View
2.532
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
Pendanaan ke Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Citation preview
PENDANAAN KE DAERAH PENDANAAN KE DAERAH
Jakarta, 2 Nopember 2010
2
Sumber pendanaanUU No. 33/2004
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Tugas Pembantuan Pemerintah
Pusat kepada Daerah
Dekonsentrasi
Desentralisasi
APBN
Sebagian UrusanUU No. 32/2004
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
• PP No.7/2008 tentang
Dekonsentrasi dan
Dana Tugas
Pembantuan
• PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinta
han
PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan
Keuangan Daerah
• RPP PDRD
PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan
PP No. 57/2005 tentang Hibah
Kepada Daerah
PP No. 54/2005 tentang Pinjaman
Daerah
PP 23/2003
PP No. 56/2005 tentang SIKD
RPP Dana Darurat
APBD
Belanja
Surplus/Defisit
Pembiayaan
Lain-lain Pendapatan
yang Sah
Pendapatan Transfer
PADUU No.28/2009 tentang PDRD
HUBUNGAN KEUANGAN antara PEMERINTAH PUSAT, PEMDA &
BUMD
UU 17/2003 Pasal 221) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan
kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 Pasal 33
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
UU 17/2003 Keuangan Negara
Pasal 241) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal
kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. 2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan
pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.
3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara.
4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.
5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.
6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.
4
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD
Melalui Angg K/L
BelanjaPemerintah
Pusat
TransferKe Daerah
DaerahPemerintah Pusat
Mendanai kewenangan
di luar 6 Urusan
Mendanai kewenangan 6
Urusan
MelaluiAngg
Non K/L
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
APBN
Belanja APBN ke Daerah
Dana Vertikal di Daerah
Hibah
Pinjaman
• Dana Perimbangan• Dana Otsus dan Penyesuaian
Dana DekonsentrasiDana Tgs Pembantuan
PNPM, BOS, Jamkesmas
Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD
Mendanai kewenangan
Daerah(Desentralisasi)
5
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
APBN
BA - K/L BA - BUN
RKA-KL
BAGIAN ANGGARAN (BA) APBN
Kantor Pusat (KP)
Kantor Daerah (KD)
Dekon-sentrasi (DK)
Tugas Pembantuan (TP)
Transfer Daerah : Dana Perimbangan Otsus &
Penyesuaian
Non – K/L : Pemb. Bunga & Cicilan
Utang Subsidi Belanja Lain-lain Hibah Penerusan Pinjaman sbg
Pinjaman Penyertaan Modal Negara Penerusan Pinjaman &
Hibah sebagai Hibah
Mendanai Urusan Daerah (APBD)
Mendanai Urusan Pusat
6
Dilaksanakan Oleh PemdaBel. Pegawai
Bel. Brg & JasaBel. Modal Bel. Bantuan sosial
Perkembangan Dana APBN ke Daerah 2005-2010
Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian. Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT (2008- 2009). Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya). Data Subsidi hanya mencakup tahun 2008-2010.
www.djpk.depkeu.go.id
309.3292.4253.3226.2150.8
7
344.6
33.3
7.5
113.034.4176.3
63.1%
Belanja Pusat di Pusat;
416.099; 36.95%
Belanja Pusat di Daerah;
154.7; 13.74%
Transfer ke Daerah;
344.6129; 30.60%
Subsidi; 176.3345;
15.66%
Bantuan ke Masyarakat; 34.4; 3.05%
Dana ke Daerah = 710,05(63,05%)
Total Belanja = 1.126,15Belanja APBNP 2010(Triliun Rupiah)
Belanja APBNP 2010(Triliun Rupiah)
Sumber : APBNP2010
•PNPM 9.5(0.84%) • BBM 88.8(7.89%) •DBH 89.6(7.96%) • Dana Dekon 33.3(2.96%)•BOS 19.8(1.76%) • Listrik 55.1(4.89%) •DAU 203.6(18.08%) • Dana TP 7.5(0.67%)•Jamkes 5.1(0.45%) • Pangan 13.9(1.24%) •DAK 21.1(1.88%) • Dana Vertikal 113.(10.11%)
• Pupuk 18.4(1.63%) •OTSUS 9.09(0.81%)• Penyesuaian 21.1(1.88%)
Total 34.4(3.05%) Total 176.3(15.66%) Total 344.6(30.06%) Total 154.7(13.74%) dan Perhitungan
Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional)
Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD)
Melalui Angg. K/L
*) APP = Anggaran Pembiayaan
8
[9] 9
6 Urusan (Absolut)1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan Fiskal Nasional6. Agama
Urusan Wajib (Obligatory)Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, seperti Pendidikan, dan Kesehatan.
Urusan Pilihan (Optional) Terkait dengan potensi unggulan
seperti, Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pusat
Yang Menjadi Kewenangan Daerah
• Sebagian dapat diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah;
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi;
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.
Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PHLN
K/L
DITERUSKAN
PINJAMAN
PENYERTAAN
HIBAH
BUMN
PEMDA
BUMD
BUMN
BUMD
BUMN
PEMDA
BUMD
NP3/NPP
NPPH/NPHD
PHDN
PDN + Hibah
A P B N
10
Hibah Daerah
Hibah sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Hibah diberikan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Hibah dari pemberi Hibah LN melalui Pemerintah dan dapat kepada diteruskan kepada BUMD dalam bentuk hibah atau penyertaan modal.
Hibah dari Pemerintah terutama dari HLN kepada Pemerintah Daerah bersifat output based.
Hibah bersifat bantuan untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, dan kegiatan merupakan usulkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemda dilakukan dalam hubungan wewenang dan hubungan pelayan (Kementerian Keuangan selaku BA-BUN, K/L selaku executing agency dan Pemda sebagai implementing agency) dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah bersifat transfer. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat bersifat multi
years.
12
HUBUNGAN FUNGSI DALAM KERANGKA HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (untuk
pemberian hibah kepada pemerintah daerah)
DEPKEU(PA/KPA)
K/L(EXECUTING AGENCY)
PEMDA(PENGGUNA DANA /
IMPLEMETING AGENCY)• Supervisi pelaksanaan kegiatan
MONEVPENDANAAN
VERIFIKASIdalam rangka
pencairan dana
PEMDA
PEMDA LAINNYA
KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH PUSATBADAN/
LEMBAGA/ORG. SWASTADALAM
NEGERI
SUMBER HIBAH DAERAH LUAR NEGERI:
• HIBAH LN• PINJAMAN
LN
Pinjaman Daerah Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari fihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Sumber pinjaman:
1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank; dan
5. Masyarakat, melalui obligasi daerah.
Obligasi daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh pemda yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
14
Pinjaman DaerahDaerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri – kecuali Obligasi Daerah.
Pemda tidak dapat memberikan jaminan pinjaman kepada pihak lain ( pihak-pihak di luar Pemda) seperti: BUMD, Konsorsium, Pemda lain, swasta, Desa dsb., kecuali pinjaman PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan kredit investasi dari perbankan nasional sesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2009.
Pinjaman Daerah (2)
Pinjaman oleh BUMD dilakukan melalui Pemerintah Daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD.
Pemda dapat melakukan pinjaman khusus yang dapat digunakan untuk penyertaan modal BUMD.
Pendapatan daerah tidak boleh dijadikan sebagai jaminan untuk Pinjaman Daerah.
Barang milik daerah yang merupakan sarana pelayanan public tidak boleh dijadikan jaminan bagi Pinjaman Daerah, seperti ; RSUD, sekolah, terminal, kantor Pemerintah dan lainnya.
Pinjaman Daerah tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulatif Pinjaman Daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[17]
Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
PENGERTIAN DK/TP
[18]
Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
PENGERTIAN DANA DK/TP
Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana penangulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:– Rehabilitasi; dan– Rekonstruksi
19
RPP Dana Darurat (Dana Pasca Bencana)
UU No. 28/2010
CLOSED LIST SYSTEM1. Daerah tidak diperbolehkan memungut
pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU.
2. Daerah tidak diperbolehkan memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.
21
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
Recommended