12
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara/rakyat selalu berada dalam bingkai interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan negara dan rakyat ini dapat tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Sejak lama, sebagai gambaran besar, demokrasi menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern. Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Hirarki suatu negara jangkauan pengaruh, dapat merujuk pada dua jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan politik yang partisipan yang mana ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi dari masyarakat. Masyarakat dapat mengungkapkan pendapat dan aktif dalam kegiatan politik. Dan merupakan suatu budaya politik yang dimana masyarakatnya memiliki pemahaman yang baik tentang dimensi penentu politik. Dari pernyataa diatas menjadi alasan bagi penulis mengambil judul Pengaru tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukan politik masyarakat di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna? 2. Sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae? C. Tujua Penelitian 1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna 2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.

Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara/rakyat selalu berada dalam bingkai

interaksi politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. Hubungan negara dan

rakyat ini dapat tergambarkan dalam icon yang diberi label demokrasi. Sejak lama, sebagai

gambaran besar, demokrasi menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara

modern.

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki

kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem

politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem

negara yang dianutnya. Hirarki suatu negara jangkauan pengaruh, dapat merujuk pada dua

jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal.

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan politik yang partisipan yang mana ditandai

dengan kesadaran politik yang sangat tinggi dari masyarakat. Masyarakat dapat

mengungkapkan pendapat dan aktif dalam kegiatan politik. Dan merupakan suatu budaya

politik yang dimana masyarakatnya memiliki pemahaman yang baik tentang dimensi penentu

politik.

Dari pernyataa diatas menjadi alasan bagi penulis mengambil judul “Pengaru tingkat

pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap keterbukan politik masyarakat di Desa

Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap

keterbukaan masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna?

2. Sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi massa terhadap

keterbukaan masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae?

C. Tujua Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal dan

komunikasi massa terhadap keterbukaan masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi

Kabupaten Muna

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat pendidikan formal dan komunikasi

massa terhadap keterbukaan masyarakat masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi

Kabupaten Muna.

Page 2: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Konsep Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu

meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi

kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat,

dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dari

sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana

tersebut ditujukan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas

perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain,

pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam

perkembangan anak.

2. Tujuan Pendidikan

Telah kita ketahui bersama bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan tergantung

kepada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang

melaksanakannya. Berdasarkan pada pernyataan ini, maka perlunya suatu tujuan dirumuskan

sejelas-jelasnya dan barulah kemudian menyusun suatu program kegiatan yang objektif

sehingga segala energi dan kemungkinan biaya yang berlimpah tidak akan terbuang sia-sia.

Apabila kita mau berbicara tentang pendidikan umumnya, maka kita harus menyadari bahwa

segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan

tenaga-tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, negara, dan tanah air. Apabila negara,

bangsa dan tanah air kita membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dalam berbagai macam bidang

pembangunan, maka segenap proses pedidikan termasuk pula sistem pendidikannya harus

ditujukan atau diarahkan pada kepentingan pembangunan masa sekarang dan masa-masa

selanjutnya.

GBHN tahun 1999 mencantumkan tentang tujuan pendidikan nasional :

”Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung

jawab atas pembangunan bangsa”

Selanjutnya tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan:

Page 3: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab”

B. Komunikasi Massa

1. Defenisi Komunikasi

kata komuniksi atau Communication dalam istilah bahasa inggris berasal dari kata latin

communicatus yang berarti menjadi milik bersama atau berbagi. Kata sifatnya communis

yang bermakna umum atau bersama-sama. Sehingga dengan demikian komunikasi menurut

Lexicographer (seorang ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan

berbagi untuk mencapai kebersamaan (Fajar, 2009;31). Wilbur Schramm menyatakan

komunikasi sebagai suatu proses berbagi (sharing process).

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk

memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun

tidak langsung (melalui media).

2. Masyarakat

Community dalam bahasa yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata

tersebut, aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat

karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar

mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan

masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa inggris atau juga komunitas.

Secara etimologis “ community” berasal dari komunitas yang berakar pada comunete atau

comman.

Community mempunyai dua arti (Talizi,1990-49) :

a. Sebagai kelompok social yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan

dan sejarah yang sama

b. Sebagai suatu pemuliman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (town), dan di atas kota

kecil ada kota atau kota besar (city).

Hillery (1995) dan lewis (1977) telah menyimpulkan banyak literature dan mengusulkan

empat komponen utama untuk mendefinisikan konsep komunitas. Pertama dan terutama

bahwa komunitas melibatkan manusia. Wilayah dan tempat tinggal juga menjadi elemen

dalam pembangunan masyarakat. Tetapi., tidak semua penulis menambahkan wilayah, tanah,

atau batas wilayah dalam definisi komunitas mereka. Wilkinson (1986) berpendapat bahwa

komunitas adalah manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan

wilayah yang biasa. Tetapi beliau menulis kebiasaan batasan adalah tidak relevan apabila

dijadikan salah satu pencaharian karakteristik utama dari suatu komunitas atau lingkungan.

Page 4: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

Thomas Hobber mengemukakan bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah dimana

orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes merasa

bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan dalam kelompok.

3. Keterbukaan Politik Masyarakat

Salah satu ciri masyarakat berdemokrasi adalah adanya keterbukaan. Di antara berbagai pihak

dan bahkan institusi diharuskan membuka diri. Selain itu semua orang dianggap sama di

hadapan hukum, sosial, dan juga politik. Hal-hal yang bersifat publik tidak boleh ditutupi-

tutupi. Itulah keadaan masyarakat terbuka.

Dalam masyarakat terbuka seperti itu tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak

khusus atau istimewa. Semua diperlakukan secara sama. Kalu terdapat perbedaan, maka

hanya menyangkut hal tertentu dan harus didasarkan pada peraturan yang jelas. Itulah

kehidupan bersama atas dasar keterbukaan.

Hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat terbuka diatur secara jelas. Siapapun harus

mengikuti aturan itu. Selain itu, bagi siapa saja yang melakukan kesalahan di ranah publik

akan dikenai sanksi hukum. Di hadapan hukum, semua orang tidak ada yang diperlakukan

secara khusus. Semua orang diperlakukan secara sama.

4. Kerangka Pikir

Politik merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjalankan urusan

kenegaraan untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera, namun semua

itu tergantung dari peluku politik itu sendiri dimana seorang pemerintah baik dari tingkat

pusat sampai pemerintah di tingkat daerah berperan penting dalam mengatur dan mengolah

Negara demi terwujudnya harapan bangsa dan Negara.

Page 5: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten

Muna Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan efektifitas dan efesiensi, baik

waktu maupun dana yang tersedia.

B. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe penelitian bersifat deskriktif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang

masalah yang diteliti, menyangkut pengaruh pendidikan dan komunikasi massa terhadap

keterbukaan politik masyarakat.

2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu: dengan mengumpulkan suatu

peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu

sebagai sampel yang dianggap refresentatif.

C. Populasai dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini diambil dari warga

masyarakat Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna umur 20 sampai 50

tahun. Jumlah keseluruhan populasi adalah 279 orang.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji,

peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung

di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Maritengngae Kabupaten

Sidenreng Rappang dengan cara mengamati dan memperhatikan gejala atau fenomena yang

berkaitan dengan keterbukaan politik masyarakat di masyarakat Desa Lapokainse,

Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna, dimana data-data yang didapatkan akan dijadikan

sebagai bahan tambahan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.

Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai

berikut.

a. Tahap persiapan

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mengunjungi satu demi satu masyarakat yang menjadi sampel

penelitian, kemudian dilakukan pengisian hasil observasi dalam pedoman yang telah dibuat

dalam bentuk memberi tanda (V) pada kolom jawaban hasil observasi.

Page 6: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Konsep komunitas masyarakat yang baik (good community) mengandung Sembilan nilai (the

competent community) (talizi, 1990 : 57-58) yaitu:

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan

pribadi.

2. Komunitas memiliki otonomi, kewenangaan,dan kemampuan mengurus kepentingan

sendiri.

3. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.

4. Distribusi kekayaan yag merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas

menyatakan kehendaknya.

5. Kesempatan setiap anggota untuk berpatisipasi aktif dalam mengurus kepentingan

bersama.

6. Komunitas member makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas

bagi seorang anggota.

7. Di dalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.

8. Di dalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin

pada yang berkepentingan.

9. Di dalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan

untuk managing conflict

Page 7: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

DAFTAR PUSTAKA

1. Afdjani, Hadiono. 2003. Komunikasi Politik dalam Era Keterbukaan. Suara Merdeka,

3 Februari.

2. Astrid, Susanto. 1993. Pengantar Studi Komunikasi Politik. Bandung: Orbit Shakti.

3. Budiardjo, Miriam 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

4. Bran, Asian. Pengertian Pendidikan, http://www.slideshare.net

5. Dennis McQuail. 1987. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta:

Erlangga.

Page 8: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

TUGAS : MID

PROPOSAL PENELITIAN

KEBAHASAAN DAN SOSIAL DI DESA BANGUNSARI

KECAMATAN LASALEPA KABUPATEN MUNA

DISUSUN OLEH :

NAMA : SUBANDI

STAMBUK : 21208281

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

MATA KULIAH : METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

KENDARI

2014

Page 9: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas

berkat, rahmat dan hidayah-Nya kami bias menyelesaikan Proposal Penelitian ini.

Proposal Penelitian ini kami buat guna memenuhi tugas dari dosen.

Proposal Penelitian ini membahas tentang “KEBAHASAAN DAN SOSIAL DI DESA

BANGUNSARI KECAMATAN LASALEPA KABUPATEN MUNA”

semoga dengan Proposal Penelitian yang saya susun ini kita sebagai mahasiswa

UMK dapat menambah dan memperluas pengetahuan kita.

Kami mengetahui Proposal Penelitian yang saya susun ini masih sangat jauh dari

sempurna, maka dari itu kami masih mengharapkan kritik dan saran dari bapak/ibu

selaku Dosen pembimbing kami serta teman-teman sekalian, karena kritik dan saran

itu dapat membangun saya dari yang salah menjadi benar.

Semoga Proposal Penelitian yang saya susun ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita, akhir kata kami mengucapkan terima kasih.

Raha, Mei 2014

Penyusun

Page 10: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah.................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah.............................................................................................. 1

C. Tujuan Penelitian.................................................................................................. 2

D. Manfaat Hasil Penelitian..................................................................................... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................................. 3

A. Konsep Pendidikan

B. Komunikasi Massa

BAB III METODE PENELITIAN......................................................................... 5

A. Lokasi Penelitian............................................................................................. 5

B. Tipe dan Dasar Penelitian......................................................................... 5

C. Populasai dan Sampel.................................................................................... 5

D. Tehnik Pengumpulan Data......................................................................... 5

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan ……………............................………………................................ 6

3.2 Saran.................................................................................................................... 7

Page 11: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

TUGAS : MID

PROFIL DESA BANGUNSARI

DISUSUN OLEH :

NAMA : SUBANDI

STAMBUK : 21208281

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

MATA KULIAH : SOSIOLOGI KOTA DAN DESA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

KENDARI

2014

Page 12: Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara

TUGAS : MID

PROFIL DESA LOGHIA

DISUSUN OLEH :

NAMA : ARI YANTI

STAMBUK : 21208252

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

MATA KULIAH : SOSIOLOGI KOTA DAN DESA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

KENDARI

2014