Upload
suripto
View
1.937
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Materi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM
Citation preview
KEPUTUSAN KEPALA LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman LAKIP SK Keplan ini merupakn petunjuk operasional dari INPRES No. 7/1999.
PP No. 8/2006 Tentang PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH sebagai Realisasi dari UU No. 17/2003 Tentang KEUANGAN NEGARA SAKIP terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
PERMENPAN & RB NO. 29/2010 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKIP
Acuan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan LAKIP
INPRES No. 7/1999 Tentang AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
E- LAKIP
PERMERPAN No. 09/2007 tentang Pedoman
Penyusunan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah
EVALUASI LAKIP MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS KINERJA
PENERAPAN MANAJEMEN
KINERJA
BIROKRASI BERORIENTASI PADA HASIL
REFORMASI BIROKRASI
EVALUASI LAKIP
EVALUASI DAN REVIEW
PERENCANAAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PELAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Kurang Selaras Antar Dokumen Perencanaan
Kinerja Seperti RPJMD dengan RENSTRA, RKT, RENJA dan TAPJA
Belum Menetapkan IKU
Umumnya LAKIP Masih Berfokus Pada Pelaporan
Kegiatan Belum Hasil (Output Dan Outcome)
Belum Dimanfaatkan Sebagai Alat Ukur
Keberhasilan & Feedback Untuk Perbaikan Kinerja Mendatang.
Inefisiensi dan inefektivitas dalam Penyusunan LAKIP
Kesulitan dalam penyusunan IKU dan Indikator
Pendukung sesuai Perencanaan Strategis.
Kesulitan dalam melakukan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja secara Terintegrasi.
Prosentase
Evaluasi LAKIP K/L 2012
0
10
20
30
40
50
60
70
2009 2010 2011 2012
A B CC C
Nilai LAKIP Th. 2012
Kementerian ESDM
RPJM 2010–2014 menggariskan bahwa salah satu prioritas program reformasi birokrasi adalah PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN PENINGKATAN KINERJA BIROKRASI.
Disebutkan dalam RPJM, bahwa target 100% kementerian/lembaga memperoleh opini WTP, 80% MEMILIKI AKUNTABILITAS KINERJA YANG BAIK, DAN 60% MENERAPKAN AKIP
Pengembangan e-LAKIP diharapkan dapat MEMBANTU INSTANSI pemerintah dalam MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA dengan mengoptimalkan segenap sumber dayanya
INSTANSI PEMERINTAH MAMPU MENGERJAKAN LAKIP SENDIRI SECARA CEPAT, TEPAT DAN AKURAT SERTA MUDAH DAN MURAH.
2009 2010 2011 2012 2012
Pengembangan Portal Nasional e-LAKIP
Advokasi dan Instalasi SILAKIP
2009 2010
Pengembangan Parameter SILAKIP
2011
Deseminasi e-LAKIP
Kelebihan e - LAKIP
Kecepatan proses kerja CEPAT
• Sesuai dengan Kebijakan LAKIP terbaru – PermenPAN & RB 29/2010
• Kesesuaian data antar unit secara struktural TEPAT AKURAT
• Aplikasi di buat secara sederhana • Kemudahan pengaksesan, pemanfaatan,
dan pengelolaan data MUDAH
Kelebihan e - LAKIP
Keamanan Data setiap User
• Waktu • Tenaga • Ruang penyimpanan data/arsip
EFISIEN
Dapat diperoleh secara GRATIS dan diunduh melalui http://portal.elakip.net/
KONFIGURASI TEKNIS SERVER & CLIENT
SERVER
• OS-MS Windows 2000/2003/XP atau GNU Linux
• Apache Webserver versi 1.3 keatas
• PHP versi 4.1.2 keatas
• mySQL versi 3.23
CLIENT
• OS-MS Windows
• Web Browser - Microsoft Internet Explorer Ver.6, Netscape Ver.6 atau Mozilla Ver.1
• Client harus bisa terkoneksi ke Server
po
rtal
.ela
kip
.net
Sekilas Portal e-LAKIP
List implementasi e-LAKIP
Kementerian ESDM elakip kesdm
HP. 0813 855 86665 Email : [email protected] atau [email protected] atau [email protected]