View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Direktorat Jenderal
Pengeloaan Sampah, Limbah dan B3
STATISKA 2019
2
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Daftar Isi
1. Pengelolaan Sampah…………………………………………………………... 1
1.1 Pengelolaan Sampah Nasional ............................................................................................ 1
1.2 Program Adipura ................................................................................................................. 2
1.3 Pemantauan Adipura ........................................................................................................... 3
2. Pengelolaan B3 ..................................................................................................... 4
2.1 B3 di Indonesia ................................................................................................................... 4
3. Pengelolaan Limbah B3 ...................................................................................... 8
3.1 Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 ................................................... 8
3.2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 ....................................... 10
3.3 Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3................................. 15
Lampiran ........................................................................................................................ 17
3
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
1.1. P
Pengelolaan Sampah Nasional
Salah satu isu yang mengkhawatirkan di
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah
persoalan sampah. Hal ini akan berkaitan dengan
berbagai masalah yaitu kesehatan, daya dukung
lingkungan sampai ke daya saing ekonomi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) melakukan revitalisasi konsep Adipura
yang merupakan sebagai salah satu instrumen
untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan
hidup yang bersih dan berkelanjutan sehingga
dapat meningkatkan daya saing.
Untuk mendukunga hal tersebut dilakukan
terobosan dengan menerbitkan peraturan
presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan
dan strategi nasional (Jakstranas) Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, yang mengamanatkan
keterlibatan seluruh pemangku kepentingan
untuk melakukan pengelolaan sampah
terintegrasi mulai dari sumber sampai ke
pemrosesan akhir.
Target pengurangan sampah sebesar 30 persen
dari timbulan sampah nasional dengan kegiatan
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang
sampah, dan pemanfaatan kembali sampah atau
barang yang sudah dipakai. Sementara target
penanganan 70 persen dari timbulan sampah
nasional dengan kegiatan pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah.
1.2. Program ADIPURA
Monitoring dan penilaian kinerja pengelolaan
sampah secara garis besar dilakukan melalui
Program Adipura. Program Adipura
dilaksanakan setiap tahun sejak 1986. Namun,
pada tahun 1998 program ini sempat terhenti dan
baru dilaksanakan kembali pada tahun 2002.
Melalui program Adipura, program kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ini bertujuan mendorong kepemimpinan
kabupaten/kota dalam membangun partisipasi
aktif masyarakat serta dunia usaha untuk
mewujudkan kota yang berkelanjutan, baik
secara ekologis, sosial, dan ekonomi.
1. Pengelolaan Sampah
4
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan
penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup demi
terciptanya lingkungan yang baik dan
peningkatan kesejahteraan rakyat. Penilaian
untuk Penghargaan Adipura dilakukan dalam
lingkup perkotaan, yaitu wilayah dengan
kegiatan utama bukan pertanian dan memiliki
susunan fungsi kawasan sebagai permukiman,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi. Harapannya, program Adipura ini
dapat mendorong peningkatan kota yang berskala
baik. Karena, kota berkelanjutan yang baik tentu
memiliki penanganan sampah yang baik. Jadi,
semakin banyak kota yang berskala baik,
penanganan sampah yang optimal juga akan terus
meningkat.
1.3. Pemantauan ADIPURA Program Adipura dilaksanakan pada 355
kabupaten/kota se-Indonesia, jumlah
kabupaten/kota ini hanya 69,07% dari jumlah
seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang
berjumlah 514 kabupaten/kota. Pada periode
2016/2017 ini jumlah kabupaten/kota yang
mendapat Nilai Adipura dengan kategori Baik
baru mencapai 213 kabupaten/kota. Hal ini
mengalami peningkatan dari periode 2015/2016
untuk kabupaten/kota yang mendapat Nilai
Adipura dengan kategori Baik mencapai 203
kabupaten/kota.
Peningkatan ini berdampak terhadap
peningkatan sampah yang dapat ditangani. Dari
target 120 ton sampah yang dapat ditangani,
dengan peningkatan pengelolaan sampah yang
baik, jumlah sampah yang dapat ditangani
meningkat menjadi 58,6 juta ton.
Salah satu kriteria penilaian Penghargaan
Adipura adalah daerah tersebut memiliki TPA
yang setidaknya dioperasikan dengan sistem
controlled landfill atau lahan uruk terkontrol.
Sistem controlled landfill dapat memaksimalkan
proses dekomposer sampah agar gas methan
dapat terbentuk dengan maksimal. Sehingga,
penurunan kualitas TPA pun dapat diminimalisir.
Selain kriteria itu, ada beberapa faktor
pertimbangan lain yang dapat memengaruhi
penilaian, yaitu kejadian kebakaran hutan dan
lahan, atau bencana lingkungan akibat
pertambangan yang menyebabkan kematian.
Sementara itu, Penghargaan Adipura Kencana
diberikan kepada kota yang memenuhi kriteria
TPA yang dioperasikan dengan sanitary landfill,
kota yang berkelanjutan, serta inklusif dengan
melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
Pada periode 2014/2015 jumlah
kabupaten/kota yang mengoperasikan TPA tidak
secara open dumping mencapai 152
kabupaten/kota (43%) dari 357 kabupaten/kota
yang dipantau, sementara pada periode
2015/2016 terdapat kenaikan jumlah
kabupaten/kota yang mengoperasikan TPA tidak
secara open dumping yaitu mencapai 194
kabupaten/kota (55%) dari 355 kabupaten/kota
yang dipantau. Untuk periode 2016/2017 jumlah
kabupaten/kota yang mengoperasikan TPA tidak
secara open dumping yaitu mencapai 188
kabupaten/kota (53%) dari 355 kabupaten/kota
yang dipantau.
86
65
99
164
119
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2014 2015 2016 2017 2018
x P
en
eri
ma
Pe
ngh
arga
an
Tahun
5
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
2.1. B3 di Indonesia
Dalam tiga dekade terakhir, penggunaan dan jumlah B3 semakin meningkat dan tersebar luas di semua sektor kehidupan. Apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, serta kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, tanah, air, dan pencemaran laut. Untuk itu, permasalahan B3 dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia menjadi fokus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga saat ini.
Agar pengelolaan B3 tidak mencemari lingkungan hidup dan untuk mencapai derajat keamanan tinggi, maka diperlukan peningkatan upaya pengelolaan B3 dengan baik dan terpadu. PP No.74 Tahun 2001 mendefi nisikan pengelolaan B3 sebagai kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Dalam kegiatan tersebut, maka ada berbagai pihak terkait yang merupakan mata rantai dalam pengelolaan B3. Setiap mata rantai tersebut memerlukan pengawasan dan pengaturan. Dalam PP No . 74 Tahun 2001 juga telah tercantum tentang kewajiban dan perizinan bagi mereka yang akan memproduksi, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, menyimpan, menggunakan, dan membuang bahan tersebut bila tidak dapat digunakan kembali.
Tujuan dari pengelolaan B3 ini tak lain untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan setiap kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan B3, baik itu dari penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun B3 harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula.
2. Pengelolaan B3
REGISTRASI
Ini adalah pendaftaran dan pemberian
nomor terhadap B3 yang ada di
wilayah Republik Indonesia. Dalam
PP No. 74 Tahun 2001, pasal 6 ayat 1
dikatakan bahwa setiap B3 yang
dihasilkan dan/atau diimpor wajib
didaftarkan oleh penghasil dan/atau
pengimpor. Kewajiban registrasi B3
ini hanya berlaku satu kali untuk B3
yang dihasilkan dan/atau diimpor
untuk pertama kalinya. Kini, registrasi
B3 khususnya untuk B3 impor telah
dilakukan secara online guna
mendukung keberhasilan program
penyampaian data dan informasi
secara tunggal dan sinkron atau INSW
(Indonesia National Single Window),
serta untuk menjamin transparansi.
NOTIFIKASI
Permohonan notifikasi hanya
diwajibkan terhadap kegiatan impor
dan ekspor. Notifikasi untuk ekspor
adalah pemberitahuan terlebih dahulu
dari otoritas negara pengekspor ke
otoritas negara penerima dan negara
transit apabila akan dilaksanakan
perpindahan lintas batas B3 yang
terbatas dipergunakan. Sedangkan,
notifikasi impor adalah pemberitahuan
terlebih dahulu dari otoritas negara
pengekspor apabila akan dilaksanakan
perpindahan lintas batas B3 yang
terbatas dipergunakan. Notifikasi
impor wajib disampaikan oleh otoritas
negara pengekspor kepada instansi
yang bertanggung jawab di negara
tujuan impor.
6
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
PENGANGKUTAN B3
Pengaturan pengangkutan B3
diselenggarakan dengan tujuan untuk
mewujudkan lalu lintas dan angkutan
B3 yang selamat, aman, lancar, tertib,
dan teratur, serta mampu memadukan
dengan moda transportasi lainnya.
Dalam pengangkutan B3 wajib
dilakukan dengan menggunakan alat
angkut sesuai dengan kategori dan
jenis dari B3 itu sendiri, pengangkutan
B3 wajib memiliki rekomendasi
pengangkutan B3 dan izin
pengangkutan B3. Pemerintah
mengontrol peredaran B3 khususnya
melalui transportasi darat dengan
memberlakukan izin pengangkutan B3
bagi pihak-pihak yang ingin
melakukan aktivitas peredaran dan
pengangkutan B3. Izin pengangkutan
B3 dikeluarkan oleh Kementerian
Perhubungan berdasarkan
rekomendasi pengangkutan B3 dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Jika terjadi pencemaran akibat limbah B3, maka harus dilakukan upaya optimal agara kualitas lingkungan kembali seperti semula. Kebijakan pengelolaan B3 yang ada saat ini masih diselenggarakan secara parsial oleh beberapa instansi terkait, dan setiap kegiatan pengelolaan B3 tersebut harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini berarti, setiap aktivitas tahapan pengelolaan B3 harus dilaporkan kepada KLHK. Dan untuk pengelolaan B3 di daerah, selain dilaporkan kepada KLHK, juga dilaporkan kepada Badan/ Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah.
Ragam dan jumlah limbah B3 dipastikan semakin
meningkat pada tahun-tahun mendatang. Agar peredaran
B3 tetap terkontrol, maka kegiatan pengawasan B3 dengan
skala yang lebih besar dan terus menerus perlu
ditingkatkan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran,
maka setiap pihak yang mengimpor, memproduksi,
menggunakan B3, atau melakukan aktivitas B3 wajib
melakukan registrasi, notifikasi, dan rekomendasi
pengangkutan B3 kepada pihak yang berwenang.
379
1,62
4
1,61
2 1,82
0
804
771 86
3
678
604
- - - -
879
1,36
5
861
0 025
205
185
86
82
29
0 0 0- 37
69 14
6
84
102
73
0 014
15
60
88
79
6 25 0 0- -
76
31
65
24
57
0 0
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
AX
IS T
ITLE
AXIS TITLE
REGISTRASI B3
SK Registrasi B3 Baru SK Registrasi B3 Perpanjangan SK tidak diregistrasi
SK Perubahan SK Penolakan SK Penggabungan
7
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
.
8
19
27
55
35
57
56
67
45
1
5
15
22
18
62
42
0
24
17
6
13
10 1
5
15
0
72
21
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
SUR
AT
TAHUN
NOTIFIKASI B3
Persetujuan impor Penolakan impor Masih dalam proses7
2
66
63
0
53
48
76
89
12
1
2 2
18
0
7 11
2 0 05
13
8
0 4
12
0 5 0
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
SUR
AT
TAHUN
REKOMENDASI PENGANGKUTAN B3
Rekomendasi diterbitkan Surat Keterangan diterbitkan Masih dalam proses
8
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
3.1. Verifikasi Pengelolaan Limba B3 dan Limbah Non B3
Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 333 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, beberapa peraturan telah dirancang sesuai dengan Rancangan Peraturan Menteri (PERMEN) LHK. Permohonan pengelolaan limbah B3 yang diajukan melalui Unit Pelayanan Terpadu KLHK harus melalui proses verifikasi administrasi dan validasi administrasi. Verifikasi dilakukan melalui rapat pembahasan teknis dan verifikasi lapangan. Proses penerbitan dilakukan setelah semua tahap administrasi dan teknis ditandatangani Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, dan diserahkan kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permohonan pengelolaan limbah B3 terdiri dari beberapa izin sebagai berikut: (1) Pengumpulan, (2) Pemanfaatan, (3) Pengolahan, (4) Penimbunan, (5) Dumping, (6) Pengangkutan, (7) Eksport Limbah B3, dan (7) Impor Limbah Non B3.
Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk semua jenis limbah B3 yang bisa dikumpulkan dan tidak terbatas pada jenis limbah B3 berupa minyak pelumas bekas saja. Selama tahun 2015, permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang diterima sebanyak 41 permohonan, sebanyak 31 permohonan telah diterbitkan SK, Notifikasi dan Rekomendasi, sebanyak 6 permohonan masih dalam proses penerbitan SK, Rekomendasi dan Notifikasi, sebanyak 2 permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, serta sebanyak 2 permohonan ditolak / dikembalikan kepada pengusul.
3. Pengelolaan Limbah B3
2019 2018 2017 2016 2015
580 588
647
782
923
9
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 diatur dalam PP No. 101 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1, 2, dan 3. Hal yang dibahas dalam PP tersebut meliputi pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, dan pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi yang akan digunakan, standar produk hasil pemanfaatan, dan standar kualitas lingkungan hidup yang berlaku.
Perizinan yang dikeluarkan dalam rangka Pemanfaatan Limbah B3, jenis izinnya meliputi:
1. Izin Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, 2. Izin Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi, 3. Izin Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku,
Kegiatan verifikasi lapangan Pengolahan Limbah B3 dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh pemohon usaha atau kegiatan ke Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3. Verifikasi lapangan dilakukan setelah proses pembahasan teknis kegiatan Pengolahan Limbah B3 antara KLHK dengan pemohon usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu, jenis perizinan pengolahan limbah B3 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Insinerator; 2) Boiler; 3) Elektrokoagulasi; 4) Bioremediasi; 5) Tank Cleaning, 6)Sludge Oil Recovery
Permohonan rekomendasi terdiri dari perpanjangan rekomendasi yang telah habis masa berlakunya, penambahan alat angkut baru bagi perusahaan yang telah memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, dan perusahaan pengangkutan limbah B3 baru. Perusahaan pengangkut yang baru mengajukan rekomendasi pada tahun 2015 adalah 109 perusahaan (38%). Tumbuhnya jumlah rekomendasi pengangkutan limbah B3 sebagian disebabkan perubahan legalitas perusahaan pengangkut limbah B3 dari bentuk badan usaha ke bentuk badan hukum, sehingga memiliki identitas baru dan mendapatkan kode manifes yang baru. Diantara pemohon rekomendasi pengangkutan limbah B3 terdapat 5 perusahan penghasil limbah B3. Alasan melakukan upaya pengangkutan limbah B3 sendiri antara lain karena tidak tersedia jasa pengangkut limbah B3 atau guna mempermudah proses pelaksanaan izin pemanfaatan limbah B3 yang telah dimiliki perusahaan.
Dalam hal importasi limbah non B3 dan notifikasi ekspor limbah B3, kami merujuk pada Konvensi Basel, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1993. Pada tahun 2015, delegasi Indonesia hadir pada COP (Conference of The Parties) ke-12 di Jenewa, Swiss. Rujukan pelaksanaan ekspor limbah B3 juga sesuai dengan Annex VA dan Annex VB dalam Konvensi Basel.
Setiap eksportir yang akan melakukan ekspor limbah B3 wajib mengajukan permohonan notifikasi, mengisi formulir notifikasi ekspor limbah B3 dan memiliki izin ekspor limbah B3, memiliki kerja sama dengan importir di negara tujuan, dan memiliki asuransi untuk menjamin bila terjadi kecelakaan, penahanan, atau keharusan reekspor terhadap limbah B3 tersebut. Untuk permohonan ekspor limbah B3 yang disetujui, pemerintah akan mengeluarkan surat notifikasi yang merupakan surat pemberitahuan ekspor limbah B3 dari Pemerintah Indonesia ke Pemerintah negara tujuan ekspor tersebut.
10
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Dalam Permendag Nomor 39 Tahun 2009, limbah non B3 yang dapat diimpor hanya yang berupa iron/metal scrap, paper scrap, plastic scrap, glass scrap, cotton scrap, dan latex scrap. Sementara, menurut PP No. 101 Tahun 2014 (pasal 74–75 dan pasal 123–124), setiap orang yang menghasilkan limbah B3, namun tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya dan tidak tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 tersebut di dalam negeri, maka dapat melakukan ekspor limbah B3 yang dihasilkannya ke negara lain yang dapat mengolah limbah B3 itu.
Tahun 2017, pelayanan izin Pengelolaan Limbah B3 dan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 telah berhasil secara penuh menggunakan sistem aplikasi online sebagai tanggapan dari hasil audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menyatakan bahwa lama waktu pelayanan izin masih melebihi batas waktu 45 (empat puluh lima hari) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Terjadi peningkatan kinerja waktu pelayanan izin yang sangat signifikan setelah diberlakukan permohonan izin secara online. Hal ini dapat disebabkan :
a. Dokumen permohonan izin yang diterima Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 dari PTSP KLHK telah lengkap dari aspek administratif sehingga tidak perlu lagi dilakukan validasi administratif.
b. Dokumen teknis lebih terarah sehingga tidak memerlukan waktu pembahasan teknis yang panjang.
3.2. Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, sehingga jumlah industri di Indonesia semakin bertambah. Perkembangan tersebut memberikan konsekuensi terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang diakibatkan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, termasuk limbah B3 dan limbah non B3. Lebih jauh lagi pencemaran akibat limbah B3 akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Dalam rangka menekan laju pencemaran akibat limbah B3 dan limbah non B3 perlu dilakukan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 untuk menekan angka pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan industri serta menurunkan resiko paparan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
11
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Pemerintah dalam hal ini harus memberikan pemahaman dan dorongan pada pelaku usaha bahwa Limbah B3 harus dikelola dan dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan tugasnya masing-masing dituntut untuk menyusun peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan maupun masyarakat dalam mengelola limbah B3.
Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfataan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 tahun 2014).
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 maka dilaksanakan pemantauan terhadap perusahaan atau pelaku usaha/kegiatan. Pemantauan pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui mekanisme pemantauan langsung, pemantauan tidak langsung dan PROPER.
Hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 diperoleh data limbah B3 sejumlah 125,540,827.76 ton dari 269 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Dari total limbah B3 yang dihasilkan diperoleh data limbah B3 yang dikelola sejumlah 125,254,890.13 ton (99.77%) dan limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 285,937.64 ton (0.23%).
Sedangkan hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 tahun 2016 diperoleh data limbah B3 sejumlah 73.545.067,63 ton dari 295 perusahaan di sektor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Dari total limbah B3 yang dihasilkan diperoleh data limbah B3 yang dikelola sejumlah 73.538.149,89 ton (98.05%) dan limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 6.917,74 ton (1.95%). Limbah B3 yang tidak dikelola tersebut disebabkan adanya limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga tidak berizin dan di dumping tanpa izin (open dumping).
Jumlah industri yang dipantau pada tahun 2017 sebanyak 262 perusahan dengan rincian sektor manufaktur 68 perusahaan, industri prasarana dan jasa 86 perusahaan, industri pertambangan energi dan migas 55 perusahaan dan sektor agro 77 perusahaan. Sebaran lokasi pemantauan mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Metode pemantauan dilakukan melalui dua cara yaitu pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Data total limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan adalah sebesar 73,545,067.63 Ton. Jumlah limbah B3 paling dominan didapatkan dari sektor pertambangan dan energi. Hal ini disebabkan karena pada sektor pertambangan dan energi memiliki area kerja dan kapasitas produksi yang sangat besar.
Kegiatan pemantauan pada sektor pertambangan, energi dan migas dilakukan terhadap 51 perusahaan. Berdasarkan hasil pemantauan, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 55,063,993.82 ton dengan rincian jumlah Limbah B3 yang dikelola sebesar 55,060,917.97 ton dan Limbah B3 yang tidak dikelola sebesar 3,075.84 ton.
12
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
Pada tahun 2018, telah dilakukan pemantaun pengelolaan limbah B3 terhadap 399 industri, pemntauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk 4 sektor, yaitu sektor pertambangan, energi dan migas, sektor mnufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa.
Pada tahun 2018 limbah B3 yang dikelola adalah sebesar 53.489.391,17 ton, untuk limbah sektor pertambangan, energi dan migas limbah yang terkelola sebesar 60,43% dengan jumlah industri 69 unit, untuk limbah sektor Prasarana dan Jasa limbah yang terkelola sebesar 6,47% dengan jumlah industri 89 unit, untuk limbah sektor Manufaktur yang terkelola sebesar 9,29% dengan jumlah industri 140 unit, dan untuk limbah sektor Agroindustri yang terkelola sebesar 23,80% dengan jumlah industri 101 unit.
Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 PP 101 tahun 2014 menyatakan bahwa pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 dimaksud adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Limbah B3 dari sektor Pertambangan, Energi dan Migas (PEM) yang dimanfaatkan sebesar 45.013,82 ton (18,16%), sektor Manufaktur yang dimanfaatkan sebesar 28.629,07 ton (11,55%), sektor Agroindustri yang dimanfaatkan sebesar 33.358,93 ton (13,46%) dan sektor prasarana dan jasa sebesar 140.835,67 ton (56,83%). Data rekapitulasi pemanfaatan limbah B3 dapat dilihat pada lampiran. Secara umum limbah B3 dimanfaatkan sebagai batako, cone block, batubata, subsitusi bahan bakar, subsitusi bahan baku semen, subsitusi produk beton siap pakai, subsitusi bahan sand blasting, dll.
Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 periode tahun 2016 terdapat 247.837,49 ton (0.003%) limbah B3 yang dimanfaatkan dari 73.545.067,63 ton jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 295 perusahaan yang dipantau baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui metode PROPER.
Berdasarkan perbandingan tersebut, persentase pemanfaatan limbah B3 masih sedikit dilakukan baik oleh industri penghasil maupun jasa pemanfaat limbah B3. Hal ini disebabkan karena :
a. Sosialisasi bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum banyak diketahui oleh industri-industri penghasil limbah B3;
b. Panduan teknis bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 masih belum lengkap diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3 berisi persyaratan dan ketentuan teknis pemanfaatan limbah B3 khusus untuk industri semen dan jasa pengumpul limbah B3 sebagai platform sebelum limbah B3 diserahkan ke industri semen untuk dimanfaatkan, sedangkan panduan teknis untuk bentuk-bentuk pemanfaatan limbah B3 lainnya seperti: pemanfaatan abu terbang (fly ash) sebagai material beton, material jalan, dan sebagai pembenah tanah masih belum tersedia.
13
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
c. Industri yang melakukan pemanfaatan limbah B3 secara termal seperti: pemanfaatan sludge IPAL sebagai substitusi bahan bakar di boiler, pemanfaatan oil sludge sebagai bahan bakar di industri kapur, dan pemanfaatan limbah B3 di kiln semen belum dilengkapi dengan parameter dan baku mutu emisi yang spesifik untuk kegiatan tersebut. Selama ini parameter dan baku mutu masih menggunakan ketentuan sebagaimana Keputuan Kepala Bapedal Nomor: KepKaBapedal Nomor 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 sehingga terdapat beberapa parameter yang tidak dapat dicapai dalam pemenuhan baku mutunya.
d. Industri yang melakukan pemanfaatan abu batubara sebagai substitusi bahan baku dalam pembuatan batako belum dilakukan secara maksimal. Beberapa hasil penilaian kinerja terhadap industri-industri ini, pemanfaatan limbah B3 hanya mencapai maksimal 10% dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan sehingga masih terdapat potensi pembuangan abu batubara secara langsung ke lingkungan. Hal ini disebabkan karena pembuatan batako dari limbah dibatasi hanya untuk keperluan internal perusahaan saja sebagaimana tertuang dalam izin.
Capaian jumlah limbah B3 hasil pemantauan sebanyak 60,309,198.23 ton. Pencapaian tersebut antara lain dipegaruhi oleh adanya penghematan/pengurangan anggaran sehingga mengurangi kegiatan pemantauan ke perusahaan penghasil dan pengelola limbah B3 (jasa pengelola). Jumlah industri yang dipantau turun cukup siginikan, dari target 400 perusahaan namun realisasinya hanya 262 perusahaan atau 65,5% dari target yang telah ditetapkan. Konsekuensi dari kondisi ini adalah merekonstruksi kembali kegiatan pemantauan terutama terkait target perusahaan yang di pantau dalam rangka pencapaian kinerja limbah B3 yang harus didata. Inventarisasi industri yang dipantau menjadi hal mutlak yang dilakukan, agar pelaksanaanya tepat sasaran. Dari beberapa opsi penetapan industri yang dipantau, maka pilihanya adalah hanya dilakukan kepada industri yang menghasilkan limbah B3 cukup besar pada sektor manufaktur, agro industri, prasarana dan jasa dan pertambangan energi dan migas.
Capaian jumlah limbah B3 hasil pemantauan sebanyak 60,309,198.23 ton. Pencapaian disebabkan oleh adanya peningkatan tanggung jawab pengelolaan limbah B3 baik yang diserahkan kepada pihak maupun yang melakukan pengelolaan sendiri. Kinerja yang cukup baik tersebut dapat dikatakan sebagai gambaran keberhasilan dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat PKPLB3.
Limbah B3 dari sektor Pertambangan, Energi dan Migas (PEM) yang dimanfaatkan sebesar 13.476,54 ton, sektor Manufaktur yang dimanfaatkan sebesar 51.413,86 ton, sektor Agroindustri yang dimanfaatkan sebesar 103.519.09 ton dan sektor prasarana dan jasa sebesar 37.486,16 ton.
Pada tahun 2018, Limbah B3 yang dimanfaatkan adalah sebesar 7.215.987,65 ton, pada sektor Pertambangan, Energi dan Migas yang dimanfaatkan sebesar 56,43%, sektor Prasarana dan Jasa yang dimanfaatkan sebesar 0,54%, sektor Manufaktur yang dimanfaatkan sebesar 28,70% dan sektor Agroindustri yang dimanfaatkan sebesar 14,33%.
Kegiatan pemantauan kinerja pengelolaan Limbah B3 pada tahun 2019 dilakukan terhadap 450 perusahaan. Secara umum, hasil pemantauan kinerja terhadap perusahaana telah
14
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
memenuhi ketentuan sesuai dengan izin dan peraturan 24 yang berlaku dibidang pengelolaan limbah B3. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan Direktorat PKPLB3 cukup berhasil. Jumlah industri yang dipantau kinerjanya telah sesuai dengan capaian target kinerja Direktorat PKPLB3 yaitu sejumlah 450 industri terdiri atas 140 perusahaan sektor manufaktur, 120 sektor prasarana dan jasa, 70 sektor pertambangan energi dan migas dan 110 sektor agroindustri. Sebaran lokasi pemantauan mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Total jumlah limbah B3 yang diperoleh dari kegiatan pemantauan kinerja industri sebesar 44.939.612,36 ton. Dari total data limbah B3 tersebut, 44.883.734,20 ton dikelola dan 285.410,30 ton tidak dikelola. Jenis pengelolaan yang dilakukan antara lain diolah, ditimbun, dimanfaatkan dan diserahkan ke pihak ketiga.
34 5
5
53 6
9 70
10
8
86
64 8
9 12
0
91
68
75
14
0
15
0
36
77
70 1
01
11
0
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
INDUSTRI YANG DIPANTAU(UNIT)
PEM Prasarana dan Jasa Manufaktur Agro Industri
90,4
17,3
11.5
7
65,1
64,1
17.4
7
55,
060
,918
32,
326
,110
39
,72
2,2
74
31,
36
5,7
93
.62
1,17
3,23
4.7
8
1,2
13,3
03
3,4
60,3
30
1,3
91,5
72
1,8
27,5
35.3
0
5,5
15,
539
.26
392,
72
2
4,9
71,0
36
1,0
11,5
19
2,1
65,7
22.
84
1,6
85,2
58.3
8
3,6
38,8
03
12,7
31,9
15
2,7
58,3
69
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA(TON)
PEM Prasarana dan Jasa Manufaktur Agro Industri
15
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
3.3. Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dan Limbah Non B3
sanakan didominasi oleh lahan terkontaminasi yang ada penanggung jawab kegiatannya. Lahan terkontaminasi yang ada penanggung jawab kegiatannya terdiri dari 2 (dua) sektor yaitu sektor Pertambangan Energi dan Migas dan Sektor Manufaktur, Agroindustri dan Jasa. Dengan demikian apabila diketegorikan berdasarkan sektornya maka pemulihan terbagi menjadi tiga (3) sektor yaitu sektor Pertambangan Energi dan Migas, Sektor Manufaktur, Agroindustri dan Jasa dan yang ketiga adalah sektor Non Institusi (tidak ada penanggung jawab kegiatannya).
Pada tahun 2015, jumlah tonase yang berhasil dipulihkan sebesar 389.354,07 ton dengan luas sebesar 63.423,11 m2. Tahun 2016 tonase yang berhasil dipulihkan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sejumlah 213.433,17 ton dengan luasan sebesar 83.287,67 m2. Pada tahun 2017 tonase yang dipulihkan mengalami kenaikan menjadi 767.107,12 ton dengan luasan lahan 318.713,76 m2. Meskipun jumlah tonase lahan terkontaminasi yang dipulihkan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berfluktuatif, tetapi apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya maka secara umum capaian kinerjanya dapat melebihi target yang ditetapkan.
Pada tahun 2017, jumlah tonase yang berhsil dipulihkan sebesar 767.107,12 ton dengan luas sebesar 86.912,76 m2. dengan 9 lokasi. Pada tahun 2018, jumlah tonase yang berhsil dipulihkan sebesar 76.098.366,32 ton dengan luas sebesar 469.041,03 m2 dengan 17 lokasi. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah tonase lahan terkontaminasi Limbah B3 yang telah dipulihkan sebesar 768.483,11 Ton dengan persentase capaian sebesar 768,48%.
144,
173
.10
4,9
20,4
91.0
3
3,6
86,9
60.3
2
4,0
72,0
47.4
6
3,5
37,0
87.2
9
1,4
88,6
66.3
8
505,
928
.39
219,
399.
36
38,9
14.8
5
208,
066.
12
503,
483.
28
1,89
8,27
5.39
2,85
5,97
3.44
2,0
70,6
55.5
6
389,
466
.40
1,1
07,9
98.3
8
480,
139
.40
130,
787
.63
1,0
34,3
69.7
8
3,1
73.5
0
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIMANFAATKAN(TON)
PEM Prasarana dan Jasa Manufaktur Agro Industri
16
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
No Nama Kota Kabupaten/Kota Provinsi Kategori KotaKeterangan
(Penghargaan)
1 2 3 4 5 6
1 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur Metropolitan Adipura Kencana
1 Tangerang Kota Tangerang Banten Metropolitan Adipura
2 Palembang Kota Palembang Sumatera Selatan Metropolitan Adipura
3 Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur Besar Adipura
4 Padang Kota Padang Sumatera Barat Besar Adipura
5 Banjarmasin Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Besar Adipura
6 Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah Kecil Adipura
7 Banjarbaru Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Kecil Adipura
8 Pare Pare Kota Pare Pare Sulawesi Selatan Kecil Adipura
9 Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur Kecil Adipura
10 Blitar Kota Blitar Jawa Timur Kecil Adipura
11 Mojokerto Kota Mojokerto Jawa Timur Kecil Adipura
12 Tulungagung Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Kecil Adipura
13 Madiun Kota Madiun Jawa Timur Kecil Adipura
14 Bukittinggi Kota Bukittinggi Sumatera Barat Kecil Adipura
15 Bau Bau Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara Kecil Adipura
16 Ambon Kota Ambon Maluku Kecil Adipura
17 Bitung Kota Bitung Sulawesi Utara Kecil Adipura
18 Sukabumi Kota Sukabumi Jawa Barat Kecil Adipura
19 Palopo Kota Palopo Sulawesi Selatan Kecil Adipura
20 Bontang Kota Bontang Kalimantan Timur Kecil Adipura
21 Kediri Kota Kediri Jawa Timur Kecil Adipura
22 Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara Kecil Adipura
23 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat Kecil Adipura
24 Jepara Kabupaten Jepara Jawa Tengah Kecil Adipura
25 Magelang Kota Magelang Jawa Tengah Kecil Adipura
26 Salatiga Kota Salatiga Jawa Tengah Kecil Adipura
27 Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Kecil Adipura
28 Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau Kecil Adipura
29 Lumajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur Kecil Adipura
30 Pasuruan Kota Pasuruan Jawa Timur Kecil Adipura
31 Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Kecil Adipura
32 Probolinggo Kota Probolinggo Jawa Timur Kecil Adipura
33 Jayapura Kota Jayapura Papua Kecil Adipura
34 Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Kecil Adipura
35 Cilacap Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Kecil Adipura
36 Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Kecil Adipura
37 Turikale Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Kecil Adipura
38 Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan Kecil Adipura
39 Kotamobagu Kota Kotamobagu Sulawesi Utara Kecil Adipura
40 Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara Kecil Adipura
41 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Kecil Adipura
42 Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Kecil Adipura
43 Pinrang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Kecil Adipura
Tabel 6.1. Kota-Kota Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2018
44 Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Kecil Adipura
45 Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah Kecil Adipura
46 Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Kecil Adipura
47 Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Riau Kecil Adipura
48 Bulukumba Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Kecil Adipura
49 Rantau Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan Kecil Adipura
50 Tidore Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara Kecil Adipura
51 Bangli Kabupaten Bangli Bali Kecil Adipura
52 Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Kecil Adipura
53 Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Kecil Adipura
54 Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Kecil Adipura
55 Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Kecil Adipura
56 Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan Kecil Adipura
57 Biak Kabupaten Biak Numfor Papua Kecil Adipura
58 Donggala Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Kecil Adipura
59 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Kecil Adipura
60 Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Kecil Adipura
61 Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Kecil Adipura
62 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat Kecil Adipura
63 Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan Kecil Adipura
64 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Kecil Adipura
65 Toboali Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung Kecil Adipura
66 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan Kecil Adipura
67 Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat Kecil Adipura
68 Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau Kecil Adipura
69 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Kecil Adipura
70 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten Kecil Adipura
71 Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat Kecil Adipura
72 Mojosari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Kecil Adipura
73 Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur Kecil Adipura
74 Watansoppeng Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan Kecil Adipura
75 Solok Kota Solok Sumatera Barat Kecil Adipura
76 Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur Kecil Adipura
77 Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Kecil Adipura
78 Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Kecil Adipura
79 Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Kecil Adipura
80 Temanggung Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Kecil Adipura
81 Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur Kecil Adipura
82 Muara Bungo Kabupaten Bungo Jambi Kecil Adipura
83 Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Kecil Adipura
84 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Kecil Adipura
85 Wlingi Kabupaten Blitar Jawa Timur Kecil Adipura
86 Liwa Kabupaten Lampung Barat Lampung Kecil Adipura
87 Situbondo Kabupaten Situbondo Jawa Timur Kecil Adipura
88 Trenggalek Kabupaten Trenggalek Jawa Timur Kecil Adipura
89 Boyolali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Kecil Adipura
90 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Kecil Adipura
91 Bengkalis Kabupaten Bengkalis Riau Kecil Adipura
92 Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Kecil Adipura
93 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau Kecil Adipura
94 Caruban Kabupaten Madiun Jawa Timur Kecil Adipura
95 Sungailiat Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung Kecil Adipura
96 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur Kecil Adipura
97 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Lampung Kecil Adipura
98 Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur
Sumatera Selatan Kecil Adipura
99 Koba Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kecil Adipura
100 Prabumulih Kota Prabumulih Sumatera Selatan Kecil Adipura
101 Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur Kecil Adipura
102 Bangko Kabupaten Merangin Jambi Kecil Adipura
103 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Kecil Adipura
104 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Kecil Adipura
105 Banjar Kota Banjar Jawa Barat Kecil Adipura
106 Padang Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat Kecil Adipura
107 Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Kecil Adipura
108 Manggar Kabupaten Belitung Timur Kepulauan Bangka Belitung Kecil Adipura
109 Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur Kecil Adipura
110 Amlapura Kabupaten Karangasem Bali Kecil Adipura
111 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Kecil Adipura
112 Sinjai Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Kecil Adipura
113 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Kecil Adipura
114 Bangkinang Kabupaten Kampar Riau Kecil Adipura
115 Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Kecil Adipura
116 Limboto Kabupaten Gorontalo Gorontalo Kecil Adipura
117 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur Kecil Adipura
118 Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Kecil Adipura
119 Sawahlunto Kota Sawahlunto Sumatera Barat Kecil Adipura
1 Batu Kota Batu Jawa Timur Sedang Sertifikat Adipura
2 Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Sedang Sertifikat Adipura
3 Cilegon Kota Cilegon Banten Sedang Sertifikat Adipura
4 Nunukan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Kecil Sertifikat Adipura
5 Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan Kecil Sertifikat Adipura
6 Muntok Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung Kecil Sertifikat Adipura
7 Sampang Kabupaten Sampang Jawa Timur Kecil Sertifikat Adipura
8 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Kecil Sertifikat Adipura
9 Pattallassang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Kecil Sertifikat Adipura
10 Tanah Grogot Kabupaten Pasir Kalimantan Timur Kecil Sertifikat Adipura
No Lokasi Terbaik Kabupaten/Kota Provinsi Kategori KotaKeterangan
(Penghargaan)
1 Pasar Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta Metropolitan Plakat Adipura
2 Taman Kota Kota Kendari Sulawesi Tenggara Sedang Plakat Adipura
3 Hutan Kota Kota Jakarta Timur DKI Jakarta Metropolitan Plakat Adipura
4 Terminal Kota Malang Jawa Timur Besar Plakat Adipura
5 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Balikpapan Kalimantan Timur Besar Plakat Adipura
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
Tabel 6.2. Jumlah Penerima Penghargaan Program Adipura Tahun 2014 s.d. 2018
Jumlah
2
86
65
99
164
136
Sumber : Ditjen PSLB3
2017
2018
Tahun
1
2014
2015
2016
Tabel 6.3. Pelaksanaan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 379 1,624 1,612 1,820 804 771 863 678 604
2 - - - - 879 1,365 861 - -
3 25 205 185 86 82 29 - - -
4 - 37 69 146 84 102 73 - -
5 14 15 60 88 79 6 25 - -
6 - - 76 31 65 24 57 - -
418 1,881 2,002 2,171 1,993 2,297 1,879 678 604
Sumber : Ditjen PSLB3
No. Kegiatan
SK tidak diregistrasi
SK Perubahan
SK Penolakan
SK Penggabungan
Jumlah
Tahun
2
SK Registrasi B3 Baru
SK Registrasi B3 Perpanjangan
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Persetujuan impor 8 19 27 55 35 57 56 67 45
2 Penolakan impor 1 5 15 22 18 62 42 - 24
3 Masih dalam proses 17 6 13 10 15 15 - 72 21
Jumlah 26 30 55 87 68 134 98 139 90
Sumber : Ditjen PSLB3
Tabel 6.4. Pelaksanaan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2019
TahunNo. Kegiatan
Tabel 6.5. Jumlah Perusahaan Yang Dilakukan Pemantauan Kinerja Pengelolaan
Limbah B3 Berdasarkan Metode 2019
Pemantauan
Langsung
Pemantauan Tidak
Langsung
Pemantauan
Langsung
Pemantauan Tidak
Langsung
Pemantauan
Langsung
Pemantauan Tidak
Langsung
Pemantauan
Langsung
Pemantauan Tidak
Langsung
Pemantauan
Langsung
Pemantauan Tidak
Langsung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pertambangan, Energi dan Migas (PEM) 19 15 25 30 26 27 29 40 37 33
2 Prasarana dan Jasa 42 66 30 56 45 19 53 36 72 48
3 Manufaktur 48 43 20 48 23 52 91 49 100 50
4 Agro Industri 12 24 35 42 30 40 38 63 61 49
Jumlah 121 148 110 176 124 138 211 188 270 180
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
2018 2019
No. Sub Sektor
2015 2016 2017
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah
B3 Yang Dikelola
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang Dikelola
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang Dikelola
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang Dikelola
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang Dikelola
(Ton)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PEM 34 90,417,311.57 55 65,164,117.47 53 55,060,917.97 69 32,326,110 70 39,722,274
2 Prasarana dan Jasa 108 31,365,793.62 86 1,173,234.78 64 1,213,303.50 89 3,460,330 120 1,391,572
3 Manufaktur 91 1,827,535.30 68 5,515,539.26 75 392,722.52 140 4,971,036 150 1,011,519
4 Agro Industri 36 2,165,722.84 77 1,685,258.38 70 3,638,803.42 101 12,731,915 110 2,758,369
Jumlah 269 125,776,363.33 286 73,538,149.89 262 60,305,747.41 399 53,489,391.17 450 44,883,734.47
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
2018 2019
No. Sub Sektor
Tabel 6.6. Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola 2019
2015 2016 2017
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah
B3 Yang
Dimanfaatkan
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang Dimanfaatkan
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang
Dimanfaatkan
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang
Dimanfaatkan
(Ton)
Jumlah
Industri
(Unit)
Jumlah Limbah B3
Yang Dimanfaatkan
(Ton)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PEM 34 144,173.10 55 4,920,491.03 53 3,686,960.32 69 4,072,047.46 70 3,537,087.29
2 Prasarana dan Jasa 108 1,488,666.38 86 505,928.39 64 219,399.36 89 38,914.85 120 208,066.12
3 Manufaktur 91 503,483.28 68 1,898,275.39 75 2,855,973.44 140 2,070,655.56 150 389,466.40
4 Agro Industri 36 1,107,998.38 77 480,139.40 70 130,787.63 101 1,034,369.78 110 3,173.50
Jumlah 269 3,244,321.14 286 7,804,834.21 262 6,893,120.75 399 7,215,987.65 450 4,137,793.31
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
2018 2019
No. Sub Sektor
Tabel 6.7. Jumlah Limbah B3 Yang Termanfaatkan 2019
2015 2016 2017
Permohonan
Belum Memenuhi
Persyaratan
Administrasi &
Teknis
SK, Rekomendasi
dan Notifikasi
Dalam Proses
Penerbitan SK,
Notifikasi dan
Rekomendasi
Permohonan
Ditolak/
Dikembalikan
1 2 3 4 5 6 7
1 Pengumpulan 33 - 4 29 -
2 Pemanfaatan 191 - 44 147 -
3 Pengolahan 81 - 26 55 -
4 Penimbunan 18 - 2 16 -
5 Dumping 16 - 1 15 -
6 Pengangkutan 424 - 24 400 -
7 Ekspor Limbah B3* 56 - 33 23 -
8 Impor Limbah Non B3 102 - 29 73 -
Jumlah 921 - 163 758 0
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
Tabel 6.8. Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2019
Jumlah
No.Jenis Perizinan/Notifikasi/
Rekomendasi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rekomendasi diterbitkan 72 66 63 - 53 48 76 89 121
2 Surat Keterangan diterbitkan 2 2 18 - 7 11 2 - -
3 Masih dalam proses 5 13 8 - 4 12 - 5 -
Jumlah 79 81 89 0 64 71 78 94 121
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
Tabel 6.9. Rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2019
TahunNo Kegiatan
Luas Tonase
(m2) (ton)
1 2 3 4 5 6
A
1 Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa
SelatanFly ash dan bottom ash 322,54 876,66
2 Riau
Kabupaten Rokan
Hilir
A306-1 (Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
6,67 0,50
3 Riau
Kabupaten Rokan
Hilir
A306-1 (Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
84,00 11,41
4 Jawa Barat
Kabupaten
Indramayu
B351-3(Sludge oil
treatment dan/atau
penyimpanan), B351-
3(Sludge oil treatment
dan/atau penyimpanan)
23.160,00 7.058,56
5 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
2.334,66 1.910,07
6 Papua Barat
Kabupaten Sorong,
Papua Barat
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
3.715,04 8.559,00
7 Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai
Timur
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
561,00 832,48
8 Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai
Timur
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
544,00 862,98
9 Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai
Timur
B334-1(Limbah dari
proses tanning dan
finishing antara lain blue
sheetings, shavings,
cutting, bufffing dust , yang
mengandung Cr)
152,00 272,33
No. Provinsi LokasiJenis Limbah B3
Sumber Kontaminasi
Tabel 6.10. Rekapitulasi Hasil Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Tahun 2019
Sektor PEM
10 Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
A307-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam meliputi: 1. Sludge
kilang minyak primer dari
hasil pemisahan gravitasi
minyak, air dan padatan
selama penyimpanan
dan/atau pengolahan.
Sludge tersebut termasuk
yang dihasilkan)
5.129,97 37.128,36
11 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
1.349,90 1.665,62
12 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
21.100,30 19.236,67
13 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
1.491,09 167,75
14 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
8.086,03 6.371,40
15 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
50.371,59 32.747,64
16 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari proses
produksi dan fasilitas
penyimpanan minyak
bumi atau gas alam)
8.582,02 4.219,54
17 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari proses
produksi dan fasilitas
penyimpanan minyak
bumi atau gas alam)
35.076,50 22.349,75
18 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
13.143,53 7.979,16
19 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
1.425,79 1.892,38
20 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
24.491,84 45.894,35
21 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
89.776,46 43.594,46
22 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
2.685,06 1.756,05
23 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam)
5.401,21 5.005,45
24 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam),
9.452,43
22.703,10
25 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam),
7.732,38
9.646,08
26 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam),
18.716,32
24.677,67
27 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam),
20.137,93
41.235,73
28 Riau
Kabupaten Siak
A306-1(Sludge dari
proses produksi dan
fasilitas penyimpanan
minyak bumi atau gas
alam),
34.444,00
29.630,66
B
1 Banten Kab. Tangerang Limbah terkontaminasi B3 311.83 230.65
2 Lampung Kab. Lampung Tengah Fly ash dan Bottom ash 1,865.00 5,324.18
C
Sektor Agroindustri
Sektor Manufaktur
1 DKI Jakarta Kota Jakarta Timur Sand Foundry 36,20 52,85
2 Jawa Barat Kab. Bandung Fly ash dan bottom ash 2.762,00 1.944,74
3 Sumatera Utara
Kab. Batubara
B107d (Limbah elektronik
termasuk cathode ray tube
(CRT), lampu TL, printed
circuit board (PCB), karet
kawat (wire rubber ), B313-4
(Katoda (spent pot lining )
58.584,00 368.755,00
D
1 Banten Kab. Tangerang Kerak Oli dan Bottom ash 800 200.52
2 Jawa Barat
Kab. Karawang
B409(Fly ash ), B402(Steel
slag ), B309-3(Pasir foundry
(sand foundry ) & debu
cupola), B410(Bottom ash ),
1,396.49 13,689.36
E
1 Jawa BaratKabupaten Cirebon Merkuri 949.30 2,266.90
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
Sektor Non Institusi
Sektor Jasa
NO SEKTOR DAN PERUSAHAAN LOKASIJENIS LIMBAH B3 SUMBER
KONTAMINASILUAS TONASE
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN TANAH
TERKONTAMINASI LIMBAH B3
PERUNTUKAN BEKAS LAHAN
TERKONTAMINASI LIMBAH B3
1 2 3 4 5 6 7 8
37080.23DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
48.13DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
2.
Chevron Pacific Indonesia - Rokan Hilir - Kabupaten
Rokan Hilir, Sekitar Tanggul Kolam Aerasi pada
Fasilitas GS Seruni [Migas]
Kabupaten Rokan
Hilir. RiauCrude Oil 6.67 0.50 DITIMBUN - LANDFILL Dikembalikan ke pemilik lahan
2.18 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
0.28 DITIMBUN - LANDFILL
8.95 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
4.Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Sektor Pembangkit
Minahasa PLTU II Sultra (Amurang) [Energi]
Kabupaten
Minahasa Selatan.
Sulawesi Utara
B409(Fly ash), B410(Bottom
ash), 322.54 876.66
DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)
Lahan yang telah dipulihkan akan
dijadikan taman.
657.68 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
3,137.88 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)
3,263.00 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
907.40 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
530.17 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
472.50 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
7. PETROGAS (BASIN) LTD - KMT Sludge Pit-1 [Migas]Kabupaten Sorong.
Papua Barat
A306-1(Sludge dari proses
produksi dan fasilitas
penyimpanan minyak bumi
atau gas alam),
3,715.04 8,559.00 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
8.PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta Field - Area Bekas
Fasilitas Bioremediasi [Migas]
Kabupaten Kutai
Timur. Kalimantan
Timur
A306-1(Sludge dari proses
produksi dan fasilitas
penyimpanan minyak bumi
atau gas alam),
561.00 832.48 DITIMBUN - LANDFILL
9.PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta Field - ST-193
[Migas]
Kabupaten Kutai
Timur. Kalimantan
Timur
A306-1(Sludge dari proses
produksi dan fasilitas
penyimpanan minyak bumi
atau gas alam),
544.00 862.98 DITIMBUN - LANDFILL
10.PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta Field - ST-184
[Migas]
Kabupaten Kutai
Timur. Kalimantan
Timur
B334-1(Limbah dari proses
tanning dan finishing antara
lain blue sheetings, shavings,
cutting, bufffing dust, yang
mengandung Cr),
152.00 272.33 DITIMBUN - LANDFILL
11.
PT PERTAMINA RU V BALIKPAPAN - Plot A1-2, A1-3,
A2, A3, A4, A8, B3, C2, C3, E2, E3, F1, A1-1, B2, B6,
C1-1, C1-2, C1-3, E1, dan E5 [Migas]
Kota Balikpapan.
Kalimantan Timur
A307-1(Sludge dari proses
produksi dan fasilitas
penyimpanan minyak bumi
atau gas alam meliputi:
1. Sludge kilang minyak
primer dari hasil pemisahan
gravitasi minyak, air dan
padatan selama
penyimpanan dan/atau
pengolahan. Sludge tersebut
termasuk yang dihasilka),
5,129.97 37,128.36 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)
476.97
661.17
506.48
21.00
16,812.42 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
2,424.25 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
14.Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 4B-27
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 1,491.09 167.75
DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
5,283.70 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
1,087.70 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
26,119.54 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
6,628.10 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
405.15 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
1,104.45 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
420.00 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 7E-58
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 1,349.90
Tabel 6.11. Jenis-Jenis Pengelolaan Limbah B3 Dari Hasil Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
Sesuai SSPLT Yang Dikeluarkan Tahun 2019
SEKTOR PEM
Chevron Pacific Indonesia - Rokan Hilir - Kabupaten
Rokan Hilir, Seruni 15 [Migas]
5,129.97
A306-1(Sludge dari proses
produksi dan fasilitas
penyimpanan minyak bumi
atau gas alam),
Kota Balikpapan.
Kalimantan TimurPT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan 1.
Kabupaten Rokan
Hilir. RiauCrude Oil 84.00 Dikembalikan ke pemilik lahan
PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan -
Jl. Raya Balongan KM.9 Indramayu 45217 [Migas]
Kabupaten
Indramayu. Jawa
Barat
B351-3(Sludge oil treatment
dan/atau penyimpanan),
B351-3(Sludge oil treatment
dan/atau penyimpanan),
23,160.00
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 10D-14
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 2,334.66 DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 3D-41
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 50,371.59
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Nearby Rumbai
Minas Bypass [Migas]Crude Oil 8,582.02
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 4D-25NP1
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 21,100.30
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 3D-64
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 8,086.03
17.
3.
5.
6.
12.
13.
15.
16.
Kabupaten Siak. Riau
2,289.94 DITIMBUN - LANDFILL
13,021.85 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
10.50 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
9,317.40 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
1,140.35 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
6,053.82 DITIMBUN - LANDFILL
784.99 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
1,316.38 DITIMBUN - LANDFILL
576.00 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
6,776.84 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
1,960.50 DITIMBUN - LANDFILL
7,529.92 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
21,237.27 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
8,389.82 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
15,208.48 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
15,899.99 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)
1,349.00 DITIMBUN - LANDFILL
11,136.99 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
23Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 5D-68
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 2,685.06 1,756.05
DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
204.37 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
1,308.00 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
3,493.08 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
10,712.75 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
10,303.03 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
1,687.32 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
2,641.54 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
2,135.99 DITIMBUN - LANDFILL
4,868.55 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
8,347.93 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
8,147.63 DITIMBUN - LANDFILL
4,169.65 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
4,012.46 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
12,895.68 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
14,185.12 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)
5,224.48 DITIMBUN - LANDFILL
8,930.18 DIOLAH - FITOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN TANAMAN)
16,482.03 DIOLAH - BIOREMEDIASI (PENGOLAHAN
MENGGUNAKAN BAKTERI)
12,269.79 DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKAR
(KILN SEMEN/BOILER)
878.84 DITIMBUN - LANDFILL
1 Indonesia Asahan Aluminium [Manufaktur]
Kabupaten
Batubara. Sumatera
Utara
B107d(Limbah elektronik
termasuk cathode ray tube
(CRT), lampu TL, printed
circuit board (PCB), karet
kawat (wire rubber)), B313-
4(Katoda (spent pot lining)),
58,584.00 368,755.00 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
dimanfaatkan untuk pengembangan
pabrik
2 Bumi Agung Perkasa Indah [Manufaktur]Kota Jakarta Timur.
DKI Jakarta
B309-3(Pasir foundry (sand
foundry) & debu cupola), 36.20 52.85
DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)
Di manfaatkan sebagai gudang
material
3 Gistex [Manufaktur]Kabupaten Bandung.
Jawa Barat
B409(Fly ash), B410(Bottom
ash), 2,762.00 1,944.74
DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
Dimanfaatkan sebagai bak
penampung air dari proses wet
scrubber
3038.24DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)
2285.94DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN API
DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
SEKTOR MAJA
PT GREAT GIANT PINEAPPLE [Agroindustri]Kabupaten Lampung
Tengah. Lampung
B409(Fly ash), B410(Bottom
ash), 1,865.00 dimanfaatkan menjadi lahan hijau
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Nearby Rumbai
Minas Bypass [Migas]Crude Oil 8,582.02
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 6D-57
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 1,425.79
DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
DIKEMBALIKAN KE FUNGSI SEMULA
DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 9C-99
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 35,076.50
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 8C-66
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 13,143.53
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 5C-24
[Migas]Crude Oil 5,401.21 DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 4D-73
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 9,452.43
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 5E-99
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 24,491.84 DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 5E-15
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 89,776.46
17.
18.
19
DIKEMBALIKAN KE FUNGSI SEMULA
Kabupaten Siak. Riau
DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 3E-83
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 20,137.93
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 7E-69
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil29
4
25
26
27
28
20
21.
22.
24 Kabupaten Siak. Riau
34,444.00
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 4B-58
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 7,732.38
Chevron Pacific Indonesia - SIAK - Minas 4B-15
[Migas]Kabupaten Siak. Riau Crude Oil 18,716.32
5 PT. LAGUNA INDUSTRI NUSANTARA [Jasa]Kabupaten
Tangerang. Banten
B301-4(Residu proses
produksi atau kegiatan), 800.00 200.52
DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN APIdipergunakan sebagai gudang
6 PT. Haromaien Prima Artha [Jasa]
Kabupaten
Karawang. Jawa
Barat
B409(Fly ash), B402(Steel
slag), B309-3(Pasir foundry
(sand foundry) & debu
cupola), B410(Bottom ash),
1,396.49 13,689.36 DIMANFAATKAN - BATAKO, PAVING BLOK,
BATA MERAH, BATA TAHAN APIdipergunakan sebagai gudang
7 PT PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY [Manufaktur]Kabupaten
Tangerang. Banten
A108d(Limbah
terkontaminasi B3), 311.83 230.65
DIMANFAATKAN - SUBTITUSI BAHAN BAKU
(SEMEN, MATERIAL SUBGRADE)dimanfaatkan menjadi lahan hijau
1 Kabupaten LebakKabupaten Lebak,
Provinsi Banten Mercuri 1,500.00 2,266.90 DI TIMBUN-LANDFILL DIKEMBALIKAN FUNGSI SEMULA
SEKTOR NON INSTITUSI
Recommended