View
497
Download
11
Category
Preview:
Citation preview
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
Laksmi Wijayanti Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakarta, 21 Juni 2017
Instrumen pencegahan
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemeliharaan
Pengawasan
Penegakan hukum
• Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
• RPPLH
Mekanisme dan kerangka
RPPLH
• KLHS, tata ruang, baku mutu LH, baku kerusakan LH, AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan, dll
POSISI DALAM UU NO. 32/2009
KERANGKA HUKUM : UU NO. 32/2009 • DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP :
– “Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya”
– Mengandung unsur makna : • Kapasitas penyediaan (supply) sistem & sumber alam • Jumlah kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya (demand) • Cukup, harmonis dan minim dampak negatif
• DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP : – “Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain
yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya” – Mengandung unsur makna :
• Kapasitas ambien (supply) • Hasil produk dan ekses dari suatu kegiatan (demand) • Menampung dan menetralisir
Makna Operasional DDDTLH 1. Menjelaskan modal dan aset
– Inventori jumlah, lokasi, dan/atau karakteristik ketersediaan : • sumber daya alam • layanan alam • Infrastruktur pendukung pelayanan alam
2. Memberikan batas – Memberikan konteks ukuran :
• Batas yang dapat diterima • Ketersediaan • Intensitas penggunaan
3. Menjelaskan sifat dan bentuk interaksi supply-demand yang terjadi, termasuk : – Faktor-faktor yang mempengaruhinya : sosekbud, kebijakan, teknologi, dan
infrastruktur 4. Mengukur kinerja
KERANGKA KONSEP
2
Gambar 1.1 Konsepsi keterkaitan antara pemanfaatan sumberdaya alam
dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Berpijak dari hal tersebut, pembangunan nasional kedepan perlu mendasarkan pada isu pembangunan berkelanjutan sebagai isu utama, dimana aspek pengelolaan
lingkungan hidup dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan pembangunan
nasional dengan sasaran akhir : (1) memperbaiki kualitas lingkungan hidup untuk menunjang keberlanjutan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan
lingkungan untuk generasi sekarang dan akan datang; (2) memperbaiki pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan; (3) meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal
dasar pembangunan.
Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi dan penjabaran lebih lanjut ke dalam
langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu yang lebih
operasional dan dapat diimplementasikan secara konkrit di tingkat pemerintah pusat
maupun daerah sesuai dengan kewenangannya. Strategi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan penjabarannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“BUILDING BLOCKS” PENERAPAN DDDTLH
Ecosystem Services
Supply >< Demand
Ecoregional Unit
GOVERN-ANCE
Kerangka pikir
Kerangka ukur kapasitas
Kerangka spasial
Tata kelola
BUILDING BLOCKS 1 : KERANGKA ECOSYSTEM SERVICES
Dalam bahasa peraturan hukum akan disebut sebagai :
JASA LINGKUNGAN
BUILDING BLOCKS 2 : EKOREGION
Kesamaan ciri : • Iklim • Tanah • Air • Flora • Fauna • Interaksi
manusia
BUILDING BLOCKS 3 : KAPASITAS PENYEDIAAN TERHADAP PERMINTAAN
Prinsip : • Seberapa besar
dan berlanjutnya supply Jasa Lingkungan terhadap permintaan
2
Gambar 1.1 Konsepsi keterkaitan antara pemanfaatan sumberdaya alam
dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Berpijak dari hal tersebut, pembangunan nasional kedepan perlu mendasarkan pada isu pembangunan berkelanjutan sebagai isu utama, dimana aspek pengelolaan
lingkungan hidup dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan pembangunan
nasional dengan sasaran akhir : (1) memperbaiki kualitas lingkungan hidup untuk menunjang keberlanjutan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan
lingkungan untuk generasi sekarang dan akan datang; (2) memperbaiki pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan; (3) meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal
dasar pembangunan.
Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi dan penjabaran lebih lanjut ke dalam
langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu yang lebih
operasional dan dapat diimplementasikan secara konkrit di tingkat pemerintah pusat
maupun daerah sesuai dengan kewenangannya. Strategi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan penjabarannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
INDIKASI KINERJA JASA LINGKUNGAN HIDUP JAWA : PENDEKATAN PERKIRAAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
Jasa Regulator Air
Jasa Penyimpan Air
Tinggi Sedang Rendah
Tinggi Sedang Rendah
Tren daya dukung lingkungan hidup terus turun
Baseline layanan pengatur tata air Daya dukung pengatur tata air sekarang
Baseline layanan penyimpan air Daya dukung penyimpan air sekarang
ILUSTRASI : JAWA BARAT
SEBAGAI LUMBUNG PANGAN
NASIONAL
PETA INDIKASI JASA LINGKUNGAN TINGGI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2016 (PULAU JAWA)
Jasa Regulator Air Jasa Penyimpan Air
Pengembangan Wilayah Metropolitan Jabar
Pembangunan Jalan Tol
Kilang Minyak 300 ribu barel
KSN Gerbangkertasusila
WKP I Prov. Banten
Bandara Kertajati
Bandara Kulon Progo
KEK Tanjung Lesung
KEK Jawa Barat
Waduk Karian dan Sindangheula (Banten)
Waduk Ciawi, Sukamahi, Cipanas, Leuwikeris, Sadawarna, Santosa, Sukahurip (Jabar)
Waduk Logung, Jlantah, Matenggeng (Jateng)
Waduk Semantok, Bagong, Lesti, Wonodadi (Jatim)
Krisis ekologi terjadi bila : 2. Tidak ada kebijakan
mengenai upaya peningkatan daya dukung
Krisis ekologi terjadi bila : 3. Tidak punya visi
apakah jasa ekosistem akan disubstitusi atau direkayasa teknologi agar supplynya tetap
memadai
Krisis ekologi terjadi bila : 1. Pembangunan di daerah-daerah penyedia jasa tinggi tidak dimitigasi dampaknya
BUILDING BLOCKS 4 : INTERVENSI KEBIJAKAN DAN GOVERNANCE
• Intervensi kebijakan dan tata kelola dibutuhkan untuk kondisi : – Permintaan melampaui penyediaan – Penyediaan tidak berkelanjutan – Manfaat tidak merata – Dampak dan resiko tidak merata – Jasa lingkungan undervalued atau overvalued
KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL
MENGATUR TATA KELOLA (Governance)
Menstandarkan Kerangka Pikir (Ecosystem Services Framework)
Menstandarkan ukuran (Supply – Demand Indicator)
Mengkonsolidasikan ruang dan kewenangan
(Ecoregions/Ecosystem Units)
Dimandatkan diatur dalam Peraturan
Pemerintah
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 1 : OUTPUT DDDTLH UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Menetapkan cara pemakaian :
1. DDDTLH Wilayah : • Gambaran umum kapasitas suatu wilayah dalam mendukung
kehidupannya • Alat ukur umum : populasi maksimum yang dapat didukung lingkungan
untuk kebutuhan jasa lingkungan dasar • Status : terlampaui/tidak terlampaui • Kinerja : sebaran spasial DDDTLH tinggi, sedang, rendah
2. DDDTLH Kegiatan • Gambaran perkiraan kapasitas jasa lingkungan untuk menopang suatu
kegiatan tertentu (mis. Perkotaan, pertanian, industri, dll.) • Alat ukur umum : populasi kegiatan atau baku mutu maksimum • Status : terlampaui/tidak terlampaui
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 2 : MEKANISME PENENTUAN DDDTLH • Memilih metoda pengukuran :
– Ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan jasa lingkungan – Ketersediaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam – Kapasitas biologi dan jejak ekologi
• Informasi disusun secara “bottom up” • Menetapkan mekanisme penetapan status :
– Menteri dan Kepala daerah menentukan keputusan terlampaui/tidak terlampaui DDDTLH wilayah
– Kepala lembaga menentukan keputusan terlampaui/tidak terlampaui DDDTLH kegiatan sektoral
– DDDTLH dijadikan dasar untuk perijinan
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 3 : PENGGUNAAN DDDTLH HARUS DI “CUSTOMIZED”
• DDDTLH harus digunakan dengan relevan : – Disesuaikan dengan kebutuhan informasi dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan – Distandarkan indikator dan metoda ukurnya untuk
kepentingan pembandingan dan keutuhan penyusunan kebijakan skala nasional
– Dapat menggunakan indikator dan metoda ukur berbeda asalkan informasi dasarnya tetap menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 4 : PENGEMBANGAN KE DEPAN
• Metodologi DDDTLH wajib dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan IPTEK global, agar : – Dapat membuat kebijakan nasional yang relevan dengan
kebijakan global (contoh : ukuran perubahan iklim) – Dapat membuat ukuran perbandingan dengan negara lain
atau melihat posisi kita terhadap negara lain (contoh : global ecological footprint)
– Dapat menjembatani alat ukur monetasi dan dapat diterjemahkan dalam nilai ekonomi untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pasar
Recommended