Bab 3 rencana struktur ruang

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N III - 1

RENCANA STRUKTUR RUANG

3.1 RENCANA SISTEM PERKOTAAN

3.1.1 Sistem Hirarki Pusat-Pusat Permukiman

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing

wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya.

Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah

dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Berdasarkan

rumusan strategi pengembangan wilayah di atas, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada

penguatan peran Kota Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan,

pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran

Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional.

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang dimanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera

Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti,

Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Rupit sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Ini artinya Kota

Lubuklinggau mempunyai kapasitas untuk melayani wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten

Empat Lawang dan wilayah lain di sekitarnya. Mengacu pada kebijakan dan strategi di atas, Muara Beliti,

Muara Lakitan dan Rupit diarahkan menjadi PKL untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas. Adapun pusat

pertumbuhan lainnya diarahkan sebagai Pusat Pelayanan bagi wilayah belakangnya dengan hirarki

sesuai dengan hasil analisis dan hasil kesepakatan pada beberapa kali pertemuan teknis. Hal penting

lain yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan sistem perkotaan Muara Beliti adalah kebijakan

pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJM, yaitu pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan

agropolitan.

Secara alamiah struktur ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, dimana pusat

permukiman tumbuh disepanjang jalan lintas Sumatera (utara-selatan) dan jalan dari Lubuklinggau


menuju Kota Palembang (barat-timur). Terdapat dua kawasan yang membatasi pertumbuhan

permukiman, yaitu di bagian barat oleh TNKS dan bagian Tenggara oleh kawasan hutan (BTS Ulu dan

Muara Lakitan bagian selatan). Pusat permukiman di bagian utara yang berada pada lintasan trans

Sumatera (Simpang Nibung) dan yang berada pada jalur Lubuklinggau - Palembang (Muara Lakitan)

diarahkan untuk tidak saja melayani kegiatan permukiman di wilayah Kabupaten Musi Rawas tetapi juga

kawasan permukiman di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Banyuasin.

Mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas akan didekati dengan pola

agropolitan maka dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa struktur ruang kawasan agropolitan merupakan

gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman

pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur

ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan,

sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang

Kabupaten Musi Rawas direncanakan seperti berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:

a. Kota Muara Beliti;

b. Rupit ;dan

c. Muara Lakitan.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah :

a. Simpang Nibung (Sarolangun - Rawas Ulu); adalah pusat permukiman yang berada di

bagian utara Kabupaten Musi Rawas dan berada pada jalur trans Sumatera yang diarahkan

menjadi pusat pelayanan bagi beberapa kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ulu Rawas

2. Kecamatan Rawas Ulu

3. Kecamatan Nibung

4. Kecamatan Rawas Ilir

5. Kecamatan Karang Dapo

6. Kecamatan Karang Jaya

Selain kecamatan-kecamatan di atas, Simpang Nibung juga diarahkan untuk mampu

melayani kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Sarolangun (Provinsi

Jambi).

b. Simpang Terawas (Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas); adalah pusat permukiman yang

berada antara Simpang Nibung dengan Lubuklinggau dan juga berada pada lintas trans

Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:

1. Kecamatan Karang Jaya


2. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas

3. Kecamatan Selangit, dan

4. Kecamatan Sumber Harta

c. Megang Sakti; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa

kecamatan disekitarnya, yaitu :

1. Kecamatan Purwodadi dan

2. Kecamatan Tugumulyo

d. Simpang Semambang (Tuah Negeri); adalah pusat permukiman yang berada pada jalan

lintas Lubuklinggau - Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat

pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani;

1. Kecamatan Tuah Negeri

2. Kecamatan Muara Kelingi

3. Kecamatan Jayaloka

4. Kecamatan Sukakarya

5. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu

6. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut:

a. Tugu Mulyo (Kecamatan Tugu Mulyo)

b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)

c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)

d. Muara Kulam (Kecamatan Ulu Rawas)

e. Karya Makmur (Kecamatan Nibung)

f. Bingin Teluk (Kecamatan Rawas Ilir)

g. Karang Dapo (Kecaman Karang Dapo)

h. Karang Jaya (Kecamatan Karang Jaya)

i. Selangit (Kecamatan Selangit)

j. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)

k. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)

l. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)

m. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)

n. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)

Rencana struktur ruang Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat

pada Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan fungsi-fungsi pelayanan untuk

masing-masing pusat pelayanan dapat dilhat pada Tabel III-1 berikut:


Tabel III - 1. Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan

NO KECAMATAN HIRARKI FUNGSI YANG DIEMBAN PUSAT KEGIATAN/PELAYANAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Muara Beliti PKL X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Rupit PKL X X X X X X X X X X X X X X

3 Muara Lakitan PKL X X X X X X X X X X X X X

4 Simpang

Nibung/Rawas Ulu

PPK X X X X X X X X X X X X X

5 Simpang Terawas/

STL. Ulu Terawas


6 Megang Sakti PPK X X X X X X X X X X X X X

7 Simpang

Semambang/ Tuah

Negeri


8 Ulu Rawas PPL X X X X X X X X X

9 Karang Jaya PPL X X X X X X X X X

10 Selangit PPL X X X X X X X X X

11 Sumber Harta PPL X X X X X X X X X

12 Tugumulyo PPL X X X X X X X X X X X X X

13 Purwodadi PPL X X X X X X X X X X

14 T.P. Kepungut PPL X X X X X X X X X

15 Jaya Loka PPL X X X X X X X X X X X X X

16 BTS. Ulu PPL X X X X X X X X X

17 Sukakarya PPL X X X X X X X X X

18 Muara Kelingi PPL X X X X X X X X X X X X X

19 Rawas Ilir PPL X X X X X X X X X

20 Karang Dapo PPL X X X X X X X X X

21 Nibung PPL X X X X X X X X X

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Keterangan :

1. Pemerintah Kabupaten 6. Jasa Persewaan dan Perbankkan, 11. Kesehatan 16. Air Limbah

2. Pemerintah Lokal 7. Jasa Koperasi Unit Desa 12. Listrik

3. Ditribusi dan Koleksi 8. Jasa Hukum dan Konsultasi 13. Telekomunikasi

4. Industri 9. Pariwisata dan Jasa penginapan 14. Irigasi

5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar 10. Pendidikan 15. Air Minum Bersih

PKL : Pusat Kegiatan Lokal; PPK: Pusat Pelayanan Kawasan; PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan



3.1.2 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Wilayah

3.1.2.1 Sistem Fasilitas Umum

Sistem fasilitas umum merupakan rencana kebutuhan fasilitas yang mengacu pada standar minimum

kebutuhan masyarakat yang telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan rasionalisasi

kebutuhan berdasarkan sebaran pola permukiman. Adapun sistem (kebutuhan) fasilitas umum berikut,

meliputi kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perdagangan dan niaga.

A. Sarana Pendidikan

Kebutuhan fasilitas pendidikan pada dasarnya dipertimbangkan berdasarkan pendekatan desain

keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada dan terkait dengan grup bangunan/blok yang

terbentuk. Sedangkan penempatannya mempertimbangkan jangkauan layanan yang dipenuhinya.

Perencanaan kebutuhan fasilitas berikut menggunakan acuan dasar sebagai berikut:

a. Taman Kanak-kanak

Melayani setiap 1.250 penduduk, dengan luas lahan mínimum yang diperlukan untuk 2 ruang kelas

dengan masing-masing terisi oleh 25-30 murid dan ruang terbuka ±700 m² adalah 1.250 m². Daya

jangkau yang diperkenankan adalah 500 m dan bergabung dengan taman sehingga terjadi

pengelompokkan kegiatan.

b. Sekolah Dasar

Melayani 1.600 penduduk dengan luas lahan mínimum seluas 2.000 m², luas tersebut dengan

asumsi mínimum 6 ruang kelas dengan masing-masing kelas dapat menampung hingga 40 murid,

dan dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka. Radius pencapaian untuk fasilitas ini adalah

kurang lebih 1 km.

c. SLTP

Melayani 4.800 penduduk dengan luas lahan mínimum seluas 9.000 m², luas tersebut dengan

asumsi mínimum 6 ruang kelas dengan masing-masing kelas dapat menampung hingga 40 murid,

dan dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka. Radius pencapaiannya adalah 1 Km.

d. SMU

Fasilitas ini melayani hingga 4.800 penduduk dengan luas lahan mínimum seluas 12.500 m², luas

tersebut dengan terbangun dengan 6 ruang kelas dengan masing-masing kelas dapat menampung

hingga 40 murid, dan dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka. Radius pencapaiannya

adalah 3 Km.

e. Taman Bacaan

Fasilitas taman bacaan adalah untuk melayani 2.500 penduduk dengan luas lahan mínimum yang

dibutuhkan adalah seluas 150 m². Luas tersebut adalah luas dengan mínimum 1 ruang baca yang

dapat digunakan oleh mínimum 15 orang murid.

Adapun jumlah kebutuhan minimum fasilitas pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel

III-2 kebutuhan berikut:


Tabel III - 2. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam Unit)

Kecamatan TK SD SLTP SMU Taman

Bacaan

1 Rawas Ulu 34 26 9 9 17

2 Ulu Rawas 11 9 3 3 6

3 Rupit 33 26 9 9 16

4 Karang Jaya 31 24 8 8 16

5 Selangit 29 23 8 8 15

6 STL. Ulu Terawas 19 15 5 5 9

7 Sumber Harta 19 15 5 5 10

8 Tugumulyo 46 36 12 12 23

9 Purwodadi 16 12 4 4 8

10 Muara Beliti 23 18 6 6 11

11 T.P. Kepungut 14 11 4 4 7

12 Jaya Loka 14 11 4 4 7

13 Sukakarya 12 10 3 3 6

14 BTS. Ulu 37 29 10 10 18

15 Muara Kelingi 25 20 7 7 13

16 Tuah Negeri 25 19 6 6 12

17 Muara Lakitan 38 30 10 10 19

18 Megang Sakti 52 41 14 14 26

19 Rawas Ilir 26 20 7 7 13

20 Karang Dapo 19 15 5 5 9

21 Nibung 23 18 6 6 12

Kab.Musi Rawas 496 546 427 142 142

Sumber: Hasil Analisis

Tabel III - 3. Kebutuhan Luas Lahan Minimum Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam m2)


Bacaan

1 Rawas Ulu 42.350 52.938 79.407 110.287 42.350

2 Ulu Rawas 14.219 17.774 26.660 37.028 14.219



Bacaan

3 Rupit 41.059 51.324 76.985 106.924 41.059

4 Karang Jaya 39.162 48.952 73.428 101.984 39.162

5 Selangit 36.714 45.893 68.839 95.610 36.714

6 STL. Ulu Terawas 23.644 29.555 44.332 61.572 23.644

7 Sumber Harta 24.128 30.160 45.240 62.833 24.128

8 Tugumulyo 57.223 71.529 107.294 149.019 57.223

9 Purwodadi 19.670 24.587 36.881 51.224 19.670

10 Muara Beliti 28.312 35.390 53.085 73.730 28.312

11 T.P. Kepungut 17.040 21.300 31.950 44.376 17.040

12 Jaya Loka 17.813 22.267 33.400 46.389 17.813

13 Sukakarya 15.242 19.052 28.578 39.692 15.242

14 BTS. Ulu 45.682 57.102 85.653 118.963 45.682

15 Muara Kelingi 31.669 39.587 59.380 82.472 31.669

16 Tuah Negeri 30.787 38.483 57.725 80.174 30.787

17 Muara Lakitan 47.206 59.008 88.512 122.933 47.206

18 Megang Sakti 65.016 81.269 121.904 169.311 65.016

19 Rawas Ilir 32.755 40.944 61.416 85.301 32.755

20 Karang Dapo 23.599 29.499 44.248 61.456 23.599

21 Nibung 29.370 36.713 55.069 76.484 29.370

Kab.Musi Rawas 248,292 682.660 853.325 .279.988 1.777.761


Adapun jumlah kebutuhan minimum fasilitas pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel

kebutuhan berikut:

B. Sarana Kesehatan

Adapun kebutuhan fasililitas kesehatan meliputi hal sebagai berikut:

a. Posyandu

Berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita. Melayani untuk

1.250 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 60 m² dan pertimbangan

radius pencapaian sejauh 500 m.

b. Balai Pengobatan Warga

Untuk memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak

pada penyembuhan tanpa perawatan, berobat dan pada waktu tertentu juga memberi vaksinasi.

Melayani setiap 2.500 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 300 m² dan


pertimbangan radius pencapaian sejauh 1 km.

c. BKIA / Klinik Bersalin

Digunakan untuk melayani ibu, baik sebeum, saat, dan sesudah melahirkan serta melayani anak

usia hingga 6 tahun. Melayani sebanyak 30.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan

(mínimum) adalah 3000 m² dan pertimbangan radius pencapaian sejauh 4 km.

d. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan

Merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan

pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup yang

lebih kecil. Melayani 30.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 300 m²

dan pertimbangan radius pencapaian sejauh 1.5 km.

e. Puskesmas dan Balai Pengobatan

Berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan dalam

penyembuhan penyakit, selain program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di

wilayah kerjanya. Melayani untuk 12.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum)

adalah 1.000 m² dan pertimbangan radius pencapaian sejauh 500 m.

Jumlah kebutuhan minimum fasilitas kesehatan Kabupaten Musi Rawas secara rinci dapat dilihat pada

tabel kebutuhan berikut:

Tabel III - 4. Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam Unit)

Kecamatan Posyandu Balai

Pengobatan Warga

BKIA/Klinik Bersalin

Puskesmas Pembantu/balai

Pengobatan Lingkungan

Puskesmas dan Balai

Pengobatan

RS Umum

1 Rawas Ulu 34 17 1 1 4 0

2 Ulu Rawas 11 6 0 0 1 0

3 Rupit 33 16 1 1 3 1

4 Karang Jaya 31 16 1 1 3 0

5 Selangit 29 15 1 1 3 0

6 STL. Ulu Terawas 19 9 1 1 2 0

7 Sumber Harta 19 10 1 1 2 0

8 Tugumulyo 46 23 2 2 5 0

9 Purwodadi 16 8 1 1 2 0

10 Muara Beliti 23 11 1 1 2 1

11 T.P. Kepungut 14 7 1 1 1 0

12 Jaya Loka 14 7 1 1 1 0

13 Sukakarya 12 6 1 1 1 0

14 BTS. Ulu 37 18 2 2 4 0

15 Muara Kelingi 25 13 1 1 3 0

16 Tuah Negeri 25 12 1 1 3 0


Kecamatan Posyandu Balai

Pengobatan Warga

BKIA/Klinik Bersalin

Puskesmas Pembantu/balai

Pengobatan Lingkungan

Puskesmas dan Balai

Pengobatan

RS Umum

17 Muara Lakitan 38 19 2 2 4 0

18 Megang Sakti 52 26 2 2 5 0

19 Rawas Ilir 26 13 1 1 3 0

20 Karang Dapo 19 9 1 1 2 0

21 Nibung 23 12 1 1 2 0

Kab.Musi Rawas 272 546 273 23 57 2


Tabel III - 5.

Kebutuhan Luas Lahan Minimum Sarana Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam m2)

Kecamatan Posyandu

Balai

Pengobatan

Warga

BKIA/

Klinik

Bersalin

Puskesmas

Pembantu

/balai

Pengobatan

Lingkungan

Puskesmas

dan Balai

Pengobatan

RS Umum

1 Rawas Ulu 2.033 5.082 4.235 424 3.529 0

2 Ulu Rawas 683 1.706 1.422 142 1.185 0

3 Rupit 1.971 4.927 4.106 411 3.422 30,000

4 Karang Jaya 1.880 4.699 3.916 392 3.263 0

5 Selangit 1.762 4.406 3.671 367 3.060 0

6 STL. Ulu Terawas 1.135 2.837 2.364 236 1.970 0

7 Sumber Harta 1.158 2.895 2.413 241 2.011 0

8 Tugumulyo 2.747 6.867 5.722 572 4.769 0

9 Purwodadi 944 2.360 1.967 197 1.639 0

10 Muara Beliti 1.359 3.397 2.831 283 2.359 30,000

11 T.P. Kepungut 818 2.045 1.704 170 1.420 0

12 Jaya Loka 855 2.138 1.781 178 1.484 0

13 Sukakarya 732 1.829 1.524 152 1.270 0

14 BTS. Ulu 2.193 5.482 4.568 457 3.807 0

15 Muara Kelingi 1.520 3.800 3.167 317 2.639 0

16 Tuah Negeri 1.478 3.694 3.079 308 2.566 0

17 Muara Lakitan 2.266 5.665 4.721 472 3.934 0

18 Megang Sakti 3.121 7.802 6.502 650 5.418 0

19 Rawas Ilir 1.572 3.931 3.276 328 2.730 0


Kecamatan Posyandu

Balai

Pengobatan

Warga

BKIA/

Klinik

Bersalin

Puskesmas

Pembantu

/balai

Pengobatan

Lingkungan

Puskesmas

dan Balai

Pengobatan

RS Umum

20 Karang Dapo 1.133 2.832 2.360 236 1.967 0

21 Nibung 1.410 3.524 2.937 294 2.448 0

Kab.Musi Rawas 16,295 32.768 81.919 68.266 6.827 60000


C. Sarana Perdagangan dan Niaga

Rencana Kebutuhan fasilitas perdagangan dan niaga digolongkan dalam setiap skala layanan. Adapun

fasilitas perdagangan dan niaga di Kabupaten Musi Rawas, direncanakan meliputi pusat pertokoan/pasar

lingkungan serta pusat perbelanjaan dan niaga pada pusat-pusat distrik. Rencana pengembangan pusat

perbelanjaan dan niaga akan dibahas dalam sistem fasilitas utama. Untuk fasilitas pusat pertokoan dan

pasar lingkungan, pada dasarnya sudah memenuhi stándar mínimum, namun perlu penambahan di

beberapa wilayah. Adapun kebutuhan pusat pertokoan dan pasar lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel III - 6. Kebutuhan Jumlah dan Luas Lahan Minimum Sarana Perdagangan dan Niaga

di Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031

Kelurahan / Kampung

Pusat Pertokoan +Pasar Lingkungan

unit kebutuhan luas minimum (m2)

1 Rawas Ulu 1 13500

2 Rupit 1 13500

3 Tugumulyo 1 13500

4 Purwodadi 1 13500

5 Muara Kelingi 1 13500

6 Megang Sakti 1 13500

Kab.Musi Rawas 6 81000


3.1.2.2 Sistem Fasilitas Utama

Sistem fasilitas utama dikembangkan dalam rangka mewujudkan struktur ruang wilayah, sehingga

konsentrasi pengembangan sistem fasilitas utama di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:


Tabel III - 7. Rencana Sistem Fasilitas Utama di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031

PKL Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal

A Program Pembangunan Pusat Pemerintahan

A1 Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan

Kantor Kepala Daerah & DPRD

Kantor SKPD

Perumahan Dinas PNS

Perumahan Dinas Pejabat

Perumahan Dinas DRPD

Bangunan penunjang (fasos/ fasum kawasan)

Kantor Polisi/Militer

A2 Fasilitas Sosek Pelayanan Skala Kabupaten

Mesjid Agung & Pusat Pengembangan Islam

Alun-Alun & Taman Kota

Sekolah Unggulan Terpadu

Perguruan Tinggi

Rumah Sakit

Sport Center

Terminal Penumpang

Perdagangan modern

Jasa Persewaan & Perbankan

Jasa Service/Bengkel

Hotel & Restoran

Jasa Hukum & Konsultasi

A3 Pusat Agropolitan

Kantor Perbankan & Keuangan

Kantor Jasa & Perdagangan

Lembaga Penelitian & Sertifikasi

Ruko/outlet

Terminal Agro

Terminal angkutan barang

Kebun Percobaan (Demplot)

Balai Latihan Kerja

Kantor Agroplitan center

Kantor Koperasi Agro


PKL Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal

Workshop Agro

Bengkel Agro

Industri Hilir Ringan

A4 Pembangunan Kawasan Perumahan Perkotaan

Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengembangan RTH

PP-1 Pembangunan Sub Pusat Agropolitan (Pusat Pelayanan-1)

Sub Terminal Agribisnis

Terminal Type B

Kebun Percobaan/Demplot

Industri Pengolahan

Balai Penyuluhan

Lembaga Keuangan

Prasarana dasar perkotaan (Air Minum, Listrik, Telekomunikasi &

Persampahan)

Sarana Dasar Perkotaan (SLTA, Puskesmas/ Poliklinik, Mesjid Raya,

Pasar Umum)

Perumahan Umum

Pengembangan PLTU

Pembangunan Dermaga

Bengkel/Showroom

Jasa Persewaan

Balai Benih

Pergudangan

PP-2 & 3 Ibukota Kecamatan Perdesaan

- TK, SD & SLTP

- Balai Pelatihan Agro Desa

- Pustu, Posyandu, Praktrk Dokter/Bidan

- Pasar mingguan, warung

- Mesjid Kecamatan, Mushola

- Kantor Kecamatan, Kantor Desa

- Balai Pertemuan

- Kantor Pertahanan &

Keamanan

Sumber : Hasil Analisis


3.2 RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Prasarana transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kawasan.

Prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Musi Rawas meliputi transportasi darat, laut dan udara.

Dalam pengembangan ketiga jenis prasarana transportasi tersebut harus dilakukan secara terpadu,

sehingga antar jaringan dan moda transportasi dapat berjalan sinergis.

3.2.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pada umumnya sistem transporasi darat dikaitkan dengan jaringan jalan beserta bangunan

pelengkapnya seperti terminal, jembatan dan terowongan pada jalan. Di Kabupaten Musi Rawas selain

jaringan jalan terdapat juga jaringan kereta api. Adapun tujuan pengembangan transportasi darat

meliputi:

1) Meningkatkan aksesibilitas ke dan dari luar kawasan Kabupaten Musi Rawas, sehingga terjalin

keterhubungan wilayah terutama dengan pusat-pusat pengembangan yang lain.

2) Menghubungkan antar pusat kegiatan dalam Kabupaten Musi Rawas antara Pusat Kegiatan Lokal

utama, dengan Pusat Kegiatan Lokal kedua sampai dengan keempat, sehingga terbentuk struktur

tata ruang (sistem kota-kota).

3) Mendukung pengembangan Kabupaten Musi Rawas sebagai Kawasan Agropolitan, melalui

peningkatan jalan-jalan yang menghubungkan Agropolitan Center dengan Pusat Agropolitan Distrik

dan pembangunan terminal/sub terminal agrobisnis/barang.

4) Memberi akses bagi semua wilayah pelayanan menuju pusat-pusat layanan.

5) Membuka wilayah terisolasi.

6) Memberikan dukungan bagi pertumbuhan kawasan-kawasan dengan nilai produksi tinggi seperti

kawasan industri, pusat pertanian utama, terminal barang dan kawasan tambang.





A. Jaringan Jalan

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan sistem aktifitas dan pergerakan maka diperlukan adanya

keterkaitan antar pusat pelayanan. Keterkaitan tersebut dibangun dengan membentuk jaringan jalan

antar pusat pelayanan. Jaringan ini membentuk hirarki mulai dari sistem pengembangan wilayah

Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Dalam skala internal keterkaitan yang dibentuk yaitu dengan

menghubungkan pusat-pusat pelayan lokal (PP/1 sampai dengan PP/3). Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 34/2006 Tentang Jalan, maka jaringan jalan di Kabupaten Musi Rawas dapat

dikelompokkan berdasarkan fungsi dan statusnya.

Kabupaten Musi Rawas memiliki koridor pertumbuhan yang diapit oleh jaringan jalan arteri primer (jalan

nasional Muara Beliti – Lubuklinggau - Rupit) dan sistem jaringan jalan kolektor primer (jalan propinsi

Muara Beliti – Muara Keling – Muara Lakitan). Dengan memperhatikan pola pertumbuhan yang ada maka

kawasan yang berada pada koridor ini memiliki kecenderungan pertumbuhan yang lebih tinggi

dibandingkan kawasan yang lain. Untuk menjaga kualitas pertumbuhan pada koridor ini maka akses yang

menghubungkan pusat-pusat layanan harus ditingkatkan yaitu melalui peningkatan jalan yang ada

maupun dengan pembangunan jalan terutama untuk mempermudah hubungan antar pusat pelayanan.

Wilayah barat dan timur kabupaten Musi Rawas merupakan kawasan yang terisolir karena adanya

hambatan topografis. Bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang

perkembangannya harus dibatasi untuk menjaga kelestariannya. Sedangkan bagian timur yang meliputi

wilayah Cecar dan BTS Ulu belum berkembang sebagai konsekuensi dari daerahnya yang terletak pada

kawasan belakang dengan prasarana transportasi yang sangat minim. Untuk itu pada bagian timur perlu

ditingkatkan status jaringan jalan utama dari semula jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer yang

juga menghubungkan bagian ini dengan PKW Lahat. Lebih rincinya, rencana pengembangan jaringan

jalan di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan fungsi dan statusnya dapat dilihat pada Tabel III – 8 dan

Gambar 3 -3 dan 3 – 4.

Tabel III - 8. Rencana Jaringan Jalan menurut Status dan Fungsinya

di Kabupaten Musi Rawas

NAMA RUAS FUNGSI JALAN STATUS JALAN

BTS. Prov. Jambi - Maur (*) Arteri Primer Nasional

Maur - Terawas (*) Arteri Primer Nasional

Terawas - BTS. Kota Lubuk Linggau (*) Arteri Primer Nasional

Muara Beliti – BTS. Kabupaten Musi Rawas (*) Arteri Primer Nasional

BTS. Kab. Muba - Muara Beliti (*) Kolektor 1 Nasional

Simpang Periuk - Terawas (**) Kolektor 2 Provinsi

Simpang Nibung - Ketapat (**) Kolektor 2 Provinsi

Muara Rupit - Muara Lakitan (**) Kolektor 2 Provinsi



Terawas – Maur (**) Kolektor 2 Provinsi

Ngestiboga (Kec. Jayaloka) – Marga Tani – Kp.Bali –

Ciptodadi (Kec. Sukakarya) (***) Lokal Primer Kabupaten

Surulangun – pulau Kidak (Kecamatan Rawas Ulu) (***) Lokal Primer Kabupaten

Muara Rupit – Karang Dapo (Kecamatan Muara

Rupit/Karang Dapo) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Tanjung – Binjai (Kecamatan Muara Kelingi) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Semambang – Suka Karya (Kecamatan Tuah

Negeri/Suka Karya) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Lubuk Besar – Simpang Jayaloka (Kecamatan

Muara Lakitan/jayaloka) (***) Lokal Primer Kabupaten

Kertosono – Tambangan (Kecamatan Jayaloka)(***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Binjai – Binjai (Kecamatan Muara Kelingi) (***) Lokal Primer Kabupaten

Selangit – Batu Gane (Kecamatan Selangit) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang 3 Bingin Teluk – Batas Muba (Kecamatan

Rawas Ilir) (***) Lokal Primer Kabupaten

Mangun Harjo – Megang sakti (Kecamatan

Purwodadi/Megang Sakti) (***) Lokal Primer Kabupaten

Megang Sakti – Muara Megang (Kecamatan Megang

Sakti) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Kelingi – Pasar Muara kelingi (Kecamatan

Muara kelingi) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang 3 Muara Bandar – Prabumulih (Kecamatan

Muara Lakitan) (***) Lokal Primer Kabupaten

Jalan Dalam Ibukota Muara Rupit (Kecamatan Rupit) (***) Lokal Primer Kabupaten

Jalan Dalam Ibukota Surulangun Rawas (Kecamatan

Rawas Ulu) (***) Lokal Primer Kabupaten

Srikaton – Nawangsasi (Kecamatan Tugumulyo) (***)

Lokal Primer Kabupaten

Nawangsasi – Siti Harjo (Kecamatan Tugumulyo) (***) Lokal Primer Kabupaten

Mataram - Sukorejo (Kecamatan Tugumulyo) (***) Lokal Primer Kabupaten

Sukorejo – Air Deras (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)


Sukamaju – Jambu Rejo (Kecamatan Sumber Harta) (***) Lokal Primer Kabupaten

Mataram – Bumi Agung (Kecamatan Tugumulyo) (***) Lokal Primer Kabupaten

Trikoyo – Simpang Bumi Agung (Kecamatan Tugumulyo/ Muara Beliti) (***)




Wonorejo – Lesing/Leban Jaya (Kecamatan Tugumulyo/ Tuah Negeri) (***)


Kertasari – Pagarsari (Kecamatan Sumber Harta) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Semangus – Semangus (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Terawas – Pasenan (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)


Karang Dapo – Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a (Kecamatan Karang Dapo) (***)


Karang Anyar – Danau Rayo (Kecamatan Rupit) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Pelawe – Pelawe (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Simpang Pertamina – Tambangan (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Purwodadi – Trikarya – Megang Sakti II (Kecamatan Purwodadi/Megang sakti) (***)


Suka Menang – Tanjung Agung (Kecamatan Karang Jaya) (***)


Jalan dalam Ibukota Kecamatan Tugu Mulyo (Kecamatan Tugu Mulyo) (***)


SP.5 Nibung – Danau Rayo (Kecamatan Nibung/Rupit) (***)


Bingin Teluk - Jalan Poros Trans Nibung (Kecamatan Rawas Ilir) (***)


Sungai Jauh – Sungai Kijang (Kecamatan Rawas ulu) (***)


SP. 6 Ketapat – Pauh (Kecamatan Rawas Ilir) (***) Lokal Primer Kabupaten

Sukowono – Margatani (Kecamatan Jayaloka) (***) Lokal Primer Kabupaten

Dharma Sakti - Sumber dingin (Kecamatan Tuah Negeri) (***)


Jalan dalam Ibukota Kecamatan Karang Jaya (Kecamatan Karang Jaya) (***)


Jalan dalam Ibukota Kecamatan Purwodadi (Kecamatan Purwodadi) (***)


Simpang Belani – Belani (Kecamatan Rawas Ilir) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Bungin – Bungin (Kecamatan Jayaloka) (***) Lokal Primer Kabupaten

Trans Cecar – SP. 9 Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Mambang – Muara Megang (Kecamatan Megang Sakti/ Muara kelingi) (***)


Jalan Simpang Lake – Simpang Tegalsari (Kecamatan Karang Jaya/ Megang Sakti) (***)


Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a – Muara Lakitan (Setia Marga – Muara Lakitan) (Kecamatan Muara lakitan) (***)


Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a – Muara Megang (Setia Marga – Muara Megang) (Kecamatan Megang sakti) (***)


Simpang Semambang – Megang Sakti (Kecamatan Tuah Negeri/ Megang Sakti) (***)


Simpang Kabu – Danau Rayo (Kecamatan Rupit) (***) Lokal Primer Kabupaten



Mandi Angin – Satuan Pemukiman 5 Kelingi IV/a (Mandi angin – Binakarya) (Kecamatan Rawas Ilir/ Muara Lakitan) (***)


Simpang Talang Ridan – Aringin (Kecamatan Karang Dapo) (***)


Suka Menang – Pulau Kidak (Kecamatan Rawas Ulu) (***)


Suka Raja – lubuk Kumbung ( Kecamatan Karang Jaya) (***)


Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/a – Lubuk Pandan (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Jalan Simpang Lintas (Terawas) – Suka Merindu (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)


Leban Jaya – Simpang 3 Bamasco (Kecamatan Megang Sakti) (***)


Sukorejo – Rejosari (Kecamatan Sumber Harta) (***) Lokal Primer Kabupaten

Surodadi – Tegalrejo(Kecamatan Tugumulyo) (***) Lokal Primer Kabupaten

Purwodadi – Sadar Karya – Trikarya (Kecamatan Purwodadi) (***)


Desa Periuk – Tegal Rejo (Kecamatan Tugumulyo) (***) Lokal Primer Kabupaten

Mangun Harjo – Dwijaya (Kecamatan Purwodadi) (***) Lokal Primer Kabupaten

Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/c – SP. 3 (Karya Mulya – Mekarsari) (Kecamatan Megang Sakti) (***)


Dwijaya – sadarkarya (Kecamatan Purwodadi) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Senaro – Madang (Kecamatan Megang Sakti) (***)


Sumbersari – Sumber Harta (Kecamatan Purwodadi/ Sumber Harta) (***)


Simpang 3 Pauh – Batu Kucing (Kecamatan Rawas Ilir) (***) Lokal Primer Kabupaten

Satuan Pemukiman 4 – Satuan Pemukiman 5 kelingi IV/a (Setia Marga – Binaria) (Kecamatan Karang Dapo) (***)


Srikaton – Marga Rejo (Kecamatan Tugumulyo) (***) Lokal Primer Kabupaten

Tabatengah – Tabaremanik – Batu Pepe (Kecamatan Selangit) (***)


Pulau Kidak – Napal Licin (Kecamatan Ulu Rawas) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Pendingan – Pendingan (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Jambu Rejo – Madang (Kecamatan Sumber Harta) (***) Lokal Primer Kabupaten

Sri Mulyo – Sri Kemuning (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)


Suka Dana – Lubuk Ngin (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)


Kembang Tanjung - Batas Lahat (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


SP. 9 trans Cecar – Pelawe (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Suka Karya – SP. 9 Trans Cecar (Kecamatan Suka Karya/ Bulang Tengah Suku Ulu) (***)




Giri Yoso – Sungai Bunut (Kecamatan Jayaloka) (***) Lokal Primer Kabupaten

Jayaloka – Giriyoso (Kecamatan Jayaloka) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Biaro – Bingin Teluk (Kecamatan Rawas Ilir) (***)


Muara Beliti – Durian Remuk (Kecamatan Muara Beliti) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang PTSI – Kembang Tanjung (Kecamatan Muara Kelingi) (***)


Simpang PTSI – Gunung Kembang (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Sukamerindu – Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/c (Sukamerindu – Karya Mulya, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas - Megang Sakti) (***)


Taba Gindo – Prabu Menang (Kecamatan Selangit) (***) Lokal Primer Kabupaten

Sungai Kijang – Poros Nibung (Kecamatan Rawas Ulu) (***) Lokal Primer Kabupaten

Pangkalan – Batas Jambi (Kecamatan Rawas Ulu) (***) Lokal Primer Kabupaten

Batu Gane – Napal Melintang (Kecamatan Selangit) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Tri Karya (Megang sakti II) – Dangku (Kecamatan Megang Sakti) (***)


Megang Sakti III – Pagar Ayu – Beliti Jaya (Kecamatan Megang Sakti – Muara Kelingi) (***)


Prabumulih I – Translok Pauh (Kecamatan Muara Lakitan – Rawas Ilir) (***)


Simpang Rantau Alih – Rantau Alih – Simpang Binjai (Kecamatan Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Simpang Mulyoharjo – Medco SOCA (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Napal Licin – Kuto Tanjung (Kecamatan Ulu Rawas) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Lake – Sukamenang (Kecamatan Karang Jaya) (***)


Simpang Lintas – Bukit Langkap – Bukit Ulu (Kecamatan Karang Jaya) (***)


Jalan Lintas – Terusan (Kecamatan Karang Jaya) (***) Lokal Primer Kabupaten

Lesung Batu – Bendung Merung (Kecamatan Rawas Ulu) (***)


Simpang Kosgoro – Kosgoro (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)


Babat – Paduraksa ((Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)


Simpang Sumber Sari – Madang (Kecamatan Sumber Harta) (***)


Sumber Jaya – Sumber Bekti (Kecamatan Sumber Harta) (***)


Madang – Kebun Kulim – Megang Sakti (Kecamatan Megang sakti) (***)


Jajaran Baru I – Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/C (Campursari) (Kecamatan Megang Sakti) (***)


Simpang Trisakti – Simpang Dangku (Kecamatan Megang Sakti) (***)




Simpang T2 Purwakarya – S. Kertosari (Kecamatan Purwodadi) (***)


Simpang Dangku – Simpang Tapa (Kecamatan Megang Sakti – Muara Kelingi) (***)


Simpang Tapa – Lubuk Tua (Kecamatan Muara Kelingi) (***)


Simpang Tapa – Karya Sakti (SP.4 Juanda) (Kecamatan Muara kelingi) (***)


Pasar Muara Kelingi – Temuan Jaya (Kecamatan Muara Kelingi) (***)


Semeteh – Simpang 4 Juanda (Karya Sakti) (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Simpang Rengas – Simpang Bina Saint (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Simpang Polsek Lakitan – Simpang Bina Saint (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


simpang Bina Saint – Simpang SP. 11 HTI (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


SP. 11 HTI – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


SP.7 HTI Mukti Karya – Talang Pendingan (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Simpang 4 Jirak – Batas Muba (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Simpang Madu – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Simpang SP. 5 HTI – Simpang Panglero (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


SP.9 HTI – Simpang Panglero (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Panglero – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Simpang Sadu – Simpang Blok Terras (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


SP.9 trans Cecar – Batas Muara Enim (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Batas Muara Enim – Simpang Madu (Kecamatan Muara Lakitan) (***)


Simpang Barito (Pabrik CPO) – Giriyoso (Kecamatan Jayaloka) (***)


Simpang Gegas – Sugih Waras (Kecamatan Jayaloka) (***) Lokal Primer Kabupaten

Simpang Jayaloka – Marga Tani (Kecamatan Jayaloka) (***)


Krani Jaya – Sumber Makmur (Kecamatan Nibung) (***) Lokal Primer Kabupaten

Poros Nibung – Mulya Jaya (Kecamatan Nibung) (***) Lokal Primer Kabupaten

Poros Nibung – Satuan Pemukiman 11 Nibung (Klumpangjaya) (Kecamatan Nibung) (***)


Simpang Q1 – Simpang Q2 (Agropolitan) (Kecamatan Tugumulyo) (***)


G1 Mataram – Simpang L Ngadirejo (Kecamatan tugumulyo) (***)




Bundaran Agropolitan Center – Air satan (Kecamatan Muara Beliti) (***)


Simpang Bumi Agung – Polres Mura (Kecamatan Muara Beliti) (***)


Simpang sungai Naik – Sungai Naik (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


SP Pangkalan Tarum – Pangkalan Tarum (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Simpang lubuk Pauh – Lubuk Pauh (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Simpang Temuan Jaya – Simpang Jene (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)


Simpang Kerambil – Kerambil (Kecamatan Tuah Negeri) (***)


Trisakti – Pagar Ayu (Kecamatan Megang Sakti) (***) Lokal Primer Kabupaten

Sumber: SK.Kep Menteri PU No. 630 & 631/KPTS/M/2009 (*) ; RTRWP SUMSEL (**) & SK Bupati

Mura No.225/KPTS/PU-BM/2012 (***)

B. Jaringan Prasarana Angkutan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan

terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau

barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu

perwujudan simpul jaringan transportasi. Dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 tentang

prasarana dan lalu lintas jalan terminal terdiri dari terminal penumpang dan terminal barang. Terminal

penumpang berfungsi untuk melayani orang, sementara terminal barang berfungsi untuk melayani

material/barang. Menurut fungsinya Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan

membagi terminal atas tiga kelompok :

Terminal Tipe A

Terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau

angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan

pedesaan. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 50 – 100

kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 10 Ha. Terletak di jalan arteri, jarak antara

dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di pulau Sumatera

dan 50 km di pulau lainnya.

Terminal Tipe B

Terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi,

angkutan kota dan angkutan pedesaan. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan

sebesar 25 – 50 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 5 Ha. Terletak di jalan

arteri atau kolektor, jarak antara dua terminal penumpang, tipe B atau dengan terminal tipe A

sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa, dan 30 km di pulau lainnya


Terminal Tipe C

Terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan yang dipergunakan

dengan tujuan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum untuk angkutan dalam wilayah

kabupaten. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 25 kendaraan/jam

dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 2,5 Ha, serta terletak di jalan kolektor atau lokal.

Berdasarkan kriteria di atas, maka struktur pengembangan terminal penumpang dan barang di

Kabupaten Musi Rawas direncanakan sebagai berikut :

1. Terminal Barang

Terminal barang diperlukan dalam rangka mewujudkan visi Musi Rawas ”Meningkatnya

Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah berbasis Agraris” dengan pengembangan

konsep agropolitan. Konsep ini menuntut tersedianya prasarana berupa terminal barang pada

agropolitan center dan pusat-pusat agropolitan distrik, yaitu :

- Terminal Barang / Peti Kemas

Terminal barang / peti kemas dibangun 6,25 km dari agropolitan center tepatnya di Desa Durian

Remuk seluas lebih kurang 50 Ha di Kecamatan Muara Beliti.. Terminal ini diharapkan

terhubung dengan jaringan kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (di Palembang) dan

memiliki akses langsung ke rencana kawasan industri.

- Sub Terminal Barang

Sub terminal barang adalah terminologi lebih kecil dari suatu simpul pemindahan barang yang

ditujukan untuk menyediakan ruang bagi keperluan membongkar/memuat barang serta

perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi di masing-masing pusat agropolitan distrik.

Sub terminal barang ini dibangun di tiap agropolitan distrik yaitu Simpang Nibung, Prabumulih,

Simpang Terawas, Megangsakti dan Simpang Semambang. Luas yang diperlukan untuk sub

terminal barang ini diperkirakan lebih kurang 100 Ha.

2. Terminal Penumpang

Struktur pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Musi Rawas diarahkan sebagai berikut :

- Terminal Tipe A : Kecamatan Muara Beliti

- Terminal Tipe B : Kecamatan Rupit dan Kecamatan Muara Lakitan

- Terminal Tipe C : di Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Tugumulyo,

Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Bulang

Tengah Suku Ulu dan Kecamatan Tuah Negeri.

C. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa sungai besar yang mampu dilewati perahu/kapal motor.

Potensi ini meskipun tidak sepesat perkembangan transportasi darat tetapi masih dipergunakan

sebagian masyarakat Kabupaten Musi Rawas terutama daerah terpencil/terisolir yang belum

terjangkau jaringan jalan. Dalam rangka melengkapi jaringan transportasi air (sungai) diperlukan

pembangunan dermaga pelabuhan sungai di beberapa titik, yaitu Pelabuhan Surulangun di


Kecamatan Rawas Ulu, Pelabuhan Muara Kulam di Kecamatan Ulu Rawas, Pelabuhan Muara Rupit

di Kecamatan Rupit, Pelabuhan Bingin Teluk dan Pelabuhan Pauh di Kecamatan Rawas Ilir.

Adapun fungsi dermaga pelabuhan sungai tersebut adalah :

1. Simpul dalam jaringan transportasi.

2. Pintu gerbang bagi daerah yang belum terjangkau jaringan jalan.

3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.

4. Tempat koleksi dan distribusi barang/hasil produksi.

3.2.2 Sistem Transportasi Perkeretaapian

Pengembangan jaringan kereta api direncanakan untuk melayani pengangkutan barang/peti kemas ke

Pelabuhan Tanjung Api-Api (Palembang) dan yang akan menghubungkan Desa Durian Remuk dengan

Kota Padang (Rejang Lebong Bengkulu). Rencana fungsi jaringan rel Kareta api adalah sebagai berikut:

1. Penambahanan jaringan rel kereta Primer ruas Muara Beliti (Desa Durian Remuk ) – Kota

Padang- Kertapati Palembang

2. Penambahan pengembangan jaringan rel kereta Sekunder ruas Lubuk Linggau – Selangit –

STL Ulu Terawas – Rupit – Bangko.

3.2.3 Sistem Transportasi Udara

Pengembangan sistem transportasi udara di Kabupaten Musi Rawas adalah melalui peningkatan

kapasitas layanan dan kualitas layanan penerbangan yang sudah ada. Pada tahun 2006 Kabupaten Musi

Rawas telah mengelola Bandar udara Pengumpan Silampari yang melayani penerbangan regional

antara Palembang – Lubuklinggau dan pada tahun 2010 Palembang - Jakarta. Pengembangan Bandara

Silampari dilakukan dengan cara :

- Penyusunan Rencana Induk Bandara Silampari Kabupaten Musi Rawas.

- Pembersihan lahan dan pemagaran bandara.

- Perpanjangan landasan sepanjang 30 x 2500 m sehingga mampu didarati pesawat Fokker 28 atau

Boeing 737.

- Rencana pengintegrasian moda udara dengan moda darat, melalui pembangunan terminal

kedatangan yang kondusif.

- Pengadaan Rescue Car.

- Pengadaan peralatan navigasi penerbangan.

Rencana sistem transportasi, selanjutnya dapat dilihat lebih lengkap pada Peta Rencana Sistem

Transportasi Kab.Musi Rawas (2011-2031).

3.3 RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI

Seluruh ibukota kecamatan telah mendapat layanan jaringan listrik, hanya tinggal satu desa saja yang

belum dilayani listrik. Ketersediaan jaringan listrik selain dilayani oleh PLN sebagain besar dilayani oleh


non PLN. Pemanfaatan sumber energi alternatif juga belum berkembang di Musi Rawas. Pada sisi lain

Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi sumber energi alternatif secara berlimpah, bukan saja yang

berbasis fosil namun juga yang berbasis agro (biofuel). Dalam rangka mewujudkan struktur yaitu tercipta

pusat-pusat pelayanan yang seimbang antar bagian barat dan bagian timur, terutama untuk menciptakan

pelayanan pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai kegiatan utama yaitu seperti Muara Beliti,

Simpang Semambang, Muara Kelingi, Muara Lakitan, Megang Sakti, Tugumulyo, STL Ulu Terawas, dan

Rupit. Wilayah ini merupakan wilayah prioritas pelayanan prasarana listrik. Terkait dengan hal tersebut,

maka diperlukan upaya membentuk dan menambah jaringan prasarana listrik untuk membentuk struktur

ruang yang dituju. Adapun rencana pembangunan prasarana telekomunikasi yang dapat dilakukan antara

lain:

1. Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: Muara Beliti – Selangit –

Terawas - Karang Jaya – Rupit – Surulangun – Nibung.

2. Pengembangan Jaringan tegangan menengah / sekunder meliputi:

a. Petanang - Selangit – Terawas – Karang Jaya – Rupit – Rawas Ulu.

b. Rupit – Karang Dapo – Rawas Ilir – Nibung.

c. Petanang - Tugumulyo – Purwodadi – Sumber Harta.

d. Purwodadi – Megang Sakti.

e. Muara Beliti – Tuah Negeri – Muara Kelingi – Muara Lakitan.

f. Simpang Semambang – Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu.

g. Muara Beliti – Tiang Pumpung Kepungut – Jayaloka.

3. Pengembangan Jaringan listrik tegangan rendah / tersier di seluruh kawasan perkotaan.

4. Pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 x 7 MW dan 2 x 100 MW di Kecamatan Muara Lakitan, serta

PLTU Mulut Tambang 2 x 600 MW di Kecamatan Rawas Ilir.

5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Tiang Pumpung

Kepungut.

6. Pembangunan Gardu Induk Listrik di Kecamatan Rupit dan peningkatan kapasitas Gardu Induk Musi

Rawas.

7. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna

memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan.

8. Meningkatkan hubungan antar wilayah dengan membangun jaringan interkoneksi antara wilayah

utara dan selatan dari Kabupaten Musi Rawas.

3.4 RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Prasarana telekomunikasi telah menjadi kebutuhan utama untuk menunjang kelancaran aktivitas

penduduk. Prasarana telekomunikasi juga memiliki kemampuan untuk mendukung struktur tata ruang

yang ingin diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan struktur yaitu tercipta pusat-pusat pelayanan yang

seimbang antar bagian barat dan bagian timur, terutama untuk menciptakan pelayanan pada wilayah-


wilayah yang diperuntukkan sebagai kegiatan utama yaitu seperti Muara Beliti, Simpang Semambang,

Muara Kelingi, Muara Lakitan, Megang Sakti, Tugumulyo, STL Ulu Terawas, dan Rupit, sehingga wilayah

ini merupakan wilayah prioritas pelayanan prasarana telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut, maka

diperlukan upaya membentuk dan menambah jaringan prasarana telekomunkasi untuk membentuk

struktur ruang yang dituju. Adapun rencana pembangunan prasarana telekomunikasi yang dapat

dilakukan antara lain :

1. Pengembangan Jaringan telekomunikasi primer / utama: Muara Beliti – Selangit – Terawas - Karang

Jaya – Rupit – Surulangun – Nibung – Muara Lakitan – Muara Kelingi – Simpang Semambang –

Muara Beliti.

2. Pengembangan Jaringan telekomunikasi sekunder:

Tugumulyo – Purwodadi – Megang Sakti – Karang Dapo

Simpang Semambang – Megang Sakti – Terawas

Mambang – Muara Megang

Muara Lakitan – Setia Marga

3. Pengembangan Jaringan telekomunikasi tersier di seluruh kawasan perkotaan.

4. Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel

dan nir kabel.

5. Pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di wilayah-wilayah pedalaman.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nir-kabel untuk penambahan kekurangan

SST pada kawasan perkotaan.

7. Pembangunan menara telekomunikasi harus mengacu pada Surat Edaran Dirjen Penataan Ruang

Kementerian Pekerjaan Umum nomor: 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Menara

Telekomunikasi.

3.5 RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Sistem prasarana pengairan dalam RTRW Musi Rawas meliputi prasarana penyediaan air bersih,

prasarana irigasi, prasarana pengendalian banjir dan prasarana konservasi sungai, danau dan waduk.

Perencanaan sistem prasarana pengairan di Kabupaten Musi Rawas memiliki nilai strategis, bukan hanya

karena banyaknya sungai yang mengalir di kabupaten ini, namun karena perannya dalam menyangga

daerah hilir Propinsi Sumatera Selatan seperti Palembang dan sekitarnya. Dalam Agenda 21 Indonesia

disepakati bidang program yang dianggap perlu mendapatkan prioritas dalam pengelolaan sumber daya

air adalah ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air, kualitas sumber daya air, distribusi sumber daya

air dan pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi.

3.5.1 Sistem Wilayah Sungai

Pengembangan prasarana sumber daya air meliputi 3 aspek, yaitu:

a. Konservasi sumber daya air,


b. Pendayagunaan sumber daya air, dan

c. Pengendalian daya rusak air.

Sumber daya air meliputi air permukaan dan air bawah tanah. Oleh karena itu sumber daya air yang

terdapat dalam suatu wilayah adalah pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah Sungai

(WS) telah ditetapkan secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 11A/PRT/M/2006,

sementara cekungan air tanah diidentifikasi sesuai dengan cekungan air tanah (CAT) yang terdapat di

wilayah yang bersangkutan.

Konservasi sumber daya air menyangkut upaya untuk menjaga kuantitas dan kualitas air, yang sangat

terkait dengan upaya pelestarian lingkungan berupa menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kawasan

lindung dan mengendalikan/membatasi kegiatan di kawasan budidaya yang dapat menurunkan kuantitas

dan kualitas air.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi: irigasi/pengairan untuk kepentingan kegiatan pertanian,

penyediaan air untuk kebutuhan air bersih yang mendukung permukiman penduduk dan berbagai

kegiatan lainnya seperti industri dalam wilayah, kebutuhan khusus lainnya seperti pembangkit tenaga

listrik, penggelontoran saluran pada kawasan perkotaan, air tawar untuk tambak, dan sebagainya.

Sementara pengendalian daya rusak air terkait dengan upaya mengantisipasi bencana yang disebabkan

oleh air, terutama berbentuk banjir. Dengan demikian pengembangan prasarana sumber daya air akan

meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;

yang perlu dilakukan dengan penelitian dan perencanaan secara lebih teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 11A/PRT/M/2006, WS (Wilayah Sungai) yang terdapat atau

terkena dengan wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah WS Musi yang mencakup DAS Musi yang tediri

dari Sub DAS Kelingi, Lakitan, Semangus dan Sub DAS Rawas.

3.5.2 Sistem Jaringan Irigasi

Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya air bagi pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas

adalah pengembangan jaringan irigasi atau saluran untuk pengairan, yang akan mendukung

pengembangan lahan pertanian khususnya pertanian pangan lahan basah. Untuk itu telah ditetapkan

Daerah Irigasi (DI). Daerah Irigasi (DI) ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas ini adalah DI

kewenangan Pemerintah Pusat (Nasional) Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas. Sesuai dengan Kepmen PU No. 390 tahun 2009, berikut DI yang terdapat di Kabupaten Musi

Rawas:

1. DI yang merupakan kewenangan Nasional

Daerah Irigasi (DI) Kelingi Tugu Mulyo dengan Luas 10.163 Ha.

Daerah Irigasi (DI) Air Lakitan dengan luas 9.697 Ha.

Daerah Irigasi (DI) Air Rawas dengan luas 20.000 Ha.

2. DI yang merupakan kewenangan Provinsi:

D.I. Air Satan dengan Luas 1,732 Ha.


D.I. Air Deras I dengan Luas 1,461 Ha.

D.I. Air Gegas dengan Luas 3.845 Ha.

3. DI yang merupakan kewenangan Kabupaten

D.I. Air Deras II dengan Luas 926 Ha.

D.I. Megang Tikip dengan Luas 912 Ha.

D.I. Air Dulu dengan Luas 821 Ha.

D.I. Air Tupak dengan Luas 778 Ha.

D.I. Ketuan Kecil/Bumi Agung dengan Luas 593 Ha.

D.I. Air Merung dengan Luas 579 Ha.

D.I. Jajaran Baru dengan Luas 360 Ha.

D.I. Sri Kemuning dengan Luas 360 Ha.

D.I. Sukamana dengan Luas 314 Ha.

D.I. Air Cecar SP III dengan Luas 300 Ha.

D.I. Sukakarya dengan Luas 250 Ha.

D.I. Sukaraya dengan Luas 246 Ha.

D.I. Sukarame dengan Luas 200 Ha.

D.I. Dangku dengan Luas 200 Ha.

D.I. Tebet Sech/S. Baung dengan Luas 200 Ha.

D.I. Air Kerambil dengan Luas 200 Ha.

D.I. Air Jangkat dengan Luas 174 Ha.

D.I. Kosgoro dengan Luas 160 Ha.

D.I. Paduraksa dengan Luas 150 Ha.

D.I. Air Nitap dengan Luas 130 Ha.

D.I. Pelita Jaya II dengan Luas 400 Ha.

D.I. Air Kelingi SP II dengan Luas 400 Ha.

D.I. Srijaya Makmur dengan Luas 360 Ha.

D.I. Air Nangka dengan Luas 360 Ha.

D.I. Sawah Pangeran 250 Ha.

D.I. Pelita Jaya I dengan Luas 200 Ha.

D.I. Setia Marga dengan Luas 200 Ha.

D.I. Maur dengan Luas 200 Ha.

D.I. Air Putat dengan Luas 200 Ha.

D.I. Sido Mulyo dengan Luas 100 Ha.

D.I. Krani Jaya Nibung 150 Ha.

D.I. Noman dengan Luas 100 Ha.


D.I. Marga Baru dengan Luas 100 Ha.

D.I. Air Rawa Translok Pauh dengan Luas 600 Ha.

D.I. Kasang Tinggi Megang Sakti dengan Luas 400 Ha.

3.5.3 Sistem Jaringan Air Baku

A. Rencana Penyediaan Air Bersih Bagi Permukiman

Dengan melihat ketersediaan sumber daya air bersih bagi permukiman, dari hasil analisa hidrologi

bahwasanya sumber daya air di Kabupaten Musi Rawas masih tersedia melimpah karena kekayaan

sumber air permukaan sehingga diharapkan ke depan cadangan air tanah dapat disimpan sebagai

tabungan air dan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dari sisi kebutuhan, pada tahun 2031 dibutuhkan

air bersih 1.293 liter/detik.

Sifat layanan masih skala lokal permukiman dan pengelolaanya bersifat parsial meskipun telah dibentuk

unit pelaksana di bawah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan demikian

masalah utama dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Musi Rawas adalah distribusi layanan

mengingat luasnya daerah dan permukiman yang terpencar-pencar. Kedepan direncanakan perluasan

jaringan penyediaan air bersih yang dapat diakses masyarakat yang lebih luas sebagai berikut :

1. Penetapan intake utama sebagai sumber air bersih bagi seluruh kabupaten. Diharapkan adanya

dua sumber atau lebih yang berfungsi melayani bagian utara dan bagian selatan.

2. Pembangunan jaringan pipa primer yang melayani seluruh kawasan dan terintegasi dengan

sumber-sumber air utama.

3. Sistem sambungan langsung dengan sumber air PDAM yang melayani kawasan perkotaan,

kawasan komersil, kawasan industri maupun pusat pemerintahan.

4. Sistem sambungan hidran umum dari PDAM, untuk melayani daerah di luar kawasan perkotaan,

seperti kawasan pedesaan yang tidak memungkinkan dengan sambungan langsung. Pengelolaan

dapat dilakukan oleh PDAM/BPAM, diserahkan kepada masyarakat atau secara bersama-sama.

5. Sistem penyediaan air swadaya masyarakat dengan stimulan dari pemerintah, sistem ini untuk

daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM

B. Rencana Penyediaan Air Baku Bagi Pertanian

Kebutuhan air baku diperlukan terutama pada kawasan sentra produksi pertanian utama, areal

persawahan dan budidaya ikan kolam air deras. Daerah yang memiliki kriteria ini di Kabupaten Musi

Rawas meliputi Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan

STL Ulu Terawas, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Megang Sakti dan Rawas Ulu.

Di Kabupaten Musi Rawas terdapat daerah pertanian dengan sistem irigasi teknis yang baik dan sudah

berjalan sejak sebelum kemerdekaan yaitu bangunan Irigasi Watervank yang berfungsi mengairi Daerah

Irigasi Kelingi Tugumulyo (10.163 ha) dan terus dipertahankan perkembangannya hingga saat ini, tidak


heran jika daerah ini menjadi salah satu lumbung beras propinsi Sumatera Selatan. Selain itu irigasi

teknis yang ada sangat berperan dalam perkembangan budidaya kolam air deras (terutama ikan mas).

Selain irigasi teknis, terdapat juga irigasi semi teknis yang memanfaatkan bendung swadaya masyarakat.

Disamping kedua tipe di atas masih banyak juga yang memanfaatkan tadah hujan sebagai sumber air

irigasi. Saat ini sedang dibangun Bendungan Selangit dan rencananya akan mengairi Daerah Irigasi Air

Lakitan (seluas 9.697 ha) di Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan

Purwodadi dan Kecamatan Megang Sakti.

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan daerah-daerah yang masih potensial untuk dikembangkan

sebagai areal pertanian lahan basah (baik karena adanya aliran sungai besar maupun kemiringan lahan

yang cocok) adalah Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Muara Kelingi dan

Kecamatan BTS Ulu. Dengan melihat kondisi yang ada, maka rencana penyediaan air baku bagi

pertanian dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan pemantapan jaringan irigasi yang ada meliputi Kecamatan Rawas Ulu, Ulu

Rawas, Rupit, STL Ulu Terawas, Tugumulyo, Muara Beliti, Jayaloka, Megang Sakti, Karang Dapo,

Karang Jaya, Puwodadi dan BTS Ulu.

2. Pemeliharaan dan konservasi kawasan hulu sungai melalui penghijauan dan penataan ruang

sempadan sungai, untuk mencegah kerusakan DAS.

3. Pengendalian pemanfaatan air baku yang dilayani oleh irigasi teknis/semi teknis melalui

pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, inventarisasi lahan dan kebutuhan air baku bagi

setiap pemakai serta sosialisasi dan pengaturan pemanfaatan air melalui insentif dan disinsentif.

4. Pemberian stimulan bagi warga/masyarakat yang mengairi areal pertaniannya secara swadaya

melalui bimbingan teknis dan bantuan material/dana.

5. Pembuatan sungai-sungai kecil bagi daerah potensial produksi tinggi dan memiliki ketersediaan air

baku yang besar dengan memperhatikan kesepakatan stakeholder terkait dan memperhatikan

kondisi topografi dan sifat air.

6. Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi skala besar, terutama prioritas pada Daerah Irigasi

yang telah telah memiliki studi kelayakan, DED dan Amdal, yaitu : pembangunan Bendungan Irigasi

Air Rawas yang akan mengairi Daerah Irigasi Air Rawas, di Kecamatan Rawas Ulu, Rupit, dan

Karang Dapo (seluas 20.000 ha).

C. Rencana Penyediaan Air Baku Bagi Industri

Sebagai daerah dengan basis utama pertanian, maka kebutuhan air industri di Kabupaten Musi Rawas

didominasi untuk kebutuhan industri pengolahan hasil pertanian dan untuk industri skala kecil dan

menengah, sehingga kebutuhannya tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kebutuhan

secara keseluruhan. Dengan ekspektasi ke depan bahwa Kabupaten Musi Rawas akan menjadi daerah

agropolitan dengan industri yang berbasis pertanian, maka kebutuhan air untuk industri akan meningkat

terutama di daerah yang direncanakan untuk kawasan industri.

Rencana penyediaan air baku bagi industri sebagai berikut :


1. Peningkatan kapasitas IPA yang ada saat ini untuk mendukung kebutuhan air industri skala rumah

tangga yang ada saat ini.

2. Pembuatan sumur atau sumur pompa bagi industri yang belum terlayani oleh PDAM/BPAM, dengan

memperhatikan kondisi air tanah dan peraturan yang terkait dengan pemanfaatan air tanah.

Bagi kawasan industri yang direncanakan berdekatan dengan Agropolitan Center akan disiapkan sistem

penyediaan air baku sendiri, yang dihitung untuk penyediaan kapasitas maksimum terpasang.

3.5.4. Sistem Pengendalian Banjir

3.5.4.1. Rencana Pengendalian Banjir

Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas

penyebarannya cukup luas, yakni di sepanjang dataran banjir Sungai Rawas dan Sungai Musi, menyebar

di Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Karang Dapo,

Kecamatan Rupit, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Megang Sakti.

Kawasan ini sebagian berupa hutan dan semak belukar dan sebagian lainnya telah dikembangkan untuk

Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dengan komoditi kelapa sawit.

Upaya mempertahankan kawasan ini perlu dilakukan dengan tidak mengeluarkan izin baru untuk

pembukaan perkebunan. Bahkan sebagian kawasan yang telah telanjur dikeluarkan izinnya untuk

pengembangan perkebunan perlu ditinjau kembali. Untuk daerah-daerah yang masih kosong perlu di

hijaukan dengan tanaman yang toleran terhadap suasana reduktif, seperti kayu gelam dan jenis tanaman

yang memiliki sifat menahan banjir, seperti bambu, pisang, dan rumput gajah. Sedangkan pendekatan

secara lebih makro dalam pengendalian banjir diarahkan dengan cara menjaga kelestarian fungsi

ekologis daerah hulu sungai sebagai daerah resapan air (chathment area).

Rencana pengendalian banjir merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana alam dan dapat

dilakukan melalui :

1. Pengaturan dan pemantapan Danau, meliputi : Danau Rayo di kecamatan Rupit; dan Danau Aur di

Kecamatan STL Ulu.

2. Pengaturan dan perbaikan alur sungai meliputi : pelurusan dan atau pemendekan meander alur,

menambah kedalaman dan pelebaran alur, mengurangi kekasaran alur, mengalihkan alur aliran dan

pengendalian erosi alur sungai.

3. Pembangunan tanggul dan tembok penahan banjir untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap

limpasan sungai.

4. Pembuatan bendungan pengendali banjir dan kolam penampungan yang berfungsi menahan air

pada waktu surplus air. Kolam penampungan biasa dibangun pada bagian hulu, untuk

mengendalikan air yang dilepaskan ke daerah hilir.

5. Pembuatan banjir kanal dan bypass. Pada umumnya dilakukan untuk kota besar, dengan melihat

perkembangan kawasan diperkirakan metode pengendalian banjir cara ini belum diperlukan di

Kabupaten Musi Rawas.


6. Konservasi dan penghijauan daerah hulu dan daerah aliran sungai untuk menghambat laju limpasan

(run off) air hujan ke daerah hilir.

7. Manajemen dataran banjir, yaitu kegiatan yang meliputi tindakan untuk menentukan, melaksanakan,

merevisi dan memperbarui perencanaan komprehensif penggunaan dataran banjir dan sumber

airnya secara bijaksana. Beberapa hal dalam kegiatan manajemen dataran banjir :

a. Penilaian dan pemetaan daerah rawan banjir.

b. Sosialiasi daerah rawan banjir dan teknik penanggulangannya misalnya dengan peninggian

bangunan (rumah tiang).

8. Penyuluhan kepada warga/masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran.

3.6 RENCANA SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sistem prasarana lingkungan permukiman bisanya terdiri atas 4 (empat) bagian utama yaitu Prasarana

Persampahan, Prasarana Pengelolaan Limbah Cair dan Prasarana Drainase. Khusus prasarana air

bersih telah dibahas di depan, dengan demikian pada bagian ini hanya dibahas Sistem Pembuangan

Sampah, Sistem Pembuangan Limbah Cair dan Sistem Drainase Wilayah. Adapun tujuan utama

pengelolaan prasarana lingkungan di Kabupaten Musi Rawas adalah :

a. Melayani kawasan perkotaan atau kawasan dengan tingkat produksi tinggi seperti kawasan industri,

areal terminal dan pusat pemerintahan.

b. Mencegah pemborosan dalam pengelolaan lingkungan akibat keterlambatan penanganan dan

kesalahan dalam pengelolaan.

c. Menciptakan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

d. Mencegah terjadinya pencemaran yang dapat membahayakan kelestarian ekosistem.

3.6.1 Rencana Sistem Pengelolan Air Minum (SPAM)

Dengan melihat ketersediaan sumber daya air bersih bagi permukiman, dari hasil analisa hidrologi

bahwasanya sumber daya air di Kabupaten Musi Rawas masih tersedia melimpah karena kekayaan

sumber air permukaan sehingga diharapkan ke depan cadangan air tanah dapat disimpan sebagai

tabungan air dan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dari sisi kebutuhan, pada tahun 2031 dibutuhkan

air bersih 1.293 liter/detik.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih untuk air minum dikabupaten Musi rawas direncanakan

dan akan dikembangkan :

1. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Beliti dengan kapasitas 60 liter/detik dengan daerah

pelayah Perkotaan Muara Beliti.

2. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Tugu Mulyo dengan kapasitas 20liter/detik daerah

pelayanan perkotaan Tugu Mulyo.

3. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Megang Sakti dengan kapasitas 20 liter/detik dengan

daerah pelayanan perkotaan megamg sakti.


4. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Lakitan dengan kapasitas 20 liter/detik dengan

daerah pelayanan Perkotaan Muara Lakitan.

5. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Kelingi 10 Liter/detik dengan daerah pelayan

Perkotaan Muara Kelingi.

6. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Rupit dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah

pelayanan Perkotaan Muara Rupit.

7. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bingin Teluk dengan kapasitas 10 liter/detik dengan

daearah pelayan Perkotaan Rawas Ilir.

8. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Karang dapo 10 liter/detik dengan daearah pelayanan

Perkotaan Karang Dapo.

9. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jaya Loka unit I dengan kapasitas 5 liter/detik dengan

daearah pelayan Perkotaan Jaya Loka.

10. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jaya Loka unit II dengan kapasitas 5 liter/detik dengan

daearah pelayan Perkotaan Jaya Loka.

11. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Karang Jaya dengan kapasitas 20 liter/detik dengan

daearah pelayan Perkotaan karang jaya.

12. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Simpang Nibung dengan kapasitas 10 liter/detik dengan

daearah pelayan Simpang Nibung.

13. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Simpang Semambang dengan kapasitas 10 liter/detik

dengan daearah pelayan kawasan Simpang Semambang.

14. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Selangit dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah

pelayan Perkotaan Selangit.

15. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sumber Harta dengan kapasitas 20 liter/detik dengan

daearah pelayan Perkotaan Sumber Harta.

16. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Tiang Pumpung kepungut dengan kapasitas 10 liter/detik

dengan daearah pelayan Perkotaan Tiang Pumpung Kepungut

17. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Surulangun dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah

pelayan Perkotaan Surulangun.

18. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Terawas dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah

pelayan Perkotaan Terawas.

19. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Purwodadi dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah

pelayan Perkotaan Purwodadi.

20. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sukakarya dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah

pelayan Perkotaan Sukakarya.

21. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Kulam dengan kapasitas 10 liter/detik dengan

daearah pelayan Perkotaan Muara Kulam.


22. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) karya Makmur Kecamatan Nibung dengan kapasitas 10

liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Nibung.

23. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) SP.9 Bangun Jaya Kecamatan BTS.Ulu dengan kapasitas

10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan BTS. Ulu.

24. Sumur Bor Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi dengan kapasitas 5 liter/detik.

25. Sumur Bor Trianggun Kecamatan Muara Lakitan dengan kapasitas 5 liter/detik

3.6.2 Rencana Sistem Pengolahan Sampah

Adapun wilayah yang menjadi prioritas pengelolaan sampah meliputi kawasan perkotaan dan kawasan

produksi tinggi yang diperkirakan laju penimbulan sampahnya berpengaruh terhadap aktifitas kawasan

jika tidak tertangani. Tanggung jawab pemerintah pada umumnya mulai dari proses pengumpulan sampai

dengan pembuangan akhir. Pengumpulan sampai dilakukan di Tempat Pembuangan Sementara atau

container yang kemudian diangkut dengan dump truck atau armroll truck menuju tempat pembuangan

akhir.

Lokasi pembuangan akhir harus dipilih secara selektif melalui analisis dampak lingkungan, menurut SNI

03-3241-1994 pemilihan lokasi TPA sebagai berikut:

- TPA tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut.

- TPA tidak boleh dibangun di daerah dengan air tanah kurang dari 3 m dan jarak dari sumber air

minum minimum 100 m di hilir aliran.

- Jarak dari lapangan terbang minimum 3 km untuk turbo jet dan 1,5 km untuk jenis lain.

- Tidak berada di daerah cagar alam dan banjir dengan periode ulang 25 tahun.

Syarat-syarat umum lokasi TPA meliputi : sudah tercakup dalam rencana tata ruang, jenis tanah kedap

air, daerah yang tidak produktif untuk pertanian, dapat dipakai 5 – 10 tahun, tidak mencemari sumber air,

jarak dari pusat pelayanan lebih kurang 10 km dan bebas banjir. Sedangkan pengelolaan sampah di TPA

sangat disarankan metode sanitary landfill yaitu dengan pengurugan tanah harian untuk mencegah

penyebaran vektor penyakit dan bau.

Rencana pengolahan sampah sebagai berikut :

a. Pembangunan TPA utama Tiang Pumpung Kepungut untuk melayani kawasan agropolitan center

dan sekitarnya dengan luas minimal 10 Ha, dan 2 (dua) TPA di kawasan Rupit untuk melayani

bagian utara dan Muara Lakitan untuk melayani bagian timur masing-masing seluas 5 ha.

b. Persiapan lahan untuk TPS pada bagian yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan dan atau pusat

agropolitan distrik.

c. Sistem pengelolaan sampah di TPA diupayakan sanitary landfill.

d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse,

Recycle, Reduse).

e. Persiapan organisasi penanganan sampah beserta petugas-petugas pelaksananya.


f. Perencanaan penutupan TPA dan pengelolaan pasca pemakaian TPA melalui penghijauan dan

redesign.

g. Pembuatan Perda pengelolaan sampah sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan.

h. Penetapan kawasan-kawasan prioritas penanganan sampah (intensif) .

3.6.3 Rencana Sistem Pengolahan Limbah

Limbah cair domestik dapat berasal dari buangan kamar mandi, cuci dan masak maupun limbah tinja

yang penanganannya harus dipisahkan. Pengolahan limbah di Indonesia sebagian besar masih mengacu

pada sistem on-site sanitation dimana limbah dikelola secara setempat pada septic tank di masing-

masing rumah penduduk. Pengelolaan limbah sistem off-site perlu dilakukan untuk daerah-daerah

kegiatan komersil dan pusat pemerintahan mengingat keterbatasan lahan dan adanya resiko

pencemaran yang tinggi bila dikelola sistem on-site.

Sistem on site yang dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan tangki septik

dengan bidang resapan, ini sesuai dengan arahan untuk wilayah dengan tipologi :

- Kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha.

- Terdapat sarana air bersih yang baik.

- Sifat tanah impermeable dan kedalaman air tanah > 1,5 m.

Rencana pengelolaan limbah di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

1. Sistem on-site dengan tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik, jarak

minimum tangki septik dengan sumur gali adalah 10 m.

2. Sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan industri dan terminal

dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi.

3. Untuk sarana sanitasi umum diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau warga dengan lahan minimal

8 m2 dan jarak minimum dengan sumber air 10 m.

4. Pada kawasan yang belum terlalu padat dimungkinkan limbah dari kamar mandi, tempat cuci lainnya

tercampur dengan saluran untuk air hujan, dimana saluran yang dikembangkan dari perkerasan yang

kedap air.

5. Pembangunan saluran limbah sistem tertutup dilakukan pada kawasan perdagangan, perkantoran

dan komersil.

6. Untuk pengolahan lumpur tinja disediakan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yaitu seperangkat

bangunan untuk mengolah air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal yang diangkut

dengan mobil tinja.

7. Bangunan IPLT merupakan daerah bebas banjir dan gempa, bebas longsor dan bukan patahan,

jarak dengan pemukiman terdekat minimum 500 m, terletak dekat dengan badan penerima air, pada

lahan yang tidak produktif dan tanahnya kedap air serta melalui proses perizinan dari instansi yang

berwenang.


3.6.4 Rencana Sistem Drainase

Sistem drainase berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau bangunan

resapan buatan sehingga limpasan air permukaan tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan. Pada

dasarnya sistem drainase erat kaitannya dengan sistem pengendalian banjir, karena salah satu cara

untuk mengatasi banjir adalah dengan pembuatan sistem drainase wilayah. Berdasarkan jenis

salurannya drainase terbagi atas :

- Saluran terbuka, yaitu sistem drainase dengan memanfaatkan saluran terbuka baik berbentuk

persegi atau trapesium dan pengaliran secara gravitasi. Sistem ini murah dari sisi biaya dan

memudahkan perawatan, namun demikian dikhawatirkan limpasannya dapat dengan mudah

kembali ke badan jalan dan membahayakan pejalan kaki.

- Saluran tertutup, yaitu sistem drainase dengan membuat saluran tertutup sehingga bagian atas

drainase dapat digunakan untuk aktifitas lainnya.

Rencana pengelolaan drainase di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

1. Sistem drainase disusun dengan terlebih dahulu membuat analisis hidrologi yang dirumuskan dalam

rencana induk sistem drainase kabupaten.

2. Jaringan drainase akan disesuaikan dengan pola alam yang ada sehingga fungsi sungai/saluran

alam sebagai penyalur limpasan tetap akan dipertahankan.

3. Sistem drainase tertutup akan diterapkan di kawasan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan,

komersil dan kepadatan tinggi dengan pembuatan rencana jaringan yang terdiri atas jaringan

primer, sekunder dan tersier.

4. Jaringan drainase sistem terbuka dikembangkan sepanjang tepi jalan dan kawasan lingkungan

permukiman.

5. Perencanaan drainase kawasan dilakukan untuk periode ulang 2 – 5 tahun bagi DAS 100 – 500 ha

terutama pada kawasan DAS, kecuali untuk daerah komersial dan industri harus dikaji dengan

periode yang lebih tinggi.

6. Untuk tiap jaringan drainase yang dibuang ke penerima berupa sungai, cekungan, saluran primer,

rawa, laut, danau dan waduk harus disediakan outlet berupa pintu air, gorong-gorong atau saluran

curam dengan sedapat mungkin memakai sistem gravitasi.

7. Stasiun pompa dapat dibangun jika elevasi air dalam sistem penerima berada di atas ketinggian

daerah yang dilayani.

3.6.5 Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pendekatan pembangunan saat ini adalah penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Artinya,

bagaimana penataan suatu wilayah tersebut dapat meminimalkan korban jika terjadi bencana. Untuk

konteks Kabupaten Musi Rawas potensi bencana alam yang terjadi berupa potensi bencana alam puting

beliung, terutama pada kawasan Bingin (Kecamatan Muara Kelingi) dan Kawasan Air Satan (Kecamatan

Muara Beliti).


Ruang Evakuasi atau jalur penyelamatan (Escape Road) adalah jalan-jalan kota yang

dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang

aman apabila terjadi bencana alam (gempa). Strategi yang dapat dilakukan adalah :

- Pemanfaatan RTH dan sarana fasilitas sosial/umum sebagai salah satu kawasan evakuasi.

- Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur

penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota/wilayah secara umum;

- Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara : pelebaran jalan,

perbaikan agliment jalan eksisting, peningkatan kualitas badan jalan penambahan jalan-jalan baru

untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kawasan;

- Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting tersebut dengan rencana jalur penyelamatan

yang merupakan urban sistem lama sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan dapat

memitigasi bencana alam;

- Pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan: penyadaran publik (pendidikan dan

pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi dan sebagainya);

- Penanaman pohon-pohon besar sebagai peneduh jalan dan taman secara teratur memberikan

keteduhan pada kawasan dan jiwa warga masyarakat. Jenis pohon yang ditanam adalah jenis

tanaman lokal. Pohon-pohon besar tersebut akan dirancang sebagai pohon penyelamatan (Escape

Trees) di sepanjang rute-rute penyelamatan, taman penyelamatan, atau bangunan penyelamatan

lainnya.

Tabel III - 9. Strategi dan Mitigasi Bencana Putting Beliung

Sebelum Bencana Saat Bencana Setelah Bencana

1. Perlu dilakukan sosialisasi

mengenai putting beliung agar

masyarakat memahami dan

mengenal putting beliung, baik

difinisi, gejala awal,

karakteristik, bahaya dan

mitigasinya.

2. Menyusun peta rawan bencana

putting beliung berdasarkan

data historis.

3. Memangkas ranting pohon

besar dan menebang pohon

yang sudah rapuh serta tidak

membiasakan memarkir

1. Segera berlindung pada

bangunan yang kokoh dan

aman begitu angin kencang

menerjang.

2. Jika memungkinkan segeralah

menjauh dari lokasi kejadian

karena proses terjadinya

putting beliung berlangsung

sangat cepat.

3. Jika saat terjadi putting beliung

kita berada di dalam rumah

semi permanen/rumah kayu,

hingga bangunan bergoyang,

segeralah keluar rumah untuk

1. Melakukan koordinasi dengan

berbagai pelaksana lapangan

dalam pencarian dan

pertolongan para korban.

2. Mendirikan posko dan

evakuasi korban yang

selamat.

3. Mendirikan tempat

penampungan korban

bencana secara darurat di

dekat lokasi bencana atau

menggunakan rumah

penduduk untuk pengobatan

dan dapur umum.


Sebelum Bencana Saat Bencana Setelah Bencana

kendaraan di bawah pohon

besar.

4. Jika tidak penting sekali,

hindari bepergian apabila

langit tampak awan gelap dan

menggantung.

5. Mengembangkan sikap sadar

informasi cuaca dengan selalu

mengikuti informasi prakiraan

cuaca atau proaktif

menanyakan kondisi cuaca

kepada instansi yang

berwenang.

6. Penyiapan lokasi yang aman

untuk tempat pengungsian

sementara

mencari perlindungan di tempat

lain karena bisa jadi rumah

tersebut akan roboh.

4. Hindari berteduh di bawah

pohon besar, baliho, papan

reklame dan jalur kabel listrik.

5. Ancaman puting beliung

biasanya berlangsung 5 hingga

10 menit, sehingga jangan

terburu-buru keluar dari tempat

perlindungan yang aman jika

angin kencang belum benar-

benar reda.

4. Melakukan koordinasi bahan

bantuan agar terdistribusi

tepat sasaran dan sampai

kepada mereka yang benar-

benar membutuhkan dan

menghindari para oknum

yang memanfaatkan situasi.

5. Melakukan evaluasi

pelaksanaan pertolongan dan

estimasi kerugian material.

Sumber : Analisis



Business

Bab 3 rencana struktur ruang