View
237
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sosialisasi Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi 2019
1
Tim Pengembangan Instrumen Pembukaan ProdiDirektorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Outline Presentasi
• Kebijakan Baru 2019• Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi
ü Sumber Daya Manusiaü Sarana dan Prasaranaü Kurikulum
• Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta• Tanya Jawab
2
• Borang à InstrumenINSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI ***
Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum AkreditasiPerguruan Tinggi
• S2/S3 à Magister/Doktor
• Asesor à Evaluator
• Dosen tetap dan dosen tidak tetap
Kriteria Evaluasi
• 2 tahap evaluasi – Persetujuan Proses Lanjut• TIDAK ADA perbaikan, jika tidak memenuhi maka usulan “seolah-
olah” mengusulkan baru
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta(http://silemkerma.ristekdikti.go.id//assets/panduan/panduan2019/Pedoman_Pendirian_Perubahan_PTS_Serta_Pembukaan_
Prodi_2019.pdf)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakanpembentukan PTS oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dll) yang dapat berbentuk:
Universitas
Institut
Sekolah Tinggi
Politeknik
Akademi
Akademi Komunitas
Pembukaan ProdiJumlah Dosen Minimal 5 Orang per
Prodi
Pendirian PTS- Universitas Minimal 5 Prodi- Institut Minimal 3 Prodi
Batas Usia Dosen58 Tahun (Belum ber NIDN)
65 Tahun (Jabatan Akademik Non GB)70 Tahun (Jabatan Akademik GB)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Bentuk PTProgram Pendidikan
S M D D1 D2 D3 D4 MT DT Pr Sp
1. Universitas OK OK OK - - OK OK OK OK OK
2. Institut OK OK OK - - OK OK OK OK OK
3. Sekolah Tinggi OK OK OK - - OK OK OK OK OK
4. Politeknik OK OK OK OK OK OK OK
5. Akademi OK OK OK OK
6. Akademi Komunitas OK OK
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Persyaratan
• Badan Penyelenggara yang telah memenuhi legalitas (M)• Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi (M)
• Dosen dan/atau Instruktur (M)• Tenaga Kependidikan
• Lahan (M)• Telah tersedia sarana dan prasarana (M)• Organisasi dan tata kerja Perguruan Tinggi• Laporan keuangan Badan Penyelenggara• Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan
dana operasional dari perguruan tinggi• Kerjasama dg DUDI (khusus vokasi)
Perubahan Perguruan Tinggi Swasta(http://silemkerma.ristekdikti.go.id//assets/panduan/panduan2019/Pedoman_Pendirian_Perubahan_PTS_Serta_Pembukaan_
Prodi_2019.pdf)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan PTS terdiri atas:a. Perubahan nama PTS;b. Perubahan lokasi PTS;c. Perubahan bentuk PTS;d. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke
Badan Penyelenggara baru;e. Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;
dan/atauf. Penyatuan dari 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perubahan Nama PTS
• adalah perubahan kata atau frasa yang merupakan nama PTS• Nama perguruan tinggi adalah kata atau frasa yang terletak setelah
nama bentuk perguruan tinggi. Adapun nama bentuk perguruantinggi bukan bagian dari nama perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut:• Universitas (nama bentuk perguruan tinggi);• Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi).
Perubahan Lokasi
• adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasiperguruan tinggi swasta dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandaidengan hal sebagai berikut:
a. Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimanadicantumkan dalam keputusan Menristekdikti tentang pendirian perguruantinggi swasta tersebut;
b. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma perguruan tinggiswasta tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan
c. Semua program studi pada perguruan tinggi swasta tersebut dipindahkanpenyelenggaraannya ke lokasi baru.
Perubahan Bentuk
• Bentuk PTS adalah bentuk perguruan tinggi swasta yang terdiri atas 6 (enam) bentuk, yaitu: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.• Perubahan bentuk perguruan tinggi swasta adalah perubahan dari
suatu bentuk perguruan tinggi swasta ke suatu bentuk perguruantinggi swasta lain dalam 5 (lima) bentuk perguruan tinggi swastasebagaimana dikemukakan di atas.
Pengalihan pengelolaan PTS dari BadanPenyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru• adalah:
a. Pengalihan pengelolaan PTS dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau
b. Pengalihan pengelolaan PTS yang dapat dilakukan melalui cara berupa penggantian semuaatau sebagian anggota organ-organ dari suatu Badan Penyelenggara PTS, sehingga seolah-olah hanya terjadi penggantian anggota organ tetapi tidak terjadi alih kelola. Apabila caraini yang digunakan, maka hal ini tetap dikualifikasi sebagai alih kelola PTS yang harusdiproses seperti alih kelola PTS pada angka 1 (satu) di atas.
• Apabila alih kelola PTS disertai dengan perubahan bentuk PTS, maka tahap yang harus dilalui:
a. Alih kelola PTS harus dilakukan dan memperoleh izin Menristekdikti terlebih dahulu, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang akanmengubah bentuk PTS tersebut;
b. Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS mengajukan perubahan bentuk PTS sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telahditetapkan.
Penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta• adalah menggabungkan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih
menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru. Untuk PTS penyelenggara perguruan tinggi baru tersebut adalah salah satubadan penyelenggara dari salah satu PTS yang bergabung.
Penyatuan dari 1 (satu) Perguruan Tinggi Swastaatau Lebih ke dalam 1 (satu) Perguruan Tinggi Swasta lain.• adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi swasta ke
dalam 1 (satu) perguruan tinggi swasta lain yang telah ada, dan tidakmengakibatkan adanya perguruan tinggi swasta baru. Penyelenggaraperguruan tinggi swasta hasil penyatuan tersebut adalah BadanPenyelenggara yang menerima penyatuan.
Syarat Perubahan PTS
• Kecuali perubahan nama perguruan tinggi swasta, semua jenis perubahanperguruan tinggi swasta harus memenuhi persyaratan sebagaimanadiuraikan di bawah ini. • Untuk perubahan nama perguruan tinggi swasta, Badan Penyelenggara
cukup menyampaikan surat permohonan kepada Menristekdikti disertaialasan perubahan nama perguruan tinggi swasta tersebut.• Perubahan perguruan tinggi swasta harus memenuhi persyaratan pendirian
perguruan tinggi swasta• Apabila perubahan perguruan tinggi swasta memerlukan penambahan
program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanyauntuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruantinggi swasta yang diusulkan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Syarat tambahan untuk perubahan PTS:
a. Semua program studi pada masing-masing perguruan tinggi swasta telah memiliki status dan peringkat terakreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM;
b. Masing-masing perguruan tinggi swasta telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
c. Dalam hal memerlukan pembukaan program studi baru, Badan Penyelenggara dapat menggunakan dosen yang telah memiliki NIDN dari program studi tertentu di salah satu perguruan tinggi dengan syarat bahwa program studi yang ditinggalkan oleh dosen tersebut harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku
d. Memperoleh Rekomendasi LLDIKTIe. BP harus pula menyerahkan: (1) Rancangan statuta PTS hasil perubahan; (2)
Renstra PTS hasil perubahan; (3) Rancangan SPMI PTS hasil perubajan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Insentif
• Penggabungan PTS dan Penyatuan PTS• Jika untuk penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan
tinggi swasta terdapat program studi non STEM yang diperlukan, maka dapatdilakukan dengan cara:• mencari perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi non STEM; atau• membuka program studi non STEM, meskipun pada saat ini sedang dilakukan
moratorium pembukaan program studi non STEM;• Lahan, diskresi dengan luas lantai bangunan;• Dapat dilakukan antar wilayah LLDIKTI berbeda;• Pengecualian kriteria PSDKU;• PTS dalam koordinasi Kopertais dapat dilibatkan;• Tidak terkena pembatasan prodi vokasi.
USULAN Dg/Tanpa Prodi Baru Keterangan
Pendirian PTS Disertai dg pembukaan prodi baru hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan
Perubahan Nama PTS Tdk disertai dg pembukaan prodi baru
Perubahan Lokasi PTS Tdk disertai dg pembukaan prodi baru
Alih Kelola PTS Tdk disertai dg pembukaan prodi baru
Perubahan Bentuk PTS Disertai dg pembukaan prodi baru hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan
Penyatuan PTS Tdk disertai dg pembukaan prodi baru
Penggabungan PTS Dapat disertai dg pembukaan prodi baru hanya untuk memenuhijumlah minimum program studiuntuk bentuk perguruan tinggiswasta yang diusulkan
Usulan PTS Usulan prodi yg diperbolehkan Keterangan
Pendirian PTSUniversitas/Sekolah Tinggi MORATORIUM
Institut Prodi STEM + tdk moratorium Khusus dg Institut Teknologi
Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas
Prodi STEM + non STEM + tdk moratorium
Perubahan PTSPerubahan Nama
Alih KelolaPenyatuan PTSPindah Lokasi
Perubahan Bentuk Prodi STEM + tdk moratoriumPenggabungan PTS Prodi STEM + non STEM + tdk
moratoriumSbg bagian dari insentif
STEM
• Program studi pada program pendidikan akademik program Sarjanadan tidak sedang dimoratorium; à daftar (beberapa) prodi ada di panduan + KepMen 257/2017• Program studi pada jenis pendidikan akademik program Magister dan
Doktor tidak harus program studi STEM dan tidak sedangdimoratorium
Kekurangan Dokumen Usulan yg Sering Terjadi• Tidak mengikuti petunjuk dan permintaan dalam instrumen usulan
dan penilaian• Tidak memperhatikan persyaratan yang diminta • Salah memilih format instrumen• Tidak melengkapi dosen dengan dokumen lengkap• Lupa diberi tanggal terbaru + ditandatangani • Scan tidak terbaca
Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta(http://silemkerma.ristekdikti.go.id//assets/panduan/panduan2019/Pedoman_Pendirian_Perubahan_PTS_Serta_Pembukaan_
Prodi_2019.pdf)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
• Diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:
a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya(jika pernah dilakukan perubahan);
b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan BadanPenyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
c. Rekam jejak Badan Penyelenggara;d. Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swasta yang akan dibuka;e. Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan
vokasi.
PenyampaianKomitmen
Start
Upload Usulan
PENGUSUL DITJEN KELEMBAGAAN LLDIKTI SETJEN
Usul Akun Setuju?
Evaluasi Dosen
Setuju?
Persetujuan Proses Lanjut
Evaluasi Non Dosendan Monev
Pemenuhan Komitmen
Setuju?
Rekomendasi
Validasi Hasil Evaluasi
Setuju?
Tidak Ya
PenerbitanSK
Ya
Ya
Tidak
Ya
1 3
4 5
78
9
10
11
12End
FLOWCHART USULAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
Tidak
6
14
Verifikasi Dokumen Usul Akun
2
13
Tidak
1hr
1hr
1hr
1hr
4hr
1hr
3hr
30hr
1. Pengusul mengajukan permohonan akun (bila belum punya)2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen pengusulan akun3. Apabila disetujui, pengusul dapat menggunakan akun tsb untuk melakukan
upload usulan4. Pengusul mengunggah dokumen 5. Ditjen Kelembagaan melakukan evaluasi ketercukupan persyaratan dosen,
diselesaikan dalam 1 hari kerja6. Apabila ketercukupan dosen terpenuhi, Ditjen Kelembagaan menjalankan
proses lanjut7. Ditjen Kelembagaan mengeluarkan persetujuan proses lanjut8. Pengusul diberi kesempatan 30 hari untuk memenuhi komitmen 9. LLDikti menyelesaikan evaluasi non dosen dan melakukan monev pemenuhan
komitmen10. LLDikti memastikan persetujuan atas hasil evaluasi dan monev11. LLDikti menerbitkan surat rekomendasi12. Ditjen Kelembagaan melakukan validasi hasil evaluasi13. Bila disetujui, dilakukan proses lanjut untuk menerbitkan SK14. Sekretariat Jenderal menerbitkan SK
Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta(http://silemkerma.ristekdikti.go.id//assets/panduan/panduan2019/Pedoman_Pendirian_Perubahan_PTS_Serta_Pembukaan_
Prodi_2019.pdf)
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
• Diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:
a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya(jika pernah dilakukan perubahan);
b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan BadanPenyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
c. Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;d. Rekam jejak Badan Penyelenggara dan PTS;e. Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swasta yang akan dibuka;f. Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan
vokasi.
Proses Usulan Perubahan Nama PTS
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1. Pengusul mengajukan permohonan akun (bila belum memiliki akun)
2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen pengusulan akun
3. Apabila disetujui, pengusul dapat menggunakan akun tsb untuk melakukan upload usulan
4. Pengusul mengunggah dokumen
5. Ditjen Kelembagaan melakukan evaluasi usulan
6. Apabila usulan disetujui, Setjen akan menerbitkan SK. Apabila tidak disetujui, proses selesai
1. Pengusul mengajukan permohonan akun (bila belum memiliki akun)2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen pengusulan akun3. Apabila disetujui, pengusul dapat menggunakan akun tersebut untuk
melakukan upload/pengunggahan usulan4. Pengusul mengunggah dokumen 5. Ditjen Kelembagaan melakukan evaluasi ketercukupan persyaratan dosen,
diselesaikan dalam 1 hari kerja6. Apabila ketercukupan dosen terpenuhi, Ditjen Kelembagaan memberikan
proses lanjut7. Ditjen Kelembagaan mengeluarkan persetujuan proses lanjut8. Pengusul diberi kesempatan 30 hari untuk memenuhi komitmen terkait
dengan kekurangan persyaratan9. LLDikti menyelesaikan evaluasi non dosen dan melakukan monev
pemenuhan komitmen10. LLDikti memastikan persetujuan atas hasil evaluasi dan monev11. LLDikti menerbitkan surat rekomendasi12. Ditjen Kelembagaan melakukan validasi hasil evaluasi13. Bila disetujui, dilakukan proses lanjut untuk menerbitkan SK14. Sekretariat Jenderal menerbitkan SK
1. Pengusul mengajukan permohonan akun (bila belum memiliki akun)2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen pengusulan akun3. Apabila disetujui, pengusul dapat menggunakan akun tersebut untuk
melakukan upload/pengunggahan usulan4. Pengusul mengunggah dokumen 5. Ditjen Kelembagaan melakukan evaluasi ketercukupan persyaratan dosen,
diselesaikan dalam 1 hari kerja6. Apabila ketercukupan dosen terpenuhi, Ditjen Kelembagaan memberikan
proses lanjut7. Ditjen Kelembagaan mengeluarkan persetujuan proses lanjut8. Pengusul diberi kesempatan 30 hari untuk memenuhi komitmen terkait
dengan kekurangan persyaratan9. LLDikti menyelesaikan evaluasi non dosen dan melakukan monev
pemenuhan komitmen10. LLDikti memastikan persetujuan atas hasil evaluasi dan monev11. LLDikti menerbitkan surat rekomendasi12. Ditjen Kelembagaan melakukan validasi hasil evaluasi13. Bila disetujui, dilakukan proses lanjut untuk menerbitkan SK14. Sekretariat Jenderal menerbitkan SK
Proses Usulan Alih Kelola PTS
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1. Pengusul mengajukan permohonan akun (bila belum punya)
2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen pengusulan akun
3. Apabila disetujui, pengusul dapat menggunakan akun tersebut untuk melakukan upload/pengunggahan usulan
4. Pengusul mengunggah dokumen 5. Ditjen Kelembagaan melakukan
pemeriksaan usulan 6. Apabila usulan disetujui, Setjen
akan menerbitkan SK. Apabila tidak disetujui, proses selesai
7. Setjen menerbitkan SK
1. Pengusul mengajukan permohonan akun (bila belum memiliki akun)2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen pengusulan akun3. Apabila disetujui, pengusul dapat menggunakan akun tersebut untuk melakukan
upload/pengunggahan usulan4. Pengusul mengunggah dokumen 5. Ditjen Kelembagaan melakukan evaluasi ketercukupan persyaratan dosen, diselesaikan dalam 1
hari kerja6. Apabila ketercukupan dosen terpenuhi, Ditjen Kelembagaan memberikan proses lanjut7. Ditjen Kelembagaan mengeluarkan persetujuan proses lanjut8. Pengusul diberi kesempatan 30 hari untuk memenuhi komitmen terkait dengan kekurangan
persyaratan9. LLDikti menyelesaikan evaluasi non dosen dan melakukan monev pemenuhan komitmen10. LLDikti memastikan persetujuan atas hasil evaluasi dan monev11. LLDikti menerbitkan surat rekomendasi12. Ditjen Kelembagaan melakukan validasi hasil evaluasi13. Bila disetujui, dilakukan proses lanjut untuk menerbitkan SK14. Setjen menerbitkan SK
Proses Usulan Penyatuan PTS
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1. Pengusul mengajukan permohonan akun (bila belum punya)
2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen pengusulan akun
3. Apabila disetujui, pengusul dapat menggunakan akun tersebut untuk melakukan upload/pengunggahan usulan
4. Pengusul mengunggah dokumen 5. Ditjen Kelembagaan melakukan
pemeriksaan usulan 6. Apabila usulan disetujui, Setjen
akan menerbitkan SK. Apabila tidak disetujui, proses selesai
7. Setjen menerbitkan SK
Recommended