PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN(EMPOWERMENT)

TO GIVE POWEROR AUTHORITY TO

TO GIVE ABILITYOR ENABLE TO

MEMBERI KEKUASAAN ATAU MENDELEGASIKANWEWENANG KEPADA MASYARAKAT AGAR MEMILIKI KEMANDIRIAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN, AGARKONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT MENCAPAITINGKAT KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKATHARUS DILAKUKAN MELALUI3 (TIGA) ASPEK POKOK:

MENCIPTAKAN SUASANA YANG MEMUNGKINKAN BERKEMBANGNYA POTENSI/DAYA YANG DIMILIKI MASYARAKAT

MEMPERKUAT POTENSI/DAYA YANG DIMILIKI MASYARAKAT

MELINDUNGI MASYARAKAT MELALUI PEMIHAKAN KEPADA MASYARAKAT YANG LEMAH

HARUS DIMULAI DARI SETIAP RUMAH TANGGA

KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN DIPERDESAAN DAN PINGGIRAN KOTA (PERI-URBAN) YANG MEMILIKI PROBLEM PENYAKIT TERKAIT DENGAN AIR DAN BELUM MENDAPAT AKSES TERHADAP AIR MINUM DAN SANITASI. PROGRAM INI MENCAKUP 15 PROPINSI, 110 KABUPATEN, DAN 5000 DESA

UNTUK MENCAPAI TARGET MILENIUM DEVERLOPMENT GOALS (MDGs),YAITU MENGURANGI SEPARUH DARI JUMLAH MASYARAKAT YANGBELUM MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN PADA TAHUN 2015

PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

(PAMSIMAS)

TUJUAN :

SASARAN :

DASAR HUKUM MUSRENBANG

UU No. 25 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PP 72, 73 TAHUN 2005 TENTANG DESA/KELURAHAN SURAT EDARAN BERSAMA MENEG PERENC. PEMB. NAS./KEPALA BAPPENAS DAN MENDAGRI NO. 1181/M.PPN/02/2006 DAN 050/244/SJ TANGGAL 14 FEB 2006 PERIHAL PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2006 SURAT MENDAGRI NO. 414.2/2435/SJ TANGGAL 21 SEPTEMBER 2005 PERIHAL PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

MENGAMANATKAN PERLUNYA MENYELENGGARAKAN FORUM MUSRENBANG SECARA BERJENJANG MULAI DARI TINGKAT DESA/KEL, KEC, KAB/KOTA HINGGA TINGKAT PROVINSI.

OLEH SEBAB ITU MUSRENBANG DIDESA DAN KEL ADALAH “ALAT” SEKALIGUS “TUJUAN “ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

“ALAT” MERUPAKAN METODE & TEKNIK PENGIKUTSERTAAN MASY. DALAM MUSRENBANG SKALA LINGKUNGAN MAUPUN KAWASAN.

“TUJUAN” MERUPAKAN PERWUJUDAN NYATA PERAN SERTA MASY DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA/KEL.

PRINSIP MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN

•EMPOWERMENT : Kemandirian dalam arti luas

•TRANPARANCY : Keterbukaan setiap proses

•ACCOUNTABILIT

•SUSTAINABILITY

•PARTISIPATORY

•ASPIRASI

TAHAPAN PAMSIMAS

• SOSIALISASI TINGKAT DESA/KELURAHAN

• PENYAMPAIAN MINAT• MEMBENTUK TIM KERJA MASYARAKAT (TKM)• RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) I, II• PELATIHAN• COMMUNITY LED TOTAL SANITATION (CLTS)• TKM BPD• PASCA KONSTRUKSI

BAGAN ALUR MASYAWARAH PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DESA/KEL(MUSRENBANG DESA/KEL)

PENGGALIAN INFORMASIdari Profil desa/kelurahan

•Potensi•Masalah Metode•Kebutuhan Perenc.

Partisipatif

REMBUGDUSUN / KAMPUNG

MUSRENBANGDESA/KEL

MUSRENBANGKECAMATAN

USULANDUSUN / KAMPUNG /

RW/ RT

INPUT•Daftar Prioritas Masalah•Peta Potensi (Profil Desa/ Kelurahan•RPJMD/Kel

OUTPUT•RKP- Desa/Kel•Daftar Nama Wakil Desa/Kel Hadir pada Musrenbang Kec.

PROSES PEMILIHAN LOKASI1. INDEKS KEMISKINAN 2. TERBATASNYA AKSES TERHADAP AIR MINUM3. TERBATASNYA AKSES TERHADAP SANITASI4. PRAVALENSI PENYAKIT DIARE YANG TINGGI5. BELUM MENDAPAT PROYEK SEJENIS DALAM WAKTU 2 TAHUN TERAKHIR

RANGKING DESA

SOSIALISASI DESA/KELURAHAN

SOSIALISASI KABUPATEN

MUSYAWARAH DESAPERNYATAAN MINAT

PENYAMPAIAN MINAT

PENETAPAN DESA SK. TKK.

BERKALI-KALI BAHKANDIDUSUN (1 BLN)

• RANGKING DAN LOKASISESUAI TARGET DESA• DALAM PERTEMUAN MENGUNDANG PEMERINTAH DESA• PENGUMUMAN DI KANTOR DPMU

TUGAS KABUPATEN / KOTA• MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI (LEADING SECTOR)• FASILITASI DAN PEMBINAAN : - PENYIAPAN PEDOMAN - PENYIAPAN PETUNJUK - PELATIHAN• IDENTIFIKASI• PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN ( BERDASARKAN SURAT EDARAN MENDAGRI No. 900/2677/SJ.YAITU PERMENDAGRI No. 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI No. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH )• MONITORING DAN EVALUASI

TUGAS PROPINSI• MENYEDIAKAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DARI PROPINSI• MENETAPKAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI• MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN FASILITASI• MELAKUKAN PENGAWASAN• PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKALA PROPINSI• MELAKUKAN PENELITIAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM• PENGHARGAAN