View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
A. PENDAHULUAN
Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia
yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Keterbukaan informasi publik
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta
segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik.
Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi
merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik
secara partisipatif dan bertanggung jawab. Upaya pemerintah yang
telah memberikan jaminan hukum bagi keterbukaan informasi
membutuhkan juga prasyarat-prasyarat lain yakni masyarakat itu
sendiri.
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari
kata Demokratia yang berarti “kekuasaan rakyat”. Demokratia sendiri
terdiri dari dua kata yakni demos yang mempunyai arti “rakyat”
dan kratos yang mempunyai arti “kekuasaan atau kekuatan”. Unsur
rakyat merupakan unsur utama dalam sistem demokrasi, demikian
juga dalam UU KIP. Hal ini terlihat dalam unsur filosofis dan
sosiologis pembentuk UU KIP yang tertuang dalam konsideran yakni
hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong pelaksanaan keterbukaan
2
informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Negara harus
transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi
publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.1 Melalui penjelasan
dimaksud maka dapat
disimpulkan bahwa keterbukaan informasi sebagai pilar utama
demokrasi untuk mencegah korupsi sehingga tercipta tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Hal tersebut dapat secara nyata terlihat dalam beberapa sengketa
informasi yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat dimana
keterbukaan informasi publik dapat mencegah dan menghindari
terjadinya korupsi. Contohnya antara lain adalah sengketa Dana Bos
di beberapa sekolah Jakarta (ICW dengan 5 SMA di Jakarta), rekening
gendut (ICW dengan Polri), dan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit
Investigasi (Pattiro dengan BPK). Cita-cita tersebut dapat
dilaksanakan dengan pengawalan oleh Komisi Informasi sebagai
lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan
peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.2
Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi
kabupaten/kota3. Pada tahun 2017 Komisi Informasi yang telah
terbentuk sejumlah 30 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi Informasi
1 Pasal 4 ayat (1) UU KIP. 2 Pasal 23 UU KIP. 3 Pasal 24 ayat (1) UU KIP.
3
Kabupaten dan 1 Komisi Informasi Kota. Keberadaan Komisi
Informasi Provinsi yang sudah bertambah jumlahnya diharapkan
dapat bekerja optimal mengingat fungsi, tugas, wewenang, dan
tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi atau dampak bagi
Indonesia.
Keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga negara di Indonesia
yang mengawal keterbukaan informasi publik juga diharapkan
memberikan stimulan pembangunan yang berdemokrasi dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan
bebas korupsi. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-8
Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2017 diharapkan ada
persamaan pandangan dan hubungan yang sinergis antara Komisi
Informasi Pusat dengan Komisi Informasi
Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengimplementasikan UU KIP,
Renstra, dan program-program kerjanya dengan perspektif jauh ke
depan, untuk kepentingan lembaga maupun bangsa, negara, dan
rakyat Indonesia, serta peradaban manusia.
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud 1. Memperkuat koordinasi secara nasional untuk menjalankan
fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi yang sinergis;
2. Membahas regulasi terkait keterbukaan informasi publik; dan
3. Merumuskan masalah-masalah dan solusi-solusi strategis yang
harus diambil oleh Komisi Informasi Pusat dan Daerah, baik dari
sisi internal maupun eksternal kelembagaan.
4
Tujuan 1. Melakukan koordinasi secara nasional untuk peningkatan kinerja
Komisi Informasi;
2. Finalisasi hasil rumusan Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-
Indonesia tahun 2017;
3. Pengesahan hasil finalisasi Rapat Koordinasi Nasional Komisi
Informasi se-Indonesia tahun 2017;
4. Menghasilkan rekomendasi strategis dan solutif baik untuk
kepentingan internal Komisi Informasi maupun kepentingan
bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, serta peradaban manusia.
B. PENERIMA MANFAAT
Dengan diadakannya Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia
ini, maka akan diperoleh manfaat internal bagi Komisi Informasi
Pusat yakni perkuatan koordinasi untuk peningkatan kinerja Komisi
Informasi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai
dengan amanah UU KIP. Penerima manfaat lainnya adalah untuk
eksternal lembaga Komisi Informasi, yaitu dengan terciptanya good
governance di semua Badan Publik yang bebas korupsi, terciptanya
masyarakat informasi dengan kesadaran akan hak konstitusional
warga negara akan komunikasi dan informasi, serta terciptanya
suasana dengan nilai-nilai demokratis antara negara dan rakyat.
C. OUTPUT Output kegiatan ini berupa kegiatan Rapat Koordinasi Nasional yang
dihadiri oleh Komisi Informasi se-Indonesia, baik komisioner dan
personel sekretariat, yang diharapkan akan menghasilkan:
5
1. Solusi strategis atas permasalahan dan program yang ada di
pemerintahan Indonesia; dan
2. Pembagian peran dan tugas kepada Komisi Informasi atas
permasalahan dan kepentingan yang ada baik internal maupun
eksternal.
D. OUTCOME
Melalui output di atas diharapkan Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-
Indonesia tahun 2017 memiliki kontribusi dan dampak bagi bangsa
Indonesia dalam mengawal jaminan akses masyarakat terhadap
informasi publik untuk mewujudkan asas-asas demokrasi dan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas korupsi,
serta upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan.
E. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pada:
Waktu : 15 – 18 November 2017
Tempat : Swiss-bel Hotel Makassar, Sulawesi Selatan.
Susunan Acara : Terlampir
Peserta : +/- 273 peserta, yang terdiri atas:
1. 7 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017;
2. 7 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021;
3. 210 orang perwakilan dari 30 Komisi Informasi Provinsi masing-
masing 6 orang;
4. 24 orang perwakilan dari 4 Komisi Informasi Kabupaten masing-
masing 6 orang;
5. 6 orang perwakilan dari 1 Komisi Informasi Kota;
6. 9 orang Tenaga dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat;
7. 26 Sekretariat Komisi Informasi Pusat;
6
8. 4 orang Pemantau dari Provinsi Maluku Utara, Papua Barat,
Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara;
9. 5 orang tamu undangan dari Komisi Informasi Nepal
10. 10 orang Koalisi Masyarakat Sipil.
F. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Tabel: Rencana Jadwal Pelaksanaan Waktu Pencapaian Keluaran
No. NAMA KEGIATAN Bulan
November
1 Rapat Koordinasi Nasional Komisi
Informasi se-Indonesia dengan Lokasi di
Makassar
G. BIAYA YANG DIPERLUKAN Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada
Anggaran Komisi Informasi Pusat.
H. DISKUSI PUBLIK Pada hari pertama penyelenggaraan Rakornas ke-8 ini juga
dilaksanakan Diskusi Publik dengan topik dan narasumber sebagai
berikut:
1. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI
Tema: Urgensi Amandemen UU KIP
2. Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Tema: Sinergi Komisi Informasi dan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan
Praktik Korupsi.
7
3. Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas
Hasanuddin
Tema: Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia:
Perspektif Sosiologis.
4. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Tema: Implementasi Satu Data dengan Sistem Pemerintahan
Berbasis TIK.
5. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI
Tema: Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
PPID.
8
KOMISI INFORMASI PUSAT
Jadwal Kegiatan Diskusi Terbatas “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung
Sekretariat Komisi Informasi”
Rabu, 15 November 2017
WAKTU KEGIATAN PIC KET 13.00 – 15.00 Registrasi Peserta dan Makan Siang Panitia Lokal
15.00 – 15.30
Pembukaan Diskusi Terbatas
Panitia Lokal
1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan RI Indonesia
Raya
2. Pembacaan Doa
3. Laporan Panitia Sekretaris KI
Provinsi Sulawesi Selatan
4. Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua KI Provinsi
Sulawesi Selatan
Coffee Break Tema Diskusi Terbatas: “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Sekretariat Komisi
Informasi”
15.30 – 17.30
Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Moderator: Komisioner KI
Provinsi Sulawesi Selatan
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
17.30 – 18.30 Penutupan Diskusi Terbatas dan Persiapan Makan Malam bersama Gubernur Sulawesi Selatan Panitia Lokal
19.00 – selesai
Jamuan Makan Malam bersama Gubernur Sulawesi Selatan Panitia Lokal Dresscode: Batik
9
Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2017
Kamis, 16 November 2017
WAKTU KEGIATAN PIC KET 09.00 – 11.00 Registrasi Peserta dan Check in Panitia
11.00 – 12.00
Pembukaan
Panitia Dresscode:
Pria: Batik
Lengan Panjang
Wanita: Menyesuaikan
1. Tarian Selamat Datang “Tarian 4 Etnis Sulawesi Selatan”
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan RI Indonesia Raya
3. Menyanyikan Mars Komisi Informasi 4. Pembacaan Doa 5. Laporan Panitia Sekretaris KI Pusat 6. Sambutan Komisi Informasi Pusat Ketua KI Pusat 7. Sambutan Selamat Datang Gubernur Sulawesi
Selatan Syahrul Yasin
Limpo 8. Pembukaan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 9. Pidato Kunjungan Kerja oleh Komisi Informasi
Nepal KI Nepal
10. Foto Bersama Panitia 12.00 – 13.30 ISHOMA Panitia
13.30 – 15.30
DISKUSI PUBLIK I
Moderator: Komisioner KIP
>> Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR (Tema: Urgensi Amandemen UU KIP) >> Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Tema: Sinergi Komisi Informasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Praktik Korupsi) >> Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin (Tema: Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia: Perspektif Sosiologis)
Coffee Break
15.30 – 17.30
DISKUSI PUBLIK II
Moderator: Komisioner KIP
>> Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI
(Tema: Implementasi Satu Data dengan Sistem Pemerintahan Berbasis TIK)
>> Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI (Tema: Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID)
17.30 – 19.30 ISHOMA Panitia
10
19.30 – 21.00
Pleno I: Pemaparan Hasil Rakernis ke-7 Komisi Informasi se-Indonesia dan Perumusan Rapat Bidang Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia
Komisioner KIP
21.00 – selesai Istirahat Panitia
Jumat, 17 November 2017
WAKTU KEGIATAN PIC KET 07.00 – 09.00 Sarapan Panitia
09.00 – 11.00 Rapat Bidang Koordinator dan Peserta
Coffee Break 11.00 – 14.30 ISHOMA Panitia 14.30 – 18.00 Lanjutan Rapat Bidang
18.00 – 19.00 Persiapan Jamuan Makan Malam bersama Walikota Makassar
Panitia
Coffee Break 19.00 – selesai Jamuan Makan Malam bersama Walikota Makassar Panitia
Sabtu, 18 November 2017
WAKTU KEGIATAN PIC KET 07.00 – 08.00 Sarapan Panitia
08.00 – 10.00 Rapat Pleno: Perumusan hasil Rakornas ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2017
Komisioner KIP
10.00 – 10.30 Konferensi Pers II Panitia Coffee Break
10.30 – 11.00 Penutupan dan Check Out Panitia
Recommended