Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017

PERATURAN PERUSAHAAN

PT. MIPACKO FARRELA

1

DAFTAR ISI

Pasal 1 Hubungan kerja dan masa percobaan ………………………………………………....... 2

Pasal 2 Hari kerja dan waktu kerja ………………………………………………………………………. 3

Pasal 3 Kerja Lembur ………………………………………………………………………………………….. 3

Pasal 4 Pengupahan ……………………………………………………………………………………………. 4

Pasal 5 Tunjangan Hari Raya ……………………………………………………………………………….. 5

Pasal 6 Perawatan pengobatan …………………………………………………………………………… 5

Pasal 7 Upah selama sakit …………………………………………………………………………………… 6

Pasal 8 BPJS ………………………………………………………………………………………………………… 6

Pasal 9 Tunjangan kematian ……………………………………………………………………………….. 7

Pasal 10 Istirahat mingguan dan hari libur ………………………………………………………….. 7

Pasal 11 Istirahat tahunan ………………………………………………………………………………….. 7

Pasal 12 Cuti melahirkan/ keguguran/ haid ………………………………………………………… 8

Pasal 13 Ijin meningggalkan pekerjaan ……………………………………………………………….. 9

Pasal 14 Tunjangan untuk keluarga yang ditahan ……………………………………………….. 9

Pasal 15 Keselamatan dan perlengkapan kerja ……………………………………………………. 10

Pasal 16 Tata tertib perusahaan dan kewajiban karyawan …………………………………. 11

Pasal 17 Pelanggaran tata tertib yang dapat mengakibatkan PHK ……………………… 11

Pasal 18 Pemberian surat peringatan …………………………………………………………………. 13

Pasal 19 Mangkir ………………………………………………………………………………………………… 14

Pasal 20 Skorsing ………………………………………………………………………………………………… 14

Pasal 21 Pemutusan hubungan kerja ………………………………………………………………….. 15

Pasal 22 Pemutusan kerja karena pindah lokasi …………………………………………………. 17

Pasal 23 Uang pisah ……………………………………………………………………………………………. 18

Pasal 24 Penyelesaian keluh kesah karyawan …………………………………………………….. 18

Pasal 25 Penutup ……………………………………………………………………………………………..... 19


PT. MIPACKO FARRELA

2


Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya kesimpang-siuran dalam menetapkan

Peraturan Perusahaan di tempat kerja, maka perlu ditetapkan Peraturan Perusahaan

TUJUAN

Peraturan Perusahaan PT. Mipacko Farrela yang beralamat di Jln. Terusan Panyileukan No 8

Blok Samian Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Bandung 40614 sebagai acuan

dasar bagi Perusahaan maupun Karyawan yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja dinamis dan harmonis antara

perusahaan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan dan karyawan

dan kelangsungan perusahaan.

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA DAN MASA PERCOBAAN

1. Penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan

untuk diterima menjadi Karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh

perusahaan.

2. Calon karyawan dinyatakan lolos dalam ujian/ test yang diselenggarakan oleh perusahaan.

3. Calon karyawan yang dinyatakan diterima dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga)

bulan.

4. Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja

sewaktu-waktu tanpa syarat / tanpa uang pesangon.

5. Seorang karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan, proses seleksi dan penilaian

dan dinyatakan diterima maka akan dilanjutkan dengan penentuan pekerjaan sesuai

dengan kebutuhan perusahaan.


PT. MIPACKO FARRELA

3

Pasal 2

HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku hari kerja adalah 6

(enam) hari dalam seminggu.

2. Jam kerja di perusahaan adalah 7 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu,

sedangkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari tersebut maka dianggap sebagai kerja

lembur yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan atas persetujuan karyawan.

3. Waktu kerja diperusahaan diatur sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 ~ 17.00 WIB

ISTIRAHAT : Jam 12.00 ~ 13.00 WIB

b. Hari Jum’at : Jam 08.00 ~ 17.00 WIB


c. Hari Sabtu : Jam 08.00 ~ 14.00 WIB


Pasal 3

KERJA LEMBUR

1. Akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan atas persetujuan karyawan.

2. Perhitungan upah lembur dihitung sesuai dengan KEPMENAKER No.102 Tahun 2004

sebagai berikut:

3. a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

a.1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali

upah sejam;

a.2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah

sejam.

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi

untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:


PT. MIPACKO FARRELA

4

b.1. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah

sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan

kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

b.2. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5

(lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam

dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.

c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi

untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka

perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah

sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4

(empat) kali upah sejam.

Pasal 4

PENGUPAHAN

1. Sistem pengupahan diatur menurut harian, borongan dan bulanan dalam susunan yang

telah diatur dalam perusahaan.

2. Penetapan upah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan jabatan, keahlian, kecakapan,

prestasi kerja, kondite, dan lain sebagainya dari karyawan yang bersangkutan.

3. Pajak atas upah adalah menjadi tanggungan pekerja.

4. Peninjauan upah perorangan tidak dilaksanakan secara otomatis, tetapi berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan atas prestasi, kondite kerja masing-masing karyawan

memperhatikan tingkat inflasi dan juga kemampuan perusahaan.

5. Pembayaran upah minimum/ terendah tidak kurang dari ketentuan upah minimum yang

telah ditetapkan Pemerintah.

6. Pelaksanaan pembayaran upah untuk pekerja dilakukan pada tanggal awal bulan

berikutnya.


PT. MIPACKO FARRELA

5

7. Bagi karyawan yang upahnya telah memenuhi/ melampaui ketentuan upah minimum,

peninjauan dan penyesuaian upah sesuai dengan ayat 4 (empat) diatas akan diberikan

bersama dengan upah reguler.

Pasal 5

TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

Perusahaan memberikan Tunjangan hari Raya Keagamaan bagi karyawan sesuai Permenaker

No.6 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah sebagai berikut :

a. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan terus menerus atau

lebih diberikan 1 (satu) bulan upah.

b. Karyawan yang mempunyai masa kerja lebih 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi

kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa

kerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

Masa Kerja/ 12 x 1 bulan Upah

c. Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari raya Keagamaan dilaksanakan secara

keseluruhan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

d. Yang dimaksud Upah Tetap sebulan adalah Upah pokok ditambah Tunjangan Tetap.

2. Karyawan yang telah menerima Tunjangan hari Raya lebih dari ketentuan tersebut diatas

akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 6

PERAWATAN PENGOBATAN

1. Perusahaan akan menyediakan ruang P3K dan petugas medis di dalam perusahaan

mengikuti dan disesuaikan dengan jumlah pekerja (minimal 100 pekerja atau lebih dengan

potensi bahaya ringan sedang atau kurang dari 100 pekerja dengan potensi bahaya tinggi

sesuai dengan Permenaker Nomor 15/MEN/VIII/2008 pasal 9).


PT. MIPACKO FARRELA

6

2. Fasilitas P3K akan di berikan jika jumlah karyawan telah mencapai jumlah minimal.

3. Pengganti sementara ruang P3K belum terealisasi maka karyawan akan diberikan bantuan

biaya dari perusahaan yang disesuaikan berdasarkan kebijakan dan kemampuan

perusahaan.

Pasal 7

UPAH SELAMA SAKIT

1. Apabila karyawan sakit dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter, maka upah

kerja harian tetap di bayar dan akan di berikan dana konpensasi pengobatan dengan nilai

sesuai kebijaksanaan perusahaan minimal sebasar Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).

2. Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu lama yang akan dibuktikan oleh surat

Keterangan Dokter yang ditentukan oleh perusahaan, maka upah dibayar sesuai dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Empat bulan pertama dibayarkan sebesar 100%

b. Empat bulan kedua dibayarkan sebesar 75%

c. Empat bulan ketiga dibayarkan sebesar 50%

d. Untuk bulan selanjutnya dibayar sebesar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh

perusahaan.

Pasal 8

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1. Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan kedalam Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja BPJS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

2. Ruang lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan

b. Jaminan Hari Tua

c. Jaminan Kematian

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja

e. Jaminan pensiun


PT. MIPACKO FARRELA

7

Pasal 9

TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN KARENA KECELAKAAN KERJA

1. Apabila karyawan meninggal dunia bukan oleh/ karena kecelakaan kerja maka perusahaan

akan memberikan santunan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Upah dalam bulan yang sedang berjalan

- Sumbangan ongkos penguburan dari BPJS perusahaan

- Uang Duka atau uang pengabdian karyawan yang besarnya serendah-rendahnya sesuai

pasal 166 Undang-Undang No.13 tahun 2003.

2. Apabila keluarga karyawan yang meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan

sumbangan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan perusahaan.

Pasal 10

ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR

1. Setelah bekerja 6 (enam) hari berturut-turut, maka kepada karyawan mendapatkan libur

selama 1 (satu) hari.

2. Pada hari-hari Libur resmi/ hari raya yang ditetapkan oleh Pemerintah, karyawan tidak

diwajibkan untuk bekerja.

Pasal 11

ISTIRAHAT TAHUNAN

1. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak

atas istirahat tahunan 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapatkan upah penuh

berlaku untuk karyawan tetap saja.

2. Perusahaan dapat menunda permohonan istirahat tahunan paling lambat 6 (enam)

bulan terhitung sejak munculnya hak istirahat tahunan.


PT. MIPACKO FARRELA

8

3. Bagi karyawan yang akan menggunakan istirahat tahunnya karyawan tersebut harus

1(satu) minggu sebelumnya telah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada

Pimpinan Perusahaan. Perusahaan akan memberitahukan kepada karyawan tersebut

apabila hak atas istirahat tahunan timbul kemudian.

4. Hak istirahat tahunan gugur apabila selama 6(enam) bulan sejak lahirnya hak tersebut

Karyawan ternyata tidak menggunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang

diberikan oleh perusahaan.

5. Bentuk dan formulir permohonan istirahat tahunan akan disediakan oleh Perusahaan.

Pasal 12

CUTI HAMIL / KEGUGURAN / HAID

1. Bagi karyawan wanita dengan minimal lama kerja 12 (dua belas ) bulan atau 1 (satu)

tahun, yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum

dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan.

2. Pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh

istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter

kandungan atau bidan. atau keguguran kandungan, dengan tetap mendapatkan upah.

3. Bagi karyawan yang akan menggunakan cuti hamil harus mengajukan permohonan

terlebih dahulu Pimpinan Perusahaan dengan disertai surat keterangan dokter yang

valid.

4. Bagi karyawan wanita yang sakit pada hari pertama dan kedua waktu haid tidak

diwajibkan untuk bekerja dengan tetap mendapatkan upah. Dengan memberitahukan

kepada masing-masing atasannya, apabila terjadi keragu-raguan terhadap kebenaran

penggunaan hak tersebut maka akan dilakukan verifikasi atas keabsahan surat ijin oleh

bagian HRD.


PT. MIPACKO FARRELA

9

Pasal 13

IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPATKAN UPAH / TANPA UPAH

1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan yang meninggalkan pekerjaan

dengan mendapatkan pekerjaan dengan mendapatkan upah apabila:

a. Pernikahan Karyawan sendiri 3 hari kerja

b. Pernikahan anak karyawan 2 hari kerja

c. Khitanan/Pembaptisan anak karyawan 2 hari kerja

d. Suami/Istri/Anak/Orang Tua/mertua/Menantu Karyawan yang

Meninggal dunia 2 hari kerja

e. Istri karyawan melahirkan/keguguran 2 hari kerja

f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia 2 hari kerja

2. Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diajukan dan disetujui oleh perusahaan kecuali

dalam keadaan mendesak/ mendadak maka dapat diajukan kemudian.

3. Atas pertimbangan-pertimbangan dari perusahaan, ijin meninggalkan pekerjaan diluar

ketentuan tersebut diatas dapat diberikan tanpa upah.

4. Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari perusahaan atau surat

keterangan disertai dengan alasan yang dapat diterima oleh perusahaan akan dianggap

mangkir/ Alpha dan upah tidak dibayar.

Pasal 14

TUNJANGAN UNTUK KELUARGA KARYAWAN YANG DITAHAN

1. Pengusaha dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja

ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan pengusaha maupun bukan.

2. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib bukan/atas pengaduan pengusaha sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) P.H.K dapat diajukan selama 6 (enam) bulan pekerja tidak dapat

melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya.

3. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib sebagaimana dimaksud ayat (2) pengusaha tidak

wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi

tanggungan dengan ketentuan sebagai berikut :


PT. MIPACKO FARRELA

10

- Untuk 1 orang tanggungan 25% dari upah




4. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan

takwin terhitung sejak hari pertama ditahan oleh pihak yang berwajib.

5. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 (enam) bulan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib

mempekerjakan kembali.

6. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana selama 6 (enam) bulan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat

melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja tanpa dapat pesangon.

Pasal 15

KESELAMATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

1. Untuk menunjang produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dari karyawan, pihak perusahaan

wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja.

2. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya sendiri dan karyawan lainnya.

3. Setiap Karyawan wajib memakai alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan

serta mengikuti/ mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai program K3 yang berlaku

diperusahaan.

4. Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan

karyawan dari perusahaan, maka harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan

perusahaan.

5. Diluar waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, setiap Karyawan tidak

diperbolehkan memakai/ menggunakan alat-alat perlengkapan kerja milik perusahaan untuk

keperluan pribadi.

6. Setiap Karyawan Wajib memelihara alat-alat/ kelengkapan kerja dengan baik dan teliti.


PT. MIPACKO FARRELA

11

Pasal 16

TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KARYAWAN

1. Setiap karyawan wajib hadir tepat pada waktu yang telah ditetapkan, demikian pula pada

waktu pulang meninggalkan pekerjaan.

2. Setiap karyawan wajib mengisi daftar absensi dan mengembalikannya pada tempat yang telah

disediakan baik pada waktu masuk maupun pulang kerja dan wajib diisi oleh karyawan sendiri/

tidak boleh diwakilkan. Apabila mesin absensi mati, absensi hadir atau pulang diisi manual dan

ditanda tangani oleh personalia.

3. Setiap karyawan wajib dan mematuhi petunjuk kerja/ tugas yang diberikan oleh atasannya atau

pimpinan perusahaan.

4. Setiap karyawan wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua milik perusahaan, dan

segera melaporkan kepada atasan/ pimpinan perusahaan apabila mengetahui hal-hal yang

dapat menimbulkan bahaya atau kerugian perusahaan.

5. Setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap

siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya mengenai perusahaan.

6. Setiap karyawan wajib melaporkan kepada atasan/ pimpinan perusahaan apabila ada

perubahan-perubahan atas status dirinya, susunan keluarganya, perubahan alamat dan

sebagainya.

7. Setiap karyawan wajib memeriksa alat kesiapan kerja masing-masing sebelum memulai/

berakhirnya pekerjaan guna mengantisipasi/ menghindari terganggunya pekerjaan.

Pasal 17

PELANGGARAN TATA TERTIB YANG MENGAKIBATKAN

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (P.H.K)

1. Setiap karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan secara berulang

dan telah melalui proses surat peringatan, pelanggaran hukum dan merugikan perusahaan

maka dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (P.H.K).

2. Pemutusan Hubungan Kerja dapat langsung diajukan tanpa melalui surat-surat peringatan

terhadap:

a. Pekerja yang melakukan pencurian atau pelanggaran atau penipuan atau tindakan-tindakan

kejahatan lainnya yang menghilangkan kepercayaan pengusaha terhadapnya.


PT. MIPACKO FARRELA

12

b. Pekerja melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap atasan dan atau teman sekerja di

dalam maupun di luar lingkungan perusahaan oleh perselisihan paham yang timbul di

dalam perusahaan.

c. Pekerja yang memancing timbulnya perkelahian terhadap atasan/ pengusaha baik di luar

maupun di dalam lingkungan perusahaan.

d. Pekerja mengancam secara fisik terhadap atasan dan atau teman sekerja di lingkungan

perusahaan.

e. Pekerja yang menyebar fitnah dan atau membuat tulisan/ surat kaleng yang menghina

atasan dan atau teman sekerja di dalam perusahaan.

f. Pekerja yang ternyata menggunakan surat-surat keterangan palsu atau yang dipalsukan dan

atau memberikan kesaksian dan keterangan palsu kepada perusahaan.

g. Pekerja yang masuk kedalam perusahaan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras atau

mabuk atau pekerja melakukan permainan judi di dalam lingkungan perusahaan.

h. Pekerja yang melakukan perbuatan asusila seperti pemerkosaan, baik terhadap sesame

pekerja maupun dengan orang luar yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan

maupun di luar lingkungan perusahaan.

i. Pekerja yang dengan ceroboh atau sengaja merusak barang-barang, bahan-bahan dan alat-

alat milik pengusaha atau milik pihak lain yang dipertanggungkan kepada pengusaha.

j. Pekerja yang dihukum oleh berwajib karena suatu tindakan criminal.

k. Pekerja yang membocorkan rahasia perusahaan ataupun rahasia keluarga pengusaha

secara ekonomis menimbulkan kerugian bagi pengusaha.

l. Pekerja yang melibatkan diri atau terlibat dalam penyebaran “Selebaran Gelap” yang

mendesktritkan Pemerintah dan atau Aparat Pemerintah.

m. Pekerja yang mengadakan rapat gelap, propaganda gelap, menyebarkan fitnah dan atau

pekerja yang menghasut pekerja lainnya yang bisa menimbulkan kekacauan di lingkungan

kerja atau pekerja yang membuat pertentangan suku, golongan dan agama di dalam

perusahaan (SARA).

n. Pekerja yang menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan yang diberikan kepadanya

anatara lain menerima suap baik dalam bentuk uang maupun bentuk barang, ataupun jasa-

jasa untuk kepentingan/ menguntungkan atau memperkaya sendiri.

o. Pekerja yang mendemonstrasikan keberanian dengan tujuan untuk mengintimidasi atau

menakuti pekerja yang lain, maupun atasan dan atau pekerja yang sengaja membawa

senjata api atau senjata tajam di dalam lingkungan perusahaan yang tidak ada hubungan

dengan tugas pekerjaannya.


PT. MIPACKO FARRELA

13

p. Pekerja yang mengikat pengusaha, keluarga pengusaha, atasan atau teman sekerja untuk

melakukan tindakan yang melanggar hukum tata kesopanan dan tata susila.

q. Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja diatas akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku

(UU No.13 Tahun 2003 Jo UU No.2 Tahun 2004).

Pasal 18

PEMBERIAN SURAT PERINGATAN

1. Pengusaha dapat memberikan peringatan tertulis kepada setiap karyawan yang melakukan

pelanggaran tata tertib kerja perusahaan sebagai berikut :

a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan.

b. Meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan serta tanpa alasan yang sah pada waktu jam

kerja.

c. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja.

d. Tidak mematuhi/ melaksanakan pekerjaan diperintahkan oleh atasan atau pimpinan

perusahaan atau sebagainya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

e. Lalai, ceroboh, yang dapat menimbulkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan

dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

f. Melanggar Standar Kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan.

g. Bercanda, tidur, kerja bermalas-malasan pada waktu jam kerja walaupun telah

diperingatkan.

h. Sering mangkir/ absen tanpa keterangan yang jelas.

i. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan, baik secara material maupun

in-material.

j. Pekerja yang menolak sanksi yang dijatuhkan atas kesalahannya tanpa dan alasan yang

logis.

k. Pekerja yang menolak/ membantah tugas-tugas maupun perintah yang layak, walaupun

sudah diperingatkan oleh atasannya atau wakil pengusaha sesuai dengan jabatannya.

Kepada Pekerja yang membuat dan atau menyebarkan surat, dengan maksud untuk

mempengaruhi atau memperoleh dukungan pekerja untuk maksud-maksud tertentu, tanpa

sepengetahuan atau seijin pengusaha.

2. Pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib akan diberikan Surat Peringatan secara tertulis,

yaitu :


PT. MIPACKO FARRELA

14

a. Surat Peringatan I

b. Surat Peringatan II

c. Surat Peringatan III

Surat Peringatan tidak selalu diberikan secara bertahap dengan melihat dari bobot kesalahan.

3. Masing-masing Surat Peringatan mempunyai masa berlaku 6 (enam) bulan dan apabila ternyata

yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi dalam masa menjalani Surat Peringatan III,

maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan perkara da dilaksanakan sesuai

dengan prosedur UU No.13 Tahun 2003 Jo. UU No.2 Tahun 2004.

Pasal 19

MANGKIR

1. Apabila karyawan tidak masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis dengan bukti yang valid

dan sah maka karyawan tersebut dinyatakan mangkir.

2. Apabila karyawan mangkir selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa keterangan yang

dapat diterima oleh perusahaan dan sudah dipanggil 2 (dua) kali, maka karyawan tersebut

dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan sebagai pengundurkan diri, dan akan

diproses sesuai prosedur Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004.

Pasal 20

SKORSING

1. Pengertian skorsing

Skorsing adalah sanksi hukuman yang diberikan kepada pekerja/ karyawan yang melanggar isi

kesepakatan atau peraturan perusahaan yang telah ditetapkan aturan hukumnya.

2. Jenis skorsing

Jenis skorsing terbagi 2 (dua) bagian masing-masing :

a. Apabila dipandang perlu perusahaan dapat mengenakan skorsing bagi pekerja/ karyawan

yang telah mendapatkan peringatan tertulis III (tiga).


PT. MIPACKO FARRELA

15

b. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/ karyawan yang sedang

proses kerja PHK dengan tetap wajib membayar upah sebesar hak-hak yang lain sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

Pasal 21

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Adapun bentuk-bentuk PHK di Perusahaan

a. Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan:

- Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa dapat dilakukan setiap saat atas permintaan

pekerja/ karyawan dan perusahaan.

- Pekerja tidak akan diberikan uang pesangon atau upah jasa maupun penggantian

lainnya.

b. Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak pekerja

Jika pekerja/ karyawan ingin berhenti di perusahaan maka diharuskan mengajukan

permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada bagian personalia dengan

melalui atasannya. Dalam hal ini pekerja dapat diberikan uang pisah sesuai dengan

peraturan perusahaan pasal 23.

c. Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Persetujuan

Dalam hal ini antara perusahaan dengan pekerja/ karyawan telah menyetujui Pemutusan

Hubungan Kerja, maka tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 2

tahun 2004, Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis

dari karyawan. Untuk ini pekerja/ karyawan yang diberikan uang pesangon, uang jasa, uang

pengganti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pemutusan Hubungan Kerja karena Rasionalisasi

Dalam hal terpaksa perlu dilakukan Rasionalisasi di perusahaan sehingga harus dilakukan

Pemutusan Hubungan Kerja, maka pelaksanaannya sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Jo.

UU No.2 Tahun 2004.

e. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Cacat Medis dan Atau Sakit yang Berkepanjangan

Dalam hal seorang Pekerja/karyawan tidak mampu bekerja karena sakit yang

berkepanjangan atau cacat jasmani/rohani melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut

maka dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengindahkan Undang-Undang

No.13 Tahun 2003 Jo. UU No.2 Tahun 2004.


PT. MIPACKO FARRELA

16

f. Berakhirnya Hubungan Kerja karena Pekerja Meninggal Dunia

- Dalam hal pekerja/karyawan meninggal dunia maka hubungan kerjanya dengan

perusahaan putus dengan sendirinya.

- Kepada ahli waris pekerja/karyawan yang bersangkutan perusahaan memberikan

haknya sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

- Pemutusan Hubungan Kerja karena telah melakukan pelanggaran berat atau telah

diberikan Surat Peringatan ke III (tiga) terakhir, masih melakukan pelanggaran lagi.

2. Ketentuan pemberian uang pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak

yang seharusnya diterima sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 156.

a. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan upah 1 (satu) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun

diberikan upah 2 (dua) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun

diberikan upah 3 (tiga) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun

diberikan upah 4 (empat) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun

diberikan upah 5 (lima) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun

diberikan upah 6 (enam) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun

diberikan upah 7 (tujuh) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun

diberikan upah 8 (delapan) bulan upah.

- Masa kerja kurang dari 8 (delapan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)

tahun diberikan upah 9 (sembilan) bulan upah.

b. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :

- Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun diberikan 2 (dua)

bulan upah.

- Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun diberikan 3

(tiga) bulan upah.

- Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun

diberikan 4 (empat) bulan upah.


PT. MIPACKO FARRELA

17

- Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun

diberikan 5 (lima) bulan upah.

- Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun

diberikan 6 (enam) bulan upah.

- Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)

tahun diberikan 7 (tujuh) bulan upah.

- Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh

empat) tahun diberikan 8 (delapan) bulan upah.

- Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih diberikan 10 (sepuluh) bulan upah

c. Besarnya uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana ditetapkan ayat (2)

meliputi :

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

- Biaya atau ongkos pulang pekerja/ karyawan dan keluarganya ketempat dimana

pekerja/ karyawan diterima

- Penggantian perumahan serta pengobatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari

uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

d. Bagi karyawan yang mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun akan diberikan

kompensasi pesangon cadangan sebesar 3% setiap kelipatan 5 (lima) tahunnya dari gaji

pokok. Kompensasi pesangon cadangan ini secara otomatis akan dihibahkan melalui proses

koperasi internal perusahaan.

Pasal 22

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN

PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN DAN PINDAH LOKASI

1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena perubahan status atau seluruhnya atau

perusahaan pemilik perusahaan, sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan

pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja akan

dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak sesuai ketentuan

UU No.13 Tahun 2003 pasal 163 ayat 1.


PT. MIPACKO FARRELA

18

2. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja karena perubahan status atau perubahan pemilik

perusahaan, sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan pekerja tidak

bersedia menerima pekerja diperusahaannya dengan alasan apapun, maka pekerja berhak atas

uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak sesuai

ketentuan UU No.13 Tahun 2003 pasal 163 ayat 2.

Pasal 23

UANG PISAH

1. Dalam hal pekerja mengundurkan diri secara baik-baik dan/atau sesuai dengan prosedur yang

ada maka perusahaan akan memberikan uang pisah kepada pekerja yang besarnya sebagai

berikut:

NO.

MASA KERJA

UANG PISAH

KETERANGAN

1.

0 BLN - 1 THN

1 BLN GAJI

2.

1 THN - 3 THN

1,5 BLN GAJI

3.

3 THN - 5 THN

2 BLN GAJI

4.

5 THN - 7 THN

3 BLN GAJI

KETERANGAN : UANG PISAH ADALAH GAJI POKOK + TUNJANGAN TETAP


PT. MIPACKO FARRELA

19

Pasal 24

PENYELESAIAN KELUH KESAH KARYAWAN

1. Apabila terjadi keluh kesah/ ketidakpuasan karyawan atas hubungan kerja, syarat-syarat kerja

atau keadaan perburuhan akan diselesaikan, maka diteruskan kepada pimpinan tertinggi.

2. Apabila telah ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh agar diselesaikan secara musyawarah

antara pimpinan Serikat Pekerja dengan pimpinan perusahaan dan apabila benar tidak bisa

diselesaikan secara intern di perusahaan baru kemudian dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Subang untuk dapat diselesaikan lebih lanjut.

Pasal 25

PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum di dalam Peraturan Perusahaan ini, maka akan diatur

sesuai dengan memperlihatkan Ketentuan Perundang-undangan maupun peraturan lainnya

yang berlaku.

2. Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Subang dengan masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai

disahkan.

Bandung, 03 Januari 2016

Disahkan oleh Pimpinan Perusahaan

PT.MIPACKO FARRELA

YUDI SUDARMADI Direktur


PT. MIPACKO FARRELA

20

Perwakilan karyawan menyatakan telah membaca, mengetahui, dan memahami isi peraturan

perusahaan PT. MIPACKO FARRELA

NO.

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Career

Peraturan perusahaan pt mipacko farrela 2017