Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi

10 Maret 2015

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

1

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM MEMORANDUM PROGRAM SANITASI SEBAGAI DASAR DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PUSAT (RPI2JM-CK)

OUTLINE

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2. Target Kinerja dalam RPJMN 2015 - 2019 3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 4. Rancangan Program DJCK Tahun 2015 – 2019 5. Program – program Strategis Nasional 6. Kebutuhan Pendanaan DJCK 2015 – 2019 7. Sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan pembangunan

bidang Cipta Karya 8. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah 9. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Persampahan 10. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2-JM) – Cipta Karya 11. Readiness Criteria Pembangunan Sanitasi

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3

2. Target Kinerja dalam RPJMN 2015-2019

• Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

• Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (supply side), peningkatan efisiensi layanan air minum (demand side), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment).

• Optimalisasi penyediaan layanan air minum dilakukan melalui (i) fasilitasi SPAM PDAM yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 5.700 kawasan dan (ii) fasilitasi SPAM non-PDAM yaitu bantuan program non-PDAM menuju 100% pengelola non-PDAM sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan. Sedangkan pembangunan baru dilakukan melalui (i) pembangunan SPAM kawasan khusus yaitu SPAM kawasan kumuh perkotaan untuk 661.600 sambungan rumah (SR), SPAM kawasan nelayan untuk 66.200 SR, dan SPAM rawan air untuk 1.705.920 SR; (ii) pembangunan SPAM berbasis masyarakat untuk 9.665.920 SR; (iii) pembangunan SPAM perkotaan yaitu SPAM IKK untuk 9.991.200 SR dan SPAM Ibukota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan untuk 4.268.800 SR; (iv) pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan.

• Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui (i) pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) pada komponen sumber, operator dan konsumen di seluruh kabupaten/kota; (ii) optimalisasi bauran air domestik di seluruh kabupaten/kota; (iii) penerapan efisiensi konsumsi air minum pada tingkat rumah tangga sekitar 10 liter/orang/hari setiap tahunnya dan pada tingkat komersial dan fasilitas umum sekitar 10 persen setiap tahunnya.

4

• Penciptaan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui (i) penyusunan dokumen perencanaan air minum sebagai rujukan pembangunan air minum di seluruh kabupaten/kota yang mencakup Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), rencana strategis penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dan rencana tahunan penyediaan air minum; (ii) peningkatan pendataan air minum sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran air minum di seluruh kabupaten/kota; (iii) fasilitasi pengembangan peraturan di daerah yang menjamin penyediaan layanan air minum di seluruh kabupaten/kota.

• Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh; serta (iv) kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.

• Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota; (ii) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/kota; dan (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.

5

2. Target Kinerja dalam RPJMN 2015-2019 (Lanjutan)

3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya

3.2.1 Kebijakan Umum Ditjen Cipta Karya

6

4. Rancangan Program DJCK Tahun 2015 - 2019

7

a

5. Program-Program Strategis Nasional

8

Alokasi Dana dan Sasaran Ouput Per Bidang TA. 2015

Akses Air Minum

73,73%

Kws Kumuh Perkotaan

8%

65%

Penambahan pelayanan 9,04 Juta Jiwa

6,14 T

4,34 T Penataan Bangunan, Kota Hijau dan

Kebun Raya, Perda BG 1,20 T

Penanganan Kawasan Permukiman

Perdesaan 0,63 T

Akses Sanitasi

Penambahan Pelayanan 7,2 Juta Jiwa

1,66 T

Layanan Persampahan

83 % Penambahan layanan sebanyak 529,800 KK

0,84 T

Penanganan Perbatasan

9 kawasan

Perbatasan 0,7 T Tertangani 2.561 Ha

Pemberdayaan

3,02 T

Pemberdayaan di 11,073 kel, Pembangunan

Infrastruktur desa (PPIP) di 4.450 Desa, SPAM

Desa di 1.449 Desa, Sanimas di 885 Kws

(Termasuk Safe Guard)

Dukungan

Manajemen 1,09 T 5 NSPK bid AM, 3 NSPK Bid PLP, 2 NSPK Bid

Bangkim dan 10 NSPK Bid Penataan Bangunan,

Lay.Perkantoran, Kesekretariatan, BP & Randal

250 Kws

RTH

254 Ha

19,61 T

*Capaian 2014

*70%

*10%

*61,04%

*81%

7. Sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya

9

Kebijakan Strategi Kebijakan 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off site) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Kebijakan 2. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;

2. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;

2. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;

3. Menerapkan peraturan perundangan.

Kebijakan 4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.

1. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;

2. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga; 4. Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan

prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. Kebijakan 5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

1. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman; 2. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah

Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

8. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah

10

Kebijakan Strategi Kebijakan 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Pengurangan sampah dari sumbernya

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.

2. Mengembangkan dan menerapkan system insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R.

3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan.

Kebijakan 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah.

2. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum. 3. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah. 4. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 5. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta.

Kebijakan 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. 2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. 3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. 4. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill. 6. Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. 7. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan

berwawasan lingkungan.

9. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan

11

Kebijakan Strategi Kebijakan 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan.

2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.

3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan.

4. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill.

6. Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional.

7. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

1. Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola.

2. meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan.

3. memisahkan fungsi / unti regulator dan operator.

4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

5. Meningkatkan kualitas SDM manusia.

6. Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional.

7. Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan.

8. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan 5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

1. Penyamaan persepsi para pengambil keputusan.

2. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.

9. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan (Lanjutan)

12

9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) – Cipta Karya

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM):

• Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan, dan penganggaran

infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, (multi sumber pendanaan, dan multi

stakeholders).

• Pelaksana : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

masyarakat, dan dunia usaha.

• Acuan: rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten

kota.

• RPI2-JM Cipta Karya mencangkup berbagai sektor Cipta Karya dan memadukan

berbagai dokumen perencanaan yang meliputi Arahan RTRW, RPJMD, Perda BG,

RTBL, RISPAM, SSK, RP2KP Kab/Kota, RTBL KSK, Integrasi Strategi Pembangunan

Kab/Kota dan Sektor.

(Keterkaitan RPI2-JM dengan Dokumen Perencanaan)

RTRW/

Perda

RPJMD

Perda BG

SSK RISPAM

RTBL

KSK

RPI2JM

Integrated

Development

Plan

RP2KP

14

9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK


(sebagai Delivery System Pembangunan Bidang Cipta Karya)

TARGET RENSTRA CIPTA KARYA 2015 – 2019

100 – 0 - 100

PROVINSI

PUSAT

KAB/KOTA

APBN APBD/DDUB PHLN SWASTA DAN

MASYARAKAT

RPI2-JM CIPTA KARYA KAB/KOTA

Kebutuhan infrastruktur Cipta Karya

Permasalahan, Isu strategis, kondisi eksisting

Usulan Program Readiness Criteria

FASILITASI OLEH PROVINSI SKPD terkait, Satker

Randal, Satker AM, PLP, Bangkim, PBL

16


Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya

Kata Pengantar Direktur Bina Program

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Pengertian dan Kedudukan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.3 Keterkaitan RPI2-JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM Bidang PU

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Prinsip Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.6 Muatan Dokumen RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.7 Mekanisme Penyusunan dan Penilaian RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.7.1 Hubungan Kerja Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.7.2 Langkah Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.7.3 Penilaian Kelayakan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

BAB II KONSEP PERENCANAAN BIDANG CIPTA KARYA

2.1Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ditjen Cipta Karya

2.2 Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya

2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025

2.2.2 RPJM Nasional 2010-2014

2.2.3 MP3EI

2.2.4 MP3KI

2.2.5 KEK

2.2.6 Direktif Presiden Program Pembangunan Berkeadilan

2.3 Peraturan Perundangan Terkait Bidang PU/CK 2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman 2.3.2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2.3.3 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2.3.4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan 2.3.5 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 2.4 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya 2.4.1 Agenda Habitat 2.4.2 Konferensi Rio+20 2.4.3 Millenium Development Goals 2.4.4 Agenda Pembangunan Pasca 2015 BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN SPASIAL RPI2- JM 3.1 RTRW Nasional 3.2 RTRW Kawasan Strategis Nasional 3.3 RTRW Pulau 3.4 RTRW Provinsi 3.5 RTRW Kab/Kota BAB IV ARAHAN STRATEGIS NASIONAL 4.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN) 4.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 4.3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 4.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 4.5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BAB V PRIORITAS KABUPATEN/KOTA BIDANG CIPTA KARYA 5.1 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster A 5.2 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster B 5.2 Kab/Kota Klaster C dalam rangka Pemenuhan SPM 5.3 Pemberdayaan Masyarakat (Klaster D) 5.3 Kab/Kota Klaster E bagi daerah dengan Program dan Inovasi yang Kreatif

BAB VI PROFIL KABUPATEN/KOTA

6.1 Geografi dan Administratif Wilayah

6.2 Demografi

6.3 Topografi

6.4 Geohidrologi

6.5 Geologi

6.6 Klimatologi

6.7 Sosial dan Ekonomi

BAB VII KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN

KABUPATEN/KOTA

7.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

7.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

7.3 Arahan Perda Bangunan Gedung

7.4Arahan Rencana Induk Sistem PAM Kabupaten/Kota (RISPAM)

7.5Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

7.6Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

7.7Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman (RP2KP) Kabupaten/Kota

7.8 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan

Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK)

7.9Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor

BAB VIII ASPEK TEKNIS PER SEKTOR

8.1 Pengembangan Permukiman

8.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan

8.1.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan

8.1.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman

8.1.4 Program-Program Sektor Pengembangan Permukiman

8.1.5 Usulan Program dan Kegiatan 17


8.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan


8.2.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan

8.2.3 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan

8.2.4 Program dan Kriteria KesiapanPengembangan PBL

8.2.5 Usulan Program dan Kegiatan

8.3 Sistem Penyediaan Air Minum


8.3.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan,dan Tantangan

8.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum

8.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan, serta Skema Kebijakan Pendanaan

Pengembangan SPAM

8.3.5 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM

8.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman

8.4.1 Air Limbah

8.4.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan

8.4.1.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan

8.4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah

8.4.1.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah

8.4.2Persampahan

8.4.2.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan

8.4.2.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan

8.4.2.3Analisis Kebutuhan Persampahan

8.4.2.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengelolaan Persampahan

8.4.3 Drainase

8.4.3.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan

8.4.3.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan

8.4.3.3Analisis Kebutuhan Drainase

8.4.3.4Program dan Kriteria Kesiapan PengembanganDrainase

8.4.4Usulan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan Proyek

8.4.4.1Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi

8.4.4.2Usulan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi

BAB IX KETERPADUAN PROGRAM BERDASARKAN ENTITAS

9.1 Usulan Program di Entitas Regional

9.2 Usulan Program di Entitas Kabupaten/Kota

9.3 Usulan Program di Entitas Kawasan

9.4 Usulan Program di Entitas Lingkungan/Komunitas

BAB X ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN/KOTA

10.1 Aspek Lingkungan

10.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

10.1.2 AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH

10.2 Aspek Sosial

10.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta

Karya

10.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

10.2.3 Aspek Sosial pada Pasca Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Cipta Karya

18


BAB XI ASPEK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA

DI KABUPATEN/KOTA

11.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya

11.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

11.3 Profil Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya

11.3.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari

APBN dalam 5 Tahun

11.3.2 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber

dari APBD dalam 5 Tahun

11.3.3 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya

dalam 5 tahun

11.3.4 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber

dari Swasta

11.4 Proyeksi dan Rencana Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya

11.4.1 Proyeksi APBD 5 tahun ke depan

11.4.2 Rencana Pembiayaan Perusahaan Daerah

11.4.3 Rencana Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya 5

Tahun ke Depan

11.5 Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan

Bidang Cipta Karya

11.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

11.5.2 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya

BAB XII ASPEK KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA

12.1 Arahan Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya

12.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini

12.2.1 Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya

12.2.2 Kondisi Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya

12.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya

12.3 Analisis Kelembagaan

12.3.1 Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya

12.3.2 Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya

12.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya

12.3.4 Analisis SWOT Kelembagaan

12.4 Rencana Pengembangan Kelembagaan

12.4.1 Rencana Pengembangan Keorganisasian

12.4.2 Rencana Pengembangan Ketatalaksanaan

12.4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

BAB XIII MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA (RPI2-JM BIDANG CK)

13.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota

13.2 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota di setiap Entitas

Daftar Peristilahan Dan Singkatan

19



20

No INDIKATOR PENILAIAN Nilai Max

1 Persetujuan Bupati/Walikota 2.0

2 Persetujuan dari Kadis PU Provinsi 2.0

1 Pendahuluan 0.5

2Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta

Karya0.5

3 Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya 0.5

4 Profil Kabupaten/Kota 0.5

5 Keterpaduan Strategi Pengembangan Kab./Kota 0.5

6 Aspek Teknis Per Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL) 0.5

7 Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas 0.5

8 Aspek Perlindungan Lingkungan dan Sosial 0.5

9 Aspek Pembiayaan 0.5

10 Aspek Kelembagaan 0.5

11Matriks Rencana Program dan Investasi Jangka

Menengah Bidang Cipta Karya0.5

1Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang

Cipta Karya0.5

2Amanat Peraturan Perundangan Pembangunan

Terkait Bidang Cipta Karya0.5

3 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya 0.5

1 Arahan RTRW Nasional 0.5

2 Arahan RTRW Pulau 0.5

3 Arahan RTRW Provinsi 0.5

4 Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional 0.5

5 Arahan MP3EI/KEK 0.5

LEGALISASIA

KELENGKAPAN DOKUMEN (9,5)

KRITERIA

OUTLINE DOKUMENB

ARAHAN KEBIJAKAN (4)

ARAHAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

BIDANG CIPTA KARYA

C

D

ARAHAN STRATEGIS

NASIONAL BIDANG

CIPTA KARYA UNTUK

KABUPATEN/KOTA


Geografi dan Administratif Wilayah 0.3

Demografi 0.2

Topografi 0.3

Geohidrologi 0.3

Geologi 0.3

Klimatologi 0.3

Sosial dan Ekonomi 0.3

1 Arahan RTRW Kabupaten/Kota 3.0

2Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2.0

3 Perda Bangunan Gedung (BG) 2.0

5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 1.0

6Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM)1.0

7 Strategi Sanitasi Kota (SSK) 1.0

8Strategi Pengembangan Permukiman dan

Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota1.0

9Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman

Prioritas (RPKPP)1.0

10Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan

Sektor2.5

KRITERIA

KETERPADUAN

STRATEGI

PENGEMBANGAN

PERKOTAAN

KELAYAKAN RENCANA (14,5)

F

PROFIL KABUPATEN/KOTA (2)

PROFIL

KABUPATEN/KOTAE


21


1Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan

Tantangan1.0

2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman 2.0

3

Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan

(Readiness Criteria) Sektor Pengembangan

Permukiman

2.0

4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 2.0


Tantangan1.0

2 Analisis Kebutuhan Sektor PBL 2.0

3


(Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan

Lingkungan

2.0



Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase) 3.0

2Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air

Limbah, Persampahan, Drainase)6.0

3


(Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air

Limbah, Persampahan, Drainase)

6.0

4

Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor

Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan,

Drainase)

6.0


Tantangan1.0

2 Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum 2.0

3Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan

(Readiness Criteria) Sektor Air Minum2.0


K 1

Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas

Regional, Kab/Kota, Kawasan, dan

Lingkungan/Komunitas

4.0

KRITERIA

KELAYAKAN PROGRAM (46)

G

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

H

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

PBL

I

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

PPLP

J

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

AIR MINUM

KETERPADUAN

PROGRAM


1Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal,

UKL-UPL dan SPPLH)3.0

2 Analisis Perlindungan Sosial 3.0

1 Profil Perkembangan APBD Kabupaten/Kota 1.0

2

Profil Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya

(APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota, Swasta,

Masyarakat)

1.0

3Proyeksi Investasi Pembangunan Bidang Cipta

Karya2.0

4 Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya 2.0

1Kondisi Eksisting (organisasi, tata-laksana, dan

SDM)2.0

2Analisis Permasalahan (organisasi, tata-laksana,

dan SDM)2.0

3 Rencana Pengembangan Kelembagaan 2.0

1

Telah memuat Rencana Program dan Investasi

Infrastruktur bidang Cipta Karya untuk Jangka

Menengah (lima tahun)

3.0

2

Telah memuat informasi keterpaduan

pembangunan berdasarkan entitas wilayah dan

sumber pembiayaannya

3.0

KRITERIA

N ASPEK KELEMBAGAAN

MATRIKS PROGRAM (6)

O

MATRIKS RENCANA

PROGRAM INVESTASI

INFRASTRUKTUR

BIDANG CIPTA KARYA

BERDASARKAN

ENTITAS

KELAYAKAN KELEMBAGAAN (6)

L

PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN DAN

SOSIAL

KELAYAKAN PEMBIAYAAN (6)

M ASPEK PEMBIAYAAN

KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (6)

10. Readiness Criteria Pembangunan Sanitasi

22

• Sudah memiliki RPI2JM CK dan SSK/Memorandum Program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuti PPSP;

• tidak terdapat permasalahan dalam penyediaan lahan (lahan sudah dibebaskan);

• sudah terdapat dokumen perencanaan yang lengkap, termasuk dokumen lelang (non Sanitasi Berbasis Masyarakat), termasuk draft dokumen RKM untuk kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat ;

• sudah terdapat institusi yang nantinya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun;

• pemerintah kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan pemeliharaan.

Business

Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi