View
41
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
PKN
Citation preview
Created By :Adinda Niti MeilaningrumArifudin Diding PratamaMaya ViviantiRiski Setiawan
Pada masa yunani kuno hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari
negara. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat
sederhana, bila dibandingkan dengan pengertian negara pada
zaman sekarang. Luas negara pada zaman Yunani kuno hanya
sebesar kota, yang pada hakikatnya hanya merupakan negara-kota
saja. Negara-kota ini dikenal dengan istilah “polis”. Selain itu sifat
dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam
pandangan masyarakat dan para ahli negara belum ada perbedaan
antara pengertian negara, pengertian masyarakat dan pengertian
pemerintah.
Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa yunani
kuno. Untuk membedakan pengertian dari ketiga bentuk negara
diatas adalah jumlah dari pemegang kekuasaan.
MONARKI
OLIGARKI
DEMOKRASI
PEMBEDA
Negara Kesatuan
negara serikat
(federasi)
negara bersusunan tunggal (hanya ada 1
kepala negara, 1 undang-undang dasar, 1
kepala pemerintahan, dan 1 parlemen yang
mewakili seluruh rakyat)
Pemerintah menduduki tingkat tertinggi dan dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi dalam negara
tidak ada negara –negara bagian ataupun
daerah yang bersifat negara. negara yang bersusun
tunggal, artinya hanya ada satu pemerintahan
pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh
daerah
Contoh negara yang berbentuk kesatuan
adalah Indonesia, Jepang, Italia, Filipina,
dan Belanda
Sistem Sentralisasi. Segala sesuatu dalam negara
langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,
sedangkan daerah tinggal melaksanakan.
Sistem Desentralisasi. Daerah diberi kesempatan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, yang berarti bahwa daerah memiliki
hak otonomi untuk menyelenggarakan kekuasaan.
Hanya memiliki satu undang-undang dasar,
satu kepala negara, satu
dewan menteri, dan satu Dewan
Perwakilan Rakyat.
Hanya terdapat satu kebijakan
yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta
pertahanan dan keamanan
Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke
dalam dan ke luar yang ditangani
pemerintah pusat
Negara serikat atau sering juga disebut
negara federasi merupakan negara yang bersusunan
jamak, yaitu terdiri dari beberapa negara yang disebut negara
bagian
Tiap-tiap negara bagian memiliki kedaulatan dan merupakan negara yang merdeka. Mereka bergabung membentuk negara serikat dengan pemerintahan tersendiri yang disebut pemerintahan federal sehingga dalam negara serikat terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintahan negara bagian dan pemerintahan negara federal
hubungan antara negara bagian
dan negara federal adalah independen,
yaitu merdeka dan tidak dibawah
kekuasaan dengan sifat hubungan koordinatif
Contoh negara yang berbentuk serikat adalah
India, Australia, Amerika Serikat, jerman, Swiss,
Brasil dan Malaysia.
Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan
dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan
sebagian ke dalam
Setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaan asli
tetap ada pada negara bagian
Kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan
keputusan yang diajukan oleh parlemen.
Setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat UU dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat
Pada negara serikat terjadi penyerahan kekuasaan dari
negara bagian kepada negara serikat yang disebut dengan istilah limitatif (sebuah demi
sebuah).
Kekuasaan asli dalam negara serikat tetap ada pada negara bagian karena negara bagian memiliki hubungan langsung dengan rakyatnya
Beberapa kekuasaan yang diserahkan negara bagian
kepada negara serikat merupakan hal-hal yang
berkaitan dengan persoalan hubungan luar negeri,
pertahan negara, keuangan, serta urusan pos. kekuasaan
tersebut dinamakan kekuasaan yang
didelegasikan (delegated powers).
Negara Federal
Negara Kesatuan
Bagian-bagian Negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi·
Organisasi bagian-bagian negara secaragaris besar ditentukan oleh pembuat undang-undang
di pusat danmerupakan pelaksanaan sistim desentralisasi
Wewenag secara tereperinci terdapat pada propinsi-propinsi dan residu powernya ada
pada pemerintah pusat·
Bagian-bagian negara disebut negara bagian
Negara-negara bagian memiliki wewenang untuk memebuat UUD sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan
dengan konstitusi·
Wewenang pembuat UU pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan
wewenang lainnya ada pada negara bagian
.Wassalamu’alaikum.Wr.Wb.
GoodByeeeee,,
,
GoodByeeeee,,,
Recommended