View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
TAX MANAGEMENT (TM)
MAKALAH
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata KuliahAkuntansi Topik Khusus
Dosen : Yogi Ginanjar, SE., AAk
Disusun Oleh :
Fanny Ayu Lestari 14.06.1.0079
Irma Rahayu 14.06.1.0084
Sri Fitriyani 14.06.1.0101
Kelompok 4
Akuntansi C
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAJALENGKA
2017
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada kelompok kami, sehingga
kelompok kami dapat menyelesaikan Tugas Akuntansi Topik Khusus yang
berjudul “TAX MANAGEMENT (TM)”.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, oleh
karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dan
kami terima untuk perbaikan makalah selanjutnya. Kami ucapkan banyak terima
kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini.
Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat
menambah pengetahuan khususnya untuk meningkatkan motivasi semangat
belajar terhadap Mata Kuliah Akuntansi Topik Khusus.
Majalengka, April 2017
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... iDAFTAR ISI..................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang..............................................................................11.2 Identifikasi Masalah......................................................................21.3 Maksud dan Tujuan......................................................................3
1.3.1 Maksud..............................................................................31.3.2 Tujuan...............................................................................3
BAB II PEMBAHASAN2.1 Manajemen Pajak..........................................................................5
2.1.1 Pengertian Manajemen Pajak ...........................................52.1.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak ....................6
2.2 Landasan Hukum..........................................................................82.2.1 Dasar Hukum....................................................................82.2.2 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyerahan,
Penyetoran, dan Pelaporan PPh........................................82.2.3 PPN (Pajak Pertambahan Nilai)........................................9
2.3 Tujuan Manajemen Pajak............................................................102.4 Fungsi dari Manajemen Pajak......................................................102.5 Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak .....................132.6 Manajemen Pajak dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, & efektif.......................................................................................132.7 Langkah penerapan Manajemen Pajak........................................132.8 Tahapan Perencanaan Pajak.........................................................172.9 Strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan Pajak..........17
BAB III CONTOH KASUS 3.1 Gambaran Umum Perusahaan.....................................................20
3.1.1 Sejarah PT. Indosat Multi Media (IM3)...........................233.1.2 Kasus Penggelapan Pajak PT. Indosat Multi Media (IM3)
..........................................................................................25BAB IV KESIMPULAN...............................................................................28
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih
terus melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan
pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit pajak merupakan
salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah
dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan.
Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu
mempertahan penerimaan negara. Penentu kebijakan pembayaran pajak adalah
wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif yang hasilnya
dituangkan dalam undang-undang perpajakan. Tujuan dituangkannya kebijakan
perpajakan itu ke dalam bentuk undang-undang adalah untuk mengikat semua
orang agar dapat mematuhi aturan yang berlaku dan terciptanya keadilan serta
kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya
pajak. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga negara
untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak.
Pemerintah pun selalu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap
peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia dengan memperbaiki sistem
perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara dibagian pajak, yang
dikenal dengan reformasi pajak. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh
1
pemerintah dalam menyusun reformasi pajak. Reformasi pajak yang kurang
optimal yang diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, justru akan
menyebabkan pemerintah semakin sulit dalam memungut pajaknya.
Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara tetapi bagi perusahaan
pajak akan dihitung sebagi beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu
perusahaan. Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar
dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang
menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Dalam meminimumkan
jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak.
Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar
tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat
dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan
usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Manajemen
pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan,
namun juga memastikan bahwa perusahaan sudah memenuhi aturan perpajakan
dengan benar sehingga di kemudian hari dapat terhindar dari denda pajak. Dan
salah bentuk manajemen pajak adalah perencanaan pajak (tax planning)
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penyusun mengidentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian Manajemen Pajak ?
2
2. Apa landasan hukum Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak?
3. Apa tujuan dari Manajemen Pajak ?
4. Apa saja fungsi dari Manajemen Pajak ?
5. Apa saja hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak ?
6. Bagaimana Manajemen Pajak dilaksanakan dengan ekonomis, efisien dan
efektif ?
7. Bagaimana langkah penerapan Manajemen Pajak ?
8. Apa saja tahapan Perencanaan Pajak ?
9. Apa saja strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan Pajak ?
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud dari penulisan dan penyusunan makalah ini diantaranya ialah :
1. Untuk memenuhi salah satu tugas Akuntansi Topik Khusus
2. Untuk memahami dan memperjelas materi tentang Manajemen Pajak
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:
1. Untuk mengetahui pengertian Manajemen Pajak
2. Untuk mengetahui landasan hukum Manajemen Pajak dan Perencanaan
Pajak
3. Untuk mengetahui tujuan dari Manajemen Pajak
4. Untuk mengetahui fungsi dari Manajemen Pajak
3
5. Untuk mengetahui apa saja ha-hal yang diperlukan dalam Manajemen
Pajak
6. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pajak dilaksanakan dengan
ekonomis, efisien dan efektif
7. Untuk mengetahui bagaimana langkah penerapan Manajemen Pajak
8. Untuk mengetahui apa saja tahapan Perencanaan Pajak
9. Untuk mengetahui strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan
Pajak
4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Manajemen Perpajakan
2.1.1 Pengertian Manajemen Paajak
Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2005) mendefinisikan
Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar
tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
Menurut R. Terry Manajemen adalah suatu proses unik dan khas yang
terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, serta penggerakan
dan pengendalian yang dilakukan guna menentukan arah serta mencapai tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan SDM serta sumber daya
lain.
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan Menurut
undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah konstribusi wajib
kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki
sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak
mndapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan
kemakmuran rakyat.
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan iuran atau pungutan
rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau
peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk
5
dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai
kebutuhan negara.
Jadi dapat ditarik kesimpulan, manajemen perpajakan adalah suatu strategi
manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-
aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan
dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan
perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung
suatu konsep manajeman pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan
tingkat likuiditas perusahaan. Sedangkan manajemen pajak sendiri memiliki
pengertian yaitu upaya atau sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan
benar dalam melakukan penghematan pajak secara legal tetapi jumlah pajak yang
dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang diharapkan. Manajemen perpajakan bertujuan untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tanpa
membebani cash flow perusahaan serta terhindar dari penerbitan sanksi
administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.
2.1.2 Motivasi dilakukannya Perencanaa Pajak
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak. Ada 3
(tiga) unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak:
1. Kebijaksanaan Perpajakan (Tax Policy)
Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang
hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor yang mendorong
dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:
6
1. Pajak yang akan dipungut
2. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak
3. Apa saja yang merupakan objek pajak
4. Berapa besarnya tarif pajak
5. Bagaimana prosedurnya
2. Undang-undang Perpajakan (Tax Law)
Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-
undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam
pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain(Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan DIrektur Jendral Pajak),
maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-
undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan
dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya terutama masalah perpajakan.
3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)
Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah
memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam
pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk
melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan
peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat
oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang
secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain
tertentu) dengan memanfaatkan:
1. Perbedaan tarif pajak (Tax Rates)
7
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (Tax
Base)
3. Loopholes (celah) , Shelters ( berlindung)
2.2 Landasan Hukum
2.2.1 Dasar hukum
Dasar hukum mengenai manajemen perpajakan diantaranya adalah :
1. UU No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
3. UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-12/PJ./2009 Tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
2.2.2 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh
Adapun pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
PPh, yaitu :
a. PPh Pasal 21/26
8
Pasal 21/26, mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor
Per-31/PJ/2012 tanggal 27 Desember 2012
b. PPh Pasal 22
Dalam hal Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, maka wajib
memungut, membayarkan dan melaporkan PPh pasal 22.
c. PPh Pasal 23
Berbeda dengan ketentuan berkaitan dengan PPh pasal 21 di atas, sesuai
dengan ketentuan pasal 23 UU PPh disebutkan “………dipotong pajak oleh pihak
yang wajib membayarkan.” Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa atas PPh
pasal 23 akan terutang ditempat dilakukannya pembayaran Penghasilan. Apabila
pembayaran penghasilan dilakukan oleh kantor cabang, maka PPh pasal 23 akan
dipotong , disetorkan dan dilaporkan oleh kantor cabang. Namun, sebaliknya
apabila pembayaran penghasilan dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh pasal 23
akan dipotong, disetor dan dilaporkan oleh kantor pusat.
d. PPh Pasal 4(2)
Wajib pajak sesuai kriteria PP-46 dengan tarif 1% dari omset masing-masing
cabang wajib menyetorkan PPh-nya menggunakan NPWP cabang. Termasuk juga
wajib pajak yang melakukan transaksi Penjualan tanah dan/atau bangunan, atau
Persewaan tanah dan/atau bangunan, pembayarannya oleh cabang dimana lokasi
tanah dan/atau bangunan itu berada.
2.2.3 PPN
PPN dapat terutang di kantor cabang bila terdapat penyerahan Barang atau
Jasa Kena Pajak dan perusahaan tidak melakukan sentralisasi (pemusatan) tempat
9
terutangnya PPN. Khusus untuk Pengusaha yang melakukan usaha dibidang
Penjualan Tanah dan/atau bangunan, berlaku pemungutan, pembayaran dan
pelaporan PPN-nya di lokasi usaha (cabang)/tidak berlaku sentralisasi
(pemusatan) PPN, (Perdirjen pajak nomor PER-25/PJ.2013 tanggal 3 Juli 2013).
2.3 Tujuan Manajemen Pajak
Ada empat tujuan pokok dari manajemen pajak, yaitu:
1. Secara financial mikro, tujuan manajemen pajak adalah meminimalisasi laba
setelah pajak.
2. Secara organisasional-makro, tujuan manajemen pajak adalah
memaksimalisasi laba setelah pajak.
3. Secara praktikal, tujuan manajemen pajak adalah mengurangi kejutan-kejutan
saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.4 Fungsi dari Manajemen Pajak
Adapun fungsi dari Manajemen Pajak adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.
Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan
seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada
tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap
10
peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan
penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax
planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak.
Penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimimalisasi
kewajiban pajak. Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan suatu
perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak (tax
savings) dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Bertujuan untuk
melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang diperbolehkan
oleh undang-undang (tax avoidance), tahapan Tax Planning adalah sebagai
berikut :
a. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)
b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one
or more possible tax plans)
c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)
d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging
the tax plans)
e. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)
Adapun syarat-syarat perencanaan pajak adalah sebagai berikut :
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. Secara bisnis dapat diterima, dan
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)
11
Memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi
peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila pada tahap perencanaan pajak telah
dilakukan sesuai dengan faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan
penghematan pajak maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya
baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan
kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam
pelaksanaanya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut
telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.
3. Pengendalian Pajak (Tax Control)
Memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Yang terpenting
adalah pengecekan pembayaran pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk
memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah
direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal
terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.Oleh
sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi
penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir
tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.
Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak
lebih besar dari jumlah pajak terutang. Cara untuk mencapai tujuan manajemen
pajak, memahami ketentuan peraturan perpajakan. Dengan mempelajari undang-
undang, keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah-celah yang
menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.
12
2.5 Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak
Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak diantaranya adalah:
1. Memahami ketentuan perpajakan.
Pemahaman yang baik atas aturan perpajakan dapat dimanfaatkan untuk
menghemat beban pajak.
2. Pembukuan yang memenuhi syarat.
Pembukuan itu merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi
perusahaan namun juga bagi laporan perpajakan. Pembukuan yang baik sangatlah
berguna bagi pelaksanaan manajemen pajak yang baik.
2.6 Manajemen Pajak dilaksanakan dengan Ekonomis, Efisien dan
Efektif
Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai
cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang
melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance dan tax evasion.
Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah
suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian
tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan
untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.
2.7 Langkah Penerapan Manajemen Pajak
Adapun langkah penerapan manajemen pajak adalah sebagai berikut :
a. Analisis informasi yang ada
13
Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah
menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek
dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya
bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik
secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yangharus dapat dirumuskan
sebagai perencanaan pajak yang paling efesien juga penting untuk
memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan
pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi.
Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor
baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:
1) Fakta yang relevan
2) Faktor pajak
3) Faktor non pajak lainnya
b. Design of one more possible tax plans (Buat satu model atau lebih rencana
kemungkinan besarnya pajak)
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan
berikut:
1. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.Pemilihan
dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen
dari negara tersebut.
2. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak
14
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari
seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak
terhadap beban pajak. Perbedaan labakotor dan pengeluaran selain pajak atas
berbagai alternatif perencanaan.
Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan
hipotesis sebagai berikut:
1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.
Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda.
Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah
perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.
c. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana
yang di buat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk
transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat
sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang di inginkan. Kadang
suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan.
Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan
biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar
penghematan pajak (tax saving) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap
di jalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan
15
kerugian minimal. Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana
disertai dengan pemberian gambaran/ perkiraan berapa peluang kesuksesan dan
berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial
jika terjadi kegagalan.
d. Rencana pajak
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah
berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yangterjadi
baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas
tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari
suatu perjanjian, yang berkenan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas
berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat
terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu
dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan
memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi
yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang
merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil
kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Perencanaan pajak
merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri
merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetap
jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yangdiharapkan.
e. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax
implementation) dan pengendalian pajak (tax control)
16
2.8 Tahapan Perencanaan Pajak
Adapun tahapan perencanaan pajak adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)
2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or
more possible tax plans)
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the
tax plans)
5. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)
2.9 Strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan Pajak
Adapun strategi umum yang dilakukan dalam perencanaan pajak adalah
sebagai berikut:
a. Tax saving
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui
pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.
100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan
menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
b. Tax avoidance
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan
menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan
objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami
17
kerugian,perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi
pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh
Pasal21.
c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan
dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
d. Menunda pembayaran kewajiban pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturanyang
berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini
dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas
waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualankredit. Dalam hal
ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya
setelah bulan penyerahan barang.
e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai
pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar
dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/ atau impor dan
Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.
Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat
menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak
standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang
18
(delivery order) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung
terigu, PNBP (Faktur NotaBon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh
Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda
pembayaran atau kwitansi telepon.
19
BAB III
CONTOH KASUS
3.1 Gambaran Umum Perusahaan
PT Indosat Satellite Corporation (PT Indosat Tbk) adalah sebuah
perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional terkemuka di
Indonesia. Kegiatan utama perusahaan adalah menyediakan jasa telekomunikasi
internasional melalui switching, termasuk telepon, teleks, telegram, komunikasi
data paket, faksimili dengan fasilitas store and forward, serta jasa indosat untuk
sistem komunikasi bergerak global. Perusahaan juga menyediakan jasa
telekomunikasi internasional non switching seperti sirkuit sewa berkecepatan
rendah maupun tinggi, konferensi video, jasa transmisi suara. Untuk jasa - jasa
switching memerlukan penyaluran melalui jaringan telepon domestik, sedangkan
untuk jasa non switching terhubung langsung ke fasilitas Indosat.
PT Indosat Satellite Corporation (PT Indosat Tbk) didirikan pada tanggal
20 November 1967 merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Republik
Indonesia dengan ITT (International Telephone and Telegraph) untuk
membangun stasiun Bumi yang dioperasikan pada tahun 1969, dalam
perkembangannya melihat posisi telekomunikasi internasional yang strategis
dalam menerima dan menyalurkan informasi dari dan keluar negeri, maka pada
tahun 1980 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil alih seluruh
saham PT Indosat melalui pelaksanaan akuisisi berdasarkan peraturan pemerintah
Nomor 52, 53, dan 54 tahun 1980.
20
Mulai tahun 1980 PT Indosat berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang juga dapat menangkis keraguan kalangan internasional akan
kemampuan mengoperasikan jasa telekomunikasi internasional tanpa ITT. Pada
tahun 1992 Indosat kembali menjawab keraguan kemampuan Indosat dalam
bersaing dengan pihak swasta yaitu Satelindo, dimana Indosat mempertahankan
pangsa pasar sekitar 90%.
Pada 18 Oktober 1994 Indosat menjadi perusahaan Indonesia pertama
yang mencatat sahamnya di New York Exchange dengan ”The best IPO deal of
the year”, sedangkan di dalam negeri saham Indosat tercatat Bursa Efek Jakarta
dan Bursa Efek Surabaya, dengan kata lain Indosat menjadi perusahaan terbuka
yang dituntut untuk selalu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham secara
berkesinambungan. Komposisi saham Indosat saat itu, 57% pemerintah RI
(diwakili Meneg BUMN) dan 47% diperdagangkan di pasar modal, Bursa Efek
Jakarta dan, Bursa Efek Surabaya. Kantor pusat Indosat berada di Jalan Medan
Merdeka Barat Nomor 21 Jakarta. Kantor ini mempunyai pusat pendidikan dan
latihan yaitu Indosat Trambing & Conference Centre (ITCC) di Jatiluhur, Jakarta
Barat, sebagai pusat pembentukan insan-insan Indosat yang profesional.
Untuk pengoperasian layanan PT Indosat menggunakan perangkat
telekomunikasi internasional antara lain Sentral Gerbang Internasional (SGI)
1sampai dengan 4, transmisi stasiun yang terssebar di berbagai lokasi di
Indonesia, (Jakarta, Jatiluhur, Medan, Pantai Cermin, Batam, Surabaya dan Urip).
Perangkat jaringan telekomunikasi internasional tersebut memungkinkan
pelanggan PT Indosat untuk menghubungi relasinya di 240 negara tujuan. Sampai
21
saat ini PT Indosat menawarkan produk - produk yang meliputi 24 jenis jasa
telekomunikasi internasional dan domestik. Sentral Gerbang Internasional (SGI)
Indonesia saat ini juga berfungsi sebagai sentral lokal, dimana Indosat telah
menyelenggarakan layanan telekomunikasi lokal dan sedang mempersiapkan jasa
internasional.
PT Indosat telah memperoleh sertifikat International Standard
Organitation (ISO) 9002: 1994 sejak 17 Januari 1997, dan pada 21 September
2001 berhasil mengkonvensikan seluruh sistem manajemen mutunya sesuai
standar ISO yang baru yaitu versi ISO 9001:2000. Mulai tahun 2001, kepemilikan
silang antara Indosat dan Telkom dihapuskan. Secara bertahap hak eksklusivitas
kedua penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dihilangkan. Indosat
menindaklanjuti upaya untuk memasuki bisnis seluler melalui pendirian PT
Indosat Multi Media Mobile (IM3) di tahun 2001 dan akuisisi penuh PT Satelit
Palapa Indonesia (Satelindo) di tahun 2001 dan akuisisi penuh PT Satelit Palapa
Indonesia (Satelindo) di tahun 2002.
Pada akhir tahun 2002, pemerintah Indonesia melakukan investasi saham
Indosat yang dimilkinya sebesar 41,49% kepada Singapore Technologis
Telemedia Pte, Ltd melalui Indonesia Communications Limited (ICL). Dengan
demikian status Indosat kembali menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing
(PMA) sebagai penyelenggara jaringan dan jasa terpadu, penyedia solusi
informasi dan telekomunikasi. Pada tanggal 20 Nopember 2003, melalui
penandatanganan penggabungan usaha antara Satelindo, IM3 dan Bimagrahake
dalam Indosat, menjadikan Indosat sebagai Full Network Service Provide (FNSP)
22
yang fokus pada seluler terbesar kedua di Indonesia. Melalui layanan jasa seluler,
telekomunikasi tetap yang menyatu dalam organisasi, Indosat menyatakan diri
sebagai penyelenggara terlengkap di Indonesia.
PT Indosat mempunyai dua anak perusahaan konsolidasi yaitu Indosat
Mega Media dan Lintasarta. Kedua anak perusahaan itu beroperasi bersama
Indosat membentuk inti kelompok usaha Indosat sebagai implementasi strategi
bisnis Indosat. Kepemilikan saham PT Indosat, Tbk saat ini terdiri dari :
a. Publik memiliki 44,9%
b. QTEL memiliki 40,8%
c. Pemerintah memiliki 14,3%
3.1.1 Perkembangan PT Indosat Tbk
PT Indosat Tbk didrikan dengan akta notaris MS Tadjoedin No. 55 tanggal
10 Nopember 1967, kemudian dirubah dengan akte notaris Poerbaningsih Adi
Warsito, SH No. 33 tanggal 10 Mei 2001 sebagai perusahaan Penanaman Modal
Asing (PMA), sahamya dimiliki oleh International Telephone Telegraph
Corporation (ITT) dari Amerika.
PT Indosat (29 September) mengoperasikan stasiun Bumi Jatiluhur
sehingga dapat mengakses ke Intelsat yaitu Samudra Hindia (IOR) dan Samudra
Pasifik (POR). Saat ini stasiun Bumi Jatiluhur memiliki lima buah antena Intelsar
dan satu buah antena Inmarsat, selain itu juga terdapat di Pantai Cermin, Medan,
Banyu Urip Surabaya, Bukit Mata Kucing Batam. PT Indosat mulai
mengoperasikan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).
23
1. Pada tahun 1980 Pemerintah RI membeli 100% saham International
Telephone Telegraph (ITT), maka sejak 1980 PT Indosat menjadi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara telekomunikasi untuk umum.
2. Pada tahun 1983 PT Indosat memperkenalkan jasa Sambungan Langsung
Internasional (SLI).
3. Pada tahun 1984 PT Indosat Medan (SGI-2) beroperasi di Medan untuk
melayani telekomunikasi internasional dari seluruh Sumatera.
4. Pada tahun 198 Peresmian kabel laut Medan-Penang dan Medan Singapore.
5. Pada tahun 1992 PT Indosat (SGI-3) Batam beroperasi di Batam.
6. Pada tahun 1994 PT Indosat merupakan BUMN pertama di Indonesia yang
Go Public, mencatatkan saham di bursa efek New York, Jakarta dan Surabaya.
7. Pada tahun 1994 Peresmian stasiun Bumi Pantai Cermin.
8. Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan UU No. 36/1999, efektif berlaku
8 September 2000. Indosat diberi izin menjadi penyelenggara telekomunikasi
lokal yang disebut Full Service Network Provider (FSNP).
9. Pada tahun 2000 Pemerintah memberikan izin prinsip kepada Indosat untuk
menyelenggarakan Seluler Indosat Multi Media Mobile (IM3).
10. Pada tahun 2001 Peluncuran Seluler Indosat IM3 di Batam.
11. Pada tahun 2001 PT Indosat memiliki 100% saham PT Satelindo
12. Pada tahun 2001 PT Indosat Regional Barat membuka kantor cabang di
Pekan Baru (area Sumbagsel) melayani Provinsi Riau (daratan), Jambi,
Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, sedangkan area Sumbagut melayani
Provinsi Sumatera Utara, aceh dan Sumatera Barat.
24
13. Pada tahun 2002 Diinvestasi saham 41,94% saham Indosat kepada Singapore
Teknologi Telemedia (STT) Singapore, pemerintah 14,96%, publik 43,10%.
Indosat berubah menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
14. Pada tahun 2003 Legal Merger Indosat (penggabungan Satelindo, Indosat
Multi Media Mobile) ke dalam Indosat.
15. Pada tahun 2004 Launching CDMA Indosat “ Star One”.
16. Pada tahun 2004 Launching Selular IM3 di Medan.
17. Pada tahun 2005 Launching CDMA Indosat “ Star One” di Medan.
3.1.2 KASUS PENGGELAPAN PAJAK PT. INDOSAT MULTI MEDIA
(IM3)
IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke kantor
pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan
lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu,
IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing
(PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama
lima tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak
manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait
dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi
dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang
menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan
pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan (bribery) dalam
kasus tersebut. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, M Rosyid
25
Hidayat mengungkapkan kecurigaan adanya dugaan korupsi pajak atau
penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Rosyid
mengungkapkan, IM3 melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor
Pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002.
Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari
2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar Rp 846,43 juta.
Sedangkan total pajak masukan sebesar Rp 66,62 miliar sehingga selisih pajak
keluaran dan masukan sebesar Rp 65,77 miliar.
Sesuai aturan, kata Rosyid, jika pajak masukan lebih besar dari pajak
keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3
melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. Menurut Rasyid, selintas memang
tidak terjadi kejanggalan dari hal tersebut. Namun, jika lampiran pajak masukan
dicermati, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar Rp 65,07
miliar. Namun setelah dicek ulang, dalam SPT Masa PPN PT Indosat, ternyata
tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Padahal, kata dia,
seharusnya angka Pajak Masukan IM3 tersebut muncul pada laporan pajak
keluaran PT Indosat untuk tahun buku yang sama. Bahkan, PT Indosat hanya
melaporkan pajak keluaran sebesar Rp 19,41 miliar yang sebagian besar berasal
dari transaksi dengan PT Telkom bukan dengan IM3.
Hal serupa juga dilakukan pada 2002, bahkan nilainya lebih besar. Untuk
SPT Masa PPN 2002 per Desember 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak
masukan sebesar Rp 109 miliar. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
26
(SKPLB) nomor 00008/407/02/051/03 uang tersebut sudah ditransfer oleh kantor
pajak ke IM3. Dalam kasus diatas IM3 menggelapkan pajak, dengan cara para
investor melakukan penipuan berupa pemalsuan laporan laba rugi dengan
menyebutkan bahwa perusahaan mengalami kerugian selama 5 tahun, dan seperti
kita ketahui perusahaan yang rugi tidak perlu membayar pajak pendapatan. Hal ini
bisa terjadi karena adanya konspirasi dengan para pejabat tinggi, dan mereka mau
membantu tentu saja dengan adanya timbal balik berupa jabatan di kursi
pemerintahan, oleh karena itu kasus ini merupakan pelanggaran terhadap etika
politik, karena menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penipuan.
27
BAB IV
KESIMPULAN
Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk
mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan
dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap
melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan.
Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep
manajeman pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas
perusahaan. Sedangkan manajemen pajak sendiri memiliki pengertian yaitu sarana
untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang
dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan
penghematan pajak secara legal. Manajemen perpajakan bertujuan untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan
tanpa membebani cash flow perusahaan serta terhindar dari penerbitan sanksi
administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.
Di dalam manajemen pajak juga menjelaskan prinsip dasar hukum
manajemen pajak, syarat-syarat perencanaan pajak, tujuan manajemen pajak,
fungsi manajemen pajak, tahapan perencanaan pajak, hal-hal yang diperlukan
panajemen pajak, strategi umum yang dilakukan dalan perencanaan pajak dan lain
sebagainya.
28
DAFTAR PUSTAKA
Handoko, Rukiah. Pengantar Hukum Pajak: Seri Buku Ajar. Depok: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2000.
http://lianlobay.blogspot.co.id/2014/11/penggelapan-pajak-pt-indosat-
multi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Indosat_Ooredoo
http://asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2011/05/asal-usul-sejarah-indosat.html
https://aviantara.wordpress.com/2008/07/21/tax-planning/
http://pengertiandefenisi.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-manajemen-
perpajakan-dan.html?m=1
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, No. 14 Tahun 2002.
“Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak Belum
Berjalan.”<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id
Recommended