View
149
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN DAERAH
Deddy S Bratakusumah, PhDDeputi Tata Laksana Kementerian PAN dan RB
Makna Reformasi BirokrasiTantangan abad ke-21
Reformasi Birokrasi
Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. 2
AREA PERUBAHAN
3
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi
dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Organisasi
Tatalaksana
PeraturanPerundang-undangan
Sumber daya Manusia aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Mind set dan culture Set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
Kelembagaan
Ketatalaksanaan Tata Laksana (Sistem dan Prosedur) Standar Operating Prosedur (SOP)
Sumber Daya Manusia REFORMASI BIROKRASI
Reformasi menciptakan tuntutan adanya penekanan pada pemerintahan pada proses tata kelola.
Proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada nilai nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
UU NO 28 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN
Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:
1. Asas Kepastian Hukum;2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;3. Asas Kepentingan Umum;4. Asas Keterbukaan;5. Asas Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan7. Asas Akuntabilitas
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
PENGERTIAN TATALAKSANA tata laksana (tata hubungan/tata kerja) adalah
perilaku antar manusia yang menggambarkan perilaku timbal balik dalam kelompok maupun dengan lingkungan luar (relationship, interrelationship) _Kamus Manajemen (1981 : 255)
tata laksana diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan system kerja, metode kerja, dan prosedur kerja, pembagian kerja, susunan/struktur, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. (Miftah Thoha, 1990)
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
Organization and Methode : to improve the efficiency and effectiveness of clerical procedures and the control of operation within a business (RG Anderson, 1980)
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
TATALAKSANA DALAM SISTEM ORGANISASIONAL
Organisasi
Pegawai
Governa
nce Process
Sumber daya
Stakeholders
Struktur
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
TATALAKSANA
Tatalaksana : tata cara suatu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Tatalaksana sering disebut dengan prosedur kerja, mekanisme kerja, sistem kerja, dsb.
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
Tatalaksana :
a. Struktur : prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan kerja antara unit dan antar hirarki dalam organisasi .
Contoh : koordinasi, komunikasi, pertanggung jawaban dsb.
b. Sumber daya : prosedur pemanfaatan sumber daya dalam organisasi
Contoh : prosedur penggunaan keuangan, pemanfaatan bahan kerja dsb.
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
c. Pegawai : prosedur terkait pengaturan waktu, dan sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaan/tugas
Contoh : pengaturan cuti, atribut pegawai, tata cara upacara dsb
d. Stakeholders : prosedur terkait dengan pengaturan interaksi dalam proses pemberian pelayanan kepada stakeholders organisasi.
Contoh : pedoman standard pelayanan, tata cara penannganan keluhan dsb
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
d. Governance process : tata cara pengambilan keputusan dalam organisasi.Contoh : prosedur pembuatan peraturan daerah dsb.
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
TUJUAN TATALAKSANA
1. Standardisasi 2. Sarana pengendalian3. Sarana penjaminan mutu (zero defect)4. Menjamin kepastian hukum5. Memperkuat akuntabilitas6. Sarana perbaikan terus menerus7. Mendukung proses pemberdayaan dan
organizational learning
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
EVALUASI/AUDIT TATALAKSANA
Proses untuk menilai sejauh mana kebijakan tatalaksana telah memenuhi standard atau norma yang telah ditetapkan.
Standard dan norma merupakan “rambu rambu” yang dibuat dalam rangka menjamin suatu tujuan ideal tertentu.
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
ASPEK TEKNIS (CONTENT DIMENSION)
a. Sifat : pengaturan atau penetapanb. Format ; pedoman, surat edaran,
surat keputusan, peraturan.c. Kejelasan obyek yang diaturd. Kesesuaian dengan tugas dan fungsi
unit organisasi terkait
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
ASPEK NORMATIF (CONTEXTUAL DIMENSION)
Model good governance : audit terhadap kebijakan tatalaksana untuk menilai sejauh mana tatalaksana dibuat mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip good governance
Model public service orientation : audit terhadap kebijakan tatalaksana untuk menilai sejauh mana tatalaksana mampu mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
Model Good Governance
Obyek Deskripsi Obyek Partisipasi Seberapa jauh
kebijakan tatalaksana yang terkait dengan masyarakat dibuat untuk mendorong partisipasi dari para stakolders
Tata cara penyusunan peraturan daerah, manajemen program dsb.
Transparansi Apakah kebijakan tatalaksana telah dibuat untuk menjamin adanya transparansi
pengaturan pelayanan
Profesionalisme Seberapa jauh pemda telah menyusun kebijakan tatalaksana yang dibuat untuk mendukung terwujudnya profesionalisme pegawai
Pengaturan kepegawaian
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
Obyek Deskripsi Obyek Ketaatan hukum
Seberapa jauh kebijakan tatalaksana yang terkait telah sesuai dengan peraturan perundangan dan menjamin kepastian hukum
Tata cara penyusunan peraturan daerah, manajemen program dsb.Bentuk regeling atau beschiking
Visi stratejik Apakah kebijakan tatalaksana telah dibuat untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan
Lingkungan hidup
Akuntabilitas Seberapa jauh pemda telah menyusun kebijakan tatalaksana yang dibuat untuk mendukung penguatan akuntabilitas
Pelaporan
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
Obyek Deskripsi Obyek Efektif dan efisien
Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat untuk adanya perbaikan dalam efisiensi dan efektifitas kerja
Semua bidang
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
MODEL PUBLIC SERVICE ORIENTATION
Obyek Deskripsi Obyek Orientasi pengguna layana n
Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat untuk memenuhi harapan pengguna layanan
Pelayanan eksternal
Efektif dan efisien
Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat untuk menciptakan pelayanan yang murah dan cepat
Internal dan eksternal
Kepastian hukum Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat sesuai peraturan perundangan
Internal dan eksternal
Keamanan Seberapa jauh tatalaksana menjamin keamanan dalam pelayanan
Internal dan eksternal
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
Obyek Deskripsi Obyek Kenyamanan Seberapa jauh
tatalaksana menjamin kenyamanan dalam pelayanan
Eksternal
Kecermatan Seberapa jauh tatalaksana menjamin keakuratan dalam pelayanan
Internal dan eksternal
Score Deskripsi 1 Sangat kurang 2 Kurang 3 Cukup 4 Mendukung 5 Sangat mendukung
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
VALUE CHAIN (RANTAI NILAI)
NILAI TAMBAH
BAGI PENGGUNA LAYANAN
Firms InsfrastructuresHRM
Technological DevelopmentProcurement
Inbound LogisticsOperation
sOutbound Logistics
Marketing & Sales
Service
Margin
Margin
Primary Activities
Supp
ortA
c tiv
itie
s
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
POLICY PERFORMANCE MODEL
Sejauh mana tatalaksana mendukung kinerja pelaksanaan kebijakan : 1. Keuangan 2. Pegawai 3. Komunikasi 4. Organisasi 5. Dukungan stakeholder
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
CONTOH REKAP HASIL KAJIAN
Aspek tatalaksana
Obyek
Format
Sifat
inovasi
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT
a. Siapa yang melakukan : unit yang bertanggung jawab dalam tatalaksana
b. Bagaimana melakukannya : self assesment dan pembinaan oleh MENPAN
Pelatihan dalam pelaksanaan self assesment.
KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
TERIMA KASIH
Recommended