View
415
Download
22
Category
Preview:
DESCRIPTION
Tugas Mini Riset
Citation preview
KONVERSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO BERBASIS CASH TOWARD
ACCRUAL MENJADI BASIS ACCRUAL
Daniel Wicaksono A.P.
LATAR BELAKANG KONVERSI LKPD
• Indonesia memiliki Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005, yang
menggunakan basis Cash Toward Accrual (CTA), yang akan
diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
• SAP ini mengatur sistem pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian
atas hasilnya, serta penyajian laporan untuk pemerintahan.
• Dalam upaya peningkatan mutu informasi Laporan Keuangan
Pemerintah serta adanya permintaan pemangku kepentingan, maka PP
No.24 Tahun 2005 diganti dengan PP No.71 Tahun 2010 yang mana
penerapan secara absolut pada tahun 2015.
LATAR BELAKANG KONVERSI LKPD
• PP No.71 Tahun 2010 mengamanatkan penerapan basis Accrual
(Ac) dalam SAP Indonesia yang akan diterapkan penuh mulai tahun
2015. Penyebab penerapan penuh PP 71 Tahun 2010 ini baru pada
tahun 2015 yaitu supaya para aparatur pemerintah (Pusat maupun
Daerah) dapat mempersiapkan migrasi bertahap dari basis CTA
menjadi basis Ac.
• Perbedaan CTA dan Ac selain terletak pada basis akuntansi yang
digunakan, juga terletak pada komponen-komponen Laporan
Keuangan yang dilaporkan.
• Pemerintah Daerah (Pemda) kebanyakan masih menerapkan basis
CTA pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada
tahun 2010, termasuk Pemda Sukoharjo.
Konversi Cash Toward Accrual Menjadi Accrual
• Konversi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan
LK berbasis accrual dengan data LK yang berbasis CTA, yaitu
mengkonversi LKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 yang masih
menggunakan basis CTA menjadi LKPD berbasis Ac.
• Data yang digunakan adalah komponen-komponen yang terdapat pada
LKPD seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan
Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
LANGKAH-LANGKAH KONVERSI
• Konversi dilakukan dengan: Membandingkan persyaratan dan mengidentifikasi masing-masing
komponen LKPD Kabupaten Sukoharjo yang berbasis CTA dengan yang berbasis Ac berdasar masing-masing Peraturan Pemerintah.
Menyusun Laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) berbasis CTA.
Merekonstruksi LKPD CTA menjadi Ac.
Langkah-Langkah Konversi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
• SAP menurut PP No. 24 Th 2005 dan PP No.71 Th 2010
menggunakan struktur anggaran yang sama, yaitu struktur belanja,
pendapatan, transfer, dan pembiayaan, hanya saja pada pos
pengeluaran pembiayaan, Pemda Kota Cirebon tidak
mencantumkan akun Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan
Negara, Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah,
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya sesuai
dengan format LRA menurut PP No. 24 Th 2005 dan PP No 71 Th
2010
• Komponen-komponen yang dicakup dalam tiap struktur dalam LRA
baik menurut PP no 24 Th 2005 maupun PP No 71 Th 2010 adalah
sama.
NERACA
Akun PP No.24 Tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010
Aset Lancar Tidak ada akun penyisihan
piutang dan belanja dibayar
di muka.
Menambah akun Penyisihan
Piutang dan Belanja Dibayar
Dimuka.
Investasi
Jangka
Panjang
Pinjaman Kepada
Perusahaan Negara,
Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah, dan
Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya.
Peleburan akun Pinjaman
Kepada Perusahaan Negara,
Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah, dan Pinjaman kepada
Pemerintah Daerah Lainnya
menjadi satu akun Pinjaman
Jangka Panjang saja.
NERACA
Akun PP No.24 Tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010
Kewajiban
Jangka
Pendek
Tidak Terdapat Akun
Pendapatan diterima di muka
dan Utang Belanja.
Menambah Akun Pendapatan
diterima di muka dan Utang
Belanja.
Kewajiban
Jangka
Panjang
Tidak Terdapat Akun Utang
DN-Obligasi, Premium
Diskonto-Obligasi, dan Utang
Jk Panjang Lainnya.
Menambah Akun Utang DN-
Obligasi, Premium Diskonto-
Obligasi, dan Utang Jk
Panjang Lainnya.
Ekuitas Dirinci dalam EDL, EDI, dan
EDC.
Dilebur menjadi Ekuitas Dana
saja.
LAPORAN ARUS KAS
PP No.24 Tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010
Diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operai, investasi aset non-
keuangan, pembiayaan, dan non-
anggaran
Diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris.
LAPORAN OPERASI (KINERJA KEUANGAN)
PP No.24 Tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010
Sekurang-kurangnya menyajikan
pos-pos :
Pendapatan dari kegiatan
operasional;
Beban berdasarkan klasifikasi
fungsional dan klasifikasi ekonomi;
Surplus atau defisit.
Menyajikan pos-pos sebagai berikut:
Pendapatan-LO dari kegiatan
operasional;
Beban dari kegiatan operasional;
Surplus/defisit dari Kegiatan Non
Operasional, bila ada;
Pos luar biasa, bila ada;
Surplus/defisit-LO.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PP No.24 Tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010
Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
Sekurang-kurangnyamenyajikan pos-pos:Ekuitas awal;Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.Ekuitas akhir.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
LKPD Kab.Sukoharjo - CTA to Accrual
ARTIKULASI LAPORAN KEUANGAN BASIS ACCRUAL
• Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Accrual
Kabupaten Sukoharjo:
Artikulasi LKPD Accrual
KESIMPULAN
• PP No.71 Tahun 2010 merupakan landasan hukum yang mendasari
penerapan basis accrual SAP di Indonesia. Namun, penerapan secara
penuh yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebenarnya
merupakan peluang bagi aparatur negara untuk mempersiapkan
migrasi SAP CTA menuju ke SAP Accrual.
• Di dalam LKPD berbasis CTA Kabupaten Sukoharjo sesuai PP No.24
Tahun 2005, masih belum dilengkapi dengan LKK dan LPE. Setelah
dilakukan penyusunan dan pelengkapan, ternyata didapati
ketidakseimbangan pada akun ekuitas pada Neraca dengan akun
ekuitas pada LPE.
KESIMPULAN
• Di dalam LKPD berbasis accrual Kabupaten Sukoharjo yang
direkonstruksi sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010, terdapat
ketidakseimbangan antara akun ekuitas pada neraca dengan akun
ekuitas pada LPE seperti yang terjadi pada LKPD berbasis CTA.
• Tugas terstruktur ini memberikan gambaran suatu fenomena SAP di
Indonesia dan penerapannya. Perbedaan sifat komponen LKPD pada
2 Peraturan Pemerintah (No.24 Tahun 2005 dan No.71 Tahun 2010),
di mana terdapat 2 komponen optional (LKK dan LPE) pada PP No.24
Tahun 2005 memicu Pemda tidak menerbitkan laporan tersebut.
Recommended