Desain Penelitian di Indonesia: Gambaran Potensi Lokasi

Desain Penelitian di Indonesia: Gambaran Potensi Lokasi

Inception Workshop: GCS-Tenure Project

Marthina Tjoa (UNPATTI), Mani Ram Banjade (CIFOR)

22 Agustus 2014, Swiss-belHotel, Ambon

Outline

Kriteria Seleksi Lokasi

Proses Seleksi Lokasi

Konsultasi dengan Stakeholder

Pertimbangan Keragaman

Gambaran SBB dan Gambaran

Kontras Lokasi Proyek

Pembelajaran

Kriteria Seleksi LokasiA. Status reformasi tenurial

Keragaman Skema Perhutanan

Sosial

Status saat ini: formalisasi,

implementasi reformasi tenurial

Jaminan kepemilikan

Keragaman aktor

B. Atribut komunitas

Keragaman komunitas: Adat,

imigran dan campuran

Lembaga adat

C. Kesediaan para pemangku

kepentingan lokal untuk

berpartisipasi dalam penelitian

Proses Seleksi Lokasi

Informasi awal melalui data dan

literatur yang tersedia: MOF,

Balitbang Kehutanan

Konsultasi dengan pakar tenurial

Kunjungan lokasi: diskusi dengan

masyarakat, Pemda (kabupaten dan

provinsi), LSM

Pengamatan dan kejadian di lokasi

Mengulas data berdasarkan:

• Interaksi awal dengan berbagai

stakeholder

• Data tambahan dari MOF, provinsi

dan kabupaten

Konsultasi Stakeholder di MalukuProvinsi: DINHUT BPKH BAPPEDA BKSDA KSDH BPDAS BPN KAPET SERAM AMAN Universitas (UNPATTI/Darusalam)

Kabupaten: DINHUTBUN SEKDA BAPPEDA BPN

Desa: KAMARIANG

Keragaman: Dasar Pemilihan Kabupaten

Pelaksanaan Skema

Perhutanan Sosial: HKM,

HTR, Hutan Desa, Hutan

Adat

Status : Formalisasi dan

implementasi reformasi

tenurial

Keragaman masyarakat: mis

tradisional, imigran dan

campuran

Status lahan tenurial (individu, marga,

desa)

Sertifikat (sebelum, sekarang, tidak ada)

Konsesi (sebelum, sekarang, tidak ada)

Migran (sebelum, sekarang, tidak ada)

Posisi Landscape (pantai, gunung)

Sejarah tenurial :

o Sebelum reformasi (kolonial, konsesi)

o Setelah reformasi (HKM, HD, HTR,

Kemitraan, KPH)

Keragaman: Dasar Pemilihan Desa

Peta Lokasi Penelitian

Gambaran Seram Bagian Barat 92 Desa; Imigran 15 Desa

Terbatasnya intervensi dari luar

Pengalaman tenurial hutan

sebelumnya: penebangan dan

pertambangan

Keberadaan Masyarakat adat dan

kelembagaan adat yang kuat

Dukungan kuat dari instansi

pemerintah untuk memperkuat hak-

hak masyarakat

Gambaran Kontras (Maluku & Lampung)

Kekuatan Lembaga Adat

Status pelaksanaan berbagai

Skema Perhutanan Sosial

Intervensi dari luar

Kehadiran LSM/Lembaga

Penelitian/Universitas

Pembelajaran Lampung: Menginformasikan

Maluku tentang proses

pelaksanaan Skema Perhutanan

Sosial (HKm, Hutan Desa, HTR)

dan Hutan Adat

Maluku: Memberikan wawasan

tentang bagaimana dan dalam

kondisi apa otoritas adat dapat

mengelola hutan

Pengamatan

Desa-desa di Seram Bagian Barat