Upload
deki-zulkarnain
View
206
Download
11
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Citation preview
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 1
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
6.1 PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG
Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan
rencana tata ruang sesuai dengan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan beserta
pembiayaannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas merupakan pedoman
pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang. RTRW
Kabupaten Musi Rawas yang telah disusun dan perlu didukung oleh arahan-arahan yang menyangkut
aspek pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan arahan mengenai mekanisme pengelolaan
tata ruang kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun, yang di dalamnya mencakup pemanfaatan ruang,
pengendalian pemanfaatan ruang, serta peninjauan kembali RTRW tersebut. Agar pembangunan daerah
berhasil guna dan berdayaguna serta mencapai sasaran menurut arah yang telah digariskan, maka
RTRW yang telah disusun juga perlu didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka
memperoleh kekuatan dan kepastian hukum, maka perlu dibuat menjadi Peraturan Daerah (PERDA).
Sedangkan untuk menjamin keefektifan mekanisme pengelolaan tata ruang ini, maka perlu didukung oleh
kelembagaan yang memadai guna mengoperasionalisasikan perencanaan yang telah disusun.
Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas dalam menyusun dan melaksanakan program 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun dan
program tahunan, bahkan dengan peraturan yang baru menjadi 20 (duapuluh) tahunan. Indikasi program
pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bab ini akan diidentifikasi program utama 5
(lima) tahunan dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Musi Rawas. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana yang telah disusun
dapat dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan Kabupaten Musi Rawas yang telah
ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 2
6.1.1 Rencana Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas
Dalam konstelsi RTRWP, Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas berperan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal (PKL). Mengacu pada kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang
dalam RPJM, Muara Beliti Berperan sebagai pusat agropolitan. Berdasarkan rencana sruktur ruang,
sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas teridiri dari Muara Beliti sebagai PKL dan pada jenjang
berikutnya terdapat pusat pelayanan yang sekaligus menjadi sub pusat agropolitan yaitu Simpang
Nibung, Simpang Terawas, Megang Sakti, Simpang Semambang dan Muara Lakitan. Sedangkan
ibukota kecamatan lainnya diarahkan sebagai sub pusat pelayanan bagi wilayah kecamatan masing-
masing. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu struktur ruang yang efektif dan efisien dimana Kota
Muara Beliti menjadi pusat agropolitan yang akan melayani 5 sub pusat agropolitan dan masing-msing
sub pusat akan menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah hinterlandnya. Agar struktur
tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti yang terdiri dari :
a. Pembangunan infrastruktur kawasan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat
agropolitan berupa sistem jaringan jalan, listrik, drainase, air minum dan telekomunikasi.
b. Pembangunan bangunan utama perkantoran, pusat perdagangan dan bangunan pendukung
kegiatan agropolitan.
c. Pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan budaya serta RTH untuk mendukung fungsi pusat
perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten.
d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai Agropolitan Center (AC) didukung dengan pembangunan
Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan.
2. Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 5 (lima) lokasi yaitu
Simpang Nibung, Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang
berupa :
a. Sub Terminal Agropolitan.
b. Kawasan pertokoan/ruko.
c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan.
d. Sub Terminal Penumpang.
e. Permukiman perkotaan.
f. Industri agro.
g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan.
3. Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan
agropolitan, yaitu :
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 3
a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Beliti dengan sub pusat
agropolitan dan antar sub pusat agropolitan.
b. Pembangunan sistem pengairan berupa waduk di Lakitan dan Ulu Rawas berikut dengan
sistem jaringan irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi-
sawah seperti Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Rawas Ulu dan Rupit.
c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan KA yang akan menghubungkan
Lubuklinggau-rencana Pelabuhan Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti)-Palembang dan
peningkatan Bandara Silampari.
4. Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan)
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
6.1.2 Rencana Perwujudan Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas
Secara garis besar rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 3 kawasan utama yaitu
kawasan lindung (TNKS), pertanian (perkebunan, kehutanan dan pertanian padi-sawah), serta kawasan
permukiman perkotaan. Sementara itu dalam kebijakan pengelolaan kawasan pertanian akan dilakukan
dengan pendekatan agropolitan dan kawasan permukiman perkotaan, khususnya pada pusat
pemerintahan dan pusat agropolitan di Kota Muara Beliti serta akan dikembangkannya 5 sub pusat
agropolitan (pusat distrik). Dengan demikian terdapat 5 kawasan yang sebaiknya mendapat prioritas
penanganan yaitu :
1. Kawasan Lindung.
2. Kawasan Hutan Produksi.
3. Kawasan Pertanian (Agropolitan).
a. Kawasan Pertanian Lahan Basah
b. Kawasan Pertanian Lahan Kering
4. Kawasan Pertambangan.
Adapun rencana pewujudan ruang untuk masing-masing kawasan sebagaimana yang dimaksud di atas
adalah sebagai berikut :
1. Rencana Pewujudan Kawasan Lindung
a. Kawasan lindung setempat, seperti sempadan sungai, danau, waduk dan lain-lain segera
ditatapkan luasnya (lebar) secara defenitif dan selanjutnya tidak diperkenankan mengeluarkan
izin atau membangun tanpa izin pada jalur/sempadan tersebut, terutama pada sempadan sungai
Musi, Sungai Rawas, Sungai Semangus, Sungai Kelingi dan Sungai Lakitan serta sumber-
sumber mata air.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 4
b. Untuk kawasan/areal sumber mata air diperlukan penetapan batas radius kawasan lindungnya,
sehingga fungsinya menjadi optimal, mengingat semakin menurunnya debit air sungai Musi,
Sungai Lakitan, Sungai Semangus, Sungai Kelingi dan Sungai Rawas.
2. Rencana Pewujudan Kawasan Hutan Produksi, adalah :
a. Fungsi hutan dikembalikan sesuai dengan status kawasan yang telah ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hutan produksi.
b. Pengelolaan hutan dilakukan secara optimal sesuai peraturan yang berlaku dengan
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan setempat serta mengikuti syarat-syarat
keselamatan lingkungan.
c. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas hutan, disekeliling kawasan hutan dibangun sabuk hijau
pengaman (green buffer zone) minimal selebar 250 meter dengan tanaman keras yang
mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat dengan
pendampingan dari pihak penanggung jawab pengelelola hutan (Dinas Kehutanan).
d. Untuk melakukan revitalisasi fungsi hutan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat, dapat dikembangkan pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat
(Pengelolaaan Hutan Berbasis Masyarakat atau PHBM).
e. Bagi pihak yang mendapat izin mengolah hutan seyogyanya melaksanakan kegiatannya
sesuai peraturan yang berlaku.
f. Pihak manapun tidak berhak melakukan alih fungsi hutan menjadi fungsi lain, kecuali
mendapat izin dari instansi terkait dan persetujuan Pemerintah Musi Rawas.
3. Rencana Pewujudan Kawasan Agropolitan berbasis Perkebunan Rakyat
a. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas akan dikembangkan dengan pendekatan
agropolitan dan oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan masterplan agropolitan dan
selanjutnya ditetapkan kawasan-kawasan yang termasuk dalam agroplitan tersebut.
b. Perumusan skenario atau pentahapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan
agropolitan berikut dengan skenario investasinya.
c. Agar terdapat penguatan ekonomi kerakyatan serta keberlanjutan usaha perkebunan rakyat
maka perkebunan atas milik rakyat tidak dapat diubah menjadi milik perusahaan, kecuali
menjadi milik negara sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Areal agropolitan yang berada pada kawasan potensial terkena bahaya alam, baik banjir,
longsor dan lain-lain seyogyanya ditangani dengan pendekatan mitigasi termasuk
mengalokasikan areal untuk lindung setempat.
4. Rencana Pewujudan Kawasan Agropolitan berbasis Perkebunan Swasta
a. Berdasarkan kajian kesesuaian lahan dan fakta lapangan perlu segera ditetapkan areal-areal
yang diizinkan untuk dikembangkan perkebunan swasta dengan komoditas tanaman sawit.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 5
b. Pihak pengelola/pemilik izin, setelah RTRW ini disahkan seyogyanya melakukan penyusunan
ulang masterplan perkebunan dengan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang
bersesuaian dengan UU Penataan Ruang 26/2007, khususnya terkait dengan kawasan
lindung, seperti sempadan sungai, kawasan potensial terancam banjir, lahan dengan
kemiringan diatas 40%, dan lain-lain.
c. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas lahan pihak swasta bersama pemerintah
dan masyarakat setempat seyogyanya menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan
agropolitan perkebunan secara efektif dan optimal.
d. Perkebunan swasta dalam penataan kawasan perkebunan harus memperhitungkan dan
mengalokasikan lahan untuk infrastruktur, permukiman pekerja/karyawan, pabrik (bila ada) dan
fasiltias penunjang lainnya sebagai syarat minimal suatu agropolitan berbasis perkebunan
swasta.
5. Rencana Pewujudan Kawasan Agropolitan Pertanian Pangan (Padi Sawah)
a. Setelah ditetapkan secara definitif batasan areal/kawasan pertanian pangan, maka pada
areal/lahan tersebut tidak diperkenankan menerbitkan IMB dan melaksanakan pembangunan
bangunan.
b. Sawah irigasi teknis, sesuai dengan SE Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-
1850/1994 dan No. 410-1851/1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi
Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian, dan SE/KBAPPENAS No. 5334/MK/9/1994 tentang
Pelarangan Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis Untuk Non Pertanian, tidak diperkenan untuk
dialih fungsikan, apalagi untuk bangunan.
c. Bagi petani yang telah menggarap/mengolah sawah lebih dari 5 tahun sejak ditetapkannya
Perda RTRW ini akan mendapat berbagai insentif seperti IMB untuk pembangunan rumah/toko
diluar kawasan pertanian, beasiswa sekolah anak petani, keringanan pajak tanah dan
bangunan, dan lain-lain.
d. Pengembangan kawasan agropolitan pertanian pangan harus mendapat dukungan pengadaan
infrastruktur yang memadai dan penunjang lainnya seperti jalan produksi, mesin penggiling
padi (milling rice), irigasi teknis, transportasi yang terjangkau, tempat pemasaran (terminal
agribisnis), dan lain-lain, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan lumbung pangan
di Kabupaten Musi Rawas.
e. Sistem Kawasan Agropolitan meliputi :
(1) Kawasan Lahan Pertanian (hinterland); Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan
pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian.
Penentuan hinterland berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius
keterikatan dan ketergantungan kecamatan/desa tersebut pada kawasan agropolitan di
bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 6
(2) Kawasan Pemukiman; Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan
penduduk kawasan agropolitan.
(3) Kawasan Pengolahan dan Industri; Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan
pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau
pasar, atau diperdagangkan. Dikawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang
mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.
(4) Kawasan Pusat Prasarana dan Pelayanan Umum; Terdiri dari pasar, kawasan
perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum
lainnya.
f. Infrastruktur Kawasan Agropolitan terdiri atas :
(1) Sarana & prasarana penunjang subsistem agribisnis hulu (up stream) untuk kelancaran
mobilitas barang dari dan keluar kawasan seperti; jalan antar desa/sentra produksi,
gudang saprotan, lahan bongkar muat produksi, dan lain-lain.
(2) Sarana & prasarana penunjang subsistem usaha pertanian/perkebunan (on farm)
seperti jalan usaha/produksi, air baku (irigasi), dermaga/terminal, dan lain-lain)
(3) Sarana dan prasarana penunjang subsistem agribisnis hilir (down stream), seperti;
sarana pengeringan, gudang penyimpan, sarana pengolahan, sarana
pemasaran/perdagangan (pasar tradisional), terminal kendaraan, terminal agribisnis,
sarana promosi, pusat informasi, BPR, KUB, balai pelatihan, penelitian, industri,
pengolahan limbah, pembangkit listrik, dan lain-lain.
6. Rencana Pewujudan Kawasan Pertambangan
a. Perlu penetapan secara hukum dan fisik batasan kawasan pertambangan yang akan
dieksplorasi/eksploitasi.
b. Untuk pengelolaan pertambangan seyogyanya diperlukan adanya kajian yang mendasar dan
komprehensif yang merumuskan skenario pengelolaan pertambangan dari hulu sampai hilir.
c. Kegiatan pengelolaan pertambangan (eksplorasi) harus mempunyai dampak signifikan bagi
peningkatan kesejahteraan IPM (indeks pembangunan manusia) masyarakat Musi Rawas
secara signifikan.
d. Kegiatan pertambangan harus mempunyai tanggungjawab terhadap kualitas lingkungan
secara terukur dan memenuhi baku mutu nasional dan internasional.
e. Kegiatan pertambangan harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai dari
pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan yang ada.
6.1.3 Rencana Pewujudan Kawasan Strategis
1. Rencana Pewujudan Kawasan Lindung TNKS.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 7
a. Identifikasi areal yang telah mengalami perubahan fungsi atau yang sudah kehilangan fungsi
lindung, baik akibat pembalakan ataupun karena sebelum terbitnya SK Menteri tentang
kawasan lindung sudah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman.
b. Melakukan pemetaan secara detail tentang status, kondisi dan jenis pemanfaatan lahan dan
merumuskan progam dan pentahapan rehabilitasi lahan menjadi kawasan lindung atau sesuai
dengan kesepakatan semua pihak terkait.
c. Perumusan program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung TNKS termasuk
lembaga/pihak yang akan berkonstribusi dalam proses tersebut.
d. Pada kawasan lingkar luar TNKS dikembangkan sabuk hijau pengaman, minimal selebar 1 Km
dengan tanaman yang mempunyai fungsi lindung dan sekaligus juga mempunyai nilai ekonomi.
Tanaman pada areal sabuk pengaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk secara
ekonomis selama tidak mengurangi fungsi lindungnya, dengan penerapan program insentif dan
disinsentif.
e. Perlunya dikembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sehingga tercipta sosial
buffer guna menjaga kelestarian dan fungsi lindung TNKS.
2. Rencana Pewujudan Kawasan Perkotaan Muara Beliti
a. Penyusunan masterplan kawasan perkotaan Muara Beliti yang mencakup delineasi batas
kawasan perkotaan.
b. Menyusunan program investasi pembangunan kawasan perkotaan yang terdiri dari kawasan
perkantoran, pusat agropolitan, pusat perdagangan dan jasa, fasilitas dan instalasi prasarana
pelayanan publik skala kabupaten serta permukiman perkotaan. Program investasi disusun
secara partisipatif bersama lembaga usaha termasuk BUMN/D
c. Melanjutkan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang telah dan akan dibangun
sesuai dengan masterplan yang telah disusun.
d. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Muara Beliti dengan sistem perkotaan lokal
dan regional (PKN, PKW dan PP ataupun sub PP).
e. Kawasan perkotaan Muara Beliti dirancang dengan pendekatan kota hijau dengan
memaksimalkan fungsi ruang hijau (RTH) pada kawasan pusat dan pinggir kota dengan
komposisi minimal 30% berfungsi RTH, guna menciptakan lingkungan kota yang hijau, sehat
dan rindang, terutama pada pengembangan KASIBA dan LISIBA.
6.2 INDIKASI PROGRAM UTAMA
Indikasi program Kabupaten Musi Rawas secara umum terbagi dalam beberapa periode 5 tahunan.
Berikut tabel indikasi program, termasuk dengan rencana program dan kegiatan, sumber pendanaan,
serta institusi pelaksana, dirinci pertahun terkait dengan, (1) Rencana Struktur Ruang, (2) Rencana Pola
Ruang dan (3) Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis. Lebih detil dapat dilihat pada Tabel 6.1 di
bawah ini.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 8
6.3 PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN
6.3.1 Pembiayaan
Pada dasarnya sumber pembiayaan untuk perencanaan dapat bersumber dari berbagai lembaga dan
perorangan tergantung dari objek perencanaannya. Untuk perencanaan wilayah administrasi seperti
desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, pulau ataupun seluruh wilayah Indonesia tentunya
bersumber dari dana pemerintah. Sementara itu juga tidak sedikit perencanaan yang bersumber dari
dana masyarakat langsung yang dikelola oleh pihak swasta, seperti perencanaan pembangunan komplek
perumahan, taman rekreasi, lapangan olah raga dan lain-lain.
Berkenaan dengan rencana penataan ruang yang berupa wilayah administrasi, seperti penyusunan
RTRW, RDTR, RTBL dan lain-lain terdapat standar pembiayaan yang berbeda-beda. Pada satu sisi
terdapat keterbatasan pendanaan dari daerah namun pada sisi lain suatu perencanaan yang baik perlu
dikelola oleh para profesional dan didukung data dan informasi yang lengkap, valid dan terkini disamping
bertumbuhnya perencanaan yang berbasis masyarakat (participatory planning). Keadaan ini
menyebabkan besaran pembiayaan untuk suatu perencanaan dengan luasan dan komplestias yang
sama dapat berbeda, dan tidak jarang perbedaaannya begitu signifikan. Untuk itu dalam perumusan
perencanaan rinci di Kabupaten Musi Rawas diperlukan adanya semacam standar pembiayaan untuk
perencanaan yang dikaitkan dengan kedalaman dan tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya. Namun
akan lebih baik bila terdapat standar yang berlaku nasional tentang satuan biaya perencanaan. Dalam
rencana pembiayaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas untuk masa mendatang telah terdapat
beberapa komitmen dari pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan jalur KA, bendungan dan
jaringan irigasi primer di Ulu Rawas dan Rawas Ulu serta instalasi air minum untuk kawasan perkotaan
Muara Beliti.
6.3.2 Kelembagaan
Pada tataran daerah (kota/kabupaten) lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyusunan
rencana umum ruang wilayah adalah Bappeda dan pada perencanaan yang lebih rinci dilakukan oleh
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan
oleh PU Cipta Karya dan Tata Ruang namun tetap selalu mendapat dampingan dari Bappeda.
Sebelumnya perencanaan ruang yang bersifat umum seperti RTRW berada dibawah kewenangan
Bappeda. Satu hal yang paling penting mendapat perhatian dalam perencanaan ruang adalah lemahnya
kapasitas pemerintah dalam menerapkan hasil perencanaan dan pengawasan. Untuk itu sangat perlu
untuk meningkatkan kapasitas kecamatan dan instansi lain dalam hal perencanaan tata ruang, mulai dari
lembaga koordinatif seperti Bappeda sampai pada Kepala Desa/Lurah. Dengan kapasitas yang
memadai, diharapkan penerapan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang dapat berjalan
sebagaimana yang telah dirumuskan bersama.
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
9
Tabel VI - 1.
Indikasi Program Pengembangan Kabupaten Musi Rawas
A. Rencana Struktur Ruang (Sistem Kota-Kota)
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
A1 Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah
A1.1 Infrastruktur Pertanian
Jaringan irigasi Primer Selangit & Terawas APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Pengairan
Jaringan Irigasi Primer (sebagian sekunder) Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo,
Megang Sakti, Lakitan
APBD Kab, APBD
Prov,
DPU Pengairan
A1.2 Infrastruktur Perhubungan
Jaringan jalan yang menghubungkan seluruh
sub pusat agropolitan
S.Nibung-Megang Sakti-
Lakitan-S.Semambang-
M.Beliti-S.Terawas
APBD Kab, APBD
Prov,
DPU Binamarga
Jaringan jalan ke daerah tertinggal (akses
rendah)
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Binamarga
Pembangunan Terminal Penumpang Type A MuaraBeliti Dinas Perhubungan
Pembangunan Terminal Peti Kemas Desa Duren Remuk-Muara
Beliti
APBD Kab, APBD
Prov,
Dinas Perhubungan
Pembangunan Rel KA Jalur Palembang-
Lubuklinggau dengan Durian
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
Dinas Perhubungan
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
10
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
Remuk
Peningkatan Bandara Silampari Lubuklinggau APBN Dinas Perhubungan
A1.2 Infrastruktur Telekomunikasi
Penetapan titik BTS Di seluruh wilayah Musi
Rawas sesuai hasil studi
APBD Kab Infokom
Pembangunan Telepon Umum Desa Seluruh Kawasan Perdesaan
yang tidak mempunyai
jaringan telepon umum
(kabel)
APBD Kab, APBN,
Swasta
Infokom
Pembangunan Sistem Jaringan Informasi &
Komunikasi Agropolitan
Setiap Sub Pusat Aropolitan
(5 lokasi)
APBD Kab Infokom
A1.3 Infrastruktur Energi
Penyusunan Masterplan Pengembangan
Energi Listrik
- APBD Kab, APBD
Prov
PLN
Pembangunan Jaringan Listrik Seluruh Desa APBD Kab, APBD
Prov, APBN
PLN
Pengembangan energi alternatif (renewable) Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan & Sp. Semambang
APBD Kab, Swasta Multi Pihak
A2 Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
A2.1 Program Pembangunan Pusat Pemerintahan
1. Pembangunan Infrastruktur Pusat
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
11
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
Pemerintahan
1a.Penyusunan Masterplan Kawasan
Perkantoran
Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab DPU Cipta Karya & Tata Ruang
1b. Pembangunan jaringan jalan umum Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Binamarga
1c. Pembangunan jaringan drainase Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
1d. Pembangunan jaringan listrik Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
PLN
1e. Pembangunan jaringan air minum Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
PDAM (BUP)
1f. Pembangunan jaringan telekomunikasi Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
Multi Pihak
2. Pembangunan Kawasan Perkantoran
Pemerintahan
2a. Kantor Kepala Daerah & DPRD Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
2b. Kantor SKPD Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
2.c Perumahan Dinas PNS Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang Menpera
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
12
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
2d. Perumahan Dinas Pejabat Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang Menpera
2e. Perumahan Dinas DRPD Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang Menpera
2f. Bangunan penunjang (fasos/ fasum
kawasan)
Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
2g. Kantor Polisi/Militer Kawasan Perkantoran
Pemerintah Muara Beliti
APBN Kepolisian/TNI
3. Fasilitas Sosek Pelayanan Skala Kabupaten -
3a. Mesjid Agung & Pusat Pengembangan
Islam
Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
D. Agama
3b. Alun-Alun & Taman Kota Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
APBD Kab, APBD
Prov
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
3c. Sekolah Unggulan Terpadu Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
APBD Kab, swasta Multi Pihak
3c. Perguruan Tinggi Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
APBD Kab, Swasta Multi Pihak
3d. Rumah Sakit Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
APBD Kab, Swasta Multi Pihak
3e. Sport Center Kawasan Pusat Kota Muara APBD Kab, Swasta Multi Pihak
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
13
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
Beliti (CBD)
3f. Terminal Penumpang Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D. Perhubungan
3g. Perdagangan modern Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
Swasta Multi Pihak
3h. Jasa Persewaan & Perbankan Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
Swasta Swasta
3i. Jasa Service/Bengkel Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
Swasta Swasta
3j. Hotel & Restoran Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
Swasta Swasta
3k. Jasa Hukum & Konsultasi Kawasan Pusat Kota Muara
Beliti (CBD)
Swasta Swasta
A2.2 Pusat Agropolitan
Kantor Perbankan & Keuangan Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
Swasta, BUMN Swasta
Kantor Jasa & Perdagangan Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
Swasta Swasta
Lembaga Penelitian & Sertifikasi Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBN, Swasta Multi Pihak
Ruko/outlet Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
Swasta Swasta
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
14
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
Terminal Agro Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD Kab, Swasta D.Pertanian
Terminal angkutan barang Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD Kab, APBN D. Perhubungan
Kebun Percobaan (Demplot) Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD, APBN D.Pertanian
Balai Latihan Kerja Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD, APBN, BLN D.Tenaga Kerja
Kantor Agroplitan center Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov
D.Pertanian
Kantor Koperasi Agro Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D. Koperasi & UKM
Workshop Agro Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, Swasta
Multi Pihak
Bengkel Agro Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, Swasta
Swasta
Industri Hilir Ringan Kawasan Pusat Agropoltan
Muara Beliti
Swasta Swasta
A2.3 Pembangunan Kawasan Perumahan
Perkotaan
Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan permukiman
Muara Beliti
APBD Kab DPU Cipta Karya & Tata Ruang
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
15
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
Pembangunan Jaringan Prasarana Dasar Kawasan permukiman
Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum
Kawasan permukiman
Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
Pengembangan RTH Kawasan permukiman
Muara Beliti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
A3 Pembangunan Sub Pusat Agropolitan (Pusat
Pelayanan-1)
Sub Terminal Agribisnis Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D.Pertanian
Terminal Type B Sp.Nibung, M. Lakitan, APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D.Perhubungan
Kebun Percobaan/Demplot Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D.Pertanian
Industri Pengolahan Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D.Industri
Balai Penyuluhan Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D.Pertanian
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
16
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
Lembaga Keuangan Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
Swasta, BUMN Multi Pihak
Prasarana dasar perkotaan (Air Minum, Listrik,
Telekomunikasi & Persampahan)
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
APBD Kab, APBD
Prov, APBN,
BUMN, Swasta
Multi Pihak
Sarana Dasar Perkotaan (SLTA, Puskesmas/
Poliklinik, Mesjid Raya, Pasar Umum)
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
APBD Kab, APBD
Prov, APBN,
BUMN, Swasta
D.Pendidikan, Ktr.
Agama,
D.Kesehatan,
D.Perdagangan,
Swasta
Perumahan Umum Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
Menpera, Swasta DPU Ciptakarya dan
Swasta
Pengembangan PLTU Muara Lakitan, Rawas Ilir APBN PLN & Swasta
Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Surulangun, Ma. Kulam, Ma.
Rupit, Bingin Teluk, Pauh
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D.Perhubungan
Bengkel/Showroom Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
Swasta Swasta
Jasa Persewaan Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Swasta Swasta
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
17
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
Semambang
Balai Benih Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
APBD Kab, APBD
Prov, APBN
D.Pertanian
Pergudangan Sp.Nibung, Sp.Terawas, M.
Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Semambang
Swasta DPU Cipta Karya & Tata Ruang
Swasta
A4 Pusat Pelayanan-2 & 3
Prasarana Dasar Permukiman Ibukota
Kecamatan
- Jaringan Jalan
- Jaringan Air Bersih
- Jaringan Listrik
- Persampahan
- Limbah
- Jaringan Drainase
- Jaringan Irigasi
Sekunder & tersier
- Jaringan Telekomunikasi
Seluruh ibukota kecamatan
kecuali Muara Beliti &
Megang Sakti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN,
BUMN, Swasta
DPU Bina Marga, DPU Cipta Karya & Tata Ruang , DPU Pengairan, PDAM, D.Pertanian, PLN, Swasta
Sarana Dasar Permukiman Ibukota
Kecamatan)
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
18
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN 2011-2015 2016-2020
2021-2025
2026-2031 2011
2012
2013
2014
2015
- SD
- SLTP,
- Pustu,
- Pasar mingguan,
- Mesjid Kecamatan
- Kantor Kecamatan,
- Balai Pertemuan
- Kantor Pertahanan &
Keamanan
Seluruh ibukota kecamatan
kecuali Muara Beliti &
Megang Sakti
APBD Kab, APBD
Prov, APBN,
BUMN, Swasta
D.Pendidikan, Ktr.
Agama, DPU,
D.Perdagangan,
Polisi/TNI,
Perumahan untuk relokasi (dari kawasan
TNKS)
Rawas Ulu DPU Cipta Karya & Tata Ruang
Sumber : Hasil Analisis; 2008
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
19
B) Rencana Pola Ruang Kabupaen Musi Rawas
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-202
0
2021
-202
5
2026
-203
1
B1 Kawasan Lindung
Kajian & Penetapan luas kawasan lindung Seluruh DAS (Musi,
Rawas & Lakitan)
APBD Kab, APBD Prov D.Kehutanan
Rehabilitasi & Revitalisasi kawasan yang
memberikan perlindungan kawasan
dibawahnya
- Hutan Lindung BTS Ulu, Karang Jaya,
Tugumulyo, Purwodadi,
Rawas Ilir
APBD Kab, APBD
Prov, APBN, BLN
D.Kehutanan & LSM
- Resapan Air Hulu Sungai (Musi,
Rawas, Lakitan di Ulu
Rawas, Karang Jaya,
Selangit., BTS Ulu)
APBD Kab, APBD
Prov, APBN, BLN
D.Kehutanan & LSM
- TNKS (diuraikan pada
Kawasan Strategis)
Rehabilitasi & Revitalisasi kawasan setempat
- Sempadan Sungai S. Rawas, S. Musi S
Rupit, S. Kelingi, S.
Megang, S. Lakitan, S.
APBD Kab D.Kehutanan & LSM
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
20
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-202
0
2021
-202
5
2026
-203
1
Lemutas, S. Semangus,
dan S. Gegas
- Sekitar Waduk/Danau/Bendungan Rupit, Ma.Beliti, TPK APBD Kab D.Kehutanan & LSM
B2 Kawasan pertanian
B2.1 Pertanian Lahan Kering Kecamatan Rawas Ulu,
Karang Jaya, Muara
Rupit, Nibung, Rawas
Ilir, Karang Dapo, Rupit,
Megang Sakti, Muara
Kelingi, dan Muara
Lakitan.
Penyusunan Masterplan Perkebunan APBD Kab D.Perkebunan
Penetapan kawasan Perkebunan sesuai
potensi lahan dan status lahan lainnya
(hutan/PLB)
APBD Kab
D.Perkebunan,
Bappeda, BPN
Program pengelolaan PLB
APBD Kab, APBD
Prov, APBN, BLN,
Swasta, BUMN
D.Pertanian/
perkebunan
B2.2 Pertanian Lahan Basah (pangan) Rawas ulu, Rupit,
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
21
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-202
0
2021
-202
5
2026
-203
1
Karang Jaya, STL. Ulu
Terawas, Sumber
Harta, Megang Sakti,
Tugumulyo, Purwodadi,
Ma. Beliti, Ma. Lakitan,
Rawas Ilir, Karang
Dapo, Nibung.
Penyusunan Masterplan kawasan pertanian
pangan APBD Kab
D.Pertanian
Penetapan luas lahan pertanian pangan APBD Kab D.Pertanian
Program Pengelolaan PLB Multi Pihak
B3 Kawasan Hutan Produksi Rawas Ulu, Nibung,
Muara Lakitan, Muara
Kelingi, BTS Ulu, Muara
Rupit, Karang Jaya,
Karang Dapo, Megang
Sakti
Evaluasi Kuantitas & Kualitas Hutan Produksi APBD Kab D.Kehutanan
Penetapan Luas Hutan Produksi APBD Kab, Swasta D.Kehutanan
Program Pengelolaan Hutan APBD Kab, APBD D.Kehutana & LSM
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
22
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-202
0
2021
-202
5
2026
-203
1
Prov, APBN, Swasta
B4 Kawasan Perkotaan Sub Pusat Agropolitan
Penyusunan Masterplan Sub Pusat Agropolitan
& Tugumulyo
Sp. Nibung, Sp.
Terawas, Megang Sakti,
Muara Lakitan & Sp.
Semambang &
Tugumulyo
APBD KAb D.Pertanian
Penetapan kawasan perkotaan Sub Pusat
Agropolitan & Tugumulyo
Sp. Nibung, Sp.
Terawas, Megang Sakti,
Muara Lakitan & Sp.
Semambang
APBD Kab D.Pertanian
Pemetan Zonasi Kawasan perkotaan Sub
Pusat Agropolitan & Tugumulyo
Sp. Nibung, Sp.
Terawas, Megang Sakti,
Muara Lakitan & Sp.
Semambang
APB Kab D.Pertanian
Pembangunan Kawasan perkotaan Sub Pusat
Agropolitan & Tugumulyo
APBD Kab, APBD
Prov, APBN, BUMN,
Swasta
Multi Pihak
B5 Kawasan pertambangan
Kajian Skenario pengembangan pertambangan Seluruh Wilayah Musi APBD Kab D. ESDM/
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
23
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-202
0
2021
-202
5
2026
-203
1
Rawas Pertambangan
Penetapan Kawasan Pertambangan Seluruh Wilayah Musi
Rawas
APBD Kab D. ESDM/
Pertambangan
Penyusunan skenario reklamasi masing-
masing KP
- Pertambangan Emas &
Timah Hitam
Rawas Ulu, Ulu Rawas
& Karang Jaya
D. ESDM/
Pertambangan &
Swasta
- Pertambangan Batubara Kecamatan Rawas Ulu,
Rawas Ilir, Nibung,
Jayaloka, BTS. Ulu,
Muara Lakitan, Muara
Kelingi
Swasta D. ESDM/
Pertambangan &
Swasta
- Pertambangan Migas Musi Rawas bagian
tengah, timur dan
selatan
Swasta D. ESDM/
Pertambangan &
Swasta
B6 Kawasan Strategis
B6.1
Kawasan Lindung TNKS Kawasan TNKS terletak
di di bagian barat
Kecamatan Ulu Rawas,
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
24
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-202
0
2021
-202
5
2026
-203
1
Karang Jaya dan
Selangit
- Kajian kondisi eksisting
(identifikasi kerusakan
fungsi lindung &
pemetaan masalah)
APBD Kab D.Kehutanan
- Evaluasi luas & fungsi
lindung
APBD Kab D.Kehutanan
- Perumusan program
rehabilitasi dan
pelestarian TNKS
APBD Kab D.Kehutanan
- Penyepakatan program
Pengelolaan TNKS lintas
wilayah, lintas instansi
dan lintas pelaku.
Multi Pihak
- Program Rehabilitasi &
pengelolaan TNKS
APBD Kab, APBD
Prov, APBN, BLN
Multi Pihak
B6.2 Kawasan perkotaan Muara Beliti Untuk sementara
kawasan perkotaan
Muara Beliti mengacu
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
25
NO USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-202
0
2021
-202
5
2026
-203
1
pada wilayah
Kecamatan Muara Beliti
Penyusunan Masterplan Kota Muara Beliti APBD Kab DPU Cipta Karya & Tata Ruang
Penetapan Kawasan Perkotaan APBD Kab DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Pembagian Zonasi APBD Kab DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Program pembangunan setiap Zona APBD Kab, APBD
Prov, APBN, Swasta
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
Sumber : Hasil Analisis; 2008
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
26