu kita harus kembali sampaikan pada masyarakat melalui atas pembaruan laporan, disini memang ada papan pengumuman, jadi semua penanganan pelanggaran itu hasilnya wajib kita umumkan melalui fb, kita ada wa dan kita sebenarnya ada website sendiri namun kita belum fungsikan dengan maksimal karena ada beberapa kendala”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa transparansi Bawaslu
belum maksimal secara keseluruhan, dan hanya menggunakan beberapa sosial
media untuk menyampaikan kepada masyarakat. Berikut ungkapan SF sebagai
Koordi Divisi HPP:
“kami punya beberapa sosmed itu kita pergunakan untuk menyampaikan misal kalau ada kegiatan, kiriman bahayanya money politic, dan lain sebagainya itu ada fb, instagram, website, tapi website ini belum berfungsi maksimal. iya Alhamdulillah pertanggung jawaban kami di Bawaslu dengan tugas dan wewenang kami, ya.. kami Alhamdulillah apapun itu, karena kami sebelum jadi begini kita sudah disumpah untuk jujur, bertanggungjawab, profesional dan lain sebagainya sesuai tugas dan wewenang kami, iya kami itu kalau mendapat laporan dari masayarakat mengenai pelanggaran, kami usut dulu hingga dapat faktanya baru kita proses kalau itu memenuhi syarat pelanggaran”. (Wawancara 28 agustus
2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa masih kurang maksimal
penggunaan sosial media Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk memaksimalkan
transparansi dan pertanggungjawaban yang dinyatakan sesuai dengan tugas dan
wewenangnya, dengan demikian kepercayaan data pelanggaran dapat
54
dipertanggung jawabkan karena sebelum memutus pelanggaran dilakukan
pengusutan tuntas untuk mendapatkan fakta sesuai syarat pelanggaran.
Ungkapan masyarakat berikut:
“Saya selaku masyarakat melihat transparansi Bawaslu sudah cukup baik,
jadi kalau saya buka Facebook saya pantau apalagi saya sudah follow akun fbnya Bawaslu jadi saya mudah melihat update atau kiriman Bawaslu”.
(Wawancara Pak AI Dusun Korong 29 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa integritas transparansi
Bawaslu sudah cukup baik. Beda halnya dengan pernyataan berikut:
“Menurut saya nak, Bawaslu itu kurang terbuka menyangkut pelanggaran yang didapat, kalau hanya lewat papan pengumuman ya.. mana bisa kita tau yang jauh iya kan?, setidaknya adalah postingan-postingan kan sekarang zamannya android serba online, media sosial jadi kita yang jauh mudah mengetahui. ” (Wawancara Ibu ML Dusun Korong 29 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan perbedaan persepsi dengan Pak AI
yang menyatakan bahwa kurangnya transparansi Bawaslu melalui sosial media.
Berikut tanggapan Pak HS:
“Bagaimana caranya ditau tidak ada Hp android, di Televisi nda ada juga
saluran Sinjai, jadi ya.. baru saya tau kalau pergi cerita-cerita di rumah teman”. (Wawancara Pak HS Dusun Korong 29 Juni 2019)
Hasil wawancara kedua informan di atas menyatakan bahwa kurangnya
transparansi Bawaslu dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai
pelanggaran, dibutuhkan penyampaian informasi tersebut dengan memanfaatkan
teknologi dengan begitu masyarakat pedalaman lebih mudah mengetahui
perkembangan pengawasan pemilu. sama halnya dengan pernyataan beriku:
“anu wisseng-issengmi iya nak, nafaung tommika taue, Engka memeng fura wangkalina di Pilkadae tahun lalu, engka diruntusan kerodia diliheng”. (Wawancara Ibu TK Dusun Korong 29 Juni 2019)
55
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan kurangnya
transparansi Bawaslu, menjadikan masyarakat hanya mampu mengetahui dari
orang lain. Berikut ungkapan yang sama dengan pernyataan AI:
“Bagusji dek, karena banyakji disini panitia-panitia pemilu jadi kalau ada info mudahji tersebar”. (Wawancara Ibu HM Dusun Korong 29 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan transparansi Bawaslu yang bagus
secara terang-terangan tentang informasi kepada masyarakat luas.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa adanya perbedaan persepsi antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, dua masyarakat setuju
Bawaslu transparan dalam menyampaikan informasi, sedangkan ketiga
masyarakat lainnya kurang setuju dan mengungkapkan bahwa Bawaslu kurang
transparan dalam menyampaikan informasi, serta dapat dilihat dari
pertanggungjawaban Bawaslu dengan menyebarkan informasi pelanggaran
melalui sosial media, informasi yang terpercaya akan adanya kecurangan dan
sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku didampingi dengan
kerjasama antar kepolisian dan kejaksaan sehingga hal ini dapat dipercaya
pengimplementasinnya dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan
pemilu hingga melaporkan kecurangan yang ditemukan dapat dikatakan
masyarakat masuk dalam kategori partisipatif.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari keempat indikator yakni
transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, penulis dapat jelaskan masing-
masing diantaranya transparan, informasi mengenai pelanggaran atau informasi
lainnya dapat dilihat di papan pengumuamn Bawaslu Sinjai, sedangkan media
56
sosial seperti Facebook, Instagram tidak menemukan adanya transparansi
informasi mengenai pelanggaran dan kegiatan lainnya, akuntabel atau
pertanggung jawaban, kredibel atau terpercaya dan pastisipatif aparat Bawaslu
cukup baik, penulis dapat lihat berdasarkan hasil penemuan dan kerjasama antar
kepolisian dan kejaksaan, .
b. Meningkatkan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan
manajemen.
Meningkatkan dukungan layanan administrasi, solidaritas organisasi, dan
manajemen kelembagaan pengawas pemilu agar terwujudnya pelayanan yang
efektif dan efisien.
a) Dukungan Layanan Administrasi,
Menjadi lembaga resmi dimana layanan administrasi sangat dibutuhkan
sebagai dukungan terhadap perkembangan baik itu dibidang pengawasan,
ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan,
kearsipan dan hukum, serta perlengkapan dan rumah tangga Bawaslu. Hal ini
diungkapan AMR selaku Ketua Bawaslu/Koordi PHL:
“Saya kira dukungan layanan dari pihak sekretariat itu sudah maksimal baik dari administrasi, pengarsipannya juga sudah maksimal dimana disetiap selesai kegiatan apakah pada pilkada serentak kemarin, itukan ada laporan akhir dan semua apa yang kita lakukan itu disajikan disana dengan lengkap dan dokumen-dokumen kearsipanya baik itu dari pengawasan, kegiatan SDM maupun kegiatan penindakan pelanggaran yang kita lakukan”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa dukungan layanan
administrasi, pengarsipan, baik itu pengawasan, kegiatan SDM maupun kegiatan
penindakan yang dilakukan Bawaslu sudah terbilang maksimal oleh pihak
57
sekretariat. Hal inipun sesuai dengan yang diungkapkan oleh AI sebagai Koordi
Divisi SDM dan Org:
“Alhamdulillah dari pihak sekretariat sudah melengkapi baik itu dibidang
pengawasannya, ketatausahaannya, organisasi dan tata laksana, SDM, dibidang keuangan, kearsipan dan hukum, serta kelengkapan rumah tangga Bawaslu”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semua kebutuhan Bawaslu
telah dilengkapi baik itu dibidang pengawasannya, ketatausahaannya, organisasi
dan tata laksana, SDM, dibidang keuangan, kearsipan dan hukum, serta
kelengkapan rumah tangga Bawaslu.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa kelengkapan dukungan layanan
administrasi telah dipenuhi baik itu dari segi pengawasan, ketatausahaan,
organisasi, dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan dan
hukum, serta perlengkapan dan rumah tangga Bawaslu, sebagaimana data
dukungan sebagai fasilitas utama dalam pelayanan pengawasan terdapat pada
bagian enam sarana dan prasarana.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kelengkapan dukungan
layanan administrasi sudah cukup baik, salah satunya seperti kearsipan dapat
dilihat di ruangan Bawaslu itu sendiri terdapat empat lemari arsip dimana tiga
lemari arsip tersebut terdapat di depan ruangan ketua Bawaslu sedangkan yang
satunya lagi didalam ruangan Koordinator Divis SDM dan Organisasi.
58
b) Solidaritas Organisasi
Dengan manajemen waktu yang efisien tentu anggota/karyawan memiliki
rasa kesatuan atau dengan kata lain solid dengan staff yang lainnya, hal inipun
diungkapkan oleh AI sebagai Koordi Divisi SDM dan Org:
“Walaupun di RK tidak ada, kita itu selalu menciptakan suasana-suasana sehingga rasa keakraban, rasa persaudaraan, kekeluargaan bisa terjaga itu ya.. kita lakukan kegiatan-kegiatan, walaupun kemarin memang dipilkada kemarin selesai berbarengan dengan tahapan pemilu jadi tidak ada semacam pembubaran dan melanjutkan tahapan selanjutnya”. (Wawancara
20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan menumbuhkan rasa
keakraban, persaudaraan, dan kekeluargaan, maka jalinan kerjasama akan tampak
mudah. Sama halnya dengan ungkapan AMR selaku Ketua/Koordi Divisi PHL:
“solidaritas ya.. rasa kebersamaan, karena kita disini ketemunya hampir
setiap hari, jadi sudah seperti keluarga, seperti saudara. Waktunya kerja ya kerja bareng, waktunya makan ya makan bareng, seperti misal Pilbup seperti kemarin 2018 dilanjutkan Pilpres 2019 itu kami lalui suka-dukanya bersama”. (Wawancara 28 Agustus 2019)
Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa solidaritas atau rasa
kebersamaan didukung dengan seringnya bertemu hingga menumbuhkan rasa
kekeluargaan yang akrab antara staff yang satu dengan staff lainnya, dengan
bersama melalui suka-duka pengawasan pemilu. hal inipun sesuai ungkapan SF
sebagai Koordi Divisi HPP:
“jadi kami itu,.. lebih banyakan bersama dibandingkan dengan keluarga, jadi disini sudah seperti keluarga kita sendiri walaupun desa atau kecamatan kami berbeda tapi ya begitulah sudah tumbuh keakraban, tidak ketemu pun ada group wa, disitu kadang banyak bercanda, jadi seperti itu”( Wawancara 28 Agustus 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan dengan kebersamaan yang dijalin
hampir setiap hari sudah menjadi kebiasaan dan akrab layaknya keluarga sendiri.
59
Kesimpulan hasil wawancara bahwa dengan kebersamaan yang dijalin
setiap hari mampu menentukan keakraban staff dengan menumbuhkan rasa
kekeluargaan diranah kerja.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa solidaritas aparat Bawaslu
cukup baik, hal ini dapat dilihat ketika penulis berada di kantor tersebut dengan
keramahan dan keakraban sesama aparat yang bersendagurau.
c) Manajemen Kelembagaan Pengawas Pemilu
Dukungan manajemen dibutuhkan agar persencanaan, menggerakkan,
mengorganisir, dan mengawasi terhadap produktivitas waktu pengawasan pemilu
agar efektif dan efisien diungkapkan oleh AMR selaku Ketua sekaligus Koordi
Divisi PHL Bawaslu:
“Yang pertama bahwa pengawasan yang dilakukan itu, pertama kita membuat semacam jadwal pengawasan hal apa yang mau diawasi, siapa yang mau melakukan pengawasan itu, kemudian yang kedua yaitu kita menentukan ada yang namanya indeks kerawanan pemilu disitu kita melihat dimana-mana, bahwa berdasarkan sejarahnya wilayah-wilayah yang dianggap rawan, kan SDM yang terbatas itu kita dari sejarahnya misalnya di TPS itu sering terjadi penggelembungan suara misalnya ya.. kita berfokus kesana”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan Bawaslu membuat sebuah
perencanaan atau manajemen waktu, serta manajemen kerja yang lebih produktif
semacam pembuatan jadwal pengawasan khususnya pengawasan kerawanan
tindakan pelanggaran, agar pelanggaran tidak terulang kembali maka dengan
menfokuskan pada daerah-daerah yang rawan tersebut. Peningkatan kapasitas dan
kapabilitas personel. Sama halnya dengan ungkapan SF sebagai Koordi Divisi
HPP:
60
“dalam Undang-undang itu ada yang namanya Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, nah dari Bawaslu Kabupaten ada lagi dibawahnya yaitu Panwacam (panitia pengawas kecamatan), terus Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, nah itu semua sudah diatur dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dengan tugas dan fungsinya masing-masing, liatmi saja nanti diUUnya disitu jelas tugas dan fungsinya masing-masing tingkatan.” (Wawancara 28 agustus 2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pada Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terdapat tingakatan
pengawasan pemilu dari Bawaslu Pusat hingga pada Pengawas TPS.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, didalamnya juga mengatur tentang
pengawasan pemilu yang terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten, Panwascam, panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan
Pengawas TPS. Dimana Bawaslu Kabupaten membawahi Panwascam, Panwaslu
Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dengan tugas Bawaslu Kabupaten
membuat/mengandekan jadwal pengawasan dan menentukan daerah rawan
pelanggaran yang tentunya dilihat dari Pemilu sebelumnya dan menfokuskan atau
memperketat daerah yang rawan tersebut.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen kelembagaan
pengawas pemilu cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya baliho yang
tertera di ruang tamu kantor Bawaslu dengan judul “alur penanganan temuan dan
laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum”.
61
c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel dalam pengawasan
pencegahan pelanggaran pemilu
Upaya Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel dalam pengawasan
pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilihat sebagai berikut:
1. Dengan melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan
melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Bawaslu Sinjai mengadakan rapat kerja teknis sebagai bentuk pembekalan
teknisi untuk menjalangkan tugas dan fungsinya.
3. Bawaslu Sinjai menyediakan beberapa item seperti beberapa alat perekam
suara dan gambar, beberapa aplikasi yang digunakan oleh tingkatan Panitia
pengawas untuk mendapatkan data informasi pelanggaran pemilu.
4. Pengalaman personel, dimana pengalaman tersebut sebagai pembelajaran agar
pengawasan pemilu selanjutnya dapat lebih baik lagi.
Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana personel Bawaslu mampu
melakukan pencegahan money politic. Sebagaimana diungkapkan AMR selaku
Ketua/Koordi divisi PHL:
“Alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan apakah baik itu Raker, Rakernis kemudian FGD kemudian kegiatan-kegiatan rapat kerja dalam kantor atau diluar kantor itu disamping kita mempererat rasa kekeluargaan antara staff, kita juga memberi pengetahuan-pengetahuan teknis dalam hal melakukan apakah itu pencegahan, pengawasan, atau penindakan”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua/Koordi divisi Pencegahan dan
Hubungan antar Lembaga mengatakan bahwa seluruh staff Bawaslu dibekali
dengan berbagai kegiatan rapat kerja/rapat kerja teknis dan FGD (Focus Group
Discussion ), serta pembekalan pengetahuan teknis baik itu pencegahan,
62
pengawasan dan penindakan, dilain sisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan mampu
mempererat rasa kekeluargaan antar staff. Wawancara yang dilakukan pada AI
sebagai koordi Divisi SDM dan Org mengungkapkan bahwa:
“Alhamdulillah dilihat bahwa dari kemarin pada pilkada serentak masuk pada pemilu berbekal pengalaman dari teman-teman apakah dari staff lainnya Alhamdulillah kapabilitas staff ada peningkatan”. (Wawancara 20
Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan
kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing personel, dibuktikan dari kinerjanya
dan juga adanya pengalaman-pengalaman dari pilkada sebelumnya.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa adanya pelatihan-pelatihan yang
diadakan oleh Bawaslu Provinsi maupun dari Bawaslu Kabupaten itu sendiri
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personil Bawaslu dan dibekali
dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga menjadikan kerja personel
lebih baik dari sebelumnya.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas dan
kapabilitas cukup baik, dengan pelatihan yang pernah diikuti sebelum pemilihan
sehingga Bawaslu membuktikan dengan adanya penemuan pelanggaran pemilu.
d. Pengembangan pola dan metode pengawasan.
Pengembangan pola dan metode Bawaslu dalam memudahkan melakukan
pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu, pengembangan pola atau
pemahaman dapat diartikan sebagai kesanggupan untuk mendefenisikan,
merumuskan kata yang sulit dengan dengan perkataan sendiri, Pemahaman juga
dapat pula diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang agar dapat mengerti
63
ataupun memahami sesuatu setelahnya, sesuatu itu diketahui dan dapat
diingatnya. Dengan kata lain, memahami yakni dapat mengetahui tentang
berbagai sesuatu dan dapat pula melihatnya dari berbagai segi.
a) Pengembangan Pola
Dengan pemahaman tersebut Bawaslu mudah melakukan khususnya
pencegahan pelanggaran pemilu, hal ini seperti yang dikemukakan oleh AMR
selaku Ketua Bawaslu:
“Karena kita ada tiga koordi, masing-masing koordi itu ya.. mengarahkan staff kita masing-masing untuk membagikan siapa yang harus melakukan ini dan seterusnya karena semua tugas-tugas atau kegiatan itu selalu dibatasi dengan waktu, jadi jika tidak diatur dengan baik manajemen ini maka ada kegiatan yang terbengkalai dan sebelum adanya pemilu kita adakan banyak pelatihan-pelatihan”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya manajemen waktu,
pembagian kerja dan pelatihan-pelatihan maka akan mempermudah pemahaman
masing-masing anggota. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh SF sebagai Koordi
Devisi HPP:
“sebelum pemilu dimulai, maka kami lakukan pelatihan dan membagikan
tugas kerja pada masing-masing anggota sehingga para staff memahami apa yang harusnya dilakukan dan tidak ada pekerjaan yang terbengkalai dan semua pekerjaan selesai tepat waktu”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan
kerja dan pembagian kerja sehingga pekerjaan yang diberikan masing-masing
staff dapat mengetahui bagaimana harus bertindak. Hal ini sama dengan ungkapan
AI sebagai Koordi Divisi SDM dan Org:
“Tentu dengan membagi pekerjaan supaya lebih cepat selesai, apatah lagi
diadakan pelatihan supaya mereka tidak kaku lagi dalam bekerja”.
(Wawancara 20 Juni 2019)
64
Hasil wawancara di atas memperlihatkan perlunya manajemen waktu dan
pentingnya pembagian kerja serta pelatihan sehingga pekerjaan yang dihasilkan
tidak kaku dan terbengkalai melalui pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa dengan pembagian tugas masing-
masing personel maka mampu dan mudah pengembangkan kreatifitas masing-
masing agar mampu memahaami dan menuntaskan tugas yang diberikan.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas dan
kapabilitas cukup baik, dengan pelatihan yang pernah diikuti sebelum pemilihan
sehingga Bawaslu membuktikan dengan adanya penemuan pelanggaran pemilu.
b) Pengembangan Metode
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, dan wewenang Bawaslu dalam
pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pelanggaran pemilu
menggunakan metode dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015
Tentang Rencana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019
diantaranya:
1. Adanya target, sasaran, dan tujuan yang jelas dan terukur;
2. Adanya sinkronisasi, sinergi, dan keterkaitan antar fungsi, tugas, dan struktur.
3. Adanya konsistensi dan keterkaitan antara penganggaran, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi;
4. Adanya konsistensi dan keterkaitan antara RPJMN 2015-2019 dan RKP
dengan Renstra Bawaslu.
65
Berdasarkan keempat metode diatas dikuatkan dengan ungkapan dari
AMR selaku Ketua sekaligus Koordi Divisi PHL:
“karena kita punya apakah Undang-undangnya, apakah PKPU, apakah PerBawaslunya, itu saya kira sama semua jadi apa yang kita lakukan, yang kita terapkan dalam pencegahan itu sama semua tinggal dibeberapa Kabupaten ada yang inovatif misalnya ada yang kreatifnya tinggi ya.. kegiatan-kegiatan pencegahan itu dilakukan misalnya kalau kita di Sinjai ada misalnya bagi-bagi bunga, ada coffeemoni, ada bagi-bagi kopi dipinggir jalan di car free day, bagi-bagi kalender dan yang lainnya yang memuat disitu ya.. mengajak kepada masyarakat bagaimana menolak itu money politic, saya kira kalau sistemnya sama semua yang dilakukan, cumin ya.. bungkusannya yang beda”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa peraturan-peraturan
pengawasan yang dikeluarkan baik itu Peraturan KPU ataupun Peraturan Bawaslu
itu sendiri sama disetiap Kabupaten lainnya, namun yang menjadi pembeda
dengan Kabupaten lain yakni kreatifitas dari Bawaslu itu sendiri mengembangkan
peraturan yang ada, seperti halnya pencegahan politik uang di daerah lain
mensosialisasikan disekolah-sekolah, namun di Bawaslu Sinjai sendiri
mensosialisasikan di acara car free day. Sama halnya yang diungkapkan oleh SF
sebagai Koordi Divisi HPP:
“Kami melakukan metode yang sama dengan kabupaten lainnya dalam hal
pencegahan money politic hanya saja ada berupa kekreatifitasan dari lembaga masing-masing seperti kemarin yang kita lakukan disini itu bagi-bagi kopi diacara car free day, bagi-bagi bunga dan kalender yang isinya itu ajakan penolakan terhadap politik uang”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa metode yang dilakukan sama
dengan daerah lainnya yaitu melakukan pencegahan pelanggaran utamanya politik
uang namun yang menjadi pembeda medianya atau tempat melakukan sosialisasi
tersebut dan pembagian benda yang berbeda dari daerah lainnya untuk
66
mengingatkan Demokrasi yang jujur. Menurut AD selaku Anggota KPU Devisi
Hukum dan Pengawasan mengungkapkan pengawasan Bawaslu:
“Pengawasan Bawaslu itu cukup baik menurut saya dan diharapkan
pemilu-pemilu selanjutnya Bawaslu Sinjai semakin mampu mencegah dan menindak lanjuti pelanggar pemilu”. (Wawancara 21 Juni 2018)
Hasil dari wawancara ketiga informan di atas menunjukkan bahwa
peningkatan metode yang digunakan Bawaslu hanya berupa kekreatifitasan selain
dari itu system yang digunakan sama sesuai peraturan yang berlaku serta menurut
AD sebagai anggota staff KPU memberikan dukungan terhadap Bawaslu agar
kedepannya semakin berkurang pelaku pelanggaran Pemilu. Kreatifitas yang
digunakan Bawaslu Sinjai ialah dengan pembagian bunga, kopi, dan kalender
yang memuat ajakan kepada masyarakat akan menolak adanya politik uang.
Kesimpulan ketiga hasil wawancara di atas bahwa peraturan-peraturan
pengawasan yang dikeluarkan baik itu Peraturan KPU ataupun Peraturan Bawaslu
itu sendiri sama disetiap Kabupaten lainnya, namun yang menjadi pembeda
dengan Kabupaten lain yakni kreatifitas dari Bawaslu itu sendiri mengembangkan
peraturan yang ada, seperti halnya pencegahan politik uang di daerah lain
mensosialisasikan disekolah-sekolah, namun di Bawaslu Sinjai sendiri
mensosialisasikan di acara car free day.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peningkatan metode sudah
cukup baik sesuai kaidah yang ada namun kurangnya kreatifitas untuk
memengaruhi masyarakat seperti kurangnya pendekatan moral dengan masyarakat
itu sendiri.
67
e. Penguatan sistem kontrol nasional.
Penguatan sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan untuk
memperkuat atau meningkatkan sistem kontrol kualitas Bawaslu selama
melakukan pengawasana apakah sudah sesuai dengan kaidah atau tidak yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
a) Terstruktur
Membuat suatu susunan baik itu tugas dan fungsinya, dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dengan rapi dan tersusun agar dapat efektif dan efisien. Hal ini
diungkapkan oleh AI sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi:
“Seperti yang saya bilang tadi kami punya tiga divisi, dimana masing-masing memiliki tugasnya, nah kalau saya diamanahkan sebagai ketua sekaligus coordinator pencegahan dan hubungan antar lembaga dan ada dua divisi lainnya yakni Hukum dan Penindakan Pelanggaran serta divisi SDM dan Organisasi, dan ketiga divisi ini memiliki anggotanya masing-masing”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Lembaga Bawaslu memiliki
pembagian kerja yang terstruktur sesuai bidanya masing-masing. Dengan sudut
pandang berbeda diungkapkan oleh SF sebagai Koordi Divisi HPP:
“jadi.. semua kegiatan yang akan kita lakukan berdasarkan hasil rapat
kerja, kita bagikan masing-masing dijadwalkan apa-apa yang akan dilakukan jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan, dari awal pelaksanaan pemilu hingga pada tahap penanganan sengketa itu kami susun rapi walaupun kadang ada yang melebihi masa waktu yang disepakati sebelumnya tapi itu sudah umum terjadi dan alhamdulillah dengan penyusunan kerja tersebut tugas-tugas tidak terbengkalai.” (Wawancara 28
Agustus 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa berdasarkan dengan rapat
kerja, dapat dikelompokkan dan disusun dengan rapi kegiatan yang akan
dilaksanakan mulai dari tahapan awal pelaksanaan pemilu hingga pada tahap
68
penanganan sengketa. Hal ini sama dengan pernyataan AMR selaku Ketua/Koordi
PHL:
“Yang pertama bahwa pengawasan yang dilakukan itu, pertama kita
membuat semacam jadwal pengawasan hal apa yang mau diawasi, siapa yang mau melakukan pengawasan itu, kemudian yang kedua yaitu kita menentukan ada yang namanya indeks kerawanan pemilu disitu kita melihat dimana-mana, bahwa berdasarkan sejarahnya wilayah-wilayah yang dianggap rawan, kan SDM yang terbatas itu kita dari sejarahnya misalnya di TPS itu sering terjadi penggelembungan suara misalnya ya.. kita berfokus kesana”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan pentingnya sebuah perencanaan
atau manajemen waktu, serta manajemen kerja yang lebih produktif semacam
pembuatan jadwal pengawasan khususnya pengawasan kerawanan tindakan
pelanggaran, agar pelanggaran tidak terulang kembali maka dengan menfokuskan
pada daerah-daerah yang rawan tersebut.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa pembagian kerja dengan
mengspesialisasikan masing-masing personel dan membuat jadwal pengawasan
dari awal pengawasan hingga pada tahap akhir penanganan sengketa akan lebih
mempermudah Bawaslu melakukan tugasnya dan tentunya berdasarkan
pernyataan di atas menunjukkan penyusunan tugas pengawasan telah terstruktur
sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan pembagian kerja
Bawaslu yang terstruktur sesuai dengan struktur organisasinya sudah cukup baik
serta manajemen perencanaan kerja aparat Bawaslu telah dibagikan sesuai
spesialisasinya.
69
b) Sistematis
Aturan yang digunakan Badan Pengawas Pemilihan Umum terdapat pada
PerBawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana strategi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2107 tentang pemilihan umum, Hal ini
diungkapkan oleh SF sebagai Koordi Divisi HPP:
“iya, baik itu Kabupaten lain tetap sama menggunakan aturan UU nomor
7 Tahun 2017, PerBawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Restra Bawaslu 2015-2019”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu
didasrkan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan
Perbawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana strategi Bawaslu 2015-
2019. Hal ini sama dengan pernyataan AMR selaku Ketua/Koordi Divisi PHL:
“jadi apapun yang kami terapkan disini sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun
2017 tentang pemilu didalamnya mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan umum, dari Bawaslu Pusat sampai pada Pengawas TPS masing-masing memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing”. (Wawancara 28 agustus 2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa tugas, wewenang, dan
kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum dari Bawaslu Pusat hingga pada tingkat pengawas TPS.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa Peraturan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana strategi Bawaslu 2015-2019 sebagai
landasan utama pengawasan Bawaslu yang didalamnya mengatur tentang tugas,
wewenang, dan kewajiban serta strategi yang akan dilakukan bawaslu agar dapat
menanggulangi politik uang di Indonesia.
70
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pengimplementasian
berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
sudah cukup baik, dimana dapat dilihat mulai dari pengawasan pemilu yang cukup
diperketat dengan aturan-aturan pemilu dan hinggan pada penanganan
pelanggaran dengan menggunakan aturan tersebut sebagaimana mestinya.
c) Integratif
Integratif dimaksudkan untuk menyatukan pendapat atau ide kedalam
suatu pengawasan baik itu menggunakan teknologi yang telah disediakan untuk
membantu meningkatkan pengawasan pemilu, dengan kata lain anggota dapat
saling terhubung untuk melaporkan temuan seperti halnya diungkapkan oleh
AMR selaku Ketua/Koordi Divisi PHL:
“Ada beberapa aplikasi yang digunakan Bawaslu itu untuk melakukan control kejajaran bawah, ada namanya Siwaslu, kemudian ada juga Sigaru, dan ada Sas”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Bawaslu memiliki sistem
kontrol hingga Panwaslu Kelurahan/Desa dengan ketiga aplikasi tersebut yakni
Siwaslu (Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu), Sigaru (Sistem Rekap
Penanganan Pemilu), dan Sas (Sistem Aplikasi Satker), Sama dengan ungkapan
SF sebagai Koordi Divisi HPP:
“Jadi disini itu pengontrolan menggunakan tiga aplikasi ada Sigaru,
Siwaslu, dan Sas”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hsil wawancara informan di atas menunjukkan bahwa adanya aplikasi
yang digunakan untuk saling berbagi informasi sesama pengawas, diantaranya
71
Sigaru, Siwaslu, dan Sas. Hal inipun sama dengan ungkapan AI sebagai Koordi
Divisi SDM dan Org:
“Iya, jadi kita gunakan tiga aplikasi untuk mengontrol hingga kejajaran bawah menggunakan aplikasi ini nama aplikasinya itu ada Siwaslu, Sas, dan Sigaru”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bawaslu menggunakan tiga
aplikasi untuk mengotrol kejajaran bawah dengan menggunakan ketiga aplikasi
tersebut dapat membantu mendapatkan informasi dari jajaran Panwascam dan
Panwas Kelurahan/Desa, nama ketiga aplikasi tersebut diantaranya Siwaslu
(Sistem Pengawasan Pemilu), Sigaru (Sistem Rekap Penanganan Pemilu), dan Sas
(Sistem Aplikasi Satker).
Kesimpulan hasil wawancara bahwa penguatan kontrol yang integratif
dengan tiga aplikasi kontrol kejajaran bawah diantaranya Siwaslu (Sistem
Pengawasan Pemilu), Sigaru (Sistem Rekap Penanganan Pemilu), dan Sas (Sistem
Aplikasi Satker) serta aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh panitia pengawas
pemilu.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan integratif melalui
aplikasi panitia pengawas sudah cukup baik, hal ini dibuktikan ketika pemilu
presiden dan wakil presiden kemarin panitia pengawas TPS menggunakan
aplikasi Siwaslu sebagai sistem kontrol pengawasan pemilu.
f. Peningkatan sarana dan prasarana.
Peningkatan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya
pencegahan tindak pelanggaran pemilu.
72
a) Sarana
Sarana yang harus dilengkapi di Bawaslu baik itu Bawaslu Pusat, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten, yakni (1) sarana penyimpanan Arsip
konvensional berupa rak Arsip untuk menyimpan Arsip biasa dan terbatas, serta
brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia; (2) sarana penyimpanan Arsip
media baru berupa lemari Arsip yang disesuaikan dengan tingkat klasifikasi
informasi;(3) daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga, dan vital; dan b. aplikasi
pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
Tabel 4.7 Sarana yang digunakan Bawaslu Kabupaten Sinjai
No Sarana Jumlah
1 Rak arsip kayu 3
2 Rak arsip besi 3
3 Komputer 15
4 Print 10
5 Kertas Hvs ±10 Ring
6 Spanduk/Banner 8
7 Papan Informasi 2
Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sinjai 2019
Tabel di atas menunjukkan bahwa kelengkapan sarana yang dimiliki
Bawaslu cukup memadai untuk menunjang keberlangsungan pengolahan arsip dan
data-data penting lainnya dan beberapa sarana baik itu spanduk ataupun papan
informasi sebagai alat untuk menggambarkan Bawaslu Sinjai secara umum
73
dengan menampilkan struktur lembaga, serta informasi pelaksanaan pengawasan.
Hal ini diungkapkan oleh AMR selaku Ketua/Koord Divisi PHL:
“Disini ada penyimpanan arsip bisaki lihat sebentar diluar ruangan saya ini
itu lemari penyimpanan arsip ada lemari kayu penyimpanan arsip biasa ada juga lemari besi untuk arsip rahasia” (wawancara 20 juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sarana yang telah dilengkapi
dengan dua jenis lemari penyimpanan berkas, yang masing-masing memiliki
kegunaan diantara lemari penyimpanan berkas berbahan kayu digunakan sebagai
penyimpanan berkas biasa, dan lemari berbahan besi digunakan sebagai
penyimpanan berkas rahasia. Hal inipun ditambahkan oleh SF sebagai Koordi
Divisi HPP:
“iya ada dua macam lemari, dan masing-masing itu punya kegunaan khusus penyimpanan berkas biasa itu yang kayu lemarinya, kalau yang besi untuk arsip rahasia, dan sarana lainnya itu ada komputer, print, apalagi ya papan informasi mungkin ituji.” (wawancara 28 agustus 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa lemari penyimpan berkas
ada dua macamnya diantaranya lemari kayu penyimpan berkas biasa sedangkan
lemari besi untuk menyimpan berkas rahasia ditambah komputer dan print.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa kelengkapan sarana yang
diungkapkan kedua informan sudah sangat baik dimana dilengkapi dengan rak
arsip berbahan kayu dan Besi dengan masing-masing fungsinya sebagai
penyimpan berkas namun rak besi tersebut sebagai penyimpan arsip penting dan
rahasia.
b) Prasarana
Prasarana, yakni prasarana berupa (1) ruang penyimpanan yang
representatif yang disesuaikan dengan tingkat klasifikasi informasi. (2) fasilitas
74
pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan,
dan media simpan Arsip.
Tabel 4.8 Prasarana yang digunakan Bawaslu Kabupaten Sinjai
No Prasarana Jumlah
1 Kantor 1
2 Kamera pengawas Tidak ada
3 Lemari Kayu Penyimpanan Berkas 3 buah
4 Lemari Besi Penyimpanan Berkas 3 buah
5 Handycam/Kamera 2
6 Alat Perekam 4
Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sinjai 2019
Tabel di atas menunjukkan bahwa kurangnya prasarana yang dimiliki oleh
Bawaslu Sinjai terlihat bahwa tidak adanya kamera pengawas sebagai alat
mengawasi keamanan kantor selama 24 jam, dan kamera serta alat perekam yang
kurang memadai sebagai alat pengawasan pemilu diseluruh Kabupaten Sinjai. Hal
ini diungkapkan oleh AMR selaku Ketua/Koordi Divisi PHL:
“Kalau untuk sarana dan prasaranya sendiri saya kira sudah memadai,
Alhamdulillah ada alat perekam, ada kamera atau handycam”.
(Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana
yang dimiliki Bawaslu Sinjai telah memadai dibuktikan dengan adanya alat
perekan dan kamera atau hendycam. Sama halnya dengan ungkapan SF sebagai
Koordi Divisi HPP:
“Saya kira fasilitas yang kita miliki dijajaran Bawaslu Sinjai ini ya.. sudah memadai, memang ada beberapa hal di Panwascam dan Pengawas Desa itu
75
bahwa dengan terpaksa mereka harus menggunakan Hp sendiri. Alhamdulillah kalau ditingkat Kabupaten baik itu kamera, handycam, perekam ya Alhamdulillah sudah tersedia semua”. (Wawancara 20 Juni
2019)
Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fasilitas atau sarana dan
prasarana milik Bawaslu telah memadai baik itu alat perekam, kamera, dan
handycam sebagai perekam video, namun dilain sisi Panwascam dan Panwaslu
Kelurahan/Desa masih menggunakan Handphone sendiri sebagai alat
pengawasan.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sarana dan prasaran sudah
cukup memadai, kelengkapan tersebut penulis telah melihat bahwa benar adanya.
2. Strategi Eksternal
Strategi eksternal ada dua poin Kerjasama antar lembaga terkait,
Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisispatif Kabupaten
Sinjai. Strategi Internalnya ialah:
a. Kerjasama antar lembaga yang terkait
Kerjasama antar lembaga yang terkait diantaranya KPU, Kepolisian,
Kejaksaan untuk penyelesaian pelanggaran pemilu, hal ini menurut ungkapan
AMR selaku Ketua/Koordi Devisi PHL:
“Kalau secara resminya kita di Bawaslu Sinjai memiliki tiga lembaga resmi, yang tergabung ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, dan Bawaslu itu sendiri yang tergabung dalam sentra penegakan hukum (gakkumdu) itulah yang akan memproses semua dugaan pelanggaran pidana pemilu termasuk money politic”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerjasama
Bawaslu membentuk lembaga penindakan pelanggaran atau Sentra Penegakan
76
Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki tiga lembaga yang tergabung diantaranya
Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu itu sendiri. KPU tidak tergabung didalamnya
karena KPU merupakan Lembaga Penyelenggara yag sekaligus diawasi oleh
Bawaslu. Hal inipun sama dengan tanggapan SF sebagai Koordi Divisi HPP:
“Iya, kami bekerjasama dengan tiga lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dibentuk dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan tempat pertemuan kami itu ada di kantor ini juga, dan KPU itu kami tidak tergabung, malahan kami yang mengawasi penyelenggaraan mereka dalam pemilu”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu, Kepolisian,
dan Kejaksaan bekerjasama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) untuk mengusut tuntas pelaku pelanggaran pemilu dan posko
Gakkumdu bertempat di lokasi Bawaslu sendiri.
Kesimpulan hasil wawancara bahwa Gakkumdu (Sentra Penegakan
Hukum Terpadu) dibentuk untuk menangani berbagai macam pelanggaran di
pemilihan umum yang anggotanya terdiri atas komisioner Bawaslu, Kepolisian,
dan Kejaksaan.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas dan
kapabilitas sudah cukup baik dengan pelatihan yang pernah diikuti sebelum
pemilihan sehingga Bawaslu membuktikan dengan adanya penemuan pelanggaran
pemilu.
b. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisispatif
Bawaslu bekerjasama dengan masyarakat untuk mengurangi pelanggaran
pemilu terutama politik uang dengan melaporkan apabila melihat dan
77
mendapatkan bukti terjadinya pelanggaran. Hal ini diungkapkan oleh AMR selaku
Ketua/Koordi Divisi PHL:
“Ada yang namanya pengawasan partisipatif itu tidak melihat siapa orangnya, profesinya, statusnya, latar belakangnya yang pasti semua orang kita ajak berpartisipasi dalam hal pencegahan money politic”. (Wawancara
20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif
tidak memandang apakah itu orangnya, profesi, status ataupun latar belakang
masyarakat semua dapat ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Sama halnya
dengan ungkapan AI sebagai Koordi Divisi SDM dan Org:
“Jadi kita itu terbuka dalam hal pelapoan dugaan pelanggaran, untuk
masyarakat sendiri semua bebas siapa saja bisa jadi pengawas partisipatif”.
(Wawancara 20 Juni 2019)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa siapa saja bisa menjadi pengawas
partisipatif untuk melaporkan dugaan atau pelanggaran yang ditemukan disertai
bukti. Ungkapan yang sama oleh SF sebagai Koordi Divisi HPP:
“pengawasan Partisipatif itu, namanya saja partisipatif tentu masyarakat yang memiliki persyaratan khusus, iya memang semua masyarakat bisa jadi pengawas partisipatif, tapi tentu kalau mau melaporkan harus disertai bukti walaupun itu sedikit”. (Wawancara 20 Juni 2019)
Kesimpulan hasil wawancara ketiga informan di atas bahwa masyarakat
sebagai pengawas partisipatif yang tidak dibatasi dengan syarat menjadi pengawas
partisipatif dan memiliki fungsi sebagai pelapor dugaan pelanggaran yang
didapatkan disertai bukti yang falid.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan ketika penulis melakukan
penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa beberapa masyarakat ingin
ikut andil dalam melaporkan kecurangan, namun tak sedikit masyarakat acuh tak
78
acuh terhadap permasalahan money politic atau pelanggaran-pelanggaran lainnya,
dengan banyak pertimbangan takut melaporkan, adanya uang sogokan, dan lain
sebagainya.
79
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai
strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah money politic di
Kabupaten Sinjai (studi kasus pilkada 2018), dirumuskan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
g. Strategi Internal, Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan
setiap personil/anggota yaitu dengan melakukan banyak pelatihan sebelum
dimulainya Pemilihan Umum (Pemilu).
a) Peningkatan profesionalisme, spesialisasi aparat, dan integritas struktur
kelembagaan menunjukkan bahwa kurangnya peningkatan dikedua sub
indikator diatas, dilihat dari salah satu pengukuran profesionalisme dan
spesialisasi sendiri yang harusnya menguasai pekerjaannya malah dapat
dilihat bahwa salah satu staff memiliki latar belakang pendidikan yang tidak
sesuai dengan jabatan, hal itu jika dilihat dari definisi profesionalisme maka
ketiga indikator tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
b) Meningkatkan dukungan layanan administrasi, solidaritas organisasi, dan
manajemen, ketiga sub indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan
dimana dukungan layanan administrasi terpenuhi, solidaritas organisasi
terjaga, dan manajemen kelembagaan pengawasan pemilu tersusun rapi sesuai
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
80
c) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel dalam pengawasan
pencegahan pelanggaran pemilu menunjukkan adanya peningkatan yang
dilaksanakan pada setiap personil/anggota Bawaslu dibuktikan dengan
adanya pelatihan atau bimbingan teknis setiap bidang.
d) Pengembangan pola dan metode pengawasan telah sesuai kaidah yang ada
namun kurangnya kreatifitas Bawaslu dengan melakukan pendekatan secara
moral untuk dapat mengurangi terjadinya money politic.
e) Penguatan sistem kontrol nasional diantaranya dapat dikatakan telah memadai
dikarenakan penggunaan teknologi untuk mengontrol pengawasan dapat
dimiliki oleh setiap personil pengawasan diseluruh Indonesia dengan
pengadaan aplikasi siwaslu (sistem pengawas pemilu), sigaru (sistem rekap
penanganan pemilu), dan sas (sistem aplikasi satker).
f) Peningkatan sarana dan prasarana tersebut terbilang hampir memadai
dikarenakan kamera pengawas yang belum berfungsi secara maksimal.
h. Strategi Eksternal dilakukan dengan:
a) Meningkatkan hubungan antar lembaga yang menunjukkan adanya
singkronisasi dengan lembaga terkait yang dimaksud yaitu dengan adanya
peningkatan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam
penyelesaian pelanggaran pemilu atau Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum
Terpadu).
b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, namun
menunjukkan kurangnya minat masyarakat dari beberapa kalangan untuk
81
melaporkan permasalahan tersebut karena oknum masyarakat lebih memilih
menerima money politic sebagai keuntungan pribadi selaku penentu pilihan.
B. Saran
1. Sebaiknya Bawaslu harus lebih kreatif, tidak hanya pembagian material
makanan di ibu kota kabupaten, melainkan sosialisasi pada daerah atau
disetiap dusun dan menggunakan semua jenis sosial media atau bahkan
bekerjasama dengan pihak Radio Sinjai dan siaran televisi Sinjai untuk lebih
menyebarkan informasi mengenai perkembangan penanganan pelanggaran
pemilu.
2. Sebaiknya para calon pemimpin atau calon wakil rakyat tersebut saling
bersaing secara sehat dan tak lagi menggunakan money politic sebagai alat
mendapatkan suara rakyat,agar menjadi pemimpin yang mampu memberi
contoh dan mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan mewujudkan visi
dan misi.
3. Bagi masyarakat pemilih sebaiknya menjadi Warga Negara yang paham dan
cerdas dalam menentukan pilihan sehingga dapat menjadikan Pemerintahan
Demokrasi yang jujur, sehat, dan adil, berdasarkan pilihan rakyat.
82
DAFTAR PUSTAKA
Ananingsih, Sri Wahyuni. 2016. Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.1, Januari 2016, Hal 55.
Aulia, Dewi dan Indra Ikhwana. 2012. Perencanaan Strategi Pengembangan Usaha Kain Tenun Sutra Dengan Pendekatan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus Di Pabrik Sutra Tiga Putra) Jurnal Kalibrasi Sekolah Tinggi Teknologi Garut. ISSN : 2302-7320 Vol. 10 No. 01 2012.
Baihaki, Eki. 2018. Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegrasi.Kompas Pasuruan. (https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas) diakses 13 maret 2018).
Gaffar, Janedjri M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta : Konpress
Hasanah, Siti Nur. 2015. Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus BAZIR Kab. Semarang). Skripsi.Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang.
Holish, Amarru Muftie, Rohmat dkk. 2018. Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia. Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, Hal 232-234.
Hutabarat, Jemsly dan Martani Huseini. 2006. Pengantar Manajamen Strategik Kontemporer Strategik di Tengah Operasional.Jakarta : Gramedia
Irawan, Sandi. 2018. Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung.
Johnson, Gerry dan Kevan Scholes dkk. 2008. Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall Financial Time: Rotolito Lombarda, Italy.
Jurnaliston, Reza dan Sabrina Asril. 2018. Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018, terbanyak di Sulsel. Kompas. (https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/23465241/bawaslu-proses-35-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2018-terbanyak-di) diakses pada tanggal 27 juni 2018).
Maleong lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
83
Mardianto, Eko. 2019. impementasi srategi. Jakarta: PT. Sentinel Garda Semesta.
Nicolha, Abdullah dan Fajar Sidik Supriadi. 2018. Politik uang dengan baiat Alquran ditemukan dipilkada Sinjai Sulsel.(https://daerah.sindonews.com/read.1316309/174/politik-uang--dengan-baiat-alquran-ditemukan-di-pilkada-sinjai-sulsel-1529935031) diakses pada hari senin, tanggal 25 juni 2018.
Nurkarim, Ikbal. 2018. Bawaslu Jeneponto: Sukses Pengawasan Pemilu Diukur dari Banyaknya Kecurangan yang Mampu Dicegah. (http://makassar.tribunnews.com/2018/12/01/Bawaslu-Jeneponto-Sukses-Pengawasan-Pemilu-Diukur-dari-Banyaknya-Kecurangan-yang-Mampu-Dicegah) diakses pada tanggal 01 Desember 2018
Nuryanti, Sri.2006. Pilkada langsung: Memperkuat Demokrasi Lokal?. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI. Hal 26
Oktriany, Wara Hapsari dan Ria Triastuti dkk. 2015. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Menggunakan Diagram Ishikawa Di SMAN 1 Suruh.Skripsi.Jurusan Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta: Surakarta.
Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
Purwanto, Arif. 2013. Variabel Antiseden Budaya Organisasi dan Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Organisasi: Pendekatan Konsep. Jurnal Akuntansi Aktual Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013, hal 49.
Putra, Antoni. 2018. Problem Hukum Putusan Bawaslu. (https://kolom.tempo.co/read/1120838/problem-hukum-putusan-bawaslu) diakses pada tanggal 27 agustus 2018
Setyawan, Dody dan Ignatius Adiwidjaja. 2013. Strategi meningkatkan kesadaran politik dan menolak money politic pemilih pemula pada pilkada Kota Malang. Ilmu sosial ilmu politic. Volume 3, Nomor 2, Juli- Desember 2013, Hal 91
Sina, La. 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008, Volume 26 No. 1.
Supriansyah, Mat. 2017. Money Politic dalam Pemilu menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang.Skripsi.Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung.
Tamsil. 2019. Aliansi ini minta Bawaslu Sinjai proses pelaku politik uang. (https://sinjaiterkini.com./2019/04/29/aliansi-ini-minta-bawaslu-sinjai-proses-pelaku-politik-uang) diakses pada tanggal 29 april 2019.
84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Utari, Indah Sri. 2016. Pencegahan Politik Uang Dan Penyelenggaraan Pilkada Yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. Jurnal Seminar Nasional Hukum, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2016, Hal 453.
Wahyudi, Agustinus Sri. 1996. Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik.Jakarta : Binarupa Aksara.
Wiwoho, Bimo. 2018. Dugaan Pelanggaran di pilkada 2018, Sulawesi Selatan „juara‟. (https://cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/201807122058
02-32-313684/dugaan-pelanggaran-du-pikada-2018-sulawesi-selatan juara?)diakses pada jumat tanggal 13 juli 2018.
Yunus, Rasid. 2016. Transformasi nilai-nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. Jurnal Penelitian Pendidikan. ISSN 1412-565 X 2016
85
1
Gambar 5.1
Gambar 5.2
Gambar 5.1 dan 5.2 Wawancara bersama Ketua sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu (Andi Muhammad Rusmin
S.Pd)
2
Gambar 5.3
Gambar 5.4
Gambar 5.3 dan Gambar 5.4 Wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penindak Pelanggaran Bawaslu (Saifuddin, S.Pd)
3
Gambar 5.5
Gambar 5.6
Gambar 5.5 dan Gambar 5.6 Wawancara dengan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu (Ahmad Ismail, S.E)
4
Gambar 5.7 Wawancara dengan Staff KPU Divisis Hukum dan Pengawasan (Awaluddin, S. Kom. I. M.Pd)
Gambar 5.8 Wawancara dengan Bapak Azhar Ishak selaku masyarakat Kabupaten Sinjai
5
Gambar 5.9 Wawancara dengan Ibu Malang selaku masyarakat Kabupaten Sinjai
Gambar 5.10 Wawancara dengan Ibu Hume selaku masyarakat Kabupaten Sinjai
6
Gambar 5.11 Wawancara dengan Ibu Tika selaku Masyarakat Kabupaten Sinjai
7
RIWAYAT HIDUP
INDASARI Lahir di Sinjai Pada Tanggal 31 maret 1998,
buah kasih dari pasangan Ayahanda Abdul Muis dengan
Ibunda Nurhayati. Anak ke Tiga dari Empat Bersaudara.
Mulai mendapat pendidikan dibangku SD 143 Korong
dan Tamat 2009, kemudian melanjutkan Sekolah
Menengah Pertama SMPN 1 Sinjai Selatan dan tamat 2012. Kemudian
melanjutkan Jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Sinjai
Selatan tamat Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan S1 (Strata Satu) di
Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015 dan diterima di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
Berkat RahmatIlahi Rabbi dan kerja keras serta Do`a yang tak terhingga,
penulis dapat menyelesaikan studi dengan Karya Ilmiah yang berjudul “Strategi
Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah money politic di Kabupaten
Sinjai (studi kasus pilkada 2018)”.
Recommended