View
144
Download
5
Category
Preview:
Citation preview
PENGELOMPOKAN PULAU-PULAU KECILBERDASARKAN LETAK GEOGRAFIS DAN
STATUS PERUNTUKANNYA
Oleh: Didi SadiliKabag Keuangan dan UmumPada: Forum Diskusi Pemanfaatan Pulau Pulau KecilJakarta, Senin 17 September 2017di: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Dit. P4K)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan
2017
Definisi Pulau-pulau Kecil
Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau
sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi)
beserta ekosistemnya (UU No.27/2007)
Pulau adalah masa daratan (area lahan) yang terbentuk
secara alami, dikelilingi oleh air, dan selalu berada di
atas muka air (tidak boleh tenggelam, jika air pasang
tinggi) (UNCLOS, 1982)
Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah Pulau-Pulau
Kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis
yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional(Perpres No.78/2005)
Pulau-Pulau Kecil adalah bentuk jamak dari pulau kecilAtau gambaaran suatu gugusan yang terdiri daribeberapa pulau kecil. Penyebutan pulau-pulau kecil adalah menunjukkanpulau kecil secara keseluruhan, baik Pulau-Pulau kecilpedalaman (inner islands), Pulau-Pulau Kecil Terluar(PPKT), Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi, dll
Kondisi Eksisting Pulau-Pulau Kecil
Jumlah Pulau di Indonesia =17.504 Pulau
Menurut Penjelasan UU No. 6/1996
tentang Perairan Indonesia16.056 Pulau Bernama
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 13
2.590 Pulau Bernama yang
telah didepositkan ke PBB
(per 18 Agustus 2017)
Pengelompokkan Pulau-Puau Kecil Secara UmumDibagi Menjadi Dua, yaitu berdasarkan:
1. Letak geografisnya, dan
2. Status Peruntukannya.
Catatan: Satu Pulau Dapat Masuk ke Dalam Kedua KelompokPulau-Pulau Kecil Diatas
1. Pulau-Pulau Kecil Terluar disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki
titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan sesuai hukum nasional dan internasional.
Jumlah PPKT sebanyak 111 pulau.
2. Pulau-Pulau Kecil Pedalaman (Inner islands) adalah seluruh pulau-pulau yang beradadalam wilayah NKRI yang tidak memiliki titik dasar geografis sebagai penghubung garispangkal laut.
Pulau-pulau kecil pedalaman adalah pulau-pulau selain PPKT seperti yang berada di: dalam laut teritorial, muara sungai, dalam badan sungai, dan dalam danau.
Kelompok Pukau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak GeografisnyaDibagi Lagi Menjadi Dua, yaitu:
Kelompok Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Status danPeruntukkan, terdiri dari:
1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi;
3. Pulau-Pulau Kecil Untuk Peruntukan Tertentu;
4. Pulau-Pulau Kecil Hasil Reklamasi; dan
5. Pulau-Pulau Kecil Umum
Keterangan:
Pulau-Pulau Kecil Terluar, definisinya seperti di atas.
Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi adalah pulau-pulau kecil yang beradadan berstatus sebagai kawasan konservasi. Seperti: pulau-pulau kecil di Taman Nasional Kepulauan Seribu dan pulau-pulau kecil di Taman Nasional KarimunJawa, dll.
Pulau-Pulau Kecil untuk peruntukkan tertentu. Yang dimaksud disini adalahPulau-Pulau Kecil yang dimiliki oleh lembaga/kementerian/instansipemerintah, contohnya: Pulau Nusakambangan yang dimiliki oleh KementerianHukum dan HAM yang diperuntukkan sebagai lembaga pemasyarakatan.
Pulau-Pulau Kecil hasil reklamasi. Seperti 17 pulau di Jakarta Utara, Pulau Lusidi Sidoarjo Jawa Timur, dll
Pulau-Pulau Kecil Umum adalah pulaau-pulau kecil diluar kriteria di atas atau
untuk penyebutan secara umum/keseluruhan pulau-pulau kecil .
Kebijakan Umum Pemanfaatan/Penataan Pertanahan
di Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kkecil Terluar
Berdasarkan Permen Agraria & TataRuang/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016tentang Penataan Pertanahan diWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildan Kepmen KP No. 39 Tahun 2004tentang Pedoman Umum InvestasiPulau-Pulau Kecil, sebagai berikut:
1.Paling sedikit 30% dari luas pulaudikuasai langsung oleh Negara(digunakan untuk area public,kepentingan masyarakat, dll.)
2.Penguasaan atas pulau-pulau kecilpaling banyak 70% (tujuh puluhpersen) dari luas pulau, atau sesuaiarahan Rencana Tata RuangWilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3.Harus mengalokasikan 30% dari luaspulau untuk kawasan lindung.
Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan bagi semuakelompok pulau-pulau kecil merupakan kewenangan dariPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Dasar Hukum Pengelolaan
UUNo. 1/2014
Pasal 23 UU No. 1/2014 Jo UU No. 27/2007Tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.pasal 24; Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titikpangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasanyang dilindungi.
Perpres78/2005
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
PPNo. 62/2010
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).Pasal 3; PPKT Merupakan KSNT.Pasal 1; Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah kawasan yang terkaitdengan kedaulatan Negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisandunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Keppres6/2017
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
UU No. 27/2007 : PWP PPK
Pasal 27
PP No. 62 thn 2010 tentang PEMANFAATAN PPKT
a. Pertahanan dan keamanan,
b. Kesejahteraan masyarakat dan/atau
c. Pelestarian lingkungan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
ISU PENGELOLAAN PPK TERLUAR
Pertahanan dan KeamananPPKT sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang, rentan terhadapoccupation negara lain
Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi), Sebagian besar masyarakat PPK masih hidup dibawah garis kemiskinan, mata pencaharianterbatas dan sangat tergantung pada sumberdaya alam dan ekonomi luar pulau (pulau
induk/daratan)
Kelestarian Lingkungan (Ekologi), PPK memiliki daya dukung terbatas dan sangat rentan terhadap kerusakan ekosistem, baikakibat ulah manusia, dampak bencana alam dan dampak pemanasan global (perubahaniklim).
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
TUJUAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
(PERPRES NO. 78 TAHUN 2005)
• Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
• Memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
• Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
1. UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
pulau Kecil;
2. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
3. PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil
Terluar;
4. PP No 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan
Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang Tarif
dan Jenis PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Regulasi Terkait Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Lanjutan….
6. Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
7. Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
8. Permen KP No. 20 tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-PulauKecil dan Perairan di Sekitarnya;
9. Permen KP No. 47 tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Kawasankonservasi; dan
10.Permen KP No. 23 Tahun 2016 Tentang Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Recommended