View
2.407
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
PAJAK PENGHASILAN
Subjek Pajak
• Orang Pribadi• Badan
DIKENAKAN
Yang diterima atau
diperoleh dalam tahun
pajak berjalan
Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak
Atas PENGHASILAN
OBJEKPajak Penghasilan
Penghasilan
Add Title• Imbalan Bunga KUP• Surplus BI
• Selisih kurs• Selisih revaluasi• Premi asuransi• Iuran anggota• Ph. Syariah• Tambahan
kekayaan
Pembebasan utang
Penghasilan Final
Bukan Penghasilan
• Jasa Konstruksi• Bunga Deposito &
Tabungan• Obligasi• Pengalihan Tanah &/
Bangunan• Sewa Tanah &/
Bangunan• Transaksi Saham• Modal Ventura• Bunga Koperasi• Deviden OP• Trans Derifativ
• bantuan, sumbangan, hibah• Warisan, penyertaan modal,
natura, klaim asuransi• Deviden badan (berasal dari
dana cadangan, kepemilikan saham 25%)
• Iuran dana pensiun, bagian laba CV, penghasilan dari modal di dana pensiun
Bukan ObjekPajak
ObjekPajakPenghasilan
Normal
PPh Final
SUBJEK PAJAKYang Dikenai Pajak
SUBJEK PAJAK
• Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
Orang Pribadi
Badan
B U T
Yang dikenai Pajak Penghasilan
S P Luar NegeriS P Dalam NegeriOP berada/bertempat tinggal di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ; dalam satu tahun pajak berada di Indo dan berniat tinggal di Indo
Badan yang didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia
OP berada/bertempat tinggal di Indonesia < 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
&Badan yang TIDAK didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia
Penghasilan
Pembedaan
Yg peroleh
Melalui BUT Tidak melalui BUT
PELUNASAN Pajak Penghasilan Dalam Suatu Tahun
Current payment
Estimated tax
Witholding tax
Tujuan : Kelancaran Kas Negara, Meringankan Beban Wajib Pajak
Current payment
Estimated tax
Witholding tax
Paja
k ya
ng t
erut
ang
dala
m 1
tah
unD
apat
dilu
nasi
den
gan
cara
:
JENIS WITHOLDINGObjek Penjelasan
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 15 Pajak yang dikenakan kepada badan yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus Deemed Profit
MEKANISME WITHOLDING
PEMOTONG(Witholder)
Pemberi HasilMEMBAYAR
YANG DIPOTONG(Subjek Pajak)
Penerima Penghasilan
OBJEK PEMOTONGAN
Psl 4 (1) & (2) UU PPhBUKAN OBJEK Psl 4 (3) UU PPh
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
POTONG/PUNGUT SETOR LAPOR
Bukti Potong
SSP
SPT MASA
LANDASAN HUKUM• Ketentuan Formal Pembayaran,
Pelaporan, dll.
KUP
• Pasal 21
PPh
• PMK-252/PMK.03/2008• PMK-206/PMK.03/2012• PMK-162/PMK.011/2012
PMK
• PER-31/PJ/2012
PER-DJP
PPh Pasal 21Pemotongan Pajak
• Atas Penghasilan
Sehubungan dengan
• Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan
Yang Dilakukan
• OP Subjek Pajak Dalam Negeri
Penghasilan
OP
SPDN
Objek PPh 21
SPLN
Objek PPh 26
Badan
Objek PPh 23
PEMOTONG PPh Pasal 21
Pemberi Kerja
OP/Badan, Bayar
gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dll
Sehubungan
Pekerjaan / jasa
Yang dilakukan
Pegawai / bukan pegawai
Bendahara
Pemerintah, bayar
Gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dll
Dengan nama dan dalam bentuk apapun
Sehubungan dengan
Pekerjaan atau jabatan,
Jasa dan kegiatan
Dana Pensiun
Yang membayar
Uang pensiun
Dan THT/JHT
OP Usaha/Badan
Bayar
Honorarium, komisi, fee
Sehub dengan
Jasa Tenaga ahli
Kepada peserta dklat/magang
Penyelenggara Kegiatan
(pem, org nas, dll)
Yang Membayar
Honorarium, hadiah, penghargaan
Kepada WP OP DN
OBJEK PPh Pasal 21Yang Dipotong PPh Pasal 21
Penghasilan Dipotong PPh 21
Ph Pgw TetapPh Pensiunan
Ph Pemutusan Hub Kerja
Ph Pegawai tidak tetap
Imbalan Bukan
PegawaiImbalan Peserta
KegiatanHonorarium komisarisJaspro
Mantan PegawaiPenarikan
Dana Pensiun
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
• WP PPh Final, • WP Norma Penghitungan Khusus
SIAPAYang Dipotong PPh Pasal 21 Pegawai
Pesangon
Peserta Kegiatan
Termasuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap
Termasuk penerima THT, JHT, maupun yang diterima oleh ahli warisnya
Perlombaan, rapat, kepanitiaan, magang, diklat, dll
Pegawai
Bukan Pegawai
Penerima Pesangon
Peserta Kegiatan
Rincian Bukan Pegawai :• Pemain musik,
pembawa acara, dll
• Olahragawan• Penasihat,
pengajar• Pengarang,
peneliti• Pemberi jasa sgl• Agen iklan
• Pengawas/pengelola proyek
• Pembawa pesanan/ perantara
• Petugas penjaja barang dagangan
• PDL Asuransi• Distributor MLM• Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris
NON Non Objek non subjek
Objek
Subjek
Iuran Pensiun, Beasisw
a
Santunan Asuran
si
Zakat/ sumb.
keagamaan
BUKANMerupakan
Tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21
Jenis Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21
Non Subjek
Non Objek
Kantor Perwakila
nAsing
Orang
Pribadi
Natura/Kenikmat
an
Organisasi
International
• Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas/kegt usaha yang mempekerjakan pembantu
BIC Vs BIK
FAKTOR LAINNYABiaya Jabatan, PTKP,
BIAYA JABATAN5% X Penghasilan Bruto(Gaji & Tunjangan)
MaksimalSetahun 6.000.000Sebulan 500.000
BIAYA PENSIUN5% X Penghasilan Bruto(Gaji & Tunjangan)
MaksimalSetahun 2.400.000Sebulan 200.000
Bekerja
Penerima Pensiun
PTKP• 24.300.00 untuk WP• 2.030.000 untuk status
kawin• 2.030.000 untuk
tanggungan maksimal 3
PTKPPenghasilan Tidak Kena Pajak
WP OP :Penghasilan Kena
Pajak
= Penghasilan Neto
- PTKP
KeteranganPTKP BARU
Mulai 1-1-2009SETAHUN
(Rp)SEBULAN
(Rp)Untuk Diri Pegawai (Tk/-) 24.300.000 2.025.000
Untuk Diri Pegawai Yg Kawin/Nikah (K/-)
26.325.000 2.193.750
Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 1 Tanggungan (K/1)
28.350.000 2.362.500
Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 2 Tanggungan (K/2)
30.375.000 2.531.250
Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 3 Tanggungan (K/3)
32.400.000 2.700.000
PTKPPenghasilan Tidak Kena Pajak
Diri WajibPajak
Sedarah Semenda
Lurus 1o Kesamping 1o Lurus 1o Kesamping 1o
Ayah
Ibu
Anak Kandung
Saudara Kandung
Kakak
Adik
Mertua
Anak Tiri
Anak Angkat
Saudara Ipar
Kakak Ipar
Adik Ipar
PTKP KARYAWATI KAWINPenghasilan Tidak Kena Pajak
Bagi Diri
Sendiri
Tidak menunjukkan
Surat Keterangan
Sendiri + Tangg
menerangkan
Suami
Tidak menerima
Penghasilan
Menunjukkan Ketr Tertulis minimal dari kecamatan
PTKP yang dapat dikurangkan :
menerangkan
Suami
Tidak menerima
Penghasilan
KaryawatiTidak Kawin
Bagi karyawan / karyawati yang tidak kawinDisamping PTKP bagi diri sendri dapat ditambah PTKP bagi anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungannya
Contoh Case PTKP :Gede Manyun status kawin mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, menanggung seorang adikkandung, mengurusi mertua sebagai pensiunan yang sedang sakit, pada bulan Agustus 2015 ini, Anak Pertama dan Anak ke-2 baru berumur 3 Tahun dan 4 bulan. Gege Manyun juga memiliki seorang anak tiri umur 5 tahun dari istri pada pernikahan sebelumnya dan Gede Manyun mengangkat anak dari panti asuhan yang berumur 5 Th (semuanya anggota keluarga telah masuk KK kecuali anak angkat).Apa status PTKPnya?
Jawab Case PTKP :PTKP Gede Mayun : Diri sendiri : Rp 36.000.000Kawin : Rp 3.000.000Tanggungan : 2 ( 2 x Rp 3.000.000)Anak Kandung ke-1 : ya ( Sedarah garis lurus -Masuk KK)Anak Kandung ke-2 : tidak (baru 4 bulan )Anak Tiri : Iya (Semenda -masuk KK) Anak Angkat : Tidak ( belum masuk KK)Adik Kandung : Tidak (sedarah ke samping)Ibu Mertua : Tidak ( Masuk Pensiunan-masih berpenghasilan)Jadi PTKP ( K/2)
(36.000.000+3.000.000+3.000.000+ 3.000.000)=Rp 45.000.000
Contoh Case PTKP :Indah status wanita kawin mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, Indah menanggung anak, Ibu kandung,karena suami penghasilan minim.Apa status PTKPnya?
Dewi status wanita kawin mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, Indah menanggung anak, pada tanggal 5 Januari 2015 dinyatakan Hidup Berpisah di pengadilan. Apa status PTKPnya pada tahun 2014?
Jawab Case PTKP :PTKP Indah: TK/0 (suami berpenghasilan)
PTKP Dewi: TK/0 (perubahan melewati awal tahun)
Jika kita terlambat, maka Negara juga terlambatmemperoleh pemasukandari sektor PPh Pasal 21
Negara tidak ingin kitaterlambat melakukanpemotongan PPh Pasal 21
Kapan saatnya harus memotong PPh Pasal 21?
Bagi Penerima Penghasilan :
• Pada saat diterimanya pembayaran• Pembayaran belum diterima tapi haknya sudah diakui oleh penerima penghasilan
Kapan saatnya harus memotong PPh Pasal 21?
Bagi Pemberi Penghasilan :
• Pada saat dilakukan pembayaran
• Pada saat terutangnya penghasilan (pemberi kerja mengakui ada pembebanan biaya)
Tempat Terutangnya PPh Pasal 21UU PPh tidak mengatur adanya sentralisasi pemotongan PPh Pasal 21
Berdasarkan SE 23 tahun 2000, disebutkan bahwa pemotongan dilakukan oleh kantor pusat, cabang, perwakilan/unit, tempat pembayaran imbalan ketenagakerjaan.
Contoh :Suatu Perusahaan yang terletak di Jakarta, dan memiliki cabang di Surabaya, Bandung, dan Medan
Maka kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 harus dilakukan di kantor pusat dan masing-masing kantor cabang.
DPP dalam penghitungan PPh Pasal 21 sangat bervariasi,bergantung padasubjek penerima penghasilannya.
DPP
WD Tax Centre
ContohBagi wajib pajak yang penghasilan hingga 50jt dan memiliki NPWP dikenakan tarif PPh 5%,sedangkan bagi yang berpenghasilan samaNon Pemilik NPWP akan dikenakan tarif PPh= Tarif PPh + (20%*Tarif PPh)= 5% + (20%*5%)= 5% + 1%= 6 %
Jika punya penghasilan 600jt, maka penghitungan tarifnya
50jt*5% = 2,5 jt200jt*15% = 30jt250jt*25% = 62,5jt100jt*30% = 30jt (+)
PPh 600jt = 125jt
Contoh
Cara singkat penghitungan tarif PPh Pasal 21 adalah menggunakan Penghitungan efektif PPh Pasal 21.
WD Tax Centre
ContohJika seseorang PhKP-nya 600jt, maka penghitungan PPh terutang dengan penghitungan efektifnya adalah (30%*600jt) - 55jt = 125jtdan hasilnya sama dengan cara penghitungan progressive sebelumnya.
WD Tax Centre
TARIF PAJAK PENGHASILAN
• > 500 Juta 30%• >250 Juta –
500 Juta 25%• > 50 Juta –
250 Juta 15%• 0 – 50
Juta 5%
Penghasilan Kena Pajak
T A R I F
Bagi yang tidak memiliki NPWP dipotong 20% lebih tinggi dari tarif
normal
Pengenaan PPh
Pasal 21
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
Penerima Pensiun
Bukan Pegawai
Kewajiban Subjektif
Penghasilan Teratur
Penghasilan Tidak Teratur
• Gaji bulanan (iuran pensiun, premi, natura, tunjangan, dll
• mingguan, rapel, lembur• Nonorarium pegawai tetap
• Jasa produksi, gratifikasi, tantiem, bonus, premi tahunan, THR, dan penghasilan lainnya
• Harian• Satuan• Borongan• bulanan
• Berkala• Permintaan sekaligus• Jasa produksi,
pesangon
• Honorarium• Hadiah• Distributor MLM
SETAHUN
KURANG SETAHUN
• Mulai bekerja awal tahun• Mulai bekerja setelah awal tahun
• Permulaan tahun, berakhir dalam suatu tahun, pindah kerja tahun berjalan, pindah tugas tahun berjalan
PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKPSEKALIGUS
BERKALA
Ph BRUTO – 200 RIBU
PP 68 Th 2010
Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP hr
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1)
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif syarat ber NPWP dan satu pemberi kerja
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(>7jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto
Pegawai Tetap
•Gaji Tunjangan Premi Dibayar Pemberi Kerja•Dikurangi•Biaya Jabatan•Iuran Pensiun THT/JHT Yang Dibayar Sendiri
Penerima Pensiun
•Uang Pensiun Berkala•Dikurangi :•Biaya Pensiun
PENGHASILAN BRUTO
Penghasilan Neto
DIKURANGI PTKP
Penghasilan Kena Pajak
DIKALI Tarif Pasal 17
IURAN PENSIUNDitinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan
Keterangan Iuran Pensiun
Premi asuransi
Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang
Dibayar Pemberi Kerja
Bukan Objek PPh
Objek PPh
58
Mis. Iuran pensiun Rp. 100.000/blnStatus K/0
Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan selain Desember (estimasi)
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM
1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
Penghasilan Bruto :- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN PENSIUN- IURAN THT/JHT
PENGHASILAN NETO Disetahunkan (x 12)
PENGHASILAN KENA PAJAK
(5%xRp2.500.000)+Rp100.000)= Rp125.000+Rp100.000 =
Rp225.000
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh12
DIKURANGI
Rp2.500.000,-
Rp2.275.000,-
- Rp26.325.000
Rp 975.000
Rp975.000 X 5%=Rp 48.75012 12
Rp 4.063 = PPh bln Januari
Contoh untuk Gaji + TunjanganBulan Januari
PENGHASILAN NETO 1 bulanRp2.275.000 X 12 = Rp27.300.000
59
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Desember (realisasi)
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM
1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
Penghasilan Bruto :- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp
6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN PENSIUN
PENGHASILAN KENA PAJAK
(5%xRp30.000.000)+Rp1.200.000)= Rp1.500.000+Rp1.200.000 =
Rp2.700.000
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
Rp30.000.000,-
Rp27.300.000,-
- Rp26.325.000
Rp 975.000
Rp975.000 X 5%=Rp 48.750
PPh bln Des = Rp48.750 – (Rp4.063 X 11)= Rp4.057
Contoh untuk Gaji + TunjanganBulan Januari s.d Desember
PENGHASILAN NETO selama 1 Tahun
PPh bln Des = PPh terutang – PPh dipot Jan s.d Nop
VARIASI PENGHITUNGANPasal 21 Pegawai TetapJenis variasi Konsep Perhitungan Lainnya
MASA/Bulan Selain Desember/selain masa pegawai tetap berhenti
1. Penghasilan bkn atas pembayaran per bulan, gaji 1 minggu x 4, gaji 1 hr x 26, PPh terutang nantinya perminggu : 4, per hari : 26
2. Peg yg punya NPWP di th berjalan, sanksi 20% lebih besar atas PPh dpt dijadikan pengurang saat bulan dia berNPWP
Penghasilan teratur
Pengh bruto-(bi jabatan+iuran pensiun=pengh neto.Pengh neto disetahunkan (x 12)-PTKP=Peng Kena Pajak.Pengh Kena Pajak x Tarif Pasal 17=PPh terutang, kemudian dibagi 12.
Pengh. Teratur Dirapel (kenaikan gaji)
Perhit normal penghasilan bruto setlh dirapel per bulan, PPh terutang perbulan X jumlah bln rapel, dikurangi PPh yg telah dipot dlm bulan rapel
Penghasilan Tidak Teratur (Bonus, THR)
a) Pengh teratur yg disetahunkan + pengh tdk teratur=pengh bruto, ikuti prosedur normal didptkan pph atas Pengh Teratur + Tdk teratur
b) PPh atas pengh tdk teratur=Perhit a) dikurangi perhit pengh teratur saja
Masa/bulan Desember/masa peg tetap berhenti (Masa pajak terakhir)
Penghasilan total setahun/selama bln bekerja
Total Pengh bruto (baik teratur & tdk teratur) dihit pph sesuai prosedur.PPh yg dipot masa Des/masa berhenti = PPh terutang total – PPh yg tlh dipot Jan s.dNop/masa seblmnya.
VARIASI PENGHITUNGANPasal 21 Pegawai Tetap (lanjutan)Jenis variasi Konsep Perhitungan Lainnya
Pegawai baru bekerja di th berjalan
pengh neto sethn = pengh neto 1 bln x jmlh bln s.d Desember
Kewajiban subjektif sejak awal tahun
Penghasilan neto disetahunkan Kewajiban subjektif tidak di awal tahun
Pegawai berhenti pada tahun berjalan
saat bln berhenti, pengh neto dihit s.d bln berhenti
1. Kewajiban subjektif sejak awal tahun
2. Timbul Lebih Bayar
Saat berhenti, penghasilan neto s.d bulan berhenti disetahunkan
Kewajiban subjektif tidak di awal tahun
Pegawai yg dipindahtugaskan
1. pengh neto bln di ktr lama + pengh neto ktr baru, disetahunkan baru dikurangi PTKP,
2. PPh ktr baru = PPh total – PPh ktr lamaPindah ke cabang /lokasi usaha lainnya
Penghasilan diperoleh dlm mata uang asing
Penghasilan bruto dikalikan Kurs KMK sebelum dilakukan perhitungan
VARIASI PENGHITUNGANPasal 21 Pegawai Tetap (lanjutan)
Jenis variasi Konsep Perhitungan Lainnya
Pegawai yang menerima tunjangan pajak
Tunjangan digabungkan ke penghasilan bruto sebesar PPh yang terutang dan penghasilan pegawai yg diterima tanpa pengurangan PPh
Atas tunjangan pajak dapat dibiayakan oleh Pemberi Kerja
PPh Pegawai ditanggung perusahaan
Perhitungan sesuai perhitungan normal, namun Pphnya dibayarkan oleh perusahaan tanpa mengurangi penghasilan pegawai
Atas PPh yang ditanggung Pemberi Kerja tidak dpt dibiayakan
Pegawai menerima natura / kenikmatan dr Pemberi Kerja yg dikenakan PPh Final/menggunakan Norma Perhit Pengh Neto
Sehubungan PPh Badan pemberi kerja dikenakan PPh Final/Norma Perhit Pengh Neto maka atas natura/kenikmatan merupakan objek PPh dan dimasukkan/digabung ke penghasilan bruto utk perhit PPh pegawai
Atas natura/kenikmatan yang diterima pegawai dari Pemberi kerja selain ini, bukan objek PPh bagi Pegawai, namun tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja
Langkah Menghitung PPh Pasal 211. Ph Bruto Sebulan (Penghasilan yang menjadi Objek PPh Pasal 21)2. Ph Bruto Sebulan - (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun dan THT) = Ph Netto Sebulan3. Ph Netto Sebulan x 12 = Ph Netto Setahun4. Ph Netto Setahun - PTKP = Ph KP5. Ph KP x Tarif Pasal 17 UU PPh = PPh Pasal 21 Setahun6. PPh Pasal 21 Setahun : 12 = PPh 21 Pasal Sebulan
1. Bekerja Sejak Bulan Januari
Ph Netto Setahun = Ph Netto Sebulan x 12PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12
Januari
2. Bekerja di Pertengahan Tahun (Setelah Bulan Januari)
Ph Netto Setahun = Ph Netto Sebulan x Σ Bulan Sejak Masuk Kerja sampai Desember (n bulan)PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : n bulan
Maret
Misal masuk kerjanya dari bulan Maret maka :Ph Netto Setahun= Ph Netto Sebulan x Σ Bulan Sejak Masuk Kerja sampai Desember (n bulan)= Ph Netto Sebulan x Σ Maret-Desember= Ph Netto Sebulan x 10
PPh Pasal 21 Sebulan= PPh Pasal 21 Setahun : n bulan= PPh Pasal 21 Setahun : 10
3. WNA Bekerja di Pertengahan Tahun
Ph Netto Setahun = Ph Netto Sebulan x 12PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12
Januari
Variasi Penghitungan PPh Pasal 21 Masa :
1. Pegawai yang berkerja sejak awal tahun2. Pegawai yang berkerja di pertengahan
tahun baik pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya di mulai dari awal tahun tahun maupun pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya di mulai setelah awal tahun/pertengahan tahun
3. Pegawai yang menerima rapel4. Pegawai yang menerima bonus
ContohAhmad Zakaria sudah menikah & tanpa tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL sebagai pegawai tetap sejak tahun 2015 dengan gaji 25 juta/bulan. Ahmad ikut program Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku, JKK 0,1% gaji dan JPK 0,3% gaji. Ahmad juga mengikuti program Pensiun dengan membayar sendiri iuran setiap bulan sebesar Rp 200.000. Pada Bulan Maret 2015 Ahmad menerima THR sebesar Rp 15.000.000. Hitunglah PPh terhutang bulan Januari dan Maret 2015
Penghitungan Ph Bruto SebulanGaji = 10.000.000,-JKK = 0,1% Gaji
= 0,1 x 10.000.000,-= 10.000,-
JPK = 0,3% Gaji= 0,3 x 10.000.000,-= 30.000,-
Ph Bruto Sebulan = Gaji + JKK + JPK= 10.000.000,- + 10.000,- +
30.000,-= 10.040.000,-
Penghitungan Ph Netto SetahunPh Bruto Sebulan = 10.040.000,-Biaya Jabatan = 5% Ph Bruto Sebulan
= 5 % x 10.040.000,-= 500.200,-
Karena maksimal biaya jabatan yang boleh diperhitungkan adalah 500.000,- , maka biaya jabatan sebesar 500.200,- tidak berlaku dan yang dipakai ialah 500.000,-.Iuran THT yang ditanggung oleh Ahmad sendiri = 200.000,-Ph Netto Sebulan = Ph Bruto Sebulan – (Biaya Jabatan + Iuran THT)
= 10.040.000,- – (500.000,- + 200.000,-)
= 9.340.000,-Ph Netto Setahun = 9.340.000,- x 12
= 112.080.000,-
Penghitungan Ph KPPh Netto Setahun = 112.080.000,-PTKP K/0 = 26.325.000,-Ph KP = Ph Netto Setahun – PTKP K/0
= 112.080.000,- – 26.325.000,-
= 85.755.000,-
PPH Pasal 21 Setahun 5% x Rp50.000.000,- = 2.500.000,-15% x Rp35.775.000,- = 5.363.250,- (+)
Penghitungan PPh Pasal 21 SebulanPh KP = 85.755.000,-PPh Pasal 21 Setahun = Tarif Pasal 17 UU PPh x Ph KP• 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,-• 15% x 35.775.000,- = 5.363.250,- (+)
= 7.863.250,-PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12
= 7.863.250,- : 12= 655.271,-
Jika Ahmad belum memiliki NPWP maka ia akan dikenakan PPh Pasal 21 lebih tinggi 20%, sehingga ia harus membayar= 120% * PPh Pasal 21 Sebulan (Normal)= 120% * 655.271,-= 786.325,-
Secara Prinsip Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang masuk kerja tengah tahun tidak membawa 1721 A1 sama
dengan pegawai tetap yang masuk kerja sejak awal tahun, yang berbeda ialah faktor
pengali/faktor pembagi dalam penghitungan Ph Netto Setahun.
ContohBudiyanta sudah menikah & tanpa tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2013 dengan gaji 10 juta/bulan. Budiyanta ikut program Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku, JKK 0,1% gaji dan JPK 0,3% gaji.
Penghitungan Ph Bruto SebulanGaji = 10.000.000,-JKK = 0,1% Gaji
= 0,1 x 10.000.000,-= 10.000,-
JPK = 0,1% Gaji= 0,1 x 10.000.000,-= 30.000,-
Ph Bruto Sebulan = Gaji + JKK + JPK= 10.000.000,- + 10.000,- +
30.000,-= 10.040.000,-
Penghitungan Ph Netto SetahunPh Bruto Sebulan = 10.040.000,-Biaya Jabatan = 5% Ph Bruto Sebulan
= 5 % x 10.040.000,-= 500.200,-
Karena maksimal biaya jabatan yang boleh diperhitungkan adalah 500.000,- , maka biaya jabatan sebesar 500.200,- tidak berlaku dan yang dipakai ialah 500.000,-.Iuran THT yang ditanggung oleh Budiyanta sendiri = 200.000,-Ph Netto Sebulan = Ph Bruto Sebulan – (Biaya Jabatan + Iuran THT)
= 10.040.000,- – (500.000,- + 200.000,-)
= 9.340.000,-Ph Netto Setahun = 9.340.000,- x 6 (dihitung dari Juli-Desember)
= 56.040.000,-
Penghitungan Ph KPPh Netto Setahun = 56.040.000,-PTKP K/0 = 26.325.000,-Ph KP = Ph Netto Setahun – PTKP K/0
= 56.040.000,- – 26.325.000,-
= 29.715.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 SebulanPh KP = 29.715.000,-PPh Pasal 21 Setahun = Tarif Pasal 17 UU PPh x Ph KP• 5% x 29.715.000,- = 1.485.750,-
PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 6= 1.485.750,- : 6= 247.625,-
ContohTn Badu sudah menikah & tanpa tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2013 dengan gaji 10 juta/bulan. Badu ikut program Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku, JKK 0,1% gaji dan JPK 0,3% gaji.Sebelumnya Tn Badu bekerja di PT ACI dengan Ph dalam 1721 A1:• Ph. Neto Rp 56.040.000,-• PPh 21 terutang Rp1.485.750 ,-
Penghitungan Ph Bruto SebulanGaji = 10.000.000,-JKK = 0,1% Gaji
= 0,1 x 10.000.000,-= 10.000,-
JPK = 0,1% Gaji= 0,1 x 10.000.000,-= 30.000,-
Ph Bruto Sebulan = Gaji + JKK + JPK= 10.000.000,- + 10.000,- +
30.000,-= 10.040.000,-
Penghitungan Ph Netto SetahunPh Bruto Sebulan = 10.040.000,-Biaya Jabatan = 5% Ph Bruto Sebulan
= 5 % x 10.040.000,-= 500.200,-
Karena maksimal biaya jabatan yang boleh diperhitungkan adalah 500.000,- , maka biaya jabatan sebesar 500.200,- tidak berlaku dan yang dipakai ialah 500.000,-.Iuran THT yang ditanggung oleh Tn Badu sendiri = 200.000,-Ph Netto Sebulan = Ph Bruto Sebulan – (Biaya Jabatan + Iuran THT)
= 10.040.000,- – (500.000,- + 200.000,-)= 9.340.000,-
Ph Netto Setahun = 9.340.000,- x 6 (dihitung dari Juli-Desember)
= 56.040.000,-
Penghitungan Seluruh Ph Netto SetahunPh Netto Setahun (saat bekerja di PT ISL) = 56.040.000,-Ph Netto Sebelumnya (saat bekerja di PT ACI) = 56.040.000,- (+)Jumlah Seluruh Ph Netto Setahun = 112.080.000,-
Penghitungan Ph KPPh Netto Setahun = 112.080.000,-PTKP K/0 = 26.325.000,-Ph KP = Ph Netto Setahun – PTKP K/0
= 112.080.000,- – 26.325.000,-
= 85.755.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 SebulanPh KP = 85.755.000,-PPh Pasal 21 Setahun = Tarif Pasal 17 UU PPh x Ph KP• 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,-• 15% x 35.775.000,- = 5.363.250,- (+)
= 7.863.250,-
PPh Pasal 21 terutang di masa sebelumnya = 1.485.750,- (-)PPh Pasal 21 terutang di tempat sekarang= 6.377.500,-
PPh Pasal 21 Sebulan = 6.377.500,- : 6 = 1.062.917,-
Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai
Tetap:Masuk Kerja di Tengah Tahun (Kewajiban
Pajak Subjektif dimulai Setelah Bulan
Januari)
ContohDavid Raisita sudah menikah & tanpa tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2013 dengan gaji 20 juta/bulan.
Penghitungan Ph Bruto SebulanGaji = 20.000.000,-
Ph Bruto Sebulan = Gaji + JKK + JKP= 20.000.000,- + 0 + 0= 20.000.000,-
Penghitungan Ph Netto SetahunPh Bruto Sebulan = 20.000.000,-Biaya Jabatan = 5% Ph Bruto Sebulan
= 5 % x 20.000.000,-= 1.000.000,-
Karena maksimal biaya jabatan yang boleh diperhitungkan adalah 500.000,- , maka biaya jabatan sebesar 1.000.000,- tidak berlaku dan yang dipakai ialah 500.000,-.
Ph Netto Sebulan = Ph Bruto Sebulan – (Biaya Jabatan + Iuran THT)
= 20.000.000,- – (500.000,- + 0,-)= 19.500.000,-
Ph Netto Setahun = 19.500.000,- x 12= 234.000.000,-
Penghitungan Ph KPPh Netto Setahun = 234.000.000,-PTKP K/0 = 26.325.000,-Ph KP = Ph Netto Setahun – PTKP K/0
= 234.000.000,- – 26.325.000,-= 207.675.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 SebulanPh KP = 207.675.000,-PPh Pasal 21 Setahun = Tarif Pasal 17 UU PPh x Ph KP• 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,-• 15% x 157.675.000,- = 23.651.250,-
= 26.151.250PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12
= 1.485.750,- : 12= 2.179.271,-
ContohAhmad Zakaria sudah menikah & tanpa tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL sebagai pegawai tetap dengan gaji 10 juta/bulan. Ahmad ikut program Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku, JKK 0,1% gaji dan JPK 0,3% gaji. Sejak Juni 2013 Ahmad menerima kenaikan gaji menjadi 15 juta/bulan dengan berlaku surut sejak Januari 2013 sehingga Ahmad mendapatkan rapel 25 juta (5 {bulan Januari-Mei} x 5 juta)
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Rapel
Dengan cara penghitungan seperti yang dijelaskan sebelumnya, didapatkan PPh Pasal 21 per bulan untuk Ahmad saat belum ada kenaikan gaji (gaji 10 juta) yaitu sebesar= 655.271,-
Selanjutnya dengan cara penghitungan yang sama maka dihitung PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-Mei 2013 atas dasar penghasilan setelah kenaikan gaji, didapatkan PPh Pasal 21 per bulan untuk Ahmad setelah ada kenaikan gaji (gaji 15 juta) yaitu sebesar= 1.393.271,-
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Rapel
PPh Pasal 21 terutang seharusnya (gaji 15 juta)= 1.393.271,- x 5= 6.966.354,-
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di masa sebelumnya (Januari-Mei/gaji 10 juta)= 655.271,- x 5= 3.276.354,-
PPh Pasal 21 atas Rapel= 6.966.354,- – 3.276.354,-= 3.690.000,-
• Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Bonus/Tidak Teratur BERBEDA dengan Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur
• Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur akan diestimasi/dihitung disetahunkan.
• Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Bonus/Tidak Teratur tidak diestimasi/dihitung disetahunkan.
Penghasilan TeraturGaji, upah, segala macam tunjangan serta imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
Penghasilan Tidak TeraturPenghasilan bagi pegawai tetap selain yang sifatnya teratur yang diterima 1 kali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
ContohTn. Erwanto belum menikah & tanpa tanggungan (TK/0), bekerja di PT ISL sebagai pegawai tetap dengan gaji 10 juta/bulan. Ahmad ikut program Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku, JKK 1,0% gaji dan JPK 0,3% gaji. Ia juga ikut iuran THT yang besarnya 2% gaji.
Karena kinerjanya yang bagus, pada bulan Januari ia mendapatkan bonus sebesar10 juta.
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun atas Gaji dan BonusDengan cara penghitungan seperti yang dijelaskan sebelumnya, didapatkan PPh Pasal 21 setahun atas gaji dan bonus untuk Tn. Erwanto sebesar= 9.525.250,-.
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun atas GajiSelanjutnya dengan cara penghitungan seperti yang dijelaskan sebelumnya, didapatkan PPh Pasal 21 setahun atas gaji saja untuk Tn. Erwanto sebesar= 8.025.250,-
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus Saja (Penghasilan Tidak Teratur)= PPh Pasal 21 atas Gaji & Bonus - PPh Pasal 21 atas Gaji= 9.525.250,- – 8.025.250,- = 1.500.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan atas Gaji Saja (Penghasilan Teratur)= PPh Pasal 21 atas Gaji : 12= 8.025.250,- : 12= 668.771,-
Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Bulan Ini= PPh Pasal 21 atas Gaji (Penghasilan Tetap) + PPh Pasal 21 atas Bonus Saja (Penghasilan Tidak Tetap)= 668.771,- + 1.500.000,-= 2.168.771,-
BULANANContoh dan penyelesaian penghitungan ?
Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
Nasrun Bramantyo pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp150.000,00. Nasrun Bramantyo kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Nasrun Bramantyo membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji
SOAL
PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana
pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun
sebesar Rp50.000,00
BONUSContoh dan penyelesaian penghitungan ?
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00
Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2013 Ken Prameswari memperoleh bonus sebesar Rp4.000.000,00 sehingga pada bulan April 2013 Ken Prameswari menerima pembayaran berupa gaji sebesar sebesar Rp2.750.000,00 dan bonus sebesar Rp4.000.000,00
BARU & BERHENTIContoh dan penyelesaian penghitungan ?
Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2013, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. • G
aji Arip Marwanto setiap bulan memperoleh sebesar Rp3.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa gaji saja
Bulanan » Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada
perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21
• Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
BONUSContoh dan penyelesaian penghitungan ?
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00
BARU & BERHENTIContoh dan penyelesaian penghitungan ?
Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2013. Budiyanta menikah
tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan
iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September
2013 dalam hal Budiyanta hanya memperoleh penghasilan berupa gaji
BARU & BERHENTIContoh dan penyelesaian penghitungan ?
Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2013, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. • Gaji Arip Marwanto setiap bulan
memperoleh sebesar Rp3.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa gaji saja
PEGAWAI TIDAK TETAP» Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila
˃ pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan
˃ atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja
MEKANISME PENGHITUNGANUpah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 8.200.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 300.000 > 300.000
Tidak Dipotong Dikurangi 300.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8,2 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
Dikali 12Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
CONTOH Soal dan Penyelesaiannya
HARIAN•Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2015 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. la bekerja selama 12 hari dan menerima upah harian sebesar Rp300.000,00
Harian•Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2015 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp400.000,00 per hari
Borongan•Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp450.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.
BUKAN PEGAWAIMekanisme Penghitungan
BERKESINAMBUNGAN Pasal 13 (1)
Dasar Penghitungan
(50% X Ph Bruto)- PTKP Bulanan (kumulatif )
BERKESINAMBUNGAN
Dasar Penghitungan
(50% X Ph Bruto)
TIDAK Berkesinambungan
Dasar Penghitungan
(50% X Ph Bruto)
X Tarif Pasal 17Pasal 13 (1) Per-31 th 2012 :
Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya
Contoh :Kadek (belum menikah) adalah seorang arsitek paruh waktu(freelance) sebagai tenaga ahli yang bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh honor sbb :bulan Januari sebesar Rp 100.000.000, bulan Pebruari sebesar Rp 110.000.000bulan Maret sebesar Rp 120.000.000bulan April sebesar Rp 100.000.000bulan Mei sebesar Rp 50.000.000bulan Juni sebesar Rp 100.000.000Apa Jenis Pajaknya? Berapa PPh Terutang? Siapa Pemotong Pajak?
PESERTA KEGIATANMekanisme Penghitungan
Jumlah Ph Bruto
Pembayaran utuh dan tidak terpecah
Dikali Tarif Pasal 17
Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. la menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00
lainnyaMekanisme Penghitungan
Dewan komisaris
Ph Bruto
Mantan Pegawai
Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi Dan Bonus Atau Imbalan Lain Yang Tidak Teratur
Peserta Prog Pensiun
Status pegawai
Menarik dana pensiun
X Tarif Pasal 17Penghasilan Bruto Komulatif
PPh PASAL 21 FINAL
HonorKpd PNS, TNI, Polri
Gol II0%
APBN / APBD
Gol IV 15%
Gol III5%
Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final yang dikenakan terhadap jenis penghasilan
Honorarium ke PNS dari APBN/APBD
Dari KetentuanPh Bruto Tarif• 0-50 JT 0%• 50 JT-100 JT 5%• 100-500 JT 15%• >500 JT 25%
Dibayar sekaligus• Pesangon dari pemberi kerja• tebusan pensiun, THT JHT dari
dana pensiun/Jamsostek
SAAT TERUTANGNYABagi Penerima Penghasilan
Saat Dilakukan Pembayaran Atau Saat Terutangnya
Penghasilan
Bagi Pemotong
Untuk setiap masa pajak
Akhir Bulan Dilakukannya Pembayaran Atau Akhir Bulan Terutangnya Penghasilan
HAK dan KEWAJIBAN
KEWAJIBAN1. Pemotong & terpotong Wajib
mendaftarkan NPWP di KPP sesuai wilayah kerjanya
2. Pegawai, penerima pensiun, bukanpegawai wajib membuat surat pernyataan tanggungan keluarga pada mulai bekerja/ mulai pensiun
3. Menyerahkan perubahan tanggungan paling lama sebelum mulai awal tahun
4. Pemotong PPh Pasal 21 &/26 Wajib MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR dan MELAPOR setiap bulan kalender
5. Pemotong Wajib membuat & menyimpan catatan/kertas kerja pengitungan Pasal 21
6. Pemotong WAJIB membuat dan memberikan BUKTI POTONG kepada terpotong
Hak1. Kelebihan Penyetoran PPh Pasal
21 dapat diperhitungkan dengan SPT Masa Pajak berikutnya
Bentuk formulir
PEMOTONGAN
Ditetapkan
dengan
PER-DJP
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
Menggunakan SSP atas nama pemotong
BAYAR • Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
• Disetor ke Bank/Kantor POS
Bila Jatuh Pd Hari Libur PenyetoranPada Hari Kerja Berikutnya
LAPOR Pelaporan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. • Dilampiri Bukti Potong
TERLAMBAT
Sanksi administrasi
bunga 2% per bulan
Pasal 9 ayat (2a)
TERLAMBAT
Sanksi administrasi
denda 100.000Pasal 7 (1)
Recommended