View
233
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
1
Upaya Peningkatan EfektifitasPenanggulangan Kemiskinan
Melalui Peningkatan Ketepatan Sasaran danPenajaman Alokasi Anggaran
Program di Daerah
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Februari 2018
2
Sistematika
1 Latar Belakang
2
3
Peningkatan Ketepatan Sasaran Program
Penajaman Alokasi Anggaran untukPembiayaan Layanan Dasar yang Efektif
3
Latar Belakang
4
Tingkat Kemiskinan danJumlah Penduduk Miskin 2014-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016; Berdasarkan Data Susenas Bulan Maret & September
28.28 27.73 28.59 28.51 28.01 27.76 27.77 26.58
11.2510.96
11.22 11.1310.86
10.70 10.64
10.12
10
11
12
13
25
26
27
28
29
Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17
Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Tingkat Kemiskinan (%)
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(Ju
taO
ran
g)
Pre
sen
tase
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(%)
Terjadi Penurunan Dalam 1,5 Tahun Terakhir
5
Variasi Situasi Kemiskinan Antar-Wilayah
• Wilayah Timur Indonesia memiliki tingkat kemiskinan tertinggi
• 54% jumlah penduduk miskin ada di Pulau Jawa
28.5
425
.43
22.1
919
.18
17.7
217
.32
16.7
316
.48
14.4
514
.29
13.5
413
.34
13.2
712
.88
12.0
511
.74
10.3
59
.48
.95
8.4
18
.34
7.9
87.
87
7.0
96
.33
6.2
36
.11
5.9
85.
66
5.42
5.22
4.8
54.
253.
75
Indonesia, 10.86
Target, 7
Pap
ua
Pap
ua
Bar
at
Nu
sa T
en
gg
ara
Tim
ur
Mal
uku
Go
ront
alo
Be
ngku
lu
Ace
h
Nu
sa T
en
gg
ara
Bar
at
Su
law
esi
Te
ng
ah
Lam
pu
ng
Su
mat
era
Se
lata
n
DI Y
og
yaka
rta
Jaw
a T
en
gah
Su
law
esi
Te
ng
gar
a
Jaw
a T
imu
r
Su
law
esi
Bar
at
Su
mat
era
Uta
ra
Su
law
esi
Se
lata
n
Jaw
a B
arat
Jam
bi
Su
law
esi
Uta
ra
Ria
u
Kal
iman
tan
Bar
at
Su
mat
era
Bar
at
Mal
uku
Uta
ra
Kal
iman
tan
Uta
ra
Kal
iman
tan
Tim
ur
Ke
p. R
iau
Kal
iman
tan
Te
ng
ah
Ban
ten
Ke
p. B
ang
ka B
elit
un
g
Kal
iman
tan
Se
lata
n
Bal
i
DK
I Jak
arta
4,70
3.30
4,
506
.89
4,
224.
32
1,45
5.9
5 1,
169
.60
1,
149
.92
1,10
1.20
9
11.3
3 8
48.4
4 8
07.
03
80
4.45
6
58.1
1 51
5.40
49
4.9
4 42
0.5
2 38
4.30
38
1.35
37
1.55
32
8.6
1 32
7.72
32
6.8
7 28
9.8
1 22
5.8
1 21
2.9
2 20
3.19
20
2.8
2 19
5.70
17
8.1
8
152.
73
143.
49
120
.41
74.6
7 72
.76
41
.12
Jaw
a T
imu
rJa
wa
Te
ngah
Jaw
a B
arat
Su
mat
era
Uta
raL
amp
un
gN
usa
Te
ng
gar
a T
imu
rS
um
ate
ra S
ela
tan
Pap
ua
Ace
hS
ula
we
si S
ela
tan
Nu
sa T
en
gg
ara
Bar
atB
ante
nR
iau
DI Y
og
yaka
rta
Su
law
esi
Te
ng
ahD
KI J
akar
taK
alim
anta
n B
arat
Su
mat
era
Bar
atB
en
gku
luM
alu
kuS
ula
we
si T
en
gg
ara
Jam
bi
Pap
ua
Bar
atK
alim
anta
n T
imu
rG
oro
nta
lS
ula
we
si U
tara
Kal
iman
tan
Se
lata
nB
ali
Su
law
esi
Bar
atK
alim
anta
n T
en
gah
Ke
p. R
iau
Mal
uku
Uta
raK
ep
. Ban
gka
Be
litu
ng
Kal
iman
tan
Uta
ra
Sumber: BPS, 2016
Tingkat Kemiskinan (%)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
6
Kerangka Kerja Kebijakan Untuk Penurunan Ketimpangan dan Kemiskinan
Kebijakan makro yang kondusif: ekonomi yang inklusif, tingkat harga stabil, upah terjaga
Produktivitaslebih tinggi
PendapatanLebihTinggi
KebijakanPerlindungan
SosialPertumbuhan
ekonomi & GDP per kapita lebih
tinggi
PenguranganBeban Pengeluaran
Rumah Tangga(PKH, JKN, Rastra,
PIP dll)
Peningkatan Pendapatan
Rumah Tangga(KUR, BLK, KUBE dll)
KesehatanBaik
Pendidikan Baik
Tingkat Kesejahteraan
PenurunanKemiskinan
rumah tangga & individual
7
Penajaman Pensasaran Program MelaluiData Terpadu Penanganan Fakir Miskin
8
Perbedaan Kemiskinan Agregat (SUSENAS) dan Data Terpadu
• Susenas digunakan untuk mendapatkan angka/tingkat kemiskinan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk.
• Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatankemampuan untuk memenuhikebutuhan dasar(basic needs approach).
• Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan.
• Dari perhitungan ini dapat didefinisikanpenduduk sangat miskin (di bawah0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK).
• Basis Data Terpadu merupakandata mikro yang diperoleh melaluisensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah danbukanlah basis data kemiskinan.
• Sebagai contoh Garis Kemiskinantahun 2016 adalah 10,70% berartiseluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompokRumah Tangga sangat miskin danmiskin. Sementara sebagian desil 2 atau20% masuk kedalam kelompokrumah tangga hampir miskin.
Agregat (Susenas) Basis Data Terpadu
9
Sejarah BDT
PBDT 2015
PPLS2011
PPLS2008
PSE2005
• 19,1 juta RTS
• Distsribusi BLT 2005
• 18,5 juta RTS• Distsribusi
BLT 2008, 2009
• 24,7 juta RTS• Distribusi BLSM
2013 dan KKS, KIS, KIP 2014
• 25,7 juta RTS• Forum
Konsultasi Publik
• Pendataan rumah tangga
10
Perbaikan Metode Pengumpulan DataPBDT 2015
Daftar Awal
Tujuan: menurunkan inclusion danexclusion error
Menerimabantuan
Tidak menerimabantuan
Miskin Tidak miskin
Daftar Sementara RT
hasil konsultasi publik yang telah
disahkan oleh Desa/Kelurahan
dan kemudian disahkan oleh
Bupati/Walikota
Data PPLS 2011
+Hasil
Musdes/Muskel 2013-2014
Program PKH yang BelumTerdaftar dalam BDT Forum
KonsultasiPublik(FKP)
Hasil Verifikasi dan ValidasiKemensos
++
+Dicacah
pada P-BDT 2015
Usulan Dari PemerintahDaerah
Data dari program Perlindungan Sosial lain
+
Basis Data TerpaduAnalisis Data & Pengembangan
Model PMT [TNP2K]
Pencacahan RumahTangga PBDT 2015
[BPS]
11
Data yang Dikumpulkan Pada PBDT 2015
• PKH• Raskin• Jamkesmas• Asuransi kesehatan lain• Jamsostek• KKS• KIP• BPJS/KIS
Kepesertaan Program
• Nama Kepala RTS• Alamat/SLS• Desa• Kecamatan• Kabupaten/Kota• Provinsi• Jumlah Anggota RTS
Identitas RTS
• Nama anggota RTS• Hubungan dengan
Kepala RTS• Jenis kelamin• Umur • Status perkawinan• Kepemilikan kartu ID• No. Induk
Kependudukan (NIK)• Akte/Buku Nikah• Akte Cerai• Akte Kelahhiran
Demografi
• Kegiatan bekerja• Lapangan kerja• Status/kedudukan
pekerjaan• Usaha Mikro Kecil
(UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset.
Ketenagakerjaan
• Status penguasaan bangunan tempat tinggal
• Luas lantai• Luas bangunan• Jenis lantai• Jenis dinding• Jenis atap• Sumber air minum• Cara memperoleh air minum• Sumber penerangan• Kelas daya listrik terpasang• Bahan bakar untuk memasak• Tempat buang air besar• TPA tinja• Kamar tidur
Perumahan
Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015
• Jenis cacat• Penyakit kronis menahun• Status kehamilan wanita• Penggunaan alat/
cara KB
Kesehatan
• Partisipasi sekolah • Status sekolah• Kelas/jenjang tertinggi• Ijazah tertinggi
Pendidikan
• Mobil• Sepeda Motor• Perahu Motor• Kapal Motor• Sepeda• Perahu• Lemari es• Tabung gas• Penguasaan lahan• Kepemilikan ternak• Emas• HP• TV
Kepemilikan Aset
12
Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima KPS?
Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.
Secara kasat mata terlihatlebih berhak menerima KPS
13
Jumlah Rumah Tangga(RT)
26.742.055Jumlah Keluarga (KK)
28.780.456
Pemanfaatan Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin
Jumlah Penduduk
96.829.022 Jiwa
Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat40% Status Sosial Ekonomi Terendah
Angka Kemiskinan (BPS Maret 2017)
PenerimaKPS/KKS/KIP/Rastra
10,64 %
40%
25%
Inclusion Error
Exclusion Error
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN
38%
Program Keluarga Harapan (PKH)8-11%
DATA TERPADU
*
14
Pengalaman Internasional Terkait DenganTingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga
83% 80.9% 79.5%62.4%
85%
SUF cash transfer(Chile)
RPS conditionalcash transfer(Nikaragua)
PRAF Cash transfer(Honduras)
Progresaconditional cashtransfer (Mexico)
BLSM cash transferand KPS (Indonesia)
Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terbawah di beberapa Negara
Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014
KartuPerlindunganSosial - KPS(Indonesia)
15
Hasil Uji Petik PengirimanKartu Indonesia Pintar (KIP)
Status PenerimaanKartu
(n=920)
Pengiriman KIP(n=784)
Status Pelaporan Kartu
Ke Sekolah(n=784)
Status Bersekolah(n=920)
TerimaKIP
TidakTerima
KIP
LangsungKe Alamat
TidakLangsung
(Kantor Kel/Desa,RT)
Ya Tidak SekolahTidak
SekolahTamat Lainnya
784 (85%)
136 (15%)
13 (2%) 771 (98%) 572 (73%)
212 (27%)
767 (83%)
65 (7%)
73 (8%)
15 (2%)
Hasil Kesesuaian Data (99%)
Total Jumlah yang dikunjungi 920
Total Jumlah yang ditemukan 918
99% data anak penerima KIP dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk Kartu Indonesia Pintar dapat ditemukan
(Dilakukan Pada Periode Juli – September 2016)
16
4,152,714
14,769,206
18,931,920
196,521 779,741 976,262
900 VA 450 VA Gabungan
Total Data
Yang Tidak Ditemukan
95% Rumah Tangga
Hasil Pemadanan Data TerpaduDengan Data Pelanggan PLN 900 VA, 450 VA dan Gabungan
Berhasil ditemukan dan dicocokkan dengan Data Pelanggan PLN
PLN dan TNP2K Turun Ke LapanganUntuk Melakukan Pencocokkan Data (Januari – Maret 2016)
17
Hasil Sinkronisasi BDT dan Basis Data SIAK
Jumlah Data BDT
Data BDT yang Cocok Dengan Data
Adminduk
96.749.760
83.238.293
86%
Dengan demikian 83 juta individu dalamBDT memiliki NIK, Nomor KartuKeluarga, dan data administratif lainnya.
UU No 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 58, Ayat 4
Data Kependudukan yang digunakanuntuk semua keperluan adalahData Kependudukan dari Kementerianyang bertanggung jawab dalam urusanpemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: (1) Pelayanan publik, (2) perencanaanpembangunan; (3) alokasi anggaran; (4) pembangunan demokrasi; dan (5) penegakan hukum dan pencegahankriminal
18
ANGGOTA KELUARGA• Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya, 24/6/1944
Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah, Peserta BPJS PBI
• Idawati (NIK: 3171064205690003) lahir di Jakarta, 2/5/1969Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI
• Adam Noval (NIK: 3171061506910001) lahir di Jakarta ,15/6/1991Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh
• Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004) lahir di Jakarta, 18/9/1996Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI
• Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003) lahir di Jakarta, 28/8/2002Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD, Peserta BPJS PBI
KONDISI RUMAH TINGGAL• Kepemilikan rumah• Tipe dinding• Kualitas dinding• Jenis atap• Kualitas atap
KEPEMILIKAN ASET• Mobil • Sepeda motor • Lemari es• Tabung gas 12 kg• HP dalam rumah tangga
• Sumber air minum• Cara memperoleh air minum• Penerangan utama• Source cooking fuel • Sanitasi/tempat BAB
: Rumah sendiri: Tembok: Jelek: Genteng: Jelek
: Sumur bor/pompa: Tidak membeli: Listrik PLN: Minyak tanah: Sendiri
: Tidak punya: Tidak punya: Tidak punya: Tidak punya: Tidak punya
Desil kesejahteraan : 1Ijo
• Provinsi• Kabupaten• Kecamatan• Desa• Alamat
: DKI Jakarta: Kota Jakarta Pusat: Menteng: Menteng: Jalan Menteng Jaya RT 001/RW 08
Nama Kepala Keluarga
Tingkat pendidikan : Tidak bersekolahPekerjaan : Tidak BekerjaPeserta BPJS PBI : Ya
Sidik Jari: ✔ | Iris Mata: ✔ | Ketunggalan: ✔
BASIS DATA TERPADU
• Tempat/Tanggal Lahir : Depok 10/12/1932• NIK : 3171061012320001• No. Kartu Keluarga : 3171060701091802• No. KKS : 373INS10310A05• Kode wilayah : 3173020001
19
Dasar HukumData Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
20
Pokja Pengelolaan Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin
1. Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Penanggung Jawab:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan SosialKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
6. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kependudukan danKetenagakerjaan
7. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik
3. Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
4. Tim Teknis: Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS
Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin berdasarkan UU 13/2011 tentang
Penangananan Fakir Miskin, dengan susunan sebagai berikut:
21
Permintaan Pemanfaatan Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin
Sejak Terbentuknya POKJAData tidak
untukkepentinganpolitik dankomersial
Masyarakat luas
Selesai 39Diproses 2
Selesai 71Diproses 3
Selesai 431Diproses 2
41 74 433
Daftar nama dan alamat
PermintaanData
Kementerian/Lembaga
Provinsi Kabupaten/Kota
22
Peta Sebaran Rumah Tangga tanpa Akses Listrik Menurut BDT
Sebaran menurut kabupaten secara nasional Sebaran kabupaten dalam suatu provinsi
Sebaran kecamatandalam suatu kabupaten
23
Penduduk Usia 15-<60 Thn yangTidak Bekerja
KABUPATEN KLATEN
126.759 orang
KABUPATEN KEBUMEN
139.446 orang
KABUPATEN BANYUMAS
215.933 orang
KABUPATEN CILACAP
204.647 orang
KABUPATEN BREBES
297.513 orang
KABUPATEN TEGAL
198.283 orang
KABUPATEN PEMALANG
203.088 orang
KABUPATEN DEMAK
138.423 orang
KABUPATEN JEPARA
126.041 orang
KABUPATEN PATI
148.802 orang
KABUPATEN WONOSOBO6.085 Anak
KABUPATEN PEKALONGAN
7.146 AnakKABUPATEN PEMALANG11.455 Anak
KABUPATEN TEGAL
9.654 Anak
KABUPATEN BREBES
18.904 Anak
KABUPATEN CILACAP
7.027 Anak
KABUPATEN BANYUMAS7.571 Anak
KABUPATEN BANJARNEGARA
6.695 Anak
KABUPATEN GROBOGAN7.119 Anak
Anak Usia 13-15 Thnyang Tidak Sekolah
24
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pe
rse
nta
se M
an
faa
t T
ota
l
Desil Pengeluaran Perkapita
SD 2013 SD 2009
-12.16
-2.86
-15
-10
-5
0
Po
in P
ers
en
Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pe
rse
nta
se M
an
faa
t T
ota
l
Desil Pengeluaran Perkapita
SMP 2013 SMP 2009
-3.98 -3.76
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Po
in P
ers
en
Ketepatan Sasaran BSM Mengalami Perbaikan
Sumber: Susenas, 2009 dan 2013
Exclusion Error Inclusion Error
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial
Bidang Pendidikan
Exclusion Error Inclusion Error
25
Sumber: Analisis data Susenas Maret 2013 dan Maret 2014
Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia SekolahPada Rumah Tangga 40% Termiskin
26
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pe
rse
nta
se P
en
eri
ma
Man
faat
Desil Pengeluaran Perkapita
2012 2014
Ketepatan Sasaran JamkesmasMengalami Perbaikan
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Po
in P
ers
en
Kesalahan PenentuanSasaran Berkurang
Sumber: Susenas, 2012 dan 2014Exclusion
Error
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012Memperbaiki Ketepatan Sasaran
Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan
InclusionError
- 13.93
- 3.91
27
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)Untuk Updating Basis Data Terpadu
Aktif - Mandiri
• Mengurangi exclusion error• Mengintegrasikan data
pemda
DATA TERPADU Program
PenangananFakir Miskin
(2015)
DATA TERPADUTERMUTAKHIRKAN
• JumlahRumah TanggaBertambah
• PeringkatKesejahteraanRumah TanggaDimutakhirkan
1. Pendaftaran2. Identifikasi Awal3. Verifikasi4. Pemutakhiran Data
28
Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
1 2 3 4 5
• Pendaftar mendatangiPetugas Pendaftar (Aktif) atau Petugas Pendaftarmendatangi ruta yang diduga miskin (Pasif)
• Pendaftar menunjukkanKTP dan/atau KK
PemutakhiranData Terpadu
PPFM
Verifikasi RumahTangga
Identifikasi AwalPendaftaran
• Menggunakanindikator PBDT 2015
• Data elektronikhasil pendataandikirimkan kePokja PengelolaData Terpadu PPFM
PemutakhiranDaftar Sasaran
Penerima Program DESA
• Pencocokan Data RumahTangga pendaftar denganData Terpadu PPFM
• Penetapan daftar rumahtangga yang akandiverifikasi/validasi (prelist)
• Menggunakan basis Data Terpadu yang sudahdimutakhirkan
• Kriteria sasaranpenerima program ditetapkan oleh K/L
• Pemeringkatanulang rumahtangga lama dan baru
• Menggunakanmetode PMT
Pemerintah Daerah Pokja Data Terpadu PPFM
29
Mempertajam Alokasi Anggaranuntuk Pembiayaan Layanan Dasar yang Efektif
30
Penggunaan Belanja APBN di Pusat dan Daerah
Anggaran K/L
Anggaran non-K/L
APBD
Dana Tugas Pembantuan: Ditugaskan ke Gub/Bupati/Walikota
Dana Dekonsentrasi: Dilimpahkan ke Gubernur
Masuk dalamAPBD
BelanjaPemerintah
(Pusat)
TransferDaerah danDana Desa
Mendanai Kewenangan6 Urusan (Mutlak)
Dana Vertikal
Program/Kegiatan Pusat (K/L)
Dana Sektoral: Dikerjakan oleh UPT
Specific grant, penggunaanyadi-earmark untuk bidang tertentu
Block Grant
DAK
Dana Otsus danKeistimewaan DIY
DAU
Dana Perimbangan
Mendanai KewenanganDiluar 6 Urusan
Subsidi
APBN
DBH
Mendanai kebijakan tertentuPemerintah (misal: infrastruktur)
Bentuk: Transfer ke KabupatenProgram/kegiatan ke Desa
Dana InsentifDaerah
Dana Desa
31
34.13
19.14 17.38
16.97 16.73 16.26 15.78 15.11
10.45 9.85
72,2
80
222,
190
113,
300
22,5
00
73,5
70
147,
940
73,7
10
35,9
40
46,7
60
15,7
00
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Kab.Lombok
Utara
Kab.Lombok
Timur
Kab.Lombok
Barat
Kab.Sumbawa
Barat
Kab.Sumbawa
Kab.LombokTengah
Kab. Bima Kab. Dompu KotaMataram
Kota Bima
Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota, 2015
Persentase Penduduk Miskin (%)
Persentase Penduduk Miskin NTB (16.54 %)
Persentase Penduduk Miskin Nasional (10.70 %)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah
32
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota MataramKota Bima
54.00
56.00
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
72.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Pe
rse
nta
se A
loka
si B
ela
nja
Ke
seja
hte
raan
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten/Kota BerdasarkanPersentase Penduduk Miskin dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteran
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015
Sumber: BPS dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah
33
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa BaratKab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00
Pe
rse
nta
se A
loka
si A
PB
D F
un
gsi
Pe
nd
idik
an (%
)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
Pengelompokan Kabupaten/Kota BerdasarkanIndikator Pendidikan dan Persentase Alokasi APBD
Fungsi Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015
34
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00
Pe
rse
nta
se A
loka
si A
PB
D F
un
gsi
Ke
seh
ata
n (%
)
Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)
Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Kesehatandan Persentase Alokasi APBD Fungsi Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015
Sumber: Badan Pusat Statistik RI, grafik diolah
35
Kab. Lombok BaratKab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur Kab. SumbawaKab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
5.00
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
Pe
rse
nta
se A
loka
si A
PB
D F
un
gsi
Pe
rum
ah
an
da
n F
asi
lita
s U
mu
m (
%)
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih (%)
Pengelompokan Kabupaten/Kota BerdasarkanIndikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015
Sumber: BPS , Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015 dan Kemenkeu RI (DJPK), grafik diolah
36
Pilot Project Pengembangan Model Advokasi Belanja PublikUntuk Penajaman Anggaran Penanggulangan Kemiksinan di Daerah
TUJUAN Meningkatkan relevansi arah
kebijakan, program dan alokasi APBD terhadap kebutuhan intervensi penanggulangan kemiskinan.
Meningkatkan konsolidasibelanja APBD-APBN; dan antar APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk penanggulangan kemiskinan.
STRATEGI Pengembangan model
analisis belanja publik (APBD) untuk penanggulangan kemiskinan.
Peningkatan kapasitastim teknis TKPK dan TAPD.
Penguatan dukungan politikpengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD).
Penguatan kontrolmasyarakat melalui forum dan media massa lokal
KEGIATAN FGD pemantapan substansi dan
proses advokasi APBD
Penyusunan Buku PanduanAdvokasi Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan
TOT Analisis Belanja Publik
Worskhop evaluasi APBD
Audiensi kepada Kepala Daerah dan DPRD
Kampanye media lokal
Intervensi forum Rakor TKPK dan Musrenbang
Launching Buku Panduan
Advokasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
WILAYAH PILOT (6 Lokasi):Provinsi Nusa Tenggara Barat• Kabupaten Lombok Utara• Kabupaten Dompu
Provinsi Sumatera Selatan• Kabupaten Lahat• Kabupate Lubuk Linggau
37
Terima kasih
Email : bdt@tnp2k.go.id
Website : tnp2k.go.id/bdt.tnp2k.go.id
Recommended