View
62
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Pengaruh Reformasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan melalui
SOP terhadap Tingkat Kesehatan di Indonesia
Disusun oleh :
George Kevin T
Hafian Adi W
I Putu Gede A Bayu W
Lalu Riza Ihwandi
M Arli Bonny
M Trio Mursyidan
KAMPUS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
REGIONAL SUMATR
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Masalah
Pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah tercapainya
bangsa yang maju dan mandiri ,sejahtera lahir dan bathin. Salah satu ciri bangsa
yang maju adalah mempunyai derajat kesehatan yang tinggi ,karena derajat
kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas sumber daya
manusia. Hanya dengan sumber daya yang sehat akan lebih produktif dan
meningkatkan daya saing bangsa. Menyadari hal tersebut, pemerintah Republik
Indonesia telah mencanangkan kebijaksanaan dan strategi baru dalam suatu
“Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan sebagai Strategi Nasional menuju
Indonesia Sehat 2010” pada tangga l1 Maret 1999.
Dengan kebijaksanaan dan strategi ini, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di semua sektor harus mampu mempertimbangkan dampak negative
dan positif terhadap sektor kesehatan, baik bagi individu, keluarga maupun
masyarakat. Disektor kesehatan sendiri upaya kesehatan akan lebih mengutamakan
upaya-upaya preventif dan promotif yang proaktif, tanpa mengabaikan upaya kuratif
dan rehabilitatif. Dasar pandangan baru dalam pembangunan kesehatan ini disebut
“Paradigma Sehat”. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan merupakan salah
satu factor yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Sumber
daya manusia yang sehat akan lebih produktif dan meningkatkan daya saing
manusia.
Kesehatan merupakan sebagian dari iman, sesuai dengan pepatah kuno
yang sering kita dengar dari orang tua kita.Bangsa Indonesia sebagai salah satu
Negara berkembang yang mempunyai tingkat populasi yang tinggi harus mulai
memperhatikan dan memperbaiki mutu kesehatan yang berguna bagi kualitas
sumber daya manusia bangsa kita.Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika
ditunjang dengan sistem kesehatan yang baik. Dengan sistem kesehatan yang baik,
memungkinkan kita akan hidup sehat, berpikir kritis, dan produktif bagi bangsa dan
Negara.
Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan
masyarakat yang sehat.Untuk mencapai bangsa yang sehat, harus terbentuk
masyarakat peduli kesehatan.Masyarakat peduli kesehatan dapat terbentuk jika
memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar dan minat yang besar terhadap
dunia kesehatan serta peran yang lebih besar dari pemerintah untuk
menggalangkan SOP atau Standard Operating Proceduredi dalam pelayanan
kesehatan.Apabila kepedulian sudah merupakan kebiasaan dan membudaya dalam
masyarakat serta pelayanan yang memadai, maka jelas kesehatan tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus
dipenuhi.
Dalam dunia kesehatan, SOP atau Standard Operating Procedure terbukti
berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pelayanan. Dalam
kaitan inilah kesehatan dan pelayanan kesehatan melalui SOP atau Standard
Operating Procedure harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk
mewujudkan tujuan menyehatkan kehidupan bangsa.Kesehatan merupakan bagian
yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu kehidupan masyarakat dan
negara.
Judul makalah ini sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk
dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap
usaha peningkatan kesehatan di Indonesia.
BAB II
TEORI YANG DIGUNAKAN
2.1 Reformasi
Reformasi adalah suatu perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang
sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau Negara, ekonomi
perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dl suatu masyarakat atau
Negara, perdana menteri yg baru telah menyapu kalangan oposisi dan memberikan
serangan telak dengan ekonomi, hukum perubahan secara drastis untuk perbaikan
dl bidang hukum dl suatu masyarakat atau negara, politik perubahan secara drastis
untuk perbaikan dl bidang politik dl suatu masyarakat atau Negara.
Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004)
merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk
menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang
lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya
persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut
Khan (Guzman et.al., 1992), reformasi administrasi adalah usaha-usaha yang
memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang
dimaksudkan untuk mentransformasikan praktik, perilaku, dan struktur yang telah
ada sebelumnya.
Caiden (1969) menyatakan reformasi administrasi sebagai the artificial
inducement of administrative transformation against resistance, dimana dapat
diartikan bahwa reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang
dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi. Sedangkan
Quah (Nasucha, 2004) menyatakan bahwa reformasi administrasi publik merupakan
suatu proses untuk mengubah struktur ataupun prosedur birokrasi publik yang
terlibat dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai
tujuan pembangunan nasional.
2.2 Kebijakan
Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa "Public policy is whatever government
chose to do or not. to do" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan)[1]. Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu
yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.Di samping itu,
kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah[2].
Pandangan lain dari kebijakan publik yaitu melihat kebijakan publik sebagai
keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian
instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
tujuan dan cara mencapai tujuan. Dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara
itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah
yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan
seluruh rakyat, maka M. Irfan Islami menguraikan beberapa elemen penting dalam
kebijakan publik, yaitu[3]:
Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk Perdanya berupa penetapan
tindakan-tindakan pemerintah;
1.) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan
dalam bentuk yang nyata;
2.) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak
melakukan sesuatu itu, mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; dan
3.) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan
seluruh anggota masyarakat.
.
2.3 Pelayanan Kesehatan
Mutu produk dan jasa adalah seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa
pelayanan dari pemasaran, engineering, manufaktur, dan pemeliharaan di mana
produk atau jasa pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu dengan harapan
pelanggan[17]. Mutu merupakan kesesuaian terhadap permintaan persyaratan[18].
Kontrol mutu adalah proses deteksi dan koreksi adanya penyimpangan atau
perubahan segera setelah terjadi, sehingga mutu dapat dipertahankan.Langkah
Kegiatan yang dikerjakan, antara lain :
1.) Evaluasi kinerja dan kontrol produk
2.) Membandingkan kinerja aktual terhadap tujuan produk.
3.) Bertindak terhadap perbedaan atau penyimpangan mutu yang ada
Peningkatan mutu mencakup dua hal yaitu Fitness for use dan mengurangi
tingkat kecacatan dan kesalahan. Kegiatan-kegiatan Peningkatan Mutu yaitu dengan
m,engadakan infrastruktur yang diperlukan bagi upaya peningkatan mutu, identifikasi
apa yang perlu ditingkatkan dan proyek peningkatan mutu, menetapkan tim proyek,
menyediakan tim dengan sumber daya, pelatihan, motivasi untuk mendiagnose
penyebab, merangsang perbaikan, mengadakan pengendalian agar tetap tercapai
perolehan.
Mutu Pelayanan Kesehatan adalah penampilan yang pantas dan sesuai
(yang berhubungan dengan standar-standar) dari suatu intervensi yang diketahui
aman, yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan
yang telah mempunyai kemampua untuk menghasilkan dampat pada kematian,
kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi (Milton I Roemer dan C Montoya
Aguilar, WHO, 1988).
2.4 SOP (Standard Operating Procedure)
Standard Operating Procedure yang selanjutnya dikenal dengan istilah SOP
adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan
oleh siapa. SOP dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias/variasi yang
ekstrim dalam proses pelaksanaan kegiatan yang apabila terjadi akan dapat
mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan bahwa SOP
adalah perangkat atau instrument sebagai penggerak organisasi / lembaga agar
dapat berjalan / berfungsi secara efektif dan efisien.
Dalam Organisasi Pemerintah, SOP biasanya diperlukan untuk pedoman
penyelenggaraan kinerja pelayanan kepada publik/masyarakat. Pelayanan publik
dapat dilaksanakan secara optimal, apabila lembaga tersebut dapat menarik simpati
masyarakat sekaligus mendapat kepercayaan masyarakat tidak lain karena adanya
motivasi dan partisipasi sukarela dari masyarakat pada program tersebut.
Saat ini Dinas Kesehatan memandang bahwa SOP dapat memberikan
kepastian gerak langkah/tindakan dan transparansi bagi stakeholder, disamping itu
(internal organisasi) SOP akan lebih memperjelas persyaratan dan target pekerjaan
dalam format yang siap diamplikasikan pada pekerjaan, serta memberikan informasi
dengan detail apa yang diharapkan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan visi
dan misi yang harus dilakukan oleh anggota/pegawai dalam menghadapi situasi
kondisi yang dihadapi.
BAB III
Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan
pendekatan yang didasarkan pada teori yang telah ada, sehingga tepat digunakan
dalam penulisan ini mengingat teori tentang reformasi kebijakan pelayanan
kesehatan bukan merupakan teori baru atau sudah ada sejak dulu.
Teknik pengumpulan data ditujukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan
data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian yang
bersangkutan secara objekti.Penulisan ini memakai teknik pengumpulan data
dengan studi kepustakaan.Karena penulis dapat mendapat informasi-informasi
tambahan yang dapat membantu kelancaran dalam menyelesaikan makalah ini.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Perkembangan Kesehatan
Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi dalam peningkatan kesehatan
masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan untuk rakyat kita, sekali lagi di seluruh
Indonesia.Oleh karena itu, kita lakukan berbagai peningkatan dan perbaikan atas
system, kebijakan, program sampai dengan pelayanan yang kita laksanakan pada
tingkat masyarakat.Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah
menetapkan prioritas untuk tahun 2007 ini sebagai kelanjutan atau sebagai bagian
dari pembangunan sektor kesehatan 2005-2009.
Pertama adalah kita ingin benar-benar meningkatkan pelayanan kesehatan
untuk ibu dan anak.Ini penting sekali untuk kita terus tingkatkan. Kemudian juga
yang kedua, pelayanan kesehatan untuk saudara-saudara kita, masyarakat miskin,
revitalisasi Puskesman, Posyandu, kegiatan seperti Pekan Imunisasi dan lain-lain
kita teruskan, kia hidupkan kembali di perdesaan yang ternyata hasilnya positif,
termasuk pemberian asuransi kesehatan, agar mereka punya akses di dalam upaya
pelayanan kesehatan bagi mereka.Kita juga melakukan penurunan harga obat-obat
generik yang telah dilakukan sejak tahun 2006 yang lalu dan ternyata disambut baik
oleh masyarakat luas dan ini sangat membantu keterjangkauan, pembelian obat-
obat tersebut. Saya punya contoh di sini dan ini prakarsa dari Departemen
Kesehatan untuk juga memproduksi obat-obat generik yang harganya itu rata-rata
Rp. 1.000.Saya tunjukkan di sini, ada contoh ini.Ini misalnya obat penurun panas
anak, parasetamol. Harganya Rp. 1.000, berapa tablet ini semuanya? 6. Kemudian
obat batuk cair, lantas disini ada obat sakit kepala, lantas disini ada obat flu yang
rata-rata harganya Rp. 1.000. Harapan saya, karena saya mendapatkan ketegasan
kualitas atau mutu obat ini baik, betul-betul bisa membantu saudara-saudara kita
untuk mengaksesnya.
Disamping itu, kita membahas dan telah menetapkan sejumlah langkah ke
depan ini untuk terus meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kesehatan, baik
paramedis, dokter, maupun dokter-dokter spesialis, baik melalui pendidikan,
pembinaan, pembinaan karier dan lain-lain. Kita telah menetapkan untuk melakukan
program khusus atau crash programme menambah jumlah dokter-dokter spesialis
yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas kita. Dengan demikian, harapan kita
tiga, lima tahun mendatang jumlah dokter spesialis kita menjadi makin cukup
rasionya dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Demikian
juga pembinaan yang lain, pembinaan karier mereka, insentif mereka, status mereka
dan lain-lain.Dengan demikian, menjadi lebih termotivasi tenaga kesehatan kita
untuk menjalankan tugasnya, pengabdiannya, utamanya di daerah-daerah terpencil,
daerah-daerah tertinggal maupun daerah-daerah perbatasan.
Kemudian salah satu prioritas juga yang diangkat oleh Pemerintah melalui
Departemen Kesehatan adalah penanggulangan penyakir menular yang ini juga
sangat penting untuk kita lakukan. Kita memberikan atensi sebagai contoh untuk
terus-menerus melakukan langkah-langkah efektif untuk menanggulangi flu burung,
kemudian malaria, DB dan bahkan HIV/AIDS kita memberikan atensi untuk
menanggulangi masalah ini, misalnya di Papua dan di Irian Jaya Barat.
Beberapa saat yang lalu, saya mengundang kedua Gubernur, Gubernur
Papua dan Gubernur Irian Jaya Barat dan kita telah menetapkan untuk melakukan
akselerasi peningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan Irian Jaya Barat, termasuk
bidang kesehatan, termasuk penanggulangan penyakit-penyakit menular. Dan kita
sepakat, bahwa pemberantasan HIV/AIDS jadi agenda utama untuk kita jalankan di
Papua dan di Irian Jaya Barat.Kita juga memberikan atensi untuk terus-menerus
mengatasi kasus gizi buruk.Statistiknya bagus, Menteri Kesehatan bisa menjelaskan
nanti kepada Saudara angka-angka yang merupakan progres dari upaya kita untuk
mengatasi gizi buruk ini dan kita memberikan atensi daerah-daerah yang rawan gizi
buruk. Karena kita tahu ternyata akarnya bukannya hanya masalah ekonomi, bukan
hanya masalah sosial, tapi juga kadang-kadang gaya hidup, kebiasaan, kultur yang
harus kita ubah secara sistematis. Dengan demikian, Insya Allah ke depan ini,
kasus-kasus gizi buruk makin berkurang dan tidak terjadi lagi di negeri kita.
Bencana juga demikian menjadi atensi kita, tentu kita berharap tidak lagi
sering terjadi bencana alam, seperti gempa dan lain-lain.Tetapi secara geografis,
secara geologis, negara kita rawan gempa.Oleh karena itu, kesiagaan prasarana
kita, ketrampilan kita, early warning kita di dalam bidang kesehatan untuk
menanggulangi bencana-bencana juga terus-menerus kita tingkatkan.
4.2 Perkembangan Kesehatan di Indonesia
Kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya
upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada
waktu itu.Saat itu masih dilakukan oleh pemerintah penjajahan Belanda pada abad
ke 16 peristiwa upaya pemberantasan dianggap sebagai sejarah mula
perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia.
Kejadian lain selanjutnya tentang wabah kolera pada awal abad ke-20 masuk
di Indonesia tepatnya tahun 1927 dan tahun 1937 yaitu wabah kolera eltor di
Indonesia kemudian pada tahun 1948 cacar masuk ke Indonesia melalui Singapura
dan mulai berkembang di Indonesia. Sejak dari wabah kolera tersebut maka
pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat.
Selanjutnya bidang kesehatan masyarakat yang lain pada tahun 1807 pada
waktu pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, telah dilakukan pelatihan dukun
bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka penurunan angka
kematian bayi yang tinggi pada waktu itu.Akan tetapi upaya ini tidak berlangsung
lama karena langkanya tenaga pelatih kebidanan kemudian pada tahun 1930
dimulai lagi dengan didaftarnya para dukun bayi sebagai penolong dan perawatan
persalinan.Selanjutnya baru pada tahun 1952 pada zaman kemerdekaan pelatihan
secara cermat dukun bayi tersebut dilaksanakan lagi.
Dokter Bosch, kepala pelayanan kesehatan sipil dan militer dan dr. Bleeker di
Indonesia, pada tahun 1851 mendirikan sekolah dokter Jawa. Kemudian sekolah ini
terkenal dengan nama STOVIA (School Tot Oplelding Van Indiche Arsten) atau
sekolah untuk pendidikan dokter pribumi. Setelah itu pada tahun 1913 didirikan
sekolah dokter yang kedua di Surabaya dengan nama NIAS (Nederland Indische
Arsten School).
Pada tahun 1927, STOVIA berubah menjadi sekolah kedokteran dan akhirnya
sejak berdirinya Universitas Indonesia tahun 1947 berubah menjadi Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia.Kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang
sangat besar dalam menghasilkan tenaga medis yang mengembangkan kesehatan
masyarakat Indonesia.
Pada sisi lain pengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia adalah
berdirinya Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung pada tahun 1888. Kemudian
pada tahun 1938, pusat laboratorium ini berubah menjadi Lembaga Eykman dan
selanjutnya disusul didirikan laboratorium lain di Medan, Semarang, Makassar,
Surabaya dan Yogyakarta. Laboratorium ini mempunyai peranan yang sangat
penting dalam rangka menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra,
cacar dan sebagainya bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti
gizi dan sanitasi.
Tahun 1922 pes masuk Indonesia dan pada tahun 1933, 1934 dan 1935
terjadi epidemi di beberapa tempat, terutama di pulau Jawa. Kemudian mulai tahun
1935 dilakukan program pemberantasan pes ini dengan melakukan penyemprotan
DDT terhadap rumah-rumah penduduk dan juga vaksinasi massal.Tercatat pada
tahun 1941, 15.000.000 orang telah memperoleh suntikan vaksinasi.
Hydrich seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda pada tahun 1925,
melakukan pengamatan terhadap masalah tingginya angka kematian dan kesakitan
di Banyumas-Purwokerto pada waktu itu.Dari hasil pengamatan dan analisisnya
tersebut ini menyimpulkan bahwa penyebab tingginya angka kematian dan kesakitan
ini adalah karena jeleknya kondisi sanitasi lingkungan.Masyarakat pada waktu itu
membuang kotorannya di sembarang tempat, di kebun, selokan, kali bahkan di
pinggir jalan padahal mereka mengambil air minum juga dari kali. Selanjutnya ia
berkesimpulan bahwa kondisi sanitasi lingkungan ini disebabkan karena perilaku
penduduk.
Untuk memulai upaya kesehatan masyarakat, saat itu Hydrich
mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda (pendidikan)
penyuluhan kesehatan.Sampai sekarang usaha Hydrich ini dianggap sebagai awal
kesehatan masyarakat di Indonesia.
Memasuki zaman kemerdekaan, salah satu tonggak penting perkembangan
kesehatan masyarakat di Indonesia adalah diperkenalkannya Konsep Bandung
(Bandung Plan) pada tahun 1951 oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah, yang
selanjutnya dikenal dengan Patah-Leimena.
Dalam konsep ini mulai diperkenalkan bahwa dalam pelayanan kesehatan
masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan.Hal ini berarti dalam
mengembangkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia kedua aspek ini tidak
boleh dipisahkan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.
Selanjutnya pada tahun 1956 dimulai kegiatan pengembangan kesehatan
sebagai bagian dari upaya pengembangan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1956
ini oleh dr. Y. Sulianti didirikan Proyek Bekasi (tepatnya Lemah Abang) sebagai
proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan
masyarakat pedesaan di Indonesia dan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan.
Proyek ini disamping sebagai model atau konsep keterpaduan antara
pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis, juga menekankan pada
pendekatan tim dalam pengelolaan program kesehatan.Untuk melancarkan
penerapan konsep pelayanan terpadu ini terpilih 8 desa wilayah pengembangan
masyarakat yaitu Inderapura (Sumatera Utara), Lampung, Bojong Loa (Jawa Barat),
Sleman (Jawa Tengah), Godean (Yogyakarta), Mojosari (Jawa Timur), Kesiman
(Bali) dan Barabai (Kalimantan Selatan). Kedelapan wilayah tersebut merupakan
cikal bakal sistem puskesmas sekarang ini.
Pada bulan November 1967, dilakukan seminar yang membahas dan
merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan kondisi dan
kemampuan rakyat Indonesia. Pada waktu itu dibahas konsep puskesmas yang
dibawakan oleh dr. Achmad Dipodilogo yang mengacu kepada konsep Bandung dan
Proyek Bekasi. Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem puskesmas
yang terdiri dari tipe A, B, dan C.Dengan menggunakan hasil-hasil seminar tersebut,
Departemen Kesehatan menyiapkan rencana induk pelayanan kesehatan terpadu di
Indonesia. Akhirnya pada tahun 1968 dalam rapat kerja kesehatan nasional,
dicetuskan bahwa puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan
terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah (Departemen Kesehatan)
menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan
pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau
dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan, di kotamadya atau
kabupaten.Kegiatan pokok puskesmas mencakup :
1. Kesehatan ibu dan anak
2. Keluarga berencana
3. Gizi
4. Kesehatan lingkungan
5. Pencegahan penyakit menular
6. Penyuluhan kesehatan masyarakat
7. Pengobatan
8. Perawatan kesehatan masyarakat
9. Usaha kesehatan gizi
10. Usaha kesehatan sekolah
11. Usaha kesehatan jiwa
12. Laboratorium
13. Pencatatan dan pelaporan[20]
4.3 Indonesia Sehat 2010
Kebijakan Indonesia Sehat 2010 menetapkan tiga pilar utama yaitu
lingkungan sehat, perilaku sehat dan pelayanan kesehatan bermutu adil dan
merata. Untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan
SistemKesehatan Nasional (SKN) dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.
131/Menkes/SK/II/2004 dan salah satu Subsistem dari SKN adalah Subsistem
PemberdayaanMasyarakat. Kebijakan Nasional Promosi kesehatan untuk
mendukung upayapeningkatan perilaku sehat ditetapkan Visi Nasional Promosi
Kesehatan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan RI. No. 1193/MENKES
/SK/X/2004 yaitu“Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2010” (PHBS 2010).Untuk
melaksanakan program Promosi Kesehatan di Daerah telah ditetapkan Pedoman
PelaksanaanPromosi Kesehatan di Daerah dengan Keputusan Menteri Kesehatan
RI. No.1114/Menkes/SK/VIII/2005.
Dalam tatanan otonomi daerah, Visi Indonesia Sehat 2010 akan dapat dicapai
apabila telah tercapai secara keseluruhan Kabupaten/Kota Sehat.Oleh karena itu,
selain harus dikembangkan sistem kesehatan Kabupaten/Kota yangmerupakan
subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional, harus ditetapkan pulakegiatan
minimal yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sesuai yang tercantum
dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457/Menkes/SK/X/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.Standar
Pelayanan Minimal Promosi Kesehatan yang merupakan acuanKabupaten/Kota
adalah Rumah Tangga Sehat (65 %), ASI Ekslusif (80 %), Desa dengan garam
beryodium (90 %) dan Posyandu Purnama (40 %).
Upaya pengembangan program promosi kesehatan dan PHBS yang
lebihterarah, terencana, terpadu dan berkesinambungan, dikembangkan melalui
Kabupaten/Kota percontohan integrasi promosi kesehatan dengan sasaran
utamaadalah PHBS Tatanan Rumah Tangga (individu, keluarga, masyarakat) dan
diharapkan akan berkembang kearah Desa/Kelurahan, Kecamatan/Puskesmas
dan Kabupaten/Kota sehat.
4.4 Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan adalah inisiatif semua
komponen bangsa dalam menetapkan perencanaan pembangunan selalu
berorientasi untuk mengedepankan upaya promotif dan preventif pada masalah
kesehatan, walaupun bukan berarti mengesampingkan kegiatan kuratif.
Gerakan tersebut berlaku untuk semua komponen bangsa yang harus
berpartisipasi secara aktif baik yang berupa kegiatan individu, keluarga, kelompok
masyarakat, instansi pemerintah ataupun swasta.Promotif yang dimaksud adalah
suatu upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan menjaganya dari semua
kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan timbulnya penyakit dan masalah
kesehatan.Kegiatan tersebut bisa berupa meningkatkan pengetahuan tentang
kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, mengatur menu seimbang termasuk
didalamnya kegiatan rekreasi dan pembinaan mental spiritual.
Kegiatan preventif dapat dilaksanakan dengan cara mencegah dan
menghindari timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lain. Kegiatan ini berupa
pemberian imunisasi, perbaikan lingkungan (hygiene dan sanitasi) baik
perorangan, perumahan, industri rumah tangga maupun industri perusahaan.
Kegiatan preventif yang dilakukan untuk ,menghindari terjadinya kecelakaan lalu
lintas, juga kereta api, dan keselamatan kerja terhadap seluruh pekerja termasuk
pekerja perusahaan. Pada tingkat perusahaan dan departemen dampak
lingkungan dengan kegiatan analisa dampak lingkungan (AMDAL).
4.5 Mendayagunakan Lembaga Sosial Masyarakat di Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) merupakan kunci kesehatan bagi semua.
Sebelum adanya deklarasi Alma Ata di cetuskan di Rusia tahun 1978, Indonesia
sebenarnya sudah melaksanakan upaya PKD yaitu melalui Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Hal tersebut disampaikan oleh Mantan
Menkes RI Dr.dr. Siti Fadilah Sp.JP(K) dalam sambutanya pada acara pembukaan
konferensi regional tentang Revitalisasi PKD tingkat Asia Tenggara di Jakarta,
Rabu(6/8). Program PKMD sendiri, kata Menkes, merupakan kerjasama lintas
sektor yang melibatkan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri,
Departemen Pendidikan, Pemerintah Daerah, dll. Menurut Menkes, berkaitan
dengan Deklarasi Alma Ata Indonesia telah membuat Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) yang telah dikenal baik di dunia Internasional. Posyandu
memberdayakan 4 prinsip PKD yaitu partisipasi masyarakat, kaloborasi
multisektor, penggunaan teknologi yang tepat serta cakupan yang luas.Rata-rata
tiap desa di Indonesia memiliki 5 Posyandu termasuk dipelosok daerah.Menkes
menambahkan, sampai tahun 1998 Posyandu telah berkontribusi secara siknifikan
dalam peningkatan akses dan cakupan pelayanan kesehatan. Proses
desentralisasi pada tahun 2000 telah menempatkan suatu tantangan tersendiri
dalam PKD di Indonesia dan revalitasi Posyandu dilakukan tahun 2001.
Disamping Posyandu, Departemen Kesehatan RI, pada tahun 2005 juga telah
meluncurkan program pemberdayaan masyarakat yang terkenal dengan Desa
Siaga. Desa Siaga adalah desa yang siaga atas berbagai masalah kesehatan
termasuk wabah penyakit di suatu desa dan wilayah terpencil lainya. Selain
pemberdayaan Posyandu dan Desa Siaga, untuk meningkatkan pemerataan
dalam pelayanan kesehatan, pemerintah Indonesia juga telah
mengimplementasikan Sistem Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), yang
memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan akses gratis ke pelayanan
kesehatan dan fasilitas kesehatan swasta tertentu.
4.6 Peran Tenaga Kesehatan atau Medis
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 disepakati
antara lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah
hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik
yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.
Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan telah berhasil
meningkatkan derajat kesehatan masayarakat secara cukup bermakna, walaupun
masih dijumpai berbagai masalah san hambatan yang akan mempengaruhi
pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya
reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan
kesehatan antar daerah dan antar golongan, derajat kesehatan yang masih
tertinggal dibandingkan dengan engara-negara tetangga dan kurangnya
kemandirian dalam pembangunan kesehatan.
Reformasi dibidang kesehatan perlu dilakukan mengingat lima fenomena
yang berpengauh terhadapa pembangunan kesehatan. Pertama, perubahan pada
dinamika kependudukan.Kedua, Temuan-temuan ilmu dan teknologi
kedokteran.Ketiga, Tantangan global sebagai akibatdari kebijakan perdagangan
bebas, revolusi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Keempat, Perubahan
lingkungan.Kelima, Demokratisasi.
Perubahan pemahaman konsep akan sehat dan sakit serta semakin maju
IPTEK dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit telah
menggugurkan paradigma pembangunan kesehatan yang lama yang
mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.
Paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat
merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat yang bersifat
proaktif.Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan yang dalam
jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dalam
menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya
pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Dalam Indonesia Sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah yang
kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi,
tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, pemukiman yang sehat,
perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta terwujudnya kehidupan
masyarakat yang saling tolong menolong. Perilaku masyarakat Indonesia Sehat
2010 yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk memlihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri
dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan
masyarakat.
Dasar-Dasar Pembangunan Kesehatan. Untuk mencapai taraf kesehatan
bagi semua, maka paling sedikit yang harus tercakup dalam pelayanan kesehatan
dasar adalah :
1. Pendidikan tentang masalah kesehatan umum, cara pencegahan dan
pemberantasannya
2. Peningkatan persediaan pangan dan kecukupan gizi
3. Penyediaan air minum dan sanitasi dasar
4. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana
5. Imunisasi
6. Pengobatan dan pengadaan obat
Oleh karena pelayanan kesehatan dasar merupakan kunci untuk mencapai
derajat kesehtaan yang layak bagi semua, maka perencanaan, pengorganisasian
dan penyelenggaraan yang efisien mutlak diperukan disamping harus berdasarkan
perikemanusiaan, kesehatan sebagai hak asasi, pemberdayaan dan kemandirian
masyarakat, pengutamaan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan
preventif, pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai kebutuhan, dan dukungan
sumber daya kesehatan.
Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.Tenaga
kesehatan masyarakat (Kesmas) merupakan bagian dari sumber daya manusia
yang sangat penting perannya dalam pembangunan kesehatan dalam Sistem
Kesehatan Nasional (SKN).Pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat
merupakan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga
kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Pelayanan promotif, untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta
masyarakat dalam pembangunan kesehatan diperlukan program penyuluhan dan
pendidikan masyarakat yang berjenjang dan berkesinambungan sehingga dicapai
tingkatan kemandirian masyarkat dalam pembangunan kesehatan. Dalam program
promotif membutuhkan tenaga-tenaga kesmas yang handal terutama yang
mempunyai spesialisasi dalam penyuluhan dan pendidikan.
Pelayanan preventif, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan ini
diperlukan parar tenaga kesmas yang memahami epidemiologi penyakit, cara-cara
dan metode pencegahan serta pengendalian penyakit.Program preventif ini
merupakan salah satu lahan bagi tenaga kesmas dalam pembangunan
kesehatan.Keterlibatan kesmas dibidang preventif di bidang pengendalian
memerlukan penguasaan teknik-teknik lingkungan dan pemberantasan
penyakit.Tenaga kesmas juga dapat berperan dibidang kuratif dan rehabilitatif
kalau yang bersangkutan mau dan mampu belajar dan meningkatkan
kemampuannya dibidang tersebut.
Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat Dalam Merubah Perilaku Masyarakat
Menuju Hidup Bersih Dan Sehat. Program promosi perilaku hidup bersih dan sehat
yang biasa dikenal PHBS/Promosi Higiene merupakan pendekatan terencana
untuk mencegah penyakit menular yang lain melaui pengadopsian perubahan
perilaku oleh masyarakat luas. Program ini dimulai dengan apa yang diketahui,
diinginkan dan dilakukan masyarakat setempat dan mengembangkan program
berdasarkan informasi tersebut (Curtis V dkk, 1997; UNICEF, WHO. Bersih, Sehat
dan Sejahtera).
Program promosi PHBS harus dilakukan secara profesional oleh individu dan
kelompok yang mempunyai kemampuan dan komitmen terhadap kesehatan
masyarakat serta memahami tentang lingkungan dan mampu melaksanakan
komunikasi, edukasi dan menyampaikan informasi secara tepat dan benar yang
sekarang disebut dengan promosi kesehatan.Tenaga kesehatan masyarakat
diharapkan mampu mengambil bagian dalam promosi PHBS sehingga dapat
melakukan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup berdasarkan
PHBS.Tenaga kesehatan masyarakat telah mempunyai bekal yang cukup untuk
dikembangkan dan pada waktunya disumbangkan kepada masyarakat dimana
mereka bekerja.
Dalam mewujudkan PHBS secara terencana, tepat berdasarkan situasi
daerah maka diperlukan pemahaman dan tahapan sebagai berikut :
1.) Memperkenalkan kepada masyarakat gagasan dan teknik perilaku Program
promosi Hygiene Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang merupakan
pendekatan terencana untuk mencegah penyakit diare melalui pengadopsian
perubahan perilaku oleh masyarakat secara meluas. Program ini dimulai dari apa
yang diketahui, diinginkan, dan dilakukan masyarakat. Perencanaan suatu
program promosi hygiene untuk masyarakat dilakukan berdasarkan jawaban atau
pertanyaan diatas atau bekerjasama dengan pihak yang terlibat, untuk itu
diperlukan pesan-pesan sederhana, positif, menarik yang dirancang untuk
dikomunikasikan lewat sarana lokal seperti poster, leaflet.
2.) Mengidentifikasikan perubahan perilaku masyarakat, dalam tahap ini akan
dilakukan identifikasi perilaku beresiko melalui pengamatan terstruktur. Sehingga
dapat ditentukan cara pendekatan baru terhadap perbaikan hygiene sehingga
diharapkan anak-anak terhindar dari lingkungan yang terkontaminasi.
3.) Memotivasi perubahan perilaku masyarakat, langkah-langkah untuk
memotivikasi orang untuk mengadopsi perilaku hygiene termasuk memilih
beberapa perubaha perilaku yang diharapkan dapat diterapkan, mencari tahu apa
yang dirasakan oleh kelompok sasaran mengenai perilaku tersebut melalui diskusi
terfokus, wawancara dan melalui uji coba perilaku, membuat pesan yang tepat
sehingga sasaran mau melakukan perubahan perilaku, menciptakan sebuah
pesan sederhana, positif, menarik berdasarkan apa yang disukai kelompok
sasaran, dan merancang paket komunikasi.
Sasaran PHBS tidak hanya terbatas tentang hygiene, namun harus lebih
komprehensif dan luas, mencakup perubahan lingkungan fisik, lingkungan biologi
dan lingkungan sosial-budaya masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang
berwawasan kesehatan dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
Lingkungan fisik seperti sanitasi dan hygiene perorangan, keluarga dan
masyarakat, tersedianya air bersih, lingkungan perumahan, fasilitas mandi, cuci
dan kakus (MCK) dan pembuangan sampah serta limbah.Lingkungan biologi
adalah flora dan fauna.Lingkungan sosial-budaya seperti pengetahuan, sikap
perilaku dan budaya setempat yang berhubungan dengan PHBS.
Perubahan terhadap lingkungan memerlukan intervensi dari tenaga
kesehatan terutama Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kompetensi
sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif dalam Program Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) yang diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada
masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju masyarakat sejahtera
4.7 Penyuluhan Kesehatan
Kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan masih sangat rendah. Baik
kesehatan diri sendiri, keluarga, maupun kesehatan lingkungan.Untuk itu, perlu
dilakukan penyuluhan kesehatan yang bisa memberikan penjelasan kepada
masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.
Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan
cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak
saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran
yang ada hubungannya dengan kesehatan.Penyuluhan kesehatan adalah
gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip
belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau
masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan
melakukan apa yang bisa dilakukan.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar penyuluhan kesehatan dapat
mencapai sasaran yaitu Tingkat Pendidikan, Tingkat Sosial Ekonomi, Adat Istiadat,
Kepercayaan Masyarakat, Ketersediaan Waktu di Masyarakat. Metode yang dapat
dipergunakan dalam memberikan penyuluhan kesehatan antara lain Metode
Ceramah, Metode Diskusi Kelompok, Metode Curah Pendapat, Metode Panel,
Metode Bermain peran, Metode Demonstrasi, Metode Simposium, Metode
Seminar.
Penyuluhan kesehatan yang bertujuan mengubah perilaku hidup sehat
masyarakat tidak mudah dilakukan. Mengubah perilaku memerlukan kesadaran,
dan memerlukan proses panjang. Oleh karena itu, tenaga kesehatan di lapangan
tidak boleh bosan apalagi putus asa melakukan penyuluhan kesehatan.
Dampaknya akan menyadarkan masyarakat tentang hidup sehat, sehingga
mereka akan berperan-serta dalam proses pembangunan kesehatan.
4.8 Pencegahan terhadap Penyakit
Di Indonesia terdapat banyak variasi jenis penyakit yang tentunya mempunyai
cara-cara pencegahan yang berbeda-beda.Sebagai Negara yang berada di daerah
tropis membuat masyarakat Indonesia kemungkinan besar mempunyai
penyakit.Pemerintah telah berupaya dalam setiap program kerjanya di bidang
kesehatan untuk selalu melangkah lebih dahulu untuk melakukan pencegahan
wabah penyakit.
Kondisi negara yang mengalami keterpurukan ekonomi memberi dampak
bagi kalngsungan kesehatan masyarakat yang menurunkan produktivitas kerja
sehingga pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional.
Hal ini jugaditambah lagi dengan rendahnya anggaran yang diterima pada bidang
kesehatan sebesar 2,6% dari APBN yang seharusnya minimal 6 %, membuat
tingkatkesehatan semakin terpuruk. Ini ditandai dengan meningkatnya penderita
gizi buruk dikalangan golongan rentan.
Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan keterbatasan pelaksanaan
rogram kesehatan bagi seluruh masyarakat.Program yang paling mendesak dan
dianggap tepat sasaran adalah pelaksanaan program JPSBK.Program ini
bertujuan mengatasidampak krisis ekonomi terhadap kesehatan dan
gizi.Sasarannya keluarga miskin yaitu keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I, dengan alasan ekonomi serta keluarga miskin yang ditetapkan Tim
desa.
Kegiatan JPSBK dibagi menjadi dua kelompok. Pelayanan kesehatan
langsung berupa pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya,
perbaikan gizi, pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
(P2M) dan kesehatan lingkungan, pelayanan kebidanan oleh bidan di desa serta
pelayanan kesehatan rujukan di rumahsakit kabupaten/kodya. Selain itu ada
kegiatan penunjang yang antara lain Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi(SKPG), revitalisasi posyandu, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyrakat (JPKM), pelatihan tenaga kesehatan dan pemantauan program.
Program JPSBK sangat berguna bagi kelanjutan pembangunan nasional,
karena program ini memiliki sasaran untuk semua rakyat agar dapat hidup lebih
sehata. Berdasarkan penelitian lima perguruan tinggi, program JPSBK telah
mencapai hasilsebagaiman diharapkan, meski masih perlu perbaikan. Ketepatan
sasaran JPSBKcukup tinggi yaitu 91-97% (Medika).
Masalah gizi merupakan masalah yang kompleks yang juga berdampak
terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Secara mikro, kekurangan gizi
dapat disebabkan oleh tidak tersedianya atau berkurangnya persediaan pangan di
tingkat rumah tangga, kurangnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam
pemeliharaan gizi, keadaan kesehatan terutama penyakit infeksi yang
mempengaruhi penggunaan zat gizi oleh tubuh. Secara makro masalah gizi
dipengaruhi factor penurunan daya beli, kegagalan panen, kesulitan distribusi,
akses pelayanan kesehatan dan faktor sosial budaya.
BAB V
Kesimpulan
Kesehatan masyarakat harus menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum
berjalan maupun sedang berjalan. Derajat kesehatan berhubungan erat dengan
pembangunan ekonomi sosial dan lingkungannya. Pada kondisi krisis moneter pada
saat ini, akan berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat, hal ini dapat
menghambat pembangunan.
Berdasarkan uraian bahasan “Pengaruh Reformasi Kebijakan Pelayanan
Kesehatan melalui SOP terhadap Tingkat Kesehatan di Indonesia” dapat
disimpulkan bahwa :
1. Peranan pemerintah terhadap pelaksanaan program kesehatan untuk
menaikkan tingkat kesehatan di Indonesia sudah baik dan sebagian program kerja
yang masih berlangsung mempunyai perkembangan yang cukup baik.
2. Pemerintah bertindak agresif untuk selalu memperbaiki sistem pelayanan
kesehatan di Indonesia melalui pengesahan SOP berkala sesuai dengan fungsinya.
DAFTAR PUSTAKA
[1]Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, Prentice Hall,
Inc., 1978, hal.3.
[2]James E. Anderson, Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston,
1979, hal.3
[3]lrfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi
Aksara, 1997
[4]Redaksi, ”Proses Politik dalam Kebijakan Publik”,www.simpuldemokrasi.com,
diunduh pada tanggal 29 November 2010 pukul 15.45
[5]William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press, 1999, hal. 44
[6]Budi Winarno, Kebijakan publik: teori dan proses, Yogyakarta, Media Pressindo,
2008, hal. 155
[7]"Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang No.29
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran", VisiMedia
[8] Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan", EGC
[9]Suprihatin Guhardja, BPK Gunung Mulia, PT., Institut Pertanian Bogor. Pusat
Antar Universitas Pangan dan Gizi, "Pengembangan sumber daya keluarga: bahan
pengajaran", BPK Gunung Mulia, 1993
[10] Pengantar Kesehatan Lingkunagan", EGC
[11] “Pengantar Kesehatan”, EGC
[12]Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia
ketiga di dunia", Gema Insani, 2000
[13]Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia
ketiga di dunia", Gema Insani, 2000
[14]George Pickett & John J. Hanlon, "Kesehatan Masyararat Administrasi dan
praktik", EGC
[15]Sulastomo, "Manajemen kesehatan", Gramedia Pustaka Utama, 2000
[16]"Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang
No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran", VisiMedia
[17]Dr. Armand V. Feigenbaum
[18]The conformance of requirements-Philip B. Crosby, 1979
[19]Philip Kotler
[20]Soekidjo Notoatmojo, Prof, Dr. (2007), Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni,
Rineka Cipta, Jakarta.
Recommended