View
229
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
1
URGENSI PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Dr. Perry WarjiyoDeputi Gubernur Bank Indonesia
High Level MeetingSILAKNAS IAEI28 Juli 2017
2
1
2
3
• Nilai-nilai ekonomi syariah.
• Prinsip dasar dan mekanisme ekonomi syariah.
Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah
Urgensi Program Pengembangan EKSyar
• Tiga pilar pengembangan, strategi utama dan pendukung.
• Peta kolaborasi antar instansi.
• Program-program yang telah BI laksanakan.
Strategi & Program Pengembangan EKSyar
• Tantangan & peluang global maupun domestik : potensi pasar industri
halal Indonesia, potensi ZISWAF menutup kesenjangan.
• Key Success Factors negara lain dalam pengembangan EKSyar.
3
NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH
• Segala sesuatu adalah milik absolut Allah (QS Yunus: 55,66; QS Ibrahim: 2), manusia sebagai khalifah dipercaya untuk mengelolanya (QS Al Baqarah:195; QS Ali Imran: 180). Manusia mendapatkan hak kepemilikan pribadi terhadap hasil usaha, tenaga dan pemikirannya, maupun yang didapatkan dari hasil pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun warisan. Islam menghormati hak kepemilikan dengan menjaga keseimbangan hak pribadi, kolektif dan negara.
1. Kepemilikan
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
4
NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
• Manusia didorong untuk berusaha (QS Al Jumuah:10; QS Al Isra: 12; QS An Nahl: 14) memanfaatkan segala sumber daya yang berlimpah yang telah diciptakan Allah untuk manusia (QS Al Baqarah: 29; QS Ibrahim: 34)
• Kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi akumulasi kekayaan yang berlebihan (QS Al Humazah: 1-3), namun karena manusia mempunyai kecenderungan (inherent) cinta terhadap harta (QS Ali Imron: 14; QS Al Fajr: 20; QS Asy Syura: 27; QS Al-Fajr-20), maka penumpukkan harta harus dikendalikan dengan mendorong sedekah dan perniagaan (QS An Nisa: 29).
• Sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan, tujuan sosial diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (QS Al Hadid: 7; QS An Nur: 33; QS Al Baqarah: 267-268).
5
NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
3. Kebersamaan dalam Kebaikan danKemaslahatan
• Kegiatan ekonomi tersebut dijalankan berdasarkan kerjasama dengan tolong menolong dalam kebaikan (QS Al Maidah: 2) dan berkeadilan (QS Shaad: 24).
• Kompetisi tetap didorong namun tetap berdasarkan kerjasama (co-operative competition) berlomba-lomba dalam kebaikan (QS Al Baqarah: 148; QS Al Maidah: 48).
6
NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH
4. Keseimbangan dalam Pertumbuhan
• Dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaannya di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada kemanusiaan sebagai rahmatan lil ’alamin (QS Al Anbiya 107, QS Al Ankabut: 51), pertumbuhan ekonomi menjadi penting.Pertumbuhan yang dimaksud tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam (QS Al Baqarah: 11,12).
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
7
PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH
Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
Pelarangan judi
Pelarangan riba
Fungsi instrumen zakat
Fungsi instrumen infaq, sedekah dan wakaf
Prinsip transaksi muamalat
x Keterangan: berkaitan dengan prinsip no.x pada slide selanjutnya
8Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
Tanah
Rumah,
Emas,
dsb.
PAJAK : PBB,
PKB
HARTA
P
R
O
D
U
K
S
I
G
YI
CPoor
UANG
PENDAPATAN
K
O
N
S
U
M
S
I
PASAR
PASAR
PASAR
PASAR
ZAKAT HARTA
PAD APBD/N
Z
RIBA
JUD
I
Z
Z
1
3
4
6
2
Rich
ISWaf 5Nisab Zakat
CARA ISLAM MENGHIDUPKAN EKONOMI
Pelarangan judi (maysir)
Riba menghambat investasi produktif
Partisipasi sosial (ISWaf)
untuk kepentingan
publikFungsi zakat dalam
distribusi pendapatan
Fungsi zakat mendorong harta mengalir produktif
Kegiatan ekonomi sesuai prinsip transaksi
muamalat
9
Sumber: Laporan GIEI-Thompson Reuters 2014 s.d 2017, diolah
III
III IV
Kuadran II
(Lower expenditure, Top Player)
Kuadran I
(Lower expenditure, Low Player)
Kuadran III
(Higher expenditure, Top Player)
Kuadran IV
(Higher expenditure, Low Player)
Industry 2015 2021 IndonesiaExpend.
Rank
Player
Rank
Halal Food 1,17 1,91 0,16 1 -
Islamic Finance 2,00 3,46 0,02 10 10
Halal Travel 0,15 0,24 0,01 5 -
Halal Fashion 0,24 0,37 0,01 5 -
Halal Media &
Recreational 0,19 0,26 0,01 6 -
Halal Pharmacy &
Cosmetics 0,08 0,13 0,01 4 8
TOTAL (USD trillion)3,84 6,38 0,22 - -
Total Expenditure for Muslim Market dan Ranking Indonesia
INDONESIA
Masuk Top 10 Expenditure di tiap industri, namun tidak
sebagai player.
2
1
3
POSISI INDONESIA SEBAGAI PASAR BESAR PRODUK HALAL
KINERJA ZISWAF MENUTUP KESENJANGAN BELUM OPTIMAL
10
1 Peraturan Pemerintah
(Kelembagaan BAZNAS)
1 Instruksi Presiden
(Otimalisasi Pengumpulan
Zakat)
6 Peraturan Baznas
(Kelembagaan dan
operasional BAZDA dan
LAZ)
1 Peraturan pemerintah
(tantang wakaf)
2 Peraturan Menteri Agama
(tata cara perwakafan dan
administrasi pendaftaran wakaf
uang)
3 Peraturan BWI (Prosedur
perubahan status wakaf, pergantian nazhir, dan
Pengelolaan wakaf uang)
Peraturan turunan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
Peraturan turunan UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Pengumpulan zakat Potensi zakat Kebutuhan gap kemiskinan
Rp
mili
ar
Nazhir wakaf uang 135
Lembaga keuangan 18 13.3%
Non lembaga keuangan 117 86.7%
Yang melaporkan pengumpulan wakaf uang 52 38.5%
Jumlah Tanah Wakaf (ha) 435768
Sudah bersertifikat 287160 65.9%
Belum bersertifikat 148608 34.1%
Sudah dalam proses AIW 73090 49.2%
Belum proses AIW 19403 13.1%
Tidak jelas 56115 37.8%
Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2016)
Sumber: data kemiskinan BPS (diolah); data pengumpulan zakat BAZNAS (diolah)
Dicanangkan sebagai Program Nasional.
Political will yang sangat kuat
dengan dukungan penuh Pemerintah secara konsisten.
Pembentukkan badan khusus/komite
nasional untuk akselerasi dan koordinasi lintas kementerian/otoritas.
Fokus memanfaatkan endowment
comparative & competitiveadvantage suatu negara.
Strategi nasional yang menyeluruh
mencakup reformasi struktural pemerintah, maupun paradigma masyarakat.
KUWAIT
ARAB SAUDI
UNI EMIRAT ARAB
BAHRAIN
MALAYSIA
KEY SUCCESS FACTORS PENGEMBANGAN EKSYAR DI NEGARA LAIN
11
VISI DAN MISI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Akidah
Akhlak
Syariah
Fondasi
Berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil,
bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan
nilai-nilai syariah.
Visi
Misi1. Mendorong mengalirnya faktor produksi (harta, tenaga kerja, inovasi teknologi),
untuk kegiatan produktif/investasi bagi bertumbuhnya perekonomian yang sepadan
dengan produktivitas.
2. Mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil secara langsung yang seimbang
berdasarkan kerjasama yang mengutamakan bagi hasil.
3. Memberdayakan dana sosial syariah (ZISWAF) untuk meningkatkan keseimbangan
dan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.
4. Mengembangkan kebijakan untuk mendorong terkelolanya kesinambungan aktivitas
ekonomi dan keuangan sesuai nilai-nilai syariah.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah
2. Distribusi pendapatan
yang inklusif.
3. Bertransaksi produktif
dan berbagi hasil
4. Transaksi keuangan
terkait erat sektor riil
1. Pengendalian harta
individu
Guiding
Principles
Kepemilikan Allah
secara absolut
Berusaha dengan
berkeadilanPertumbuhan yang
seimbang
Nilai-nilai Ekonomi Syariah* 12
6. Bertransaksi atas
dasar kerjasama dan
keadilan.
Kerjasama dalam
kebaikan
5. Partisipasi sosial untuk
kepentingan publik
KERANGKA PIKIR PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
STRATEGI UTAMA
STRATEGI PENDUKUNG
1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah
2. Pendalaman Pasar Keuangan Syariah
3. Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah
1. Kebijakan EKSYAR Daerah
2. Kebijakan EKSYAR Internasional
3. Proker pendukung: SDI, Data & Informasi
dan Koordinasi & Kerjasama
KONDISI YANG DIHARAPKAN
TANTANGAN
TANTANGAN
PELUANG
PELUANG
Lingkungan Nasional
• Besarnya potensi ekonomi
syariah global.
• Pesatnya pertumbuhan
ekonomi dan keuangan
syariah global.
• Beragamnya mazhab fiqih.
• Sudah majunya tahap
program pengembangan
EKSyar di negara lain.
• Berdirinya KNKS.
• Besarnya pasar halal domestik.
• Besarnya potensi ZISWAF
• Pembentukan KEKS
• Melebarnya kesenjangan.
• Tingginya konsentrasi
usaha.
• Rendahnya literasi eksyar
1. Tingkat pemahaman Eksyar yang rendah
2. Kondisi ekonomi syariah
Share usaha syariah yang rendah.
Top 10 Expenditure (GIEI) di tiap halal
industry namun tidak sebagai top player.
3. Keuangan syariah yang masih didominasi
sektor perbankan dengan share perbankan
syariah yg rendah (5.12%)
4. Tingkat dan pemanfaatan ZISWAF yang
belum optimal. Dengan pengumpulan yang
masih rendah dan penyaluran ke sektor
produktif yang belum optimal.
5. Belum ada strategi nasional Eksyar.
1. Tingkat pemahaman
• Tingkat literasi Eksyar yang tinggi
2. Kondisi ekonomi syariah
• Meningkatnya share usaha syariah thd
perekonomian nasional (% share thd
PDB)
• Top 10 player di tiap halal industry
3. Keuangan syariah
• Meningkatnya share keuangan syariah
mencapai (% total keuangan).
• Meningkatnya share outstanding pasar
uang syariah.
4. Optimalisasi pengumpulan dan
penyaluran dana ZISWAF
5. Kebijakan Eksyar sebagai bagian dari
kebijakan nasional dan internasional
KONDISI SAAT INI
Lingkungan Global
13 13
14 14
Kebijakan Eksyar NasionalKebijakan Eksyar Daerah Kebijakan Eksyar Internasional
Sumber Daya Insani Data dan Informasi Koordinasi dan Kerjasama
Halal Supply
Chain
Kelembagaan
Infrastruktur
Pendukung
Instrumen
Infrastruktur
Regulasi
Basis
Investor
Riset dan
Asesmen
Edukasi
Pert. Aset Usaha
Syariah (%/Th)
Share Keu. Syariah
(% Total Keu.)
Share outstanding pasar
uang syariah (% PDB)Indeks Literasi
Inisiasi
Internasional
Pemberdayaan
Ekonomi
Syariah
Penguatan Riset,
Asesmen &
Edukasi
Pendalaman
Pasar Keuangan
Syariah
Peningkatan Aset
Usaha Syariah
Pembiayaan
Keuangan Syariah
Tk. Kedalaman
Pasar KeuanganTk. Literasi Int’l Standing
Berkembangnya ekonomi
dan keuangan Indonesia yang adil,
bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah
Target Capaian
IndikatorUtama
StrategiUtama
Program Kerja
Utama
StrategiDasar
KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN EKSYAR
STRATEGI UTAMA
STRATEGI PENDUKUNG
1. Penetapan sektor usaha halal yang
menjadi prioritas yaitu Integrated
Farming, food and fashion, wisata, dan
renewable energy.
2. Pengembangan model-model usaha
syariah untuk diimplementasikan secara
nasional.
3. Pengembangan model usaha champion
dan linkage antara UMK dan UMB.
4. Penguatan outlet pasar termasuk virtual
market (DN dan LN).
5. Penguatan kerangka regulasi dan
standarisasi (tmk market code of
conduct, persaingan usaha, dll)
6. Penguatan dukungan kelembagaan
(asosiasi WIIB, KEK, BMT, dll) dan
koordinasi serta kolaborasi antar
stakeholder, pelaku usaha, regulator, dll)
KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Variasi usaha halal masih terbatas
dan terkonsentrasi pada sektor
tertentu.
2. Awareness pengusaha dan dukungan
regulator belum optimal
3. Belum optimalnya :
a. Sinergi dan kolaborasi antara
Usaha Mikro Kecil dengan Usaha
Menengah Besar
b. Pemberdayaan ekonomi di
pesantren/lembaga pendidikan
Islam
4. Kerangka ketentuan, fatwa dan
standarisasi yang belum memadai dan
terintegrasi
5. Data aset dan usaha syariah masih
terbatas
1. Pertumbuhan asset usaha syariah
meningkat rata-rata 15-20%
pertahun.
2. Dominasi ekonomi syariah terhadap
perekonomian nasioan (> 50% PDB)
3. Kebijakan bisnis halal yang
komprehensif
4. Integrasi dan sinergi antara usaha
mikro kecil (termasuk lembaga
pendidikan Islam/pesantren) dan
usaha menengah
5. Koordinasi dan kolaborasi antara
stakeholder dengan dukungan
penuh fatwa/regulasi/dan
standarisasasi
KONDISI SAAT INI
15 15
PILAR 1 PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH
16
16
CONTOH MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH
OPTIMALSISASI DANA INFAQ SHODAQOH LAZISMU
Social-Preneur Industrial-Preneur
NT1
Tangkap dg bubu
NT2 NT3
Low Tech /
alat tangkap
bubu
Nelayan
Low Tech / alat
sederhana
Ficking
Kel.
Nelayan
Low Tech /
Freezer
Cold Chain
BTM -
Miniplant
Skill Provider
NT4 NT5
High Tech –
Capiltal Intensif
Sterilisasi &
Pasteurisasi
KORPORASI
High Tech –
Capiltal Intensif
Casing, Packing
& Stuffing
Proses
Pengapalan
(ekspor)
Nelayan Industri
Low Tech /
Penyortiran
BTM -
Miniplant
Infaq & Shodaqoh
Importir-USA
Aliran uang (Rp)-Redistribusi Modal
Aliran Pengetahuan (Rp)-Redistribusi Pengetahuan
Koordinasi, Pemantauan(negotiating power)
Aliran Pasar-Akses pasar
Dengan memperbaiki Rantai Nilai Tambah (NT) distribusi kesejahteraan dapat diperbaiki.
(Nilai Tambah Nelayan)> (Nilai Tambah Industri)
17
17
CONTOH MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH
OPTIMALSISASI DANA ZAKAT PRODUKTIF
Dengan memperbaiki Rantai Nilai Tambah (NT) distribusi kesejahteraan dapat diperbaiki.
(Nilai Tambah Petani)> (Nilai Tambah Pedagang)
Petani Pedagang
Low Tech Alat sederhana
Petani &buruh
Petani &buruh
Skill Provider
NT3 NT4 NT5
Kel. Usaha Bersama
Gabah/ padi
Pengepul
Beras
Pasar Induk
Low Tech Alat
sederhana
Kel. Usaha Bersama
Low Tech / Alat sederhana
120 Hr20 Hr
NT2
Petani PedagangNT1
85 Hr
ZakatProduktif
Low Tech Lumbung
NT6
Konsumsi
Masyarakat
Konsumen
Pendamping-Dasamas(Dai SahabatMasyarakat)
17
Aliran uang (Rp)-Redistribusi Modal
Aliran Pengetahuan (Rp)-Redistribusi Pengetahuan
Koordinasi, Pemantauan(negotiating power)
Aliran Pasar-Akses pasar
Muzaki
18
CONTOH MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH
PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN
Dengan memperbaiki Rantai Nilai Tambah (NT) distribusi kesejahteraan dapat diperbaiki.
(Nilai Pesantren Binaan)> (Nilai Tambah Pengumpul-Pasar)
Pesantren Binaan Pesantren Mentor
Hasil
Pengolahan
Sampah
Hasil
Pengolahan
Sampah
Pengumpulan
Sampah
Low Tech
Alat sederhana
Santri Santri
Skill Provider
NA3 NA4
Capital Intensif
Pesantren
Mentor
Capital Intensif
Pasar
Low Tech
Alat sederhana
Pesantren
Petani Pedagang
CSR
Hasil
Pengolahan
Sampah
NA5
Capital Intensif
Industri
Aliran Pengetahuan (Rp)-Redistribusi Pengetahuan
Konsumen
Sampah
Pemisahan
Sampah
(Sortasi)
Sampah
yang siap
diolah
Hasil
Pengolahan
sampah
Proses
Pengolahan
Sampah
Low/high Tech
Alat sederhana
Pesantren
LEMBAGA/ PERUSAHAAN/INSTANSI
Pendamping
1 2 3
Pesantren Binaan memiliki
pilihan untuk akses pasar :
1. Pesantren Mentor
2. Pasar
3. Industri
NT1 NT2
Aliran uang (Rp)-Redistribusi Modal
Koordinasi, Pemantauan(negotiating power)
STRATEGI UTAMA
STRATEGI PENDUKUNG
1. Pengembangan, penguatan dan
perluasan instrumen, mekanisme
transaksi, infrastruktur pasar
keuangan syariah.
2. Peningkatan dan penguatan
investor confidence dan jumlah
potensial issuer
3. Penguatan dan perluasan
dukungan pasar keuangan syariah
global, serta kerjasama domestik
dan Internasional.
4. Pengembangan, penguatan dan
perluasan pengaturan &
pengawasan pasar keuangan,
moneter syariah dan sektor sosial
syariah
KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Pasar keuangan syariah belum dalam
dan berkembang:
• Variasi instrumen masih terbatas
• Volume dan frekuensi transaksi
belum signifikan.
• Infrastruktur masih terbatas.
• Investor syariah belum dominan.
2. Potensi Islamic social fund belum
dioptimalkan.
• Aset sosial syariah: tanah,
bangunan wakaf, dll belum
optimal.
• Penghimpunan dan pengelolaan
dana sosial syariah (infaq,
shodaqoh, zakat, dll) belum
optimal
3. Sektor keuangan belum link dengan
sektor riil
1. Share keuangan syariah 10%-
20% dari keuangan
konvensional.
2. Share pasar uang syariah 1%-
2% dari GDP.
3. Realisasi pembiayaan syariah
di sektor ekonomi strategis.
4. Kepercayaan dan keterlibatan
investor dan publik yang
semakin meningkat.
5. Mitigasi risiko likuiditas
dengan instrumen dan
mekanisme syariah.
6. Optimalisasi pengumpulan
dan penyaluran dana ZISWAF
KONDISI SAAT INI
19 19
PILAR 2 PENDALAMAN PASAR KEUANGAN SYARIAH
* Menurut RPJMN 2015-2019, dibutuhkan dana sekitar Rp4796 triliun (Sumber: Bappenas- JICA, 2014)
PEMENUHAN PEMBIAYAAN EKONOMI : PEMERINTAH DAN SWASTA
Pembiayaan Proyek Strategis
Nasional dan Prioritas*
Pembiayaan
Lainnya (3%) Pembiayaan dari
Non Bank (23%)
Pembiayaan dari
Perbankan (74%)
Perbankan
Konvensional
(95%)
Perbankan
Syariah
(5%)
Equity
(56%)
Obligasi
Korporasi (40%)
Pembiayaan dari
Pemerintah
Obligasi
Konvensional (96%)
Obligasi
Syariah (4%)
Surat Utang
Negara (86%)
Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) (14%)
Saham
Syariah (56%)
Saham
Konvensional (44%)
Pemerintah Swasta
• Pemenuhan kebutuhan pembiayaan nasionaldari keuangan syariah, masih terbatas dari: (i)perbankan syariah, (ii) sukuk (korporasi danSBSN) dan saham syariah.
• Namun demikian, pangsa pasar SBSN masih+/- 14%, perbankan syariah +/- 5%, sukukkorporasi +/- 4% dan saham syariah +/-56%.
BUMN/D
Keuangan
Komersial Syariah*
Keuangan
Sosial Islam**
Penguatan Basis
Investor
*Kerjasama dengan OJK, Kementerian Keuangan, asosiasi, Industri, Lembaga Internasional dan instansi terkait. Kerjasama dengan BAZNAS, LAZ, BWI, Kemenag, Kemenkeu dan instansi terkait lainnya
Penguatan
Regulasi
Penguatan
Infrastruktur
Pengembangan
Instrumen
Keuangan Sosial
Penguatan
Infrastruktur
Dana Sosial
Penguatan Basis
Muzzaki/donatur
Pasar Uang
Syariah
Operasi Moneter
Syariah Pasar Valas
Syariah
Pasar
Sukuk
Wakaf
Fisik/Aset
Dana Sosial lain: Infaq,
shodaqoh, hibah, dll
Dukungan
bagi regulasi
Kelebihan Likuiditas
di Perekonomian
Manajemen
Keuangan Konvensional Sektor Ril Link dan berbasis
- Instrumen moneter
- Instrumen pasar uang
- Instrumen pasar forex
- Instrumen pasar sukuk
- Instrumen social fund
- Islamic market ethic
- Islamic benchmark rate
- Settlement system
- Kontrak Repo
- Treasury certification
- Kustodian
- Investor domestik
- Bank
-,Non Bank
- Individual
- Pemerintah
- Quasy Pemerintah
- Regulasi di pasar
sekunder
- Regulasi di pasar
perdana
- Sukuk wakaf (BUMN)
- Sukuk wakaf
korporasi
- Sukuk tabarru
(lembaga sosial Islam)
- Sistem informasi
dan monitoring zakat
- Sistem informasi
dan monitoring
wakaf
- Penguatan
sosialisasi
- Kerjasama
kelembagaan
(Baznas, BWI, dll)
- Kerangka aturan
sektor zakat
- Kerangka aturan
sektor wakaf
Pengembangan
Instrumen
Wakaf
Uang
Manajemen
Keuangan Islam
Kesejahteraan Ekonomi
dan Sosial
- Repo syariah
- SIMA dan SIKA
- TD valas syariah
- NCD syariah
- Hedging syariah
- Mini MRA syariah
- iCOC
- BI-SSSS repo syariah
- PSAK waad
- Index sektor riil
- e-learning syariah
- Sosialisasi dan edukasi
- ISEF
- Festival Ekonomi dan
keuangan syariah
- PBI repo syariah
- PBI hedging syariah
- PBI PLJPS
- PBI sertifikasi treasuri
- Model Sukuk linked
wakaf
- Panduan penerbitan
Sukuk korporasi untuk
lembaga sosial Islami
- Sistem informasi
zakat BI (integrasi
perbankan
dan lembacga zakat
nasional)
- Sosialisasi zakat di ISEF
- Festival syariah
(termasuk dana sosial)
di KPW DN)
-Zakat core principle
- Awqf core priciples
PENGEMBANGAN KEUANGAN ISLAM (KOMERSIAL DAN SOSIAL)
STRATEGI UTAMA
1. Penguatan riset pemberdayaan
ekonomi syariah dan pendalaman
pasar keuangan syariah.
2. Standarisasi dan pengembangan
kurikulum pengajaran.
3. Pengembangan modul pengajaran,
buku referensi dan e-learning baik
untuk akademik maupun populer.
4. Pengembangan dan pengayaan
program vokasi maupun profesi.
5. Peningkatan sosialisai dan edukasi
masyarakat secara menyeluruh,
kontinu dan terintegrasi.
KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Pemahaman terhadap bentuk
usaha syariah dan model
usaha halal masih terbatas.
2. Beragamnya kurikulum
pengajaran ekonomi syariah.
3. Sistem pendidikan formal dan
non formal belum cukup
mendukung kebutuhan
industri atau tataran
implementasi.
4. Pengetahuan dan pemahaman
masyarakat terkait ekonomi
dan keuangan syariah masih
terbatas.
KONDISI SAAT INI
22 22
PILAR 3 PENGUATAN RISET, ASESMEN & EDUKASI EKSYAR
1. Policy based research sudah
terbangun dan meluas.
2. Tersedianya berbagai model
usaha syariah yang telah
diimplementasikan dan siap
direplikasi.
3. Sistem pendidikan formal dan
non formal yang mendukung
implementasi dan
pengembangan Eksyar.
4. Peningkatan pemahaman
masyarakat (literasi) terhadap
ekononi dan keuangan
syariah.
• Sertifikasi:
− Islamic
finance
− Islamic social
finance
− dealer syariah
− auditor
produk halal
− dll
RISET &
ASESMEN
EDUKASI &
SOSIALISASI
NON FORMAL FORMAL
Peningkatan
KompetensiPeningkatan
Awareness
UMUMAKADEMIK
SD, SMP, SMA,
Universitas
VOKASISMK, Politeknik,
Praktik Kerja
PROFESI
Sertifikasi
Riset & Asesmen
Pemberdayaan
Ekonomi Syariah
Riset & Asesmen
Pendalaman Pasar
Keuangan Syariah
Peningkatan Literasi EKSYAR
KHUSUS
23
• Standarisasi &
pengembangan
kurikulum.
• Pengayaan program
vokasi
• Pengembangan
bahan ajar, buku
referensi, e-learning
• TOT guru, pengajar
• Program
kewirausahaan
• Program magang
pada:
−LAZ
− sekolah Islam &
pesantren
− industri halal
• Sosialisasi:
− Pemda
− Forum daerah
− Asosiasi/
kelompok
masyarakat
− Kelompok
profesi
• Gerakan
sosialisasi
massal
• Buku
referensi
populer
• Kerjasama riset:
− PAU
− Forum ahli
− Lembaga riset
internasional
PENGUATAN RISET, ASESMEN DAN EDUKASI EKSYAR
Termasuk dalam Dewan Pengarah KNKS
Area kerjasama:
Pilar 2Pilar 1 Pilar 3
Area kerjasama:
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 PKES
kerjasama dengan
Asosiasi Masyarakat
24
Area kerjasama:
Pilar 2
Area kerjasama:
Pilar 2Pilar 1 Pilar 3
Bappenas
Area kerjasama:
Pilar 2Pilar 1Kemenkeu
Area kerjasama:
Pilar 3Pilar 1Kemenag
Area kerjasama:
Pilar 2Pilar 1 Pilar 3MUI
Kemenpar KemendesBPN
ESDMPertanianKemendikbud
ICMIArea kerjasama:
Pilar 2Pilar 1 Pilar 3
RENCANA PETA KERJASAMA INSTITUSI PENGEMBANGAN EKSYAR DI INDONESIA
KNKSArea kerjasama:
Pilar 2 Pilar 3
Area kerjasama:
Pilar 2Pilar 1 Pilar 3
Area kerjasama:
Pilar 2Pilar 1 Pilar 3Kemenko Perekonomian
Area kerjasama:
Pilar 2Pilar 1Kemenkopdan UMKM
Pilar 2
Area kerjasama:
Pilar 1
Pilar 1Pilar 3
Pilar 3
Pilar 3
25
Pilar Mitra Strategis Program Rincian Program Tujuan
Pilar 1
Pemberdayaan
Ekonomi Syariah
Kementerian Agama,
65 pesantren di 31
wilayah kerja BI
Pengembangan
Kemandirian Ekonomi
Pesantren
1. Menyusun standar
laporan pesantren
1. Peningkatan kompetensi
dan governance
2. Pengembangan aplikasi
virtual market
2. Mediator antar pesantren
dalam lingkup
wilayah/regional/nasional
3. Replikasi model bisnis 3. Perluasan pemberdayaan
dan kemitraan
Pilar 1
Pemberdayaan
Ekonomi Syariah
Asosiasi, pelaku
industri usaha
syariah, Kementerian
terkait
Pemetaan Halal
Supply Chain dan
usaha syariah.
1. Identifikasi aktivitas/model
usaha sektoral ekonomi
syariah
1. Pemetaan usaha syariah
secara sektoral untuk
pengembangan Halal
Supply Chain
2. Penyusunan pilot model
bisnis dalam Halal Supply
Chain
1. Replikasi model bisnis
dalam implementasi Halal
Supply Chain
PROGRAM EKSYAR YANG TELAH dan TENGAH DILAKUKAN (1/6)
26
Pilar Mitra Strategis Program Rincian Program Tujuan
Pilar 2
Pendalaman
Pasar Keuangan
Syariah
Otoritas Jasa
Keuangan
Pengembangan
instrumen
pendalaman pasar
keuangan syariah
1. Pengembangan
instrumen hedging
syariah
1. Peningkatan mitigasi risiko
nilai tukar sesuai prinsip
syariah
2. Pengembangan
instrumen pasau uang
antar bank syariah
(PUAS)
2. Peningkatan variasi
instrumen berupa Repo
syariah, SIMA (sertifikat
investasi mudharobah antar
bank) dan SIKA (sertifikat
perdagangan komoditas
antar bank).
3. Perumusan, penyusunan
dan pengaturan
Pembiayaan Likuiditas
Jangka Pendek Syariah
3. Penguatan mitigasi risiko
likuiditas jangka pendek
perbankan syariah
PROGRAM YANG TELAH dan TENGAH DILAKUKAN (2/6)
27
Pilar Mitra Strategis Program Rincian Program Tujuan
Pilar 2
Pendalaman
Pasar Keuangan
Syariah
BAZNAS dan BWI Pengembangan
kerangka governance
sektor keuangan
sosial syariah
1. Pengembangan,
penyusunan dan
sosialisasi zakat core
principles (ZCP)
1. Optimalisasi sektor
keuangan sosial syariah,
khususnya zakat.
2. Pengembangan,
penyusunan dan
sosialisasi waqaf core
principles (WCP)
2. Optimalisasi sektor
keuangan sosial syariah,
khususnya wakaf.
3. Persiapan pendirian
lembaga standard setting
internasional yang dapat
menaungi sektor
keuangan sosial syariah
2. Berdirinya lembaga
standard setting
internasional guna
meningkatkan optimalisasi
sektor keuangan sosial
syariah
PROGRAM YANG TELAH dan TENGAH DILAKUKAN (3/6)
28
Pilar Mitra Strategis Program Rincian Program Tujuan
Pilar 3
Penguatan Riset,
Asesmen dan
Edukasi
Perguruan tinggi,
KemenRistek-dikti
Pengembangan
kurikulum ekonomi
dan keuangan syariah
1. Standarisasi kurikulum
ekonomi syariah melalui
penentuan capaian
pembelajaran yang
seragam di 22 PT.
1. Peningkatan kualitas lulusan
ekonomi dan keuangan
syariah (edukasi formal)
2. Penyusunan buku
referensi/modul
pembelajaran:
• Modul Zakat
• Modul Wakaf
• Usaha mikro
2. Pengembangan bahan ajar
untuk melengkapi kurikulum
EKSyar
Pilar 3
Penguatan Riset,
Asesmen dan
Edukasi
Sekolah Menengah
Atas (SMA) dan
Sekolah Menengah
Pertama (SMP),
Kemendikbud
Pengembangan
kurikulum ekonomi
dan keuangan syariah
1. Pengembangan kurikulum
ekonomi dan keuangan
syariah di tingkat sekolah
menengah
1. Perluasan awareness dan
peningkatan pemahaman
sejak awal
2. Penyusunan buku
referensi tingkat SMA
2. Pengembangan bahan ajar
untuk melengkapi kurikulum
EKSyar
PROGRAM YANG TELAH dan TENGAH DILAKUKAN (4/6)
29
Pilar Mitra Strategis Program Rincian Program Tujuan
Pilar 3
Penguatan Riset,
Asesmen dan
Edukasi
Dealer syariah,
IIGMA (Indonesian
Islamic Global
Market Association),
Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
(BNSP)
Pengembangan
program
vokasi/profesi
1. Pengembangan Islamic
financial market code of
conduct
2. Capacity building dealer
syariah
2. Pengembangan sertifikasi
dealer syariah
2. Capacity building dealer
syariah
Pilar 3
Penguatan Riset,
Asesmen dan
Edukasi
Otoritas Jasa
Keuangan, Badan
Wakaf Indonesia,
Kementerian
Koperasi, IFSB
Kajian integrasi sektor
keuangan komersial
dan sosial syariah
1. Pemetaan model bisnis
integrasi keuangan
komersial dan sosial
syariah di LKS
1. Pengembangan dan
replikasi model bisnis
integrasi keungan komersial
dan sosial syariah
2. Perumusan konsep
pengaturan dan
implementasi
1. Perluasan implementasi
integrasi keuangan
komersial dan sosial syariah
Otoritas Jasa
Keuangan
Perumusan Indeks
Return Sektor Riil
Formulasi dan perhitungan
Indeks return Sektor Riil
Penyediaan benchmark
instrumen keuangan syariah
berdasarkan sektor riil.
PROGRAM YANG TELAH dan TENGAH DILAKUKAN (5/6)
30
Pilar Mitra Strategis Program Rincian Program Tujuan
Pilar 3
Penguatan Riset,
Asesmen dan
Edukasi
Masyarakat umum Sosialisasi dan
edukasi dalam
International Sharia
Economic Festival
(ISEF)
1. International Sharia
Economic Forum
1. Sosialisasi dan edukasi
program pengembangan
EKSyar
2. International Sharia
Economic Fair
2. Sosialisasi dan
pemberdayaan UMKM
syraiah
Pilar Pendukung
Kerjasama
Internasional dan
domestik
Kementerian
Keuangan
Mendukung pendirian
World Islamic
Investment Bank
(WIIB)
Mendukung penyusunan dan
perancangan aspek teknis
dalam proposal
Mendukung berdirinya WIIB
guna mendukung Pilar 1 dan 2
Kementerian Agama Mendukung pendirian
Bank Wakaf Ventura
Memberikan usulan bentuk,
model bisnis, kelembagaan
dan governance structure
bank wakaf ventur.
Mendukung berdirinya Bank
Wakaf Ventura guna mendukung
Pilar 1 dan 2
PROGRAM YANG TELAH dan TENGAH DILAKUKAN (6/6)
Recommended